Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Be .Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (Perdesaan

  • View
    238

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Be .Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan...

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan(Perdesaan Lestari)

disampaikan pada Seminar dan Diskusi :

Pembangunan Desa Berkelanjutan di wilayah Koridor Rimba Berbasis Ekonomi HijauPadang, 21 Agustus 2014

Oleh :

Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M

D I R E K T O R A T J E N D E R A L P E N A T A A N R U A N G

Outline

Kawasan Perdesaan

Permasalahan Perdesaan

P2KPB

(Pengertian, 7 Atribut, Kriteria Kab. terpilih, Prioritas Kab. terpilih, Kriteria

pemiliham lokasi kawasan, tipologi kawasan, Alt. Penyelenggaraan program,

Alt. Alokasi implementasi program, dan Jenis-jenis infrastruktur)

Road Map

P2KPB

1

2

3

4

adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,

termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial,

dan kegiatan ekonomi.(Pasal 1 Ketentuan Umum UUPR 26/2007)

Kawasan Perdesaan P2KPB

Arah pengembangan kawasan perdesaan

1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan

2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.

3. Konservasi sumber daya alam

4. Pelestarian warisan budaya lokal

5. Pertahanan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk ketahanan

pangan

6. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan perkotaan

(Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)

Kawasan Perdesaan (2) P2KPB

1. Tingginya kemiskinan di perdesaan;

(sumber: BPS, 2013)

2. Tingkat pengangguran lebih tinggi di perdesaan;(sumber: BPS; Keadaan angkatan kerja di Indonesia, 2011)

3. Rendahnya produktifitas tenaga kerja perdesaan;

(Sumber: Wamen Pertanian, Rusman Heriawan)

4. Degradasi sumberdaya alam dan lingkungan;setiap hari terjadi konversi lahan pertanian menjadi fungsi lain, seperti: Industri,

perumahan dan fungsi lainnya sebesar 140.000 Ha/Tahun.

(Sumber: Wamen Pertanian, Rusman Heriawan)

Permasalahan

Perdesaan P2KPB

Adalah Program yang diarahkan untuk mewujudkan ruang

kawasan perdesaan yang

dapat menjaga ketahanan pangan,

memelihara dan melestarikan lingkungan hidup,

mengembangkan modal sosial dengan memberdayakan

masyarakat, serta

menjaga keseimbangan perkembangan perkotaan-perdesaan

menuju perdesaan yang lestari

P2KPBProgram Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

Pengertian Program

P2KPBProgram Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

7 Atribut Perdesaan Lestari

1. Prioritas:

a. Kabupaten di dalam KSN;

b. Kabupaten di luar KSN.

2. Memiliki Perda RTRW Kabupaten;

3. Memiliki Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang

bercirikan Perdesaan, sebagaimana tertuang dalam

RTRW Kabupaten;

4. Komitmen Pemerintah Daerah.

P2KPBProgram Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

Kriteria Kabupaten Terpilih

2. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

3. KAPET BANDA ACEH DARUSSALAM

5. KAWASAN PERBATASAN ACEH-SUMUT

6. KAWASAN PERKOTAAN MEDAN BINJAI DELI SERDANG KARO (MEBIDANGRO)

7. KAWASAN DANAU TOBA DAN SEKITARNYA

11. KAWASAN PERBATASAN RIAU-KEPRI

12. KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN

17. KAWASAN SELAT SUNDA

STATUS RTRW PULAU SUMATERA (PROVINSI)

Status : 21 Februari 2014

STATUS RTRW PULAU SUMATERA (KABUPATEN/KOTA)

Status : 21 Februari 2014

Kabupaten yang berada di KSN Kabupaten Non-KSN

Dalam rangka percepatan

perwujudan KSN,

Sebagai pemenuhan RPI2JM

dari KSN tsb.

Penyusunan Program,

Masterplan dan fisik

berkelanjutan

Dalam rangka percontohan

untuk direplikasi di lokasi lain

Penyusunan Program,

Masterplan dan fisik

percontohan (terbatas)

KSN

Kab P2KPB

Batas Kab

Keterangan:

Prioritas 1 Prioritas 2

P2KPBProgram Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

Prioritas Kabupaten Terpilih

1. Untuk prioritas 1, merupakan bagian dari KSN dengan potensi

Ekonomi (Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata) dan Budaya

2. Untuk prioritas 2, merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

dari segi Ekonomi (Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata) dan

Budaya;

3. Mempunyai ciri sebagai kawasan perdesaan atau yang

diarahkan sebagai kawasan perdesaan;

4. Memiliki minimum fasilitas/infrastruktur wilayah (irigasi, pasar,

jalan, terminal, pelabuhan, dll);

5. Memiliki potensi komoditas unggulan;

6. Komitmen Pemerintah Kabupaten.

P2KPBProgram Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

Kriteria Pemilihan Lokasi Kawasan

KPB

Batas Kecamatan

Batas Desa

PPK

PPL

Ket:

Tipe 1

KPB di satu atau

lebih desa dimana

pusat pelayanan

(PPK/PPL) berada di

luar kawasan KPB

KPB di satu atau

lebih desa yang di

dalamnya memiliki

pusat pelayanan

(PPK/PPL)

KPB berada di satu

desa dimana

terdapat pula pusat

pelayanan

(PPK/PPL)

P2KPBProgram Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

Tipologi Lokasi Kawasan

Tipe 2 Tipe 3

Alternatif 1 :

Bottom up approach. masyarakat sebagai pelaku danpenerima program. Pemerintah (pusat dan daerah)hanyabertindak sebagai fasilitator masyarakat

Tahapan penyelenggaraan :

Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat di tingkat kawasan

Perencanaan, pengorganisasian, penyusunan peta, pemrograman,

danpenganggaran diserahkan kepada masyarakat desa melalui proses

pemberdayaan masyarakat

Implementasi fisik oleh masyarakat di dampingi fasilitator pendamping

Keberlanjutan program (termasuk pemeliharaan prasarana) oleh masyarakat

P2KPBProgram Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

Alternatif Penyelenggaraan Program

Alternatif 2 : Top down approach, dengan pertimbangan karena P2KPB merupakan implementasi RTRW Kabupaten (bagian dari KSK),

sehingga merupakan kepentingan dan kebijakan kabupaten. DJPR

PU membantu dalam hal perencanaan dan implementasi.

Tahapan penyelenggaraan :

Pembentukan Tim Teknis Daerah yang terdiri dari SKPD-SKPD di kabupaten

sebagai pelaksana P2KPB

Perencanaan, pengorganisasian, penyusunan peta, pemrograman, hingga

penganggaran dilakukan dan disetujui oleh Tim Teknis Daerah dan

perwakilan masyarakat

Implementasi fisik oleh kontraktor dan supervisi oleh konsultan pengawas

Keberlanjutan program (termasuk pemeliharaan prasarana) oleh pemerintah

kabupaten bersama masyarakat

P2KPBProgram Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

Alternatif Penyelenggaraan Program

1. Alternatif 1 (*):

- infrastruktur antar desa oleh Pemerintah pusat (DJPR, DJCK, K/L) dan

Daerah

- infrastruktur dalam desa oleh Dana Desa

- Pemeliharaan oleh pemkab dan masyarakat

*) terutama diimplementasikan di kab dalam wilayah KSN

2. Alternatif 2 (**):

- Seluruh Infrastruktur, baik antar desa maupun dalam desa, dibiayai

oleh Dana Desa

- Pemerintah pusat dan daerah sebagai pembina dan fasilitator.

- Pemeliharaan oleh kelompok masyarakat

- DJPR melakukan monitoring keberlanjutan program

*) terutama diimplementasikan di kab non KSN

P2KPBProgram Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

Alternatif alokasi implementasi program

P2KPBProgram Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

Jenis-jenis Infrastruktur

Jalan desa

Air Minum/ Sanitasi

Irigasi desa

Pasar Desa

Penjemuran Padi dan Ikan

Pelantar

P2KPBProgram Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

Jenis-jenis Infrastruktur

Tambatan Perahu

Pemantauan

fungsi dan

manfaat P2KPB

Penyerahan

aset

Promosi

program

kepada

stakeholder

terkait program

Pemberdayaan komunitas

perdesaan dengan

mempertahankan kearifan

lokal (sosial budaya)

Pengembangan

kelembagaan dan pranata

Pilot project prasarana dan

sarana yang mendorong

peningkatan ekonomi

berdaya saing serta

berwawasan lingkungan

Promosi program kepada

stakeholder terkait perdesaan

lestari

Sosialisasi

Program

Kesepakatan dan

Komitmen

Fasilitasi

Penyusunan

Rencana Aksi,

Penetapan

Deliniasi KPB,

Konsep Rencana

Rinci Tata Ruang

Kawasan , RPI2JM,

Rencana Teknis/

DED

PenyiapanProgram

Implementasi Pemantauan

Road Map P2KPB

Penyusunan Rencana Aksi,

Penetapan Deliniasi KPB, Konsep Rencana

Rinci Tata Ruang Kawasan , RPI2JM P2KPB

Penyusunan Rencana Aksi,

Penetapan Deliniasi KPB, Konsep Rencana

Rinci Tata Ruang Kawasan , RPI2JM P2KPB

P2KPBPenyusunan Rencana Aksi,

Penetapan Deliniasi KPB, Konsep Rencana

Rinci Tata Ruang K