PENULISAN HUKUM (SKRIPSI) - COnnecting REpositoriesperpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user ii PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hukum (Skripsi) ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PENULISAN HUKUM

(SKRIPSI)

ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN

PRA PERADILAN TENTANG LEGALITAS PENANGKAPAN

TEHADAP WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KEPOLISIAN

FEDERAL AUSTRALIA ATAS PERMINTAAN POLRI

(STUDI PUTUSAN MA NO. 1256 K./Pid/2000).

Disusun dan diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

INTAN ARISTA AYU WIDYA SARI

NIM : E1107167

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN

PRAPERADILAN TENTANG LEGALITAS PENANGKAPAN TERHADAP

WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KEPOLISIAN FEDERAL

AUSTRALIA ATAS PERMINTAAN POLRI

(Studi Putusan MA No. 1256.K/Pid/2000)

Oleh

Intan Arista Ayu Widya Sari

E1107167

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Maret 2011

Dosen Pembimbing Skripsi

BAMBANG SANTOSO, S.H., M.Hum. NIP.19620209198903100


commit to user

iii

Moh. Jamin, S.H.,M.Hum

NIP : 196109301986011001


commit to user

iv

MOTTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,

tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada

Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

(Filipi 4 : 6)

”Apapun yang Anda bisa lakukan, atau yang Anda mimpi bisa lakukan, mulailah

melakukannya. Keberanian mengandung jenius, kekuatan dan keajaiban di dalamnya”

(Goethe)

“Bila kita benar- benar mencintai dan menerima serta mengakui diri kita apa adanya, maka

semua dalam kehidupan ini akan berhasil”

(Louise Hay)

“Tidak ada kesalahan, tidak ada kebetulan. Semua peristiwa adalah berkat yang diberikan

kepada kita agar kita bisa belajar darinya”

(Elisabeth Kubler-Ross)

“Yang kita sebut hasil adalah awal mula sesuatu”

(Ralph Waldo Emerson)


commit to user

v

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih

kepada :

1. Allah SWT Sang Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang

telah diberikan-Nya

2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Joko Triantoro Soekarno dan Ibu Yuni Harwati atas

segala doa, bimbingan, nasehat, kehangatan cinta dan kasih sayang yang senantiasa

tercurahkan untukku.

3. Bapak Suratno dan Ibu Gayatri selaku orang tua yang memberikan bimbingan dan segala

kasih sayang sehingga dapat terselesaikan tanggungjawab ini..

4. Souki Aditya Pratama Kesdu atas segala cinta, kasih sayang, doa, semangat, dan

pengorbanan yang senantiasa diberikan untukku.

5. Adikku tercinta Michael Risky Saputro dan Bagus Ilham atas semangat dan keceriaannya.

6. Seluruh keluarga besar Soekarno dan Keluarga Besar Soeyoto atas dukungan dan

semangatnya.


commit to user

vi

PERNYATAAN

Nama : Intan Arista Ayu Widya Sari

NIM : E1107167

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul

ANALISIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN

TENTANG LEGALITAS PENANGKAPAN TERHADAP WARGA NEGARA

INDONESIA OLEH KEPOLISIAN FEDERAL AUSTRALIA ATAS

PERMINTAAN POLRI (Studi Putusan MA No. 1256.K/Pid/2000) adalah betul-

betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum

(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila

kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima

sanksi akademik berupa pencabutan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh

dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 17 Maret 2011

Yang membuat pernyataan

Intan Arista Ayu Widyasari

NIM. E1107167


commit to user

vii

ABSTRAK

Intan Arista Ayu Widya Sari, E 1107167. ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PRA PERADILAN TENTANG LEGALITAS PENANGKAPAN TEHADAP WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KEPOLISIAN FEDERAL AUSTRALIA ATAS PERMINTAAN POLRI (STUDI PUTUSAN MA NO. 1256 K./Pid/2000)., FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET. SURAKARTA. PENULISAN HUKUM (SKRIPSI).2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengajuan Upaya hukum Kasasi terhadap putusan praperadilan, bagaimana penangkapan yang sah menurut KUHAP apabila terdakwa berada di luar wilayah Republik Indonesia, dan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan Pengajuan Kasasi terhadap putusan praperadilan tentang legalitas penangkapan tersebut dan cara penyelesainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum doktrinal atau normatif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan baik berupa putusan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen. Analisis data menggunakan analisis data deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Pemohon kasasi (Kepolisian Republik Indonesia Cq. KORPS Reserse Polri Direktorat Reserse Ekonomi) terhadap putusan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan di tingkat Mahkamah Agung adalah sesuatu hal yang keliru. Karena melanggar ketentuan pasal 83 ayat (1) KUHAP. Namun dalam kenyataannya pengawasan horizontal tidak dilaksanakan dengan baik, maka menimbulkan kerancuan karena tidak adanya kepastian hukum. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan adalah didasarkan pada ketentuan pasal 88 dan pasal 244 KUHAP. Sehingga dalam perkara a quo ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi meskipun harus mennyimpang dari ketentuan perundang- undangan yang mengatur mengenai tidak dapat diajukannya kasasi.


commit to user

viii

ABSTRACT

Intan Arista Ayu Widya Sari, E1107167. A JURIDICAL ANALYSIS ON THE APPEAL TO SUPREME COURT on the pre-trial verdict about the legality of arrest against Indonesian citizen by Australian federal police officer on the behalf of Indonesian police officer (A STUDY ON Supreme court’s VERDICT No. 1256 K/Pid/2000). Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. Surakarta. Law Writing (Thesis). 2011.

This research aims to find out the appeal to Supreme Court on the pre-trial verdict, what the legal arrest is according to KUHAP when the defendant is outside Republic of Indonesia’s area, and to find out the problems arising relating to the appeal to Supreme Court on the pre-trial verdict about the legality of arrest and the way of coping with them.

This study belongs to a descriptive research and viewed from the objective, belongs to a doctrinal or normative law research. The data type used included primary, secondary, and tertiary data. Technique of collecting data used was library study in the form of verdicts, books, legislation and documents. The data analysis was done using deductive data analysis.

Considering the research, it can be found that the appeal to Supreme Court by the Applicant (Republic of Indonesia’s Public Officer Cq. Economic Detective Directorate of Detective KORPS of Republic of Indonesia’s Public Officer) on the pretrial verdict about whether or not the arrest at the Supreme Court level is legal is something work. It is because it strikes the provision of Article 83 clause (1) of KUHAP. However, in fact, the horizontal supervision is not implemented well, thereby resulting in confusing because there is no law certainty. The Supreme Court Judge’s rationale in hearing and sentencing the appeal to Supreme Court on the pretrial verdict about whether or not the arrest is legal is the provision of Articles 88 and 244 of KUHAP. Thus in this a quo case the Supreme Court grants the appeal to Supreme Court from the applicant despite violation of legislation governing the appeal to Supreme Court application.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan berupa ilmu

pengetahuan dan ijin-Nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan

hukum dengan judul ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP

PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG LEGALITAS PENANGKAPAN

TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KEPOLISIAN

FEDERAL AUSTRALIA ATAS PERMINTAAN POLRI (Studi Putusan MA No.

1256.K/Pid/2000) ini tepat sesuai waktu yang telah direncanakan.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-

syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta..

Tentunya selama penyusunan penulisan hukum ini, maupun selama penulis

menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tidak sedikit

bantuan yang penulis terima baik moril maupun materiil dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini ijinkan penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-

tulusnya kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret.

2. Bapak Edy Herdyanto, SH.MH., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.

3. Bapak Bambang Santosa, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Penulisan

Hukum penulis. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan

mengarahkan sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan

dengan baik dan tepat waktu.

4. Ibu Th. Kussunaryatun, S.H., MH. selaku pembimbing akademik penulis.

5. Bapak Harjono, S.H.,M.H., selaku ketua Program Nonreguler Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis


commit to user

x

selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah

banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh

studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta.

8. Bapak Joko Triantoro dan Ibu Yuni Harwati, orang tuaku yang telah

memberikanku doa, cinta, kasih sayang dan ridho yang menjadi kekuatan

dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini.

9. Michael Rizky Saputro, adikku yang membuat hidup penulis berarti.

10. Souki Aditya, yang telah memberikan motivasi dan menemani penulis

dalam menyelesaikan kewajiban.

11. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan

baik moril maupun materiil kepada penulis.

12. Teman-teman Angkatan 2007 Non Reguler, teman-teman kuliah (Ninik,

Sry, Dewi, Lulu, Pondra, Reshan, Ucil, Dimas) terimakasih atas setiap

waktu yang kita habiskan bersama, dan semua pihak yang membantu

dalam penulisan huku

Penulis sadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna. Oleh sebab

itu penulis sangat terbuka akan segala sumbang saran dan kritik yang bersifat

membangun.

Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua,

terutama untuk penulisan, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, 17 Maret 2011

Penulis


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN......................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iii

HALAMAN MOTTO ...................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................... v

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ vi

ABSTRAK ...................................................................................................... vii

KATA PENGANTAR .................................................................................... ix

DAFTAR ISI ................................................................................................... x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Perumusan Masalah .................................................................... 3

C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 4

D. Manfaat Penelitian ..................................................................... 4

E. Metode Penelitian ...................................................................... 5

F. Sistematika Penelitian ................................................................ 8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik ........................................................................ 10

1. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan ................................. 10

a) Tinjauan Umum Tentang Pengertian Praperadilan ........ 10

b) Tinjauan Umum Tentang wewenang praperadilan ......... 13

c) Tinjauan Umum Tentang alasan dan pihak yang

mengajukan praperadilan ................................................ 16

d) Tinjauan tentang acara praperadilan ............................... 18

2. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan ................................. 20

a) Tinjauan Umum Tentang pengertian penangkapan ....... 20

b) Tinjauan Umum Tentang tata cara penangkapan ........... 21

3. Tinjauan Umum Tentang Kasasi ........................................... 22

a) Tinjauan Umum tentang pengertian kasasi ....................... 22


commit to user

xii

b) Tinjauan Umum Tentang alasan mengajukan kasasi ........ 23

c) Tinjauan Umum Tentang Tata Cara Mengajukan Kasasi .. 24

B. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 27

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pengajuan Kasasi Terhadap Putusa Praperadilan

Tentang Legalitas Penangkapan yang Dilakukan Oleh

Kepolisian Federal Australia atas Permintaann Polri ............. 29

1. Kasus Posisi ........................................................................ 29

2. Identitas Permohon dan Termohon Praperadilan ................. 30

3. Alasan Permohonan Praperadilan ........................................ 30

4. Isi Permohonan Praperadilan ............................................... 32

5. Eksepsi Termohon Praperadilan .......................................... 33

6. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ............... 35

7. Alasan Pengajuan Kasasi ..................................................... 37

8. Pembahasan.......................................................................... 46

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap Alasan

Pengajuan Kasasi Terhadap Putusa Praperadilan Tentang

Legalitas Penangkapan yang Dilakukan Oleh Kepolisian

Federal Australia atas Permintaan Polri .................................. 56

1. Pertimbangan ...................................................................... 56

2. Amar Putusan Kasasi ........................................................... 59

3. Pembahasan.......................................................................... 60

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan .................................................................................. 62

B. Saran ......................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan

berdasarkan atas kekuasaan, yang dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar

1945. Sebagai negara hukum bertujuan menciptakan adanya keamanan dan

ketertiban, keadilan dan kesejahteraan, dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara, serta menghendaki agar hukum ditegakkan, dalam artian hukum harus

dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa kecuali baik oleh seluruh warga

masyarakat, penegak hukum, maupun oleh penguasa negara, sehingga segala

tindakannya harus dilandasi oleh hukum. Etika dan moral yang baik juga harus

dijunjung tinggi baik oleh masyarakat maupun penegak hukum. Hal itu untuk

menghindarkan nada yang sinis atau meremehkan aparat penegak hukum, khusus

lembaganya karena lembaga tersebut juga miliknya.

Penegakan hukum di Indonesia haruslah sesuai dengan Undang- Undang

Dasar 1945, Pancasila dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana supaya

tercapai keadilan dalam menjalankannya. Oleh karena itu, dalam pengungkapan

suatu tindak pidana tidak secara langsung memberikan kesimpulan mengenai

tindak pidana yang terjadi tetapi tahap yang harus dilakukan adalah pemeriksaan

terhadap tindak pidana tersebut.

Dalam pemeriksaan suatu tindak pidana yang menjadi tujuan pokok dari

pemeriksaan tersebut adalah mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana

untuk menemukan siapa pelakunya, bagaimana motifnya, alat yang digunakan

untuk melakukan tindak pidana dengan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana dimana akan terwujud suatu ketertiban dan kepastian

hukum. Untuk kepentingan pemeriksaan suatu tindak pidana tersebut, undang-

undang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan

tindakan-tindakan yang dianggap dapat membantu dalam melakukan

pengungkapan tindak pidana tersebut dimana sesungguhnya tindakan- tindakan


commit to user

2

yang dilakukan mengurangi pelaksanaan hak asasi manusia yang kemudian

dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Bentuk dari tindakan tersebut

adalah upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan

dan pemeriksaan surat.

Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi

seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui

lembaga pra peradilan yang diatur dalam KUHAP. Pra peradilan merupakan

lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR, lahir dari pemikiran

untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, agar

dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukan penyalahgunaan

wewenang (abuse of power).

Pra peradilan dilakukan dengan maksud dan tujuan yakni tegaknya hukum

dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan

penuntutan. Oleh karena itu, demi terlaksananya pemeriksaan tindak pidana,

undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk

melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan

sebagainya.

Tindakan upaya paksa yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum

dan undang-undang, karena melanggar hak asasi yang dimiliki oleh seseorang

sekalipun dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana

(Yahya Harahap 2002:3). Untuk itu diperlukan lembaga yang diberi wewenang

untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada

tersangka. Pra peradilan dibentuk sebagai sarana pengontrol tindakan aparat

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang-

wenang. Dengan adanya pra peradilan, aparat penegak hukum dalam melakukan

upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan undang-undang dan

tidak bertentangan dengan hukum.

Di dalam pra peradilan, pejabat yang melakukan penahanan atas diri

tersangka ataupun terdakwa baik polisi maupun jaksa harus bisa membuktikan

bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (illegal) atau tegasnya


commit to user

3

benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal inilah yang

membedakan KUHAP dengan masa berlakunya HIR dimana pada waktu itu

tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang tersangka

tidak terawasi secara maksimal sehingga dapat menimbulkan tindakan sewenang-

wenang dari aparat penyidik. Untuk itu dibentuk lembaga pra peradilan yang

berwenang melakukan penilaian dan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa

yang dilakukan oleh penyidik.

Hal ini sangat berkaitan erat dengan adanya penangakapan yang dilakukan

oleh seorang penyidik terhadap pelaku tindak pidana. Penangkapan dilakukan

dalam waktu yang tidak panjang dimana penangkapan berakhir pada saat seorang

pelaku tindak pidana tersebut telah dibawa ke kantor polisi atau penyidikan.

Sehingga perlunya lembaga pra peradilan untuk mengurangi adanya penyalah

gunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memeriksa,

melakukan upaya paksa terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS

PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PRA PERADILAN

TENTANG LEGALITAS PENANGKAPAN TEHADAP WARGA NEGARA

INDONESIA OLEH KEPOLISIAN FEDERAL AUSTRALIA DALAM

ATAS PERMINTAAN POLRI (STUDI PUTUSAN MA NO. 1256

K./Pid/2000).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah, maka

penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi alasan pengajuan kasasi terhadap putusan pra peradilan

tentang legalitas penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Federal

Australia atas permintaan Polri.

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap pengajuan

kasasi terhadap putusan pra peradilan tentang legalitas penangkapan yang

dilakukan oleh Kepolisian Federal Australia atas permintaan Polri.


commit to user

4

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui implementasi penerapan praperadilan didalam proses

penegakan hukum di Indonesia.

b. Untuk mengetahui kemungkinan diajukannya upaya hukum biasa bagi

putusan pra peradilan.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan

hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna

memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret.

b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti

penting ilmu hukum dalam teori dan praktek.

c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis agar dapat

memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada

umumnya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan

ilmu pengetahuan hukum. Memberikan masukan pemikiran bagi

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, dalam ilmu hukum pada

umumnya dan khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan pra

peradilan.

b. Salah satu usaha memperbanyak wawasan dan pengalaman serta

menambah pengetahuan tentang Hukum Acara pidana

c. Sebagai bahan untuk mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya,

disamping itu sebagai pedoman bagi penelitian yang lain.

2. Manfaat Praktis


commit to user

5

a. Memberikan jawaban atas masalah yang menjadi pokok bahasan dalam

penelitian.

b. Untuk mendalami teori–teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani

kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

E. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang diajukan, maka penulis di dalam

penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian doktrinal atau normatif,

yaitu jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai

rujukan utama untuk merumuskan hasil penelitian serta menarik kesimpulan

dari permasalahan yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk

memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala

tertentu. “Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat

membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori

baru.” (Peter Mahmud Marzuki, 2006:47)

Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian jenis ini

dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang

berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian

dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini,

Penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang

pengajuan kasasi terhadap putusan praperadilan.


commit to user

6

c. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa

keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi

kepustakaan, Peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP dan peraturan

perundangan lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti, seperti putusan, dan tulisan-tulisan ilmiah dan

sumber-sumber tertulis lainnya,buku-buku, literatur, dokumen resmi, hasil

penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan

penelitian ini. Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif,

maka lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder sedangkan data

primer lebih bersifat sebagai penunjang.

d. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian yang dapat

diperoleh dan yang akan digunakan dalam penelitian normatif yaitu sumber

data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa

dokumen, buku-buku laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian

ini meliputi:

1. Data Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan

terdiri dari kaidah dasar (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006:13),

meliputi :

a. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

b. Putusan Mahkamah Agung NO. 1256 K./Pid/2000

2. Data Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian atau


commit to user

7

membahas tentang lembaga pra peradilan beserta upaya paksa yang

dilakukan sebagai tugas dari lembaga praperadilan.

3. Data Tersier

Bahan- bahan hukum yang menunjang bahan hukum primr dan

bahan hukum sekunder yang berupa pengertian-pengertian yang

diperoleh dari bahan dari internet.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis

mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang

akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan klasifikasi golongannya.

Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan

selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan

penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam

penelitian ini adalah: Studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan

data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan

perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, serta pengumpulan data

melalui media internet.

f. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, lembaga praperadilan akan dianalisis dengan

dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh

dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari

penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-

dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber

penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang

diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian

yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui alasan pengajuan kasasi

terhadap putusan lembaga praperadilan itu sendiri.


commit to user

8

Metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh

Aristoteles, pengunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis

mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat

khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter

Mahmud Marzuki, 2006:47). Di dalam logika silogistik untuk penalaran

hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis

minornya adalah fakta hukum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka

penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika

penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-

sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap

keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini

adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan dua hal yaitu, yang pertama adalah

kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam

memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yang

meliputi: Pertama mengenai tinjauan umum tentang Pra Peradilan

meliputi, pengertian, wewenang, alasan Pra peradilan. Kedua, tinjauan

umum tentang penangkapan yang meliputi alasan dan tata cara

penangkapan. Ketiga, tinjauan umum tentang upaya hukum kasasi

yang meliputi alasan pengajuan kasasi dan tata cara pengajuan kasasi .


commit to user

9

Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka di

dalam bab ini juga disertai dengan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang .

alasan alasan hukum pengajuan kasasi terhadap putusan lembaga pra

peradilan atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum dan pengajuan kasasi tersebut sesuai dengan asas penyelesaian

perkara dipengadilan yaitu sederhana,cepat, dan biaya murah.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang

simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan

permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas

permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

a. Tinjauan Umum tentang Pra Peradilan

1) Pengertian Praperadilan

Istilah yang dipergunakan oleh KUHAP “pra peradilan'' maka

maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau

mendahului, berarti “pra peradilan” sama dengan sebelum pemeriksaan

di sidang pengadilan. Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi

fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. )

Di negeri Belanda disebut dengan hakim komisaris (Rechter

commissaris) dan Judge d' Instruction di Francis benar-benar dapat

disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya

penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan

pendahuluan atas suatu perkara.

Di dalam KUHAP sendiri terdapat beberapa pasal yang

memberikan definisi tentang praperadilan, antara lain menurut Pasal 1

butir 10 KUHAP Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri

untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini tentang:

a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas

permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa

tersangka;

b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak

diajukan ke pengadilan.


commit to user

11

Tugas pra peradilan di Indonesia terbatas dalam Pasal 78 yang

berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang

melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus

tentang berikut :

(1) Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan

atau penghentian penuntutan.

(2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

adalah praperadilan. Pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal

yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh

seorang panitera.

Dalam Pasal 79, 80. 81 diperinci tugas pra peradilan itu yang

meliputi tiga hal pokok. yaitu sebagai berikut :

(a) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu

penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka,

keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan

menyebutkan alasannya.

(b) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian

penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau

penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua

pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

(c) Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya

penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian

penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak

ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri

dengan menyebutkan alasannya.

Dalam penjelasan undang-undang, hanya Pasal 80 yang diberi

komentar, yaitu bahwa pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum,

keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.

Pra peradilan merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada

Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus


commit to user

12

perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan,

penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan,

penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik (Yahya

Harahap, 2002:2).

Tujuan utama pelembagaan pra peradilan dalam KUHAP, untuk

melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang

dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan

penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak

bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praperadilan dibentuk dengan

tujuan sebagai sarana pengontrol tindakan aparat penegak hukum dalam

menjalankan tugasnya agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan

adanya pra peradilan, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya

paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan undang-undang dan

tidak bertentangan dengan hukum.

Tujuan pra peradilan seperti yang sudah diketahui, demi untuk

terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang

memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk

melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan,

penyitaan dan sebagainya. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan

instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan

kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan

secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-

undang yang berlaku. Tindakan upaya paksa yang dilakukan

bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan

terhadap hak asasi tersangka.

Memang sangat beralasan untuk mengawasi tindakan upaya paksa

yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka,

supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum

serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.


commit to user

13

Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam

tindakan penegakkan hukum di masa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan

cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada

waktu itu, semuanya lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi dan

tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun. HIR tidak memberi hak

dan upaya untuk memintakan perlindungan dan koreksi.

Bertahun-tahun pun tersangka ditahan, dianggap lumrah dan

tersangka tidak mempunyai daya untuk mengadukan nasibnya kepada

siapapun, karena HIR tidak memiliki lembaga yang berwenang untuk

menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakan

terhadap tersangka. Berpijak dari pengalaman suram di masa HIR,

pembuat undang-undang menanggapi betapa pentingnya menciptakan

suatu lembaga yang diberi wewenang melakukan koreksi, penilaian dan

pengawasan terhadap setiap tindakan upaya paksa yang dikenakan

pejabat penyidik atau penuntut umum kepada tersangka, selama

pemeriksaan berlangsung dalam tingkat proses penyidikan dan

penuntutan.

2) Wewenang Pra Peradilan

Lembaga praperadilan ini diberi wewenang berdasarkan undang-undang,

antara lain sebagai berikut:

a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan

penahanan.

Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang

kepada praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya

penangkapan dan penahanan. Berarti, seorang tersangka yang

dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau

penyitaan, dapat meminta kepada lembaga pra peradilan untuk

memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik

kepadanya. Kriteria suatu penangkapan dianggap tidak sah antara

lain:


commit to user

14

i. Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik

tidak menyertakan surat tugas dan surat perintah

penangkapan untuk diperlihatkan kepada tersangka, selain

itu jika tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada

pihak keluarganya.

ii. Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka

dapat dimintakan pemeriksaan kepada praperadilan.

Seperti halnya penangkapan dan penahanan, penggeledahan

dan penyitaan juga termasuk tindakan upaya paksa yang dapat

dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan

fungsi pra peradilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena

itu setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik harus dilaksanakan

menurut aturan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi

kesewenang-wenangan aparat yang berujung pelanggaran hak asasi

dari seseorang. Menurut Pasal 37 dan Pasal 38 KUHAP,

penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik dan

penuntut umum harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri

setempat.

b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau

penghentian penuntutan.

Menurut ketentuan Pasal 80 KUHAP, penyidik atau penuntut

umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kepada ketua

Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya terhadap sah

atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.

Penyidik maupun penuntut umum memiliki wewenang untuk

menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Alasan

dilakukannya penghentian penyidikan dan penghentian

penuntutan:

(1) Tidak terdapat cukup bukti,

(2) Peristiwa tersebut tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran

tindak pidana


commit to user

15

(3) Nebis in idem karena ternyata apa yang disangkakan kepada

tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah

dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

(4) Kadaluarsa untuk menuntut

c. Memeriksa tuntutan ganti kerugian

Ganti kerugian menurut Andi Hamzah, merupakan hak

keperdataan yang dilanggar dalam rangka melaksanakan hukum

acara pidana oleh pejabat negara. Pelaksanaan yang salah itu

berupa salah menangkap, menahan, mengadili dan tindakan lain,

kekeliruan mengenai orang dan kekeliruan dalam menerapkan

hukum

Berdasarkan pada Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP lembaga

pra peradilan memiliki wewenang untuk memeriksa tuntutan ganti

kerugian yang antara lain :

i). Tersangka ataupun terdakwa berhak menuntut ganti kerugian

karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan

tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang

atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang

diterapkan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka

berdasarkan alasan :

1) Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;

2) Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang

bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-

undang;

3) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya

mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.

ii). Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas

penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan

yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan

mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana


commit to user

16

dimaksud dalarn ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke

Pengadilan Negeri, diputuskan di sidang pra peradilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

d. Memeriksa permintaan rehabilitasi

Pra peradilan berwenang memeriksa dan memutus

permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau

penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar

hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas

kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang

perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

Dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP dijelaskan bahwa

seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan

diputuskan bebas atau diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum

yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

yang kemudian dicantumkan dalam putusan pengadilan tersebut di

atas. Dengan adanya rehabilitasi, diharapkan dapat membersihkan

nama baik, harkat dan martabat tersangka atau terdakwa dan

keluarganya di mata masyarakat.

3) Alasan dan Pihak Yang Mengajukan Pra Peradilan

Dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya

tindakan dari aparat penegak hukum kepada pra peradilan, tentunya

harus memiliki alasan-alasan yang kuat dari pihak yang memohon.

Untuk itu dalam KUHAP telah mengatur siapa-siapa saja yang berhak

mengajukan permohonan kepada pra peradilan serta alasan-alasannya,

yaitu:

(a) Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya

Dalam Pasal 79 KUHAP disebutkan bahwa tersangka,

keluarga dan kuasa hukumnya berhak mengajukan pemeriksaan

tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan kepada Ketua


commit to user

17

Pengadilan Negeri. Menurut pasal ini yang dapat diajukan kepada

pra peradilan hanyalah masalah penangkapan dan penahanan

sedangkan upaya lain seperti penggeledahan dan penyitaan tidak

disebutkan secara langsung.

(b) Penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan

Seperti dijelaskan sebelumnya salah satu wewenang

praperadilan adalah memeriksa sah atau tidaknya penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh

aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum.

Apabila dalam suatu perkara pidana seorang penyidik

menghentikan penyidikan tanpa alasan yang dibenarkan oleh

undang-undang, maka penuntut umum dan pihak ketiga yang

berkepentingan berhak melaporkan kepada pra peradilan. Hal ini

telah sesuai dengan prinsip saling mengawasi antar instansi

penegak hukum, tetapi timbul masalah bagaimana seandainya

penuntut umum tetap menerima alasan yang diberikan penyidik

terhadap penghentian penyidikan ini walaupun sebenarnya alasan

yang diberikan tidak sesuai undang-undang.

(c) Tersangka, ahli warisnya dan kuasa hukumnya

Ahli waris dari tersangka pun dapat mengajukan permohonan

pra peradilan dalam hal ini mengajukan tuntutan ganti kerugian

kepada pra peradilan selain permohonan yang dapat diajukan oleh

tersangka dan/atau kuasa hukumnya. Hal ini sesuai dengan bunyi

Pasal 95 ayat (2) KUHAP: Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka

atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan

lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan

sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) yang perkaranya tidak

diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.


commit to user

18

(d) Tersangka atau pihak yang berkepentingan menuntut ganti rugi

Dijelaskan dalam Pasal 81 KUHAP yaitu permintaan ganti

kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan

atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau

penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang

berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut

alasannya.

Putusan pengadilan menganggap penghentian penyidikan dan

penghentian penuntutan sah maka hal tersebut dapat menjadi

alasan diajukannya tuntutan ganti kerugian kepada pra peradilan

oleh tersangka atau pihak yang berkepentingan (Yahya Harahap,

2002:10).

4) Acara Pra Peradilan

Acara pra peradilan untuk ketiga hal yaitu pemeriksaan sah

tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP),

pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan

(Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan

atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau

akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) ditentukan

beberapa hal berikut :

a) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim

yang ditunjuk menetapkan hari sidang;

b) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya

penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian

penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan

atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau

penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau

penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat


commit to user

19

pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau

pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

c) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-

lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan

putusannya;

d) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan

negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada

Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;

e) Putusan pra peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup

kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Pra Peradilan

lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk

itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1

sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP);

f) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam

ketiga hal tersebut di atas harus memuat harus memuat dengan

jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP). Oleh

karena itu putusan hakim haruslah memuat;

(i) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu

penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik

atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan

masing-masing harus segera membebaskan tersangka.

(ii) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu

penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah,

penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib

dilanjutkan.

(iii) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu

penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam

putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti rugi dan

rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu

penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan


commit to user

20

tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan

dicantumkan rehabilitasinya.

(iv) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang

disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka

dalam putusan dicantukan bahwa benda tersebut harus

segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa

benda itu disita.

b. Tinjauan Umum tentang Penangkapan

1) Pengertian Penangkapan

Sering dikacaukan pengertian penangkapan dan penahanan.

Penangkapan sejajar dengan arrest (Inggris), sedangkan penahanan

sejajar dengan detention (Inggris). Jangka waktu penangkapan tidak

lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat

dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya

tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor

polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika

delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.

Pasal 1 butir 20 KUHAP memberi definisi “penangkapan” sebagai

berikut: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa

pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa

apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau

penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini.”

Kalau definisi ini dibandingkan dengan bunyi Pasal 16 yang

mengatur tentang penangkapan, maka nyata tidak cocok. Pasal 16

mengatakan sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan penyelidikan. penyelidik atas perintah

penyidik berwenang melakukan penangkapan.

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik


commit to user

21

pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Tidak cocok karena ternyata bukan saja penyidik (menurut

definisi) tetapi juga penyelidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan

setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan

penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk

kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan.

2) Tata Cara Penangkapan

Aspek pembahasan mengenai penangkapan yang dilakukan oleh

pejabat yang berwenang haruslah sesuai dengan syarat- syarat yang

telah diatur dalam Pasal 18 KUHAP tentang penangkapan yang antara

lain:

a) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh kepolisian negara RI

Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh

melakukan penangkapan, kecuali berdasar Pasal 284 ayat (2)

jaksa penuntut umum yang berkedudukan sebagai penyidik dapat

melakukan penangkapan. Selain itu, berdasarkan Pasal 111

dalam hal tertangkap tangan ”setiap orang berhak” melakukan

penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam

tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan ”wajib” menangkap

tersangka.

b) Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus

membawa ”surat tugas penangkapan”

Dalam suatu penangkapan, surat tugas merupakan syarat

yang formal yang bersifat ”imperatif” sehingga harus dipenuhi

oleh petugas yang melakukan penangkapan agar tidak terjadi

penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak

bertanggung jawab. Oleh karena itu, demi tegaknya kepastian

serta menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk

menjaga ketertiban masyarakat dari pihak yang beritikad buruk,


commit to user

22

penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat

tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.

c) Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan

dan penegasan tentang :

i. Identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal

Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah

penangkapan tidak sesuai bisa dianggap surat perintah itu

”tidak berlaku” terhadap orang yang didatangi petugas.

ii. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan

penangkapan

iii. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang

disangkakan terhadap tersangka

iv. Selanjutnya menyebut dengan terang di tempat mana

pemeriksaan dilakukan.

Selain itu, diingatkan kembali Pasal 18 ayat (2) dalam hal

tertangkap tangan penangkapan dilakuakn terhadap tersangka

”tanpa surat perintah” penangkapan, dengan syarat harus segera

menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik maupun

penyidik pembantu yang terdekat. Berdasarkan Pasal 18 ayat 3,

pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga haruslah

diberikan secara tertulis, apabila diberikan secara lisan maka

pemberitahuan itu dianggap tidak sah dan pihak keluarga dapat

mengajukan pemeriksaan kepada lembaga pra peradilan tentang

ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat

menuntut ganti kerugian.

c. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Kasasi

1) Pengertian Kasasi

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Francis. Kata asalnya

ialah casser yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan


commit to user

23

demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada di tangan raja

beserta dewannya yang disebut Conseil du Roi. Setelah revolusi yang

meruntuhkan kerajaan Francis, dibentuklah suatu badan khusus yang

tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan

antara yang menjembatani pembuat undang-undang dan kekuasaan

kehakiman.

Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru pula di negeri Belanda

yang pada gilirannya dibawa pula ke Indonesia. Pada asasnya kasasi

didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan

hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti

kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang

menafsirkan secara sempit ialah D. Simons yang mengatakan jika

hakim memutus sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenang

menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika hakim

pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah

membebaskan. Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan

penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang

bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan

hukum.

2) Alasan Mengajukan Kasasi

Dalam UUPKK pada Pasal 23 ayat (I) dikatakan sebagai berikut :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan

dasar-dasar putusan itu. juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu

dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Sehingga sesuai

undang- undang tersebut terdapat tiga alasan untuk melakukan kasasi,

yaitu :

(a) apabila terdapat kelalaian dalam acara (vormverzuim);

(b) peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan

pada pelaksanaannya;


commit to user

24

(c) apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan

menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang

ditentukan oleh undang-undang yang menjadi dasar suatu putusan

pengadilan yang kurang jelas, dapat diajukan kasasi melalui jalur

kelalaian dalam acara (vormverzuim) itu. Menurut Oemar Seno Adji,

berhubung dengan inilah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

tanggal 25 November 1974, No. M.A/Pemb/1154/74, yang mulai

dengan suatu konstatasi, bahwa putusan-putusan pengadilan negeri/

pengadilan tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan

yang dikehendaki oleh undang-undang (dalam hal ini khususnya Pasal

23 ayat (I) UUPKK) tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-

alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti

ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai

suatu kelalaian dalam acara (vormverzu). Oleh karena itu dapat

menimbulkan batalnya putusan pengadilan negeri/tinggi oleh

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.

3) Tata Cara Mengajukan Kasasi

Dalam KUHAP tidak diperinci mengenai bagaimana tatacara

pengajuan kasasi. Pada umumnya hanya diatur tentang tata cara

mengajukan kasasi, dan pada. Pasal 253 ayat (1) KUHAP diatur secara

singkat alasan mengajukan kasasi sebagai berikut : “Pemeriksaan

dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas

permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan

Pasal 248 guna menentukan :

i. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau

diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

ii. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

ketentuan undang-undang;

iii. apakah benar pengadilan telah melampaui batas


commit to user

25

wewenangnya.”

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-

undang, misalnya pengadilan dilakukan di belakang pintu tertutup

tanpa alasan menurut undang-undang. Mengenai hal hakim melampaui

wewenangnya, lihat uraian di muka tentang pengertian luas dan

sempit.

Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk

diperiksa oleh Mahkamah Agung. Menurut KUHAP, suatu

permohonan ditolak jika :

a) putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (Pasal

244 KUHAP). Senada dengan ini putusan Mahkamah Agung

tanggal 19 September 1956 No. 70/Kr/1956. Mengenai

putusan bebas tidak murni, lihat uraian di muka pada bagian

banding;

b) melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi

kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya,

yaitu empat belas had sesudah putusan disampaikan kepada

terdakwa (Pasal 245 KUHAP). Senada dengan itu, putusan

Mahkamah Agung tanggal 12 September 1974 No.

521/K/Kr/1975;

c) sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara

tersebut. Kasasi hanya dilakukan sekali (Pasal 247 ayat (4)

KUHAP);

d) pemohon tidak mengajukan memori kasasi (Pasal 248 ayat

(1) KUHAP), atau tidak memberitahukan alasan kasasi

kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum

(Pasal 248 ayat (2) KUHAP), atau pemohon terlambat

mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesudah

mengajukan permohonan kasasi (Pasal 248 ayat (1) dan (4)

KUHAP);

e) tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan


commit to user

26

Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

Selain syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP tersebut, juga

perlu ditinjau yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan

penolakan kasasi seperti :

1. permohonan diajukan oleh seorang kuasa tanpa kuasa khusus

(putusan Mahkamah Agung tanggal 11 September 1958 No.

117 K/Kr/1958);

2. permohonan kasasi diajukan sebelum ada putusan akhir

pengadilan tinggi (putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Mei

1958 No. 66 K/Kr/1958);

3. permohonan kasasi terhadap putusan sela (putusan

Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1958 No. 320

K/Kr/1957);

4. permohonan kasasi dicap jempol tanpa pengesahan oleh

pejabat berwenang (putusan Mahkamah Agung tanggal 5

Desember 1961 No. 137 K/Kr/1961).

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kasasi ini ialah

tidak diaturnya oleh KUHAP peranan Jaksa Agung di dalamnya.

Padahal menurut tujuan. kasasi itu untuk mencapai kesatuan peradilan

dan untuk penerapan undang-undang setepat-tepatnya, dan oleh karena

itu posisi penuntut umum sangat penting pula dalam kasasi.Di negeri

Belanda peranan Jaksa Agung (Procureur Generaal) sangat penting

dalam pemeriksaan kasasi melalui jalur konklusi yang diajukannya.

Dialah yang terakhir didengar, dan terdakwa (terpidana) atau penasihat

hukumnya tidak lagi didengar pendapatnya. Di dalam pemeriksaan

kasasi Jaksa Agung tidak merupakan pihak. Oemar Seno Adji pun

mengusulkan agar posisi Jaksa Agung dalam pemeriksaan kasasi

diperhatikan, terutama dalam menyusun peraturan pelaksanaan KUHAP.


commit to user

27

2. Kerangka Pemikiran

Keterangan Kerangka Pemikiran :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) merupakan

norma hukum tertulis yang dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum

dalam proses penegakan hukum. Demi kepentingan pemeriksaan suatu tindak

pidana, undang-undang memberiksan kewenangan kepada aparat penegak

hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada prinsipnya merupakan

pengurangan terhadap hak asasi manusia. Bentuk dari tindakan tersebut adalah

upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan

pemeriksaan surat. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak

Penangkapan yang dilakukan oleh lembaga

praperadilan

Penegakan Hukum

Penggunaan Upaya Paksa

Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Pra

Peradilan

Pengawasan Horizontal

Abuse of power Pemeriksaan oleh Lembaga Pra Peradilan

UU No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)


commit to user

28

terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi

seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah

melalui lembaga pra peradilan yang diatur dalam KUHAP. Pra Peradilan

merupakan lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR, lahir dari

pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak

hukum, agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukan

penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Untuk itu

selain adanya pengawasan yang bersifat internal dalam perangkat aparat itu

sendiri (vertikal), juga dibutuhkan suatu pengawasan silang antara sesama

penegak hukum (horizontal.

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan haruslah

mencantumkan keterangan dan alasan- alasan dijatuhkannya putusan tersebut

apabila salah satu pihak merasa tidak dipuaskan dengan putusan tersebut maka

pihak itu dapat mengajukan upaya hukum dari banding hingga ke peninjauan

kembali yang diajukan oleh terpidana sendiri, kuasa hukumnya hingga ahli

warisnya sekalipun.


commit to user

29

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Pra Peradilan tentang Legalitas

Penangkapan yang Dilakukan oleh Kepolisian Federal Australia Atas

Permintaan Polri.

1. Kasus Posisi

Seorang bernama Hendra Rahardja dilaporkan oleh Drs. Mustaharai

Sembiring selaku anggota Polri dalam kasus tindak pidana perbankan

sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang- Undang No. 7 tahun 1992 tentang

Perbankan. Tetapi bukti- bukti yang diajukan oleh Pelapor kurang jelas.

Tersangka kemudian ditangkap oleh Kepolisian Federal Australia dimana

Tersangka merasa tidak pernah mendapatkan surat pemanggilan untuk

penangkapan tersebut sehingga Tersangka mengajukan permohonan

praperadilan tentang legalitas penangkapan dan penahanannya. Kemudian

berdasar keterangan tersangka, lembaga praperadilan mengabulkan

permohonan tersebut yang menyatakan bahwa Termohon Pra Peradilan harus

membebaskan Pemohon Pra Peradilan dan melakukan ganti rugi serta

rehabilitasi kepada Pemohon Pra Peradilan.

Termohon Pra Peradilan merasakan ada kejanggalan dalam putusan

yang dijatuhkan oleh Pegadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentang amar putusan

yang dibacakan dan dijatuhkan tidak ada kesesuaian, dalam menjatuhkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menyebutkan dasar alasan yang

jelas sehingga hal tersebut mendorong Termohon Praperadilan untuk

mengajukan upaya hukum kasasi. Dalam putusan tingkat kasasi Pemohon

kasasi/ Termohon Praperadilan dikuatkan posisinya oleh Mahkamah Agung

dimana dalam amar putusannya mengabulkan pengajuan kasasi tersebut,

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat pertama

serta membebankan Termohon Kasasi/ Pemohon Praperadilan untuk membayar

biaya perkara.


commit to user

30

2. Identitas Pemohon dan Termohon Pra Peradilan

a. Identitas Pemohon

Nama : Hendra Rahardja

Pekerjaan : Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa

b. Identitas Termohon

Nama : Drs. Mustaharai Sembiring

Selaku penyidik dari kepolisian, yaitu :

KEPOLISIAN NEGARA RI Cq. KORPS RESERSE POLRI

DIREKTORAT RESERSE EKONOMI

3. Alasan Permohonan Pra Peradilan

Pemohon/ Tersangka mengajukan permohonan pemeriksaan

Praperadilan terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 3 Juli 1998, Drs. Mustahari Sembiring, pekerjaan:

Anggota Polri, telah membuat laporan Polisi No.Pol.

LP/182/VII/1998/Serse.Ek, dengan tindak pidana yang dilaporkan adalah

tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang- Undang

No. 7 Tahun 1982 tentang perbankan jo. Pasal 55 dan 86 KUHP :

Bahwa laporan Polisi tersebut menyatakan nama- nama tersangka adalah :

1) Hendra Rahardja (Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa)

2) Eko Edi Putranto ( Komisaris Bank Harapan Sentosa)

3) Andre Widijanto (Pemilik Perusahaan terkait)

4) Ny. Sherly Kojonglan ( Pemilik Perusahaan terkait)

5) Hendro Suweno (Direksi Perusahaan Group) (bukti PR-1) :

Bahwa laporan pidana tersebut dibuat oleh Anggota Polri sendiri, saksi

korban dalam dugaan tindak pidana tersebut tidak jelas;

Bahwa Pemohon tidak pernah menerima maupun diberitahukan tentang

adanya laporan Polisi dengan tersangka Pemohon, serta panggilan untuk

diminta keterangan atas adanya laporan Polisi tersebut;


commit to user

31

Bahwa dengan demikian dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan

No.Pol.SPP/R/69-M/VIII/Ditserse.Ek, pada tanggal 10 Agustus 1998 terhadap

Pemohon, sangat tidak berdasar hukum dan karenanya surat perintah

penangkapan tersebut tidak sah ;

Bahwa pada tanggal 23 Ferbruari 1999, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

telah menyatakan berkas perkara atas nama tersangka Drs. Andre Widijanti

dan kawan- kawan yang dilimpahkan oleh Mabes Polri dinyatakan belum

lengkap (bukti P.2);

Bahwa pada tanggal 13 April 1999, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

menyampaikan Surat kepada Dankorserse Polri, mengenai pemeriksaan

optimal oleh Mabes Polri dan perintah untuk menyerahkan berkas perkara dan

tersangka agar Kejati dapat melakukan pemeriksaan tambahan (bukti P.3);

Bahwa Pemohon pada tanggal 1 Juni 1999, telah ditangkap dan dibawa

ke Police Station di Sydney dengan didasarkan pada foto copy dari Interpol

Red Notice dengan tanda “A1” yang isinya mengenai pemberitahuan telah

dikeluarkannya surat penangkapan terhadap Pemohon oleh anggota Polisi

Federal Australia. Salah seorang anggota Polisi Federal Australia bernama

Rod Wissam pada tanggal 1 Juni 1999 membuat affidavit yang isinya

meminta dikeluarkannya surat penahanan sementara terhadap Pemohon

Affidavit oleh anggota Polisi Federal Australia jelas tidak sesuai dengan

prosedur hukum yang berlaku, karenanya affidavit tersebut mohon dinyatakan

tidak sah ;

Berdasarkan uraian di atas, terbukti penangkapan Pemohon pada tanggal

1 Juni 1999 tidak berdasar hukum, demikian pula penahanan terhadap

Pemohon juga tidak berdasar hukum, karenanya penahanan tersebut haruslah

dinyatakan tidak sah ;

Bahwa berdasarkan pasal 20 KUHAP, jangka waktu untuk penangkapan

adalah 24jam, akan tetapi terbukti Pemohon sampai dengan tanggal 3 Juni

1999 masih ditahan di Police Station di Sydney dan pada tanggal 4 Juni 1999

baru dipindahkan dari Police Station di Sydney ke penjara Silverwater di

Sydney sampai dengan sekarang tanpa dasar dan alasan yang sah. Sesuai


commit to user

32

dengan pasal 20 jo pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP. Penyidik hanya

berwenang untuk melakukan penahanan untuk waktu 20 hari dan dapat

diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk selama 40 hari. Sesuai dengan pasal

24 ayat (4) KUHAP, maka setelah enam puluh hari tersebut. Penyidik harus

sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Surat Perintah

Penangkapan No.Pol. SPP/R/48/M/VI/1999/Ditserse.Ek. tertanggal 18 Juni

1999 atas nama Pemohon tidak berdasar hukum, sehingga surat penangkapan

tersebut tidak sah, karenanya Pemohon harus segera dikeluarkan dari penjara

Silverwater ;

Terbukti baik keluarga Pemohon maupun kuasanya, tidak pernah

menerima pemberitahuan tentang penangkapan terhadap diri Pemohon dari

Termohon sebagaimana disyaratkan pasal 21 ayat (3) jo pasal 18 ayat (3)

KUHAP. Berdasarkan dalil di atas maka Pemohon harus segera dikeluarkan

dari tahanan demi hukum ;

Bahwa adalah fakta Pemohon sudah berada di luar Negeri untuk berobat,

jauh hari sebelumnya adanya laporan Polisi No.Pol.

LP/182/VII/1998/Serse.Ek. tanggal 3 Juli 1998 ;

Bahwa berdasarkan pasal 81 KUHAP, terhadap tidak sahnya

penangkapan dan penahanan dapat dimintakan ganti rugi dan rehabilitasi.

Oleh karena itu, dengan adanya surat perintah penangkapan yang tidak sah

dan sampai saat ini Pemohon harus berada di tahanan Silverwater, Sydney

telah sangat merugikan Pemohon. Untuk itu Pemohon minta agar Termohon

membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) segera

setelah putusan dalam perkara ini dibacakan dan termohon dihukum

merehabilitasi nama baik Pemohon ;

4. Isi Permohonan Pra peradilan

Bahwa berdasarkan uraian kasus diatas, Pemohon mengajukan

permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan

putusan sebagai berikut :


commit to user

33

a. Menerima permohonan untuk seluruhnya;

b.Menyatakan Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SPP/R/69-

M/VIII/1998/Ditserse.Ek. tertanggal 10 Agustus 1998, Surat Perintah

Penangkapan No.LP/182/VII/1998/Serse.Ek. tertanggal 18 Juni 1999,

copy Interpol Red Notice dengan tanda “Al” atas nama Hendra Rahardja

dan affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998 tidak sah;

c. Menyatakan penangkapan dan penahan terhadap Pemohon/Hendra Rahardja

tidak sah dan karenanya membebaskan dengan segera Hendra Rahardja

dari tahanan;

d. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon

sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) segera setelah putusan

dalam perkara ini dibacakan;

e Menghukum Termohon untuk merehabilitir Pemohon Hendra Rahardja;

f. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

5. Eksepsi Termohon Pra Peradilan

Menimbang, bahwa terhadap pemohonan Pemohon praperadilan

tersebut, Termohon Praperadilan telah mengajukan eksepsi yang pada

pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri

berwenang untuk memeriksa dan menuntut sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang- Undang ini tentang:

a). Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan

atau rehabilitasi bagi seseorang;

b). Ganti kerugian dan atau reabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya

dihentikan pada tingkat peyidikan atau penuntutan;

Bahwa petitum Pemohon pada angka 1 yang meminta praperadilan agar

menyatakan tidak sah terhadap:

(a). Surat Perintah Penangkapan No. SPP/R/69-M/VIII/1998? Ditserse.Ek.

tertanggal 10 Agustus 1998;


commit to user

34

(b). Surat Perintah Penangkapan No. LP/182/VII/1998/Serse.Ek. tertanggal 18

Juni 1999;

(c). Copy Interpol Red Notice dengan tanda “Al” atas nama Hendra Rahardja

dan Affidavit dari Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998;

Bahwa kewenangan praperadilan adalah memeriksa, mengenai prosedur

dilakukannya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan

penghentian penuntutan bukan mengenai administrasi dari penerapan upaya

paksa sebagaimana tersebut di atas, Pemohon secara tegas memohon agar

praperadilan menyatakan tidak sah surat perintah penangkapannya bukan

penangkapan/ prosedur penangkapannya, hal ini jelas- jelas bukan merupakan

kewenangan Pengadilan:

Bahwa secara limitatif kewenangan praperadilan telah dituangkan dalam

pasal 77 KUHAP sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian petitum

Pemohon yang meminta agar praperadilan menyatakan tidak sahnya copy

Interpol Red Notice dan affidavit dari Red Wissam tertanggal 1 Juni 1998

yang jelas- jelas bukan produk dari Termohon adalah bukan kewenangan

praperadilan, karena praperadilan tidak boleh mengabulkan petitum di luar

ketentuan yang diatu dalam KUHAP;

Bahwa demikian halnya terhadap Pemohon pada angka 5 jelas- jelas

bukan kewenangan praperadilan untuk menghukum Termohon merehabilitasi

nama baik Hendra Rahadrja, karena kewenangan untuk melakukan rehabilitasi

adalah merupakan kewenangan praperadilan yang sifatnya melekat dalam

putusan nantinya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP,

sehingga praperadilan tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan

Termohon untuk melakukan rehabilitasi;

Bahwa petitum Pemohon angka 4 yang memohon agar Termohon

membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan adalah bukan

merupakan kewenangan praperadilan karena praperadilan tidak dapat

menghukum Termohon untuk memenuhi tuntutan dan tuntutan ganti rugi

seharusnya ditujukan kepada Negara Republik Indonesia;


commit to user

35

Bahwa dalam penahanannya secara tegas Pemohon telah menyatakan

bahwa yang melakukan penangkapan dan penahanan adalah Polisi Federal

Australia, namun dalam positum maupun petitumnya Pemohon mendalilkan

bahwa yang melakukan penangkapan dan penahanan adalah Termohon. Hal

ini jelas sangat membingungkan dan menyebabkan gugatan menjadi kabur.

Selain dari pada itu petitum Pemohon tentang penahanan tidak didukung

dengan dalil- dalil dalam positumnya, sehingga tidak ada kesesuaian antara

positum dengan petitumnya yang menyebabkan gugatan menjadi kabur;

Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan

No.Pol. LP/182/VII/1998/Serse.Ek. tanggal 18 Juni 1998 sebagaimana

tertuang dalam petitum Pemohon pada angka 1, hal tersebut mengakibatkan

ketidak jelasan tentang apa yang dituntut Pemohon dalam Petitumnya

sehingga berakibat permohonan Pemohon kabur;

Bahwa Pemohon mendudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Cq. Korps Reserse Polri Direktorat Reserse Ekonomi yang jelas- jelas

merupakan suatu Lembaga bukan Penyidiknya, padahal proses praperadilan

sesungguhnya adalah keabsahan tindakan dari Penyidik. Hal tersebut

mengakibatkan ketidakpastian tentang siapa yang digugat;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi

Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan

oleh Pemohon ditolak atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima;

6. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasa 77 dan pasal- pasal

lainnya dari Undang- Undang No. 8 Tahun 1981, permohonan praperadilan

dari Pemohon tersebut telah dikabulkan seperti tercantum dalam putusan

Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan

oleh Termohon terhadap Hendra Rahardja tidak sah;


commit to user

36

c. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon

(Hendra Rahardja) dari tahanan;

d. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada

Pemohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

e. Memulihkan hak Pemohon dalam kedudukan dan harkat serta

martabatnya;

f. Menyatakan permohonan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

7. Alasan Pengajuan Kasasi

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pemohon

kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1) Bahwa Pemohon kasasi keberatan terhadap bunyi putusan yang diucapkan

oleh judex facti yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam diktum.

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2000, judex facti membacakan putusannya

pada butir 1 berbunyi : “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk

sebahagian”, sedangkan dalam diktum tertulis yang diserahkan kepada

Pemohon kasasi kata- kata “Untuk Sebagian” termaksud tidak tercantum

sama sekali ;

Dengan demikian terdapat ketidakjelasan terhadap bunyi putusan yang

sebenarnya yang dibacakan oleh judex facti dan kondisi ini menimbulkan

kebingungan bagi Pemohon kasasi. Untuk itu Pemohon kasasi mohon

keadilan yang seadil- adilnya ;

2) Bahwa dalam butir 2 diktum putusan judex facti menyatakan bahwa

penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Pemohonan kasasi/

Termohon praperadilan tidak sah ;

Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat

perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat diperiksa ;

Bahwa dalam bunyi pasal 18 ayat (1) KUHAP termaksud tegas- tegas

disebutkan bahwa penangkapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan

oleh petugas Polri dan dilakukan secara langsung melalui perlakuan fisik

terhadap tersangka berupa pengekangan kebebasannya. Dengan demikian


commit to user

37

dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat perintah penangkapan semata

tidak berarti upaya paksa penangkapan telah dilakukan. Karena yang

dimaksud oleh KUHAP sebagai penangkapan adalah perlakuan fisik

berupa pengekangan kebebasan tersangka. Oleh karena itu di dalam

perkara ini belum ada hak- hak Termohon kasasi yang terlanggar untuk

dimintakan praperadilan ;

Bahwa penangkapan Termohon kasasi dilakukan oleh kepolisian

Australia, maka berdasarkan bunyi pasal 18 ayat (1) KUHAP dapat

disimpulkan bahwa Pemohon kasasi belum melakukan upaya paksa

berupa penangkapan terhadap Termohon kasasi, hal mana sesuai dengan

masih diberlakukannya surat perintah penangkapan dan daftar pencarian

orang (DPO) terhadap Termohon kasasi ;

Bahwa dalam hal ekstradisi maka penangkapan baru dapat dikatakan telah

dilakukan petugas Polri setelah diadakannya serah terima tersangka dari

negara yang diminta mengekstradisi kepada Negara Peminta. Biasanya hal

ini dilakukan dengan cara pengiriman anggota Polri ke negara yang

diminta dengan membawa surat perintah penangkapan tersangka. Hal

mana juga terbukti dari ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang- Undang No. 8

Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik

Indonesia dan Australia (bukti TA-2), yang berbunyi “Jika permintaan

disetuji, Negara Peminta wajib diberitahu mengenai tempat dan tanggal

penyerahan” ;

3) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex facti menyatakan perlu

dipertanyakan apakah penangkapan Termohon kasasi oleh Kepolisian

Australia adalah atas permintaan Pemohon kasasi ataukah karena dugaan

money laundering yang dilakukan Termohon kasasi yang berdasarkan

Hukum Australia merupakan tindak pidana, sedangkan di dalam

pertimbangan selanjutnya judex facti menyatakan bahwa Pemohon kasasi

membantah telah menangkap Termohon kasasi, tetapi penangkapan

tersebut dilakukan karena Termohon kasasi diduga melakukan money

laundering di Australia (halaman 17 dan 18 putusan) ;


commit to user

38

Bahwa Pemohon kasasi keberatan dengan pertimbangan judex facti

tersebut, karena Pemohon kasasi tidak sekalipun mengingkari

penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Australia berdasarkan

permintaan dari Pemohon kasasi. Hal ini dapat dilihat pada jawaban dan

kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon kasasi di persidangan, bahkan

Pemohon kasasi melampirkan pula bukti- bukti Interpol Red Notice, surat

perintah penangkapan, dan daftra pencarian orang yang dikirimkan

Pemohon kasasi kepada Interpol. Hal ini mana menunjukkan bahwa

penangkapan Termohon kasasi adalah atas permintaan Pemohon kasasi ;

Bahwa mengingat tujuan pemeriksaan praperadilan adalah menguji sah

tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh Pemohon kasasi, maka

Pemohon kasasi ajukan dalil- dalil di atas yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Pemohon kasasi secara yuridis formal maupun

material belum melakukan upaya paksa apapun kepada Termohon kasasi.

Upaya paksa termaksud terhambat oleh perlawanan atas ekstradisi yang

dilakukan Termohon kasasi di hadapan Pengadilan Australia ;

Bahwa tujuan Pemohon kasasi mengungkapkan dugaan money laundering

adalah sebagai informasi tambahan kepada judex facti yaitu laporan

Kepolisian Australia tentang dimasukkannya uang dalam jumlah yang

sangat besar oleh Termohon kasasi ke Australia. Dengan demikian

Pemohon kasasi berkepentingan agar permohonan praperadilan Termohon

kasasi ditolak judex facti sehingga proses ekstradisi Termohon kasasi

berjalan lancar dan uang hasil kejahatan Termohonan kasasi dapat segera

dikembalikan kepada Negara ;

4). Bahwa judex facti di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa

Pemohon kasasi telah lalai memberitahukan surat perintah penangkapan

kepada Termohon kasasi. Untuk itu judex facti menyatakan Pemohon

kasasi melanggar pasal 18 ayat (3) KUHAP yang

Documents

PENULISAN HUKUM (SKRIPSI) - COnnecting REpositoriesperpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user ii PERSETUJUAN PEMBIMBING Penulisan Hukum (Skripsi) ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN