7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
1/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 1
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Implementasi reformasi birokrasi pemerintahan dalam mempercepat pencapaian pembangunan,
teta kelola pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemerintahan dan pembangunan sedang
mendapatkan perhatian yang serius undang undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. UU tersebut
telah memberi petunjuk pemberian kedaulatan yang besar tentang peran pemerintah desa dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat.
Terkait hal di atas, paradigma pembangunan perdesaan yang selama ini menekankan pola top
downdianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini. Hal ini terbukti
masyarakat desa hanya dianggap sebagai objek atau sasaran dari pembangunan, namun tidak
dilibatkan sebagai subyek melalui ruang partisipasi yang memadahi. Masyarakat desa menjadi
sangat bergantung pada kebijakan dari pemerintah supra desa dan tidak memiliki inovasi yang
tinggi dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Konsep membangun desa dari atas sampai
saat ini belum terbukti mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat desa secara
signifikan.
Oleh karena itu, pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa harus dimulai dari bawah
(bottom up). Partisipasi masyarakat desa menjadi faktor diterminan dalam keberhasilanpembangunan desa. Melalui partisipasi aktif masyrakat, berbagai gagasan inovasi dalam
disemaikan secara baik dalam berbagai mekasime perencanaan di desa. Dengan demikian konsep
negara membangan desa harus diubah menjadi desa membangun negara. Karena keberhasilan
desa secara langsung akan mempengarui keberhasilan suatu daerah, dan keberhasilan daerah akan
secara otomatis mempengaruhi keberhasilan pembangunan secara nasional.
Undang undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menjelaskan bahwa salah satu
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah pengendalian
penduduk dan keluarga berencana. Dengan demikian, hal tersebut menjadi acuan dasar dalam
melakukan perubahan stretegis yakni menempatkan program KKBPK sebagai bagian integral dari
pembangunan desa.
Dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas untuk
memimpin pemerintahan desa, mengkoordinasikan pembangunan desa dan membina kehidupan
masyarakat di segala bidang. Keberadaan sosok Kepala Desa sebagai pemimpin menjadi penting
manakala ia dapat bertindak sebagai fasilitator, innovator maupun motivator untuk mengarahkan
warganya dan juga Perangkat Desa lainnya dalam rangka pembangunan desa. Kepemimpinan
merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, dalam hal ini, kepala desa dan pemerintah
desa memiliki peran yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan masyarakat desanya.
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
2/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 2
B.
Deskripsi Singkat
Bahan ajar ini membahas tentang Tugas dan Kewenangan Pemerintah Desa, peran Pemerintah
Desa, komitmen Pemerintah Desa terhadap program KKBPK di desa, Integrasi Program KKBPK
dalam RPJM Desa, Integrasi Program KKBPK dalam Visi Misi Desa, Integrasi program KKBPK
dalam RKP Desa, Integrasi Program KKBPK dalam Peraturan Desa, Integrasi Program KKBPK
dalam APB Desa, dan dukungan pemerintah desa dalam manajemen program KKBPK.
C.
Manfaat
Setelah membaca, mencermati dan memahami isi dan makna yang terkandung dalam bahan ajar
ini, para peserta/pembaca akan mendapatkan wawasan dalam memahami Peran dan komitmen
Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program KKBPK, dan dapat bersikap, bertindak dalam upaya
mengatasi permasalahan kependudukan di ruang lingkup tugas pemerintahan desa.
D. Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu memahami peran dan komitmen Pemerintah desa
dalam pelaksanaan Program KKBPK di desa.
E. Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat menjelaskan:
1.
Kewenangan dan Tugas Pemerintah Desa2. Peran dan Komitmen Pemerintah Desa Dalam Program KKBPK dan Pembangunan Desa
3. Dukungan Pemerintah Desa Terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Program KKBPK
4. Dukungan Pemerintah Desa Dalam Manajemen Program KKBPK dan Pembangunan Desa
F. Petunjuk Belajar
Agar dapat memahami isi bahan ajar ini dengan cepat, Anda perlu melakukan hal-hal sebagai
berikut:
1.
Membaca bahan ajar ini secara komprehensif serta jika diperlukan dapat melengkapi dengan
bahan-bahan bacaan maupun informasi yang terkait untuk menambah dan melengkapi
pemahaman terhadap materi pembelajaran ini.
2. Jika anda mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub bahasan
tertentu, diskusikan dengan teman anda atau fasilitator yang sekiranya dapat membantu untuk
memahami materi bahan ajar ini.
3. Setelah selesai memahami materi pada setiap kegiatan belajar sebaiknya anda mengerjakan
latihan-latihan. Lakukan pengulangan untuk benar-benar Anda memahaminya.
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
3/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 3
BAB II
PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KKBPK
A. Kewengan dan Tugas Pemerintah Desa
Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem
pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Pengertian tersebut membawa ke dalam
konsep otonomi asli yang telah dimiliki desa sejak dulu, yang membuat desa mempunyai hak
otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus berbagai persoalan yang terkait dengankepentingan masyarakat di desa. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya, Desa dipimpin
oleh Kepala Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi formal di sebuah desa dipandang
mempunyai posisi strategis membinsa dan mengarahkan aktivitas-aktivitas di desa. Kepala Desa
juga mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di
desa tersebut sesuai kepentingan bersama.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa (Pasal 1 angka 3 dan Pasal 25).
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya (Pasal 48).
3.
Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan.
Lebih lanjut PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya pengaturan tentang
kewenangan desa ini diatur secara lebih detail pada Pasal 19 PP Nomor 43 Tahun 2014 yang
meliputi sebagai berikut :
1.
Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul (seperti tanah kas desa, organisasimasy adat, pranata dan hukum adat, kelembagaan masyarakat).
2. Kewenangan lokal berskala desa (seperti pasar desa, saluran irigasi, jalan desa, tambatan
perahu).
3. Kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kaupaten dan kota
4. Kewenangan lainnya yang ditugaskan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten
dan kota sesuai peraturan perundangan
Catatan:
Kewenangan nomor 1 dan 2, diatur dan diurus oleh desa
kewenangan nomor 3 dan 4, diurus oleh desa (penugasan ini disertai pembiayaan dariinstansi yang menugaskan).
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
4/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 4
Lebih lanjut di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 67 Ayat (2) juga disebutkan bahwa
bahwa pemerintah desa berkewajiban:
1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
3.
Mengembangkan kehidupan demokrasi4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
Selain itu dalam Pasal 81 angka 4, pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa
diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.
Berdasarkan uraian di atas, kepala desa bersama perangkat desa memiliki peran yang sangat besar
dan sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mengingat
pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan, dan
Pemberdayaan masyarakat.
Program KKBPK sebagai salah satu pembangunan menjadi salah satu urusan yang penting
diselenggarakan di desa, sebagiamana dijelaskan pada Pasal 12 ayat 2 undang-undang 23 tahun
2014 , ditetapkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
salah satunya adalahpengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas untuk
memimpin pemerintahan desa, mengkoordinasikan pembangunan desa dan membina kehidupan
masyarakat di segala bidang. Keberadaan sosok Kepala Desa sebagai pemimpin menjadi pentingmanakala ia dapat bertindak sebagai fasilitator, innovator maupun motivator untuk mengarahkan
warganya dan juga Perangkat Desa lainnya dalam rangka pembangunan desa. Kepemimpinan
merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, dalam hal ini, Kepala Desa berperan sebagai
organisator pemerintahan di desanya untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat desanya.
Kepala Desa juga memiliki peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya
sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pembangunan masyarakat desa mencakup
pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan dimana masyarakat mempunyai peranan
penting dalam keberhasilan pembangunan tersebut, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Peran-serta kepala desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai
suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga ataupun kelompok, untuk
bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan
melaksanakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik.
Banyak hasil dari program-program penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan peran-
serta masyarakat termasuk program KKBPK di desa desa kurang berkembang bahkan ada yang
sudah tidak jalan. Hal ini disebabkan karena para petugas lapangan KKBPK sebagai penyuluh dan
petugas kurang mendapatkan dorongan/motivasi dari kepada kepala desa lebih lanjut secara terus-
menerus
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
5/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 5
Pemerintah atau swasta untuk mempengaruhi peran-serta masyarakat belum dapat dilaksanakan
secara berkesinambungan. Demikian pula faktor demografi, seperti usia, agama, pendidikan, jenis
kelamin, pekerjaan (tingkat ekonomi) dan sebagainya belum dianggap sebagai faktor penting yang
dapat mempengaruhi peran-serta masyarakat dalam program KKBPK. Satu-satunya faktor dari
masyarakat yang masih mungkin dapat mendorongan/memotivasi secara berkesinambunganadalah faktor peran serta tokoh masyarakat yang dalam hal ini seperti Kepala Desa, anggota BPD
maupun anggota lembaga kemasyarakatan di desa.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang
diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah
bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh
Blalock Jr. Yang mengatakan bahwa peranan adalah konsep yang dipakai untuk mengetahui pola
tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki
berbagai posisi, dan menunjukkan tingkah laku Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan
oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem
sosial tertentu.
Tak jauh berbeda dengan pendapat Blalock, Pareek mengemukakan bahwa peran adalah
sekumpulan fungsi yang dijalankan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan
dari para anggota lain yang penting dalam sistem sosial yang bersangkutan; dan harapan-harapan
sendiri dari jabatan yang ia duduki dalam sistem sosial itu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat
yang dikemukakan oleh Soekanto yang mengatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada
fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran merupakan wujud
dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosialtertentu.
B. Peran-peran Pemerintah Desa
Adapun beberapa hal yang menjadi peran Kepala Desa dan perangkat pemerintah desa, menurut
Bintoro Tjokroamidjojo (2000), yaitu sebagai berikut :
1. Peran sebagai Motivator yaitu Fungsi Pemerintah Desa menjadi pendorong dan pemberi
semangat kepada para pengelola KKBPK desa (Pos KB, sub-Pos KB, para kader, maupun
kader pengelola BKB ,BKR, BKL, UPPKS, PIK-R) dan masyarakat setempat, agar ikut
melakukan penggerakan kepada untuk menyukseskan keluarga berencana sehingga menjadi
keluarga kecil bahagia sejahtera (KKBS).
2. Peran sebagai Fasilitator; dalam hal ini Pemerintah Desa sebagai fasilitator yaitu menjadi
orang orang atau lembaga yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik bagi
Pos KB, sub-Pos KB, para kader, maupun kader pengelola BKB, BKR, BKL,U PPKS , PIK-R
untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan baik aspek pengetahuan
kader, sarana, prasarana, penggerakan atau pendampingan, maupun kegiatan pembangunan
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
6/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 6
desa lainnya mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam proses kegiatan, sehingga
program KKBPK dan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.
3. Peran sebagai Mobilisatoryaitu orang/lembaga yang mengarahkan atau menggerakkan untuk
melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan bersama. Jadikepala desa maupun perangkat pemerintahan desa sebagai mobilisator yaitu menggerakkan
atau mengajak Pos KB, sub Pos KB, para kader, maupun kader pengelola BKB, BKR, BKL,
UPPKS, PIK-R maupun masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk
membangun keluarga melaksanakan, dan membudayakan kegiatan KKBPK maupun kegiatan
pembangunan lain, sehingga mempercepat pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera.
4. Peran sebagai Administrator Pembangunan, sesuai dengan kewenangan yang ada tugas
kepala desa, perangkat pemerintahan desa dan kelembagaan desa, sebagai penyelenggara
pemerintahan, kemasyarakatan dan penyelenggara pembangunan, merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan KKBPK bersama masyarakat, tokoh masyarakatdan para pengelola KKBPK secara berkala.
5. Peran sebagai Koordinator Pembangunan, seperti yang termaktub dalam UU Desa tentang
Desa (Pasal 81), point 4. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan
kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Sebagai salah satu
program pembangunan yang menjadi urusan wajib dan dilaksanakan di desa, peran kepala
desa dan perangkat pemerintah desa, lembaga desa dapat mengkoordinasikan baik pada para
kader lain, masyarakat, para RT, RW, dan kegiatan pembangunan lain sebagai pembangunan
desa sejak dalam perancanaan, pelaksanaan, pembiayaan maupun monitoring dan evaluasi.
Sehingga program KKBPK terumuskan juga dalam dokumen perencanaan RKP desa.
6.
Peran sebagai Pemimpin operasional program KKBPK.
Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa,
BPD sebagai perencana anggaran dan pengawas pelaksanaan pembangunan dan LPM sebagai
lembaga pemberdayaan masyarakat, secara otomatis akan menjadi pengerak, pemacu dan
pengarah kegiatan program KKBPK yang dilaksanakan para kader di desa. Oleh karenanya
langsung maupun tidak langsung pemerintahan desa dan Lembaga Desa dapat mengambil
peran dalam memimpin operasional program KKBPK di desa. Dalam pelaksanaannya Pos KB,
Sub Pos, Kelompok KB maupun kader kelompok kegiatan BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKSsebagai pelaksana kegiatan sekaligus merupakan kelembagaan KB di desa yang hubungan
kerjanya dan kegiatannya berada dalam koordinasi LPM Desa.
Peran peran pemerintahan desa dan kelembagaan desa tersebut di atas dapat mendorong
pelaksanaan kegiatan program KKBPK di desa secara significan dalam setiap kegiatan, baik dalam
membangun komitmen masyarakat, dalam penyusunan perencanaan program KKBPK dan
pembangunan desa, dalam penyuluhan dan penggerakan, dalam penyediaan dukungan dan
anggaran kegiatan KKBPK, sebagai uraian di bawah ini.
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
7/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 7
C.
Komitmen Pemerintah Desa
Seperti yang termaktub dalam Pasal 12 ayat 2 undang-undang 23 tahun 2014, ditetapkan bahwa
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah
pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Berdasarkan uraian di atas, pemerintahan desadan kelembagaan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program KKB PK di desa. Sebagai
perangkat pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat pemerintah desa, BPD dan
lembaga kemasyarakatan desa, harus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dan mengambil
peran penting dalam pelaksanaan program KKBPK di desa.
Komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan program KKBPK harus direfleksikan ke dalam
berbagai kebijakan di desa. Misalnya, bagaimana pemerintah desa mampu menggugah kesadaran
masyarakat desa tentang pentingnya program KKBK dalam upaya membangun kesejahteraan
masyarakat.Pada saat yang sama pemerintah desa juga harus mampu menjadikan program KKBPK
sebagai prioritas atau program unggulan di desa melalui penempatan program-program KKBPK
dalam RPJMDesa, penetapan visi dan misi desa, penyusunan RKPDesa serta APBDesa.
Di bawah ini akan diuraikan cerminan komitmen dan beberapa indikator komitmen yang harus
ditunjukan sebagai lembaga pemerintah yang memperhatikan tugas dan kewenangan sebagai
berikut :
1.
Pengertian komitmen
Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan
nyata. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yangberasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang.
Komitmen akan mendororong rasa percaya diri, dan semangat kerja, menjalankan
tugas menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas
phisik dan psikologi dari hasil kerja. Sehingga segala sesuatunya menjadi menyenangkan bagi
seluruh warga sekolah.
Komitmen mudah diucapkan. Namun lebih sukar untuk dilaksanakan. Mengiyakan sesuatu dan
akan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab adalah salah satu sikap komitmen.
Komitmen sering dikaitkan dengan tujuan, baik yang bertujuan positif maupun yang yang
bertujuan negatif., bahkan komitmen tercermin dalam tindakan dan tertulis. Komitmen Kepala
desa sebagai pimpinan pemerintahan dan perangkat pemerintah di desa yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan program KKBPK, seperti contoh di bawah sebagai berikut.
a. Program KKBPK adalah salah satu program pembangunan yang menjadi tugas dan
kewenangan kepala desa dan pemerintahan desa.
b. Program KKBPK menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan
pelayanan dasar
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
8/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 8
c. Program KKBPK sebagai program sektoral yang dilaksanakan di desa dan harus
terintegrasikan dalam pembangunan desa
d. Program KKBPK dalam pelaksanaannya, di desa harus dikoordinasikan kepada perangkan
pemerintahan desa dan pelaksana kegiatan pembangunan desa.
e.
Sebagai salah satu agenda pembangunan nawa cita, program KKBPK harus dilaksanakanpemerintahan desa dan pelaksanaannya harus sukses di desa.
f. Pelaksanaan KKBPK adalah salah satu program pembangunan yang harus dilaksanakan di
desa.
g. Program KKBPK terformulasikan sebagai janji politiknya selama memangku jabatan kepala
desa dan perangkat pemerintahan desa sehingga tertuang dalam visi misi desa.
2.
Indikator komitmen Kinerja
Berdasarkan uraian di atas, indikator komitmen kinerja yang harus dicapai sekurang kurangnya
dapat terukur seperti di tingkat provinsi sebagai berikut :
a. Indikator input.
Tersusunya tim operasional KKB Desa
Terumuskannya Rencana Program KKBPK tahunan maupun dalam RPJM Desa dan
RKP Desa
Terbentuknya kelembagaan kelompok kegiatan KKBPK
b. Indikator proses
Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan program KKBPK Terselenggaranya rapat pertemuan/Rakor KKBPK setiap bulan antara pemerintahan
desa, lembaga desa, IMP dan kader Poktan KKBPK
Tergerakannya pelaksanaan KIE dan penggerakan keluarga dalam pelaksanaan
kegiatan KKBPK di setiap wiayah RT/RW
Terlayaninya pelayanan kontrasepsi bagi akseptor baru dan akseptor aktif
Terlayaninya kegiatan BKB,BKR,BKL, UPPKS dan PIK-R
c. Indikator Out-put
Indikator out put adalah tujuan kegiatan yang ingin dicapai pada tahun yang diinginkanseperti yang sudah ditetapkan oleh masing masing daerah. Seperti contoh di bawah ini
Tujuan capaian kegiatan salah satu provinsi diharapkan pada th 2015.
NO. CAPAIAN KEGIATAN %
1 Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) 63,5 %
2 Unmet Need 8,6 %
3 Jumlah peserta KB baru/PB (juta) 1.432.171
4 Jumlah peserta KB aktif/PA (juta) 5.801.118
5 Peserta KB Aktif (PA) MKJP 16,7 %
6 Peserta KB Aktif Pria 3,2 %
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
9/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 9
NO. CAPAIAN KEGIATAN %
7 PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang jenis
kontrasepsi modern
14,2 %
8 PUS Anggota Poktan yang ber KB :
PUS Anggota BKB yang Ber KB PUS Anggota BKR yang ber KB
PUS Anggota BKL yang ber KB
PUS Anggota YPPKS yang ber-KB
78,3 %73,7 %
64,9 %
56,3 5
9 Index Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR).
47,3 %
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
10/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 10
BAB III
DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM KKBPK
Dalam pelaksanaannya, peran peran pemerintah desa tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kegiatan
yang sangat strategis, yaitu:
1. Peran pemerintah desa dalam pemberian dukungan terutama pembiayaan kegiatan KKBPK (bab III),
dan
2. Peran pemerintah desa dalam manajemen pengelolaan program KKBPK (bab IV).
Peran Pemerintah Desa terhadap penyediaan dukungan program baik dana sarana dan biaya kegiatan
KKBPK, dapat dilakukan dengan cara :
A. Integrasi Program KKBPK dalam RPJM Desa
Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM Desa merupakan dokumen kerangka
acuan tim yang berisi tahapan, pokok pokok kegiatan beserta informasi pendukung lainnya dan
batas waktu pelaksanaan (timeline) selama 5 tahun. Rencana kerja memberikan arahan bagi Tim
Penyusun dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan desa.
Program KKBPK sebagai salah satu program pembangunan merupakan program yang mendasar
dalam mendukung suksesnya program program pelayanan dasar lainnya dalam pembangunan
desa.`
Sebagai urusan yang wajib dilaksanakan, program KKBPK sejajar dengan program pembangunan
lain sehingga diperlukan peran dan dukungan kepala desa, pemerintah desa, lembaga desa untuk
mendorong aspirasi dan memfasilitasi kelembagaan desa dan masyarakat melalui musrenbang
dapat memasukan dan mengawal program KKBPK secara tegas dalam RPJM desa sehingga
menjadi acuan penggerakan masyarakat desa, baik jumlah penduduk, jumlah Pasangan Usia
Subur, kondisi program KKBPK saat ini, kondisi yang diinginkan, baik peserta KKB, ataupun
program Pembangunan Keluarga, kondisi dan dukungan partisipasi masyarakat/IMP, dengan
perincian biaya kegiatan Kependudukan KB dan program Pembangunan Keluarga.
B. Integrasi Program KKBPK dalam Visi dan Misi Desa
Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu
lembaga pada jauh dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan
keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara
lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan.
Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya
mewujudkan Visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi
juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan (contoh).
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
11/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 11
Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut pemerintah desa berperan mendorong, memfasilitasi,
mendukung dan memotivasi pemerintah desa, kelembagaan desa dan tokoh masayarakat lainnya
memasukan rumusan program KKBPK menjadi bagian dari visi dan misi pemerintahan desa. Dalam
dokumen visi dan misi ini, KKBPK harus mampu dibreakdown sampai pada stretegi, kebijakan,
program dan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat didesa.
C. Integrasi Program KKBPK dalam RKP Desa
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang
memuat rancangan kerangka pembangunan desa, dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa.
Komitmen kepala desa pemerintah desa dan lembaga desa terhadap program KKBPK seyogyanya
dapat memasukan ke dalam RKP Desa. Sehingga dalam RKP Desa akan tercermin kajian dan
pembahasannya, rumusan masalah dan prioritas masalah KKBPK dan pembangunan desa tahun
yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
Untuk terwujudnya harapan tersebut pemerintah desa berperan memfasilitasi, memotivasi,
mengkoordinasi kepada semua pihak pemangku kepentingan untuk mengaspirasikan dalam
musrenbang sehingga terumuskan dalam RKP Desa. Dengan demikian,RKP desa mencakup
kegiatan-kegiatan KKBPK yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan melalui pendanaan yang
telah dialokasikan di dalam APBDesa.
D. Merumuskan Program KKBPK dalam Peraturan Desa
Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang pedoman
pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, Peraturan Kepala Desa atau Perdes
adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur
dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif
BPD.
Program KKBPK sebagai urusan wajib non pelayanan dasar, menjadi salah satu program
pembangunan desa yang harus sukses menjadikan keluarga kecil bahagia sejahtera (KKBS).
Sebagai kegiatan yang menyentuh semua lapisan masyarakat dan semua keluarga bahkan saling
mempengaruhi sukses dan kesuksesannya dengan sektor pembangunan lain, hendaknya kegiatan
yang memiliki tingkat koordinat yang dekat ini, perlu mendapatkan sinergitas yang yang diatur
dengan peraturan desa. Dengan peraturan desa akan memiliki keterikatan yang solid (berikan
contoh). Dengan demikian peran pemerintah desa berperan untuk memfasilitasi, memotivasi
bersama perangkat desa dan kelembagaan desa merumuskan program KKBPK dalam peraturan
desa.
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
12/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 12
E.
Integrasi Program KKBPK dalam APB Desa
Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja, maka
penyusunan anggaran pemerintahan desa mengacu pada perencanaan yang telah disusun olehpemerintah desa, sebagaimana mengikuti prinsip money-follow functionatau anggaran mengikuti
dokumen perencanaan yang disusun. Dengan kata lain bahwa semua program-program
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan dengan baik apabila
didukung oleh pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu pengintegrasian antara perencanaan dan
pembiayaan di desa tidak bisa dihindarkan.
Terkait hal di atas, program KKBPK di desa akan berhasil dengan baik apabila program-program
telah diintegrasikan ke dalam APB Desa. Dengan demikian setiap kegiatan yang terkait dengan
penyuksesan program-program KKBPK sudah dialokasikan dalam komponen pembiayaan pada
APBDesa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa Klasifikasi Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Belanja Tak Terduga.
Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan bahwa semua kelompok belanja tersebut dibagi dalamkegiatan-kegiatan sesuai kebutuhan desa yang telah ditetapkan di dalam RKP Desa. Dengan
demikian komitment pemerintah desa dalam program KKBPK harus diwujudnyatakan di dalam
dokumen anggaran desa yang tertera di dalam APBDesa.
Demikian pula dalam PP 43 tahun 2014 Pasal 1 diungkapkan bahwa Dana Desa sebagai
komponen dalam pendapatan di dalam struktur APBDesa merupakan dana yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupatendan kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.
Dengan demikian, KKBPK yang merupakan bagian integral dari program pembinaan masyarakat
dan program pemberdayaan masyarakat di desa dapat didanai dari APBDesa, melalui kegiatan-
kegiatan yang telah dituangkan di dalam RKPDesa. Pemerintahan desa yang memiliki komitmen
terhadap pelaksanaan program KKBPK, berperan bersama BPD, lembaga kemasyarakatan desa
serta masyarakat dalam menyusun prioritas program KKBPK dalam program-program
pemerintahan desa. Program KKBPK menjadi aspirasi dan kegiatan masyarakat dan mendapat
dukungan pembiayaan dari APBDesa yang meliputi diantaranya sebagai berikut :
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
13/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 13
1. Dukungan pendataan keluarga
2. Dukungan penyelenggaraan pelatihan pelatihan kader KKBPK
3. Dukungan pengadaan sarana dan media APE
4. Dukungan penyelenggaraan rakor/pertemuan kader
5.
Dukungan stimulan insentif kader6. Dukungan seragam kader dsb.
Program KKBPK merupakan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan dikelola
kelompok kegiatan masyarakat, untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatannya
pemerintahan desa dan lembaga desa yang memiliki komitmen terhadap pelaksanaan KKBPK, akan
tercermin bagaimana pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa memperjuangkan
kegiatan kegiatan KKBPK menjadi isu dan pembahasan dalam musrenbang dan secara aktif
mengawal kegiatas tersebut secara gigih sehingga mendapatkan dukungan pembiayaan. Selain
dukungan seperti di atas, dukungan juga bisa bersifat :
1.
bantuan modal kegiatan usaha ekonomi produktif (UPPKS)
2. pelatihan program KKBPK bagi toma atau tokoh agama
3. kegiatan bagi remaja ( PIK-R)
4. rapat kegiatan program KKBPK dan pembangunan desa tahunan.
Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini merupakan cermin komitmen yang tinggi dan
merupakan implementai peran pemerintah desa terhadap pelaksanaan program KKBPK berjalan
dengan baik.
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
14/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 14
BAB IV
DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM KKBPK
Sebagaimana uraian pada bab III, bahwa komitmen pemerintah desa dalam progam KKBPK, selain
peran dalam memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan, jjuga peran untuk memotivasi,
memfasilitasi, memimpin dan mendukung dalam manajemen/pengelolaan program KKBPK, yang
meliputi kegiatan sebagai berikut ::
A.
Pendataan Keluarga
Untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kependudukan dan program KKBPK untuk dasar
pelaksanaan operasional, setiap desa/kelurahan perlu memiliki data yang dinamis. Untuk
tersedianya data setiap tahun dilakukan pendataan tentang perkembangan penduduk, PUS dan
peserta KB dan tahapan keluarga sejahtera (contoh terlampir). Pendataan dilakukan oleh
pemerintahan desa bersama para kader dan pemutahirkan setiap tahun bersama petugas
PKB/PLKB, sehingga desa memiliki data yang benar dan dinamis.
Untuk terlaksananya kegiatan ini peran dan dukungan pemerintah desa sangat besar sekali,
memprakarsai, memfasilitasi, memotivasi, mengkoordinasikan, memimpin pelaksanaannya,
menstimulasi pembiayaan para pelaksana menjadi sagat penting.
B.
Sarasehan
Sarasehan adalah bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok masyarakat dan undangan
tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan dengan cara yang tidak resmi dan suasana yang
rileks baik di tingkat RT/RW. Dalam pertemuan ini ada yang memimpin dan hadirin dipersilakan
dengan bebas dan terbuka dan secara rilek dalam suasana yang ceria menyampaikan gagasan dan
saran untuk pemecahan permasalahan tertentu yang menjadi topik pembicaraan.
Kegiatan sarasehan dalam pelaksanaan program KKBPK adalah pertemuan di tingkat RT/RW yang
dihadiri sekelompok masyarakat yang membahas permasalahan program KKBPK berdasarkan hasilpendataan keluarga yang ada untuk mencari solusi dan pemecahan kegiatan yang harus dilakukan
oleh masyarakat berdasarkan musyawarah dan mupakat, baik berkaitan dengan kepersertaan KB,
kondisi kesejahteraan keluarga, maupun pelaksanaan kegiatan ketahanan keluarga (Ilustrasi
terlampir).
Peran dan dukungan pemerintah desa dan lembaga desa dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu
mulai dari memonitor dan mengevaluasi bagaimana kegiatan ini berjalan, fasilitasi seperti apa yang
dibutuhkan, dan aspirasi apa yang dibutuhkan masyarakat untuk menjadi kegiatan desa.
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
15/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 15
C.
Rakor Awal Tahun
Rapat koordinasi KKBPK awal tahun adalah pertemuan pemerintahan desa dengan para pengelola
KKBPK dan tokoh masyarakat yang membahas secara teknis kondisi program yang meliputi:
evaluasi kegiatan/masalah cakupan program berdasarkan cakupan wilayah, upaya/rencana danlangkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan pelembagaan program tahun
berjalan secara bersama sama dengan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada awal tahun sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
Peran dan dukungan pemeritahan desa dalam kegiatan ini sangat penting, kepala desa sebagai
kepala pemerintahan, koordinator dan penanggung jawab pembangunan perlu mendukung sarana
dan dana, memimpin kegiatan ini bersama lembaga desa bersama masyarakat sehingga
terumuskan secara dialogis rencana tahunan program KKBPK.
D.
Program Tahunan KKBPK
Sesuai dengan azas disentralisasi, pelaksanaan program KKBPK di desa dilakukan dengan
memperhatikan kondisi, perkembangan dan potensi program yang ada, oleh karenanya setiap
desa/kelurahan perlu menyusun secara teknis program tahunan KKBPK Desa baik :
1. kondisi saat ini,
2. kondisi yang ingin dicapai,
3. bagaimana cara mencapainya baik penggerakan maupun pelayanan, dan
4. jadwal tentatif kegiatan dan pelaksana kegiatan.
Perencanaan program KKBPK tahunan desa merupakan dokumen rencana kegiatan tahunan
program KKBPK yang disusun oleh petugas KKBPK bersama tim operasional KKBPK desa
diketahui Kepala Desa/kelurahan. Perencanaan ini memiliki hubungan timbal balik dan saling
berkaitan dengan RKP desa/kelurahan tahun berjalan (contoh terlampir).
Dalam pelaksanaanya peran dan dukungan kepala desa sebagai pemimpin operasional dan
penanggung jawab operasional KKBPK menjadi sangat penting memimpin penyusunan
perencanaan program, dukungan sarana dan dana dan mendokumentasikannya Perencanaan
Program KKBPK tahunan secara teknis.
E. KIE dan Penggerakan
Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan menggerakan masyarakat terhadap pelaksanaan
KKBPK, kepala desa/pemerintah desa bersama tim operasional KB desa PLKB dan Kader
melakukan KIE dan penggerakan untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi baik di posyandu, pos
kes desa, puskesmas atau pada tempat kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS sesuai dengan jadwal
jadwal pelayanan yang ditentukan. Untuk terlaksanya kegiatan KIE dan penggerakan baik oleh para
kader maupun para tokoh, peran dan dukungan pemerintah desa untuk memobilisasi,
mengintegrasikan dengan kegiatan lain, memberikan dukungan dana dan sarana, menugaskan dan
memotivasi sangat diperlukan.
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
16/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 16
F.
Pelayanan KKBPK
Pelayanan KKBPK adalah bentuk kegiatan fasilitasi atau proses melayani keluarga/masyarakat
yang dilakukan para IMP maupun Poktan yang meliputi :
Pelayanan IMP :1. Mendistribusikan Pil/kondom
2. Kunjungan pembinaan ulang
3. Kunjungan pembinaan ganti cara
4. Pelayanan rujukan akseptor
5. Melakukan pendataan keluarga
6. Membantu pembinaan kegiatan peningkatan tahapan keluarga sejahtera
7. Motivasi peserta KB baru
8. Melakukan pencatatan dan pelaporan peserta KB
Pelayanan Poktan BKB,BKR,BKL,UPPKS, PIK R/M:
1. Memberikan penyuluhan BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS
2. Melakukan rujukan BKB, BKR, BKL PIK R, UPPKS
3. Memberikan pemantauan KKA
4. Menyelenggarakan pembinaan kewirausahaan keluarga
5. Memfasilitasi permodalan UPPKS
6. Memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dsb.
Untuk terlaksananya kegiatan ini peran dan dukungan pemerintah desa sangat penting sekali baik
sikap, tindakan, fasilitasi, maupun dukungan dana dan sarana.
G. Pembinaan IMP dan Poktan
Institusi masyarakat pedesaan (IMP) yang terdiri dari Pos KB, Sub Pos KB, Kelompok KB, dan
kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R dan kelompok UPPKS adalah pengelola KB
yang berasal dari unsur masyarakat yang secara sukarela melaksanakan kegiatan KKBPK. Aktifitas
IMP/Poktan, dan keberadaan IMP/Poktan dalam menggerakan keluarga, melayani keluarga,
membina keluarga sangat strategis dan keberadaannya perlu dipertahankan.
Peran dan dukungan pemerintahan desa dalam pembinaan IMP/Poktan dapat dilakukan dengan
berbagai cara sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pembinaan pertemuan secara berkala,
2. Menyelenggarakan pertemuan secara berkesinambungan setiap bulan
3. Melakukan kunjungan ke tempat kegiatan
4. Memfasilitasi kesulitan para kader dalam melaksanakan kegiatan
5. Memberikan dukungan insentif bagi kader yang melaksanakan kegiatan
6. Menyediakan kebutuhan sarana kegiatan
7. Memberikan rangsangan/melakukan studi banding/wisata karya dsb.
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
17/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 17
H.
Pengembangan Inovasi
Dipimpin secara aktif oleh kepala desa, pemerintahan desa, lembaga desa yang memiliki peran dan
dukungan yang tinggi tentu saja akan melahirkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan
program KKBPK akan meningkat, demikian pula dukungan dan gerakan semua pihak ini akanmelahirkan aspirasi dan inovasi inovasi baru.
Dukungan sarana dan dana Pengembangan inovasi kegiatan KKBPK sangat dibutuhkan untuk lebih
menggairahkan masyarakat maupun IMP dan pengelola Poktan BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS.
Dukungan Kegiatan pengembangan inovasi program KKBPK meliputi :
1. Membuat kegiatan dan pembiayaan IMP, BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS percontohan
2. Membuat model keterpaduan kegiatan
3. Membuat model pembiayaan bersama masyarakat
4. Membuat model forum penyuluhan masyarakat
5.
Mengadakan study banding dsb.
I. Monitoring dan Evaluasi KKBPK Desa
Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program.
Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring menyediakan data dasar
untuk menjawab permasalahan, sedangkan evaluasi adalah memposisikan data-data tersebut agar
dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah. Evaluasi adalah mempelajari kejadian,
memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan.
Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untukdilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu monitoring
dan evaluasi harus berjalan seiring.
Monitoring dan evaluasi program KKBPK meliputi :
1. Bagaimanakah jumlah kelahiran bayi, pertumbuhan penduduk dalam 1 tahun terahir
2. Bagaimanakah jumlah PUS dan perkembangan angka perkawinan
3. Bagaimanakah jumlah perkembangan peserta KB aktif dan baru dibanding PPM tingkat desa,
maupun wilayah RW
4. Bagaimanakah pelaksanaan perkembangan kelompok dan kegiatan penyuluhan pembangunan
keluarga
5. Bagaimanakah jalannya pelaksanaan kegiatan IMP dan Poktan
6. Bagaimanakah realisasi komitmen dan dukungan pembiayaan berdasarkan RKP Desa.
7. Bagaimana berjalannya keterpaduan program KKBPK dalam pembangunan desa.
Peran dan dukungan baik sarana dan dana untuk pelaksanaan pemerintah desa memonitor dan
mengevaluasi kegiatan kegiatan tersebut akan mendorong aktifitas para pengelola KKBPK di desa yang
berkesinambungan.
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
18/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 18
Di bawah ini digambarkan rangkaian kegiatan operasional program KKBPK di desa yang menuntut
peran dan dukungan baik dana sarana dan pra sarana pemerintah desa yang tinggi pada kegiatan
program KKBPK, sebagai berikut:
Untuk terlaksanannya kegiatan tersebut, dukungan dan peran pemerintah desa dan lembaga desa
sangat penting strategis.
7/25/2019 PERAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH DESA Edit Hr Edit Supatjana. [Downloaded With 1stBrowser]
19/19
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB 19
BAB V
P E N U T U P
Demikianlah bahan ajar peran kepala desa dalam pelaksanaan program KKBPK di desa/kelurahan.
Bahan ajar ini tentu saja sebagai pembelajaran yang dicuplik dari berbagai sumber bacaan, peraturan
perundangan, kebijakan, tulisan dan pengalaman yang dilakukan beberapa kepala desa yang perlu
menjadi acun. Semoga bermanfaat, terimakasih atas perhatiannya.