85
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.09/MEN/2010 TENTANG PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (TUGAS PEMBANTUAN) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta sebagai tindak lanjut Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, maka perlu menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota; b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan (Tugas Pembantuan) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 1

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.09/MEN/2010

TENTANG PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (TUGAS PEMBANTUAN)

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta sebagai tindak lanjut Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, maka perlu menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan (Tugas Pembantuan) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

1

Page 2: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/

MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/ MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (TUGAS PEMBANTUAN) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

2

Page 3: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

3. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

4. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 5. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal lingkup Kementerian. 7. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah daerah di provinsi. 8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah di kabupaten/kota. 9. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah

organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Penugasan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

3

Page 4: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

(2) Penugasan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada pemerintah daerah ditetapkan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sesuai Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian.

BAB II

URUSAN YANG DITUGASKAN

Pasal 3

(1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2010 kepada pemerintah daerah.

(2) Urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2010 yang ditugaskan kepada pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari program, kegiatan, dan uraian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(3) Urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2010 yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari program, kegiatan, dan uraian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan kegiatan yang bersifat fisik di bidang kelautan dan perikanan.

(5) Urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2010 yang ditugaskan kepada pemerintah provinsi tidak boleh ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

(6) Urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2010 yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota tidak boleh ditugaskan kepada pemerintah desa.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 4

(1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan wajib menyusun Laporan pertanggungjawaban yang meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

(2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut.

4

Page 5: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

(3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan; dan

b. laporan barang. (4) Bentuk dan isi laporan manajerial dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyusun serta menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD provinsi yang membidangi perencanaan dan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal yang membidangi kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.

(2) Kepala SKPD kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyusun serta menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui SKPD kabupaten/kota yang membidangi perencanaan dan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal yang membidangi kegiatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.

(3) Direktur Jenderal berdasarkan laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merekapitulasi laporan dan melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.

Pasal 6

(1) Kepala SKPD provinsi atau Kepala SKPD kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang melalui Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) wajib menyampaikan laporan akuntabilitas setiap triwulan paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.

(2) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah direkonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat beserta Arsip Data Komputer (ADK).

(3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi kegiatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) yang telah ditetapkan.

5

Page 6: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

(4) Direktur Jenderal berdasarkan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekapitulasi laporan dan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Pasal 7

(1) Laporan manajerial dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(2) SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan dengan kinerja baik dan menyampaikan laporan manajerial dan akuntabilitas secara tertib dapat dipertimbangkan untuk diberikan penghargaan yang berupa penguatan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan oleh Menteri.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pembinaan teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi kegiatan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(4) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan yang ditugaskan dan review atas laporan keuangan dana tugas pembantuan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

(1) Kepala SKPD provinsi atau Kepala SKPD kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan tugas pembantuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa: a. penundaan pencairan dana tugas pembantuan untuk triwulan berikutnya; b. penghentian alokasi dana tugas pembantuan untuk tahun anggaran

berikutnya.

6

Page 7: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kepala SKPD provinsi atau Kepala SKPD Kabupaten/Kota dari kewajiban menyampaikan laporan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Menteri dapat menghentikan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang ditugaskan apabila: a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemberi penugasan

mengubah kebijakan; b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan/atau c. penerima penugasan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau

seluruhnya. (2) Penghentian kembali urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang

ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

7

Page 8: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor PER.09/MEN/2010 Tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan (Tugas Pembantuan) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota.

A. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

2. a. Pengembangan kawasan budidaya laut (BBIP Simeleu)b. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

B. a. Administrasi kegiatanb.

I.

Perikanan Budidaya 1.

2. a. Administrasi kegiatanb. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

II. a. Penguatan Kelembagaanb.

I.

A. Perikanan Tangkap

NO PROGRAM KEGIATAN

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan kawasan budidaya air tawar

3. SUMATERA BARAT

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

NO PROGRAM

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 yang Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi

1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM

URAIAN KEGIATAN

2. SUMATERA UTARA

NO PROGRAM

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

KEGIATAN

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut ( Jenis dan Genetik)

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan

KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Page 1 of 17

Page 9: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air tawarc. Pembinaan pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil

2. a. Pengembangan kawasan budidaya laut (BBIP Teluk Buo)b. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

C. a. Administrasi kegiatanb.

II. a. Penguatan Kelembagaanb.

4. RIAU

Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air taward. Pembinaan pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil

2. a. Pengembangan prasarana perikananb. Pembinaan dan pengembangan sistem perbenihan ikan

I.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Bantuan Benih/Bibit Rumput Laut dan Sarana Produksi Budidayab. Pengadaan Sarana Budidaya Air Payau di Kab Linggac. Bantuan Benih/Sarana Produksi Budidaya Air Taward. Identifikasi Calon Penerima Sarana Produksie. Administrasi Identifikasi calon penerima sarana produksi

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

5. KEPULAUAN RIAU

NO PROGRAM

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut ( Jenis dan Genetik)

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

URAIAN KEGIATANKEGIATAN

Page 2 of 17

Page 10: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

2. a. Administrasi kegiatanb. Konsultasi ke Pusatc. Temu Prasaranad. Bantuan Transportasi Petugase. Pengembangan Prasarana Hatcheryf. Identifikasi, Inventarisasi dan Monev Prasarana dan Sarana g.

h. Peralatan Kantori.

C. a. Administrasi kegiatanb.

II. a. Penguatan Kelembagaanb.

Perikanan Budidaya 1. a. Bantuan Benih/Sarana budidaya lautb. Bantuan Benih/Sarana budidaya Kolamc. Bantuan Benih/Sarana budidaya KJAd. Pelatihan CPIBe. Sertifikasi CPIBf. Sosialisasi paket bantuan benihg. Pemantauan Mutu Benihh. Pembinaan dan Monitoring BBIi. Pengelolaan BBI dan Instalasij. Supervisi dan pembinaan pemanfaatan paket bantuan benihk. Pemantauan Pelaksanaan Paket Bantuan benih

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Peralatan Pendukung Unit Pembenihan Percontohan budidaya Laut Penghujan

Pembangunan Prasarana Pendukung Unit Pembenihan Percontohan Budidaya Laut Penghujan

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

6. JAMBI

NO PROGRAM KEGIATAN

Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut ( Jenis dan Genetik)

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Page 3 of 17

Page 11: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

2. a. Pengadaan induk dan pakan indukb. Pengadaan Mesinc. Pembangunan Prasarana Budidayad. Forum Koordinasi Sarana dan Prasarana

A. Perikanan Tangkap a. Pengadaan Mesin Kapal Penangkapan Ikanb. Pengadaan Alat Penangkap Ikan

B. Perikanan Budidaya 1. a. Perbenihan skala kecilb. Pembinaan pemberdayaan pembudidayaan ikan skala kecil

2. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

C. a. Administrasi kegiatanb.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan Budidaya Air Payaub. Pengembangan kawasan Budidaya Air Tawar

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

NO PROGRAM KEGIATAN

8. BENGKULU

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

7. SUMATERA SELATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok,

fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

URAIAN KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Page 4 of 17

Page 12: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

2. a. Pengembangan kawasan Budidaya Air Payaub. Pengembangan kawasan Budidaya Air Tawar

Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan Kawasan Budidaya Lautb. Pengembangan kawasan Budidaya Air Payauc. Pengembangan kawasan Budidaya Air Tawar

2. a. Pengembangan Kawasan Budidaya Lautb. Pengembangan kawasan Budidaya Air Payauc. Pengembangan kawasan Budidaya Air Tawar

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan Budidaya Lautb. Pengembangan kawasan Budidaya Air Payauc. Pengembangan kawasan Budidaya Air Taward. Perbenihan skala kecile. Pembinaan pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil

2. a. Pengembangan prasarana perikananb. Pengembangan dan pembinaan sistim perbenihan ikan

