PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]

7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]

1/19

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 1

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Implementasi reformasi birokrasi pemerintahan dalam mempercepat pencapaian pembangunan,

teta kelola pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemerintahan dan pembangunan sedang

mendapatkan perhatian yang serius undang undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. UU tersebut

telah memberi petunjuk pemberian kedaulatan yang besar tentang peran pemerintah desa dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait hal di atas, paradigma pembangunan perdesaan yang selama ini menekankan pola top

downdianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini. Hal ini terbukti

masyarakat desa hanya dianggap sebagai objek atau sasaran dari pembangunan, namun tidak

dilibatkan sebagai subyek melalui ruang partisipasi yang memadahi. Masyarakat desa menjadi

sangat bergantung pada kebijakan dari pemerintah supra desa dan tidak memiliki inovasi yang

tinggi dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Konsep membangun desa dari atas sampai

saat ini belum terbukti mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat desa secara

signifikan.

Oleh karena itu, pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa harus dimulai dari bawah

(bottom up). Partisipasi masyarakat desa menjadi faktor diterminan dalam keberhasilanpembangunan desa. Melalui partisipasi aktif masyrakat, berbagai gagasan inovasi dalam

disemaikan secara baik dalam berbagai mekasime perencanaan di desa. Dengan demikian konsep

negara membangan desa harus diubah menjadi desa membangun negara. Karena keberhasilan

desa secara langsung akan mempengarui keberhasilan suatu daerah, dan keberhasilan daerah akan

secara otomatis mempengaruhi keberhasilan pembangunan secara nasional.

Undang undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menjelaskan bahwa salah satu

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah pengendalian

penduduk dan keluarga berencana. Dengan demikian, hal tersebut menjadi acuan dasar dalam

melakukan perubahan stretegis yakni menempatkan program KKBPK sebagai bagian integral dari

pembangunan desa.

Dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas untuk

memimpin pemerintahan desa, mengkoordinasikan pembangunan desa dan membina kehidupan

masyarakat di segala bidang. Keberadaan sosok Kepala Desa sebagai pemimpin menjadi penting

manakala ia dapat bertindak sebagai fasilitator, innovator maupun motivator untuk mengarahkan

warganya dan juga Perangkat Desa lainnya dalam rangka pembangunan desa. Kepemimpinan

merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, dalam hal ini, kepala desa dan pemerintah

desa memiliki peran yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan masyarakat desanya.


2/19


B.

Deskripsi Singkat

Bahan ajar ini membahas tentang Tugas dan Kewenangan Pemerintah Desa, peran Pemerintah

Desa, komitmen Pemerintah Desa terhadap program KKBPK di desa, Integrasi Program KKBPK

dalam RPJM Desa, Integrasi Program KKBPK dalam Visi Misi Desa, Integrasi program KKBPK

dalam RKP Desa, Integrasi Program KKBPK dalam Peraturan Desa, Integrasi Program KKBPK

dalam APB Desa, dan dukungan pemerintah desa dalam manajemen program KKBPK.

C.

Manfaat

Setelah membaca, mencermati dan memahami isi dan makna yang terkandung dalam bahan ajar

ini, para peserta/pembaca akan mendapatkan wawasan dalam memahami Peran dan komitmen

Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program KKBPK, dan dapat bersikap, bertindak dalam upaya

mengatasi permasalahan kependudukan di ruang lingkup tugas pemerintahan desa.

D. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu memahami peran dan komitmen Pemerintah desa

dalam pelaksanaan Program KKBPK di desa.

E. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat menjelaskan:

1.

Kewenangan dan Tugas Pemerintah Desa2. Peran dan Komitmen Pemerintah Desa Dalam Program KKBPK dan Pembangunan Desa

3. Dukungan Pemerintah Desa Terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Program KKBPK

4. Dukungan Pemerintah Desa Dalam Manajemen Program KKBPK dan Pembangunan Desa

F. Petunjuk Belajar

Agar dapat memahami isi bahan ajar ini dengan cepat, Anda perlu melakukan hal-hal sebagai

berikut:

1.

Membaca bahan ajar ini secara komprehensif serta jika diperlukan dapat melengkapi dengan

bahan-bahan bacaan maupun informasi yang terkait untuk menambah dan melengkapi

pemahaman terhadap materi pembelajaran ini.

2. Jika anda mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan

tertentu, diskusikan dengan teman anda atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu untuk

memahami materi bahan ajar ini.

3. Setelah selesai memahami materi pada setiap kegiatan belajar sebaiknya anda mengerjakan

latihan-latihan. Lakukan pengulangan untuk benar-benar Anda memahaminya.


