PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

AGENDA 2

2

1 Latar Belakang Pembentuan Otoritas Jasa Keuangan

2

5

6

3

4

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Operasionalisasi Wewenang OJK di Sektor Perbankan

Strategi & Prinsip Dasar Pengalihan Tugas Pengawasan Bank dari BI ke OJK

Tantangan Ke Depan

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

7

3

Latar BelakangPembentukan OJK

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

4

Tujuan OJK (Psl 4 UU No.21 Tahun 2011):

Tujuan OJK

5

Tugas OJK (Psl 6 UU No.21 tahun 2011):

Tugas OJK

PERBANKAN

PASAR MODAL

PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,

LEMBAGA PEMBIYAAN, & LEMBAGA JASA

KEUANGAN LAINNYA

PENGATURAN

PENGAWASAN

Wewenang OJK

Wewenang Pengaturan

• Menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK;• Menetapkan peraturan perundang-undangan

di sektor jasa keuangan;• Menetapkan peraturan mengenai

pengawasan;• Menetapkan peraturan mengenai tata cara

penetapan perintah tertulis• Menetapkan peraturan mengenai tata cara

penetapan pengelolaan statuter pada Lembaga Jasa Keuangan

• Menetapkan peraturan mengenai sanksi

Wewenang Pengawasan

• Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan.

• Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.

• Melakukan penunjukan dan penggunaan pengelola statuter

• Menetapkan Sanksi Administratif• Memberikan dan/atau mencabut izin usaha,

izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan keigatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain

(Pasal 9 UU No 21 tentang OJK)

7

Operasionalisasi Wewenang Pengaturan &Pengawasan Perbankan

Holistic Individual + System

Balance(Regulation + Professional Judgment)

Risk-based & Forward Looking

Risk-based Supervision + Risk

Management

8

Operasionalisasi Wewenang - Antar Sektor Keuangan

PERBANKAN SEKURITAS IKNB

Interaksi Interaksi

Memahami interaksi antara sektor keuangan untuk memahami bentuk & transmisi risiko antar masing-masing sektor Potensi Risiko Contagion

Memastikan buffer di sistem keuangan memadai untuk mengantisipasi disrupsi di sektor keuangan

Meminimalisir regulatory dan supervisory gap antar sektor

9

Strategi Persiapan Pengalihan TugasPengawasan Bank Dari BI ke OJK

• Pembentukan Tim Transisi di OJK dan Task Force OJK di BI• OJK & BI menyusun struktur organisasi sektor

perbankan yg akan diterapkan di OJK pada awal pengalihan (termasuk didaerah)• Penyesuaian Struktur Organisasi Sektor

Pengawasan di BI• Implementasi Mirrorring BI – OJK• Monitoring Efektifitas Struktur Baru• Strategi Implementasi Pengalihan fungsi

Pengawasan dengan mempertimbangkanEfisiensi & Efektifitas Pemanfaatan Sistem Teknologi

InformasPengembangan Sistem Informasi Yang Terintegrasi Tidak Menambah Beban Baru/Tambahan Bagi Lembaga

Jasa Keuangan• Ojk & BI Mematangkan Strategi Pemenuhan SDM

10

Tahapan Pengalihan Tugas Dari BI ke OJK

11

Implementasi Pengaturan dan Pengawasan Bank di OJK – Prinsip Dasar

I. Bidang Pengaturan Seluruh Peraturan Bank Indonesia secara otomatis tetap

berlaku pada awal masa beralihnya fungsi pengawasan ke OJK.

Sedapat mungkin pada tahap awal, perubahan peraturan diminimalisir, namun efektifitas dari Peraturan yang berlaku akan terus dievaluasi

Dilakukan program harmonisasi peraturan antar sekor keuangan

Mengikuti prinsip rule making rules dalam penyusunan peraturan

12

II. BIDANG PENGAWASAN Pola konsolidasi Pengawasan tetap mengikuti pendekatan yang

ada (downstream) namun akan dikembangkan pola pengawasan terintegrasi dengan mengacu pada international best practices.

Dalam konteks diatas maka perlu dipastikan ketersediaan data yang lebih lengkap, akurat, dan up to date, dengan dukungan infrastruktur TSI yang efektif dan efisien.

Capacity Building SDM terus dilanjutkan Pola komunkasi yang lebih terbuka dengan industri jasa keuangan

dan stakeholders lainnya Melanjutkan kesinambungan kerjasama dan koordinasi dengan

otoritas/lembaga lain, baik didalam maupun di luar negeri Mengoptimalkan wewenang penyidikan guna memastikan

penegakan hukum di sektor jasa keuangan

Implementasi Pengaturan dan Pengawasan Bank di OJK – Prinsip Dasar

13

Tantangan KedepanDalam Pengawasan Sektor Keuangan

• Aspek pengawasan akan semakin kompleks, mencakup aspek micro-prudential yang mengedepankan faktor kesehatan institusi keuangan secara spesifik (soundness of financial institutions) dan aspek macroprudential yaitu aspek pengawasan stabilitas sistem keuangan.

• Pola koordinasi antar lembaga perlu disusun sehingga dapat diminimalisir overlap antar institusi dan loophole pengaturan dan pengawasan

14

TERIMA KASIH