C. 1. a. Administrasi kegiatanb. Pengembangan sarana dan prasarana sistem rantai dinginc.

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

9. BANGKA BELITUNG

NO PROGRAM

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

10. LAMPUNG

NO PROGRAM KEGIATAN

Page 5 of 17

Page 13: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

2. Penyelenggaraan revitalisasi perikanan

A. Perikanan Tangkap a. Pengadaan Kapal Penangkapan Ikanb. Pengadaan Alat Penangkap Ikan

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pembudidayaan Ikanb. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawarc. Pembinaan Pemberdayaan Pembudidayaan Skala Kecil

2. a. Peningkatan Prasarana UPTD BPBI Instalasi Singaparnab. Pengembangan Sarana Perikanan

C. a. Administrasi Kegiatanb. Pembangunan sentra pengolahan hasil perikananc.

Perikanan Budidaya 1. a. Penyelenggaraan sosialisasi/workshop/diseminasi/ seminar/publikasiseminar/publikasi

b. Pengembangan kawasan Budidaya Air Payauc. Pengembangan kawasan Budidaya Air Tawar

NO PROGRAM KEGIATAN

Pengembangan Otoritas Kompeten

11. JAWA BARAT

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

12. BANTEN

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Page 6 of 17

Page 14: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

2. a. Administrasi Kegiatanb. Pengadaan kendaraan bermotor roda 4c. Pengembangan Kawasan Budidaya Lautd. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

A. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan Kawasan Budidaya Lautb. Pengembangan kawasan Budidaya Air Payauc. Pengembangan kawasan Budidaya Air Taward. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

2.

B. a. Administrasi Kegiatanb.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan Kawasan Budidaya Lautb. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payauc. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

2.

PROGRAM KEGIATAN

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

URAIAN KEGIATAN

14. JAWA TENGAH

NO

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pengembangan Prasarana Perikanan

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

13. DKI JAKARTA

NO PROGRAM KEGIATAN

Page 7 of 17

Page 15: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

C. a. Administrasi kegiatanb.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1.

2. a. Pengembangan Prasarana Perikananb. Pengadaan induk lele dan gurame

C.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

2. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1. a. Administrasi kegiatanb. Pengadaan mobil official controlc. Pembangunan sentra pengolahan hasil perikanand.

2. Penyelenggaraan revitalisasi perikanan

URAIAN KEGIATAN

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

15. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

PROGRAM

Pengembangan Pasar Ikan Higienis (PIH) lanjutan

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Pengembangan kawasan budidaya air tawar

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan

KEGIATAN

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Pengembangan otoritas kompeten

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

URAIAN KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

NO

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

16. JAWA TIMUR

NO PROGRAM KEGIATAN

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Page 8 of 17

Page 16: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air taward. Administrasi kegiatan

2.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

2. a. BBIS Talohenb. BBUG Kumaic. BBIP Ujung Pandarand. Temu prasarana

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

18. KALIMANTAN TENGAH

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pengembangan kawasan budidaya air tawar

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

17. KALIMANTAN BARAT

NO PROGRAM KEGIATAN

Page 9 of 17

Page 17: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

C. a. Administrasi kegiatanb.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

2. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb.

C. a. Administrasi kegiatanb.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan sistim perbenihan b. Pengembangan kawasan budidaya lautc. Pengembangan kawasan budidaya air payaud. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

2. a.

b. Pengembangan perbenihan

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan

20. KALIMANTAN TIMUR

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pengembangan kawasan budidaya air tawar (perbenihan, penerapan CPIB, sarpras perbenihan)

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan

19. KALIMANTAN SELATAN

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Administrasi kegiatan, pengelolaan sistim akutansi pemerintah, pengelolaan prasarana

Page 10 of 17

Page 18: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

C. a. Administrasi kegiatanb.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya

C. 1.

2. a. Administrasi kegiatanb. Survelensi UPI oleh LPPMHPc.

3. Penyelenggaraan revitalisasi perikanan

A. Perikanan Tangkap a.

b. Pengadaan Alat Penangkap Ikan

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

2. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

Pengembangan otoritas kompeten

22. GORONTALO

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan

Pengadaan Sarana dan Prasarana PIH

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan

21. SULAWESI UTARA

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Page 11 of 17

Page 19: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi kegiatanb.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

2. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payau

Pengembangan kawasan budidaya air tawar

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1.

2.

Perikanan Budidaya 1. a. Penyelenggaraan sosialisasi/workshop/diseminasi/publikasib. Pengembangan Kawasan Budidaya Lautc. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payaud. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Taware. Penguatan Modal Usaha Kelompok

24. SULAWESI BARAT

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pengembangan klaster industri pengolahan hasil perikanan

Pembangunan pabrik es

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

PROGRAM KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di

LPPMHP

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

23. SULAWESI TENGAH

NO

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Page 12 of 17

Page 20: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

2. a. Pembangunan Balai Benih Ikan Pantaib. Administrasi Kegiatanc. Konsultasi ke Pusatd. Monitoring dan Evaluasi

I.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air taward. Administrasi kegiatan

2. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air taward. Administrasi kegiatan

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi kegiatanb. Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di

II. a. Penguatan Kelembagaanb.

I.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air taward. Pembinaan e. Pengadaan karamba High Density Poly Etylen (HDPE)

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

URAIAN KEGIATAN

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

26. SULAWESI SELATAN

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

NO PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut ( Jenis dan Genetik)

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

25. SULAWESI TENGGARA

NO PROGRAM

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Page 13 of 17

Page 21: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

2. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air payauc. Pengembangan kawasan budidaya air tawar

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1. a. Administrasi kegiatanb.

2. Penyelenggaraan revitalisasi perikanan

II. a. Penguatan Kelembagaanb.

A. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Lautb. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payauc. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Taward. Pembinaan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

2. a. Pembangunan Rehab BBIS Sangehb. Rehabilitasi BBUG Klungkungc. Rehabilitasi tambak kumbangdingd. Pengadaan peralatan BBIS Sangehe. Pengadaan peralatan BBUG Klungkung

B. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1. a. Administrasi kegiatanb.

2. Penyelenggaraan revitalisasi perikanan

A. Perikanan Tangkap a. Pengadaan Kapal Penangkapan Ikanb. Pengadaan Alat Penangkap Ikan

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Lautb. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payauc. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

2.

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pengembangan Prasarana Perikanan

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

NO PROGRAM KEGIATAN

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

27. BALI

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pengembangan otoritas kompeten

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut ( Jenis dan Genetik)

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pengembangan otoritas kompeten

28. NUSA TENGGARA BARAT

Page 14 of 17

Page 22: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1.

2. a. Administrasi kegiatanb.

I.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Lautb. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

2. a. Pengembangan Kawasan Budidaya Lautb. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payauc. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

II. a. Penguatan Kelembagaanb.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan kawasan budidaya lautb. Pengembangan kawasan budidaya air tawarc. Pembinaan pengembangan kawasan perikanan budidaya

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

30. MALUKU

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

29. NUSA TENGGARA TIMUR

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengadaan Sarana Pemasaran Bergerak (SPG) Roda 4Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut ( Jenis dan

Genetik)

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Page 15 of 17

Page 23: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

2. a. Kegiatan operasional BBIP Masikajayab. Pelatihan budidaya air tawarc. Sosialisasi sertifikasi CBIBd. Penyusunan profil prasarana dan sarana budidayae. Forum koordinasi sarana dan prasaranaf. Supervisi, identifikasi dan pembinaang. Pengadaan Sarana pembesaran ikan kerapuh. Percontohan kebun bibit rumput laut

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi kegiatanb.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Lautb. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

2. a. Pengembangan Kawasan Budidaya Lautb. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi kegiatanb.

32. PAPUA

I.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Lautb. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payauc. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

31. MALUKU UTARA

NO PROGRAM

NO PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di

LPPMHP

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi PP/PPI meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

Page 16 of 17

Page 24: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

2. a. Pengembangan Kawasan Budidaya Lautb. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi kegiatanb.

II. a. Penguatan Kelembagaanb.

I.

A. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya 1. a. Pengembangan Kawasan Budidaya Lautb. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payauc. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

2. a. Pengembangan sarana/prasarana percontohanb. Pengembangan BBIS Masnic. Pengembangan tambak Klalin, Sorong

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi kegiatanb.

II. a. Penguatan Kelembagaanb.

Le MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,1 4 Ditjen P2HP2 2 2 2 ttd. 23 6 Biro Perencanaan

FADEL MUHAMMAD

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Pengadaan Alat Penangkap Ikan

Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

33. PAPUA BARAT

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut ( Jenis dan Genetik)

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu di LPPMHP

Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut ( Jenis dan Genetik)

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Page 17 of 17

Page 25: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Lampiran II:

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Usaha Ekonomi c. Lokakarya Program

d. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pemasaran dan Pengolahan Hasil a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

B Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 yang Ditugaskan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

NO

3. Kota Banda Aceh

NO

Tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan (Tugas Pembantuan) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATANKEGIATAN

URAIAN KEGIATANPROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN

PROGRAM

PROGRAM

1. Kabupaten Aceh Besar

2. Kabupaten Pidie

NO

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor PER.09/MEN/2010

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Page 1 of 61

Page 26: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Tangkap

Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Tangkap a. Pembangunan turap tambat/istirahat boat PPI Calang

b. Pembangunan tempat jemur jaring PPI Calangc. Pembangunan tempat jemur ikan PPI Calang

I. Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

II. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDAKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil a. Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Tapian Nauli I

b. Pembagunan Jalan Setapak di Jago-Jagoc. Pembangunan Jembatan Desa Sitardas

d. Pembangunan Jalan Setapak di Desa Sitardase. Pembangunan Prasarana Kebersihan dan Sanitasi di Jago-jago

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Pembangunan fasilitas PPI Labuhanhaji Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

KEGIATAN

NO PROGRAM

4. Kota Lhokseumawe

Pengembangan Usaha Ekonomi:

KEGIATAN

KEGIATAN

7. Kabupaten Tapanuli Tengah

NO PROGRAM KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

NO PROGRAM

6. Kabupaten Aceh Jaya

NO PROGRAM

URAIAN KEGIATAN

5. Kabupaten Aceh Selatan

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Page 2 of 61

Page 27: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

f. Pembangunan Prasarana Kebersihan dan Sanitasi di Sitardasg. Pembangunan Prasarana Kebersihan dan Sanitasi di Tapian Naulih. Budidaya Rumput Laut di Desa Sitardasi. Budidaya Rumput Laut di Tapian Naulij. Pengolahan Rumput Laut Desa Sitardask. Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Rumput LautTapian Nauli Il. Pengolahan Rumput Laut Desa Jago-Jago

m. Pengolahan Hasil Perikanan Desa Sitardasn. Pengolahan Hasil Perikanan Desa Tapian Nauli Io. Pengolahan Hasil Perikanan Desa jago-Jagop. Budidaya Ikan Lele di Desa Jago-jagoq. Budidaya Ikan Lele di Desa Tapian Nauli Ir.

s. Sosialisasi Peraturan Turunan Perda Pengelolaan Terumbu Karangt.

u. Penyuluh Kontrak 2 Orangv. Sosialisasi COREMAP Melalui Media Massa, Temu Wicara di media Elektronikw. Lomba dan Festival Duta Karangx. Partisipasi Dalam Munas COREMAPz. Operasional Gabungan MCS

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pertemuan Berkala Project Information Unit (PIU), Pengarah Dengan Instansi Terkait Dan Stakeholder

NO PROGRAM KEGIATAN

8. Kabupaten Mandailing Natal

NO PROGRAM

URAIAN KEGIATAN

Coral Reef Information and Training Centre (CRITC) Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Page 3 of 61

Page 28: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Budidaya a. Administrasi Kegiatan

b. Penguatan Kelembagaanc. Operasional Pelaksanaan Satkerd. Peningkatan Produksi Akuakulture. Jasa Pendukung Produksi Akuakultur

I. Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Program

II. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA e Pendampingan Masyarakat

Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil a. Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Tuwasob. Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Hayoc. Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Durud. Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Luaha Idano Ponoe. Pengembangan Budidaya Rumput Laut Desa Luaha Idano Ponof. Pengembangan Budidaya Rumput Laut Desa Tuwasog. Pengembangan Budidaya Rumput Laut Desa Duruh. Pengembangan Budidaya Rumput Laut Desa Sifitu Ewalii. Review Mission Asia Development Bank (Kedua)j. Partisipasi Munas dan Pameran Terumbu Karangk. Pertemuan Komite Pengarah Daerahl. Pemberdayaan Tenaga Penyuluh

m. Festival Lomba Duta Karangn.

o. Sosialisasi KKLDp. Kegiatan CRITC Daerah

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pemasaran dan Pengolahan Hasil a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Program

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN

PROGRAM

URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

11. Kabupaten Serdang Bedagai

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Sosialisasi, Diseminasi Perda dan Renstra Serta Penyusunan PERBUP Pengelolaan Terumbu Karang

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

9. Kabupaten Langkat

KEGIATAN

10. Kabupaten Nias Selatan

NO

NO PROGRAM KEGIATAN

Penyelanggaraan Revitalisasi Perikanan (SAFVER)

NO PROGRAM

Page 4 of 61

Page 29: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

d. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN

12. Kota Sibolga

14. Kabupaten Pesisir Selatan

13. Kabupaten Padang Pariaman

NO PROGRAM

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Page 5 of 61

Page 30: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil a. Pembangunan Prasarana Sanitasi Lingkunganb. Peningkatan Jalan Desac. Pengembangan Usaha Rumput Lautd. Pengembangan Usaha Budidaya Kepiting Bakaue. Pengolahan Rumput Lautf. Pengembangan Usaha Pengolahan Ikang. Warung Pesisirh. Kegiatan CRITC Daerahi. Pengadaan Radio Komunitasj. PartisipasiI dalam Munas Terumbu Karang 2010k. Pertemuan Koordinasi RAC dan PIU Kabupaten Kepulauan Mentawail. Sosialisasi dan Diseminasi Perda dan Renstra Terumbu Karang

m. Pengadaan bahan sosialisasi dan publikasin. Sosialisasi dimedia cetak dan elektroniko. Festifal Terumbu Karangp. Penyuluh Kontrakq.

r. Operasional Gabungan MCS

I Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap

B. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

C. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

II Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya KelautanPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan (pembangunan pos pengawasan)

Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian Sumber Daya kelautan dan perikanan

Pembinaan Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang

Penyediaan Kapal Penangkap Ikan Gill Net 10 GT Fiberglass

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

16. Kabupaten Pasaman Barat

NO PROGRAM

NO PROGRAM KEGIATAN

15. Kabupaten Kep. Mentawai

URAIAN KEGIATAN

Page 6 of 61

Page 31: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

I. Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

II. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya KelautanPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan (pembangunan pos pengawasan)

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

URAIAN KEGIATANKEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

URAIAN KEGIATANKEGIATAN

20. Kabupaten Indragiri Hilir

21. Kabupaten Rokan Hilir

NO PROGRAM

17. Kota Padang

18. Kabupaten Bengkalis

19. Kabupaten Kampar

NO PROGRAM

PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

NO

Page 7 of 61

Page 32: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

b. engembangan Sistem Rantai Dingin

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

I Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

II Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 1. Penguatan Lelembagaan dan Manajemen Proyek:a. Penguatan Kelembagaan Nasional dan Daerahb. Sosialisasi KKLD di Wilayah Kabupaten Bintanc. Sosialisasi dan Diseminasi Perda Dan Renstrad. Penguatan Jaringan Coral Reef Information and Training Center (CRITC)e. Kegiatan CRITC Kabupaten Bintanf. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhang. Publikasi melalui Media Elektronik dan Media Cetakh. Lomba, Festival dan Duta Karangi. Munas Terumbu Karangj. Dukungan Manajemen Proyekk. Pertemuan Koordinasi KPD, PMO,RCU dan PIU

2.

a. Pemberdayaan Masayarakatb. Rekrutmen Tenaga Penyuluhc. Pembinaan LPSTK dan Pokmas

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pengembangan dan Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Masyarakat:

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

URAIAN KEGIATAN

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

NO PROGRAM KEGIATAN

22. Kabupaten Bintan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Page 8 of 61

Page 33: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

3. Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Mayarakat

4. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Sosial:a. Penambahan Tambatan Perahu di Desa Teluk Bakaub. Penambahan Tambatan Perahu di Desa Gunung Kijangc.

d. Peningkatan Jalan di Desa Mapure. Perluasan Bangunan Pondok Informasi

5. Mata Pencaharian Alternatifa.

b.

c. Pengembangan Home Industrid. Pengembangan Budidaya Kepiting Bakaue. Pengembangan Pengolahan Kepitingf. Budidaya Air Tawar di Kecamatan Gunung Kijang

I. Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

II. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDAKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil a. Rehabilitasi pelantar di Air Saga

b. Pembangunan tambahan fasilitas MCK di P. Karasc. Pembangunan sarana kebersihan dan pengolahan limbah Tujuh lokasid.

e. Pengembangan budidaya rumput laut Kelurahan P. Abangf. Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) Keramba Jaring Tancapg.

h. Pengembangan Hasil Perikanani. Kegiatan CRITC Daerahj. Review Mission ADBk. Partisipasi dalam Pameran dan Munas

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Pembangunan batu miring di P. Mubut, P. Sembur, P. Nguan, P. Karas dan Air Saga

Pengembangan MPA kerajinan tangan di tiga lokasi (P. Karas, P. Abang, P. Petong)

Pengembangan Budidaya Ikan Karang di Desa Malang Rapat, Kelurahan Kawal, Desa Mapur, Kelurahan Teluk Sekuni dan Desa Kampung Hilir

Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Desa Mapur, Kec. Gunung Kijang dan Kec. Tambelan

Peningkatan Pembangunan MCK di Desa Mapur, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Tambelan

23. Kota Batam

NO PROGRAM

NO PROGRAM KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

URAIAN KEGIATAN

Page 9 of 61

Page 34: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

l. Pertemuan koordinasi Tahunan Komisi Pengarah Daerah (KPD) dan Triwulan PIUm. Sosialisasi di media cetak dan elektronikn. Lomba, Festival dan Duta Karango. Penyuluh Kontrakp. Pembinaan LPSTK/Pokmasq. Operasi gabungan MCSr.

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan klaster Rumput Laut (RL)

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDAKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1. Civil Works:

a. Pembangunan Tambatan Perahu (Pengadah)b. Pembangunan Tambatan Perahu (Setuik/Tanjung)c. Pembangunan Tambatan Perahu (Sabang Mawang)d. Bak Penampungan Air (Kelanga)e. Pembangunan Pemecah Ombak (Cemaga)

2. Material:a. Pengembangan MPA Karamba Jaring Tancap (KJT)b. Pengembangan MPA pengolahan Ikan Teric. Pengembangan MPA budidaya Rumput Laut

3. Studies and Survey:a. Kegiatan CRITC Daerahb. Sosialisasi Perundang-undangan Terumbu Karangc. Review Mision ADB

Sosialisasi dan diseminasi Peraturan walikota tentang Pengelolaan Terumbu Karang

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

24.Kabupaten Karimun

NO PROGRAM

NO PROGRAM KEGIATAN

NO

KEGIATAN

25. Kabupaten Natuna

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Page 10 of 61

Page 35: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

4. In Country Training:a. Partisipasi Munas dan Pameran TKb. Pertemuan PIU dan Komite Pengarah Daerah

5. Extention Service:a. Festival Terumbu Karangb. Tenaga Penyuluhc. Sosialisasi dan Publikasi Melalui Radiod. Sosialisasi dan Publikasi Melalui Media Cetake. Pembinaan Kegiatan Pokmas dan LPSTKf. Patroli Gabungan Bersama MCS

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDAKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil a. Pembangunan MCK (Temiang, Berjung, Mamut)

b. Rehabilitasi Jalan Desa di Penaahc. Rehabilitasi Jalan Desa di Temiangd. Rehabilitasi Jalan Desa di Sekanahe. Pengembangan pengolahan kerupuk ikanf. Budidaya ikan dalam KJTg. Penyusunan Rencana pengelolaan KKLDh. Kegiatan CRITC Daerahi. Partisipasi Munasj. Pertemuan KPDk. Festival Duta Karang di Lokasi COREMAPl. Tenaga Penyuluh

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

B. Perikanan Tangkap a. Penyediaan ice storageb. Pembangunan Mess Andon PPI Nipah Panjangc. Rehabilitasi Jalan Komplek PPI Nipah Panjang

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

NO KEGIATAN

KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

26. Kabupaten Lingga

NO PROGRAM KEGIATAN

27. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

28. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

PROGRAMNO

PROGRAM

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Page 11 of 61

Page 36: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

B. Perikanan Budidaya a. Administrasi Kegiatanb. Penguatan Kelembagaanc. Operasional Pelaksanaan Satkerd. Peningkatan Produksi Akuakulture. Jasa Pendukung Produksi Akuakultur

Penyelanggaraan Revitalisasi Perikanan (SAFVER)

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

PROGRAM

30. Kabupaten Ogan Komering Ilir

NO

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

NO PROGRAM

29. Kabupaten Merangin

KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

KEGIATAN

Page 12 of 61

Page 37: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

34. Kabupaten Bangka Tengah

31. Kabupaten Banyuasin

32. Kota Pangkal Pinang

33. Kabupaten Bangka Barat

NO

NO PROGRAM KEGIATAN

PROGRAM

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM

URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN

Page 13 of 61

Page 38: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

35. Kabupaten Bangka Selatan

36. Kabupaten Seluma

37. Kabupaten Kaur

NO

38. Kabupaten Muko-Muko

KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM

PROGRAM

KEGIATAN

Page 14 of 61

Page 39: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya KelautanPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan (pembangunan pos pengawasan)

URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

KEGIATAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM

PROGRAM

42. Kabupaten Lampung Timur

NO

NO

39. Kota Bengkulu

PROGRAM

40. Kabupaten Bengkulu Utara

KEGIATAN

Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

41. Kota Bandar Lampung

NO PROGRAM

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

KEGIATAN

Page 15 of 61

Page 40: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Tangkap

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pembangunan dermaga pelabuhan perikanan BengkunatPeningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pengembangan Usaha Ekonomi:

KEGIATAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

KEGIATANNO PROGRAM

46.Kabupaten Pandeglang

NO PROGRAM

47. Kabupaten Lebak

PROGRAM

45. Kota Jakarta Utara

NO PROGRAM

KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

NO PROGRAM

43. Kabupaten Lampung Barat

NO

44. Kabupaten Pesawaran

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Page 16 of 61

Page 41: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Budidaya a. Administrasi Kegiatan

b. Penguatan Kelembagaanc. Operasional Pelaksanaan Satkerd. peningkatan Produksi Akuakulture. Jasa Pendukung Produksi Akuakultur

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Penyelanggaraan Revitalisasi Perikanan (SAFVER)

KEGIATAN

48. Kabupaten Karawang

49. Kabupaten Tasikmalaya

52. Kabupaten Ciamis

NO PROGRAM

NO PROGRAM

NO

NO PROGRAM

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

50. Kota Bandung

51. Kabupaten Cirebon

PROGRAM URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATANKEGIATAN

KEGIATAN

Page 17 of 61

Page 42: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap

B. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

C. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pembangunan break water PPI Cisolok

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

NO PROGRAM

53. Kabupaten Sukabumi

NO PROGRAM

Page 18 of 61

Page 43: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Budidaya a. Administrasi Kegiatan

b. Penguatan Kelembagaanc. Operasional Pelaksanaan Satkerd. peningkatan Produksi Akuakulture. Jasa Pendukung Produksi Akuakultur

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

NO PROGRAM

URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM

56. Kabupaten Brebes

KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

Penyelanggaraan Revitalisasi Perikanan (SAFVER)

55. Kabupaten Batang

54. Kabupaten Sumedang

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Page 19 of 61

Page 44: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap

B. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

C. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

NO PROGRAM

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Penyediaan kapal penangkap ikan

KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

57. Kabupaten Pati

58. Kabupaten Jepara

59. Kabupaten Demak

NO PROGRAM URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Page 20 of 61

Page 45: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN

KEGIATAN

63. Kota Semarang

62. Kabupaten Kebumen

NO

URAIAN KEGIATANNO

PROGRAM

KEGIATAN

PROGRAM

NO PROGRAM

NO

60. Kabupaten Boyolali

61. Kabupaten Purworejo

PROGRAM

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Page 21 of 61

Page 46: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

NO

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

NO KEGIATANPROGRAM

65. Kabupaten Bantul

64. Kota Tegal

NO PROGRAM

66. Kabupaten Kulonprogo

PROGRAM

67. Kabupaten Sleman

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pengembangan Usaha Ekonomi:

KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Page 22 of 61

Page 47: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomi

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Depo Pemasaran

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

URAIAN KEGIATANNO KEGIATAN

KEGIATANNO PROGRAM

NO PROGRAM KEGIATAN

72. Kabupaten Jember

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

68. Kabupaten Gunung Kidul

69. Kabupaten Banyuwangi

70. Kabupaten Malang

71. Kabupaten Pamekasan

NO PROGRAM

PROGRAM

NO PROGRAM

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Page 23 of 61

Page 48: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

c. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN

NO PROGRAM

NO

73. Kabupaten Trenggalek

74. Kabupaten Blitar

PROGRAM

KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

75. Kabupaten Madiun

PROGRAM

NO

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Page 24 of 61

Page 49: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN

NO PROGRAM

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

79. Kota Probolinggo

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN

KEGIATANPROGRAM

76. Kabupaten Ponorogo

77. Kabupaten Pacitan

NO PROGRAM

78. Kota Surabaya

NO PROGRAM

NO URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Page 25 of 61

Page 50: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Tangkap

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATANKEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana PerikananPembangunan lanjutan PPI Camplong

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN

PROGRAMNO

NO PROGRAM

80. Kabupaten Sampang

81 Kabupaten Sambas

82. Kabupaten Pontianak

NO

NO PROGRAM

Page 26 of 61

Page 51: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATANKEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATANNO PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN

83. Kabupaten Ketapang

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

NO

84. Kabupaten Kotawaringin Barat

85. Kabupaten Katingan

PROGRAM

NO PROGRAM

Page 27 of 61

Page 52: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Revitalisasi Pasar Ikan Tradisional

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap

B. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Pembangunan Sheet Pile beton PPI Batulicin

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

NO PROGRAM

NO PROGRAM KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

86. Kabupaten Pulang Pisau

88. Kabupaten Tabalong

89. Kabupaten Tanah Bumbu

87. Kabupaten Kota Baru

Page 28 of 61

Page 53: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

C. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

I. Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Tangkap Pembangunan dermaga PPI Batanjung

II. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya KelautanPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasarana Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan (pembangunan pos pengawasan)

URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN

89. Kabupaten Kapuas

KEGIATANNO PROGRAM

90. Kabupaten Kapuas Hulu

91. Kota Banjarmasin

NO

NO PROGRAM

PROGRAM

Page 29 of 61

Page 54: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM

NO

PROGRAM

94. Kabupaten Kutai Kertanegara

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

PROGRAM KEGIATAN

95. Kota Samarinda

KEGIATANPROGRAM

NO

NO

93. Kabupaten Penajam Paser Utara

92. Kabupaten Nunukan

Page 30 of 61

Page 55: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Tangkap a. Pembangunan TPI Atep Oki

b. Penyediaan kapal penangkap ikan mini purse seine

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

B. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Klaster Rumput Laut

C. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap a. Pembangunan Slip Way PPI Amurang

b. Pembangunan Pagar keliling PPI Amurangc. Pemasangan dan Pembangunan Instalasi air bersih PPI Amurangd. Pembangunan Shelter nelayan PPI Amurange. Penyediaan Sarana TPI PPI Amurang

B. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Sistem Rantai Dinginc. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

I. Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

II.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pembangunan PPI Kema

URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pembinaan dan Pengembangaan Sistem Usaha Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

KEGIATAN

KEGIATANNO PROGRAM

Pembinaan dan Pengembangaan Sistem Usaha Perikanan

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

PROGRAM KEGIATAN

97. Kabupaten Minahasa Utara

NO

96. Kabupaten Minahasa

98. Kabupaten Minahasa Selatan

NO PROGRAM

99. Kabupaten Minahasa Tenggara

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

NO PROGRAM

URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan (pembangunan pos pengawasan)

Page 31 of 61

Page 56: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Tangkap Penyediaan kapal penangkap ikan purse seine 30 GT

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap

B. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

C. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

NO KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

KEGIATAN

PROGRAM KEGIATAN

102. Kabupaten Bone Bolango

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

NO PROGRAM KEGIATAN

100. Kabupaten Bitung

101. Kota Manado

103. Kota Gorontalo

NO PROGRAM

NO

PROGRAM

PROGRAMNO

104. Kabupaten Gorontalo Utara

URAIAN KEGIATAN

Penyediaan sarana penangkapan ikan

Page 32 of 61

Page 57: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dinginc. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Tangkap Penyediaan sarana penangkapan ikan

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pembangunan PPI Gentuma

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

NO

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

PROGRAM

NO PROGRAM

107. Kabupaten Banggai

108. Kabupaten Buol

105. Kabupaten Poso

106. Kabupaten Donggala

NO PROGRAM

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Page 33 of 61

Page 58: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan a. Pembangunan Break Water/Talud Batu Gunung 72 M

b. Pembangunan saluran pembuangan induk dan duicker c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL)

B. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Klaster Rumput Laut

C. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

KEGIATAN

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN

109. Kabupaten Tojo Una-una

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

111. Kabupaten Mamuju

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

URAIAN KEGIATAN

NO PROGRAM

NO PROGRAM

112. Kabupaten Polewali Mandar

110. Kota Palu

NO PROGRAM

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Page 34 of 61

Page 59: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

masyarakat pesisir

URAIAN KEGIATANKEGIATAN

Pembinaan dan Pengembangaan Sistem Usaha Perikanan

113. Kota Makassar

PROGRAMNO

Page 35 of 61

Page 60: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Perikanan Tangkap

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya KelautanPengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

URAIAN KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATANKEGIATAN

Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan (pembangunan pos pengawasan)

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

NO

NO PROGRAM

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

114. Kabupaten Pinrang

115. Kabupaten Jeneponto

NO PROGRAM KEGIATAN

NO KEGIATANPROGRAM

PROGRAM

116. Kabupaten Wajo

Penyediaan sarana penangkapan ikan

Page 36 of 61

Page 61: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

I. Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap a. Pembangunan Break Water/Talud Batu Gunung 72 m

b. Pembangunan saluran pembuangan induk dan duickerc. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

II. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 1. Coastal Community empowerment Board (CCEB)Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil a. Pertemuan Tahunan CCEB

b. Pertemuan Triwulan CCEB

2. CRITCa. Publikasi, Diseminasi dan Tukar Datab. Operasional Kantor CRITC

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

119. Kabupaten Selayar

PROGRAM

NO PROGRAM

117. Kabupaten Bone

118. Kabupaten Bantaeng

NO

Page 37 of 61

Page 62: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

c. Penambahan Peralatan CRITCd. Pemantauan Kondisi Terumbu Karange. Pemantauan Kondisi Sosial Ekonomi (SOSEK)f. Pemantauan Ikan Karangg. Pelatihan Selam dan Monitoring dan Pemantauan Terumbu Karangh. Penelitian Terapan Alat Tangkap Ramah Lingkungani. Penyusunan Buku Dokumentasi COREMAPj. On the Job Training Sistem Informasi COREMAP

3. Project Management Unit (PMU)a. Operasional Kantor PMUb. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasic. Pertemuan Nasionald. Konsultan PMUe. Workshop Exit Strategi Pasca COREMAP IIf. Pembangunan Pusat Data dan Informasi COREMAPg. Sosialisasi Perda TK dan Perdes Daerah Perlindungan Laut (DPL)

4. Community Based Management (CBM)a. Biaya untuk Seto, Fasilitator dan Motivatorb. Seed Fund (Lokasi Baru)c. Village Grant (Lokasi Baru)d. Dukungan Optimalisasi Pemanfaatan Pondok Informasi (12 desa berprestasi)e. Fasilitasi Penyusunan Perdes DPL (pada Lokasi Baru)f. Pembinaan dan Pengembangan DPL (Desa Baru)g. Pelatihan Pengembangan Usaha Produktifh. Proyek Pandu Kemitraan Pemasaran Hasil MPAi. Temu Usaha dan Workshop Penguatan LKMj. Pelatihan Pemetaan Partisipatif Lanjutank. Pelatihan Motivator Desa (Desa Baru)l. Temu Teknis Pokmaswas

m. Pembangunan Pondok Informasi (Desa Baru)n. Pelatihan Penguatan Kapasitas Masyarakat (Desa Baru)o. Penyusunan Peraturan Turunan Perda Terumbu Karangp. Pengembanganl Mata Pencaharian Alternatif Unggulanq. Penguatan Kelembagaan LPS_TK dan LKM (dukungan OP)r. Survey Tingkat Kesadaran Masyarakat

5. MCSa. Operasional Patroli Terpadu MCSb. Bantuan Proses Hukum Penanggulangan Illegal Fishingc. Program Magang Operator Minilabd. Dukungan Penguatan Reef Watchere. Workshop dan Penguatan Kelembagaan KKLDf. Penyusunan Manajement Plan KKLD Kayuadig. Pembangunan Infrastruktur KKLD (Kayuadi)

URAIAN KEGIATANKEGIATANNO PROGRAM

Page 38 of 61

Page 63: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

h. Sosialisasi dan Implementasi Manajemen Plan KKLD

6. Public Awareness (PA)a. Pembuatan Materi Penyadaran Masyarakatb. Pembuatan Film Hasil Pembelajaran COREMAP Kabupaten Selayarc. Pembuatan Bulletin COREMAP IId. Sosialisasi PAe. Sosialisasi Melalui Media Cetak dan Elektronikf. Gerakan Bersih Pantaig. Munas dan Pameran Munash. Pelatihan Guru Penggunaan Materi Muatan Lokali. Lomba Cerdas Cermat (SD,SLTP, dan SMU)j. Kontes Inovator Muda (LKTI)k. Duta Karangl. Event Lokal

m. Journalist Competitionn. Workshop dan Fasilitasi Penerapan muatan lokal

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

I. Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Klaster Rumput Laut

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

KEGIATAN

KEGIATANNO PROGRAM

NO PROGRAM KEGIATAN

121. Kabupaten Pangkajene Kepulauan

NO PROGRAM

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan

120. Kabupaten Sidenreng Rappang

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Page 39 of 61

Page 64: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

II. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 1. Kelembagaana. Pertemuan Dewan Pesisirb. Kajian Pengelolaan dan Pengembangan KKLDc. Workshop Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Desad. Workshop Penyusunan Peraturan Turunan PERDA Terumbu Karange. Pengembangan Infrastruktur Pendukung KKLD

2. CRITCa. Operasional Kantor Critcb. Disseminasi, Publikasi, Filling dan Tukar Datac. Pemantauan Perikanan Berbasis Masyarakat (Creel)d. Monitoring Sosial Ekonomi Masyarakate. Monitoring Ekologi Kondisi Terumbu Karang Berbasis Masyarakatf. Penelitian Tingkat Kabupateng. Lokakarya CRITCh. Penguatan Sistem Informasi CRITC Kabupateni. Review Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Ikan Karang Hidup yang Diperdagangkanj. Workshop Exit Program

3. CBMa. Operasional SETOs, FM dan MDb. Dukungan Terhadap Radio FMc. Operasional Radio FMd. Operasional Radio AMe. Workshop Fasilitasi Kebijakan Hukum untuk Kelembagaan Desaf. Proyek Pandu Kemitraan Pemasaran Hasil Mata Pencaharian Alternatifg. Operasional LPS-TKh. Pelatihan MDi. Pelatihan Keterampilan Kelompok Wanita

4. Dukungan Terhadap PMUa. Operasional Kantor PMUb. Operasional Konsultan PMUc. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporand. Pertemuan Nasional

5. MCSa. Pilot Project Pengenalan Alat Tangkap Ramah Lingkunganb. Lokakarya MCSc. Operasional MCS Pasard. Operasional Kegiatan MCS-Terpadue. Penguatan dan Pengembangan Siswasmas (Operasional Siswasmas)f. bantuan Proses Hukum

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

NO URAIAN KEGIATANKEGIATANPROGRAM

Page 40 of 61

Page 65: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

g. Operasional Minilabh. Review dan Pengembangan DPLi. Operasional kapal COREMAPj. Pengadaan Radio Sistem MCSk. Pemetaan Daerah Destructive Fishing

6. Public Awarenesa. Munas dan Pameranb. Lomba Cerdas Cermat Tingkat SLTAc. Publikasi Program di Media Cetakd. Kontes Duta Karange. Kontes Inovator Mudaf. Lomba Menulis Buku Ajar Materi Muatan Lokalg. Fasilitasi Pembentukan Organisasi Pemuda Pelajar Pencinta Terumbu

Karang/Pesisir dan Lauth. Materi Penyadaran Masyarakati. Festival Pesisir, Bersih Pantai dan COREMAP Awardj. Buletin COREMAPk. Penyusunan dan penggandaan buku seri pembelajaran COREMAP KabupatenPangkepl. Journalist Writing Compettion

m. Pelatihan Guru tentang muatan lokal

Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan klaster rumput laut

I. Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap

B. Perikanan Budidaya a. Administrasi Kegiatanb. Penguatan Kelembagaanc. Operasional Pelaksanaan Satkerd. Peningkatan Produksi Akuakulture. Jasa Pendukung Produksi Akuakultur

PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pembangunan Trestle PPI Pasarwajo (Lanjutan)

NO PROGRAM

NO

KEGIATAN

KEGIATAN

NO

123. Kabupaten Buton

PROGRAM

122. Kota Bau-Bau

Penyelanggaraan Revitalisasi Perikanan (SAFVER)

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan

Page 41 of 61

Page 66: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

C. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

II. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 1. CRITCa. Lokakarya CRITC Tingkat Kabupatenb. Monitoring dan evaluasi kondisi terumbu karangc. Operasional Kantor CRITCd. Disseminasi, publikasi, filling dan tukar datae. Pemantauan dan Evaluasi CREELf. Survey Sosial Ekonomi Masyarakatg. Penelitian tingkat Kabupatenh. Cross Visit dalam rangka Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakati. Dukungan SETO, CF dan VMj. Dukungan Terhadap Pondok Informasik. Dukungan terhadap Radio FMl. Pengadaan Peralatan MCS Berbasis Masyarakat (Reef Watcher)

m. Pengembangan Minilabn. Operasional dan Patroli Gabungano. Bantuan Proses Hukump. Village Block Grantq. Pelatihan Pengembangan pengelolaan wisata bawah laut.r. Seed Fund Credits. Pertemuan Dewan Pesisirt. Konsultan PMUu. Operasional PMUv. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasiw. Pertemuan Nasionalx. Evaluasi Pengembangan usaha desa untuk mata pencaharian alternatify. Pembuatan Buku Potensi Sumber Daya laut desa COREMAPz. Pelatihan POKMASWAS

2. Public Awarenesa. Public Awareness Materialb. Event Local / Lomba Cerdas Cermat SD, SMP, SMAc. Lomba Melukis Tingkat SD di Kabupatend. Liga COREMAPe. Kontes Duta Karang Tingkat Kabupatenf. Kontes Inovator Mudag. Workshop muatan lokal Tingkat SLTAh. Journalist Writing Competitioni. Munas dan Pameran

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATANKEGIATAN

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

NO PROGRAM

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Page 42 of 61

Page 67: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

j. Pemutaran Film Pelestarian Terumbu Karang di Desak. Review Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan ikan Karang Hidup yang diperdagangkanl. Radio Sistem MCS

m. Lomba Desa tentang Pengelolaan Terumbu Karangn. Lomba Dakwah Mengenai Pelestarian Lingkungan Terumbu Karango. Pembuatan Dokumen Rencana Aksi KKLD kabupaten Butonp. Penguatan Sistem Informafi Critcq. Dialog Interaktif dengan Tokoh Masyarakat Tentang Konservasi Terumbu Karang

melalui Radio FM COREMAPr.

s. Pelatihan wanita nelayan untuk desa barut. Evaluasi dan penelaahan pengelolaan DPL

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

NO

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

URAIAN KEGIATAN

Pandu Penggembangan Usaha Pengelelolan Sumber Daya Dengan Kearifan Lokal

125. Kabupaten Konawe Selatan

PROGRAM

PROGRAM

NO

124. Kabupaten Muna

KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Page 43 of 61

Page 68: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

I. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDAKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1. CRITC

a. Monitoring kondisi Terumbu Karangb. Llokakarya Critcc. Survey Creeld. Operasional Critce. Publikasi Filing Deseminasi dan Tukar Dataf. Penelitian Tingkat Kabupateng. Pelatihan Pemantau Terumbu Karang (Reef Watcher)h. Survey Sosekh. Dukungan Peralatan Critc

2. CBMa. Operasional Radio FMb. Operasional Seto, fasilitator masyarakat dan motifator desac. Pembangunan Pondok Informasi d. Sosialisasi Perdes TK Kecamatane. Pelatihanpengelolaan Administrasi Keuangan LKMf. Cross Visit Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakatg. Pendataan Kapal, perahu, alat tangkap dan kegiatan Budidayah. Seed Fundi. Village Grantj. Penerapan Teknologi Alat Tangkap Ramah Lingkungank. Pendampingan Implementasi Radio Masyarakatl. Pembuatan Papan Informasi DPL

m. Pelatihan Keterampilan Kelompok Wanitan. Penguatan MPA Unggulan

3. MCSa. Operasional Kapal dan Operasional Terpadu Mcsb. Pengadaan Radio Komunikasi Sistem Mcsc. Dukungan Operasional Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS)d. Bantuan Hukum Dalam Proses Penanganan Kasuse. Pelatihan Apel Siaga Siswasmas f. Pengadaan Peralatan Reef Watcher g. Operasional Mini Laboratoriumh. Workshop MCS Tingkat Kabupaten

4. PAa. Materi PAb. Cerdas Cermat Tk SDc. Lomba Karya Tulis Ilmiahd. Duta Karang

PROGRAM KEGIATANNO

126. Kabupaten Wakatobi

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

URAIAN KEGIATAN

Page 44 of 61

Page 69: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

e. Worshop Guru muatan lokalf. Kampanye dan Gerakan Bersih Pantaig. Lomba Pidato Da'I Terumbu Karangh. Musyawarah Nasionali. Jurnalis Writing Competitionj. Festival Pesisir/Anak Pantai

5. PMUa. CCEBb. Dukungan Peralatan Kantor PMUc. Pertemuan Nasionald. Operasional Kantor PMUe. Monitoring dan evaluasif. Operasional Consultant PMUg. Peningkatan Kapasitas PMUh. Penyusunan dan Penetapan PERDES

II. Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pengembangan Sarana dan Prasaran PIH

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN

Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

NO PROGRAM

127. Kota Kendari

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Page 45 of 61

Page 70: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

131. Kabupaten Badung

129. Kabupaten Buleleng

KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

NO PROGRAM

130. Kabupaten Gianyar

128. Kabupaten Klungkung

NO PROGRAM KEGIATAN

NO PROGRAM

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

NO PROGRAM

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Page 46 of 61

Page 71: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Tangkap

135. Kabupaten Lombok Tengah

KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pengembangan Usaha Ekonomi:

NO

NO

PROGRAM

KEGIATAN

PROGRAM KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

NO

134. Kabupaten Lombok Barat

PROGRAM

133. Kabupaten Tabanan

PROGRAM

132. Kabupaten Karangasem

NO URAIAN KEGIATAN

Pembangunan PPN Teluk Awang

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

KEGIATAN

Page 47 of 61

Page 72: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap

B. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Sistem Rantai Dinginc. Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Klaster Rumput Laut

I. Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Pendampingan Masyarakat

NO

Pengembangan Usaha Ekonomi:Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

KEGIATANPROGRAM

136. Kabupaten Lombok Timur

NO PROGRAM

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan

KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN

PROGRAM

NO PROGRAM

139. Kabupaten Sumbawa

NO

137. Kabupaten Bima

138. Kabupaten Dompu

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Penyediaan sarana tangkap bagi Nelayan

Page 48 of 61

Page 73: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

II.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Klaster Rumput Laut

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

NO

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan (pembangunan pos pengawasan)

URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

NO PROGRAM

NO PROGRAM

KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN

142. Kabupaten Alor

NO PROGRAM

141. Kota Bima

PROGRAM

140. Kabupaten Sumbawa Barat

URAIAN KEGIATAN

Page 49 of 61

Page 74: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Klaster Rumput Laut

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Tangkap

Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Tangkap

I. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDAKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1. CCEB

a. Pertemuan CCEBb. CRITCc. Penelitian Tingkat Kabupatend. Lokakarya CRITC tingkat Kabupatene. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Kesehatan Terumbu Karang

KEGIATAN

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN

NO PROGRAM

145. Kabupaten Rote Ndao

NO PROGRAM

NO PROGRAM

143. Kabupaten Sumba Timur

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

PROGRAM

144. Kabupaten Timor Tengah Utara

146. Kabupaten Sikka

NO

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Reklamasi Pangkalan Pendaratan Ikan

Penyediaan sarana penangkapan ikan

URAIAN KEGIATAN

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

KEGIATAN

Page 50 of 61

Page 75: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

2. Pemantauan Ikan Karanga. Perjalanan ke Konferensi Nasionalb. Publikasi, Filling, Diseminasi dan Tukar Datac. Operasional CRITCd. Survey Soseke. Monitoring DPLf. Evaluasi Hasil Monitoring Kondisi Perikanan

3. PMUa. Konsultan PMUb. Sosilisasi KKLDc. Koordinasi, Monev dan Laporand. Operasional PMUe. Perjalanan Kegiatan Pertemuan Nasionalf. Sosialisasi Penguatan PERDES dan PERDAg. Pelatihan Management KKLDh. Finalisasi dan Legalisasi Renstra Pengelolaan Terumbu Karangi. Fasilitasi misi supervisi bank dunia

4. CBMa. Village Grant dan Seed Fundb. Evaluasi dan Penguatan Kegiatan CBMc. Dukungan Operasional LPSTK, LKMd. Cross Visit Masyarakate. Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakatf. Gaji dan Operasional Motivator Desa, Fasilitator dan SETOg. Pembentukan Perdesh. Penyusunan Participatory rural appraisal (PRA)i. Dukungan Penyempurnaan Pondok Informasij. Pengadaan Bahan DPLk. Temu Usaha dan Workshop Penguatan LKM

5. MCSa. Patroli Gabunganb. Pertemuan Berkala Kelompok Konservasi/Pokmaswas Tingkat Kabupatenc. Bantuan Proses Hukumd. Operasional Peralatan Minilabe. Operasional Kapal Pengawas

URAIAN KEGIATANKEGIATANNO PROGRAM

Page 51 of 61

Page 76: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

6. PUBLIC AWARENESa. Pengembangan Materi Muatan Lokal (Pencetakan Buku muatan lokal)b. Event Lokalc. Cerdas Cermatd. Munas dan Pamerane. Duta Karangf. Bersih Pantai dan Penanganan Acanthaster planciig. Kontes Foto Bawah Lauth. Penyusunan Buku Capaian COREMAP II Sikkai. Field Trip Guru Muatan Lokalj. Kontes Inovator Muda

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

URAIAN KEGIATAN

NO KEGIATANPROGRAM

NO PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN

NO

148. Kabupaten Maluku Tengah

147. Kota Kupang

PROGRAM

NO PROGRAM

149. Kabupaten Pulau Buru

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Page 52 of 61

Page 77: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

NO PROGRAM KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

150. Kabupaten Kepulauan Aru

151. Kota Ambon

NO PROGRAM

152. Kabupaten Seram Bagian Timur

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengembangan klaster Tuna Loin

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Page 53 of 61

Page 78: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN

153. Kabupaten Halmahera Utara

NO PROGRAM KEGIATAN

NO

154. Kabupaten Halmahera Selatan

155. Kabupaten Halmahera Barat

PROGRAMNO

156. Kota Ternate

NO PROGRAM

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Page 54 of 61

Page 79: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

I. Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

II.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

PROGRAM KEGIATAN

NO

NO

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

157. Kabupaten Jayapura

PROGRAM

158. Kota Jayapura

159. Kabupaten Asmat

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan (pembangunan pos pengawasan)

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan (pembangunan pos pengawasan)

Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Page 55 of 61

Page 80: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

I Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

II Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDAKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1. CCEB

2. CRITCa. Monitoring BME Ekologib. Monitoring BME Sosekc. Survey Tingkat kesadaran Masyarakatd. Monitoring BME Perikanan (Creel)e. Diseminasi hasil-hasil BME secara rutin di Kabupaten, Kecamatan dan Desa, serta f.

g.

h. On the Job Training Sistem Informasii. Monitoring DPL Berbasis Masyrakatj. Pelatihan dan Monitoring Terumbu Karang oleh Masyarakat

3. CBMa. Workshop Penyusunan dan Sosialisasi Perdesb. Training Perikanan Terumbu Karang Lestaric. Social Marketingd. Kelengkapan Pusat Informasi Desae. Mobilisasi SETO, CF, VMf. Pusat Informasi Desag. Dukungan Pengelolaan DPLh. Pelatihan LKMi. Penguatan LPSTK, LKM dan POKMASj. Dukungan operasional LPS-TK dan LKMk. Penyaluran Dana Village Grantsl. Penyaluran Dana Seed Funds

4. MCSa. Dukungan Operasional Mini Labb. Penguatan dan Patroli MCS Berbasis Masyarakat

PROGRAM KEGIATAN

160. Kabupaten Biak Numfor

NO

Pertemuan CCEB

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Penelitian lokal tentang pemetaan sebaran TK dan luasan setiap desa pesisir dan pulau

Workshop implementasi kearifan lokal dalam pengelolaan Sumber Daya laut dan pesisir

Page 56 of 61

Page 81: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

c. Pengadaan speedboat untuk MCSd. MCS pasare. Pengadaan Sistem Radio Komunikasi

5. PMUa. Operasional PMUb. Konsultan PMUc. Pertemuan Nasionald Monitoring dan Evaluasi, dan Supervisi dan Penyusunan Laporane.

f.

g. Penyusunan Peraturan Turunan Perda Pengelolaan Terumbu Karangh. Penguatan dan perluasan KKLDi Sosialisasi Management KKLD

6. PUBLIC AWARENESa. Produksi dan Reproduksi Materi Penyadaran Masyarakatb. Cerdas Cermat tingkat SMAc. Cerdas Cermat tingkat SD Di Desa binaan COREMAPd. Lomba Gambar Tingkat SD Di Desa binaan COREMAPe. Sarasehan Kampungf. Duta Karangg. Konter inovator Mudah. Event Public Awarnessi. Jurnalist Outbound dan Writing Competitionj. Pelatihan Guru Kabupatenk. Forum komunikasi masyarakat pencinta TKl. Munas dan Pameran

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

PROGRAM

161. Kabupaten Yapen Waropen

NO

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Inventarisasi nelayan, perahu/kapal, alat tangkap dan fasilitas pendukung, serta peningkatan pengelolaan perikananWorkshop Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Terumbu Karang dan KKLD

URAIAN KEGIATANKEGIATAN

Page 57 of 61

Page 82: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Perikanan Tangkap

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

NO PROGRAM KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

PROGRAM KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

164. Kabupaten Fak-fak

NO

162. Kabupaten Merauke

163. Kabupaten Sorong

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Kab. Sorong

URAIAN KEGIATAN

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Merauke

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Page 58 of 61

Page 83: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

Pengembangan Sumber Daya PerikananPengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Sistem Rantai Dingin

Pengembangan Sumber Daya PerikananKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

a. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

I. Pengembangan Sumber Daya PerikananA. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a. Administrasi Kegiatan

b. Pengembangan Klaster Rumput Laut

B. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecila. Administrasi Kegiatanb. Pengembangan Usaha Ekonomic. Lokakarya Programd. Sosialisasi Programe Pendampingan Masyarakat

II. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDAKelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1. CCEB

2. CRITCa. Monitoring BME Sosekb. Monitoring BME Ekologic. Penguatan Pengolahan Data (database, GIS, Fiiling, Web)d. Monitoring dan Evaluasi CREEL

URAIAN KEGIATAN

Pengembangan Usaha Ekonomi:

Pertemuan CCEB

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan

NO PROGRAM KEGIATAN

PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN

167. Kabupaten Raja Ampat

NO

NO

165. Kota Sorong

166. Kabupaten Sorong Selatan

PROGRAM

Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir

Pengembangan Usaha Ekonomi:

URAIAN KEGIATAN

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Page 59 of 61

Page 84: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

e. Pelatihan dan Monitoring Terumbu Karang DPL bagi Masyarakatf. Operasional Kantor CRITC

3. CBMa. Mobilisasi SETO, CF, VMb. Pusat Informasi Desac. Kelengkapan Pusat Informasi Desad. Penetapan DPLe. Pembelian dan Pemasangan Tanda Batas DPLf. Workshop Sosialisasi Management KKLDg. Workshop Penyusunan dan Sosialisasi Perdesh. Workshop Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Terumbu Karangi. Pelatihan/Penguatan LPS-TK dan Pokmasj. Pelatihan/Penguatan LKMk. Penguatan dan perluasan kawasan konservasil. Penguatan Peraturan Kampung

m. PLHn. Fasilitasi Misi Supervisi dan Penyusunan Project Completion Reporto. Dukungan operasional LKMp. Monitoring dan Evaluasi, dan Supervisi dan Penyusunan Laporanq. Penyaluran Dana Seed Fundsr. Penyaluran Dana Village Grantss. Sosialisasi RPTKt. Cross visit Pemanfaatan Kawasan Wisata Bahari Berbasis Masyarakat Sebagai u. Penguatan MPA unggulanv. Penguatan Kapasitas Staf Lapangan

4. MCSa. Pengadaan Kapal Patroli (inboard engine)b. Pengadaan Radio sistemc. Penguatan Pokmaswasd. Patroli MCS berbasis Masyarakate. Maintenance Patrolboat dan reefwacher boatf. Pembentukan/Penguatan Jejaring Pokmaswas di kawasan KKL

5. PMUa. Operasional PMUb. Perjalanan Koordinasi, Konsultasi, Kegiatan Nasionalc. Individual konsultan Marine Managementd. Individual konsultan CBMe. Individual Konsultan MCA/Fisheries Spesialistf. Individual Konsultan Public Awarerenessg. Individual Konsultan Legal Advisor

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Page 60 of 61

Page 85: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …jdih.kkp.go.id/peraturan/per-09-men-2010.pdf · Pengertian Pasal 1 Dalam ... Pengembangan kawasan budidaya air payau c. Pengembangan kawasan

6. PUBLIC AWARENESa. Lokakarya Guru Tk. Kabupaten (guru SD dan SMP)b. Advokasi dan penyadaran masyarakatc. Pemilihan Duta Karangd. Lomba Cerdas Cermat(SD)e. Materi Penyadaran Masyarakatf. Munas dan Pamerang. Penguatan Pengelolaan Radio Komunitas Masyarakat

Pengembangan Sumber Daya PerikananPerikanan Tangkap

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan

URAIAN KEGIATAN

Pembangunan Lanjutan PPI Teluk Wondama (Pembangunan Dermaga Tahap III)

NO PROGRAM KEGIATAN

168. Kabupaten Teluk Wondama

Page 61 of 61