PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP …

PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP

KEJAHATAN PERBANKAN

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir

dan Melengkapi Syarat dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AZHARY HAMZAH NASUTION

110200316

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

Universitas Sumatera Utara

PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP

KEJAHATAN PERBANKAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

AZHARY HAMZAH NASUTION

110200316

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

DISETUJUI OLEH :

KETUA DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

(Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.)

NIP. 195603291986011001

PEMBIMBING I : PEMBIMBING II :

(Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.) (Dr. Mahmul Sireg, S.H. M.Hum)

NIP. 195603291986011001 NIP.197302202002121001


ABSTRAK

PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN

TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN

AZHARY HAMZAH NASUTION *

BISMAR NASUTION **

MAHMUL SIREGAR ***

Industri perbankan memiliki peranan yang begitu besar dan dominan

dalam sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia, industri perbankan menguasai

sekitar 93% dari total asset industri keuangan, dan selebihnya dikuasai oleh

industri non-bank, seperti asur4ansi dan perusahaan pembiayaan (multi

finance).Maraknya kejahatan perbankan membuat peran pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan harus mengawasi

perbankan sebaik mungkin, dimana OJK harus mengawasi dan memberantas

kejahatan-kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan memiliki banyak modus

untuk melakukan kejahatannya, yang mana bisa merugikan konsumen perbankan

akibat kejahatan-kejahatan yag dilakukan oleh perbankan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum

normatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data sekunder (bahan hukum)

dilakukan dengan studi pustaka (library research). Data yang terkumpul dianalisis

dengan metode kualitatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia beserta penjelasaanya dapat disimpulkan bahwa Otoritas

Jasa Keuangan akan bertugas mengawasi Bank, lembaga-lembaga usaha

perasuransian, lembaga – lembaga usaha Pasar Modal, Dana Pensiun, lembaga-

lembaga usaha pembiayaan, Modal Ventura, dan lembaga-lembaga lain yang

mengelola dana masyarakat.

Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 mengamanatkan usaha untuk

memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat adalah amanat konstitusional bagi

seluruh komponen bangsa. Untuk melaksanakan amanat tersebut, diperlukan

peningkatan penguasaan kekuatan ekonomi nasional, baik melalui regulasi sektoral

maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit – unit usaha tertentu dengan

maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi kemakmuran

rakyat.

Kata Kunci : Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Kejahatan Perbankan

* Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU

** Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU

*** Mahasiswa, Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayat, serta

kemudahan yang diberikan oleh-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

pada waktunya. Terima kasih untuk kedua orang tua penulis Alm. H.Syahril

Nasution dan Hj. Jamilah Lubis , dengan penuh kesabaran, telah mengasuh dan

mendidik penulis sejak kecil, berkat do’a, cinta kasih dan dorongannya, serta tidak

lupa mengucapakan terima kasih yang sebesar-besar nya atas bantuan dan

dorongan Prof. Dr. H.Bismar Nasution S.H M.H di mana atas bantuan beliau lah

skripsi ini dapat berjalan dengan baik, sehingga akhirnya penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGAWASAN OTORITAS JASA

KEUANGAN TERHADAP KEJAAHATAN PERBANKAN”, dimana penulisan

skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin namun

karena keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari masih banyak kekurangan

baik dari penyajian materi maupun penyampaiannya. Untuk itu penulis

mengharapkan kritik dan saran bagi berbagai pihak guna memberikan masukan

demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan berbahagia ini dengan penuh

kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Saidin, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara.


3. Ibu Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara.

5. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution SH., MH selaku Ketua Departemen Hukum

Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), yang telah memberikan nasihat

dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H, selaku Dosen Hukum Ekonomi

Universitas Sumatera Utara (USU) dan Dosen Pembimbing I, yang sudah

meluangkan waktu dan telah memberikan bimbingan dan saran yang

membangun dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Mahmul Siregar S.H M. Hum , selaku Dosen Hukum Ekonomi

Universitas Sumatera Utara (USU) dan Dosen Pembimbing II, yang sudah

meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis dalam rangka perbaikan-

perbaikan terhadap proses penulisan skripsi ini.

8. Untuk Kak Yuna, terima kasih banyak penulis ucapkan atas bantuan serta

saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Para Dosen, serta staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara yang telah berjasa mendidik dan membantu penulis selama di

perkuliahan.


Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang sudah membantu dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi

kita semua, terutama bagi mahasiswa hukum dan masyarakat pada umumnya.

Medan, 3 Oktober 2017

Penulis

Azhary Hamzah Nasution

(110200316)




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan memiliki peranan yang begitu besar dan dominan dalam

sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia, industri perbankan menguasai sekitar

93% dari total asset industri keuangan, dan selebihnya dikuasai oleh industri non-

bank, seperti asur4ansi dan perusahaan pembiayaan (multi finance). Besarnya

peran industri perbankan ini dipacu oleh lahirnya Keputusan Menteri Keuangan

No. 1062/KMK.00/1988, tanggal 27 Oktober 1988 tentang Pembukaan Kantor

Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional, dan Bank

Koperasi yang telah mendorong peningkatan jumlah dan kantor bank dengan

pesat. 1

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor dari sedikit sektor

industri yang menghadapi goncangan strategis (strategic turbulence) terutama

pada dekade trakhir abad 20.2 Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan

ke dalam dua golongan besar, yaitu: Lembaga keuangan bank dan lembaga

keuangan lainnya. Dalam suatu sistem keuangan mencakup sistem moneter

(otoritas moneter dan lembaga keuangan bank) dan lembaga keuangan bukan

bank.3

1 Yunus Husein, Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan. (Jakarta, Program Pasca

Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003) Hlm.2 2 Dr. Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan. (Terrace Book & Library 2005),

hlm.12 3 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia(Jakarta:Kencana Prenada Media

Group, 2008), hlm. 6

1


Sistem keuangan (financial system) pada umumnya merupakan suatu

kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang

kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan

menyalurkannya kepada masyarakat.4

Sistem keuangan di negara-negara Asia, tremasuk Indonesia, telah

mengalami perubahan yang berarti selama dekade 80-an sampai sekarang. Hampir

semua negara Asia melakukan liberalisasi sistem keuangannya yang pada

umumnya disertai dengan kelonggaran modal asing dan pengawasan devisa.5

Mengenai bidang yang digeluti oleh lembaga keuangan bukan bank adalah sektor-

sektor yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan berupa pemberian

kredit jangka menengah atau jangka panjang juga dapat berupa penyertaan modal

dan usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-

bidang tertentu.6

Pendirian suatu perusahaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan

penghimpunan dana tersebut harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang.

Dalam kenyataannya, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam

penghimpunan dana yang tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang

berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana

yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi ilegal. Para pelaku

4 Ibid., hlm.1.

5 Ibid, hlm 3

6 Hermansyah, Op.Cit., hlm. 6.


kejahatan menjaring dana masyarakat dengan modus operandi investasi dengan

keuntungan tetap dan tidak wajar.7

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang

perseorangan, badan–badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara,

bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang

dimilikinya. Melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan,

bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem

pembayaran bagi semua sektor perekonomian.8 Keberadaan bank dalam

kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting,

dikarenakan lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan inti sari dari

sistem keuangan setiap negara. Kegiatan perbankan di Indonesia diselenggarakan

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk mencapai tujuan spiritualistis

tersebut, perbankan di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi yang

berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan

menggunakan prinsip kehati-hatian.9 Prinsip kehati-hatian (prudential principle)

adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan

usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada

masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian

ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan

7Investasi: ada keuntungan, ada risiko,

http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-juga-risikonya (diakses

tanggal 9 Juni 2017). 8Ibid, hlm. 7.

9 Hermansyah, Loc. Cit.


mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia

perbankan. Prinsip kehati-hatian ini tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).10

Dalam

melaksanakan tugasnya sebagai lembaga intermediasi dan agen pembangunan

masyarakat, perbankan di Indonesia tidak hanya menggunakan prinsip kehati-

hatian saja, akan tetapi juga mengedepankan prinsip kepercayaan, prinsip

kerahasian, dan prinsip mengenal nasabah. Prinsip- prinsip tersebut sangat perlu

untuk tetap dilaksanakan oleh perbankan guna menghindari kemungkinan-

kemungkinan terburuk dalam penyelenggaraan sistem perbankan.

Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK)

menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan.11

UU

OJK menata ulang sistem pengawasan sektor jasa keuangan dengan menetapkan

beberapa perubahan mendasar sistem pengawasan yang selama ini diterapkan di

Indonesia. Perubahan mendasar yang dilakukan UU OJK adalah: Pertama,

menerapkan sistem pengawasan terintegrasi. Kedua, memisahkan pengawasan

microprudential dengan pengawasan macroprudential. Ketiga, membentuk Forum

Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dan menetapkan Menteri

Keuangan sebagai Koordinator. Keempat, meningkatkan edukasi keuangan dan

perlindungan konsumen jasa keuangan. Kelima, mempertajam peran Lembaga

10

https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum - perbankan - asas - dan - prinsip -

perbankan (diakses pada tanggal 9 Juni 2016). 11

Zulkarnain Sitompul, “Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga

stabilitas Sistem Keuangan” (Medan: Makalah disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan

Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perkonomian nasional yang berkelanjutan dan stabil,

25 November 2014), hlm.1


Penjamin Simpanan (LPS) dan terakhir, memperkuat penegakan hukum di sektor

jasa keuangan.12

Otoritas Jasa keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai lembaga yang

dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen

dan masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan dan

penanggulangan penghimpunan dana ilegal dengan modus operandi investasi

yang terjadi di masyarakat.13

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil,

transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh

secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen

dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

keuangan.14

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur hal-hal sebagai berikut:

tugas dan wewenang, struktur keorganisasian, perlindungan terhadap masyarakat,

kerahasiaan informasi, rencana kerja dan anggaran, pelaporan dan akuntabilitas,

hubungan kelembagaan, penyidikan serta sanksi.15

OJK melaksanakan tugas

pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,

pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa

keuangan lainnya antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,

perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan,

12

Ibid. 13

Lihat konsiderans UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan 14

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan(Jakarta:Raih Asa Sukses, 2014),

hlm. 57. 15

Ibid, hlm. 55


pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan

perizinan kepada lembaga jasa keuangan.16

Dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan pada asas independensi, asas

kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas,

asas integritas dan asas akuntabilitas.17

Berdasarkan uraian di muka, maka dibuat judul skripsi “.Peran Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kejahatan Perbankan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, dalam

skripsi yang berjudul “Peran Pengawasan Ototritas Jasa Keuangan Terhadap

Kejahatan Perbankan” maka rumusan yang dapat ditarik penulis yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Ototritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga

Pengawas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2011?

2. Bagaimana Prinsi-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dalam Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) Untuk Menjalankan Tugasnya Sebagai Lembaga

Pengawas Jasa Keuangan?

3. Bagaimana Pengawasan Ototritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pencegahan

Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan?

16

Ibid 17

Ibid, hlm. 113.


C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini

adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Ototritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai

Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang No.21 Tahun

2011.

2. Untuk mengetahui Prinsi-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dalam Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) Untuk Menjalankan Tugasnya Sebagai Lembaga

Pengawas Jasa Keuangan.

3. Untuk mengetahui Pengawasan Ototritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam

Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan.

Sementara hal yang diharapkan menjadi manfaat dari adanya penulisan

skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan memberikan

sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya,

perkembangan hukum ekonomi dan khususnya di bidang tanggung jawab OJK

sebagai lembaga baru yang dibentuk salah satunya untuk meningkatkan

perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat dalam penghimpunan dana

ilegal di masyarakat.

2. Manfaat praktis


Uraian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi penulis

dan secara umum bagi masyarakat tentang tangung jawab OJK dalam pencegahan

dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat dan juga sebagai

bahan kajian untuk para akademisi dan peneliti lainnya yang ingin mengadakan

penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai tanggung jawab OJK sebagai

lembaga yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan edukasi dan perlindungan

konsumen dalam hal penghimpunan dana ilegal.

D. Keaslian Penulisan

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang

diperoleh penulis, maka penulis menuangkannya dalam sebuah skripsi yang

berjudul “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kejahatan

Perbankan”. Untuk mengetahui orisinalitas penulisan, sebelum melakukan

penulisan skripsi, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap

berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum/Perpustakaan Universitas

cabang Fakultas Hukum USU melalui surat tertanggal menyatakan bahwa “Tidak

ada judul yang sama”.

Penelusuran juga diadakan ke berbagai judul karya ilmiah melalui media

internet, dan sepanjang penelusuran yang dilakukan belum ada penulis lain yang

pernah mengangkat topik tersebut. Maka berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil

penelitian yang ada, penelitian mengenai “Peran Pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan Terhadap Kejahatan Perbankan” belum pernah ada penelitian dilakukan


dalam topik dan permasalahan yang sama. Sekalipun ada, hal tersebut adalah

diluar pengetahuan penulis. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini murni

hasil pemikiran penulis yang didasarkan pada pengertian-pengertian, teori-teori

dan aturan hukum yang diperoleh melalui referensi media cetak maupun media

elektronik. Penelitian ini disebut asli sesuai dengan asas keilmuan yaitu jujur,

rasional, objektif dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk memenuhi amanat dari

Pasal 34 UU BI.18

Tugas pokoknya untuk melakukan pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan, dan penyidikan terhadap bank-bank dan perusahaan-perusahaan

sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas,

modal ventura, dan perusahaan pembiayan, serta badan-badan lain yang

menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat

independen dalam menjalankan tugasnya, berarti kedudukannya berada di luar

institusi pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK serta

DPR. Rimawan mengatakan bahwa pengawasan diperlukan karena adanya potensi

moral hazard (penyelewengan / penyalahgunaan) oleh para pelaku ekonomi yang

tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian.19

18

Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004 jo UU No.6 Tahun 2009

tentang Bank Indonesia (UUBI), menentukan:

a. Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa

keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan

dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. 19

http://bulaksumuronline.wordpress.com/2011/07/27/optimalisasi - ojk - antara – institus

i- versus –sistem - pengawasan/#more-4 (diakses tanggal 12 Juni 2017).


