Perbandingan Indonesia dengan JepangBERDASARKAN IDEOLOGI :

Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia

Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logia. Idea

berasal dari idein yang berarti melihat. Idea juga diartikan sesuatu yang ada di dalam pikiran

sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu

pengetahuan atau teori, sedang kata logis berasal dari kata logos dari kata legein yaitu

berbicara.

Istilah ideologi sendiri pertama kali dilontarkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754 –

1836), ketika bergejolaknya Revolusi Prancis untuk mendefinisikan sains tentang ide. Jadi

dapat disimpulkan secara bahasa, ideologi adalah pengucapan atau pengutaraan terhadap

sesuatu yang terumus di dalam pikiran.Dalam tinjauan terminologis, ideology is Manner or

content of thinking characteristic of an individual or class (cara hidup/ tingkah laku atau hasil

pemikiran yang menunjukan sifat-sifat tertentu dari seorang individu atau suatu kelas).

Ideologi adalah ideas characteristic of a school of thinkers a class of society, a plotitical

party or the like (watak/ ciri-ciri hasil pemikiran dari pemikiran suatu kelas di dalam

masyarakat atau partai politik atau pun lainnya). Ideologi ternyata memiliki beberapa sifat,

yaitu dia harus merupakan pemikiran mendasar dan rasional. Kedua, dari pemikiran

mendasar ini dia harus bisa memancarkan sistem untuk mengatur kehidupan. Ketiga, selain

kedua hal tadi, dia juga harus memiliki metode praktis bagaimana ideologi tersebut bisa

diterapkan, dijaga eksistesinya dan disebarkan.

Pancasila dijadikan ideologi dikerenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah

mendasar dan  rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur

kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional

karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara moderen yang disepakati

oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai kandungan Pancasila dilestarikan

dari generasi ke generasi.

Pancasila pertama kali dikumandangkan oleh Soekarno pada saat berlangsungnya

sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI).

Pada pidato tersebut, Soekarno menekankan pentingnya sebuah dasar negara. Istilah

dasar negara ini kemudian disamakan dengan fundamen, filsafat, pemikiran yang mendalam,

serta jiwa dan hasrat yang mendalam, serta perjuangan suatu bangsa senantiasa memiliki

karakter sendiri yang berasal dari kepribadian bangsa.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila secara formal yudiris terdapat

dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Di samping pengertian formal menurut hukum atau

formal yudiris maka Pancasila juga mempunyai bentuk dan juga mempunyai isi dan arti

(unsur-unsur yang menyusun Pancasila tersebut). Tepat 64 tahun usia Pancasila, sepatutnya

sebagai warga negara Indonesia kembali menyelami kandungan nilai-nilai luhur tersebut.

Ketuhanan (Religiusitas)

Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu

yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung dan mulia. Memahami Ketuhanan

sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang beketuhanan, yakni

membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai

ridlo Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya.

Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu

adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama

dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari dasar ini pula, bahwa

suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada

Tuhan, dan masyarakat yang beragama, apapun agama dan keyakinan mereka.

Kemanusiaan (Moralitas)

Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran tentang

keteraturan, sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi

manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya tentu

lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan

pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum universal.

Kesadaran inilah yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam

semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diimplementasikan

dalam bentuk sikap hidup yang harmoni penuh toleransi dan damai.

Persatuan (Kebangsaan) Indonesia

Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian, kehadiran Indonesia dan

bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk

mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Marauke.

Persatuan Indonesia, bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun

harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara

Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri

dari bermacam-macam kelompok suku bangsa, namun perbedaan tersebut tidak untuk

dipertentangkan tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia.

Permusyawaratan dan Perwakilan

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang

lain, dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan, dan saling menghargai satu sama lain

atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita

utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka dalam dunia

modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau

berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan.

Hikmah kebijaksanaan adalah kondisi sosial yang menampilkan rakyat berpikir dalam

tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri dari belenggu pemikiran

berazaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit.

Keadilan Sosial

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidak berpihakkan,

keseimbangan,  serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna

mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, dimana setiap anggotanya

mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada

kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan

dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata.

Hakko Ichiu sebagai Ideologi Negara Jepang

Shinto adalah agama asli Jepang yang berakar pada kepercayaan animis Jepang kuno.

Kata Shinto berasal dari bahasa Tionghoa, “Shen” artinya roh, “Tao” berarti jalannya dunia,

bumi, dan langit.1) Dengan demikian Shinto berarti perjalanan roh yang baik.

Menurut Shinto, Hakko Ichiu itu diperintahkan oleh Jimmu Tenno (Tenno pertama ±

660 SM) sebagai dewa kepada bangsa Jepang untuk membentuk kekeluargaan yang meliputi

seluruh dunia. Hakko Ichiu dianggap sebagai titah dewa yang harus dilaksanakan.

Selanjutnya Hakko Ichiu diterangkan bahwa bangsa Jepang merupakan keluarga yang sah,

sedangkan bangsa-bangsa lain tidak, karena itu Jepang boleh memperlakukannya dengan

sewenang-wenang. Sebagai keluarga yang sah, Jepang berhak atas seluruh dunia agar dunia

dapat disusun sebagai satu kekeluargaan.2)

Sejak Restorasi Meiji (1868), agama Shinto dijadikan agama negara dan mendapat

kedudukan istimewa dalam pemerintahan. Pejabat-pejabat Shinto mendapat kedudukan

penting dalam kabinet, dan doktrin-doktrin yang didasarkan pada Shinto dipropagandakan

oleh pemerintah. Isi Hakko Ichiu dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan pada masa itu.

Isinya Hakko Ichiu sebagai berikut:

1.         Jepang adalah pusat dunia dan Kaisar sebagai pemimpinnya. Kaisar adalah Dewa di dunia

yang mendapat kedewaannya dari Amaterasu Omikami langsung.

2.         Kami (dewa), melindungi Jepang dengan segala kekuatannya. Hal ini menjadikan Jepang

superior, lebih kuat, istimewa dibanding negara lain di dunia.

3.         Semua hal tersebut adalah dasar dari Kodoshugisa (jalan Kekaisaran) sehingga Jepang

memiliki misi suci untuk menjadikan dunia sebagai satu keluarga dengan Jepang sebagai

pemimpin.

Menurut Hasbulla Bakri bahwa agama Shinto ini memang mempunyai kelebihan, yakni

dapat menarik hati golongan atas karena kekolotan mereka, dan dapat menarik hati golongan

bawah karena takhyul mereka. Itulah sebabnya agama Shinto sering digunakan sebagai alat

poltik.3)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hakko Ichiu (dunia sebagai satu keluarga)

adalah ajaran Shinto yang mengatakan bahwa Jepang harus menyusun dunia ini sebagai satu

“keluarga besar”, dan Jepang bertindak sebagai “kepala keluarga”. Ajaran Hakko Ichiu ini

tentunya tak dapat terlaksana tanpa kemajuan yang telah dicapai oleh Jepang, terutama dalam

bidang perdagangan dan industri. Ajaran tersebut telah ada sejak tahun 660 SM yang

merupakan perintah dari Tenno, namun pada kenyataannya nanti pada abad ke-19 Jepang

menjadi negara imperialis. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai setelah

Restorasi Meiji merupakan faktor utama yang menyebabkan Jepang menjadi negara

imperialis.

BERDASARKAN SISTEM PEMERINTAHAN:

Sistem Pemerintahan Indonesia dan Jepang

Secara lompatan sejarah, maka Jepang melakukan lompatan yang sangat jauh dan cepat

perkembangannya, sejak pra sejarah, zaman klasik, pertengahan sampai zaman modern

Jepang memberikan sebuah pelajaran bagi dunia tentang bagaimana cara bangkit dari

kehancuran dan melompat dengan cepat dan dengan jarak yang jauh, (Kaizen, perbaikan terus

menerus).

Jepang modern, memiliki konsep demokrasi yang khas, “dengan ini memproklamasikan

bahwa kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat” adalah bunyi bagian dari Pembukaan

Konstitusi Jepang. Namun di tengah konsep demokrasi itu, konsep Kekaisaran masih tetap

dipertahankan (monarkhi konstitusional). “Kaisar harus merupakan lambang dari negaradan

dari persatuan rakyat, yang memperoleh kedudukannya dari kehendak rakyat yang

memegang kedaulatan tertinggi.” (Pasal 1 Konstitusi Jepang).

Jepang adalah anti Perang. Pasal 9 Bab II tentang Penolakan Terhadap Perang, yang

berbunyi: Paragraf pertama “Dengan mencita-citakan secara sungguh-sunguh akan suatu

perdamaian internasional yang didasarkan atas keadilan dan ketertiban, rakyat

Jepang selama-lamanya menolak perang sebagai suatu hak berdaulat dari bangsa serta

ancaman atau penggunaan dari kekuatan sebagai sarana-sarana penyelesaian perselisihan

internasional.”Paragraf kedua: “Agar supaya untuk melengkapi sasaran dari

paragraphsebelumnya, angkatan-angkatan darat, laut dan udara, demikian pula potensi

perang lainnya, tidak akan dipelihara Hak mengenai pernyataan perang dari pemerintah

tidak akan dikenal”. Sehingga dengan ini Jepang disebut sebagai

Negara Demokrasi Pasifis Jepang menganut Sistem Pemerintahan Parlementer, dengan

argumnetasi:

Pertama, Kabinet Jepang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dibentuk oleh atau atas

dasar kekuatan dan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. (Pasal 66 Konstitusi

Jepang), Kedua, Para anggota kabinet Jepang mayoritas harus dipilih dari antara anggota-

anggota parlemen (Diet). (Pasal 68 Konstitusi Jepang), Ketiga, Kabinet dengan ketuanya

bertanggungjawab kepada parlemen. Apabila kabinet atau seorang atau beberapa orang

anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet atau seorang atau

beberapa orang daripadanya harus mengundurkan diri.(Pasal 66 dan 69 Konstitusi

Jepang), Keempat, Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka Kaisar Jepang

dengan saran atau nasehat perdana menteri dapat membubarkan parlemen. (Pasal 7 Konstitusi

Jepang), Kelima, Hubungan yang erat antara Legislatif (parlemen) dengan Eksekutif. Dimana

kabinet hanya hanya bisa menjalankan program bila ada persetujuan dari

parlemen. Keenam, Adanya hubungan saling ketergantungan

(interdependensi). Ketujuh, Sifat hubungan antara Eksekutif dan Legislatif

bersifat Sub dan Supra ordinatif. (Pasal 41 Konstitusi Jepang)

Ketatanegaraan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 melahirkan perubahan yang

sangat besar dimana UUD 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-lembaga baru

seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank

Indonesia. DPR juga dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi

pengawasan. Aturan tentang BPK ditambah. MPR berubah kedudukannya dari lembaga

tertinggi negara menjadi lembaga join session antara DPR dan DPD (bicameral). DPA

dihapus karena dilihat fungsinya tidak lagi strategis.

Amandemen UUD 1945 telah memberikan nilai pergeseran yang sangat berarti dan

besar dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Indonesia yang mencoba untuk lebih

demokratis. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga,

dinyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. Kerangka pemikiran tersebut diatas telah memperkuat sistem pemerintahan

Presidensiil di Indonesia, dengan mengubah pola hubungan antara lembaga-lembaga tinggi

negara.

MPR yang pasca amandemen UUD 1945 merupakan join session antara DPR dan DPD

merubah paradigma sistem lembaga perwakilan rakyat Indonesia yang lama, sehingga

sekarang Indonesia menganut sistem dua kamar (bicameral) yang mana pada sistem ini

dikenal dua badan terpisah, seperti DPR dan Senat, atau Majelis Tinggi dan Majelis Rendah.

Dengan dua majelis yang terpisah ini lebih menguntungkan karena menjamin kualitas produk

legislatif dan pengawasan atas eksekutif dapat dilakukan dua kali (double check), menurut

Harun Alrasid, susunan MPR dengan sistem dua kamar ini bisa merumuskan tugas dan

wewenang lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif lebih fundamental dan lebih efektif

dibandingkan dengan mengusulkan reposisi lembaga MPR, DPR, dan kepresidenan; apakah

menganut trias politica murni atau tidak dalam pembagian kekuasaan dan kewenangan

lembaga-lembaga negara.

Perubahan dari sistem satu kamar (unicameral) menjadi dua kamar (bicameral) tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan dengan sistem pemilihan Presiden secara langsung oleh

rakyat. Karena pada dasarnya, prinsip tersebut menurut Suwoto M. berkaitan dengan

ketentuan pola hubungan antar lembaga yang meliputi pada proses pembentukan dan

pengawasan kabinet, pertanggungjawaban kebijakan, serta pemberhentian Presiden dalam

masa jabatan. Dengan ketentuan tentang “impeachment” ini maka akan semakin jelas tentang

perbedaan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan yang dilakukan oleh parlemen

terhadap Presiden.

Perbandingan Sosial Budaya Indonesia dengan Jepang :

Tradisi Penamaan di Jepang

Nama di Jepang terdiri dari dua bagian : family name dan first name. Nama ini harus

dicatatkan di kantor pemerintahan (kuyakusho), selambat-lambatnya 14 hari setelah seorang

bayi dilahirkan. Semua orang di Jepang kecuali keluarga kaisar, memiliki nama keluarga.

Tradisi pemakaian nama keluarga ini berlaku sejak jaman restorasi Meiji, sedangkan di era

sebelumnya umumnya masyarakat biasa tidak memiliki nama keluarga. Sejak restorasi meiji,

nama keluarga menjadi keharusan di Jepang. Dewasa ini ada sekitar 100 ribu nama keluarga

di Jepang, dan diantaranya yang paling populer adalah Satou dan Suzuki. Jika seorang wanita

menikah, maka dia akan berganti nama keluarga, mengikuti nama suaminya. Namun

demikian, banyak juga wanita karir yang tetap mempertahankan nama keluarganya. Dari

survey yang dilakukan pemerintah tahun 1997, sekitar 33% dari responden menginginkan

agar walaupun menikah, mereka diizinkan untuk tidak berganti nama keluarga [2]. Hal ini

terjadi karena pengaruh struktur masyarakat yang bergeser dari konsep “ie”(家) dalam tradisi

keluarga Jepang. Semakin banyak generasi muda yang tinggal di kota besar, sehingga

umumnya menjadi keluarga inti (ayah, ibu dan anak), dan tidak ada keharusan seorang wanita

setelah menikah kemudian tinggal di rumah keluarga suami. Tradisi di Jepang dalam memilih

first name, dengan memperhatikan makna huruf Kanji, dan jumlah stroke, diiringi dengan

harapan atau doa bagi kebaikan si anak.

Tradisi penamaan di Indonesia

Adapun masyarakat di Indonesia tidak semua suku memiliki tradisi nama keluarga.

Masyarakat Jawa misalnya, tidak memiliki nama keluarga. Tetapi suku di Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi memiliki nama keluarga. Dari nama seseorang, kita dapat

memperkirakan dari suku mana dia berasal, agama apa yang dianut dsb. Berikut karakteristik

nama tiap suku di Indonesia

            Suku Jawa (sekitar 45% dari seluruh populasi) : biasanya diawali dengan Su (untuk laki-

laki) atau Sri (untuk perempuan), dan memakai vokal “o”. Contoh : Sukarno, Suharto, Susilo,

Joko, Anto, Sri Miranti, Sri Ningsih.

            Suku Sunda(sekitar 14% dari seluruh populasi) : banyak yang memiliki perulangan suku

kata. Misalnya Dadang, Titin, Iis, Cecep

            Suku Batak : beberapa contoh nama marga antara lain Harahap, Nasution.

            Suku Minahasa : beberapa contoh nama marga antara lain Pinontoan, Ratulangi.

            Suku Bali : Ketut, Made, Putu, Wayan dsb. Nama ini menunjukkan urutan, bukan

merupakan nama keluarga.

Selain nama yang berasal dari tradisi suku, banyak nama yang diambil dari pengaruh

agama. Misalnya umat Islam : Abdurrahman Wahid, Abdullah, dsb. Sedangkan umat Katolik

biasanya memakai nama baptis : Fransiskus, Bonivasius, Agustinus, dsb.

Perbandingan kedua tradisi

Persamaan antara kedua tradisi :

Baik di Jepang maupun di Indonesia dalam memilih nama (first name) sering memilih kata

yang mensimbolkan makna baik, sebagai doa agar si anak kelak baik jalan hidupnya. Khusus

di Jepang, banyaknya stroke kanji yang dipakai juga merupakan salah satu pertimbangan

tertentu dalam memilih huruf untuk anak. Umumnya laki-laki di Jepang berakhiran “ro” (郎),

sedangkan perempuan berakhiran “ko”　 (子)

Perbedaan antara kedua tradisi sbb.

1.         Di Jepang, nama keluarga dimasukkan dalam catatan sipil secara resmi, tetapi di Indonesia

nama keluarga ini tidak dicatatkan secara resmi di kantor pemerintahan. Nama family/marga

tidak diperkenankan untuk dicantumkan di akta kelahiran

2.         Di Jepang setelah menikah seorang wanita akan berganti nama secara resmi mengikuti nama

keluarga suaminya. Sedangkan di Indonesia saat menikah, seorang wanita tidak berganti

nama keluarga. Tapi ada juga yang nama keluarga suami dimasukkan di tengah, antara first

name dan nama keluarga wanita, sebagaimana di suku Minahasa. Di Indonesia umumnya

setelah menikah nama suami dilekatkan di belakang nama istri. Misalnya saja Prio Jatmiko

menikah dengan Sri Suwarni, maka istri menjadi Sri Suwarni Jatmiko. Tetapi penambahan ini

tidak melewati proses legalisasi/pencatatan resmi di kantor pemerintahan.

3.         Huruf Kanji yang bisa dipakai untuk menyusun nama anak di Jepang dibatasi oleh

pemerintah (sekitar 2232 huruf, yang disebut jinmeiyo kanji), sedangkan di Indonesia tidak

ada pembatasan resmi untuk memilih kata yang dipakai sebagai nama anak

Pemakaian gesture/gerak tubuh untuk memberikan penghormatan dan kasih sayang

Salah satu topik menarik untuk dibahas adalah bagaimana memakai bahasa tubuh untuk

mengungkapkan penghormatan. Jepang dan Indonesia memiliki cara berlainan dalam

mengekspresikan terima kasih, permintaan maaf, dsb.

Ojigi

Dalam budaya Jepang ojigi adalah cara menghormat dengan membungkukkan badan,

misalnya saat mengucapkan terima kasih, permintaan maaf, memberikan ijazah saat wisuda,

dsb. Ada dua jenis ojigi : ritsurei ( 立 礼 ) dan zarei ( 座 礼 ). Ritsurei adalah ojigi yang

dilakukan sambil berdiri. Saat melakukanojigi, untuk pria biasanya sambil menekan pantat

untuk menjaga keseimbangan, sedangkan wanita biasanya menaruh kedua tangan di depan

badan. Sedangkan zarei adalah ojigi yang dilakukan sambil duduk. Berdasarkan

intensitasnya, ojigi dibagi menjadi 3 : saikeirei ( 最 敬 礼 ), keirei ( 敬 礼 ), eshaku ( 会 釈 ).

Semakin lama dan semakin dalam badan dibungkukkan menunjukkan intensitas perasaan

yang ingin disampaikan. Saikeirei adalah level yang paling tinggi, badan dibungkukkan

sekitar 45 derajat atau lebih. Keirei sekitar 30-45 derajat, sedangkan eshaku sekitar 15-30

derajat. Saikeirei sangat jarang dilakukan dalam keseharian, karena dipakai saat

mengungkapkan rasa maaf yang sangat mendalam atau untuk melakukan sembahyang. Untuk

lebih menyangatkan,ojigi dilakukan berulang kali. Misalnya saat ingin menyampaikan

perasaan maaf yang sangat mendalam. Adapun dalam budaya Indonesia, tidak dikenal ojigi.

Jabat tangan

Tradisi jabat tangan dilakukan baik di Indonesia maupun di Jepang melambangkan

keramahtamahan dan kehangatan. Tetapi di Indonesia kadang jabat tangan ini dilakukan

dengan merangkapkan kedua tangan. Jika dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis

kelamin, ada kalanya tangan mereka tidak bersentuhan. Letak tangan setelah jabat tangan

dilakukan, pun berbeda-beda. Ada sebagian orang yang kemudian meletakkan tangan di dada,

ada juga yang diletakkan di dahi, sebagai ungkapan bahwa hal tersebut tidak semata lahiriah,

tapi juga dari batin.

Cium tangan

Tradisi cium tangan lazim dilakukan sebagai bentuk penghormatan dari seorang anak

kepada orang tua, dari seorang awam kepada tokoh masyarakat/agama, dari seorang murid ke

gurunya. Tidak jelas darimana tradisi ini berasal. Tetapi ada dugaan berasal dari pengaruh

budaya Arab. Di Eropa lama, dikenal tradisi cium tangan juga, tetapi sebagai penghormatan

seorang pria terhadap seorang wanita yang bermartabat sama atau lebih tinggi. Dalam agama

Katolik Romawi, cium tangan merupakan tradisi juga yang dilakukan dari seorang umat

kepada pimpinannya (Paus, Kardinal). Di Jepang tidak dikenal budaya cium tangan.

Cium pipi

Cium pipi biasa dilakukan di Indonesia saat dua orang sahabat atau saudara bertemu,

atau sebagai ungkapan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya dan sebaliknya.

Tradisi ini tidak ditemukan di Jepang.

Sungkem

Tradisi sungkem lazim di kalangan masyarakat Jawa, tapi mungkin tidak lazim di suku

lain. Sungkem dilakukan sebagai tanda bakti seorang anak kepada orang tuanya, seorang

murid kepada gurunya. Sungkem biasa dilakukan jika seorang anak akan melangsungkan

pernikahan, atau saat hari raya Idul Fitri (bagi muslim), sebagai ungkapan permohonan maaf

kepada orang tua, dan meminta doa restunya.

Baik budaya Jepang maupun Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam

mengekspresikan rasa hormat, rasa maaf. Jabat tangan adalah satu-satunya tradisi yang

berlaku baik di Jepang maupun Indonesia. Kesalahan yang sering terjadi jika seorang

Indonesia baru mengenal budaya Jepang adalah saat melakukan ojigi, wajah tidak ikut

ditundukkan melainkan memandang lawan bicara. Hal ini mungkin terjadi karena

terpengaruh gaya jabat tangan yang lazim dilakukan sambil saling berpandangan mata.

Kesalahan lain yang juga sering terjadi adalah mencampurkan ojigi dan jabat tangan. Hal ini

juga kurang tepat dipandang dari tradisi Jepang.

Perbandingan antara Jepang dan Indonesia

Perbandingan Jepang Indonesia

Bentuk Negara Monarkhi Konstitusional Republik (Negara

Kesatuan)

Demokrasi Demokrasi Pasifis Demokrasi Pancasila

Sistem

Pemerintahan

Parlementer Presidensiil

Kepala Negara Kaisar Presiden

Kepala

Pemerintahan

Perdana Menteri Presiden

Sistem dua kamar (bicameral) kita masih setengah-setengah, peranan DPD sangatlah

minim, hal ini juga sejalan dengan bentuk Negara kita yang berbentuk Negara Kesatuan,

bukan sebagai Negara Federal, walaupun dengan keberadaan Otonomi Daerah yang ada

sekarang ini akhirnya menambah campur aduknya sistem yang ada, Antara Federal dan

Kesatuan, antara Parlementer dan Presidensil, Antara satu kamar (unicameral) dan dua kamar

(bicameral).

Kesimpulan

Sistem pemerintahan Republik Indonesia (RI) menurut UUD yang sudah diamandemen

adalah sistem pemerintahan Presidensial yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

Ekonomi, Budaya, Politik memiliki keterkaitan dalam membawa Indonesia menjadi lebih

baik.

Antara Indonesia maupun Jepang memiliki persamaan dalam hal budaya, ekonomi,

maupun politik. Kedua Negara memiliki bentuk demografi yang sama, sehingga dalam

pembangunan ekonomi Indonesia-Jepang sama-sama menekankan terhadap ekonomi

kelautan yang dimilikinya. Faktor penjajahan yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia telah

membuat sistem-sistem budaya dalam masyarakat memiliki persamaan, sebagai contoh

penghormatan terhadap yang lebih tua menjadi nilai moral yang tinggi. Dalam

kepemerintahan dan politik kedua Negara sama-sama menerapkan sistem demokrasi, namun

dalam pelaksanaan kepemerintahan Indonesia dilaksanakan oleh Presiden sedangkan Jepang

Perdana Menteri. Kaisar hanya dijadikan sebagai symbol pemersatu rakyat.

Perbandingan budaya antara Indonesia dan Jepang bermanfaat untuk mengetahui pola

berfikir bangsa Indonesia dan bangsa Jepang. Salah satu kesulitan utamanya adalah

perbedaan karakteristik kedua bangsa.

Baik budaya Jepang maupun Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam

mengekspresikan rasa hormat, rasa maaf. Jabat tangan adalah satu-satunya tradisi yang

berlaku baik di Jepang maupun Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:

Konstitusi Press, 2005.

Budiardjo,  Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2000)

Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik. (Yogyakarta : Gadjah

Mada University Press, 2008)

David Easton, Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1984)

http://asnugroho.wordpress.com/2006/08/31/perbandingan-budaya-indonesia-dan-jepang/

MANAJEMEN LINTAS BUDAYA

NAMA KELOMPOK :

1.HALIM AKBAR HAFILUDIN 120211100024

2. M.IQBAL ZIDNI 120211100096

3. FARIZ MAHMUDI 120211100123

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2015