Wahyu Yun Santoso

Konservasi Hasil Budaya

Sejak masa Hindia Belanda sudah banyak sekali “pencurian” thdp barang purbakala

Tercatat thn 1896 Raja Chulalongkorn II datang ke Jawa &pulang memboyong 5 arca Buddha, 2 arca Singa, arca raksasa dan beberapa ornamen atas surat ijin dr Residen Kedu tgl 17 Juli 1896

Wabah demam barang kuno di Eropa dgn munculnya aliran Romantik di akhir abad ke-18 mjd alasan pendukung maraknya pencurian ini.

Pada tahun 1900 diadakan seminar di Dresden, Belanda menghasilkan kesepakatan bahwa orang tak berhak mengubah atau menambah satu bangunan kuno dengan gaya dan corak tak sejaman.

Sejarah Perlindungan Cagar Budaya Indonesia

Tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi yg menangani masalah peninggalan purbakala,

Comissie in Netherlansch Indie voor Oudheidkundige Onder zoek op Java en Madura. Dipimpin oleh Dr. J.L.A. Brandes yang bertugas menangani kepurbakalaan di Indonesia

Badan tersebut diganti pada tahun 1913 dengan berdirinya Oudheidkundige Dienst in Nedelandsch – Indie sebagai badan tetap di bidang kepurbakalaan.

Pada tahun 1913 ini pula dibuat Monumenten Ordonnantie No. 19 (Undang-Undang tentang Monumen) sebagai cikal bakal Undang-Undang yang mengatur kepurbakalaan di Indonesia.

Selanjutnya diubah dengan Monumenten Ordonnantie No. 21 Tahun 1924.

Pada tahun 1924 didirikan pula sebuah badan yang bernama Oudheidkundige Vereeniging Madjapahit yang berkedudukan di Trowulan yang bergerak khusus dalam lapangan penelitian terhadap ibukota Majapahit

1953: oleh Jawatan Purbakala kmd berubah menjadi Dinas Purbakala dan Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN).

1975: LPPN pecah 2 Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (PusP3N) dan Direktorat Sejarah dan Purbakala (DSP).

1980: kembali diubah menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslitarkenas) dan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah).

Sekarang: ada tiga pengelola Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Peninggalan Bawah Air, dan Pusat Penelitian Arkeologi.

Sementara di daerah terdapat Unit Pelaksana Teknis yang bernama Balai Arkeologi (Balar) yang berjumlah 10 buah dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) berjumlah 8 buah serta Balai Konservasi Borobudur

Pelaksana Utama Konservasi

Dasar hukum: UU No. 11 Tahun 2010 ttg Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Beberapa definisi

berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;mewakili masa gaya paling singkat berusia

50 (lima puluh) tahun;memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Karakteristik:

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih

yang letaknya berdekatan;berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia

paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada

masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada

proses pemanfaatan ruang berskala luas;memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya;

danmemiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung

bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Kawasan Cagar Budaya

Lokasi yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

SITUS

Catatan: Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, ttp tdk peuhi kriteria Cagar Budaya dapat diusulkan.

Kepemilikan (psl 12) dan penguasaan oleh setiap orang diperbolehkan, asalkan jumlah sudah cukup berlebih dan memperhatikan fungsi sosial.

Kepemilikan dan penguasaan dapat melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.

Kecuali tidak ada ahli waris akan dikuasai oleh negara.

Masyarakat hukum adat dapat memiliki dan menguasai kawasan cagar budaya tersendiri.

Konteks Pengaturan Baru (1):

1. Semua benda cagar budaya dikuasai oleh Negara.

2. Penguasaan BCB meliputi BCB yang terdpt di wilayah hukum Republik Indonesia.

3. Pengembalian benda cagar budaya yg pd saat berlakunya UU ini berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dlm rangka penguasaan oleh Negara, dilaksanakan Pemerintah sesuai dgn konvensi internasional.

Bandingkan beda dengan konsep Penguasaan BCB melalui UU No. 5 Tahun 1992

WNA atau BHA tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, yang tinggal dan menetap di wilayah NKRI.

Kompensasi utk yg melindungi atau merawat CB lebih konkrit Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada ybs.

Kompensasi utk penemu akan diatur lebih lanjut dgn PP.

Inisiasi sistem register dan pemeringkatan status BCB

Ancaman sanksi dan denda yang lebih tegas.

Konteks Pengaturan Baru (2):

Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.

Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:a. surat keterangan status Cagar Budaya; danb. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Penetapan status Cagar Budaya

Berbasis pada World Heritage Trust - UNESCO1991 - Taman Nasional Komodo 1991 - Taman Nasional Ujung Kulon 1991 - Candi Borobudur 1991 -  Candi Prambanan1996 - Situs manusia purba Sangiran 1999 - Taman Nasional Lorentz 2004- Hutan hujan tropis Sumatera (Taman

Nasional Sembilang, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan)

2012- Lanskap Budaya Provinsi Bali

Situs Warisan UNESCO

Utk menjamin visibilitas yang lebih baik bagi warisan budaya tak benda dan kesadaran akan nilai pentingnyaIndonesia:WayangBatik IndonesiaKeris IndonesiaAngklungTari SamanTas Noken

Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan wilayah sendiri

Konggres Masyarakat Adat Nusantara, 1 Maret 1999

Adat dan Budaya

Warisan masyarakat adat berupa: bahasa, kesenian, musik, tari-tarian, lagu dan

upacara pertanian dan pengetahuan dan praktek-

praktek ekologi dan teknis spritual, lokasi-lokasi sakral dan peninggalan-

peninggalan nenek moyang dokumentasi dari semua yang tercantum di

atas

Perlindungan dari WIPO

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".

Pasal ini, walaupun untuk pelaksanaannya masing memerlukan UU, menempatkan komunitas-komunitas masyarakat adat dalam posisi yang kuat dan penting dalam kehidupan berbangsa-bernegara di Indonesia.

Amandemen Kedua UUD 1945 pasal 18B poin (2) pada bab VI

"Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional" (Pasal 4 ayat 3).

Permasalahan Kata ‘kenyataannya masih ada’ dapat diartikan mengharuskan keberadaan masyarakat adat dibuktikan dahulu sebelum haknya dapat diakui !!

UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999

Terikat dan patuh pada satu hukum adat tertentu

Ada Lembaga Adat Ada peradilan adat yang dipatuhi Ada wilayah hukum adat yang jelas batasnya Masih mengadakan pemungutan hasil hutan

di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Ciri Masyarakat Adat mnrt UU No.41 Tahun 1999

Hukum Adat bisa berupa aturan lisan yang diingat sepanjang generasi

Struktur lembaga Informal dipatuhi dan menjadi bagian dari kehidupan menyeluruh masyarakat adat

Sifatnya sanksi yang tidak tertulis tetapi sudah menjadi bagian perjanjian di dalam masyarakat adat

Batas dipahami oleh masyarakat biasanya menggunakan batas alam

Konsep yang dimiliki masyarakat adat adalah pengelolaan. Hutan menjadi "Bank", yang akan diambil bila dibutuhkan

Pemahaman menurut Masy Adat