Pasal 1 angka 1 Undang Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK

mendefinisikan makna OJK adalah “lembaga yang independen dan bebas dari

campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang ini”. Selanjutnya bahwa dalam struktur organisasi OJK

memiliki Dewan Komisioner (DK) adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat

kolektif dan kolegial. Dimana dalam struktur organisasi OJK dibawah DK

terdapat Kepala Eksekutif yaitu anggota DK yang bertugas memimpin

pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan

tugasnya sebagai DK.

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai pengawas industri jasa keuangan

di Indonesia. OJK didirikan dengan alasan telah terjadinya proses globalisasi

dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi

serta inovasi finansial yang menciptakan suatu sistem keuangan yang kompleks,

dinamis, dan saling terkait. Alasan lainnya adalah banyaknya permasalahan lintas

sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum

optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan , dan terganggunya stabilitas

sistem keuangan serta lemahnya penegakan hukum.20

Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

menyebutkan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat memperoleh

perhatian khusus, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada OJK untuk

melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, termasuk

20

Zulkarnain Sitompul, Loc.Cit., hlm. 2.


meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila

kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.21

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan

wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,

dipersalahkan, diperkarakan). Ilegal adalah tidak menurut hukum dan tidak sah.22

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif,

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Berdasarkan

hal tersebut, maka penghimpunan dana ilegal dapat diartikan penghimpunan dana

yang tidak menurut hukum dan tidak sah. Artinya penghimpunan dana tersebut

tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk melakukannya atau

memiliki izin namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga Otoritas Jasa

Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai tujuan salah satunya melindungi

kepentingan konsumen dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencegah

dan menanggulangi terjadinya penghimpunan dana ilegal di masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan

jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil,

transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang

tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan

konsumen dan masyarakat. Dengan demikian OJK diharapkan dapat mendukung

kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya

saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional,

antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan

21

Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 139 22

Definisi ilegal,http://kbbi.web.id/ilegal, terakhir diakses tanggal 12 Juni 2017


kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek

positif globalisasi.23

Lebih dari itu OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsi-prinsip tata kelola

yang baik, yang meliputi indpendensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

transparansi, dan kewajaran (fairness).24

Ditentukan dalam Pasal 1 angka 20 UU

OJK, ex-officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan

kewenangannya pada lembaga lain. Ex- officio di lembaga OJK tidak dilakukan

melalui seleksi di DPR melainkan bersifat pengangkatan (langsung diangkat)

sebagaimana anggota DK OJK setelah melalui seleksi di Bank Indonesia.

Terdapat pula dalam struktur OJK yakni Dewan Kehormatan yang menurut Pasal

1 angka 21 UU OJK disebut dengan Komite Etik yaitu organ pendukung DK yang

bertugas mengawasi kepatuhan DK, pejabat, dan pegawai OJK terhadap kode

etik.

Amanat dari UU OJK mengamanatkan pembentukan suatu forum yang

disebut dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Ditentukan dalam Pasal 1 angka 25 UU OJK definisi FKSSK adalah forum

koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang

anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota,

Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisioner Lembaga

Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku

anggota. berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 UU OJK di atas, dapat dipahami

makna bahwa keanggotaan dari lembaga OJK terdiri dari Menteri Keuangan

23

Hermansyah, Op Cit, hlm. 217 24

Ibid, hlm 217


sebagai koordinator, Gubernur BI, DK OJK, dan DK LPS masing-masing sebagai

anggota forum. Dalam forum ini harus dijalankan melalui koordinasi demikian

juga halnya koordinasi dilaksanakan sehari-hari dalam menjalankan tugas dan

kewenangan antar lembaga. Setidaknya melalu koordinasi dapat meminimalisir

kendala-kendala yang membuat terhambatnya sistem perbankan.25

2. Pengertian Lembaga Bank dan Fungsi Bank

Bank merupakan lembaga finansial atau keuangan. Pasal 1 angka 1 UU

Perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut

tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usahanya, serta cara dan

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sementara itu, mengenai definisi

bank itu sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu bank adalah badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi seperti ini

tampaknya bersifat sangat umum sehingga perlu dipahami lebih dalam lagi dari

ketentuan dan pasal-pasal selanjutnya dan juga dari pengertian umum yang diakui

secara internasional. Definisi bank menurut Hermansyah adalah lembaga

keuangan yang menjadi tempat bagi orang-orang perseorangan, badan-badan

usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga

pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya kepada bank.26

25

http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/08/02/ojk-dan-skandal-korupsinya--di-korea-

selatan (diakses tanggal 13 Juni 2017). 26

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ditinjuau Menurut Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), hlm. 7.


Lembaga perbankan juga lebaga keuangan yang menjadi perantara antara

pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang

membutuhkan atau kekurangan dana (lacks of funds), tentu membutuhkan dana

yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya27

. Pada

hakikatnya lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-

kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam

masyarakat.28

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat juga kita

temui dalam kamus istilah hukum Fockema Andrea yang mengatakan bahwa bank

adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam

menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan

adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank

dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur

menyediakan uang untuk pihak ketiga.29

G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik, berpendapat bahwa bank

adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik

dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari

orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang

giral.30

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diugkapkan di atas, maka dapat

dipahami bahwa bank itu sendiri merupakan suatu badan usaha di bidang

keuangan yang mana menarik dan juga menyalurkan uang dari masyarakat dan

ditujukan kepada masyarakat, penyaluran dana ke masyarakat dilakukan melalui

pemberian kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

27

Ibid. hlm 43 28

Ibid. hlm 43 29

Ibid, hlm. 8. 30

Ibid, hlm 9


Jika dikaitkan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU

Perbankan, jelas bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang berbadan

hukum dan fungsinya sebagai perantara dari masyarakat yang kelebihan dana ke

masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana.

Bank sebagai suatu badan hukum menerima dan menyalurkan dana ke

masyarakat untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha yang nantinya akan

dilakukan oleh masyarakat di dalam suatu negara. Dalam hal kegiatan usaha bank

pada pokoknya meliputi tiga bentuk kegiatan yaitu menghimpun dana dari

masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan jasa

keuangan. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary)

dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta

memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi utama

yakni menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Sebagai suatu badan usaha, bank akan selalu berusaha

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan.

Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk

menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan

kesempatan kerja.31

Posisi bank sangat penting bagi perekonomian suatu negara, oleh karena itu

hukum berkenaan bank sangat penting pula bagi suatu negar. Sekarang ini sedang

dilakukan RUU pembahasan perbankan, maka perlu diamatiapa yang Ann

Seidman, Robert B,. Siedman dan Nalin Abeyesekere, bahwa dalam proses

31

Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama, 2003), hlm. 59


pembangunann undang-undang merupakan alat dikatakan utama pemerintah

melakukan pada lembaga-lembaga Hal tersebut memperjelas tugas pembuat

undang-undang , yaitu membuat undang-undang menjadi efektif dan mampu

membawa perubahan. Suatu indang-undang yang efektif pada keadaan khusus di

suatu negara harus mampu mendorong suatu prilaku yang dituju atau diaturnya.32

F. Metode Penilitian

1. Jenis dan Sifat Penilitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam UU OJK. Sifat

penelitian adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan hasil analisis

terhadap norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam UU OJK dalam

bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara pasal-pasal

terkait yang menyangkut masalah pengawasan OJK terhadap bank.

2. Data penelitian

Data pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 23

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-

Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.

32

Bismar Nasution, .


9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009

tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor:

12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Pengkreditan Rakyat dan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah-makalah

seminar, artikel, jurnal, makalah lepas dari internet maupun karya-karya

tulisan yang menyangkut OJK, perbankan, serta kejahatan perbankan dari

internet.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya Kamus Bahasa

Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi terhadap dokumen-dokumen

yang relevan terhadap penelitian ini di perpustakaan (library research) dan

melakukan identifikasi terhadap data. Sehingga data yang diperoleh melalui

penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilih guna memperoleh pasal-

pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan permasalahan

yang sedang diteliti kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan

klasifikasi yang selaras dengan permasalahan.

4. Analisis data


Data-data yang diperoleh, akan dianalisis secara kualitatif yakni memilih

norma-norma dan kaidah-kaidah serta pasal-pasal yang terpenting dalam UU OJK

kemudian menjelaskannya, menguraikannya, memaparkannya dalam bentuk

sistematis dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut dijelaskan hubungannya

antara berbagai jenis data, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan

dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan dapat

dilakukan penarikan kesimpulan.33

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penjabaran tulisan ini maka penelitian

ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar

belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan

kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Sebagai

Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2011.

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsepsi dasar mengenai Otoritas jasa

Keuangan (OJK ) sebagai lembaga independen, Fungsi , tugas dan wewenagn

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), serta Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) sebagai

lembaga pengawas jasa keuangan.

33

Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar) (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2001), hlm. 196.


Bab III berjudul Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dalam Otoritas

Jasa Keuangan ( OJK ) untuk Menjalankan Tugas nya sebagai Lembaga

Pengawas Jasa Keuangan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai prinsip tata

kelola yang baik, pengaturan prinsip tata kelola yang baik dalam hukum positif di

Indonesia. Dan Selanjutnya akan dibahas juga mengenai prtinsip tata kelola yang

baik dalam Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) untuk menjalankan tugasnya sebagai

lembaga pengawas jasa keuangan.

Bab IV berjudul Pengawasan OJK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan

Kejahatan Perbankan. Pada bab ini akan dibahas apa yang menjadi pokok dari

semua bab sesuai dengan judul yang telah diangkat di atas yaitu mengenai

Pengawasan OJK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan.

Lebih lanjut lagi dalam bab ini akan menjabarkan mengenai sistem pengaturan ,

pengawasan, pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa

Keuangan terhadap industri jasa keuangan dalam kejahatan rahasia bank, usaha

bank dan perinzinan bank

Bab V merupakan Bab penutup. Pada bab ini akan menguraikan mengenai

kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan serta

saran-saran atas permasalahan tersebut.


BAB II

PENGATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ( OJK) SEBAGAI

LEMBAGA PENGAWAS JASA KEUANGAN MENURUT NDANG

UNDANG NO. 21 TAHUN 2011

A. Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) sebagai Lembaga Independen

Pasal 2 ayat (2) UU OJK menentukan OJK adalah lembaga yang

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,bebas dari campur

tangan pihak lain,kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-

undang ini.

Independensi OJK tersebut merupakan salah satu isu penting dalam

membahas peran OJK.Independensi tidak berarti OJK bebas menjalankan

pengaturan dan pengawasan yang mereka inginkan.Independen berarti OJK dapat

menggunakan instrument yang dimilikinya untuk mencapai tutjuan yang telah

ditetapkan oleh sistem politik tanpa adanya campur tangan dari pihak diluar

OJK.Ini yang disebut dengan “instrument independence” bukan “goal

independence”.Konsekwensi independen bagi OJK adalah harus lebih akuntabel

untuk tindakan yang dilakukan dalam pengaturan dan pengawasan secara

transparan.

Terdapat kesepakatan diantara para ahli bahwa independensi suatu

lembaga yang bebas dari campur tangan pemerintah dapat mencapai tujuan tujuan

menjaga lembaga itu lebih baik.

20


Untuk memahami independnsi lembaga tersebut dapat dikaitkan dengan

independensi bank central.Alan S.Blinder menyatakan bahwa independensi bamk

sentral dapat berarti dua hal.

Pertama,bank sentral memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana

untuk mencapai tujuannya.

Kedua,keputusan-keputusan yang diambil olehnya sulit untuk dibatalkan

oleh cabang-cabang atau lembaga pemerintahan lainnya.34

Kebebasan dalam menetukan bagaimana untuk mencapai tujuannya bukan

berarti bahwa bank sentral dapat menentukan sendiri tujuannya,karena tujuan

bank sentral secara umum tentu saja ditetapkan melalui legislasi yang disepakati

bersama melalui demokrasi.Tapi yang dimaksud adalah bahwa bahwa bank

sentral memiliki diskresi yang luas mengenai bagaiman menggunakan instrument-

instrumennya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui undang-

undang.35

Lebih jauh lagi, Blinder menegaskan mengapa independensi bank sentral

menjadi begitu penting.Kebijakan moneter menurut Blinder memerlukan yang ia

sebut sebagai long time horizon ,atau pandangan yang jauh kedepan.Hal ini

karena,pertama,efek-efek yang dihasilkan dari suatu kebijakan moneter,seperti

yang terkait dengan inflasi baru dapat dilihat setelah sekian lama

waktunya,sehingga para decisionmakers tidak bisa langsung melihat hasil kerja

mereka.Kedua,kebijakan-kebijakan moneter memiliki karakteristik yang sama

34

Alam S. Blinder, Central Banking in Theory and Practice, (Cambridge: The MIT Press,

1998), hal.54. 35

ibid


seperti halnya aktivitas investasi,yaitu memerlukan sesuatu dibayar dimuka,dan

akan mendapat hasil secara berkala setelah sekian waktu.36

Pendapat independensi bank sentral di muka itu dapat dibuat sebagai

pedoman untuk mengimplementasian independensi OJK sebagaimana diatur oleh

UU OJK.

B. Funsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK )

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan tugas

pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Untuk beroperasi sebagai

lembaga pengawas yang terintegrasi, Otoritas Jasa Keuangan perlu memastikan

bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan secara terpadu. Di

Indonesia, tugas tersebut menjadi tanggung jawab Dewan Komisioner Otoritas

Jasa Keuangan yang memastikan bahwa ketentuan tertentu perlu diharmonisasi

dan ketentuan yang tetap dibiarkan berbeda untuk mengakomodir perbedaan

karakteristik indutri keuangan. Terintegrasinya peraturan juga penting dalam

kaitannya terpisahnya antara pengawasan microprudential dan pengawasan

macroprudential sebagaimana yang diatur Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa

Keuangan.

