TUGAS KELOMPOK 2

PRAKTIK AUDIT

Perencanaan Audit

DI SUSUN OLEH:

DIAN PUTRI MANULLANG

RAZELIA KEISHARI AGITA S

RHEIDAWULAN

RIZKA WAHYUNI

PPAK

Fakultas Ekonomi

Universitas Riau

2015

PERENCANAAN AUDIT

Perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor.

KOMUNIKASI DENGAN AUDITOR TERDAHULU (SEBELUM PENUNJUKAN)

Perubahan Auditor

Auditor harus tidak menerima suatu perikatan sampai komunikasi dievaluasi. Namun, auditor dapat membuat proposal untuk perikatan audit sebelum melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Auditor dapat memberitahu calon kliennya (sebagai contoh, dalam proposal) bahwa penerimaan perikatan belum bersifat final sampai komunikasi dengan auditor pendahulu dievaluasi. Komunikasi lain antara auditor pengganti dengan auditor pendahulu, adalah dianjurkan untuk membantu auditor pengganti dalam merencanakan perikatan. Namun, waktu komunikasi lain ini lebih fleksibel. Auditor pengganti dapat berinisiatif melakukan komunikasi lain ini, sebelum menerima perikatan. atau sesudahnya.

Bila terdapat lebih dari satu auditor yang mempertimbangkan untuk menerima suatu perikatan, auditor pendahulu harus tidak diharapkan menanggapi permintaan keterangan sampai dengan auditor pengganti telah dipilih oleh calon klien dan telah menerima perikatan yang memerukan evaluasi komunikasi dengan auditor pendahulu.

Inisiatif untuk mengadakan komunikasi terletak di tangan auditor pengganti. Komunikasi dapat tertulis atau lisan. Baik auditor pendahulu maupun auditor pengganti harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh satu sama lain. Kewajiban ini tetap berlaku tanpa memperhatikan apakah auditor pengganti akan menerima perikatan atau tidak.

Komunikasi Sebelum Auditor Pengganti Menerima Perikatan

Permintaan keterangan kepada auditor pendahulu merupakan suatu prosedur yang perlu dilaksanakan, karena mungkin auditor pendahulu dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada auditor pengganti dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan perikatan. Auditor pengganti harus selalu memperhatikan antara lain, bahwa auditor pendahulu dan klien mungkin berbeda pendapat tentang penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau hal-hal signifikan yang serupa.

Auditor pengganti harus meminta izin dari calon klien untuk meminta keterangan dari auditor pendahulu sebelum penerimaan final perikatan tersebut. Kecuali sebagaimana yang diperkenankan oleh Kode Etik Akuntan Indonesia, seorang auditor dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia yang diperolehnya dalam menjalankan audit tanpa secara khusus memperoleh persetujuan dari klien. Oleh karena itu, auditor pengganti harus meminta persetujuan calon klien agar mengizinkan auditor pendahulu untuk memberikan jawaban penuh atas permintaan keterangan dari auditor pengganti. Apabila calon klien menolak memberikan izin kepada auditor pendahulu untuk memberikan jawaban atau membatasi jawaban yang boleh diberikan, maka auditor pengganti harus menyelidiki alasan-alasan dan mempertimbangkan pengaruh penolakan atau pembatasan tersebut dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan dari calon klien tersebut.

Auditor pengganti harus meminta keterangan yang spesifik dan masuk akal kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah yang menurut keyakinan auditor pengganti akan membantu dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan. Hal-hal yang dimintakan keterangan harus mencakup:

a. Informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen.

b. Ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau soal-soal signifikan yang serupa.

c. Komunikasi dengan komite audit atau pihak lain dengan kewenangan dan tanggung jawab setara tentang kecurangan, unsur pelanggaran hukum oleh klien, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern.

d. Pemahaman auditor pendahulu tentang alasan penggantian auditor.

Auditor pengganti dapat mempertimbangkan permintaan keterangan layak yang lain. Auditor pendahulu harus memberikan jawaban dengan segera dan lengkap atas pertanyaan yang masuk akal dari auditor pengganti, atas dasar fakta-fakta yang diketahuinya. Namun, jika ia harus memutuskan untuk tidak memberikan jawaban yang lengkap, karena keadaan yang luar biasa, misalnya perkara pengadilan di masa yang akan datang, ia harus menunjukkan bahwa jawabannya adalah terbatas. Apabila auditor pengganti menerima suatu jawaban yang terbatas, maka ia harus mempertimbangkan pengaruhnya dalam memutuskan apakah ia menerima perikatan atau menolaknya.

Komunikasi Lain

Auditor pengganti harus meminta klien agar memberikan izin kepada auditor pendahulu untuk memperbolehkan auditor pengganti melakukan review atas kertas kerja auditor pendahulu. Auditor pendahulu dapat meminta izin dan surat pengakuan dari klien untuk mendokumentasikan izin yang diberikan oleh klien tersebut dalam usaha untuk mengurangi salah pengertian tentang lingkup komunikasi yang diizinkan. Biasanya dalam keadaan seperti itu auditor pendahulu menyediakan diri bagi auditor pengganti daft menyediakan kertas kerjanya untuk di review oleh auditor pengganti. Auditor pendahulu harus menentukan kertas kerja yang mana yang disediakan untuk di-review dan mana yang dapat di-copy oleh auditor pengganti. Biasanya auditor pendahulu harus mengizinkan auditor pengganti untuk melakukan review atas kertas kerja, termasuk dokumentasi perencanaan, pengendalian intern, hasil audit, dan hal-hal signifikan di bidang akuntansi dan auditing seperti kertas kerja analisis akun neraca, dan yang berkaitan dengan kontinjensi. Auditor pendahulu juga harus mencapai kesepakatan dengan auditor pengganti tentang penggunaan kertas kerja. Luasnya izin akses ke kertas kerja yang diberikan oleh auditor pendahulu, jika ada, merupakan masalah pertimbangan auditor pendahulu.

Penggunaan Komunikasi Auditor Pengganti

Auditor pengganti harus memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk memberikan basis memadai guna menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang menjadi objek perikatan auditnya, termasuk penilaian konsistensi penerapan prinsip akuntansi. Bukti audit yang digunakan untuk menganalisis dampak saldo awal atas laporan keuangan tahun berjalan dan konsistensi prinsip akuntansi merupakan masalah pertimbangan profesional. Bukti audit tersebut dapat mencakup laporan keuangan auditan yang dilaporkan oleh audi-tor pendahulu dalam laporannya. Auditor pengganti dapat juga menerapkan prosedur audit yang semestinya atas saldo akun pada awal periode yang diaudit dan terhadap transaksi periode sebelumnya.

Review yang dilakukan oleh auditor pengganti terhadap kertas kerja auditor pendahulu dapat berpengaruh terhadap sifat, saat, dan luasnya prosedur auditor pengganti yang berkaitan dengan saldo awal dan konsistensi prinsip akuntansi. Namun, sifat, saat, dan luasnya pekerjaan audit yang dilaksanakan dan kesimpulan yang dicapai semata-mata merupakan tanggung jawab auditor pengganti. Dalam melaporkan audit tersebut, auditor pengganti harus tidak mengacu ke laporan atau pekerjaan auditor pendahulu sebagai basis, sebagian atau seluruhnya, bagi pendapat yang dibuat oleh auditor pengganti.

PEMBUATAN SURAT PERIKATAN (ENGAGEMENT LETTER)

Surat Perikatan Audit

Baik klien maupun auditor berkepentingan untuk mengirim surat perikatan, lebih baik sebelum dimulainya suatu perikatan, untuk menghindari salah paham berkenaan dengan perikatan tersebut. Surat perikatan dapat pula mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan perikatan, tujuan dan lingkup audit, dan luasnya tanggung jawab auditor kepada klien dan bentuk laporan.

Isi Pokok

Bentuk dan isi surat perikatan audit dapat bervariasi di antara klien, namun surat tersebut umumnya berisi:

a. Tujuan audit atas laporan keuangan

b. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

c. Lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor

d. Bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan

e. Fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain suatu audit, dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksi

f. Akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain apa pun yang diminta oleh auditor dalam hubungannya dengan audit

g. Pembatasan atas tanggung jawab auditor

Auditor dapat pula memasukkan hal berikut ini dalam surat perikatan auditnya:

a. Pengaturan berkenaan dengan perencanaan auditnya.

b. Harapan untuk menerima konfirmasi tertulis dari manajemen tentang representasi yang dibuat dalam hubungannya dengan audit.

c. Permintaan kepada klien untuk menegaskan bahwa syarat-syarat perikatan telah sesuai dengan membuat tanda penerimaan surat perikatan audit.

d. Penjelasan setiap surat atau laporan yang diharapkan oleh auditor untuk diterbitkan bagi kliennya.

e. Basis perhitungan fee dan pengaturan penagihannya.

Jika relevan, butir-butir berikut ini dapat pula dimasukkan dalam surat perikatan audit:

a. Pengaturan tentang pengikutsertaan auditor lain dan/atau tenaga ahli dalam beberapa aspek audit.

b. Pengaturan tentang pengikutsertaan auditor intern dan staf klien yang lain.

c. Pengaturan, jika ada, yang harus dibuat dengan auditor pendahulu, dalam hal audit tahun pertama.

d. Pembatasan atas kewajiban auditor jika kemungkinan ini ada.

e. Suatu pengacuan ke perjanjian lebih lanjut antara auditor dengan kliennya.

PERSIAPAN PELAKSANAAN AUDIT

Perencanaan awal menyangkut keputusan apakah auditor akan menerima atau melanjutkan pelaksanaan audit bagi klien, mengevaluasi alasan-alasan klien untuk diaudit, memilih staf untuk penugasan dan mendapatkan surat penugasan.

Menerima klien baru dan melanjutkan klien lama

Menyelidiki klien baru. Sebelum menerima klien baru, sebagian besar kantor akuntan public menyelidiki perusahaan untuk memutuskan apakah klien dapat diterima. Selain itu juga harus dilakukan evaluasi prospektif klien dalam lingkungan usaha, stabilitas keuangan, dan hubungan dengan kantor akuntan publik.

Untuk calon klien yang sebelumnya diaudit oleh akntor akuntan public lain, auditor pengganti diwajibkan oleh PSA 16 (SA 315) untuk berhubungan dengan auditor sebelumnya, agar dapat membantu auditor pengganti dalam mengevaluasi apakah akan menerima penugasan tersebut. Apabila calon klien belum pernah diaudit oleh kantor akuntan public, perlu diadakan penyelidikan. Sumber nformasi bisa berasal dari pengacara local, kantor akuntan public lain, bank dan perusahaan lain.

Melanjutkan klien lama. Banyak kantor akuntan publik mengevaluasi klien yang sudah ada setiap tahun untuk memutuskan apakah ada alasan untuk tidak melanjutkan audit. Perselisihan sebelumnya seperti kelayakan ruang lingkup audit, jenis pendpat yang diberikan, atau honorarium dapat menyebabkan auditor tidak melanjutkan hubungan. Auditor dapat juga memutuskan bahwa klien kurang mempunyai integritas dank arena itu tidak layak lagi untuk menjadi kliennya.

Mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit

Dua faktor utama yang mempengaruhi bahan bukti yang akan dikumpulkan adalah siapa pemakai laporan dan maksud dari penggunaan laporan tersebut. Auditor akan mengumpulkan lebih banyak bahan bukti jika laporan digunakan secara luas. Hal seperti ini sering terjadi pada perusahaan publik, perusahaan dengan utang banyak, dan perusahaan yang akan dijual pada waktu yang dekat. Kemungkinan terbesar dalam hal penggunaan laporan dapat ditentukan dengan melihat pengalaman dalam penugasan yang lalu dan diskusi dengan manajemen. Selama audit berlangsung, auditor dapat memperoleh infromasi tambahan mengenai mengapa klien menghendaki audit dan untuk apa laporan keuangan digunakan.

Staf untuk penugasan

Menentukan staf yang pantas untuk melaksanakan penugasan adalah penting untuk memenuhi standar auditing yang ditetapkan IAI dan meningkatkan efisiensi audit. Standar auditing yang ditetapkan IAI yang pertama menyatakan: Audit harus dilakaukan oleh seorang atau beberapa yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Pertimbangan utama yang mempengaruhi penyusunan staf adalah perlunya kesinambungan dari tahun ke tahun. Kesinambungan membantu kantor akuntan publik dalam menjaga mutu persyaratan teknis dan hubungan antar manusia yang lebih erat dengan klien. Pertimbangan lain yaitu bahwa orang-orang yang diserahi tugas harus akrab dengan bidang usaha klien.

Memperoleh surat penugasan

Surat penugasan adalah kesepakatan antara kantor akuntan publik dan klien untuk pelaksanaan audit dan pelayanan lain yang terkait. Surat ini menyebutkan apakah auditor akan melaksanakan audit, penelaahan, kompilasi, dan jasa lain seperti pengisian SPT dan jasa manajemen. Dalam surat penugasan dinyatakan pembatasan yang dikenakan terhadap pekerjaan auditor, batas waktu penyelesaian audit, bantuan yang akan diberikan oleh klien unutk memperoleh catatan dan dokumen serta daftar rincian yang perlu disiapkan oleh auditor. Seringkali surat penugasan memuat persetujuan yang menyangkut biaya audit. Surat penugasan merupakan cara untuk memberitahukan klien bahwa auditor tidak bertanggung jawab untuk menemukan kecurangan (fraud).

Surat penugasan tidak mempengaruhi tanggung jawab kantor akuntan publik terhadap pihak ekstern laporan keuangan yang diaudit, tetapi dapat mempengaruhi tanggung jawab hukum terhadap klien. Informasi dalam surat penugasan sangat penting dalam perencanaan audit, terutama karena surat itu mempengaruhi saat penyajian dan waktu yang diperlukan untuk audit dan jasa lain.

Enam langkah dalam mempertimbangkan penerimaan penugasan :

1. Mengevaluasi Integritas Manajemen

a.Komunikasi dengan Auditor Pendahulu

Sebelum menerima penugasan, PSA No. 16, Komunikasi Antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti (SA 315.02), mengharuskan auditor pengganti untuk mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan auditor pendahulu, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi harus dilakukan dengan persetujuan klien, karena kode etik profesi melarang auditor untuk mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam audit tanpa ijin klien.

b. Komunikasi dengan Pihak Ketiga

Informasi tentang integritas manajemen dapat diperoleh dari orang-orang yang mengenal klien, seperti penasehat hukum klien, bankir, dan pihakpihak lain dalam lingkungan bisnis dan keuangan yang memiliki hubungan bisnis dengan calon klien. Sumber informasi potensial lainnya, adalah mereview berita yang berkaitan dengan penggantian manajemen puncak di majalah atau surat kabar dan seandainya calon klien adalah perusahaan terbuka yang menjual saham-sahamnya dipasar modal dan pernah diaudit auditor lain, informasi bisa diperoleh dengan membaca laporan klien ke Bapepam tantang penggantian auditor.

c.Mereview Pengalaman Masa Lalu

Auditor harus mempertimbangkan secara cermat pengalaman berhubungan kerja dengan manajemen klien di waktu yang lalu, seperti auditor harus mempertimbangkan semua kekeliruan dan ketidak beresan material, serta tindakan melawan hukum yang ditemukan dalam audit yang lalu. Auditor juga mengajukan pertanyaan kepada manajemen mengenai berbagai hal seperti ada tidaknya kewajiban bersyarat (contingencies), lengkap tidaknya notulen rapat dewan komisaris, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kebenaran jawaban manajemen atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam audit yang lalu harus dipertimbangkan dengan cermat dalam mengevaluasi integritas manajemen.

2.Mengidentifikasi Masalah Khusus dan Resiko yang Tidak Biasa

a.Mengidentifikasi Pemakai Laporan Keuangan Auditan

Auditor harus mempertimbangkan apakah klien merupakan perusahaan publik (menjual saham-sahamnya kepada masyarakat) atau perusahaan privat, kepada siapa saja atau kepada pihak ketiga mana diperkirakan klien berpotensi mempunyai kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Auditor harus mempertimbangkan apakah laporan audit yang biasa akan cukup untuk memenuhi kebutuhan semua pemakaian laporan atau apakah perlu dibuat laporan khusus.

b.Memperkirakan Adanya Persoalan Hukum dan Stabilitas Keuangan Klien

Auditor harus berusaha untuk mengidentifikasi dan menolak calon klien yang memiliki resiko tinggi terkena gugatan hukum, seperti : investigasi aparat pemerintah mengenai hasil produksi, dan ketidakstabilan keuangan. Bahkan apabila tidak terdapat petunjuk adanya kesulitan yang sedang dihadapi perusahaan, auditor harus mempertimbangkan timbulnya masalah seperti itu di masa datang bersamaan dengan menurunnya kondisi perusahaan. Prosedur yang dapat digunakan auditor untuk mengidentifikasi hal-hal semacam itu adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada manajemen, menganalisa laporan keuangan yang pernah diterbitkan baik yang diaudit maupun tidak diaudit, dan apabila memungkinkan dengan mereview laporan-laporan yang disampaikan kepada berbagai instansi.

c.Mengevaluasi Auditabilitas Perusahaan Klien

Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kondisi-kondisi lain yang menimbulkan pertanyaan mengenai auditabilitas klien. Kondisi-kondisi tersebut antara lain misalnya perusahaan tidak memiliki catatan akuntansi atau catatan akuntansinya buruk sekali, perusahaan tidak memiliki struktur pengendalian intern yang memadai, atau kemungkinan adanya pembatasan dari klien atas audit yang akan dilakukan. Bila auditor berhadapan dengan situasi demikian, maka sebaiknya ia menolak untuk menerima penugasan, atau klien harus diberi pengertian mengenai kemungkinan adanya pengaruh dari kondisi demikian terhadap laporan auditor.

3. Menilai Kompetensi Staf Audit yang Ada

Standar umum yang pertama dalam standar auditing menyatakan bahwa : Audit harus dilaksankan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.

a. Identifikasi Tim Audit

Tujuan elemen pengendalian mutu ini adalah untuk melihat bahwa tingkat keahlian teknis dan pengalaman tim audit akan dapat memenuhi keburuhan untuk menangani penugasan secara profesional. Dalam menetapkan anggota tim, perlu dipertimbangkan pula sifat dan luasnya supervisi yang harus dipersiapkan. Tim audit pada umumnya terdiri dari :

Seorang partner yang bertanggung jawab penuh dan merupakan penanggung jawab akhir dari suatu penugasan

Seorang manajer atau lebih yang mengkoordinasi dan melakukan supervisi pelaksanaan program audit

Seorang senior atau lebih yang bertanggung jawab atas sebagian program audit dan melakukan supervisi serta mereview pekerjaan staf asisten

Staf asisten yang mengerjakan berbagai prosedur audit yang diperlukan

b. Identifikasi Kebutuhan Konsultasi dan Spesialis

Auditor perlu mempertimbangkan kemungkinan penggunaan konsultasi dan spesialis untuk membantu tim audit dalam melaksanakan audit. Elemen pengendalian mutu yang berkaitan dengan konsultasi menyatakan bahwa kantor akuntan publik harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk memperoleh jaminan memadai bahwa personil kantor akuntan publik membutuhkan bantuan, sepanjang diperlukan, dari orang atau orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan, integritas, kebijaksanaan, dan otoritas yang sesuai. PSA No. 39, Penggunaan Pekerjaan Spesialis (SA 336), menyatakan bahwa auditor bisa menggunakan pekerjaan spesialis untuk mendapatkan bukti kompeten. Contoh spesialis, antara lain :

Penilai (appraiser) untuk mendapatkan bukti tentang penilaian atas barang seni

Insinyur tambang untuk menentukan jumlah cadangan atau deposit barang tambang yang ada di suatu pertambangan

Aktuaris untuk menentukan jumlah rupiah program pensiun yang akan digunakan dalam akuntasi

Penasehat hukum untuk memperkirakan hasil akhir dari suatu perkara pengadilan yang masih berjalan

Konsultan lingkungan untuk menentukan pengaruh undang- undang dan peraturan tentang lingkungan

c. Waktu Penunjukan

Penunjukan auditor secara dini oleh klien dan penerimaan penugasan oleh auditor akan berpengaruh pada perencanaan audit. Sebaliknya apabila penerimaan penugasan terjadi saat mendekati atau sesudah akhir tahun buku, auditor bisa mendapat berbagai hambatan dalam perencanaan audit dan pelaksanaan pekerjaan lapangan.

4. Evaluasi Indepedensi

Standar auditing kedua menyatakan bahwa : Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh audit. Selain diatur dalam standar auditing, independensi dalam penugasan audit juga diwajibkan oleh Kode Etik IAI, disamping merupakan salah satu elemen dari elemen-elemen pengendalian mutu. Salah satu prosedur yang ditempuh adalah mengirim surat edaran kepada semua staf profesional KAP yang bersangkutan dengan menyebut nama calon klien, untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya hubungan keuangan atau bisnis dengan calon klien tersebut. Bila disimpulkan syarat independensi tidak dipenuhi, maka penugasan harus ditolak atau calon klien harus memberi informasi apabila audit tetap dilaksanakan, maka auditor akan memberikan pendapat menolak memberi pendapat .

5. Putuskan Menerima atau Menolak Penugasan

Standar auditing ketiga menyatakan bahwa: Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Penaksiran Kebutuhan Waktu

Dalam mempertimbangkan penerimaan penugasan, auditor biasanya membuat suatu taksiran kebutuhan waktu audit. Pembuatan taksiran kebutuhan waktu meliputi estimasi tentang jumlah jam yang diperkirakan dibutuhkan setiap tingkat staff ( partner, manager, senior, dsb )untuk menyelesaikan setiap bagian audit dengan cermat dan seksama. Angka taksiran ini akan digunakan oleh kantor akuntan sebagai bahan diskusi dengan calon klien dalam menetapkan honorarium tertentu yang telah ditentukan jumlahnya berdasarkan kesepakatan dengan klien (fixed-fee basis), tapi honorarium audit.

Personal Klien

Penggunaan personal klien juga mempunyai dampak besar dalam penentuan staff dan penjadwalan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada honorarium audit, pengaruh ini berkaitan dengan tiga kategori prosedur auditing, yaitu: prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif.