3/19


BAB II

PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN

PROGRAM KKBPK

A. Kewengan dan Tugas Pemerintah Desa

Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem

pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Pengertian tersebut membawa ke dalam

konsep otonomi asli yang telah dimiliki desa sejak dulu, yang membuat desa mempunyai hak

otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus berbagai persoalan yang terkait dengankepentingan masyarakat di desa. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya, Desa dipimpin

oleh Kepala Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi formal di sebuah desa dipandang

mempunyai posisi strategis membinsa dan mengarahkan aktivitas-aktivitas di desa. Kepala Desa

juga mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di

desa tersebut sesuai kepentingan bersama.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa (Pasal 1 angka 3 dan Pasal 25).

2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya (Pasal 48).

3.

Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang

memenuhi persyaratan.

Lebih lanjut PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, Pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya pengaturan tentang

kewenangan desa ini diatur secara lebih detail pada Pasal 19 PP Nomor 43 Tahun 2014 yang

meliputi sebagai berikut :

1.

Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul (seperti tanah kas desa, organisasimasy adat, pranata dan hukum adat, kelembagaan masyarakat).

2. Kewenangan lokal berskala desa (seperti pasar desa, saluran irigasi, jalan desa, tambatan

perahu).

3. Kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kaupaten dan kota

4. Kewenangan lainnya yang ditugaskan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten

dan kota sesuai peraturan perundangan

Catatan:

Kewenangan nomor 1 dan 2, diatur dan diurus oleh desa

kewenangan nomor 3 dan 4, diurus oleh desa (penugasan ini disertai pembiayaan dariinstansi yang menugaskan).


4/19


Lebih lanjut di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 67 Ayat (2) juga disebutkan bahwa

bahwa pemerintah desa berkewajiban:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa

3.

Mengembangkan kehidupan demokrasi4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat

5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Selain itu dalam Pasal 81 angka 4, pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa

diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Berdasarkan uraian di atas, kepala desa bersama perangkat desa memiliki peran yang sangat besar

dan sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mengingat

pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan, dan

Pemberdayaan masyarakat.

Program KKBPK sebagai salah satu pembangunan menjadi salah satu urusan yang penting

diselenggarakan di desa, sebagiamana dijelaskan pada Pasal 12 ayat 2 undang-undang 23 tahun

2014 , ditetapkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

salah satunya adalahpengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas untuk

memimpin pemerintahan desa, mengkoordinasikan pembangunan desa dan membina kehidupan

masyarakat di segala bidang. Keberadaan sosok Kepala Desa sebagai pemimpin menjadi pentingmanakala ia dapat bertindak sebagai fasilitator, innovator maupun motivator untuk mengarahkan

warganya dan juga Perangkat Desa lainnya dalam rangka pembangunan desa. Kepemimpinan

merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, dalam hal ini, Kepala Desa berperan sebagai

organisator pemerintahan di desanya untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat desanya.

Kepala Desa juga memiliki peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya

sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pembangunan masyarakat desa mencakup

pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan dimana masyarakat mempunyai peranan

penting dalam keberhasilan pembangunan tersebut, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan

publik. Peran-serta kepala desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai

suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga ataupun kelompok, untuk

bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan

melaksanakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik.

Banyak hasil dari program-program penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan peran-

serta masyarakat termasuk program KKBPK di desa desa kurang berkembang bahkan ada yang

sudah tidak jalan. Hal ini disebabkan karena para petugas lapangan KKBPK sebagai penyuluh dan

petugas kurang mendapatkan dorongan/motivasi dari kepada kepala desa lebih lanjut secara terus-

menerus


5/19


Pemerintah atau swasta untuk mempengaruhi peran-serta masyarakat belum dapat dilaksanakan

secara berkesinambungan. Demikian pula faktor demografi, seperti usia, agama, pendidikan, jenis

kelamin, pekerjaan (tingkat ekonomi) dan sebagainya belum dianggap sebagai faktor penting yang

dapat mempengaruhi peran-serta masyarakat dalam program KKBPK. Satu-satunya faktor dari

masyarakat yang masih mungkin dapat mendorongan/memotivasi secara berkesinambunganadalah faktor peran serta tokoh masyarakat yang dalam hal ini seperti Kepala Desa, anggota BPD

maupun anggota lembaga kemasyarakatan di desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah

bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh

Blalock Jr. Yang mengatakan bahwa peranan adalah konsep yang dipakai untuk mengetahui pola

tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki

berbagai posisi, dan menunjukkan tingkah laku Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan

oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem

sosial tertentu.

Tak jauh berbeda dengan pendapat Blalock, Pareek mengemukakan bahwa peran adalah

sekumpulan fungsi yang dijalankan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan

dari para anggota lain yang penting dalam sistem sosial yang bersangkutan; dan harapan-harapan

sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial itu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat

yang dikemukakan oleh Soekanto yang mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada

fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran merupakan wujud

dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosialtertentu.

B. Peran-peran Pemerintah Desa

Adapun beberapa hal yang menjadi peran Kepala Desa dan perangkat pemerintah desa, menurut

Bintoro Tjokroamidjojo (2000), yaitu sebagai berikut :

1. Peran sebagai Motivator yaitu Fungsi Pemerintah Desa menjadi pendorong dan pemberi

semangat kepada para pengelola KKBPK desa (Pos KB, sub-Pos KB, para kader, maupun

kader pengelola BKB ,BKR, BKL, UPPKS, PIK-R) dan masyarakat setempat, agar ikut

melakukan penggerakan kepada untuk menyukseskan keluarga berencana sehingga menjadi

keluarga kecil bahagia sejahtera (KKBS).

2. Peran sebagai Fasilitator; dalam hal ini Pemerintah Desa sebagai fasilitator yaitu menjadi

orang orang atau lembaga yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik bagi

Pos KB, sub-Pos KB, para kader, maupun kader pengelola BKB, BKR, BKL,U PPKS , PIK-R

untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan baik aspek pengetahuan

kader, sarana, prasarana, penggerakan atau pendampingan, maupun kegiatan pembangunan


6/19


desa lainnya mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam proses kegiatan, sehingga

program KKBPK dan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

3. Peran sebagai Mobilisatoryaitu orang/lembaga yang mengarahkan atau menggerakkan untuk

melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan bersama. Jadikepala desa maupun perangkat pemerintahan desa sebagai mobilisator yaitu menggerakkan

atau mengajak Pos KB, sub Pos KB, para kader, maupun kader pengelola BKB, BKR, BKL,

UPPKS, PIK-R maupun masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk

membangun keluarga melaksanakan, dan membudayakan kegiatan KKBPK maupun kegiatan

pembangunan lain, sehingga mempercepat pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera.

4. Peran sebagai Administrator Pembangunan, sesuai dengan kewenangan yang ada tugas

kepala desa, perangkat pemerintahan desa dan kelembagaan desa, sebagai penyelenggara

pemerintahan, kemasyarakatan dan penyelenggara pembangunan, merencanakan,

melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan KKBPK bersama masyarakat, tokoh masyarakatdan para pengelola KKBPK secara berkala.

5. Peran sebagai Koordinator Pembangunan, seperti yang termaktub dalam UU Desa tentang

Desa (Pasal 81), point 4. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan

kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Sebagai salah satu

program pembangunan yang menjadi urusan wajib dan dilaksanakan di desa, peran kepala

desa dan perangkat pemerintah desa, lembaga desa dapat mengkoordinasikan baik pada para

kader lain, masyarakat, para RT, RW, dan kegiatan pembangunan lain sebagai pembangunan

desa sejak dalam perancanaan, pelaksanaan, pembiayaan maupun monitoring dan evaluasi.

Sehingga program KKBPK terumuskan juga dalam dokumen perencanaan RKP desa.

6.

Peran sebagai Pemimpin operasional program KKBPK.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa,

BPD sebagai perencana anggaran dan pengawas pelaksanaan pembangunan dan LPM sebagai

lembaga pemberdayaan masyarakat, secara otomatis akan menjadi pengerak, pemacu dan

pengarah kegiatan program KKBPK yang dilaksanakan para kader di desa. Oleh karenanya

langsung maupun tidak langsung pemerintahan desa dan Lembaga Desa dapat mengambil

peran dalam memimpin operasional program KKBPK di desa. Dalam pelaksanaannya Pos KB,

Sub Pos, Kelompok KB maupun kader kelompok kegiatan BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKSsebagai pelaksana kegiatan sekaligus merupakan kelembagaan KB di desa yang hubungan

kerjanya dan kegiatannya berada dalam koordinasi LPM Desa.

Peran peran pemerintahan desa dan kelembagaan desa tersebut di atas dapat mendorong

pelaksanaan kegiatan program KKBPK di desa secara significan dalam setiap kegiatan, baik dalam

membangun komitmen masyarakat, dalam penyusunan perencanaan program KKBPK dan

pembangunan desa, dalam penyuluhan dan penggerakan, dalam penyediaan dukungan dan

anggaran kegiatan KKBPK, sebagai uraian di bawah ini.


7/19


C.

Komitmen Pemerintah Desa

Seperti yang termaktub dalam Pasal 12 ayat 2 undang-undang 23 tahun 2014, ditetapkan bahwa

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Berdasarkan uraian di atas, pemerintahan desadan kelembagaan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program KKB PK di desa. Sebagai

perangkat pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat pemerintah desa, BPD dan

lembaga kemasyarakatan desa, harus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dan mengambil

peran penting dalam pelaksanaan program KKBPK di desa.

Komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan program KKBPK harus direfleksikan ke dalam

berbagai kebijakan di desa. Misalnya, bagaimana pemerintah desa mampu menggugah kesadaran

masyarakat desa tentang pentingnya program KKBK dalam upaya membangun kesejahteraan

masyarakat.Pada saat yang sama pemerintah desa juga harus mampu menjadikan program KKBPK

sebagai prioritas atau program unggulan di desa melalui penempatan program-program KKBPK

dalam RPJMDesa, penetapan visi dan misi desa, penyusunan RKPDesa serta APBDesa.

Di bawah ini akan diuraikan cerminan komitmen dan beberapa indikator komitmen yang harus

ditunjukan sebagai lembaga pemerintah yang memperhatikan tugas dan kewenangan sebagai

berikut :

1.

Pengertian komitmen

Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan

nyata. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yangberasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang.

Komitmen akan mendororong rasa percaya diri, dan semangat kerja, menjalankan

tugas menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas

phisik dan psikologi dari hasil kerja. Sehingga segala sesuatunya menjadi menyenangkan bagi

seluruh warga sekolah.

Komitmen mudah diucapkan. Namun lebih sukar untuk dilaksanakan. Mengiyakan sesuatu dan

akan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab adalah salah satu sikap komitmen.

Komitmen sering dikaitkan dengan tujuan, baik yang bertujuan positif maupun yang yang

bertujuan negatif., bahkan komitmen tercermin dalam tindakan dan tertulis. Komitmen Kepala

desa sebagai pimpinan pemerintahan dan perangkat pemerintah di desa yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan program KKBPK, seperti contoh di bawah sebagai berikut.

a. Program KKBPK adalah salah satu program pembangunan yang menjadi tugas dan

kewenangan kepala desa dan pemerintahan desa.

b. Program KKBPK menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan

pelayanan dasar


8/19


c. Program KKBPK sebagai program sektoral yang dilaksanakan di desa dan harus

terintegrasikan dalam pembangunan desa

d. Program KKBPK dalam pelaksanaannya, di desa harus dikoordinasikan kepada perangkan

pemerintahan desa dan pelaksana kegiatan pembangunan desa.

e.

Sebagai salah satu agenda pembangunan nawa cita, program KKBPK harus dilaksanakanpemerintahan desa dan pelaksanaannya harus sukses di desa.

f. Pelaksanaan KKBPK adalah salah satu program pembangunan yang harus dilaksanakan di

desa.

g. Program KKBPK terformulasikan sebagai janji politiknya selama memangku jabatan kepala

desa dan perangkat pemerintahan desa sehingga tertuang dalam visi misi desa.

2.

Indikator komitmen Kinerja

Berdasarkan uraian di atas, indikator komitmen kinerja yang harus dicapai sekurang kurangnya

dapat terukur seperti di tingkat provinsi sebagai berikut :

a. Indikator input.

Tersusunya tim operasional KKB Desa

Terumuskannya Rencana Program KKBPK tahunan maupun dalam RPJM Desa dan

RKP Desa

Terbentuknya kelembagaan kelompok kegiatan KKBPK

b. Indikator proses

Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan program KKBPK Terselenggaranya rapat pertemuan/Rakor KKBPK setiap bulan antara pemerintahan

desa, lembaga desa, IMP dan kader Poktan KKBPK

Tergerakannya pelaksanaan KIE dan penggerakan keluarga dalam pelaksanaan

kegiatan KKBPK di setiap wiayah RT/RW

Terlayaninya pelayanan kontrasepsi bagi akseptor baru dan akseptor aktif

Terlayaninya kegiatan BKB,BKR,BKL, UPPKS dan PIK-R

c. Indikator Out-put

Indikator out put adalah tujuan kegiatan yang ingin dicapai pada tahun yang diinginkanseperti yang sudah ditetapkan oleh masing masing daerah. Seperti contoh di bawah ini

Tujuan capaian kegiatan salah satu provinsi diharapkan pada th 2015.

NO. CAPAIAN KEGIATAN %

1 Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) 63,5 %

2 Unmet Need 8,6 %

3 Jumlah peserta KB baru/PB (juta) 1.432.171

4 Jumlah peserta KB aktif/PA (juta) 5.801.118

5 Peserta KB Aktif (PA) MKJP 16,7 %

6 Peserta KB Aktif Pria 3,2 %


9/19


NO. CAPAIAN KEGIATAN %

7 PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang jenis

kontrasepsi modern

14,2 %

8 PUS Anggota Poktan yang ber KB :

PUS Anggota BKB yang Ber KB PUS Anggota BKR yang ber KB

PUS Anggota BKL yang ber KB

PUS Anggota YPPKS yang ber-KB

78,3 %73,7 %

64,9 %

56,3 5

9 Index Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR).

47,3 %


10/19


BAB III

DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM KKBPK

Dalam pelaksanaannya, peran peran pemerintah desa tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kegiatan

yang sangat strategis, yaitu:

1. Peran pemerintah desa dalam pemberian dukungan terutama pembiayaan kegiatan KKBPK (bab III),

dan

2. Peran pemerintah desa dalam manajemen pengelolaan program KKBPK (bab IV).

Peran Pemerintah Desa terhadap penyediaan dukungan program baik dana sarana dan biaya kegiatan

KKBPK, dapat dilakukan dengan cara :

A. Integrasi Program KKBPK dalam RPJM Desa

Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM Desa merupakan dokumen kerangka

acuan tim yang berisi tahapan, pokok pokok kegiatan beserta informasi pendukung lainnya dan

batas waktu pelaksanaan (timeline) selama 5 tahun. Rencana kerja memberikan arahan bagi Tim

Penyusun dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan desa.

Program KKBPK sebagai salah satu program pembangunan merupakan program yang mendasar

dalam mendukung suksesnya program program pelayanan dasar lainnya dalam pembangunan

desa.`

Sebagai urusan yang wajib dilaksanakan, program KKBPK sejajar dengan program pembangunan

lain sehingga diperlukan peran dan dukungan kepala desa, pemerintah desa, lembaga desa untuk

mendorong aspirasi dan memfasilitasi kelembagaan desa dan masyarakat melalui musrenbang

dapat memasukan dan mengawal program KKBPK secara tegas dalam RPJM desa sehingga

menjadi acuan penggerakan masyarakat desa, baik jumlah penduduk, jumlah Pasangan Usia

Subur, kondisi program KKBPK saat ini, kondisi yang diinginkan, baik peserta KKB, ataupun

program Pembangunan Keluarga, kondisi dan dukungan partisipasi masyarakat/IMP, dengan

perincian biaya kegiatan Kependudukan KB dan program Pembangunan Keluarga.

B. Integrasi Program KKBPK dalam Visi dan Misi Desa

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu

lembaga pada jauh dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan

keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara

lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya

mewujudkan Visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi

juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan (contoh).


11/19


Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut pemerintah desa berperan mendorong, memfasilitasi,

mendukung dan memotivasi pemerintah desa, kelembagaan desa dan tokoh masayarakat lainnya

memasukan rumusan program KKBPK menjadi bagian dari visi dan misi pemerintahan desa. Dalam

dokumen visi dan misi ini, KKBPK harus mampu dibreakdown sampai pada stretegi, kebijakan,

program dan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat didesa.

C. Integrasi Program KKBPK dalam RKP Desa

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen

perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang

memuat rancangan kerangka pembangunan desa, dengan mempertimbangkan kerangka

pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa.

Komitmen kepala desa pemerintah desa dan lembaga desa terhadap program KKBPK seyogyanya

dapat memasukan ke dalam RKP Desa. Sehingga dalam RKP Desa akan tercermin kajian dan

pembahasannya, rumusan masalah dan prioritas masalah KKBPK dan pembangunan desa tahun

yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Untuk terwujudnya harapan tersebut pemerintah desa berperan memfasilitasi, memotivasi,

mengkoordinasi kepada semua pihak pemangku kepentingan untuk mengaspirasikan dalam

musrenbang sehingga terumuskan dalam RKP Desa. Dengan demikian,RKP desa mencakup

kegiatan-kegiatan KKBPK yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan melalui pendanaan yang

telah dialokasikan di dalam APBDesa.

D. Merumuskan Program KKBPK dalam Peraturan Desa

Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang pedoman

pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, Peraturan Kepala Desa atau Perdes

adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur

dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif

BPD.

Program KKBPK sebagai urusan wajib non pelayanan dasar, menjadi salah satu program

pembangunan desa yang harus sukses menjadikan keluarga kecil bahagia sejahtera (KKBS).

Sebagai kegiatan yang menyentuh semua lapisan masyarakat dan semua keluarga bahkan saling

mempengaruhi sukses dan kesuksesannya dengan sektor pembangunan lain, hendaknya kegiatan

yang memiliki tingkat koordinat yang dekat ini, perlu mendapatkan sinergitas yang yang diatur

dengan peraturan desa. Dengan peraturan desa akan memiliki keterikatan yang solid (berikan

contoh). Dengan demikian peran pemerintah desa berperan untuk memfasilitasi, memotivasi

bersama perangkat desa dan kelembagaan desa merumuskan program KKBPK dalam peraturan

desa.


12/19


E.