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan definisi

tentang pengawasan microprudential ataupun definisi tentang pengawasan

macroprudential. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan hanya menetapkan

bahwa pengawasan microprudential difokuskan pada kesehatan individu Bank

dengan melakukan analisis kesehatan neraca Bank, khususnya terkait dengan

36

Ibid. hal.55.


kecukupan modal dalam menghadapi siklus usaha. Tujuan pengawasan

microprudential adalah melindungi nasabah dan menurunkan ancaman efek

menular kebangkrutan Bank terhadap perekonomian. Lingkup pengawasan

microprudential yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan mulai 1 januari 2014

adalah tugas pengaturan dan pengawasan Perbankan yang meliputi hal-hal

berikut:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan Bank yang meliputi:

a. Perizinan untuk pendirian Bank, pembukaan kantor Bank, anggaran

dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya

manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi Bank, serta pencabutan izin

usaha Bank.

b. Kegiatan usaha Bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana,

produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan Bank yang meliputi :

a. Likuiditas, Rentabilitas, Solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan

modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman

terhadap simpanan, dan pencadangan Bank.

b. Laporan Bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja Bank.

c. Sistem informasi debitur.

d. Pengujian kredit (credit testing).

e. Standar Akuntansi Bank.

3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehatihatian Bank, meliputi:

a. Manajemen risiko.

b. Tata kelola Bank.


c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.

d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan Perbankan.

4. Pemeriksaan Bank

Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa selain

lingkup pengawasan diatas, merupakan tugas dan wewenang Bank

Indonesia yang disebut sebagai pengaturan dan pengawasan

macroprudential. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan

macroprudential tersebut peran Otoritas Jasa Keuangan adalah membantu

Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral kepada industri

Perbankan. Konsepsi dan transformasi Otoritas Jasa Keuangan keterikatan

antara kebijakan macroprudential dengan kebijakan microprudential yang

mana terdapat pada Pasal 39 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

yang menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa

Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat

peraturan dan pengawasan di bidang Perbankan antara lain :

a. Kewajiban pemenuhan modal minimum Bank.

b. Sistem informasi Perbankan yang terpadu.

c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta

asing, dan pinjaman komersial luar negeri.

d. Produk Perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha Bank lainnya,

antara lain kartu kredit, kartu debet, dan internet Banking.

e. Penentuan institusi Bank yang masuk kategori systemically important

Bank.


f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan

informasi.37

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia beserta penjelasaanya dapat disimpulkan bahwa Otoritas

Jasa Keuangan akan bertugas mengawasi Bank, lembaga-lembaga usaha

perasuransian, lembaga – lembaga usaha Pasar Modal, Dana Pensiun, lembaga-

lembaga usaha pembiayaan, Modal Ventura, dan lembaga-lembaga lain yang

mengelola dana masyarakat. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan akan

mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, direktorat jenderal

Lembaga Keuangan, badan pengawas pasar modal, dan institusi-institusi

pemerintah lain yang selama ini mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan :

1. Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Asas Kepentingan Umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara

aspiratif, akomodatif, dan selektif.

3. Asas Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

37

Adrian Sutedi, Op.Cit., Hal. 84 – 90.


penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

4. Asas Profesionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas,

fungsi, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap berlandaskan

pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

5. Asas Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sektor jasa keuangan

yang diselenggarakan Lembaga Jasa Keuangan .

Yang termasuk mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sektor

jasa keuangan yang diselenggarakan Lembaga Jasa Keuangan adalah :

a. Membuat peraturan di bidang jasa keuangan.

b. Melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.

c. Mewajibkan penyampaian informasi, dokumen, dan laporan kepada

Otoritas Jasa Keuangan.

d. Mengeluarkan perintah tetulis.

e. Melakukan pemeriksaan berkala.

f. Menunjuk pengelola statuter dan melakukan tindakan dalam rangka

pemberesan.


g. Mengalihkan sebagian atau seluruh porto folio usaha.

h. Melakukan penyidikan.

2. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan

diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga peraturan tersebut

berdaya guna dan berhasil guna.

3. Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan

memelihara kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

Pemahaman publik yang baik terhadap sektor jasa keuangan akan

membuat masyarakat dapat lebih mampu mengendalikan dan melindungi

diri sendiri dalam bertransaksi di bidang jasa keuangan. Kepercayaan

publik terhadap sektor jasa keuangan akan tumbuh dan terpelihara apabila

sektor jasa keuangan tersebut menjadi sehat, kompetitif, stabil, dan aman.

4. Melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan yang wajar

terhadap konsumen dari sektor jasa keuangan. Pemberian perlindungan

kepada konsumen sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan

masyarakat terhadap kinerja Otoritas Jasa Keuangan.

5. Mengurangi tingkat kejahatan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya , Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:

1. Membuat dan menetapkan peraturan sebagai pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Otoritas Jasa Keuangan dapat

membuat peraturan pelaksanaan yang mencakup secara luas mengenai

sektor jasa keuangan dan kegiatannya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan


dirancang untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud peraturan

perundang-undangan di bidang jasa keuangan, termasuk juga peraturan

untuk mengurangi kejahatan keuangan.

2. Memberi dan mencabut izin untuk melakukan kegiatan di bidang jasa

keuangan.

Yang dimaksud dengan izin meliputi persetujuan, pengesahan, pendaftaran

dan pernyataan pendaftaran kegiatan di bidang jasa keuangan yang

dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa

keuangan.

3. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan kegiatan sektor jasa

keuangan.

4. Melakukan tindakan tertentu untuk mengurangi pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan dan tingkat

kejahatan keuangan.

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan tertentu untuk mengurangi

kejahatan keuangan”, antara lain :

a. Pemberian perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk

membuat dan menerapkan sistem pengendalian internal yang mampu

mendeteksi, mencegah atau mengurangi kejahatan keuangan, misalnya

memonitor nasabah dengan prinsip “know your customers”.

b. Menunjuk dan menetapkan pengelola statuter untuk mengambil alih

pengendalian dan pengelolaan Lembaga Jasa Keuangan yang

terindikasi terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam

kejahatan keuangan.


5. Melakukan wewenang lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan di bidang jasa keuangan.

6. Mengenakan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan perundang–

undangan di bidang jasa keuangan.

`Sementara itu, wewenang Otoritas Jasa Keuangan di bidang Perbankan

adalah wewenang pembuatan dan penetapan ketentuan yang bersifat

microprudential, antara lain :

1. Untuk bidang kelembagaan Bank, antara lain mengenai perizinan untuk

pendirian, pembukaan kantor, kepemilikan, kepengurusan, merger,

konsolidasi dan akuisisi Bank, pencabutan izin usaha, pembubaran,

likuidasi Bank, termasuk pengaturan kelembagaan terhadap money

changer.

2. Untuk bidang kegiatan usaha Bank, antara lain mengenai sumber dana,

penyediaan dana, dan aktivitas bidang jasa.

3. Untuk pengelolaan Bank, antara lain mengenai Likuiditas, Rentabilitas,

Solvabilitas, laporan-laporan, permodalan Bank dan kecukupan modal

(capital adequacy ratio), dan penunjukan Bank untuk melakukan kegiatan

tertentu.

4. Untuk pembinaan dan pengawasan Bank, antara lain mengenai penilaian

tingkat kesehatan Bank dan tindak lanjut pembinaan dan pengawasan

Bank.

5. Ketentuan microprudential lainnya, seperti pemeringkatan Bank umum,

pengaturan kualitas aset, cadangan piutang, penetapan batas maksimum

pemberian kredit, sistem informasi debitur, restrukturisasi utang,


kerahasiaan Bank, penetapan pemenuhan persyaratan kelayakan dan

kepatutan.38

Dalam hal fungsi pengawasan sektor keuangan secara umum dapat dapat

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1. Macroprudential supervision, bertujuan membatasi krisis keuangan yang

dapat menghancurkan ekonomi secara riil, berfokus pada konsekuensi atas

tindakan institusi sistematis terhadap pasar keuangan antara lain dengan

cara menginformasikan kepada otoritas publik dan industri keuangan serta

melakukan penilaian mengenai potensi dampak kegagalan institusi

keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.

2. Microprudential supervision, bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan

Lembaga Keuangan secara individu. Regulator menetapkan peraturan

yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan melakukan pengawasan

melalui dua pendekatan, yaitu analisis laporan Bank (off-site analysis) dan

pemeriksaan setempat (on-site visit) untuk menilai kinerja dan profil risiko

serta kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap peraturan yang berlaku.

3. Conduct of business supervision, menekankan pada keselamatan

konsumen sebagai klien atas kecurangan dan ketidakadilan yang mungkin

terjadi.

Sementara itu, fungsi dasar-dasar yang dimiliki lembaga pengatur dan

pengawas meliputi :

a. Prudential regulation bagi keamanan dan kesehatan Lembaga

Keuangan.

38

Ibid., Hal. 96 – 101.


b. Stabilitas dan integritas sistem pembayaran.

c. Prudential supervision Lembaga Keuangan.

d. Pengelolaan regulasi bisnis, seperti peraturan mengenai bagaimana

perusahaan mengelola bisnis dengan pelanggannya.

e. Pengelolaan pengawasan bisnis.

f. Penetapan jaring pengaman, seperti lembaga penjamin simpanan dan

peran lender of last resort yang dimiliki oleh Bank Sentral.

g. Bantuan Likuiditas bagi stabilitas sistemik, seperti bantuan Likuiditas

bagi lembaga tidak solven.

h. Penanganan lembaga yang tidak solven.

i. Resolusi krisis.

j. Isu-isu terkait dengan integritas pasar.39

C. Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) sebagai Lembaga Pengawas Jasa

Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan

seperti Industri Perbankan, Pasar Modal, Reksadana, Perusahaan Pembiayaan,

Dana Pensiun, dan Asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu

lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu di perhatikan, hal

ini karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung

keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.40

Indonesia yang pada awalnya menerapkan sistem pengawasan terhadap

sektor jasa keuangan dilakukan oleh beberapa institusi, berubah menjadi sistem

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

39

Ibid., Hal. 236 – 238. 40

Adrian Sutedi, Op.Cit., Hal 127.


keuangan oleh satu institusi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa

Keuangan terbentuk dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tanggal 22 November 2011.

Pendirian Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya sudah direncanakan sejak

Tahun 1999, dimana Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia telah memerintahkan pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan

(LPJK) yang berfungsi mengawasi seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

di Indonesia. Sebagai tindak lanjut Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999

tersebut, didirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Undang-Undang No.21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang

tersebut, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan

dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor

Jasa Keuangan di Indonesia .

Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan itu sejalan dengan

pendapat Ann Seidman, Robert B. Siedman dan Nalin Abeyesekere yang

mengatakan bahwa pembentukan Undang-Undang merupakan alat utama

pemerintah melakukan perubahan pada lembaga-lembaga. Pembentukan Otoritas

Jasa Keuangan merupakan bentuk atau model “single–regulator supervision”

dimana kontrol atas sektor keuangan diserahkan pada satu otoritas tunggal yang

terpisah dari Bank Sentral. Otoritas ini bertanggung jawab atas semua pasar dan

intermediaries finansial, dan mengemban tugas untuk mewujudkan semua sasaran

regulasi (stabilitas, transparansi dan perlidungan investor).

Langkah Indonesia membentuk Otoritas pengaturan dan pengawasan jasa

keuangan yang terintegrasi mengikuti jejak berbagai negara di dunia yang terlebih


dahulu melakukannya. Norwegia contohnya, sejak Tahun 1986 telah mendirikan

Kredittilsynet yang berperan sebagai regulator atas kegiatan Perbankan, Investasi

non-Bank, Asuransi, Real Estate maupun Audit. Pada Tahun 2000 lembaga ini

diberikan kewenangan untuk mensupervisi Oslo Stock Exchange. Di Swedia,

lembaga yang serupa dibentuk pada Tahun 1991 dan diberi nama

Finansipektionen, begitu pula dengan Korea yang memiliki Financial Supervisory

Services (FSS). Briault mengemukakan bahwa manfaat dari pembentukan Unified

Regulator, antara lain :

1. Harmonisasi, konsolidasi dan rasionalisasi prinsip-prinsip, aturan-aturan

dan pedoman yang dikeluarkan oleh berbagai regulator atau tercantum

dalam legislasi yang sudah berlaku, dan pada saat yang sama tetap

memperhatikan bahwa apa yang tepat bagi satu jenis usaha, pasar atau

pelanggan belum tentu tepat untuk yang lain.

2. Proses tunggal untuk berbagai urusan seperti perizinan, dengan standar

dan database yang sama.

3. Pendekatan yang lebih konsisten dan koheren atau supervisi berbasis

resiko dalam industri jasa keuangan, yang memungkinkan sumber daya

dan berbagai beban yang diberikan kepada semua perusahaan dalam

Regulated Industry untuk dialokasikan secara lebih efektif dan efisien

berdasarkan resiko-resiko yang dapat diderita oleh konsumen jasa

keuangan.

4. Pendekatan yang lebih konsisten dan koheren dalam penegakan dan

disiplin namun pada saat yang sama tetap memperhatikan kemungkinan

atau kebutuhan atas diferensiasi.


5. Selain regulator tunggal juga adanya skema tunggal dalam penanganan

komplain dan kompensasi konsumen/nasabah.41

Pendirian Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya sudah direncanakan sejak

Tahun 1999, dimana Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia telah memerintahkan pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan

(LPJK) yang berfungsi mengawasi seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

di Indonesia. Sebagai tindak lanjut Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999

tersebut, didirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Undang-Undang No.21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang

tersebut, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan

dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor

Jasa Keuangan di Indonesia .

Otoritas Jasa Keuangan juga akan berfungsi sebagai pengawas industri

Perbankan. Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa

fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor

Jasa Keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Secara teoritis, terdapat dua aliran (school of thought) dalam hal ini

pengawasan sektor jasa keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan

bahwa pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam

sektor jasa keuangan sebaiknya dilakukan oleh institusi tunggal. Di pihak lain ada

aliran yang berpendapat pengawasan sektor jasa keuangan lebih tepat apabila

dilakukan oleh beberapa institusi.