6.Menyiapkan Surat Penugasan

Langkah terakhir dalam tahap penerimaan penugasan adalah penyusunan surat penugasan.

PENETAPAN STRATEGI MENYELURUH

Perencanaan memastikan bahwa pelaksanaan tugas berlangsung secara efisien dan efektif, dan risiko audit ditekan sampai ke tingkat rendah yang dapat diterima (acceptably low level). Perencanaan audit mempunyai manfaat sebagai berikut:

Anggota tim dapat belajar dari partner dan tim inti yang berpengalaman

Penugasan diorganisasi, dilengkapi dengan staf audit, dan dikelola secara baik

Pengalaman yang diperoleh dari audit terdahulu dan dari penugasan lain dimanfaatkan secara optimal

Area penting atau rawan dalam audit itu mendapat perhatian yang tepat

Masalah yang mungkin terjadi, diantisipasi dan diselesaikan tepat pada waktunya

Dokumentasi audit direviu secara tepat waktu

Pekerjaan oleh orang lain dapat dikoordinasi

Perencanaan dilakukan pada dua tingkat. Tingkat pertama adalah strategi audit secara menyeluruh (overall audit strategy). Tingkat kedua adalah rencana audit terinci

(detailed audit plan). Strategi audit menyeluruh mendokumentasikan keputusan yang berasal dari langkah-langkah perencanaan yang digambarkan pada tabel berikut.

Langkah-langkah dasar

Penjelasan

Cara memulainya

- Lakukan dengan pra-penugasan

Kumpulkan informasi yang relevan tentang entitas

-Tunjuk staf, pengendali mutu, dan ahli yang diperlukan

- Jadwalkan pertemuan tim audit dan partner

penugasannya untuk membahas kemungkinan salah saji yang material dalam laporan keuangan

- Tentukan tanggal-tanggal dimana hal

penting dari pekerjaan audit harus dilakukan

Menilai risiko

& memberi tanggapan

- Tentukan materialitas untuk laporan keuangan secara

keseluruhan & performance materiality

- Tentukan sifat dan luasnya prosedur penilaian risiko

yang harus dilakukan dan siapa yang akan

melaksanakannya

-Sesudah risiko dinilai pada tingkat laporan

keuangan, buat tanggapan secara keseluruhan

-Komunikasikan garis besar lingkup dan waktu yang

direncanakan untuk audit tsb

-Mutakhirkan dan ubah strategi dan rencana audit jika

ada perubahan situasi

Dokumentasi mengenai strategi audit menyeluruh memuat hal-hal penting yang disajikan dalam tabel berikut.

Dokumen

Penjelasan

Ciri-ciri penugasan

- FRF yang akan digunakan

-Laporan tambahan yang diminta seperti laporan yang disyaratkan oleh regulator

-Kebutuhan akan keahlian khusus untuk menangani masalah yang kompleks

-Bukti dari organisasi penyedia jasa di luar entitas

-Penggunaan bukti yang diperoleh dalam audit yang lalu

-Dampak teknologi informasi terhadap prosedur audit

-Perlunya memasukkan unsur pendadakan dalam pelaksanaan prosedur audit

-Tersedianya pegawai dan data klien

Tujuan pelaporan

- Jadwal pelaporan yang harus diikuti oleh entitas

-Jadwal pertemuan dengan manajemen & TCWG untuk membahas:

a.Sifat, waktu dan luasnya pekerjaan audit

b.Status pekerjaan audit selama penugasan

c. Laporan auditor dan komunikasi lainnya

-Jadwal pertemuan/komunikasi antar anggota tim audit untuk membahas:

a.a. Faktor risiko

b.b. Sifat, waktu dan luasnya pekerjaan audit

c.c. Reviu atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan

d.d. Komunikasi lain dengan pihak ketiga

Faktor-faktor penting

- Materialitas

-Penilaian awal pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan dan dampaknya terhadap audit

- Identifikasi awal mengenai:

a. a. Jenis transaksi, saldo akun, dan pengugkapan yang

b. penting dan material

c. b. Area dimana ada risiko salah saji yang material yang

d. lebih besar

- Bagaimana mengingatkan anggota tim untuk senantiasa melaksanakan skeptisisme profesional dalam mengumpulkan dan megevaluasi bukti audit

- Hasil audit lalu yang relevan termasuk kelemahan dalam pengendalian intern dan tanggapan atau tindak lanjut manajemen

- Pembahasan dengan staf/partner KAP yang memberikan jasa lainnya kepada entitas

- Bukti mengenai sikap manajemen terhadap pengendalian intern, dan tekanan mengenai pentingnya pengendalian intern dalam entitas itu

- Volume transaksi, yang mungkin akan menentukan apakah lebih efisien bagi auditor untuk percaya pada pengendalian intern

Perubahan &

perkembangan penting

-Perkembangan bisnis yang penting yang mempengaruhi entitas, termasuk perubahan

- IT, perubahan dalam manajemen kunci, dan merger, akuisisi, dan divestasi

-Perkembangan industri yang penting

- Perubahan penting dalam FRF

- Perkembangan penting yang lain seperti perubahan dalam lingkungan hukum

Sifat, waktu, dan luasnya sumber daya yang diperlukan

- Tim audit

- Pembagian tugas di antara staf, termasuk pertimbangan pengalaman dan keahlian jika dinilai ada risiko salah saji yang lebih tinggi

- Anggaran untuk penugasan, termasuk anggaran waktu yang cukup untuk area yang berisiko salah saji yang lebih tinggi

PERENCANAAN AUDIT

Pengertian Perencanaan Audit

1. Menurut Standar pekerjaan lapangan pertama Profesional Akuntan Publik (SPAP) mensyaratkan adanya perencanaan yang memadai yaitu:

Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. (IAI, 2001).

2. Menurut Standar Auditing 316 dalam Standar Profesional Akuntan Publik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001) mensyaratkan agar

audit dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pendeteksian salah saji yang material dalam laporan keuangan.

3. Menurut SA Seksi 326 (PSA No. 07), Paragraf Audit No. 20 menyatakan bahwa:

Auditor pada hakikatnya harus dirumuskan dalam jangka waktu dan biaya yang wajar.

Fungsi Perencanaan Audit

1) Pedoman pelaksanaan audit

2) Dasar untuk menyusun anggaran

3) Alat untuk memperoleh partisipasi manajemen

4) Alat untuk menetapkan standar

5) Alat pengendalian

6) Bahan pertimbangan bagi akuntan publik yang diberi penugasan oleh perusahaan.

Prosedur Perencanaan Audit

Prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervise biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan satuan usaha dan diskusi dengan staf lain dalam kantor akuntan dan pegawai satuan usaha tersebut. Contoh prosedur tersebut meliputi :

a. Mereview arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanent, laporan keuangan, dan laporan audit tahun lalu.

b. Membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan staf kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa non audit bagi satuan usaha.

c. Mengajukan pertanyaan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap satuan usaha.

d. Membaca laporan keuangan interim tahun berjalan.

e. Membicarakan type, luas, dan waktu audit dengan manajemen, dewan komisaris, atau komite audit.

f. Mempetimbangkan dampak diterapkanya pernyataan standar akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, terutama yang baru.

g. Mengkoordinasikan bantuan dari pegawai satuan usaha dalam penyiapan data.

h. Menentukan luasnya keterlibatan, jika ada, konsultan, spesialis, dan auditor intern

i. Membuat jadwal pekerjaan audit (time schedule)

j. Menentukan dan mengkoordinasikan kebutuhan staf audit.

k. Melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang dipandang perlu.

Isi dari Audit Plan (perencanaan audit) mencakup :

1. Hal-hal mengenai klien

Pengetahuan tentang bisnis klien, membantu auditor dalam :

a. Mengindentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus.

b. Menilai kondisi yang didalamnya data akuntansi yang dihasilkan, diolah, direview dan dikumpulkan dalam organisasi.

c.Menilai kewajaran estimasi, seperti penilaian atas persediaan, depresiasi, penyisihan piutang ragu-ragu, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang.

d. Menilai kewajaran representasi manajemen

e. Mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan pengungkapannya.

2. Halhal yang mempengaruhi klien

Bisa didapat dari majalahmajalah ekonomi / surat kabar, antara lain : Business News, Ekonomi Keuangan Indonesia. Contoh : adanya peraturan-peraturan baru yang dapat mempengaruhi klien.

3. Rencana kerja auditor, halhal penting antara lain:

a.Staffing

b. Waktu pemeriksaan,

1. Waktu dimulainya suatu pemeriksaan

2. Berapa lama waktu pemeriksaan

3. Dead Line

4. Budget, baik dalam jumlah jam kerja maupun biaya pemeriksaan

Elemen-elemen Perencanaan Audit

Ruang lingkup dari perencanaan audit ini adalah bervariasi sesuai dengan besarnya dan kompleksitas permasalahan objek yang diperiksa dan pengetahuan mengenai jenis usaha objek yang diperiksa. Adapun elemen-elemen perencanaan audit menurut Arens and Loebbecke (2000:219) adalah :

1. Praplan

2. Memperoleh latar belakang informasi

3. Memperoleh informasi tentang kewajiban sah/tentang undang-

undang klien

4. Melaksanakan prosedur menurut penelitian persiapan

5. Materialitas yang diset dan auditor bisa mengambil risiko dan tidak bisa dipisahkan

6. Memahami struktur pengawasan intern dan menilai risiko kendali

7. Mengembangkan program audit dan rencana audit.

Perencanaan Awal

Beberapa hal penting yang terdapat dalam perencanaan awal ini adalah menyangkut informasi mengenai alasan klien untuk diaudit, menerima atau menolak klien baru maupun klien lama, mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit, menentukan staf untuk penugasan dan memperoleh surat penugasan.

Memperoleh Informasi Mengenai Latar Belakang Klien

Auditor harus memiliki tentang ciri-ciri lingkungan kegiatan perusahaan klien yang akan diaudit yang berguna sebagai acuan dalam menentukan surat penugasan atau perlu tidaknya prosedur-prosedur audit khusus. Hal-hal yang harus dilakukan untuk memperoleh informasi sehingga dapat memahami latar belakang klien adalah dengan cara : meninjau lokasi pabrik dan kantor, menelaah kebijakan-kebijakan penting perusahaan, mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar.

Memperoleh Informasi Mengenai Kewajiban Hukum Klien

Faktor-faktor yang menyangkut lingkungan hukum industri klien mempunyai dampak besar terhadap hasil audit. Pengetahuan auditor untuk menafsirkan fakta yang berkaitan selama pekerjaan berlangsung akan meyakinkan bahwa pengungkapan yang semestinya telah dilaksanakan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini dokumen-dokumen hukum yang penting untuk diperiksa oleh auditor adalah Akta Pendirian Perusahaan, anggaran dasar perusahaan, masalah rapat dewan komisaris, para pemegang saham, komite audit dan para pejabat eksekutif termasuk didalamnya adalah ringkasan pokok mengenai keputusan yang dibuat oleh direksi dan pemegang saham serta dokumen mengenai kontrak penjualan maupun pembelian.

Melaksanakan Prosedur Analitis Pendahuluan

Melakukan analisis ini sangat penting artinya karena dengan demikian keseluruhan kegiatan pemeiksaan dapat tergambar didalamnya. Prosedur analitis ini diantaranya : Memahami bidang usaha klien, penetapan kemampuan satuan usaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya, indikasi adanya kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan dan mengurangi pengujian yang terinci.

Menentukan Materialitas dan Menetapkan Risiko Audit yang Dapat Diterima

Besarnya salah saji dalam informasi akuntansi dapat membuat pertimbangan pengambilan keputusan terpengaruh. Tanggung jawab auditor adalah menetapkan apakah suatu laporan keuangan terdapat salah saji material, apabila auditor berpendapat adanya salah saji yang material ia harus memberitahukan hal ini pada klien, sehingga koreksi dapat dilakukan. Jika klien menolak untuk mengoreksi laporan keuangan tersebut maka auditor dapat memberikan pendapat dengan pengecualian.

Ada lima langkah dalam menetapkan materialitas dua langkah pertama diperlukan untuk merencanakan luas pengujian, sedangkan tiga langkah berikutnya untuk mengevaluasi hasil atau melaksanakan pengujian audit, langkah-langkah tersebut adalah:

1. Menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas

2. Mengalokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas kedalam segmen.

3. Mengestimasikan total salah saji dalam segmen

4. Mengestimasikan salah saji gabungan.

5. Membandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai materialitas.

Mengembangkan Rencana dan Program Audit Menyeluruh

Untuk melaporkan serta memberikan pendapat yang tepat maka auditor harus melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan dan meneliti keaslian bukti-bukti. Guna mempermudah pelaksanaan maka auditor harus menyusun program yang direncanakan secara logis untuk prosedur-prosedur audit bagi setiap pemeriksaan. Program pemeriksaan juga merupakan suatu alat pengendalian dimana pemeriksa dapat menyesuaikan pemeriksaannya dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam hal ini Ikatan Akuntansi Indonesia (2001:311.3) menyatakan bahwa dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit secara tertulis. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Bentuk program audit dan tingkat kerinciannya sangat bervariasi.

Proses Audit

Proses audit adalah metodologi penyelenggaraan audit yang jelas untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti pendukung yang kompeten. Ada empat tahap dalam proses audit, keempat tahap tersebut digambarkan sebagai berikut :

Empat Tahap Audit

PROGRAM AUDIT

Program audit adalah rangkaian yang sistematis dari prosedurprosedur audit untuk mencapai tujuan audit. Pada dasarnya program audit merupakan rencana tertulis untuk mengarahkan audit sehingga program audit dapat dijadikan alat pengendalian audit. Dalam pembuatan atau penyususnan audit harus disesuaikan kondisi organisasi/ bidang/area fugsional yang akan di audit. Program Audit dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1) Program audit individual

Merupakan program audit yang disusun tersendiri untuk masing masing audit dan tidak menggunakan bentuk standar serta disusun setelah survey pendahuluan.

2) Program audit performa

Merupakan program audit yang dikembangkan untuk berbagai tujuan dan disiapkan guna mengumpulkan informasi yang sama dari berbagai priode untuk mengetahui trend dan perubahannya. Program audit performa disiapkan sebelum survey pendahuluan dimana dapat direvisi setelah hasil survey pendahuluan menunjukan adanya perubahan dari kegiatan auditee. Dalam pelaksanaan pembuatan program audit disiapkan oleh ketua tim audit internal dan disetuji oleh kepala bagian audit internal.

Kegiatan dalam penyususanan program audit:

Melakukan review atas laporan, program dan kertas kertas kerja audit periode sebelumnya.

Melaksanakan survey pendahuluan

Melaksanakan review atas kebijakan dan prosedur dari fungsi yang diaudit

Melakukan review atas literatur audit internal yang berkenaan dengan area yang diaudit

Menyusun bagan arus dari operasi /aktivitas yang diaudit

Melakukan review atas standar kinerja

Mealakukan interview dengan auditee untuk memperoleh kesepahaman dengan auditee

Menyusun anggaran

Melakukan interview dengan pihak- pihak yang berhubungan dengan fungsi yang diaudit

Membuat daftar ,emgemai resiko yang material yang harus dipertimbangkan

Untuk setiap risiko yang teridentifikasi, ditetapkan pengendaliannya dan dipastikan apakah pengendalian yang dimaksud memadai. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah pengendalian yang ada dapat mengurangi/menekan risiko tersebut atau tidak

Menentukan substansi dari masalah untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan dalam pelaksanaan audit.

Kaidah Dalam Penyusunan Program Audit

Tujuan dari suatu operasi yang diaudit harus dinyatakan secara hati-hati dan disetujui oleh auditee, sehingga tujuan audit atas operasi yang dimaksud dapat ditetapkan dengan tepat.

Program audit harus disesuaikan dengan penugasan auditnya, dan tidak bersifat memaksakan/mendikte.

Setiap langkah kerja yang diprogram harus memperlihatkan alasan yang kuat (berdasarkan tujuan operasi yang diaudit dan pengendalian yang diuji).

Langkah kerja diungkapkan dalam bentuk instruksi (bukan dalam bentuk pertanyaan ya atau tidak atau dangkal serta bias

Program audit harus mengindikasikan skala prioritas dari langkah kerja (upaya memperoleh bukti audit utama harus didahulukan).

Program Audit harus fleksibel.

Program audit harus fisibel untuk dilaksanakan, (aspek anggaran, staf pelaksana, maupun rentang waktunya)

Program audit hanya memuat informasi yang diperlukan (ringkas, jelas, dan fokus).

Program audit harus memuat bukti persetujuan Pimpinan Bagian Audit Internal sebelum dilaksanakan, termasuk perubahannya

Kasus PT KAI

Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp 6.900.000.000,00. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp 63.000.000.000,00. Komisaris PT. KAI, Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT. KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT. KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT. KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT. KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT. KAI tahun 2005.

Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT. KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95.200.000.000,00 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standart Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset.Di PT. KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24.000.000.000,00 yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai komulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 70.000.000.000 Miliaoleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi menurut Hekinus bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan.

Manajemen PT. KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT. KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT. KAI baru bisa dibuka akses terhadap laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik.

Analisis

Pada kasus yang telah dipaparkan diatas, PT.KAI merasa bahwa dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan ekstenal banyak sekali timbul kejanggalan secara implisit dan eksplisit. Dari laporan tersebut muncul beberapa kesalahan saji yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga Komisaris komite audit tidak ingin menandatanganinya. Akuntan eksternal tersebut tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Dalam beberapa sumber penulis menemukan bahwa pada saat proses lelang pencarian akuntan publik, komisaris tidak ikut memilih yang terbaik sehingga komisaris tidak mengetahui kualitas akuntan publik yang ditunjuk tersebut.

Terdapat beberapa salah saji material secara disengaja yang dihasilkan dari pelaporan audit yang dikeluarkan oleh akuntan publik. Pada kasus ini, akuntan publik diduga terlibat oleh pihak-pihak yang lain yang ingin mencari keuntungan. Setelah ditelusuri lebih jauh pemerintah dengan keputusan Menku nomor 500/KM.1/2007 memerintahkan untuk mencabut izin auditor dan KAP dalam jangka waktu 10 bulan.

Terlihat sekali dalam proses pengauditan, kurangnya komunikasi dan pengawasan antara pihak PT.KAI dengan akuntan publik sangatlah berakibat fatal bagi pihak PT.KAI. Sangat jelas dalam satu contoh saat di laporan keuangan ditemukan PT.KAI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.900.000.000,00 padahal pada kenyataanya PT.KAI mengalami kerugian Rp.6.300.000.000,00 jelas sekali perbedaannya, sehingga kesalahan ini membuat pengaruh terhadap setiap item di laporan keuangan yang dikeluarkan oleh akuntan publik.

Seorang auditor seharusnya dapat menganalisis resiko-resiko apa yang akan dihadapi oleh PT.KAI, namun karena terhalang kendala komunikasi dengan pihak PT.KAI dan audit intern maka akuntan publik tidak dapat mengetahui lingkungan di dalam PT.KAI yang sebenarnya. Dari kerancuan ini akuntan publik berhubungan dengan pihak lain yang mengetahui PT.KAI dan akuntan publik tersebut terpengaruh oleh hasutan untuk memanipulasi laporan keuangan PT.KAI untuk kepentingan masing-masing.

Kesimpulan

PT.KAI merupakan salah satu tulang punggung transportasi di Indonesia namun karena suatu hal kerap kali banyak hal yang membuat PT.KAI menjadi buah bibir di masyarakat luas. Tentu saja banyak kasus yang mewarnai perjalanan PT.KAI sebagai sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara ini, termaksud kasus manipulasi laporan keuangan pada tahun 2005.

Pada kasus ini memang yang bersalah adalah kedua pihak entah dari PT.KAI sendiri maupun dari pihak Auditor eksternal atau akuntan publik. Dari pihak PT.KAI, mereka sebagai sebuah entitas yang cukup besar dan mempunyai pegawai-pegawai yang berkualitas, seharusnya mereka mampu membuat laporan keuangan yang sesuai dengan yang tergambar dari seberapa berkualitasnya sumber daya manusia di PT.KAI. Namun manusia tetap manusia disaat seperti ini, auditor internal dari PT.KAI seperti melepas tanggung jawabnya sehingga terjadilah kesalahan yang cukup fatal bagi perusahaan. Seharusnya Tugas seorang auditor adalah menilai besarnya kesalahan saji materialitas yang terkandung dalam laporan keuangan dan memberikan solusi bagi pemilik perusahaan dalam kasus ini auditor internal maupun eksternal tidak melakukan sesuatu yang menunjukan bahwa mereka adalah orang yang benar-benar mempunyai kualifikasi sebagai seorang auditor. Memang kesalahan ada pada Komisaris karena ia tidak ikut terlibat pada pemilihan auditor eksternal yang benar-benar berkualitas sehingga komisaris tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam proses pengauditan. Masalah komunikasi dan pengendalian berjalan dengan buruk sehingga akuntan publik kesulitan dalam mencari informasi yang mendalam tentang sistem apa yang PT.KAI gunakan dan apakah dengan sistem itu akan relevan atau tidak. Selain itu juga karena pengawasan yang kurang baik mengakibatkan akuntan publik mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang hanya memikirkan kepentingannya, sehingga terjadilah manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada kasus ini.

Memang pada kasus ini kedua pihak melakukan suatu kesalahan yang cukup berpengaruh bagi keberlanjutan perusahaan, namun apabila PT.KAI mulai memperbarui sistem yang lebih baik lagi dan mau lebih terbuka dalam proses pengauditan, PT.KAI akan berkembang menjadi perusahaan yang baik, handal dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia.

Sumber : https://bimakubimamujuga.wordpress.com

https://yvesrey.wordpress.com

http://aldiansyahashari7.blogspot.com

Tahap I : Merencanakan dan merancang pendekatan audit

Tahap II : Melakukan pengujian pengendalian dan transaksi

Tahap III : Melaksanakan prosedur analisis dan pengujian terinci atas saldo

Tahap IV : Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit