PERBANDINGAN SISTEM KEPOLISIAN AMERIKA SERIKAT, JEPANG

DAN INDONESIA

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Keberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara mutlak diperlukan.

Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak mempunyai lembaga

kepolisian. Namun demikian, antara satu lembaga kepolisian pada suatu negara

belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama pula dikarenakan

adanya pengaruh dari faktor sistem politik/pemerintahan yang dianut serta

mekanisme sistem kontrol sosial yang berlaku dalam negara tersebut. Bahkan

dengan sistem pemerintahan yang sama-sama menganut paham demokratis pun,

belum tentu menggunakan sistem kepolisian yang sama. Sebagaimana diketahui

secara universal hingga kini yaitu di dalam negara-negara demokratis terdapat

tiga sistem kepolisian yang digunakan, yaitu Sistem Kepolisian Terpisah

(Fragmented System of Policing), Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized

System of Policing) dan Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of

Policing). Ketiga sistem tersebut sangat dipengaruhi dua model besar penerapan

hukum di dunia, yaitu model eropa kontinental atau civil law sebagaimana yang

digunakan di Perancis, Belanda dan Jerman, dan model anglo saxon atau

common law sebagaimana yang digunakan di Inggris, Amerika Serikat dan

Australia.

Masing-masing sistem kepolisian tersebut memiliki kelebihan serta

kelemahan tersendiri sehingga memang benar apabila disebutkan bahwa ”tidak

ada satu sistem kepolisian yang sempurna”. Oleh karena itulah dalam praktik

kepolisian dipandang perlu untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan berbagai

kelemahan maupun kelebihan dimaksud melalui suatu metode perbandingan

antar sistem kepolisian dalam rangka mendapatkan pemahaman secara integral

tentang perbedaan yang terdapat antara suatu sistem kepolisian pada suatu

negara tertentu dengan sistem kepolisian negara lain.

Outcome yang hendak dicapai dari hasil perbandingan sistem kepolisian

dimaksud antara lain agar dapat diambil suatu manfaat dari suatu sistem

kepolisian negara tertentu bagi negara lainnya, antara lain berupa penataan dan

pengembangan organisasi (organizational development) serta pengembangan

potensi kerjasama kerjasama antar lembaga kepolisian beberapa negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis hendak menulis tentang

perbandingan sistem kepolsian di Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia, dalam

rangka menelaah berbagai kelebihan serta kelemahan yang terdapat pada sistem

kepolisian yang di ketiganegara tersebut dan selanjutnya mengambil manfaat-

manfaat terutama yang terdapat dalam sistem kepolisian Amerika Serikat dan

Jepang guna dijadikan sebagai faktor pembanding terhadap sistem kepolisian di

Indonesia. Manakala faktor pembanding dimaksud dipandang dapat diterapkan

pada sistem kepolisian di Indonesia serta memiliki prospek positif dalam

peningkatan profesionalisme lembaga kepolisian di Indonesia, maka dapat

diupayakan suatu strategi terkait dengan aplikasinya.

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan

dalam penulisan ini adalah ”Bagaimana perbandingan sistem kepolisian di

Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia ?”

3. Persoalan-Persoalan

a. Bagaimana sistem kepolisian di Amerika Serikat ?

b. Bagaimana sistem kepolisian di Jepang ?

c. Bagaimana sistem kepolisian di Indonesia ?

II. PEMBAHASAN

1. Sistem Kepolisian di Amerika Serikat

Sistem kepolisian di Amerika Serikat menggunakan paradigma

Fragmented System of Policing, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpisah

atau berdiri sendiri, disebut juga sebagai sistem desentralisasi yang ekstrim atau

tanpa sistem. Oleh karena itu di dalam sistem tersebut terjadi kekhawatiran

terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom sehingga

dalam penerapan paradigma sistem dimaksud senantiasa diiringi dengan

dilakukannya pembatasan kewenangan polisi. Negara-negara yang menganut

sistem ini selain Amerika Serikat, antara lain : Belgia, Kanada, Belanda dan

Swiss.

Sistem kepolisian dengan paradigma tersebut memiliki ciri-ciri, antara

lain yaitu :

2

a) Kewenangan yang dimiliki lembaga kepolisian bersifat terbatas, yaitu

hanya sebatas pada daerah di mana suatu badan kepolisian berada. Hal ini

dikarenakan secara umum lembaga kepolisian di setiap daerah di Amerika

Serikat, baik di tingkat negara bagian sampai dengan tingkat propinsi

maupun kabupaten, memang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat

dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh

pemerintah daerah setempat pula sehingga tugas pokok dan wewenang

lembaga kepolisiannya pun hanya menjangkau daerah tersebut. Oleh

karena itu, guna menangani kasus-kasus tindak pidana tertentu, terutama

yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi maupun yang termasuk dalam

kategori transnational crime, Amerika Serikat membentuk badan-badan

kepolisian federal dengan wewenang meliputi seluruh daerah di Amerika

Serikat, seperti halnya FBI, DEA maupun US Homeland Security.

b) Pengawasan terhadap lembaga kepolisian sifatnya lokal, artinya yaitu

pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas serta

wewenang kepolisian dilakukan oleh tiap-tiap struktur lokal yang

ditentukan dalam suatu lembaga kepolisian, termasuk dalam hal ini

pengawasan terutama dilakukan secara melekat oleh publik daerah

setempat dimana suatu lembaga kepolisian tersebut berada. Hal ini

cenderung memang dipengaruhi oleh basic model penerapan hukum yang

dianut di Amerika Serikat, yaitu model anglo saxon atau common law

yang memang dalam sistem tersebut lembaga kepolisian tumbuh dari

adanya kepentingan dalam masyarakat sendiri sehingga representasi polisi

dalam model tersebut dapat dikatakan sebagai representasi dari masyarakat

itu sendiri atau dengan kata lain bahwa polisi adalah sebagai milik

masyarakat karena munculnya lembaga kepolisian pada awalnya bukan

dikarenakan oleh adanya kepentingan negara, melainkan kepentingan

masyarakat, sebagaimana filosofi yang dikemukakan oleh Sir Robert Peel,

yaitu ”The police are the public and the public are the police; the

police being only members of the public who are paid to give full time

attention to duties which are incumbent on every citizen in the

interests of community welfare and existence”1.

1 Diakses dari situs : http://en.wikipedia.org/wiki/Peelian_Principles dan http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/robertpee l260231.html, pada tanggal 10 Januari 2010.

3

c) Penegakan hukum dilaksanakan secara terpisah atau berdiri sendiri,

maksudnya yaitu bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut,

suatu lembaga kepolisian pada daerah tertentu tidak bisa memasuki

wilayah hukum daerah yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap

lembaga kepolisian di Amerika Serikat diatur dengan suatu peraturan

perundang-undangan tersendiri yang ditentukan oleh pemerintah daerah

setempat, termasuk dalam hal teknis pelaksanaan penegakan hukumnya,

berbeda halnya dengan negara yang sistem kepolisiannya menggunakan

Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing), seperti di

Indonesia, dalam pelaksanaan penegakan hukum dilaksanakan tidak secara

terpisah atau berdiri sendiri tetapi secara menyeluruh sebagai suatu

lembaga kepolisian yang terpusat sebagaimana ditentukan dalam UU No. 2

Tahun 2002 tentang Polri.

Tentunya dalam penerapan sistem kepolisian dengan paradigma

Fragmented System of Policing tidak lepas dari kelebihan dan kelemahan yang

dimilikinya. Kelebihan dimaksud, antara lain :

a) Polisi relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat

setempat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang atau akar sistem

kepolisian tersebut yang berbasis model anglo saxon atau common law,

dimana lembaga kepolisian tumbuh dari dalam masyarakat sendiri karena

diawali oleh adanya kepentingan masyarakat akan suatu lembaga

kepolisian sehingga dengan basic tersebut, polisi otomatis lebih peka

terhadap berbagai situasi dan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat

mengingat setiap tindakan kepolisian cenderung bersifat bottom up

daripada top down sebagaimana di negara yang menggunakan Sistem

Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing).

b) Polisi otonom di dalam hal melakukan pengaturan terhadap segala

kegiatannya, baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai

dengan struktur masyarakatnya. Hal ini dikarenakan antara lembaga

kepolisian yang satu dengan yang lainnya tidak terikat dalam suatu

kesatuan struktur organisasional atau kelembagaan sebagaimana yang

diunakan pada negara dengan Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized

System of Policing), sehingga lembaga kepolisian pada negara dengan

Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing) memiliki

4

otonomi yang besar dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan maupun

tindakan kepolisian dengan senantiasa tetap menyesuaikan terhadap

struktur masyarakat setempat.

c) Kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan organisasi polisi oleh

penguasa secara nasional dikarenakan sifat pengawasannya lokal. Hal ini

dikarenakan antara pihak yang mengawasi kinerja lembaga kepolisian,

yaitu pemerintah daerah dan masyarakat setempat, dan lembaga kepolisian

yang diawasi, yaitu lembaga kepolisian setempat, berada dalam satu

daerah yang sama sehingga kedekatan struktural dalam hal pengawasan

yang bersifat lokal tersebut memiliki pengaruh kuat sebagai kontrol sosial

bagi terselenggaranya kinerja lembaga kepolisian yang sesuai dengan

prinsip-prinsip good governance2.

d) Birokrasinya bersifat praktis, dalam arti lebih pendek, terutama dalam hal

pengusulan dana atau anggaran operasional kepolisian karena langsung

ditujukan kepada pemerintah daerah setempat. Hal ini dikarenakan segala

kegiatan lembaga kepolisian pada suatu daerah disokong oleh anggaran

milik pemerintah daerah setempat, sehingga suatu lembaga kepolisian

hanya perlu melalui satu tahap saja dalam melakukan akses kebijakan

publik terhadap pemerintah daerah setempat, termasuk dalam hal

dukungan anggaran kepolisian, tidak sebagaimana di negara dengan

Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing), terdapat

lebih dari satu level birokrasi yang cenderung panjang dan rumit sehingga

tidak cukup efektif dalam hal penyelenggaraan kegiatan lembaga

kepolisian, misalnya dalam hal pengajuan anggaran seperti di tubuh Polri

saat ini, prosesnya masing-masing kesatuan dari level terbawah

mengajukan secara berjenjang ke kesatuan di atasnya yang menaunginya,

selanjutnya dilakukan penyortiran oleh satuan atas tersebut dan pada

akhirnya tidak keseluruhan pengajuan anggaran akan disetujui dari Mabes

Polri.

Sementara itu, kelemahan yang dimiliki dalam Sistem Kepolisian

Terpisah (Fragmented System of Policing) , antara lain :

a) Pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan secara terpisah atau

berdiri sendiri serta terbatasnya kewenangan lembaga kepolisian hanya 2 Diakses dari situs : http://www.governance-indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=74, pada tanggal

10 Januari 2010. Prinsip-prinsip dalam good governance yaitu : Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, Peduli pada Stakeholder, Berorientasi pada Konsensus, Kesetaraan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi Strategis.

5

sebatas pada daerah dimana lembaga kepolisian tersebut berada, maka

akan terjadi hambatan atau membawa dampak kesulitan tersendiri ketika

terjadi penaganan kasus-kasus kejahatan yang melibatkan yurisdiksi selain

yurisdikasi lokal suatu lembaga kepolisian. Hal ini dipengaruhi oleh

peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi

lembaga kepolisian di suatu daerah tertentu di Amerika Serikat hanya akan

memberikan wewenang, termasuk dalam hal penegakan hukum, bagi

lembaga kepolisian setempat meliputi suatu daerah lokal saja dimana

lembaga kepolisian tersebut berada dikarenakan pembuat peraturan

perundang-undangan bagi setiap lembaga kepolisian di Amerika Serikat

adalah setiap pemerintah daerah itu sendiri dimana suatu lembaga

kepolisian berada.

b) Tidak adanya suatu standar profesionalisme di bidang kepolisian akibat

dari terjadinya fragmentasi sistem kepolisian di masing-masing daerah.

Hal ini disebabkan karena setiap lembaga kepolisian diatur oleh setiap

peraturan perundang-undangan yang berbeda antara satu dengan yang

lainnya, sehingga akan terjadi kesulitan manakala akan dilakukan

standarisasi terkait dengan profesionalisme di bidang kepolisian,

mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan tersebut sehingga

akan cukup sulit jika dilakukan suatu standarisasi, kecuali dengan jalan

merubah semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada lebih dulu

yang di dalamnya dilakukan suatu revisi yang memungkinkan untuk

dilakukannya suatu standarisasi profesionalisme dimaksud.

c) Pengawasan yang bersifat lokal menyebabkan tidak terlaksananya

mekanisme kontrol dengan baik karena pengawasan hanya terjadi dalam

satu level organisasi, tidak terdapat kontrol lagi diatasnya dengan

wewenang yang lebih tinggi dalam hal pengawasan. Di satu sisi,

sebagaimana dijelaskan diatas, pengawasan yang bersifat lokal memang

memiliki dampak positif, namun di sisi lain juga memiliki dampak negatif,

terutama dikarenakan tidak adanya mekanisme kontrol secara berlapis atau

berjenjang sehingga jika satu lapis sistem pengawasan yang ada tidak

optimal dalam menjalankan fungsinya, maka tidak akan ada koreksi dari

lapis pengawasan lainnya dan akibatnya antara lain yaitu misalnya terjadi

6

suatu penyimpangan dan lolos dari pengawasan maka kemungkinan besar

selamanya penyimpangan tersebut tidak akan diketahui.

2. Sistem Kepolisian di Jepang

Sistem kepolisian di Jepang menggunakan paradigma Integrated System

of Policing, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpadu atau sering disebut juga

sistem desentralisasi moderat atau sistem kombinasi (Terri, 1984) atau sistem

kompromi (Stead, 1977), artinnya bahwa dalam sistem kepolisian yang

demikian terdapat sistem kontrol /pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah

pusat dan daerah dengan tujuan agar dapat dihindari berbagai penyalahgunaan

organisasi polisi nasional serta guna mencapai efektivitas, efisiensi dan

keseragaman dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada publik. Negara-negara

yang menganut sistem kepolisian tersebut selain Jepang, antara lain : Inggris,

Australia dan Brasilia (Bayley, 1985). Oleh karena itu, terkait dengan kelebihan

maupun kelemahan yang terdapat dalam Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated

System of Policing) dapat berasal baik dari Sistem Kepolisian Terpisah

(Fragmented System of Policing) dan Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized

System of Policing).

Sistem kepolisian dengan paradigma Integrated System of Policing

tersebut mempunyai kelebihan, antara lain :

a) Birokrasinya relatif tidak terlalu panjang karena terdapat keturutsertaan

dalam hal tanggung jawab dari pemerintah daerah, tidak hanya pemerintah

pusat saja yang bertanggung jawab. Hal ini merupakan kombinasi antara

Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing) dan Sistem

Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing), yaitu dimana suatu

lembaga kepolisian di suatu daerah tertentu selain mendapat sokongan dari

pemerintah daerah setempat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan

kepolisian, termasuk dalam hal dukungan anggarannya, juga mendapat

sokongan dari pemerintah pusat untuk kegiatan-kegiatan kepolisian

tertentu.

b) Cenderung terdapat atau terjadi standarisasi dalam hal profesionalisme

kepolisian serta tercapai efektivitas maupun efisiensi dalam bidang

administrasi maupun operasional. Hal ini dimungkinkan terjadi dalam

Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of Policing) karena setiap

lembaga kepolisian yang ada di setiap daerah berada dalam satu struktur

7

lembaga kepolisian nasional, sebagaimana di Jepang yaitu di dalam wadah

NPA (National Police Agency), artinya suatu standarisasi profesionalisme

kepolisian dapat ditentukan karena adanya satu peraturan perundang-

undangan yang sama yang mengatur lembaga kepolisian secara nasional.

c) Sistem pengawasannya dapat dilakukan secara nasional, mengingat

terdapat keterlibatan pemerintah pusat di dalam sistem kepolisian dengan

paradigma tersebut. Hal ini dikarenakan dalam sistem kepolisian yang

terpadu, pemisahan hanya terjadi dalam hal-hal yang terkait dengan

fungsionalisasi operasional kepolisian, namun secara struktural tetap

berada dalam satu wadah lembaga kepolisian nasional, sehingga

memungkinkan terjadinya pengawasan oleh pemerintah pusat disamping

oleh pemerintah daerah setempat.

d) Koordinasi tiap-tiap wilayah mudah dilakukan karena adanya komando

yang lebih tinggi di atas komando lokal. Hal ini dikarenakan lembaga

kepolisian yang berada di daerah-daerah masih berada di bawah satu

komando lembaga kepolisian nasional yang berada di pusat, sehingga

secara berjenjang terdapat sistem komando yang berlapis dari struktur

terbawah hingga teratas.

Namun di sisi lain terdapat kelemahan dari sistem kepolisian terpadu

tersebut, dikarenakan antara lain :

a) Penegakan hukum yang dilakukan terpisah atau berdiri sendiri artinya

tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain dalam menegakkan

hukum. Hal ini dikarenakan dalam hal pelaksanaan penegakan hukum

telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa

lembaga kepolisian lokal di suatu daerah hanya dapat menangani kasus-

kasus kejahatan yang terjadi di daerahnya, sebagimana yang dilaksanakan

di Jepang, suatu kesatuan setingkat Polres di Jepang, yaitu Police Station

hanya dapat melakukan penegakan hukum di daerahnya saja sedangkan

jika terjadi suatu kasus kajahatan yang melibatkan lebih dari satu daerah

maka penanganannya dilaksanakan oleh satuan kepolisian setingkat Polda

yaitu Perfektur, demikian pula jika terjadi kasus transnational crime maka

lembaga kepolisian pusat yang akan menanganinya. Jadi disamping hal ini

merupakan suatu kelemahan, namun juga terdapat kelebihan karena

8

adanya pembagian wewenang yang jelas di antara setiap jenjang struktur

lembaga kepolisian yang ada.

b) Kewenangan kepolisian yang dimiliki bersifat terbatas hanya sebatas

daerah di mana polisi tersebut berada atau bertugas, maka akan terjadi

hambatan penanganan suatu kasus kejahatan manakala terjadi kasus

kejahatan yang melibatkan lebih dari satu yurisdikasi kepolisian lokal.

Dalam hal ini penanganan kasus tidak bisa dilakukan secara cepat

sebagaimana yang terjadi di Indonesia dimana suatu satuan setingkat

Polres dapat saja melakukan pengembangan suatu kasus kejahatan sampai

ke luar wilayah hukum Polres tersebut memasuki wilayah hukum Polres

lain selama masih terdapat kaitan peristiwa atau pembuktian dalam kasus

tersebut.

2. Sistem Kepolisian di Indonesia

Sistem kepolisian di Indonesia menggunakan paradigma Centralized

System of Policing, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpusat / sentralisasi di

mana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh

pemerintah pusat. Sistem ini dahulunya dianut oleh sistem pemerintahan yang

totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Negara-negara yang menganut sistem

kepolisian ini selain Indonesia, antara lain : Perancis, Italia, Finlandia, Israel,

Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark dan Swedia. Kelemahan dari sistem ini,

antara lain :

a) Cenderung dijauhi / kurang didukung masyarakat karena cenderung

lebih memihak kepada penguasa. Hal ini dikarenakan lembaga

kepolisian dalam negara dengan sistem kepolisian terpusat muncul dari

adanya kepentingan negara tersebut akan perlunya suatu lembaga

kepolisian sehingga terjadi kecenderungan dimana lembaga kepolisian

akan menjadi alat kekuasaan daripada menjadi pelindung, pengayom dan

pelayan masyarakat. Berbeda halnya dengan negara dengan sistem

kepolisian terpisah dimana lembaga kepolisian muncul dari adanya

kepentingan masyarakat sehingga lembaga kepolisian yang demikian

akan lebih peka terhadap situasi dan kondisi di dalam masyarakat yang

pada akhirnya tugas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat

akan dapat terlaksana secara optimal tercapai ketentraman di dalam

masyarakat.

9

b) Birokrasinya juga terlalu panjang, mulai dari level paling bawah hingga

paling atas terletak dalam satu rangkaian sistem birokrasi. Hal ini

memang masalah yang selalu melekat pada setiap organisasi dengan

rantai birokrasi yang terlalu panjang, sebagaimana yang terjadi di dalam

tubuh Polri karena banyaknya lapis birokrasi secara berjenjang dari

mulai tingkat Polsek hingga Mabes Polri yang berakibat pada terjadinya

ketidakefektifan maupun ketidakefisienan kinerja Polri, terutama yang

berada di level Polres dan Polsek.

c) Kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat,

karena panjang dan gemuknya rentang struktural dalam sistem

kepolisian tersebut. Hal ini cenderung dikarenakan oleh karakteristik

penyelenggaraan kebijakan-kebijakanpublik di bidang kepolisian bersifat

top down, tidak bootom up, sehingga seringkali tidak tepat dan sulit

menyesuaikan dengan masyarakat lokal dimana lembaga kepolisian lokal

berada.

d) Terdapat kerentanan yang tinggi terhadap munculnya intervensi

penguasa serta penyalahgunaan organisasi maupun wewenang kepolisian

untuk kepentingan penguasa. Hal ini dikarenakan lembaga kepolisian

dengan sistem kepolisian terpusat selalu memiliki ketergantungan

terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dengan kekuatan politik

pendukungnya sehingga intervensi terhadap lembaga kepolisian dapat

dengan mudah terjadi oleh penguasa ketika lembaga kepolisian tersebut

tidak lagi mengindahkan posisi dan perannya sebagai pelindung,

pengayom dan pelayan masyarakat, melainkan justru menjadi alat

kekuasaan karena adanya kepentingan tertentu.

Sedangkan kelebihan dari sistem kepolisian terpusat tersebut, antara lain

yaitu :

a) Mudahnya sistem komando dan pengendalian karena dapat dilaksanakan

secara terpusat. Hal ini dikarenakan dalam struktur lembaga kepolisian

dengan sistem kepolisian terpusat terdapat wewenang yang dimiliki oleh

struktur teratas untuk melakukan pengendalian maupun komando tertentu

terhadap seluruh kesatuan di bawahnya, sebagaimana di dalam tubuh Polri,

maka Mabes Polri memiliki wewenang untuk memberikan komando

maupun melaksanakan pengawasan terhadap setiap lapis struktur kesatuan

10

di bawahnya (Polda, Polwil, Polres dan Polsek). Namun demikian,

kelebihan tersebut juga dapat dipandang sebagai kelemahan mengingat

akan terjadi suatu sistem komando dan pengendalian yang tumpang tindih,

misalnya dalam hal komando dan pengendalian terhadap Polres, maka

seluruh kesatuan yang ada diatasnya, yaitu Polwil, Polda dan Mabes Polri,

memiliki wewenang yang sama sehingga sangat mungkin pada suatu saat

terjadi ketidaksinkronan komando dan pengendalian dari satuan-satuan

atas tersebut terhadap Polres tersebut.

b) Wilayah kewenangan hukumnya lebih luas dibandingkan dengan sistem

desentralisasi, karena kewenangan tersebut bersifat nasional, sehingga

tidak terdapat hambatan terkait dengan hal-hal yurisdiksional terutama

terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum.

c) Terdapat standarisasi profesionalisme, efisiensi dan efektivitas baik dalam

bidang administrasi maupun operasional. Hal ini sangat dimungkinkan

dilaksanakan dalam suatu lembaga kepolisian dengan sistem kepolisian

terpusat mengingat seluruh lembaga kepolisian berada dalam satu wadah

lembaga kepolisian nasional yang diatur berdasarkan satu peraturan

perundang-undangan, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

mengatur Polri yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

d) Ruang lingkup pengawasan dalam sistem ini sifatnya lebih luas

dibandingkan dengan sistem desentralisasi karena pengawasan tidak hanya

pada tataran lokal tapi secara berjenjang sampai dengan level nasional.

III. KESIMPULAN

Melalui pemahaman konsep sistem, maka akan didapatkan suatu pandangan

tentang suatu kesatuan himpunan yang utuh menyeluruh dengan bagian-bagian yang

saling berkaitan, saling ketergantungan, saling bekerjasama berdasarkan aturan

tertentu, untuk mencapai tujuan dari sistem ( Prof. Djoko Sutono, C.W. Churchman,

Matheus, Lempiro). Oleh karena itu, termasuk pula dalam hal perbandingan atas

sistem-sistem kepolisian yang digunakan dalam negara-negara demokratis tersebut

diatas, maka didapatkan suatu pemahaman bahwa tidak ada suatu sistem kepolisian

yang sempurna karena masing-masing sistem kepolisian tersebut memiliki kelebihan

dan kekurangan tersendiri.

Dengan adanya kelebihan yang dimiliki dalam suati sistem kepolisian tertentu,

maka selayaknya dapat difungsikan sebagai kekuatan (strength) dan peluang

11

(opportunity) yang harus dioptimalkan eksistensinya guna menutupi atau

mengeliminasi kelemahan (weakness) yang dimiliki dalam sistem kepolisian tersebut.

Kelebihan dimaksud harus dikelola dengan baik sehingga tidak justru menjadikan

timbulnya ancaman (threat) tersendiri bagi operasionalisasi sistem kepolisian tersebut

karena tidak ada satu pun sistem kepolisian yang paling sempurna di dunia, melainkan

setiap siste kepolisian pasti memiliki kelebihan dan kelemahan.

Jakarta, 11 Januari 2009

Penulis

HANDIK ZUSENNO. MHS. 6877

12

DAFTAR PUSTAKA

1. Lutan, Ahwil, Dkk, Perbandingan Sistem Kepolisian di Negara-Negara Demokratis,

Materi Kuliah Mahasiswa PTIK, Jakarta, 2000.

2. Pasaribu, Arman, Perbandingan Sistem Kepolisian : Sistem Kepolisian Ideal di

Indonesia, diakses dari situs :

http://armanpasaribu.wordpress.com/2009/02/12/108/, pada tanggal 4

Januari 2010.

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Peelian_Principles , diakses pada tanggal 10 Januari

2010.

4. http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/robertpee l260231.html , diakses pada

tanggal 10 Januari 2010.

5. http://www.governance-indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&

id=74, diakses pada tanggal 10 Januari 2010.

13