PERIZINAN CAGAR BUDAYAPERIZINAN CAGAR BUDAYAINDONESIAINDONESIA

W.W. DjuwitaDjuwita RamelanRamelanPenyusunanPenyusunan PedomanPedoman PerizinanPerizinan CagarCagar BudayaBudaya dandan MuseumMuseum

Jakarta 17Jakarta 17--1919 JuliJuli 20132013

KONSEP UMUM

IZIN: PERNYATAAN MENGABULKAN ; PERSETUJUANMEMBOLEHKAN

LEGAL : SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU HUKUM

OBJEK: CAGAR BUDAYAKEGIATAN: AKTIVITAS; USAHA; PEKERJAAN

LEGAL : SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU HUKUM

BUKTI LEGAL: SURAT KEPUTUSAN ; SURAT PENETAPAN

SYARAT: KETENTUAN YG HARUS DIINDAHKAN DANDILAKUKAN

PEMBERI IZIN: LEGAL> JABATAN

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYAI. Jenis Pengalihan1. PewarisanPemilik memiliki (a) surat keterangan status Cagar

Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikanberdasarkan bukti yang sah.Pewaris memiliki surat keterangan ahli waris untuk

yang diwariskan.Pewaris memiliki izin yang diajukan kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuaidengan peringkat Cagar Budaya.

I. Jenis Pengalihan1. PewarisanPemilik memiliki (a) surat keterangan status Cagar

Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikanberdasarkan bukti yang sah.Pewaris memiliki surat keterangan ahli waris untuk

yang diwariskan.Pewaris memiliki izin yang diajukan kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuaidengan peringkat Cagar Budaya.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

2. Hibah Pemilik memiliki (a) surat keterangan status

Cagar Budaya; dan (b) surat keterangankepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Calon pemilik memiliki surat pernyataan hibahuntuk yang dihibahkan.

Calon pemilik memiliki izin yang diajukankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

2. Hibah Pemilik memiliki (a) surat keterangan status

Cagar Budaya; dan (b) surat keterangankepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Calon pemilik memiliki surat pernyataan hibahuntuk yang dihibahkan.

Calon pemilik memiliki izin yang diajukankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

3. Penukaran Pemilik memiliki (a) surat keterangan status

Cagar Budaya; dan (b) surat keterangankepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Calon pemilik memiliki surat perjanjian tukarmenukar untuk yang ditukarkan.

Calon pemilik memiliki izin yang diajukankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

3. Penukaran Pemilik memiliki (a) surat keterangan status

Cagar Budaya; dan (b) surat keterangankepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Calon pemilik memiliki surat perjanjian tukarmenukar untuk yang ditukarkan.

Calon pemilik memiliki izin yang diajukankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

4. Hadiah Pemilik memiliki (a) surat keterangan status

Cagar Budaya; dan (b) surat keterangankepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Calon pemilik memiliki surat pernyataan daripemberi hadiah untuk yang dihadiahkan.

Calon pemilik memiliki izin yang diajukankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

4. Hadiah Pemilik memiliki (a) surat keterangan status

Cagar Budaya; dan (b) surat keterangankepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Calon pemilik memiliki surat pernyataan daripemberi hadiah untuk yang dihadiahkan.

Calon pemilik memiliki izin yang diajukankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

5. Jual beli Pemilik memiliki (a) surat keterangan status

Cagar Budaya; dan (b) surat keterangankepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Calon pemilik memiliki surat perjanjian jual-beliuntuk yang dijual.

Calon pemilik memiliki izin yang diajukankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

5. Jual beli Pemilik memiliki (a) surat keterangan status

Cagar Budaya; dan (b) surat keterangankepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Calon pemilik memiliki surat perjanjian jual-beliuntuk yang dijual.

Calon pemilik memiliki izin yang diajukankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

6. Penetapan Pemilik memiliki (a) surat keterangan status

Cagar Budaya; dan (b) surat keterangankepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Calon pemilik memiliki surat penetapan atauputusan pengadilan untuk yang ditetapkanatau diputuskan oleh pengadilan.

6. Penetapan Pemilik memiliki (a) surat keterangan status

Cagar Budaya; dan (b) surat keterangankepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Calon pemilik memiliki surat penetapan atauputusan pengadilan untuk yang ditetapkanatau diputuskan oleh pengadilan.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA

II. Pemberian Izin Gubernur, atau bupati/wali kota dalam

memberikan izin sebagaimana harusmemperoleh rekomendasi terlebih dahulu dariUnit Pelaksana Teknis (RPP CB Pasal 3 Ayat 4).

II. Pemberian Izin Gubernur, atau bupati/wali kota dalam

memberikan izin sebagaimana harusmemperoleh rekomendasi terlebih dahulu dariUnit Pelaksana Teknis (RPP CB Pasal 3 Ayat 4).

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYAIII. Pengalihan Kepemilikan Pengalihan Kepemilikan ditindaklanjuti dengan surat

perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya danperubahan nama pemilik dalam register nasional (RPPCB Pasal 3 Pasal 4).

Apabila Pemilik Cagar Budaya yang baru tidakmengajukan permohonan perubahan Kepemilikan,maka tidak berhak mendapatkan Insentif dariPemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturanyang berlaku (RPP CB Pasal 3 Pasal 5).

Kriteria dan jenis-jenis insentif (RPP CB Pasal 160-163).

III. Pengalihan Kepemilikan Pengalihan Kepemilikan ditindaklanjuti dengan surat

perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya danperubahan nama pemilik dalam register nasional (RPPCB Pasal 3 Pasal 4).

Apabila Pemilik Cagar Budaya yang baru tidakmengajukan permohonan perubahan Kepemilikan,maka tidak berhak mendapatkan Insentif dariPemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturanyang berlaku (RPP CB Pasal 3 Pasal 5).

Kriteria dan jenis-jenis insentif (RPP CB Pasal 160-163).

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN PENCARIAN CAGAR BUDAYA Pemohon mengajukan izin kepada bupati/wali

kota dengan tembusan kepada Menteri;gubernur; instansi terkait; dan pemilikdan/atau yang menguasai lokasi penelitian.

Pemohon membawa proposalMembawa surat tugas dari lembaga Bupati/wali kota dalam memberikan izin harus

memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dariUnit Pelaksana Teknis.

Pemohon mengajukan izin kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri;gubernur; instansi terkait; dan pemilikdan/atau yang menguasai lokasi penelitian.

Pemohon membawa proposalMembawa surat tugas dari lembaga Bupati/wali kota dalam memberikan izin harus

memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dariUnit Pelaksana Teknis.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN MEMINDAHKAN CAGAR BUDAYA Pemohon mengajukan kepada diajukan

kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Gubernur, atau bupati/wali kota dalammemberikan izin harus memperolehrekomendasi terlebih dahulu dari UnitPelaksana Teknis.

Pemohon mengajukan kepada diajukankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Gubernur, atau bupati/wali kota dalammemberikan izin harus memperolehrekomendasi terlebih dahulu dari UnitPelaksana Teknis.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN MEMISAHKAN CAGAR BUDAYA

Pemohon mengajukan kepada diajukankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Gubernur, atau bupati/wali kota dalammemberikan izin harus memperolehrekomendasi terlebih dahulu dari UnitPelaksana Teknis.

Pemohon mengajukan kepada diajukankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Gubernur, atau bupati/wali kota dalammemberikan izin harus memperolehrekomendasi terlebih dahulu dari UnitPelaksana Teknis.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KE LUAR WILAYAHPROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA Pemohon mengajukan kepada diajukan

kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Gubernur, atau bupati/wali kota dalammemberikan izin harus memperolehrekomendasi terlebih dahulu dari UnitPelaksana Teknis.

Pemohon mengajukan kepada diajukankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Gubernur, atau bupati/wali kota dalammemberikan izin harus memperolehrekomendasi terlebih dahulu dari UnitPelaksana Teknis.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KE LUAR WILAYAHINDONESIA

Negara atau semua orang kecuali orang asingdan/atau badan hukum asing boleh membawaCagar Budaya ke luar negeri dengan seizinmenteri.

Alasan membawa hanya boleh untuk kepentinganpenelitian, promosi kebudayaan, dan/ataupameran

Pemohon mengajukan izin kepada menteri.

Negara atau semua orang kecuali orang asingdan/atau badan hukum asing boleh membawaCagar Budaya ke luar negeri dengan seizinmenteri.

Alasan membawa hanya boleh untuk kepentinganpenelitian, promosi kebudayaan, dan/ataupameran

Pemohon mengajukan izin kepada menteri.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN PERBANYAKAN CAGAR BUDAYA Pemohon mengajukan izin perbanyakan

kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Perbanyakan dilakukan dengan seizin pemilikdan/atau yang menguasainya.

Gubernur atau bupati/wali kota dapatmelimpahkan kewenangannya kepada instansiPemerintah Daerah yang berwenang di bidangPelestarian Cagar Budaya.

Pemohon mengajukan izin perbanyakankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Perbanyakan dilakukan dengan seizin pemilikdan/atau yang menguasainya.

Gubernur atau bupati/wali kota dapatmelimpahkan kewenangannya kepada instansiPemerintah Daerah yang berwenang di bidangPelestarian Cagar Budaya.

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYAIZIN PEMUGARAN CAGAR BUDAYA Pemohon mengajukan izin Pemugaran kepada kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengankewenangannya.

Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izinsebagaimana harus memperoleh kajian teknis terlebihdahulu dari Unit Pelaksana Teknis.

Pemilik dan/atau yang menguasai Bangunan CagarBudaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dalammelakukan Pemugaran didampingi oleh Unit PelaksanaTeknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yangberwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya dalambentuk konsultasi.

Pemohon mengajukan izin Pemugaran kepada kepadaMenteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengankewenangannya.

Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izinsebagaimana harus memperoleh kajian teknis terlebihdahulu dari Unit Pelaksana Teknis.

Pemilik dan/atau yang menguasai Bangunan CagarBudaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dalammelakukan Pemugaran didampingi oleh Unit PelaksanaTeknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yangberwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya dalambentuk konsultasi.

PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYAIZIN PENELITIAN CAGAR BUDAYA Pemohon Indonesia mengajukan kepada

Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuaidengan kewenangannya.

Pemohon asing mengajukan kepada Menteri. Pemohon menyerahkan proposal. Pemohon terikat oleh kewajiban lain.

Pemohon Indonesia mengajukan kepadaMenteri, gubernur, bupati/wali kota sesuaidengan kewenangannya.

Pemohon asing mengajukan kepada Menteri. Pemohon menyerahkan proposal. Pemohon terikat oleh kewajiban lain.

PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYAIZIN REVITALISASI CAGAR BUDAYA Pemohon mengajukan izin revitalisasi kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuaidengan kewenangannya.

Pemohon membawa proposal revitalisasi danterikat oleh kewajiban lain.

Pemohon mengajukan izin revitalisasi kepadaMenteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuaidengan kewenangannya.

Pemohon membawa proposal revitalisasi danterikat oleh kewajiban lain.

PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYAIZIN ADAPTASI CAGAR BUDAYA Pemohon mengajukan izin adaptasi kepada

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuaidengan kewenangannya.

Pemohon membawa master plan adaptasi. Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya dapat melimpahkankewenangan kepada instansi PemerintahDaerah yang berwenang di bidang PelestarianCagar Budaya.

Pemohon mengajukan izin adaptasi kepadaMenteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuaidengan kewenangannya.

Pemohon membawa master plan adaptasi. Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya dapat melimpahkankewenangan kepada instansi PemerintahDaerah yang berwenang di bidang PelestarianCagar Budaya.

PEMANFAATAN CAGAR BUDAYAIZIN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA Pemohon mengajukan izin pemanfaatan

kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Gubernur atau bupati/wali kota dapatmelimpahkan kewenangannya kepada InstansiPemerintah Daerah yang Berwenang di BidangPelestarian Cagar Budaya.

Pemohon mengajukan izin pemanfaatankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Gubernur atau bupati/wali kota dapatmelimpahkan kewenangannya kepada InstansiPemerintah Daerah yang Berwenang di BidangPelestarian Cagar Budaya.

PEMANFAATAN CAGAR BUDAYAIZIN PENDOKUMENTASIAN CAGAR BUDAYA UNTUKKEPENTINGAN KOMERSIAL

Pemohon mengajukan izin kepada Menteri,gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengankewenangannya.

Gubernur, atau bupati/wali kota dalammemberikan izin harus memperolehrekomendasi terlebih dahulu dari UnitPelaksana Teknis dan/atau instansiPemerintah Daerah yang berwenang di bidangPelestarian Cagar Budaya.

Pemohon mengajukan izin kepada Menteri,gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengankewenangannya.

Gubernur, atau bupati/wali kota dalammemberikan izin harus memperolehrekomendasi terlebih dahulu dari UnitPelaksana Teknis dan/atau instansiPemerintah Daerah yang berwenang di bidangPelestarian Cagar Budaya.

PEMANFAATAN CAGAR BUDAYAIZIN PERBANYAKAN CAGAR BUDAYA

Pemohon mengajukan izin perbanyakankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Perbanyakan dilakukan dengan seizin pemilikdan/atau yang menguasainya.

Gubernur atau bupati/wali kota dapatmelimpahkan kewenangannya kepada instansiPemerintah Daerah yang berwenang di bidangPelestarian Cagar Budaya.

Pemohon mengajukan izin perbanyakankepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Perbanyakan dilakukan dengan seizin pemilikdan/atau yang menguasainya.

Gubernur atau bupati/wali kota dapatmelimpahkan kewenangannya kepada instansiPemerintah Daerah yang berwenang di bidangPelestarian Cagar Budaya.

BAHAN DISKUSI PEDOMAN PERIZINAN

Jenis-jenis Pemilik Jenis-jenis objek Cagar Budaya Jenis-jenis kegiatan yang diizinkan Jenis-jenis Pemohon izin Jenis-jenis hak dan kewajiban Pemohon izin Jenis-jenis pemberi izin Jenis-jenis hak dan kewajiban pemberi izin Jenis-jenis surat keputusan perizinan Mekanisme dan prosedur pemberian izin

Jenis-jenis Pemilik Jenis-jenis objek Cagar Budaya Jenis-jenis kegiatan yang diizinkan Jenis-jenis Pemohon izin Jenis-jenis hak dan kewajiban Pemohon izin Jenis-jenis pemberi izin Jenis-jenis hak dan kewajiban pemberi izin Jenis-jenis surat keputusan perizinan Mekanisme dan prosedur pemberian izin

Terima kasihTerima kasih