Integrasi Program KKBPK dalam APB Desa

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem

penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja, maka

penyusunan anggaran pemerintahan desa mengacu pada perencanaan yang telah disusun olehpemerintah desa, sebagaimana mengikuti prinsip money-follow functionatau anggaran mengikuti

dokumen perencanaan yang disusun. Dengan kata lain bahwa semua program-program

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan dengan baik apabila

didukung oleh pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu pengintegrasian antara perencanaan dan

pembiayaan di desa tidak bisa dihindarkan.

Terkait hal di atas, program KKBPK di desa akan berhasil dengan baik apabila program-program

telah diintegrasikan ke dalam APB Desa. Dengan demikian setiap kegiatan yang terkait dengan

penyuksesan program-program KKBPK sudah dialokasikan dalam komponen pembiayaan pada

APBDesa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa Klasifikasi Belanja Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

5. Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan bahwa semua kelompok belanja tersebut dibagi dalamkegiatan-kegiatan sesuai kebutuhan desa yang telah ditetapkan di dalam RKP Desa. Dengan

demikian komitment pemerintah desa dalam program KKBPK harus diwujudnyatakan di dalam

dokumen anggaran desa yang tertera di dalam APBDesa.

Demikian pula dalam PP 43 tahun 2014 Pasal 1 diungkapkan bahwa Dana Desa sebagai

komponen dalam pendapatan di dalam struktur APBDesa merupakan dana yang bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupatendan kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, KKBPK yang merupakan bagian integral dari program pembinaan masyarakat

dan program pemberdayaan masyarakat di desa dapat didanai dari APBDesa, melalui kegiatan-

kegiatan yang telah dituangkan di dalam RKPDesa. Pemerintahan desa yang memiliki komitmen

terhadap pelaksanaan program KKBPK, berperan bersama BPD, lembaga kemasyarakatan desa

serta masyarakat dalam menyusun prioritas program KKBPK dalam program-program

pemerintahan desa. Program KKBPK menjadi aspirasi dan kegiatan masyarakat dan mendapat

dukungan pembiayaan dari APBDesa yang meliputi diantaranya sebagai berikut :


13/19


1. Dukungan pendataan keluarga

2. Dukungan penyelenggaraan pelatihan pelatihan kader KKBPK

3. Dukungan pengadaan sarana dan media APE

4. Dukungan penyelenggaraan rakor/pertemuan kader

5.

Dukungan stimulan insentif kader6. Dukungan seragam kader dsb.

Program KKBPK merupakan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan dikelola

kelompok kegiatan masyarakat, untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatannya

pemerintahan desa dan lembaga desa yang memiliki komitmen terhadap pelaksanaan KKBPK, akan

tercermin bagaimana pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa memperjuangkan

kegiatan kegiatan KKBPK menjadi isu dan pembahasan dalam musrenbang dan secara aktif

mengawal kegiatas tersebut secara gigih sehingga mendapatkan dukungan pembiayaan. Selain

dukungan seperti di atas, dukungan juga bisa bersifat :

1.

bantuan modal kegiatan usaha ekonomi produktif (UPPKS)

2. pelatihan program KKBPK bagi toma atau tokoh agama

3. kegiatan bagi remaja ( PIK-R)

4. rapat kegiatan program KKBPK dan pembangunan desa tahunan.

Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini merupakan cermin komitmen yang tinggi dan

merupakan implementai peran pemerintah desa terhadap pelaksanaan program KKBPK berjalan

dengan baik.


14/19


BAB IV

DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM KKBPK

Sebagaimana uraian pada bab III, bahwa komitmen pemerintah desa dalam progam KKBPK, selain

peran dalam memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan, jjuga peran untuk memotivasi,

memfasilitasi, memimpin dan mendukung dalam manajemen/pengelolaan program KKBPK, yang

meliputi kegiatan sebagai berikut ::

A.

Pendataan Keluarga

Untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kependudukan dan program KKBPK untuk dasar

pelaksanaan operasional, setiap desa/kelurahan perlu memiliki data yang dinamis. Untuk

tersedianya data setiap tahun dilakukan pendataan tentang perkembangan penduduk, PUS dan

peserta KB dan tahapan keluarga sejahtera (contoh terlampir). Pendataan dilakukan oleh

pemerintahan desa bersama para kader dan pemutahirkan setiap tahun bersama petugas

PKB/PLKB, sehingga desa memiliki data yang benar dan dinamis.

Untuk terlaksananya kegiatan ini peran dan dukungan pemerintah desa sangat besar sekali,

memprakarsai, memfasilitasi, memotivasi, mengkoordinasikan, memimpin pelaksanaannya,

menstimulasi pembiayaan para pelaksana menjadi sagat penting.

B.

Sarasehan

Sarasehan adalah bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok masyarakat dan undangan

tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan dengan cara yang tidak resmi dan suasana yang

rileks baik di tingkat RT/RW. Dalam pertemuan ini ada yang memimpin dan hadirin dipersilakan

dengan bebas dan terbuka dan secara rilek dalam suasana yang ceria menyampaikan gagasan dan

saran untuk pemecahan permasalahan tertentu yang menjadi topik pembicaraan.

Kegiatan sarasehan dalam pelaksanaan program KKBPK adalah pertemuan di tingkat RT/RW yang

dihadiri sekelompok masyarakat yang membahas permasalahan program KKBPK berdasarkan hasilpendataan keluarga yang ada untuk mencari solusi dan pemecahan kegiatan yang harus dilakukan

oleh masyarakat berdasarkan musyawarah dan mupakat, baik berkaitan dengan kepersertaan KB,

kondisi kesejahteraan keluarga, maupun pelaksanaan kegiatan ketahanan keluarga (Ilustrasi

terlampir).

Peran dan dukungan pemerintah desa dan lembaga desa dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu

mulai dari memonitor dan mengevaluasi bagaimana kegiatan ini berjalan, fasilitasi seperti apa yang

dibutuhkan, dan aspirasi apa yang dibutuhkan masyarakat untuk menjadi kegiatan desa.


15/19


C.

Rakor Awal Tahun

Rapat koordinasi KKBPK awal tahun adalah pertemuan pemerintahan desa dengan para pengelola

KKBPK dan tokoh masyarakat yang membahas secara teknis kondisi program yang meliputi:

evaluasi kegiatan/masalah cakupan program berdasarkan cakupan wilayah, upaya/rencana danlangkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan pelembagaan program tahun

berjalan secara bersama sama dengan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada awal tahun sebagai

dasar pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

Peran dan dukungan pemeritahan desa dalam kegiatan ini sangat penting, kepala desa sebagai

kepala pemerintahan, koordinator dan penanggung jawab pembangunan perlu mendukung sarana

dan dana, memimpin kegiatan ini bersama lembaga desa bersama masyarakat sehingga

terumuskan secara dialogis rencana tahunan program KKBPK.

D.

Program Tahunan KKBPK

Sesuai dengan azas disentralisasi, pelaksanaan program KKBPK di desa dilakukan dengan

memperhatikan kondisi, perkembangan dan potensi program yang ada, oleh karenanya setiap

desa/kelurahan perlu menyusun secara teknis program tahunan KKBPK Desa baik :

1. kondisi saat ini,

2. kondisi yang ingin dicapai,

3. bagaimana cara mencapainya baik penggerakan maupun pelayanan, dan

4. jadwal tentatif kegiatan dan pelaksana kegiatan.

Perencanaan program KKBPK tahunan desa merupakan dokumen rencana kegiatan tahunan

program KKBPK yang disusun oleh petugas KKBPK bersama tim operasional KKBPK desa

diketahui Kepala Desa/kelurahan. Perencanaan ini memiliki hubungan timbal balik dan saling

berkaitan dengan RKP desa/kelurahan tahun berjalan (contoh terlampir).

Dalam pelaksanaanya peran dan dukungan kepala desa sebagai pemimpin operasional dan

penanggung jawab operasional KKBPK menjadi sangat penting memimpin penyusunan

perencanaan program, dukungan sarana dan dana dan mendokumentasikannya Perencanaan

Program KKBPK tahunan secara teknis.

E. KIE dan Penggerakan

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan menggerakan masyarakat terhadap pelaksanaan

KKBPK, kepala desa/pemerintah desa bersama tim operasional KB desa PLKB dan Kader

melakukan KIE dan penggerakan untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi baik di posyandu, pos

kes desa, puskesmas atau pada tempat kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS sesuai dengan jadwal

jadwal pelayanan yang ditentukan. Untuk terlaksanya kegiatan KIE dan penggerakan baik oleh para

kader maupun para tokoh, peran dan dukungan pemerintah desa untuk memobilisasi,

mengintegrasikan dengan kegiatan lain, memberikan dukungan dana dan sarana, menugaskan dan

memotivasi sangat diperlukan.


16/19


F.

Pelayanan KKBPK

Pelayanan KKBPK adalah bentuk kegiatan fasilitasi atau proses melayani keluarga/masyarakat

yang dilakukan para IMP maupun Poktan yang meliputi :

Pelayanan IMP :1. Mendistribusikan Pil/kondom

2. Kunjungan pembinaan ulang

3. Kunjungan pembinaan ganti cara

4. Pelayanan rujukan akseptor

5. Melakukan pendataan keluarga

6. Membantu pembinaan kegiatan peningkatan tahapan keluarga sejahtera

7. Motivasi peserta KB baru

8. Melakukan pencatatan dan pelaporan peserta KB

Pelayanan Poktan BKB,BKR,BKL,UPPKS, PIK R/M:

1. Memberikan penyuluhan BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS

2. Melakukan rujukan BKB, BKR, BKL PIK R, UPPKS

3. Memberikan pemantauan KKA

4. Menyelenggarakan pembinaan kewirausahaan keluarga

5. Memfasilitasi permodalan UPPKS

6. Memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dsb.

Untuk terlaksananya kegiatan ini peran dan dukungan pemerintah desa sangat penting sekali baik

sikap, tindakan, fasilitasi, maupun dukungan dana dan sarana.

G. Pembinaan IMP dan Poktan

Institusi masyarakat pedesaan (IMP) yang terdiri dari Pos KB, Sub Pos KB, Kelompok KB, dan

kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R dan kelompok UPPKS adalah pengelola KB

yang berasal dari unsur masyarakat yang secara sukarela melaksanakan kegiatan KKBPK. Aktifitas

IMP/Poktan, dan keberadaan IMP/Poktan dalam menggerakan keluarga, melayani keluarga,

membina keluarga sangat strategis dan keberadaannya perlu dipertahankan.

Peran dan dukungan pemerintahan desa dalam pembinaan IMP/Poktan dapat dilakukan dengan

berbagai cara sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan pertemuan secara berkala,

2. Menyelenggarakan pertemuan secara berkesinambungan setiap bulan

3. Melakukan kunjungan ke tempat kegiatan

4. Memfasilitasi kesulitan para kader dalam melaksanakan kegiatan

5. Memberikan dukungan insentif bagi kader yang melaksanakan kegiatan

6. Menyediakan kebutuhan sarana kegiatan

7. Memberikan rangsangan/melakukan studi banding/wisata karya dsb.


17/19


H.

Pengembangan Inovasi

Dipimpin secara aktif oleh kepala desa, pemerintahan desa, lembaga desa yang memiliki peran dan

dukungan yang tinggi tentu saja akan melahirkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan

program KKBPK akan meningkat, demikian pula dukungan dan gerakan semua pihak ini akanmelahirkan aspirasi dan inovasi inovasi baru.

Dukungan sarana dan dana Pengembangan inovasi kegiatan KKBPK sangat dibutuhkan untuk lebih

menggairahkan masyarakat maupun IMP dan pengelola Poktan BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS.

Dukungan Kegiatan pengembangan inovasi program KKBPK meliputi :

1. Membuat kegiatan dan pembiayaan IMP, BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS percontohan

2. Membuat model keterpaduan kegiatan

3. Membuat model pembiayaan bersama masyarakat

4. Membuat model forum penyuluhan masyarakat

5.

Mengadakan study banding dsb.

I. Monitoring dan Evaluasi KKBPK Desa

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program.

Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring menyediakan data dasar

untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi adalah memposisikan data-data tersebut agar

dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah. Evaluasi adalah mempelajari kejadian,

memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan.

Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untukdilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu monitoring

dan evaluasi harus berjalan seiring.

Monitoring dan evaluasi program KKBPK meliputi :

1. Bagaimanakah jumlah kelahiran bayi, pertumbuhan penduduk dalam 1 tahun terahir

2. Bagaimanakah jumlah PUS dan perkembangan angka perkawinan

3. Bagaimanakah jumlah perkembangan peserta KB aktif dan baru dibanding PPM tingkat desa,

maupun wilayah RW

4. Bagaimanakah pelaksanaan perkembangan kelompok dan kegiatan penyuluhan pembangunan

keluarga

5. Bagaimanakah jalannya pelaksanaan kegiatan IMP dan Poktan

6. Bagaimanakah realisasi komitmen dan dukungan pembiayaan berdasarkan RKP Desa.

7. Bagaimana berjalannya keterpaduan program KKBPK dalam pembangunan desa.

Peran dan dukungan baik sarana dan dana untuk pelaksanaan pemerintah desa memonitor dan

mengevaluasi kegiatan kegiatan tersebut akan mendorong aktifitas para pengelola KKBPK di desa yang

berkesinambungan.


18/19


Di bawah ini digambarkan rangkaian kegiatan operasional program KKBPK di desa yang menuntut

peran dan dukungan baik dana sarana dan pra sarana pemerintah desa yang tinggi pada kegiatan

program KKBPK, sebagai berikut:

Untuk terlaksanannya kegiatan tersebut, dukungan dan peran pemerintah desa dan lembaga desa

sangat penting strategis.


19/19


BAB V

P E N U T U P

Demikianlah bahan ajar peran kepala desa dalam pelaksanaan program KKBPK di desa/kelurahan.

Bahan ajar ini tentu saja sebagai pembelajaran yang dicuplik dari berbagai sumber bacaan, peraturan

perundangan, kebijakan, tulisan dan pengalaman yang dilakukan beberapa kepala desa yang perlu

menjadi acun. Semoga bermanfaat, terimakasih atas perhatiannya.

Documents

PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]