41

Bismar Nasution, “Sosialisasi Kepada Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Peralihan Fungsi

Pengawasan Industri Keuangan”, 29 November 2013, Hal 1-3.


Pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan

kegiatan di dalam sektor keuangan jasa keuangan, telah lebih dahulu diterapkan

oleh Skandinavia sekitar tahun 1980an. Selanjutnya, Inggris menerapkan sistem

pengawasan yang terintegrasi tersebut tahun 1998 dengan mendirikan United

Kingdom Financial Supervisory Authority, begitu juga Jepang tahun 1998

membuat Financial Supervisory Authority (FSA) yang juga melakukan

pengintegrasian fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sementara itu,

Australia membentuk Australian Prudential Regulation Authority (APRA) yang

fungsinya sama dengan FSA.

Berbeda dengan Amerika Serikat, dimana pengawasan terhadap sektor

jasa pengawasan terhadap sektor jasa tetap dilakukan oleh beberapa institusi. SEC

misalnya mengawasi perusahaan sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi

oleh bank sentral (the Fed), FDIC, dan OCC.

Sementara itu, Indonesia pada awalnya menerapkan sistim pengawasan

terhadap sektor jasa keuangan dilakukan oleh beberapa institusi, berubah menjadi

sistim pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam

sektor jasa keuangan oleh satu institusi setelah lahirnya “Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan” (“UUOJK”) yang berlaku

tanggal 22 November 2011. Dengan itu pengawasan keseluruhan sektor jasa

keuangan di Indonesia dilakukan oleh isntitusi tunggal, yaitu “Otoritas Jasa

Keuangan” (“OJK”)42

42

Bismar Nasution, Strutur Regulasi Independensi Otoritas Jasa Keuangan.Disampaikan

pada Focus Group Discussion “Konstitusionalitas Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan” ,

dilaksanakan Mahkamah Konstitusional RI, Jakarta, tanggal 21 Oktober 2014.


Oleh karena itu,perlu pengintegrasian pengawasan OJK secara maksimal,

agar tujuan pengawasan itu tercapai. Pengawasan lembaga jasa keuangan pada

prinsipnya terbagi atas dua jenis,yaitu pengawaasan dalam rangka mendorong

lembaga-lembaga itu untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga

kestabilan moneter (macro-economic supervision), dan pengawasan yang

mendorong agar lembaga jasa keuangan secara individual tetap sehat serta mampu

memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (prudential supervision).

Dalam konteks bank misalnya, sasaran yang ingin dicapai oleh macro economics

supervision adalah bAgaiman mengerahkan dan mendorong bank serta sekaligus

mengawasinya, agar dapat ikut berperan dalam berbagai program pencapaian

sasaran ekonomi makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum uadalah

mengupayakan ntuk mendorong pertumbuhan ekonomi,kemantapan neraca

pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter maupun upaya

pemerataan pendapatan dan kesempatann berusaha.Tujuan dari prudential

supervision adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan

aman,serta keseluruhan industry perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara

kepercayaan masyarakat. Ini berarti bahwa setiap bank dari sejak awal harus harus

dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang timbul.dengan demikian, bank

perlu dipagari dengan berbagai peraturan yang membatasi atau sekurang-

kurangnya mengingatkan mengenai perlunya penanganan risiko secara seksama,

dan bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang

mengandung risiko tinggi.

Teori pengawasan bank mengajarkan bahwa sistem pengawasan bank

yang ideal dari sudut kepentingan semata-mata untuk mewujudkan dan menjaga


sistim perbankan yang sehat, akan tercapai apabila ototritas pengawas bank dapat

dengan mudah melakukan pengawasannya secara efektif serta semua bank yang

diawasi dalam kondisi terkendali sepenuhnya. Hal ini dimungkinkan apabila bank

yang diawasi jumlahnya sedikit atau diupayakan menjadi sangat minimal, dan

semua kegiatan bank sampai pada hal yang paling teknis diatur melalui

seperangkat aturan yang ketat dan pembatasan ruang gerak usaha bank melalui

berbagai aturan yang bersifat larangan.

Dalam Ketentuan Peralihan UU OJK, tepatnya Pasal 55 ditentukan bahwa:

1) Sejak tanggal 31 Desemmber 2012, fumgsi, tugas, dan wewenang

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar

Modal,Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga

Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan

dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari

Bank Indonesia ke OJK.

Dengan demikian untuk menjawab pertanyaan kapan waktu yang tepat

memulai beroperasinya OJK dapat dilihat dari ketentuan Pasal 55 tersebut.Apabila

sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan

pengawasan kegiatan jasaa keuangan selain sektor perbankan beralih kepada OJK,

maka untuk sektor sektor perbankan baru beralih kepada OJK sejak tanggal 31

Desember 2013. Hal itu dapat diterima karena alasan, data menunjukkan bahwa

industry keuangan kita 90% lebih di antaranya dikuasai oleh industry perbankan.

Belum terjadi konvergensi yang dalam di antara industri keuanga tersebut.


Kalaupun ada produk hybrid dalam jasa keuangan sifatnya masih sederhana dan

volumenya belum besar sehingga belum dapat dikatakan sebagai masalah krusial

yang dapat menimbulkan masalah sistemik. Produk hybrid adalah produk yang

merupakan perpaduin antara produk perbankan, asuransi atau pasar modal murni

sehingga dalam hali ini bank hanya berfungsi sebagai penjual (agent) dan

mendapatkan komisi (fee) dari jasanya tersebut. Ambil contoh produk hybrid

yang baru dikenal di Indonesia yaitu bancassurance yang memeiliki dua

pengertian yaitu: Pertama, a bank that can offer banking,insurance lending and

investment product to customer. Kedua, a French term referring to the selling of

insurance through a bank’s established distribution channel. Di negara-negara

Eropa yang menganut universal banking system produk ini sudah lama

berkembang dan dilakukan sesuai dengan pengertian bancassurance yang

pertama. Di Indonesia produk ini masih murnio produk perusahaan asuransi yang

ditawarkan atau dijual melalui jalur distribusi (distribution channel) perbankan

sehingga lebih tepat dengan pengertian bancassurance yang kedua. Hal ini sesuai

dengan undang-undang perbankan yang melarang bank melakukan kegiatan

asuransi. Larangan ini sesuai pula dengan sistem perbankan yang dianut oleh

Indonesia, yaitu commercial banking system. Keuntungfan bank menjual produk

hybrid tersebut adalah selain menerima komisi juga sekaligus dapat memperbesar

customer base dan menjaga loyalitas nasabah.43

43

The Economist, 30 Agustus 2003.


BAB III

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK DALAM OTORITAS

JASA KEUANGAN (OJK) UNTUK MENJALANKAN TUGASNYA

SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS JASA KEUANGAN

A. Pengertian Prinsip Tata Kelola yang Baik

Salah satu yang mengakibatkan runtuhnya perekonomian Indonesia

disebabkan oleh karena tidak adanya Good Corporate Governance di

dalampengelolaan perusahaaan. Kajian Booz-Allen dan Hamilton pada tahun

1998 menunjukkan bahwa indeks good corporate governance Indonesia

dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Singapura dan Jepang adalah yang

paling rendah

Selanjutnya kajian yang dibuat oleh Bank Dunia menunjukkan lemahnya

penerapan corporate governance merupakan factor yangmenentukan parahnya

krisis di Asia.44

Pada tahun 1980 an mulai terlihat sisi buruk dari manajemen professional,

khususnya di Amerika Serikat. Dengan model manajemen one tieer system,

dimana lembaga komisaris menjadi satu dengan lembaga direksi. Meskipun

terdapat direksi independent namun tetap saja kontrol tidak bisa efektif. Para

eksekutif korporat kemudian menjadi pemilik modal baru, dimana mereka

menjalankan organisasi sesuka hati, mengambil keuntungan terbesar untuk

mereka sendiri melalui mekanisme gaji, tunjangan, bonus, hak atas saham dan

deviden dan sebagainya. Berbeda dengan model Eropa yang masih banyak

44

Bismar nasution, Pencegahan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan

Penyalahgunaan Kredit, Disampaikan pada “Seminar Hukum Perkreditan,” PT. Bank Rakyat Indonesia,

Medan, tanggal 12-13 Maret 2002.

39


menggunakan pola two tieer system, dimana terdapat pemisahan yang tegas antara

lembaga kekomisarisan dan lembaga kedireksian. Seperti halnya dalam politik,

masalahnya adalah siapa yang mengawasi pengawas. Para manajemen

professional bukan saja pengelola yang diberi kepercayaan pemiliknya untuk

menjadikan korporat menjadi sehat dan menguntungkan, namun mereka adalah

pengawas dari korporat.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa perkataaan governance pada

mulanya digunakan dalam dunia usaha dan konsep governance ini mempunyai

arti yang penting dalam keberhasilan usaha, sehingga konsep Good Governance

menjadi populer, dan lembaga-lembaga dunia seperti PBB, Bank Dunia dan IMF

meletakkan Good Governance sebagai kriteria Negara-Negara yang baik dan

berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk

memperoleh bantuan optimal dan Good Governance dianggap sebagai istilah

standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan.

Bintoro Tjokroamidjojo memandang Good Governance sebagai suatu

bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai adminstrasi

pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi Agent

of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam Negara

berkembang. Agent of change karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi

planned change (perubahan yang berencana), maka disebut juga Agent of

Development. Agent of Development diartikan sebagai pendorong proses

pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui


kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, dan peran

perencanaan dalam anggaran. 45

Grup Penasehat Bisnis Sektor Organitation for Economic Coperation and

Developmenr (OECD) menetapkan empat prinsip good corporarte governance,

yaitu prinsip keadilan (fairness), keterbukaan (transparency), tanggungjawab

(accountability) dan pertanggungjawaban (responsibility).46

Seperti prinsip

transparansi yang dapat pula berfungsi sebagai tindakan pencegahan. Karena

berfungsi menutup celah antara bisnis dan politik.47

Berkaitan dengan good governance, Holly J. Gregory Dan Marsha E.

Simms saat membicarakan pengelolaan perusahaan (corporate governance),

menyinggung “apa dan mengapa pengelolaan perusahaan penting”. Gregory dan

Simss membuat pernyataan dengan mengutip pendapat James D. Wolfensohn

yang mengatakan, bahwa dalam dunia ekonomi saat ini, pengelolaan perusahaan

tersebut, sebagaimana pemerintah negara.” Selanjutnya istilah good corporate

governance dapt juga mencakup segala aturan hukum yang ditujukan untuku

memungkinkan suatu perusahaan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan

pemegang saham dan publik.48

Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP

,

disebutkan : Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik

dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata

pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga

dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan

45

http://khafidsociality.blogspot.com/2011/07/penerepan-prinsip-prinsip-good.html, Tanggal 23

Juni 2017, pukul 23.00 WIB 46

Bismar nasution, Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Penyalahgunaan

Kredit, Loc.Cit 47

Bismar Nasution,, Prinsip Transparansi Mutlak Dalam Good Governanace, Harian Jurnal

Indonesia 6 Maret 2007, Hlm 4 48

Bismar Nasution, Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Penyalahgunaan

Kredit, Loc.Cit


http://khafidsociality.blogspot.com/2011/07/penerepan-prinsip-prinsip-good.html

mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani

perbedaan-perbedaan diantara mereka. Jelas bahwa good governance adalah

masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat.49

Dari berbagai pengertian tentang Good Governance dapat disimpulkan

bahwa suatu konsep tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan

penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi

pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggung jawab secara efektif

melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang absah dan yang merujuk pada

kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata laksana pelaksanaan

kebijakan.

B. Pengaturan Prinsip Tata Kelola yang Baik dalam Hukum Positif di

Indonesia

Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 mengamanatkan usaha untuk

memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat adalah amanat konstitusional bagi

seluruh komponen bangsa. Untuk melaksanakan amanat tersebut, diperlukan

peningkatan penguasaan kekuatan ekonomi nasional, baik melalui regulasi sektoral

maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit – unit usaha tertentu dengan

maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi kemakmuran

rakyat.50

Berdasarkan amanat pasal yang disebutkan diatas dan sejalan dengan tuntutan

reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara adalah perlunya mewujudkan

administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan

49

Dikutip dari artikel “Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan

Manusia Berkelanjutan”, dalam Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata

Pemerintahan di Indonesia (Partnership for governance Reform in Indonesia). 2000 50

Lihat dalam penjelasan UU No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara


pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,

maka menuntut penggunaan konsep Good Governance sebagai kepemerintahan yang

baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ide dasarnya sebagaimana

disebutkan Tangkilisan adalah bahwa Negara merupakan institusi yang legal formal

dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai

regulator maupun sebagai Agent of Change.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa Good Governance awalnya digunakan

dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah

konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan

manajemen professionalnya, maka ditetapkan Good Corporate Governance.

Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam Governance Corporate adalah:

transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibilitas, dan responsivitas.51

Prinsip-prinsip Good Governance diatas cenderung kepada dunia usaha,

sedangkan bagi suatu organisasi publik bahkan dalam skala Negara prinsip-

prinsip tersebut lebih luas menurut UNDP melalui LAN yang dikutip

Tangkilisan52

menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara

Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan

pokok karakteristik Good Governance, yaitu:

1. Partisipasi (Participation)

Dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau

keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan

tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat

51

Nugroho. T. Rianto. 2004. Kebijakan Publik, Formulas, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta:

Gramedia. Hal. 216 52

Tangkilisan, Hessel Nogi S.Manajemen publik Jakarta Grasindo. Hal. 11


pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu,

partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam

suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di

luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Setiap warga Negara mempunyai suara

dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi institusi

legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas

dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif.

2. Penerapan Hukum (Fairness).

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama

hukum untuk hak azasi manusia.Sebagai stakeholder dalam penerapan hukum,

masyarakat selalu dituntut partisipasi aktifnya dalam menghidupkan cahaya

hukum, agar hukum tetap memberikan pencerahan dalam realita kehidupan

masyarakat dan memberikan arah bagi perjalanan peradaban bangsa. Masyarakat

yang sehat dituntut untuk selalu menyediakan bahan bakar keadilan yaitu

kejujuran dan keberanian agar perjalanan masyarakat dan negara tidak

menyimpang dari tujuan bersama. Dalam pemahaman terhadap good governance

maka aparat hukum tidak mungkin bekerja sendiri di dalam penegakan hukum

tersebut, peran serta masyarakat mutlak diperlukan atau kita harus memilih

tenggelam dalam keterpurukan akibat pesatnya arus globalisasi.

3. Transparansi (Transparency)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan

kegiatan lainnya, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan


pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai.53

Transparansi merupakan upaya

menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui

penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi

yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus

informasi Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik

antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi

dibangun atas dasar kebebasan arus informasi Transparansi merupakan upaya




informasi Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik

antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi

dibangun atas dasar kebebasan arus informasi Transparansi merupakan upaya




informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

53

Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002. Hal:18


4. Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas adalah daya tanggap birokrasi pemerintah untuk mengenali

kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas pelayanan, dan mengembangkan

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat sehingga tidak terdapat keluhan dari masyarakat pengguna jasa.

Responsivitas juga menunjuk pada keselarasan antar program dan kegiatan

pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.54

Lembaga-lembaga dan

proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

5. Orientasi (Consensus Oreintation)

Setiap karyawan yang tergabung dalam suatu organisasi memiliki orientasi kerja

masing-masing dan kemungkinan besar karyawan satu dengan lainnya

mempunyai orientasi kerja yang berbeda pula, dan apabila orientasi yang

dipersepsikannya ini dapat tercapai maka karyawan akan merasakan kepuasan

kerja dan bekerja dengan maksimal. Good Governance menjadi perantara

kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan

yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6. Keadilan (Equity)

Keadilan adalah pengakuan dan pelakuan yang seimbang antara hak-hak dan

kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntuk hak dan menjalankan

kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang

memperoleh apa yang menjadi hak nya dan setiap orang memperoleh bagian yang

sama dari kekayaan bersama. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun

54

Tangkilisan, Hessel Nogi S. Ibid. Hal. 117


perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ataupun menjaga

kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan.

7. Efektivitas (Effectivness)

Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab

mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak.55

Dalam artian

setiap organisasi dan lembaga-lembaga harus memberikan pelayanan yang

dibutuhkan masyarakat luas dengan menggunakan sumber daya yang ada

semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan berdasarkan visi dan misi yang

sudah diterapkan.

8. Akuntabilitas (Acoountability)

Akuntabilitas menurut Lawton dan Rose

dapat dikatakan sebagai sebuah proses

dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan

aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk

melaksanakan pekerjaan mereka.56

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai

kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan

untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya

untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Para

pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (civil

society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.

Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat,

apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9. Strategi visi (Strategic vision)

55

Soewarno Handayaningrat. 1985. Sistem Birokrasi Pemerintah. Hal. 16 56

http://wwwbutonutara.blogspot.com/2012/01/pengertian-akuntabilitas.html


Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang

tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia,

bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam

hal pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan kontrol dan

pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan

penggunaan cara sungguh-sugguh mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders.

Penerapan Good Governance kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat

memastikan mandat, wewenanang, hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan

sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah ke-sembilan dari Good

Governance adalah membangun the professional government, bukan dalam arti

pemerintah yang dikelola para teknokrat, namun oleh siapa saja yang mempunyai

kualifikasi professional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan

yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam

melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.

Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai

kualifikasi professional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi

publik sehingga dalam penyelenggaraan good governance didasarkan pada kinerja

organisasi publik, yakni responsivitas (Responsiveness), responsibilitas

(Responsibility), dan akuntabilitas (Accountability).57

5 prinsip good governance

sebagai indikator dari prinsip-prinsip good governance, yaitu:

57

Mulyawan, Budi. 2009.Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi

(Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang). Medan: FISIP-USU. Hal: 12


1. Akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan

organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh

rakyat, maka dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan

kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisai publik dinilai baik

apabila sepenuhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan

pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil

rakyat. Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi

pejabat politik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar

kebijakan dan kegiatan organisasi publik atau pemerintah seperti

pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal

juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu

kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau

kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang

berkembang di dalam masyarakat.

2. Transparansi dapat diartikan sebagai sikap membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak

diskriminatif. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

58Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan

58

Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Ibid.


lembaga yang memberikan informasi maupun informasi-informasi yang

mempengaruhi hak privasi individu. Keterbukaan turut membawa

konsekuensi adanya pengawasan dan penilaian yang berlebih-lebihan dari

masyarakat dan bahkan oleh media massa untuk memastikan alokasi dan

peruntukan sebuah kebijakan secara tepat, efisien, serta sesuai dengan

kerangka anggaran yang ditentukan. Kewajiban akan keterbukaan harus

diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas

dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang bisa mereka

berikan pada siapa informasi tersebut diberikan59

3. Tujuan penegakan hukum antara lain adalah untuk menjamin adanya kepastian

hukum yang juga merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan negara.

Setiap tidakan aparat hukum baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, maupun upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi harus selalu

berpegang kepada aturan hukum (rule of law)

yang juga merupakan ciri dari good governance. Penegakan hukum tidak

hanya dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap pelanggar

hukum; penegakan hukum juga dimaksudkan agar pelaksanaannya harus

selalu berpedoman kepada tata cara atau prosedur yang telah digariskan

oleh undang-undang dengan memperhatikan budaya hukum yang hidup di

masyarakat terutama harus mampu menangkap rasa keadilan yang hidup

di masyarakat60

59

http://paulusmtangke.wordpress.com/transparansi-mewujudkan-good-governance/. 60

Noor, Azamul Fadhly.2007. Good Governance dan Penegakan Hukum.

http://azamul.wordpress.com/2007/06/13/good-governance-dan-penegakan-hukum/. Diakses pada tanggal 24

juni 2017 pukul 02:32


Dalam pemahaman terhadap good governance, maka aparat hukum tidak

mungkin bekerja sendiri di dalam penegakan hukum tersebut, peran serta

masyarakat mutlak diperlukan atau kita harus memilih tenggelam dalam

keterpurukan akibat pesatnya arus globalisasi.

4. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan

dan aspirasi masyarakat.61

Berdasarkan pernyataan Tangkilisan tersebut maka disebutkan bahwa

responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan

yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan

masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka

kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas dimasukkan sebagai

salah satu indikator Good Governance karena responsivitas secara langsung

menggambarkan kemampuan suatu organisasi publik dalam menjalankan misi dan

tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan

antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan

kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

Organisasi yang memiliki tingkat responsivitas yang rendah dengan sendirinya

juga akan memiliki kinerja yang rendah.

61

Tangkilisan, Hessel Nogi S. Ibid. Hal. 117


5. Keadilan adalah pengakuan dan pelakuan yang seimbang antara hak-hak

dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntuk hak dan

menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan

bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi hak nya dan setiap orang

memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Semua warga

Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk

meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di

dalam pemerintahan.

C. Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Untuk Menjalankan Tugasnya Sebagai Lembaga Pengawas Keuangan

Pada dasarnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa (OJK) Keuangan memuat

ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang

memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.62

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di

dalam sektor jasa keuangan terselengara secara teratur, adil, transparan, dan

akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan

masyarakat. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan

sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing

nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain,

meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di

sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

62

HERMANSYAH, Op.Cit. Hlm


Lebih dari itu, OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata

kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

transparansi, dan kewajaran (fairness).Secara kelembagaan, OJK berada di luar

pemerintah,yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan

pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan

pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sktor jasa

keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan yang kuat engan

ototritas lain, dalam hal ini otoyitas fiskal dan moneter.oleh sebab itu, lembaga ini

juga melibatkan keterwakilan unsure-unsur dari kedua otoritas tersebut secara ex-

officio. Keberadaan ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja

sama, dan harmonisasi kebijakan dibidang fiskal, moneter, dan sektor jasa

keuangan.Ini diperlukan untuk memastikan terpeliharanya kepentingan nasional

dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan

koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara

stabilitas sistem keuangan

Unrtuk m.ewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan

yang baik, OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaran urusan

pemerintah yang berintekrasi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan

pemerintahan lain dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia

yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun

1945.

Berkaitan dengan uraian, di atas Hamud M.Beelfas mengemukakan,

bahwa alasan didirikannya OJK disebabkan pengawasan atas industri jasa


keuanagan dengan struktur seperti sekarang dianggap sudah tidak memadai.63

Dengan adanya OJK , pengawasan atas semua industri jasa keuangan akan

disatukan ke dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana

pensiun, dan lembaga keuangan nonbank. Undang-Undang hanya mengecualikan

industri perdagangan berjangka saja dari pengawasan OJK. Selain itu, latar

belakang didirkannya OJK ini juga karena makin rumitnya produk keuangan serta

pemasaran atas produk ini dilakukan lintas industri seperti produk pasar modal

(seperti reksadana) ditawarkan juga oleh bank atau produk asuransi juga

ditawarkan bank (bancassurance).

Beranjak dari urain di atas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya

pembentukan Undang-Undang OJK itu secara garis besar didasarkan pada tiga

landasan, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis. Hal

ini sejalan dengan urain Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini dijelaskan secara singkat mengenai ketiga landaasan yang dimaksud,

yaitu :

A. Landasan yuridis

Secara yuridis pembentukan Undang-Undang OJK dilandasi oleh Undang-

Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Hal ini secara tegas

diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No.3 Tahun 2004

tentang Bank Indonesia tang mengamanatkan pembentukan lembaga

pengawas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana

pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-

badan lain yang menyelenggarakan pengelollan dana masyarakat.

63

Lihat wawancara Hamud M. Balfas dengan medianotaris.com yang dimuat dalam

http://www.medianotaris.com/ototritas_jasa_keuangan_hatihati_investasi_bodong_berita155.html.

dikutip pada tanggal 3 Juni 2017


http://www.medianotaris.com/ototritas_jasa_keuangan_hatihati_investasi_bodong_berita155.html

Selengkapnya bunyi ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun

2004 tentang Bank Indonesia adalah:

a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan

sektor jasa keuangan yang indepependen, dan dibentuk dengan undang-

undang.

b. Pembentukan lembaga penggawasan sebagaimana dimaksud ayat 1

akan dilaksanakan padaselambat-lambatnya 31 Desember 2002.

Dengan demikian, pada hakikatnya ketentuan Pasal 34 dimaksud

memberikan ototritas pengatur dan pengawasan kepada lembaga

pengawasan sektor jasa keuangan dimaksud terhadap industri perbankan,

pasar modal, (sekuritas), dan industri keuangan nonn bank (asuransi, dana

pensiun, sekuritaas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta

badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelollan dana masyarakat).

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini disebut Otoritas Jasa

Keuangan atau OJK.

B. Landasan sosiologis.

Secara singkat landasan sosiologis ini dapat dijelaskan bahwa peran

pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus diarahkan

untuk menciptakan efisien, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen,

serta memelihara mekanisme pasar yang sehat.Untuk itu, prinsip kesetaraan

(level playing field), pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada

prinsip-prinsip keadilaqn dan transparansi harus diterapkan sedemikian

rupa untuk menciptakan suatu aktifitas dan transaksi ekonomi yang teratur,

efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan


masyarakat.OJK harus menempatkan dirinya secara proporsional dan

mengayomi berbagai kepentingan dari pelaku industri dan pemangku

kepentingan lainnya. Apabila seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)

industri keuangan dapat menata prilakunya sendiri, OJK dpat menjadi

fasilitator terhadap pasar. Fungsi surveillance dari OJK melalui sistem

pengaturan dan pengawasan menjadi penting.

C. Landasan filosofis

Mengenai landasan filosofis ini dapat dikemukakan bahwa OJK dibentuk

dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa

keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,

serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelnjutan

dan stabil. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-

prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi , akuntabilitas,

pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

Akhirnya setelah melalui proseslegislasi oleh DPR dan pemerintah sejak

tahun 2010, pada tanggal 22 November 2011 disetujui dan disahkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimuat

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, dan

tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Asas-Asas Otoritas Jasa keuangan

Dalam Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangandikatakan

bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK harus berlandaskan

kepada asas-asas sebagai berikut:


1.Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.

2.Asas Kepentingan Umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahtareraan

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

3.Asas Keterbukaan, yakni asas ysng membukakan diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memerhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara,

termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.

4.Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam

pelaksanaa tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada

kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral

dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan

OJK.

6.Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik.

Adapun dalam penjelasan umum UU OJK dikemukakan bahwa OJK dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:


1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan

pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewnang OJK, dengan tetap sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenglenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi

kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan

umum.

4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang penyelengaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap

memerhatikkan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta

rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

5. Asas profesionalitaas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap

berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

6. Asas integritas,yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral

dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelengaraan

Otoritaas Jasa Keuangan.


7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa asas-asas OJK yang dimuat

dalam penjelasan Umum Undang-Undang OJK pada prinsipnya berdasarkan dan

mengacu pada asas –asas OJK dalam “Naskah Akademik Pembentukan OJK”.

Hanya saja dalam penjelasan umum ditambahkan satu asas baru yaitu asas

independensi.64

64

Hermansyah, S.H., M.Hum, Op.Cit Hal 216-224


BAB IV

PENGAWASAN OJK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

KEJAHATAN PERBANKAN

A. Pencegahan Dan pemberantasan Kejahatan Rahasia Bank

Sistem keuangan terdiri dari dua kata, yaitu “sistem” dan

“keuangan”.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat

unsur yang secara terstruktur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas,

sedangkan keuangan diartikan sebagai seluk-beluk uang atau urusan uang. Dalam

pengertian yang lain, keuangan diartikan sebagai pengetahuan teori dan praktik

mengenai keuangan keuangan yang mencakup uang , kredit, perbankan, trust, dan

sebagainya.Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat merumuskan bahwa pada

dasarnya sistem keuangan adalah suatu sistem yang dibentuk oleh lembaga-

lembaga yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk-beluk di

bidang keuangan.

Menurut Dr. Insukindro, M.A., dalam bukunya, Ekonomi Uang dan Bank,

sistem keuangan (financial system) pada umumnya merupakan suatu kesatuan

sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan

utramanya di bidang keuangan adalah menarik menarik dana dari dan

mentalurkan dana kepada masyarakat. Keberadaan sistem keuangan ini

diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan

(financial intermedation) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani

60


merekaq yang kelebiihan dana dan kekurangan dana, serta memperlancar

transaksi ekonomi.65

Kata perbankan dalam bahasa inggris disebut banking. Dalam Black’s

Law Dictionary dirumuskan bahwa banking adalah:

“The business of banking,as defined by law and customs, consist in the

issue of notes payable on demand intended to circulate as money,when the

banks are banks issue, in receving deposits payable on demand, in

discounting commercial paper, making loans of money on collateral

security, buying, and selling exchange, negotiating loans, and dealing in

negotiable securities issued by the government, state and national, and

municipal and other corporation”.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat

dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang

bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses

melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia tentu segala

sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998.

65

Ibid, Hlm 1-2


Pembahasan mengenai sistem perbankan di Indonesia ini mencakup

permasalahan: (1)asas, fungsi, dan tujuan perbankan; (2) jenis dan usaha bank, (3)

perizinan, pemilikan, dan bentuk hukum bank; dan (4) persyratan dan prosedur

pendirian bank.

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomorkan yang mengemukakan bahwa, 10

Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

hatian.” Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi

adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945.

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatisn sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan di atas tidak ada penjelasannya secara

resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat

di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan

usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara

cermat, teliti, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan

usahanya haruus selalu mematuhiseluruh peraturan perundang-undangan yang

berlaku secara konsisten dengan didasari iktikad baik Kepercayaan masyarakat

merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam

arti tanpa adanya keprcayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu

menjalankan kegiatan usahanya.


Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dlam ketentuan pasal 3 UU

Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah

suatu penghimpun dan penyalur dana masyarakat.” Dari ketentuan ini tercermin

fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus

of funds) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds).

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang stratewgis dan tidak

semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang

nonekonomis sperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup

antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.Secara lengkap mengenal hal ini

diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan

nasioal dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi,

dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa bank umum (commercial banks)

itu terdiri dari bank devisa nasional baik pemerintah maupun swasta, bank

nondevisa swasta nasional dan bank asing campuran. Kegiatan utama bank umum,

kecuali bank umum nondevisa, adalah menghimpun dana masyarakat dalam

bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, memberi kredit untuk tujuan modal

kerja maupun investasi, serta melakukan transaksi perdagangan luar negeri.

Mengenai jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua

jenis,yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.


Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan/atau7 berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun yang dimaksud dengaqn

bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembyaran.

Selain itu,bank umum dapat megkhususkan diri untuk melasanakan

kegiatan tertentu atau memeberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan

tertentu. Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan

kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayayan jangka

panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha

ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan

pengembangan pembangunan perumahan.66

Industri perbankan memiliki peran yang begitu besar dan dominan dalam

sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia , industri perbankan menguasia sekitar

93% dari total asset industri keuangan,dan selebihnya dikuasai oleh industri non-

bank, seperti asuransi dan perusahaan pembiayaan (multi finance).Besarnya peran

industri perbankan ini dipacu oleh lahirnya keputusan Menteri Keuangan No.

1062/KMK.00/1988, tanggal 27 Oktober 1988 tentang Pembukaan Kantor Bank

Pemerintah, Bank Koperasi yang telah mendororng peningkatan jumlah dan kantor

bank dengan pesat.Jumlah Bankl Umum pada Oktober 1988 sebanyak 124 buah,

termasuk 13 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Periode 1988-1997

jumlahnya meningkat menjadi 240 Bank. Setelah terjadinya krisis ekonomi dan

66

Ibid, Hal 18-21


perbankan di Indonesia pada bulan Juli 1997, jumlah bank umum terus menururn

dengan adanya pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha dan merjer antar

bank, sehingga jumlahnya per 2 Juli 2002 tinggal 145 bank. Krisis perbankan yang

terparah dalam sejarah perbankan Indonesia ini telah mengakibatkan lebih dari

seratus ribu banker dan karyawan kehilangan pekerjaan.

Krisis yang dialami Indonesia bermula suatu gejolak pada pasar valuta

asing yang ditandai terdepresiasinya mata uang rupiah secara drastis akbat

contagion-effect kepanikan keuangan regional, setelah mata uang Thailand (Bath)

mengalami depresiasidrastis pada awal Juli 1997.Menghadapi gejolak tersebut

perekonomian nasional yang mengidap berbagai kelemahan struktural pada sektor

perbankan dan sektor riil, tidak mampu bertahan dan terbawa arus sehingga

mengalami kerusakan berat. Proses melemahnya nilai tukar secara drastic

kemudian beruabah cepat menjadi krisis keuangan, dan dalam waktu singkat

diikuti dengan memburuknya keadaan sektor riil dan akhirnya perekonomian

nasional mengalami krisis.

Salah satu penyebab utama terjadinya krisis perbankan adalah karena

sangat kurangnya penereapan good corporate governance yang bukan saja pada

industri perbankan, tetapu juga pada sektor swasta lainnya dan sektor

pemerintahan, termasuk Bank Indonesia . Dalam pada itu, industri perbankan

kurang transparan, sehingga kurang memungkinkan adanya kontrol langsung dari

masyarakat.

Oleh sebab itu, untuk melakukakn program restrukturisasi perbankan

sekarang ini setidak-tidaknya terdapat dua hal yang harus dilakukan . Pertama,


penyelesaian asset bermaslah, dan Kedua, mengupayakan terciptanya good

corporate governance. Dengan demikian, tanpa mengubah ketentuan rahasia bank

akan sangat sulit untuk menyelesaikan asset bermasalah dan menciptakan good

corporate governance.

Untuk mengantisipasi kemungkinan berulangnya krisis semacam

itu,organisasi seperti G7 , the Bastle Committee, The World Bank dan International

Monetary Fund, Otoritas Pengawas Bank di Amerika Serikat seperti Office of the

Controller of the Currency (OCC) dan Federal Deposit Insurance Corporation

perbankan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (disclosure).

Dalam hal ini, salah satu cara untuk meningkatkan keterbukaan adalah dengan

melakukan perubahan pada ketentuan rahasia bank dalam arti luas.67

Ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan, pihak bank

wajib memberikan perlindungan dengan cara menjaga kerahasiaan nasabah

penyimpan dan simpanannya. Karena pada bank yang memerlukan kepercayaan

masyarakat yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya

di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau

memanfaaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan, misalnya dalam

bentuk Undang-Undang atau perjanjian ,bahwa pengetahuan bank mengenai

nasabah dan simpanannya tidak disalahgunakan oleh pihak bank. Dalam ruang

lingkup ini, rahasia bank mengandung “pengertian yang relative sempit” dan dapat

dikategorikan sebagai private goods karena simpanan setiap individu pada bank

memiliki sifat eksklusif untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, setidak-tidaknya ada

lima yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang

67

YUNUS HUSEIN Op,Cit Hlm 1-3


nasabah dan simpanannya, yaitu: (1) personal privacy; (2) hak yang timbul dari

hubungan perikatan anatar bank dan nasabah; (3) peraturan perundang-undangan

yang berlaku; (4) kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan; dan (5)

karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu “lembaga kepercayaan” yang harus

memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Namun

demikian, berdasarkan Pasal 41-44A Undang-Undang No.7 Tahun 1992

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, rahasia

bank dapat dibuka untuk kepentingan umum, antara lain, dala hal sengketa anatar

bank dan nasabahnya di pengadilan perdata. Di lain pihak industri perbankan

sebagai lembaga kepercayaan memerlukan ketentuan rahasia bank, Karena adanya

ketentuan rahasia bank ini menyebabkan nasbah percaya dan mau menyimpan

uangnya di bank. Dengan demikian ketentuan rahasia bank ini dapat dikatakan

sebagai publik goods bagi seluruh industri perbankan.

Boleh dikatakan bahwa Bank berfungsi sebagai “jantung” dari pasar uang

dalam menunjang perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, keberadaan asset

bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga karena

kepercayaan masyarakat dibutuhkan bank untuk: (1) meningkatkan efisiensi bank

dan fungsi intermediasi; (2) mencegah terjadinya bank runs and panics. Selain itu,

kepercayaan masyarakat sangat diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai

yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus.

Dengan demikian , apabila kepercayaan masyarakat ini hilang maka rush

merupakan suatu keniscayaan.

Pentinganya kepercayaan masyarakat terhadap bank telah menciptakan

hubungan kepercayaan (fiduaciary) antara bank dengan nasabahnya. Hubungan


kepercayaan ini dapat terjadi karena bank memiliki fungsi dan peran yang unik di

tengah masyarakat, yaitu sebagai sandaran kepercayaan dan tempat yang aman

menyimpan uang. Di samping itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank

juga terlibat dengan masalah-maslah internal dan individu-individu (nasabah),

sehingga peranan bank telah melampaui hubungan tradisional anatar debitur dan

kreditur. Dengan karakteristik bank seperti itu, maka hubungan bank dengan

nasabahnya adalah hubungan kepercayaan (fiduciary) yang dipandang sebagai

salah satu pondasi usaha perbankan.68

Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan

pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian/kontrak antara bank dengan

nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara.69

Adanya ketentuan rahasia bank adalah antara lain untuk kepentingan

nasabah agar terlindung kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya. Di

samping itu, ketentuan rahasia bank itu diperuntukkan juga bagi kepentingan

bank, agar bank dapat dipercaya dsan kelangsungan hidupnya terjaga.70

Di Indonesia, pengaturan rahasia bank lebih dititikberatkan pada alasan

untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-

Undang No.7 Tahun 1992tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yang menyebutkan kerahasiaan ini

diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan

masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Perbedaan titik tolak di dalam

mengatur rahasia bank ini disebabkan karena adanya perbedaan budaya dan

68

Ibid,, hal 116-118 69

Ibid,, hal 134 70

Ibid,, hal 145


filosofi di antara berbagai negara tersebut. Negara Barat, seperti Amerika Serikat

dan Belanda mempunyai budaya yang sangat menghargai individualism, sehingga

ketentuan rahasia bank dibuat terutama untuk melindungi kepentingan nasabah,

yaitu privacy. Bahkan di Amerika Serikat yang memperoleh perlindungan dari

ketentuan rahasia bank tidaklah semua nasabah. Yang mendapat perlindungan

adalah nasabah perorangan dan partnership dengan maksimum 5 orang peserta.

Dalam beberapa kasus di pengadilan kadangkala dirahasiakan ,agara tidak

diketahui oleh umum.

Sementara itu, Indonesia mempunyai nilai-nilai budaya yang

mengutamakan kolektifitas atau kebersamaan atau kepentingan masyarakat,

sehingga dalam mengatur rahasia bank kepentingan banklah yang menjadi

pertimbangan utama. Dalam hal ini, kepentingan bank dianggap sama dengan

kepentingan umumkarena begitu pentingnya peranan bank di dalam

perekonomian suatu negara, yang dalam hal ini perbankan berfungsi sebagai

perantara keuangan (financial intermediary), sarana untuk transmisi kebijakan

moneter dan pelaku utama di dalam sistem pembayaran nasional.

Di samping itu, sebelum berlakunya Undang-Undang No.10 Tahun 1998,

menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian mengenai

“nasabah” belum jelas, apakah meliputi nasabah penyimpan dana saja, ataukah

juga meliputi nasabah peminjam dana dan nasabah pemakai jasa bank. Menurut

A.A Baramuli yang harus dilindungi seharusnya nasabah kreditur saja, yaitu

penyimpan dana saja. Sementara menurut Rasjim Wiraatmadja, baik penyimpan

dana maupun peminjam dana bank harus dilindungi dalam ketentuan rahasia

bank. Karena kalau tidak demikian, maka kepercayaan masyarakat terhadap dunia


perbankan semakin menurun. begitu juga dengan mantan nasbah bank, apakah

termasuk juga yang dilindungi kerahasiaan atau tidak, belum terdapat pengaturan

yang jelas. Perbedaan titik tolak ini membawa konsekuensi lebih lanjut pada

ketentuan yang mengatur pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank.71

Dalam hal itu terdapat pula kejahatan-kejahatan terjadi akibat adanya

rahasia bank ini, dalam hal ini harus ada pencegahan dan pemberantasan

kejahatan bank.

B. Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Usaha Bank

Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan

Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau

laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. Menghilangkan atau tidak memasukkan ata menyebabkan tidak

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan

transaksi atau rekening suatu bank;

Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau

menghilangkan adanya suikan atau pencatatan dalam pembukuan atau

dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,

laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja

71

Ibid,, hal 146-148


mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau

merusak catatan pembukuan tersebut;

Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan

paling lam 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliiar rupiah) dan paling banyak

200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 9 ayat (2) Pasal 49 UU Perbankan menyebutkan bahwa, anggota

dewan komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :72

Dapat digolongkan ke dalam dua cara. Pertama, dilakukan dengan

memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri secara melawan

hukum. Kedua, mismanagement berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim

pasti dikecualikan dari prinsip business judgement.

Kejahatan “orang dalam” sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap

kebijakan dan administasi oleh seorang atau beberapa orang dan lemahnya

pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun

eksternal (regulator). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku

menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank

yang disebabkan oleh penipuan oleh orang dalam menjadi lebih tinggi.

Dalam hal ini terjadi suatu tindak pidana di bidang perbankan yang

dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa undang-undang yang dapat dan

biasanya diterapkan yaitu Pertama. KItab undang-undang Hukum Pidana.

Ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya pasal 263 (pemalsuan), 372

7272

Dr. Zulkarnain Sitompul,, Op.Cit Hal 267


(penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan), 378 (penipuan), 362

(pencurian), dll. Pasal-pasal KUHP diterapkan biasanya apabila bank menjadi

korban dari suatu tindak pidana misalnya kasus pembobolan BNI 46 New York

oleh salah seorang mantan pegawainya dikenakan pasal 362 KUHP (pencurian).

Kedua, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah. UU ini dipergunakan

untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan

memperoleh uang pengganti atas kerugian negara.

Ketiga, UU Perbankan. Ketentuan dalam undang-undang ini biasanya

diterapkan apabila komisaris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank

(“orang dalam”) atau orang yang mengaku7 menjalankan usaha bank sendiri

sebagai pelakunya.

Sebagai perbandingan di Malaysia setiap director atau pejabat bank

dinyatakan bertanggungjawab secara pribadi apabila memberikan fasilitas kredit

melampaui batas yang ditentukan atau diluar persyratan yang telah ditetapkan

atau bertentangan dengan pedoman atau perjanjian, dihukum lima tahun penjara

atau denda 5 juta ringgit.73

Peran pengawasan internal sangat penting untuk mencegah terjadinya

kkejahatan perbankan.Salah satu alat pengawasan dilakukan oleh unit kerja

kepatuhan. Fungsi kepatuhan bank adalah fungsi independen yang

mengidentifikasi, menilai, memberikan nasehat, memonitor dan melaporkan

risiko kepatuhan bank yaitu risiko sanksi hukum, kerugian keuangan atau

73

Ibid,, Hal 270-271


kehilangan reputasi yang kemungkinan diderita bank akibat kegagalan bank

mematuhi hukum, kode etik dan standar praktik perbankan yang berlaku. Bulan

oktober 2003 lalu Basel Committee on Banking Supervision, Bank for

International Settlement (BIS) mengeluarkan consultative document

International settlement (BIS) mengeluarkan consultative document tentang

compliance function pada bank yang berisi 10 prinsip yang harus dimiliki agar

fungsi kepatuhan pada suatu bank berjalan efektif.

`Pertama, pengurus bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan

manajemen risiko kepatuhan bank. Pengurus harus menyetujui kebijakan

kepatuhan (compliane policy) bank termasuk dokumen-dokumen resmi tentang

pembentukan fungsi kepatuhan. Paling sedikit sekali setahun , pengurus harus

mengkaji ulang kkebijakan kepatuhan bank dan implementasinya untuk menilai

sejauh mana bank telah mengelola risiko kepatuhan secara afekktif. Kebijakan

kepatuhan bank tidak akan efektif apabila tidak ada komitmen yang jelas dari

pengurus untuk meningkatkan nilai-nilai kejjuran dan integritas pada perusahhan.

Patu terhadap peraturan perundang-undangan serta standard merupakan alat

penting untuk mencapai tujuan.

Kedua, manajemen senior bank bertanggungjawab menyusun kebijakan

kepatuhan dan menjamin dilakukannya observasi dan melaporkan

implementasinya ke pengurus. Manajemen senior juga bertanggungjawab

melakukan penilaian apakah (kebijakan kepatuhan) masih memadai. Harus ada

suatu kebijakan tertulis yang mengidentifikasi kan masalah utama risiko

kepatuhan yang dihadapai bank dan menjelaskan bagaimana bank bermaksud

mengendalikannya. Kebijakan tersebut harus berisikan prinsip dasar yang harus


diikuti oleh seluruh staf (termasuk manajemen senior). Untuk kejelasan dan

tarnsparansi diperlukan adanya pembedaan antara standar yang berlaku untuk

seluruh stafstaf dan standar untuk staf tertentu. Kewajiabn senior manaqjemen

adalah matuhan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjamin bahwa

kebijakan kepatuhan dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan tindakan-

tindakan perbaikan dan disiplin dijalankan apabila ada pelanggaran.

Ketiga, manajemen senior bank bertanggungjwab menyusun suatu fungsi

kepatuhan yang permanen dan efektif sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan

bank. Manajemen senior harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan

untuk menjamin bank dapat bergantung pada fungsi kepatuhan yang permanen

dan efektif.

Keempat, fungsi kepatuhan bank harus memiliki status formal dalam bank.

Hal ini dapat dilakukan dengan memuatnya dalam anggaran dasar yang

menguraikan kedudukan, kewenangan, dan independensi fungsi kepatuhan.

Kelima, funsi kepatuhan bank harus independen. Fungsi kepatuhan harus

mampu menjalankan tugas atas inisiatif sendiri di seluruh departemen yang ada

pada bank dimana terdapat risiko kepatuhan. Fungsi kepatuhan haryus bebas

melapor kepada manajemen senior dan pengurus atas setiap kecurigaan dan

kemungkinan adanya senior dan pengurus atas setiap kecurigaan dan

kemungkinan adanya pelanggaran yang ditemukan dalam investigas tanpa takut

mendapat balasan dan ketidaknyamanan dari manajemen dan staf lainnya. Fungsi

kepatuhan harus memiliki hak atas inisiatif sendiri dalam berkomunikasi dengan

staf lainnya dan memiliki akses atas setiap catatan atau dokumen yang diperlukan


dalam menjalankan tugasnya. Independensi juga mensyaratkan bahwafungsi

kepatuhan diberikan sumber daya yang cukup untuk dapat menjalankan tugas

secara efektif. Anggaran dan skim kompensasi untuk staf kepatuhan harus

konsisten dengan tujuan fungsi kepatuhan sehingga tidak harus tergantung pada

kinerja keuangan berbagai lini bisnis lainnya.

Keernam, peranan fungsi kepatuhan adalah mengidentifikasi, menilai dan

memonitor risiko kepatuhan yang dihadapi bank dan memberikan nasehat dan

laporan kepada manajemen senior dan pengurus mengenai risiko tersebut.

Ketujuh, pimpinan fungsi kepatuhan bertanggungjawab atas dato-day

management atas efektifitas fungsi kepatuhan.

Kedelapan, staf yang menjalankan tanggung jawab kepatuhan harus

memiliki kualifikasi, pengalaman dan profesionalisme serta kualitas pribadi agar

dapat melaksanakan tugas secara efektif.

Kesembilan, fungsi kepatuhan [pada bank yang memiliki kegiatan usaha di

luar negeri harus disusun dengan baik dan cermat agar maslah-masalah

kepatuhan tersusn dalam kerangkan kebijakan kepatuhan secara menyeluruh.

Dan terakhir, cakupan dan luasnya kegiatan fungsi kepatuhan harus dikaji

ulang secara berkala oleh internal audit.74

C. Pencegahan Pemberantasan Kejahatan Perizinan Bank

Berbicara mengenai fraud dan Tindak Pidana Perbankan tidak bisa

disatukan dan dipersepsikanadalah hal yang sama kecuali yang ditimbulkan yaitu

74

Ibid,, Hal 276-278


merugikan pihak lain (dalam hal ini bank dan/atau nasabah). Fraud sejatinya

merupakan salah satu risiko melekat (inherent risk) dalam risiko operasional

yang bersumber dari factor manusia. Sedangkan Tindak Pidana Perbankan

(Tipibank) merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana

berdasarkan undang-undang. Unsur dari tindak pidana adalah subjek (pelaku)

dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan,

maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.13/ 28 /DPNP, tertanggal

9 Desember 2011, fraud didefinisikan adalah tindakan penimpangan atau

pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau pihak lain,

yaqng terjadi di lingkungan Bank dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan

keuangan baik secara langsung maupum tidak langsung.\

Perlu kita ketah7ui dahulu bahwa secara terminology Tindak di Bidang

Perbankan bernbeda dengan Tindakk Pidana Perbankan (Tipibank). Tindak

pidana di bidang perbankan ialah segala jenis perbuatan yang melanggar hukum

yang berhubungandengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank

sebagai sasaran maupun sebagai sarana, tindak pidana di bidang perbankan

merupakan tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap

Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindakkan pidana

penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan

dengan lembaga pperbankan (Pratywi Precilia Soraya, Lex Crimen Vol. II/No.

2/Apr-Jun/2013). Sedangkan Tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang

dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang


Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah (Buku Saku Pahami dan

Hindari, OJK).

Peraturan mengenai perbankan dimulai dari Undang-Undang nomor 14

tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 Tentang Perbankan sebagaiamana telah diubah dengan undang-undang

Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ruang lingkup tipibank yang terdapat dalam UU Perbankan dan UU

Perbankan Syariah meliputi:

1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan

2. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank

3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank

4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan pengawasan bank

5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi

6. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham

7. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatanterhadap ketentuan

UU perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk yaitu,

kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdir dari tujuh

pasal yaitu:

1. Pasal 46.

2. Pasal 47.

3. Pasal 47 A.

4. Pasal 48 ayat (1)

5. Pasal 49.

6. Pasal 50, dan


7. Pasal 50 A.

Sedangkan Tipibank dengan kategori Pelanggaran dengan sanksi pidan ayang

lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan terdiri

dari satu pasalyaitu Pasal 48 ayat (2).

Dalam UU Perbankan syariah tidak membedakan sanksi tipibank dan

mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai Pasal 66.

Mengingat5 peran Perbankiansangat vital dalam perekonomian terlebih lagi

industri perbankan berpondasikan kepercayaan (trust) dalam menjalankan

kegiatan operasionalnya. Maka sangat diperlukan pemahaman yang mendalam

terhadap pejabat bankagar memiliki karakter dan kompetensi guna menghindari

Fraud dan Tipibank.

OJK selaku otoritas tunggal Pengawas Jasa Keuangan berupaya

menekan/mencegah terhadap penyimpangan ketentuann perbankan khususnya

fraud dan tipibank.75

Dalam SURAT EDARAN BI No.No. 13/ 28 /DPNP, TERTANGGAL 9

Desember 2011, Perihal Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum

Dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern Bank dan sebagai

pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal

19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5029), serta mempertimbangkan terungkapnya

75

http://id.linkeld.com.memahami_dan_menghindari_tindak_pidana_perbankan_(tipibank)


berbagai kasus fraud yang merugikan nasabah dan/atau Bank maka perlu diatur

ketentuan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi Bank Umum dalam suatu

Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Yang dimaksud dengan Bank Umum dalam Surat Edaran ini,yang

selanjutnya disebut Bank, adalah Bank Umum yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensionaldan/atau Bank Umu7m yang

melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

2. Yang dimaksud dengan fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan

penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk

mmengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak

lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh

keuntungan keuangan baiksecara langsung maupun tidak langsung.

3. Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya

untuk mengendalikan fraud, Bank wajib memiliki dan menerapkan

strategi anti fraud yang efektif, yang paling kurang memenuhi acuan

minimum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1

4. Strategi anti fraud merupakan bafgian dari kebijakan strategis yang

penerapannya diwujudkan dalam sistem pngendalian Fraud (fraud

control system).

5. Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti fraud yang efektif,

Bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

a. Kondisi lingkunagn internal dan ekstrna;

b. Kompleksitas kegiatan usaha;


c. Potensi, jenis, dan risiko fraud; dan

d. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

6. Bank yang telah memiliki strategi fraud, namun belum memenuhi

acuan minimum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam

lampiran 1, wajib menyesuaikan dan menyempurnakana strategi

anti fraud yang telah dimiliki.

II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mengendalikanrisiko terjadinya fraud, Bank wajib

menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan

mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dengan

penguatan pada beberapa aspek, antar lain sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Manajemen

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko secara umum,

kewenangan, tugas, dan tanggung jawwab Dewan Komisaris dan

Direksi mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian

fraud. Keberhasilan penerapan strategi anti fraud secara

menyeluruh sangat tergantung pada arah dan semangat dari Dewan

Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan budaya dan

kepedulian anti fraud pada seluruh jajaran organisasi Bank.

2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Dalam meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti fraud,

Bank wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani

penerapan strategi anti fraud dalam organisasi Bank. Pembentukan

unit atau fungsi ini harus disertaidengan wewenang dan tanggung


jawab yang jelas. Unit atau fungsi tersebut bertanggung jawab

langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan

komunikasidan pelaporan secara langsung kepada Dewan

Komisaris.

3. Pengendalian dan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan fraud merupakan salah satu aspek

penting sistem pengendalian intern Bank dalam mendukung

efektifitas penerapan strategi anti fraud.pemantauan Fraud perlu

dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan

kompleksitas dan tingkat risiko terjadinya fraud pada Bank.

III. STRATEGI ANTI FRAUD

Strategi anti fraud yang di dalam penerapannya berupa sistem

pengendalian fraud, memiliki 4 (empat) pilar sebagai brikut:

1. Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud

yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi

risiko terjadinya fraud, yang paling kurang mencakup anti Fraud

awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee.

2. Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian bagian dari sistem pengendalian

fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi

dan menemukan fraud dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup

paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise

audit, dan surveillance system.


3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari

system pengendalian fraud yang paling kurang memuat langkah-

alam rangka memantau dan mengevaluasi langkah dalam rangka

menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan

sanksi atas fraud dalam kegiatan usaha Bank

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari

sistem pengendalian fraud yang paling kurang memuat langkah-

langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi fraud, serta

mekanisme tindak lanjut.

IV. PELAPORAN DAN SANKSI

1. Dalam rangka memantau penerapan strategi anti fraud, Bank wajib

menyampaikan kepada Bank Indonesia, hal-hal sebagai berikut:

a. Strategi anti fraud, sebagaimana dimaksud pada angka III, paling

lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Surat Edaran Bank

Indonesia ini.

b. Laporan penerapan strategi anti fraud,b setipa semester untuk

posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat 10 (sepuluh)

hari kerja setelah akhir bulan laporan, dengan format dan

cakupan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2. Laporan nini

harus disampaikan terhitung sejak laporan posisi akhir bulan Juni

2012.


c. Setiap fraud,yang diperkirakan berdampak negatif secara

signifikan terhadap bank dan/atau nasabah,termasuk yang

berpotensi menjadi perhatian publik, paling lambat 3 (tiga) hari

kerja setelah Bank mengetahui terjadinya Fraud. Laporan

dimaksud paling kurang memuat nama pelaku, bentuk

penyimpanan/jenis, fraud, tempat kejadian, informasi singjat

mengenai modus, dan indikasi kerugian. Pelaporan tersebut tidak

mengurangi kewajiban Bank untuk melakukan langkah-langkah

sesuai dengan strategi anti fraud yang dimiliki.

2. Strategi anti fraud dan laporan sebagaimana dimaksud pada angak 1,

disampaikan kepada Bank Indonesia derngan alamat:

a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No. 2,

Jakartta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di Wilayah kerja

Kantor Pusat Bank Indonesia, atau

b. KantorBank Indonesia setempat, bagi bank yang berkantor pusat

di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

3. Elanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administrative

sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 TANGGAL 19

Mei 2003tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneswia Nomor 4292),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor 5029), yaitu:

a. Sanksi administrative sesuai pasal 34, dan

b. Untuk pelanggaran penyampaian strategi dan laporan

sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan pula sanksi

kewajiban membayar sesuai Pasal 33.76

Disiplin pasar dapat didefinisikan sebagai stakeholder memonitor dan

mempengaruhi perusahaan agar meningkatkan kinerja.Oleh karena disiplin pasar

dipercaya sebagai sarana pengawasan bank yang efektif. Salah satu syarat agar

disiplin pasar dapat berfungsi secara efektif adalah tersedianya informasi tepat

waktu, akurat dan relevan bagi pelaku pasar. Untuk itu maka keterbukaan dan

transparansi merupakan suatu keharusan, meskipun belum cukup untuk dapat

bekerjanya disiplin pasar secara efektif. Apabila pemerintah dengan alasan too big

too fail tidak membiarkan suatu bank bangkrut, maka tidak ada insentif bagi

stajeholder unruk melakukan monitoring karena risiko mereka telah diproteksi

pemerintah. Kecuali untuk suatu kondisi tertentu, yaitu dampak sangat buruk bagi

perekonomian atau stabilitas keuangan, pemerintah harus menghindari

memberikan jaminan bagi seluruh kreditur bank. Pengecualian tersebut dikenal

dengan system risk exception.

Pentingnya disiplin pasar telah diakui oleh The Basel Committee on Banking

Supervision Bank for International Settlement dengan menetapkannya sebagai

pilar ketiga Basel II yang akan diterapkan mulai tahun 2006. Pilar ketiga

mengusulkan peningkatan disiplin pasar dengan memperluas persyaratan

76

SURAT EDARAN BI No.No. 13/ 28 /DPNP, tertanggal 9 Desember 2011, Perihal Strategi Anti

Fraud bagi Bank Umum


keterbukaan bagi bank. Satu hal yang perlu diingat, transparansi adalaha journey

not a destination.

Aspek penting dalam pencapaian Good Corporate Governance pada industri

perbankan antara lain adalah penerapan transparansi kondisi keuangan bank.

Transparansi kondisi keuangan bank dapat dipercaya dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan karena akan mengurangi

kesenjangan informasi mengenai kondisi bank bagi para pelaku pasar.

Untuk peningkatan transparansi kondisi keuangan, bank wajib menyusun

dan menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Tahunan ;

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan ;

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan; dan

4. Laporan Keuangan Konsolidasi.77

Bank Indonesia berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk

mengawasi bank. Kewenangan tersebut mencakup empat aspek, yaitu power to

regulate, power to control dan power to impose sanction.

Power to lisence, atau kewenangan dalam mengatur perizinan bank, adalah

kewenangan dasar yang pertama dan merupakan proses pengawasan bank yang

paling awal. Dengan kewenangan ini dapat ditetapkan persyaratan untuk

beroperasi sebagai bank. Tidak setiap orang atau perusahaan dapat mendirikan

dan mengoperasikan bank. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu

bank minimal meliputi tiga aspek, yaitu 1) Akhlak dan moral para calon pemilik

dan pengurus suatu bank, yaitu tidak pernah melakukan perbuatan yang

77

Dr. Zulkarnain Sitompul,, Op.cit hal 164


merugikan negara dan tercela di bidang perbankan, sedang bagi calon pengurus

harus memiliki integritas dan kapabilitas tertentu; 2) Kemampuan penyediaan

dana sampai jumlah minimal tertentu sebagai modal disetor bank; 3)

Kesungguhan para calon pemilik/pengurus untuk melakukan kegiatan perbankan.

Dengan adanya persyaratan ini, seleksi yang ketat terhadap kehadiran suatu bank

dari awal. Sejalan dengan adanya pengaturan tentang tata cara perizinan pendirian

suatu bank, maka ditetapkan pula bahwa kegiatan usaha bank yang dilakukan

tanpa izin dapat diancam dengan sanksi pidana.

Power to regulate, memungkinkan otoritas pengawas mengatur kegiatan operasi

bank berupa ketentuan dan peraturan sehingga dapat terciptanya suatu sistem

perbankan yang sehat, sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat atas

kecukupan dan kualitas pelayanan jasa perbankan.

Power to control, merupakan kewenangan dasar yang diperlukan oleh setiap

otoritas pengawas bank, agar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dapat

dengan jelas mengetahui batasan-batasan wewenang dalam melakukan

pengawasan bank. Di lain pihak bank-bank juga menyadari bahwa meereka juga

diawasi dalam stiap kegiatannya.

Power to impose sanction, kewenangan pengawasan tidak efektif apabila

pengawas tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi

kepada setiap bank yang kurang atau tidak memenuhi ketentuan yang telah

ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pengawasan bank untuk meningkatkan keyakinan masyarakat, bahwa

bank dari segi keuangan tergolong sehat, bank dikelola secara baik dan


professional serta tidak terkandung ancaman terhadap kepentingan masyarakat

yang menyimpan dananya di bank. Tekanan dan perhatian diberikan pada aspek-

aspek di dalam individual bank yang diharapkan dapat melindungi pengembalian

dana masyarakat. Tujuan umum pengawasan dan pembinaan bank adalah

menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek yaitu

perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik dan

perbankan yang berkembang secara wajar serta bermanfaat bagi perkonomian

nasional.

Pemeliharaan kepentingan masyarakat dapat tercipta dengan mengupayakan agar

secara individual bank beroperasi dengan sehat dan efisien. Dengan demikian

akan tercipta perbankan yang aman serta mampu memenuhi kewajibannya kepada

para deposan. Perbankan harus berkembang secara wajar sehingga pelyanan jasa

perbankan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Perbankan sebagai pusat

teknologi dan inovasi mampu secara aktif mencar dan mencar dan

mengembangkan potensi ekonomi yang belum tergali di dalam masyarakat. Bank

harus dapat tumbuh, namun pertumbuhan tersebut hendaknya berlangsung secara

wajar. Bank yang sehat dan efisien bermanfaat bagi perkembangan ekonomi dan

dapat menunjang pengendalian moneter.

Transparansi di bidang perbankan sebaiknya semakin ditingkatkan dengan

meliputi pelaksanaan kebijakan dibidang perbankan,misalnya perumusan

kelembagaan dan sasaran yang jelas dari kebijakan di bidang perbankan yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, masyarakatperlu

diniformasikan mengenai keadaan bank tempat mereka menyimpan uang, apakah


cukup baik atau tidak. Para nasabah juga ingin mngetahui, dimana saja banknya

itu melakukan penanaman dan bagaimana risikonya. Informasi seperti ini, apabila

tidak dapat disajikan secara individual, dapat saja disajikan secara individual,

dapat saja disajikan secara sektoral atau regional s periodik, misalnya tiga bulan

sekali78

78

Ibid,, Hal 219-220


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dibahas maka kesimpulan skripsi ini saya

simpulkan OJK merupakan suatu lembaga baru yang dirancang untuk melakukan

pengwasan secara ketat lemabaga keuangan seperti Perbankan, Pasar Modal,

Reksadana, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Asuransi. Adapuntujuan

utama pendirian OJK adalah:

1. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa

keuanagan

2. Mengegakkan peraturan perundang-undangandi bidang jasa keuangan

3. Meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan

4. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan

Sasaran OJK juga agar tidak terjadi krisis keuangan spserti yang terjadi

pada tahun 1997-1998 yang lalu tidak terulang kembali.OJK juga harus berthgas

semaksimal mungkin dalam mengawasi dan menjaga stabilitas keuangan yang

pada masa-masa sekarang ini sangat rawan dan beresiko tinggi seperti kejahatan

perbankan dan pencucian uang.OJK harus dibangun dengan adanya komunikasi

yang efektif antar lembaga terkait, seperti berkoordinasi dengan Bank Indonesia

dan aparat-aparat yang terkait dalam mengatasi kejahatan-kejahatan di Perbankan

dan lembaga keuagan lainnya. Seperti kejahatan yang dilakukan Bank Century

dalam menjalankan praktek usaha banknya yang merugikan negara dan

nasabahnya,yang tak lain karena kelalaian pengawasan dalam mengawasi bank


tersebut yang mana pengawasan pada saat itu dilakukan oleh Bank Indonesia

sendiri.

Maka dari itu OJK didirikan agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang dan

melakukan pengawasan yang ekstra agar tidak terjadi lagi dan selalu berfokus

dalam mengawsi bank-bank yang ada di Indonesia.Serta selalu mengawasi

kesehatan bank-bank di Indonesia agar masyarakat selalu percaya terhadap

industri Perbankan di Indonesia.

OJK selaku pengawas keuangan harus melakukan pengawasan yang serius

dan melakukan pengawasan yang baik yang selalu menikuti aturan perundang-

undangan yang berlaku, dan mensosialisasikan pemahaman publik mengenai jasa

keuangan agar masyarakat mengerti tentang jasa keuangan dan tingkat

kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap industri perbankan.

Serta melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan dari hal-hal

penyalahgunaan dana para konsumen yang dilakukan pihak-pihak lembaga

keuangan agar dana konsumen selalu aman dari praktek-praktek pencurian atau

penggelapan yang dilakukan pihak lembaga keuangan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan buat keberlangsungan dan

kemajuan OJK di kemudian hari adalah:

1. Otoritas Jasa Keuangan harus menonjolkan profesionalitas dan

integritas dalam menjalankan kegiatannya, jangan ada terpengaruh

terhadap kepentingan-kepentingan segelintir oknum ataupun kelompok

yang berpotensi merugikan negara dan meragukan kinerja OJK.


2. Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaannya harus lebih dekat kepada

masyarakat luas dan memberikan edukasi agar kepercayaan masyarakat

kepada lembaga keuangan terus meningkat.

Serta OJK harus selalu bekerjasama yang sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan

dan Bank Indonesia agar tercapainya efektifitas fungsi Pengawasan khususnya di

bidang Perbankan,agar stabilitas ekonomi negara selalu terjaga.


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sitompul, Zulkarnain. Problematika Perbankan, Cet-1. Bandung: BooksTerrace

& Library, 2005

Hermansyah.Hukjum Perbankan Nasional Indonesia, Cet-1, Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2005

Husein, Yunus.Rahasia Bank Versus privasi Kepentingan, Cet-1 Jakarta: Program

Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003

Sutedi. Adrian.Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Cet-1, Jakarta: Raih Asa

Sukses, 2014

Ss. Kusumaningtuti. Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankian di

Indonesia. Cet-2, Jakarta Rajawali Pers, 2010

Usman. Rahcmadi, Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama, 2003

Sugono. Bambang. Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Jakarta : PT.

Grafindo Persada, 2001

Nasution, Bismar, “Sosialisasi Kepada Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Peralihan

Fungsi Pengawasan Industri Keuangan”, 29 November 2013

Bismar Nasution, Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan

Penyalahgunaan Kredit

Rianto. T. Nugroho. 2004. Kebijakan Publik, Formulas, Implementasi dan

Evaluasi. Jakarta: Gramedia

Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002

Soewarno Handayaningrat. 1985. Sistem Birokrasi Pemerintah.


Budi. Mulyawan .Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja

Organisasi (Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang).

Medan: FISIP-USU 2009

B. Perundang-undangan

Republik Indonesia, UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan

Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004 jo UU No.6 Tahun 2009

tentang Bank Indonesia (UUBI)

Republik Indonesia, UU No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Republik Indonesia, SURAT EDARAN BI No.No. 13/ 28 /DPNP, tertanggal 9

Desember 2011, Perihal Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum

C. Internet

http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-juga-

risikonya (diakses tanggal 9 Juni 2017).

https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum - perbankan - asas - dan -

prinsip - perbankan (diakses pada tanggal 9 Juni 2016).

https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum - perbankan - asas - dan -

prins http://bulaksumuronline.wordpress.com/2011/07/27/optimalisasi - ojk - antara –

institus i- versus –sistem - pengawasan/#more-4 (diakses tanggal 12 Juni

2017).ip - perbankan (diakses pada tanggal 9 Juni 2016). hlm.1

Definisi ilegal,http://kbbi.web.id/ilegal, terakhir diakses tanggal 12 Juni 2017

http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/08/02/ojk-dan-skandal-korupsinya--di-

korea- selatan (diakses tanggal 13 Juni 2017).

http://wwwbutonutara.blogspot.com/2012/01/pengertian-akuntabilitas.html

http://paulusmtangke.wordpress.com/transparansi-mewujudkan-good-governance/.

Noor, Azamul Fadhly.2007. Good Governance dan Penegakan Hukum.

http://azamul.wordpress.com/2007/06/13/good-governance-dan-penegakan-

hukum/. Diakses pada tanggal 24 juni 2017 pukul 02:32

http://id.linkeld.com.memahami_dan_menghindari_tindak_pidana_perbankan_(ti

pibank)


http://paulusmtangke.wordpress.com/transparansi-mewujudkan-good-governance/

http://id.linkeld.com.memahami_dan_menghindari_tindak_pidana_perbankan_(tipibank)/

http://id.linkeld.com.memahami_dan_menghindari_tindak_pidana_perbankan_(tipibank)/

Documents

PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP …