Penulisan Hukum (Skripsi) TINJAUAN TENTANG …/Tinjauan... · i Penulisan Hukum (Skripsi) TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN

i

Penulisan Hukum

(Skripsi)

TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS

GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN

HUKUM (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor :64/Pdt.G/1990/PN.Klt)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi

Syarat-Syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

WAHYU HIDAYAT JATI

NIM. E0006246

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

Motto dan Persembahan

Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan

semua hasrat-keinginan adalah buta, jika tidak disertai

pengetahuan. Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak disertai

dengan pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak

disertai CINTA.

Kehidupan tidak berjalan mundur. Tapi juga tidak dapat

tenggelam dimasa lalu. Berjuang sekuat tenaga untuk mencapai

yang diinginkan.

Penulisan Hukum Ini Kupersembahkan Untuk:

Ø ALLAH SWT

Ø Orang Tua Tercinta

Ø Adik & Bibie Tercinta


commit to user

v

ABSTRAK

Wahyu Hidayat Jati, E0006246, 2011, TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor :64/Pdt.G/1990/PN.Klt), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam sengketa perdata No. 64/Pdt.G/1990/PN.Klt serta Putusan Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt/1992 dalam memberikan putusan tentang ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan, yaitu hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Klaten. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memuat informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, artikel, dan suumber lain yang beruhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diiperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara teknik analisis kualitatif dan studi putusan. Teknik analisis kualitatif adalah pendekatan yang digunakan penulis dengan mendasarkan pada data-data yang diperoleh dari cara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus sengketa perdata No. 64/Pdt.G/1990/PN.Klt telah memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata tentang ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, tetapi pemberian ganti kerugian tidak diatur secara terperinci di dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan menyebabkan pemberian ganti kerugian yang berbeda antara hakim satu dengan hakim yang lain. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 486/Pdt/1991/PT.Smg yang menguatkan putusan sengketa perdata No. 64/Pdt.G/1990/PN.Klt. Ketiga, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt/1992 yang terjadi perbedaan didalam amar putusannya. Ganti kerugian yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung lebih sedikit dibandingkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang. Pertimbangan Majelis Hakim karena mengingat ex aequo et bono. Asas kepantasan dan Asas keadilan lebih dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung. Kata kunci : Perbuatan melawan hukum, Pemeriksaan sengketa perdata,

Pertimbangan hakim, Ganti kerugian.


commit to user

vi

ABSTRACT

Wahyu Hidayat Jati, E0006246, The Contemplation About Judge Opinion in Deciding Loss Payment Accustion to Activity Againt Law (A Case Study Civil Legal Action Number 64/Pdt.G/1990/PN.Klt), Law Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta. This law observation has destiny to know judge opinion in State Court of Klaten in civil legal action Number 64/Pdt.G/1990/PN.Klt and also civil legal action Mahkamah Agung Number 999 K/Pdt/1992 in giving decision about loss payment about activity against law. This observation is descriptive empirical law observation. Kind of data used is primer data and secondary data. Primer data is explanation or fact get directly from field observation, for example : interview with judge in State Court of Klaten. Secondary data got by book who has information which related with the problem in this observation, for example court decision, the rule of the law, journal, article, and another sources which related with problem in this observation. The data is analysed by qualitative analystechic and research decision. Qualitative analystechic is approach used by writter with the basic data from interview. Based on the observation and explanation result conclusion. First, the opinion of judge in State Court of Klaten in decide civil legal action Number 64/Pdt.G/1990/PN.Klt is related with section 1365 KUH Perdata about loss payment is caused activity against law, but the giving of loss payment is not managemed in section 1365 KUH Perdata and causing the giving of loss payment is different between one judge and another. Second, the opinion judge of Provincial Court of Central Java Number 486/Pdt/1991/PT.Smg, which stronger decision civil legal action Number 64/Pdt.G/1990/PN.Klt. Third, the opinion judge in Mahkamah Agung decision Number 999 K/Pdt/1992 who happen different in his injunction decision. Loss payment who has given by state court of Mahkamah Agung is less than opinion state court of Klaten and state court of Semarang. Basic from opinion state court is “ex aequo et bono”. Fair principle is more seen in Mahkamah Agung decision. Keyword : Activity against Law, Investigation civil legal action, The option of

judge, loss payment.


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan

segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

hukum ini berjudul “TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

DALAM MEMUTUS GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP

PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor

:64/Pdt.G/1990/PN.Klt)”, penulisan hukum ini merupakan syarat untuk

memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum dan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini membahas menyenai pertimbangan hakim

Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus Sengketa Perdata Nomor:

64/Pdt.G/1990/PN.Klt mengenai pemberian ganti kerugian terhadap perbuatan

melawan hukum.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat

banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua

pihak terutama bapak dan ibu dosen sangat diharapkan dalam penyempurnaan

penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak

mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

UNS yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Acara yang telah

membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya dalam penunjukan Dosen

pembimbing.

3. Ibu TH. Kussunaryatun, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang

telah menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam

penyusunan skripsi ini.


commit to user

viii

4. Bapak Harjono, S.H, M.H selaku Dosen Penguji yang telah menguji,

memberikan bimbingan, serta perbaikan kepada penulis dalam penyusunan

skripsi ini.

5. Bapak Sapto Hermawan, S.H selaku Pembimbing Akademis yang telah

menyediakan waktu, pikiran, serta nasehat bagi penulis selama menimba ilmu

di Fakultas Hukum UNS.

6. Pengadilan Negeri Klaten selaku instansi peradilan tingkat pertama yang telah

menerima penulis dengan tangan terbuka untuk melaksanakan penelitian serta

wawancara.

7. Ibu Makmurin, S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Klaten yang telah

bersedia menjadi nara sumber yang memberikan waktu, informasi, dukungan,

semangat dan membagi ilmu serta pengetahuan kepada penulis dalam


8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah membimbing dan

membagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses menimba ilmu di

Fakultas Hukum UNS, sehingga dapat menjadi bekal dalam penyusunan

skripsi ini.

9. Keluarga Mbah Ti, Bapak Sarno, Ibu Ani, Dwi Banu P, Om Fitri Santoso, Om

Supriyanto selaku orang tua, adek, dan om yang telah memberikan doa, cinta,

dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis selama menimba ilmu di

Fakultas Hukum UNS hingga penyusunan skripsi ini.

10. Keluarga Bapak Ngateman, Ibu Sri Wahyuni, Mbak Nurul, Boz Adjie, Adek

Alisa yang telah memberikan doa, cinta, dukungan, perhatian, dan semangat

kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum UNS hingga


11. Ayu Fitri Hastuti selaku sosok istimewa yang telah memberikan doa, CINTA,

dukungan, perhatian, bimbingan, dan semangat kepada penulis selama

menimba ilmu di Fakultas Hukum UNS hingga penyusunan skripsi ini.


commit to user

ix

12. Novrizal Ibnu M, S.H, Vera, Surya Wahyu, Ganjar Kurniawan yang telah

memberikan doa, dukungan, perhatian, bimbingan, dan semangat kepada

penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum UNS hingga penyusunan

skripsi ini.

13. Teman-Teman CASAVA FC (Bolot, Mono, Kobe, Iwak, Plentunk, Sopenk,

Ndandoz, Kutis) selaku sahabat-sahabat istimewaku yang telah memberi doa,

cinta, persahabatan yang indah, dukungan, semangat, canda tawa, serta waktu

untuk saling bertukar pikiran selama proses menimba ilmu di Fakultas Hukum

UNS hingga penyusunan skripsi ini selesai.

14. Teman-teman reguler angkatan 2006 untuk persahabatan, dukungan, dan

kerjasama selama menimba ilmu di Fakultas Hukum UNS.

15. Teman—teman Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) untuk kerjasama,

dukungan satu sama lain selama melaksanakan KMM serta menimba ilmu di

Fakultas Hukum UNS.

16. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas

dukungannya.

Surakarta, 12 Oktober 2011

Penulis

WAHYU HIDAYAT JATI


commit to user

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii

HALAMAN MOTTO .......................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... iv

ABSTRAKSI ........................................................................................................ v

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ x

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG................................................................. 1

B. RUMUSAN MASALAH ............................................................ 5

C. TUJUAN PENELITIAN ............................................................. 6

D. MANFAAT PENELITIAN ........................................................ 7

E. METODE PENELITIAN ............................................................ 8

F. SISTEMATIKA SKRIPSI .......................................................... 12

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA........................................................................ 14

A. Kerangka Teori ............................................................................ 14

1. Tinjauan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum ................ 14

2. Tinjauan Mengenai Ganti Kerugian ..................................... 18


commit to user

xi

3. Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di

Pengadilan.............................................................................. 22

B. Kerangka Pemikiran .................................................................... 33

BAB 111 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 35

A. HASIL PENELITIAN ................................................................. 35

1. Nomor Perkara....................................................................... 35

2. Identitas Para Pihak ............................................................... 35

3. Duduk Perkara ....................................................................... 36

4. Proses Pemeriksaan Perkara ................................................. 37

5. Pertimbangan Hukum ........................................................... 44

6. Amar Putusan ........................................................................ 46

B. PEMBAHASAN .......................................................................... 48

1. Pasal-pasal yang Mengatur Perbuatan Melawan

Hukum.................................................................................... 48

2. Sengketa Perdata No. 64/Pdt.G/1990/PN.Klt ...................... 49

BAB 1V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................... 56

A. KESIMPULAN............................................................................ 56

B. SARAN ........................................................................................ 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu merupakan makhluk sosial yang selalu

berinteraksi dengan manusia yang lain. Interaksi tersebut terjalin karena

kebutuhan hidup manusia, dimana kebutuhan hidup manusia sangat beraneka

ragam. Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain tidak hanya

menyangkut aspek sosial, kemanusiaan, dan budaya serta aspek-aspek yang

lain, tetapi juga menyangkut aspek hukum.

Peranan hukum dalam masa pembangunan yang membawa perubahan-perubahan dengan cepat dalam struktur masyarakat serta dalam sistem nilai sosialnya menjadi perhatian luas di kalangan para sarjana hukum dan cendekiawan lain yang ikut serta, baik hukum diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dan kemantapan hidup di masyarakat, sedang dilain pihak pembangunan dengan sendirinya menciptakan gejala sosial baru yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri (Dimyati Khudzaifah, 2005 : 1).

Setiap orang harus menaati peraturan hukum yang telah ditetapkan,

orang tidak boleh bertindak semaunya sendiri, melainkan harus berdasarkan

pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang.

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang dimaksudkan

untuk menegakkan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata ini

menjamin ditaatinya hukum perdata materiil.

Interaksi antar sesama manusia baik individu maupun kelompok kadang

disertai dengan adanya perjanjian diantara mereka. Perjanjian yang didasarkan

atas hukum sangatlah penting, karena hal tersebut menyangkut kepentingan

atau hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hukum

perjanjian di Indonesia masih menggunakan produk pemerintah Kolonial

Belanda, dimana diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Pasal

1313 KUH Perdata mengatur tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian,


commit to user

2

selain itu Buku III KUH Perdata juga mengatur bahwa para pihak bebas

mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya,

pelaksanaannya dan bentuk perjanjian tersebut, baik tertulis maupun lisan

(Salim HS, 2004 : 1).

Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya

perjanjian dan prinsip kebebasan untuk membuat suatu perjanjian. Hubungan

hukum antara sesama anggota masyarakat yang saling berinteraksi kadang-

kadang terganggu karena kewajiban seseorang terhadap yang lain tidak

dipenuhi atau dengan kata lain perjanjian tersebut menimbulkan prestasi dan

kontra prestasi, apabila tidak dipenuhi oleh para pihak akan berakibat ruginya

salah satu pihak. Kerugian tersebut dapat menimbulkan sengketa karena

terganggu hubungan hukum salah satu pihak, maka biasanya orang yang

merasa dirugikan membutuhkan penyelesaian baik diluar pengadilan atau

melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Proses beracara di pengadilan tentunya tidak akan lepas dari peranan dan

tugas hakim sebagai pejabat penegak hukum yang berwenang memeriksa dan

mengadili suatu sengketa. Di pengadilan sengketa yang diajukan tersebut akan

diproses dan hakim akan menjatuhkan putusannya. Hal ini dimaksudkan untuk

mengakhiri persoalan yang menjadi sengketa dan menetapkan bagaimana

hukumnya dari perkara itu. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan

putusan hakim, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan hakim saja

belumlah selesai persoalannya, putusan hakim harus dilaksanakan atau

dijalankan. Putusan hakim harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu

kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara

paksa oleh alat-alat negara. Pemberian kekuatan eksekutorial pada putusan

hakim terletak pada “Kepala Putusan” yang berbunyi : “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dengan putusan ini hubungan antara kedua belah pihak ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan


commit to user

3

dengan bantuan alat-alat negara (dengan kekuatan hukum / inkracht van gewijsde) (Subekti, 1989 : 124).

Suatu perjanjian terutama perjanjian jual beli pasti mempunyai suatu

obyek dari perjanjian tersebut, baik berupa barang yang bergerak maupun

barang yang tidak bergerak. Tanah sebagai barang tidak bergerak adalah

merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat, sehingga

semua orang menginginkan untuk bisa memiliki tanah, bagaimana caranya

dan dengan jalan apa orang tersebut menempuhnya. Banyak sekali cara-cara

yang dilakukan oleh masyarakat baik dengan melalui peraturan yang sah atau

bahkan melanggar peraturan yang berlaku. Sekarang ini banyak terjadi

perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah.

Seseorang bisa menikmati hasil dari tanah yang dikuasai oleh orang lain

dengan melawan hukum, tetapi karena perbuatan orang lain yang telah

menguasai tanahnya tersebut mengakibatkan seseorang kehilangan

kenikmatan dalam hidupnya. Perbuatan tersebut selalu membawa kerugian

bagi orang yang tanahnya telah dikuasai oleh orang lain. Untuk

mempertahankan hak dan kewajibannya, orang harus bertindak berdasarkan

peraturan hukum yang telah ditetapkan. Pihak yang merasa dirugikan dapat

meminta bantuan kepada hakim untuk membantu dalam penyelesaian

sengketanya. Tujuan dari penyelesaian sengketa melalui hakim adalah untuk

memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, dan melalui

hakim pula orang mendapatkan kepastian akan haknya yang harus dihormati

oleh setiap orang agar kepastian hukum tersebut selesai.

“Dengan didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti

kerugian tersebut” (Subekti R,1992 : 288).

Pasal tersebut memberikan gambaran secara umum mengenai ganti

kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum, bagaimana

seseorang bisa dikatakan melawan hukum, unsur-unsur dari perbuatan


commit to user

4

melawan hukum, dll. Di samping ketentuan dalam KUH Perdata, pemerintah

juga mengatur tentang penguasaan tanah tanpa hak yaitu dalam Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Disebutkan dalam pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 yang menyatakan

larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Pihak yang menuntut ganti kerugian harus dapat membuktikan besarnya

kerugian. Persoalan yang sering timbul adalah sulitnya membuktikan besarnya

kerugian yang diderita. Hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut

rasa keadilan. “Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610

K/SIP/1968, menentukan : Meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap

tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutannya, hakim berwenang

untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar” (Setiawan R, 1999 : 31).

Hakim dalam menetapkan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh

tergugat apabila terbukti menimbulkan kerugian terhadap orang lain,

mempunyai wewenang penuh untuk besarnya nilai ganti kerugian tersebut

tetapi harus mempertimbangkan beberapa faktor yang ada, dengan contoh :

rasa keadilan, rasa kepantasan, kondisi ekonomi masing-masing pihak, dll.

Hakim dapat mengabulkan atau memberikan ganti kerugian sebagai

akibat dari perbuatan melawan hukum dengan syarat harus dapat

membuktikan adanya kesalahan dari tergugat, atau membuktikan bahwa

kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari perbuatan tergugat.

Syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan

hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, timbulnya

kerugian dan adanya hubungan sebab akibat, selain itu untuk menuntut suatu

ganti kerugian pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan

kerugian yang dideritanya didepan hakim di dalam pengadilan, agar supaya

hakim percaya dan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum

yang tetap (in kracht van gewijsde) agar dapat dijalankan proses salanjutnya

yaitu eksekusi dari putusan hakim tersebut.


commit to user

5

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting.

Putusan hakim diyakini mengandung keadilan dan mengandung kepastian

hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang

bersangkutan, misalnya hakim dapat membuat sebuah putusan pembatalan

atas suatu surat perjanjian atau akta otentik dalam suatu sengketa perdata.

“Hakim secara ex officio tidak dapat membatalkan akta notaris kalau tidak dimintakan pembatalan, pada dasarnya akta notaris dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan. Dalam hal batal demi hukum, kalau kemudian terjadi sengketa perlu kebatalan itu diputus oleh hakim atau perlu adanya sebuah putusan atas pembatalan tersebut” (Sudikno Mertokusumo, 1992 : 100-102).

Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengkaji masalah tuntutan

ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum dengan mengambil judul

“TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS

GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN

HUKUM (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor :64/Pdt.G/1990/PN.Klt)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian harus tegas, agar dapat memperoleh

data yang dibutuhkan dalam penelitian dan untuk menghindari data yang tidak

diperlukan. Jadi dalam rumusan masalah tersebut dapat diperoleh kerangka

yang sistematis dan terbatas pada obyek yang bersifat pokok saja. Berdasarkan

pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah untuk

dikaji lebih terperinci. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam

memberikan putusan tentang gugatan ganti kerugian terhadap

perbuatan melawan hukum? (Khususnya dalam Sengketa Perdata

No.64 / Pdt.G / 1990 / PN. Klt)


commit to user

6

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas

berbagai masalah yang diteliti (tujuan obyektif) dan untuk memenuhi

kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Tujuan penelitian diperlukan karena

berkaitan erat dengan perumusan masalah dalam penelitian untuk memberikan

arah yang tepat dalam penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan sesuai

dengan apa yang dikehendaki. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif :

Untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hakim

Pengadilan Negeri Klaten dalam memberikan putusan tentang gugatan

ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum, khususnya dalam

sengketa perdata No. 64 / Pdt.G / 1990 / PN.Klt.

2. Tujuan Subyektif :

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam

penyusunan penulisan hukum guna memenuhi persyaratan

akademis bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan

dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

b. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan

pengalaman serta penambahan aspek hukum acara perdata dalam

teori dan praktik di lapangan, khususnya mengenai penyelesaian

gugatan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum dalam

perkara perdata.

c. Untuk mendalami teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh

selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta, khususnya tentang Hukum Acara Perdata.


commit to user

7

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum pada

umumnya, khususnya hukum acara perdata, terutama yang

berkaitan dengan penyelesaian gugatan ganti kerugian terhadap

suatu perbuatan melawan hukum.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi di

bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan materi Hukum

Acara Perdata.

c. Penelitian ini merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori

yang diperoleh, sehingga dapat menambah pengetahuan,

pengalaman, dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis :

a. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam

teori dan praktik penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum.

b. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan-

permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian

ini.

c. Meningkatkan wawasan dalam mengembangkan pengetahuan bagi

peneliti akan permasalahan yang diteliti dan dapat dipergunakan

sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait

dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan berpedoman pada metode

yang tepat. Peneliti harus cermat dalam menggunakan metode, agar hasil

penelitian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Metode

penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian

dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2007: 7).


commit to user

8

Hakikatnya metode memberikan pedoman bagi peneliti untuk

mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang akan

dihadapinya. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari metode penelitian adalah suatu

unsur mutlak yang memberikan pedoman dalam penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah

sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diteliti, maka jenis

penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum empiris (empirical law research). Penelitian hukum empiris

menggunakan studi kasus sosiologis / sosio-legal (socio-legal case

research), penelitian yang menitikberatkan pada pihak-pihak

berkepentingan dalam kaitannya dengan hukum, yaitu masalah mengenai

implementasi aturan hukum oleh peran lembaga atau institusi hukum

dalam penegakan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 87).

Penulis meneliti hal-hal yang berkaitan dengan implementasi atau

penerapan aturan hukum dalam beracara dimuka persidangan oleh

lembaga peradilan atau institusi hukum, yaitu hakim Pengadilan Negeri

Klaten.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian hukum yang

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi)

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan

menggambarkan secara lengkap dan mendalam mengenai obyek yang

diteliti (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50).

Penulis mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan

sengketa perdata mengenai pemberian ganti rugi terhadap suatu perbuatan

melawan hukum.


commit to user

9

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Klaten,

karena di Pengadilan Negeri Klaten terdapat kasus yang sesuai dengan

masalah yang diteliti oleh penulis.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan kasus (Case Approach),

yaitu pendekatan dengan mengkaji sebuah kasus yang terkait dengan isu

hukum yang merujuk pada fakta materiil. Berpangkal dari fakta materiil,

para pihak yang berperkara membangun argumentasi dan ketentuan hukum

untuk meneguhkan posisinya masing-masing. Kemudian hakim akan

menilai masing-masing argumentasi dan ketentuan hukum tersebut (Peter

Mahmud Marzuki, 2008: 122).

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh

secara langsung melalui penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini,

data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan

Negeri Klaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka

yang memuat informasi atau data tersebut. Data sekunder ini meliputi

dokumen-dokumen resmi, yaitu : berkas perkara Nomor:

64/Pdt.G/1990/PN.Klt, peraturan perundang-undangan, majalah, artikel

dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti.


commit to user

10

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini

adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan

Negeri Klaten.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang dapat berupa

dokumen atau berkas perkara Nomor: 64/Pdt.G/1990/PN.Klt, peraturan

perundang-undangan, majalah, artikel dan sumber-sumber lainnya yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer untuk

memperoleh informasi atau keterangan yang lengkap secara langsung

terhadap para pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Dalam

hal ini penulis melakukan wawancara secara formal yaitu hasil

wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Klaten.

b. Studi Dokumen

Menurut Abdulkadir Muhammad studi dokumen adalah :

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dokumen hukum tidak disimpan di perpustakaan umum, tetapi di Pusat Informasi dan Dokumentasi Hukum (Legal Informasi and Document Center) yang ada di lembaga-lembaga negara, lembaga penegak hukum, lembaga


commit to user

11

pendidikan tinggi hukum, atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 83).

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam

penelitian ini, adalah teknik pengumpulan data wawancara dan studi

dokumentasi atau kepustakaan (collecting by library). Wawancara ini

sebagai metode pengumpulan data yang utama. Dokumen-dokumen

tersebut diharapkan menjadi nara sumber pendukung yang dapat

membantu permasalahan yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan kegiatan lanjutan setelah penulis

memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk membedah suatu

permasalahan. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan

interaksi model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan

bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul

maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan

kurang maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data

lapangan.

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data

fieldnote.

b. Penyajian Data

Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan

kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi

berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan

kegiatan dan juga tabel.


commit to user

12

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti dalam pengumpulan data, harus sudah memahami arti

berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan,

peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, arahan sebab-akibat dan berbagai

proposisi kesimpulan yang diverifikasi.

(H.B. Sutopo, 1999 : 8)

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hal-hal yang

dibahas dalam penulisan hukum ini, penulis membagi menjadi empat bab

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan

sistematika penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua ini diuraikan mengenai Kerangka Teori

yang berisi Tinjauan mengenai perbuatan melawan hukum, di

dalamnya membahas tentang latar belakang perbuatan melawan

hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa

perdata di Pengadilan Negeri. Tinjauan mengenai ganti kerugian,

di dalamnya membahas ganti kerugian pada umumnya, prinsip

umum ganti kerugian, dan unsur-unsur ganti kerugian dan

pengaturannya. Tinjauan mengenai proses pemeriksaan sengketa

perdata di Pengadilan, di dalamnya membahas sengketa perdata

di Pengadilan dan tahap-tahap proses pemeriksaan sengketa

perdata di Pengadilan.


commit to user

13

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas sekaligus menjawab

permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai

pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam

memberikan putusan tentang gugatan ganti kerugian terhadap

perbuatan melawan hukum khususnya dalam sengketa perdata

No. 64/Pdt.G/1990/PN.Klt.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan atas permasalahan yang telah

dibahas dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian atas

penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

a. Latar Belakang Perbuatan Melawan Hukum

Mempelajari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)

adalah berbicara mengenai paling tidak sebagian dari KUH Perdata,

yang merupakan hasil kodifikasi dari ketentuan-ketentuan dalam

bidang hukum perdata.

Manusia hidup didalam masyarakat, masing-masing individu

diharapkan akan dapat bertindak dan bertingkah laku dengan

berdasarkan pada norma-norma, kaidah-kaidah dan tatanan-tatanan

menurut adat istiadat setempat. Seandainya semua itu bisa dicapai

keadaan masyarakat dapat tentram dan damai. Hal tersebut

kenyataannya tidak mudah dicapai karena anggota masyarakat sering

melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang

melanggar norma-norma atau tatanan adat istiadat masyarakat.

Peristiwa-peristiwa dalam masyarakat sebagai akibat dari pergaulan

antar manusia di dalam masyarakat, ada hal-hal yang sering dilakukan

oleh anggota masyarakat bertentangan dengan hukum atau norma-

norma masyarakat (J. Satrio. 1993 : 145-146).

Perbuatan antar manusia atau anggota didalam suatu

masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum atau norma-norma

masyarakat biasanya disebut perbuatan melawan hukum atau

perbuatan melanggar hukum. Perkembangan zaman yang semakin

modern ini membuat manusia lebih menghalalkan segala cara untuk


commit to user

15

bertahan hidup, bahkan melawan hukum atau norma-norma yang ada

dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum disebut “onrechtmatigedaad”

diatur dalam Buku III titel 3 pasal 1365-1380 KUH Perdata, termasuk

perikatan yang timbul dari Undang-Undang. Pada dasarnya Undang-

Undang tidak memberikan rumusan tentang perbuatan melawan

hukum, tetapi hanya mengatur mengenai kapankah seseorang yang

dirugikan haknya karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain

yang dilakukan terhadap dirinya dapat mengajukan tuntutan ganti

kerugian melalui Pengadilan Negeri. Tuntutan ganti kerugian tersebut

perinciannya juga tidak diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di

Indonesia.

Terdapat 2 (dua) pandangan tentang Perbuatan Melawan

Hukum, yang Pertama : berpandangan sempit yaitu dari pendapat

sebelum Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan

melawan hukum ialah : Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak

orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang

bersangkutan sendiri. Kedua yaitu Pandangan baru atau perbuatan

melawan hukum modern. Didalamnya berisi pandangan lama yang

ditambah dengan unsur-unsur :

1) Bertentangan dengan kesusilaan yang sepatutnya ada didalam lalu

lintas pergaulan masyarakat terhadap diri dan benda orang lain.

2) Bertentangan dengan sikap hati-hati yang ada dalam pergaulan lalu

lintas pergaulan masyarakat terhadap diri dan benda orang lain.

(Soenyoto Wiro Soemarto. 1983 : 337-339)

b. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

KUH Perdata dalam Pasal 1365 mengatur bahwa : “Setiap

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang


commit to user

16

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut J. Satrio unsur-unsur yang tersimpul dari perumusan

pasal 1365 KUH Perdata adalah :

1) Adanya Tindakan/Perbuatan

Di dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata ada yang

dikemukakan masalah “perbuatan” sesuatu yang aktif. Selanjutnya

pasal 1366 KUH Perdata memperbandingkan antara “perbuatan”

dan “kelalaian” atau “kurang hati-hati”. Para sarjana berpendapat,

bahwa pembuat Undang-Undang dalam pasal 1365 KUH Perdata

hendak mengatur “tindakan” melawan hukum, jadi yang bersifat

aktif, sedang dalam pasal 1366 KUH Perdata diatur tentang

“perbuatan melawan hukum” yang terjadi karena kelalaian, jadi

yang bersifat pasif, tidak berbuat apa-apa atau membiarkan sesuatu

berlangsung.

2) Pelakunya mempunyai unsur salah

Unsur salah disini dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah

unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi,

bukan dalam rangka menetapkan adanya tindakan melawan

hukum“. “Kesalahan/schuld” disini adalah sesuatu yang tercela,

yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan

akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian

mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat

perilaku yang onrechtmatige daad itu harus dapat dipersalahkan

kepada si pelaku.

3) Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian

Walaupun dalam pasal 1365 KUH Perdata ditentukan

pelaku membayar ganti kerugian, akan tetapi undang-undang tidak


commit to user

17

mengatur lebih lanjut tentang ganti kerugian yang disebabkan oleh

perbuatan melawan hukum.

(J. Satrio. 1993 : 147-239).

Menurut Soenyoto Wiro Soemarto mengatakan bahwa suatu

perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila:

1) Melanggar hak orang lain

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat

3) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau

4) Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat

terhadap diri atau barang orang lain.

(Soenyoto Wiro Soemarto. 1983 : 337).

Hoge Raad dalam arrestnya, dengan tegas menyatakan : bahwa

pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang

diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh (R. Setyawan. 1999 :

29).

Perbuatan melawan hukum biasanya disertai dengan kerugian.

Apabila kerugian tersebut dapat dibuktikan maka ganti kerugian dapat

dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum. Kerugian

tersebut bisa berupa kerugian yang langsung diderita selain itu juga

kerugian jangka panjang atau akibat dari suatu perbuatan secara jangka

panjang, jadi tidak langsung mengetahui besarnya ganti kerugian yang

diderita. Untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari

perbuatan melawan hukum harus membuktikan adanya kesalahan dari

tergugat atau membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul sebagai

akibat dari perbuatan melawan hukum dari perbuatan tergugat.


commit to user

18

2. Tinjauan Mengenai Ganti Kerugian

a. Ganti Kerugian pada Umumnya

Ganti kerugian pada umumnya terdapat dua jenis yaitu

disebabkan oleh wanprestasi dan ganti kerugian yang disebabkan oleh

perbuatan melawan hukum. Ganti kerugian yang disebabkan oleh

perbuatan melawan hukum terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban mengganti kerugian apabila

suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian terhadap

orang lain, dengan kata lain Pasal 1365 KUH Perdata tidak

memberikan perumusan tentang apa itu tindakan melawan hukum,

tetapi memberikan pegangan tentang bagaimana suatu perbuatan

disebut sebagai perbuatan melawan hukum, apa akibatnya apabila

suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang

lain. “Sejalan dengan perumusan perbuatan melawan hukum,

dihubungkan dengan perumusan pasal 1365 KUH Perdata, maka dapat

dikatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya suatu perbuatan

melawan hukum yang tidak menimbulkan kerugian” (J. Satrio. 1993 :

294).

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan tentang kerugian yang

wajib diberikan penggantiannya, tetapi sayang sekali tidak

memberikan perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan

kerugian. Ternyata tidak mudah memberikan perumusan tentang

kerugian tersebut, telah banyak ahli hukum yang berusaha untuk

mencoba memberikan perumusannya tetapi ternyata tidak memuaskan.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum

bisa berupa kerugian materiil dan juga bisa berupa kerugian moril

(immateriil). Kerugian materiil adalah kerugian berupa materi seperti :

rusaknya barang, hilangnya benda/barang, dan lain-lain, sedangkan


commit to user

19

kerugian moril {immateriil} menyangkut kehormatan, harga diri, dan

ditaksir nilainya dengan uang sesuai status sosial penggugat.

Hoge Raad menyatakan bahwa pasal-pasal 1246-1248 KUH

Perdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang

disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, namun demikian tidak

keberatan untuk menerapkan secara analogi. Dalam arrestnya 2

Pebruari 1912, Hoge Raad dengan tegas menyatakan : bahwa pelaku

perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang

diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh (R. Setiawan. 1999 :

29).

Pada prinsipnya ganti kerugian yang paling tepat untuk

menyelesaikan perbuatan melawan hukum adalah pengembalian pada

keadaan semula. Penyebab yang dicari adalah adanya pemulihan

keseimbangan hukum. Pengembalian pada keadaan semula tidak pada

semua perkara dapat diterapkan. Hambatan-hambatan yang ada cukup

beraneka ragam, karena terhadap kerugian harta benda atau finansial

kemungkinan besar masih bisa diwujudkan atau dengan mudah

dicarikan penggantinya, tetapi jika kerugian pribadi secara fisik akan

diderita untuk selamanya.

Terhadap kerugian pribadi yang sifatnya immateriil perlu atau

tidak dibuktikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar

menderita kerugian, andaikata pembuktian itu diwajibkan akan

menimbulkan kesulitan besar bagi pihak korban.

Ganti kerugian yang kedua disebabkan karena wanprestasi

diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Yang dimaksud kerugian yang

bisa dimintakan penggantikan itu, tidak hanya biaya-biaya yang

sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang

sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi juga

berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang

didapat seandainya siberhutang tidak lalai (winstderving)


commit to user

20

(http://www.blogger.com/postcreate.g?blogID=815920424721644940

4-ftn7).

Kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat

diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada

hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang

diderita. Berkaitan dengan hal ini ada dua sarjana yang mengemukakan

teori tentang sebab-akibat yaitu:

1) Conditio Sine qua Non (Von Buri) : Menyatakan bahwa suatu

peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain) dan

peristiwa B tidak akan terjadi jika tidak ada pristiwa A.

2) Adequated Veroorzaking (Von Kries) : Menyatakan bahwa suatu

peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain). Bila

peristiwa A menurut pengalaman manusia yang normal diduga

mampu menimbulkan akibat (peristiwa B).

(http://yogiikhwan.blogspot.com/2008/03/pelaksanaan-akad-dan-

akibat-hukum.html).

Dari kedua teori diatas maka yang lazim dianut adalah teori

Adequated Veroorzaking karena pelaku hanya bertanggung jawab atas

kerugian yang selayaknya dapat dianggap sebagai akibat dari

perbuatan itu disamping itu teori inilah yang paling mendekati

keadilan.

Seorang debitur yang dituduh wanprestasi dapat mengajukan

beberapa alasan untuk membela dirinya, yaitu :

1) Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmach);

2) Mengajukan alasan bahwa kreditur sendiri telah lalai;

3) Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk

menuntut ganti rugi.


commit to user

21

(http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8159204247

216449404-ftn8)

b. Prinsip Umum Ganti Kerugian

Di dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian atas dasar

perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada kerugian yang

benar-benar diderita. Pemberian ganti kerugian ini menurut MA

Moegni Djojodirdjo pada prinsipnya ada 2 metode:

1) Metode Konkrit ; Sesuai dengan pengembalian dalam keadaan

semula, yang rusak adalah yang harus diganti.

2) Metode Subyektif ; Menyesuaikan pada keadaan diri si pelaku

(subyektif) dari si pelaku atau orang yang bersangkutan.

Selain itu juga dapat ditempuh dengan cara lain, yaitu dengan

penafsiran harga. Untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat

dari perbuatan melawan hukum harus bisa membuktikan adanya

kesalahan dari tergugat, atau membuktikan bahwa kerugian tersebut

timbul sebagai akibat dari perbuatan tergugat.

(MA Moegni Djojodirdjo, 1982 : 102)

c. Pengaturan Ganti Kerugian

Mengenai masalah ganti rugi sebagai akibat dari tidak

dipenuhinya suatu perikatan, pasal 1246-1248 KUH Perdata telah

memberikan pengaturannya, namun yang diatur adalah mengenai ganti

rugi sebagai perikatan sekunder. Perikatan sekunder adalah suatu

perikatan yang mengganti perikatan lain yang tak dipenuhi secara

sukarela oleh debitur atau yang terhutang atas kerugian sebagai akibat

untuk setiap hari tidak dilaksanakannya perikatan.

Ganti rugi pada onrechtmatige daad merupakan kewajiban

primair perikatan. Jadi lain sekali, dalam pasal-pasal itu hanya diatur

ganti rugi yang berkaitan dengan perikatan yang lahir dari perjanjian


commit to user

22

saja, oleh karena itu ketentuan-ketentuan pasal 1246-1248 KUH

Perdata (hanya) dapat diterapkan secara analogis saja pada tuntutan

ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum (J. Satrio. 1993 : 305).

3. Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Di Pengadilan

a. Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan

Pemeriksaan sengketa perdata dapat terjadi apabila muncul

suatu permasalahan yang menjadi dasar persengketaan tersebut.

Pemeriksaan di pengadilan berawal dari adanya sebuah gugatan yang

diajukan oleh salah satu pihak yang terkait dalam sengketa perdata.

Suatu sengketa agar dapat diperiksa dan diputus melalui persidangan

di muka pengadilan terlebih dahulu harus mengajukan gugatan.

Gugatan tersebut sebagai tuntunan hak sebagai tindakan yang

bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh

pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi

sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk

melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat

sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain

(Sudikno Mertokusumo. 2002 : 2).

Gugatan merupakan bentuk tuntutan hak dari salah satu pihak

yang bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan

oleh pihak lain. Hakim memeriksa dan memutus sengketa perdata

secara adil guna kembalinya hak pihak yang telah dirugikan oleh pihak

lain (Abdulkadir Muhammad. 2000 : 15).

Proses pemeriksaan sengketa perdata dimulai sejak

diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan di

pengadilan tidak lepas dari peran hakim. Menurut sistem HIR dan RBg

hakim adalah aktif, tidak hanya aktif mencari kebenaran yang

sesungguhnya atas sengketa yang ditanganinya, tetapi juga harus aktif

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup


commit to user

23

dalam masyarakat. Para pihak yang bersengketa wajib memberikan

keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai sengketa

yang telah terjadi. Para pihak perlu membuktikan secara yuridis, yaitu

menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan

keyakinan dan kepastian kepada hakim mengenai terjadinya sengketa

tersebut (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 115).

b. Tahap-tahap Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan

Negeri

Pada tahap-tahap proses pemeriksaan sengketa perdata di

Pengadilan Negeri ini, penulis membagi dan menguraikannya kedalam

3 tahap sebagai berikut :

1) Tahap-tahap Tindakan Sebelum Proses Pemeriksaan di Muka

Persidangan

Pasal 121 HIR merupakan dasar hukum bagi pencatatan

sengketa oleh Panitera, kemudian pada Pasal 121 ayat (4) HIR

mengharuskan membayar biaya sengketa sebelum dicatat dalam

register / daftar sengketa. Biaya ini meliputi biaya kepaniteraan,

biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan para pihak disertai

materai. Berdasarkan Pasal 182, 183 HIR, apabila diminta bantuan

pengacara maka harus dikeluarkan biaya pula.

Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri harus ditujukan

kepada Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang memeriksa

dan memutus dalam peradilan tingkat pertama. Menurut hukum

acara perdata hal tersebut didasarkan pada dua kewenangan, yaitu :

a) Wewenang Mutlak (Absolute Competentie)

Wewenang mutlak dari Pengadilan Negeri dalam sengketa

perdata adalah kekuasaan yang dimilikinya untuk mengadili

setiap sengketa perdata, meliputi semua sengketa hak milik dan

hak-hak yang muncul karenanya serta hak-hak keperdataan


commit to user

24

lainnya. Hal ini disebut attributie van rechtsmacht yakni

pemberian kekuasaan mengadili tentang suatu sengketa.

b) Wewenang Relatif (Relative Competentie)

Wewenang relatif menyangkut pembagian kekuasaan hakim.

Hal ini disebut distributie van rechtpraak yakni pembagian

kekuasaan mengadili sesama Pengadilan Negeri (Krisna

Harahap, 2007 : 27). Pasal 118 HIR menyebut bahwa :

(1) Gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana

Tergugat tinggal (mempunyai alamat atau domisili).

(2) Lebih lanjut Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan bahwa jika

yang menjadi tergugat lebih dari satu orang maka

Penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang

Tergugat.

(3) Apabila Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang

dikenal maupun tempat tinggal yang nyata. Dalam hal ini

gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana

Penggugat tinggal.

(4) Sedangkan apabila gugatan mengenai benda tetap maka

gugatan itu harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat

benda itu berada (Pasal 118 ayat (3) HIR) (Krisna Harahap,

2007 : 28).

2) Tahap-tahap Selama Proses Persidangan

Setiap penggugat sangat menghendaki gugatannya

dikabulkan. Penggugat berkepentingan pula seandainya gugatan

dikabulkan maka dapat dijamin bahwa putusannya dapat

dilaksanakan, untuk menjamin hak Penggugat dalam hal

gugatannya dimenangkan maka Undang-Undang menyediakan

upaya hukum yaitu penyitaan (beslag) yang merupakan tindakan

persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata.


commit to user

25

Menurut Sudikno Mertokusumo sita jaminan dapat dibagi

menjadi dua macam, yaitu :

a) Sita jaminan terhadap barang milik Penggugat atau sita

revindicatoir (Revindicatoir Beslag)

Berdasarkan Pasal 226 HIR sita revindicatoir, yaitu penyitaan

terhadap barang tidak tetap milik Penggugat yang berada di

tangan Tergugat (hanya sebagai pemegang saja), dengan

maksud untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan

barang kembali pada penggugat. Pasal 1751 dan 1977 ayat (2)

KUH Perdata mengatur bahwa hanyalah pemilikbenda yang

bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain yang dapat

mengajukan sita revindikatoir.

b) Sita jaminan terhadap barang milik Tergugat atau sita

conservatoir (Conservatoir Beslag)

Berdasarkan Pasal 227 HIR sita conservatoir, yaitu sita

jaminan terhadap barang (bergerak dan tidak bergerak) milik

Tergugat. Sita conservatoir merupakan tindakan persiapan dari

Penggugat untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan

perdata dapat menguangkan atau menjual barang Tergugat

yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat.

(Sudikno Mertokusumo. 2006 : 89-93)

3) Tahap-tahap Pemeriksaan di Muka Persidangan

Tahapan-tahapan pemeriksaan selanjutnya apabila

Penggugat dan Tergugat hadir adalah :

a) Pembukaan sidang

Pembukaan sidang diawali dengan panitera yang

mempersilahkan Majelis Hakim memasuki ruang

persidangan. Setelah itu Majelis Hakim membuka


commit to user

26

persidangan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas

para pihak yang berperkara

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5

AvPmqaT0m0J:taufiqnugrohosh.multiply.com/journal/item

/9+tata+cara+pembukaan+sidang+pengadilan&cd=www.go

ogle.co.id).

b) Perdamaian di muka sidang pengadilan

Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku,

baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong

para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat

diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi

ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, dan Pasal

154 ayat (1) RBg, bila pada hari sidang yang telah

ditentukan kedua belah pihak hadir, Hakim Ketua berupaya

untuk mendamaikan mereka. Upaya damai tidak hanya

pada permulaan sidang pertama, melainkan sampai sidang

berakhir sebelum Hakim Ketua mengetok palu putusannya.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008

tentang prosedur mediasi di pengadilan terutama Pasal 2

ayat (3) mengatur bahwa ”Tidak menempuh prosedur

mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran

terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg

yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Terdapat dua kemungkinan terhadap hasil upaya

perdamaian tersebut, yaitu:

(1) Perdamaian dapat tercapai, acara berakhir dan Majelis

Hakim membuatkan akta perdamaian (certificate of

reconciliation) dan mempunyai kekuatan berlaku (force

of excecution) serta dijalankan sama dengan putusan


commit to user

27

hakim (Pasal 130 ayat (2) HIR, Pasal 154 ayat (2)

RBg).

(2) Perdamaian tidak tercapai, maka surat gugatan dibaca

dan persidangan dimulai (Pasal 131 ayat (1) HIR).

c) Jawaban Tergugat

Dalam pemeriksaan sengketa di muka sidang

jawaban Tergugat merupakan hal yang penting karena

Tergugat menjadi sasaran Penggugat. Jawaban Tergugat

dapat berupa pengakuan, tangkisan, referte (Tergugat tidak

membantah, tetapi tidak pula membenarkan isi dari

gugatan), bantahan (exceptie) yaitu suatu sanggahan atau

bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat

yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi

tuntutan batalnya gugatan.

Jawaban Tergugat juga berisi tentang gugat balik.

Gugat balik disebut juga reconventie, yang diatur dalam

Pasal 157 dan 158 RBg. Apabila Tergugat hendak

menggugat Penggugat, ia dapat mengajukan gugatan balik

dalam suatu sengketa yang terpisah dari sengketa yang

terdahulu antara Penggugat dan Tergugat (Sudikno

Mertokusumo, 2002 : 116-117).

d) Replik Penggugat

Replik merupakan jawaban Penggugat atas jawaban

Tergugat dalam bentuk tertulis. Isi replik adalah mengenai

dalil-dalil atau hal-hal untuk menguatkan jawaban

Penggugat tersebut.


commit to user

28

e) Duplik Tergugat

Duplik merupakan jawaban atas replik oleh

Tergugat. Dengan demikian isi duplik mengenai dalil-dalil

untuk menguatkan jawaban Tergugat.

f) Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Pembuktian secara yuridis adalah mengajukan

fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan

keyakinan dan kepastian kepada hakim tentang suatu

peristiwa atau hubungan hukum. Pembuktian menduduki

tempat yang paling penting di dalam Hukum Acara Perdata.

Secara formal hukum pembuktian mengatur bagaimana

mengadakan pembuktian seperti diatur dalam HIR dan

RBg, sedangkan secara material hukum pembuktian

mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-

alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan

pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut (Krisna

Harahap, 2007 : 67). Pasal 163 HIR / 283 RBg mengatur :

”Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak

atau mengemukakan suatu perbuatan untuk

meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak

orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu

atau adanya perbuatan itu. Ini dikenal dengan asas

actori incumbit probatio”.

Alat-alat bukti dalam perkara perdata dapat di bagi

menjadi beberapa macam:

(1) Surat; terdiri menjadi 2, pertama adalah akta

otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian

lengkap dan sempurna. Kedua adalah akta

dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya


commit to user

29

tergantung diakui tidaknya tanda tangan pada

akta tersebut.

(2) Saksi; pada dasarnya setiap orang dapat menjadi

saksi. Saksi merupakan alat bukti bebas.

(3) Pengakuan; pernyataan membenarkan sebagian

atau seluruhnya dari pihak lawan. Kekuatan

buktinya lengkap dan menentukan.

(4) Persangkaan; kesimpulan yang ditarik oleh UU

atau hakim dari peristiwa yang terang ke arah

peristiwa yang belum jelas. Merupakan bukti

bebas.

(5) Sumpah; dibagi menjadi dua yaitu pertama

adalah Sumpah Suppletoir merupakan bukti

sempurna. Kedua adalah Sumpah Decisoir

merupakan bukti menentukan.

(6) Saksi ahli; dapat diajukan oleh hakim atau para

pihak dan keterangan diberikan secara lisan atau

tertulis dibawah sumpah. Saksi ahli merupakan

bukti bebas.

(7) Pemeriksaan di tempat; diajukan oleh para pihak

dan merupakan bukti bebas.

g) Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Penyampaian hasil dari fakta-fakta yang terungkap

dalam persidangan. Kesimpulan akhir dari Penggugat berisi

pendapat Penggugat terhadap dalil gugatannya. Kesimpulan

akhir Tergugat berisi bantahan Tergugat telah terbukti, dan

sebagainya.


commit to user

30

h) Putusan Hakim

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan

hakim sebagai berikut :

”Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.

(Sudikno Mertokusumo. 2006 : 174).

Dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum

tetap terdapat tiga (3) jenis kekuatan, yaitu : kekuatan

mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.

i) Eksekusi

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada

hakikatnya ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang

bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum

dalam putusan tersebut (Sudikno Mertokususmo. 2006 :

248). Berdasarkan pasal 195 HIR, bahwa pelaksanaan

putusan hakim dijalankan atas perintah dan dibawah

pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan

memutus perkara pada tingkat pertama.

j) Upaya hukum lanjutan

Upaya Hukum Biasa :

(1) Banding

Dasar Hukum:pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah

Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205

RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura).

Kemudian berdasarkan pasal 3 Jo pasal 5 UU No.

1/1951 (UU-Darurat No. 1/1951), pasal188 s.d. 194

HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti


commit to user

31

dengan UU Bo. 20/1947 tentang Peraturan

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (Riduan

Syahrani, 1994 : 94).

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding

adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para

pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan

apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini

diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.

20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam

praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah

pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

(2) Kasasi

Alasan Mengajukan Kasasi :

Diatur dalam pasal 30 UU No. 14/1985 jo pasal 30

UU No.5 Tahun 2005 Tentang MA jo ps. 30 UU

No.4/2004 antara lain :

(a) Tidak berwenang atau melampaui batas

wewenang.

Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan

dengan kompetensi relatif dan absolut

pengadilan, sedang melampaui batas bisa,

terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan

melebihi yang diminta dalam surat gugatan.

(b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang

berlaku.

Yang dimaksud disini adalah kesalahan

menerapkan hukum baik hukum formil maupun

hukum materil, sedangkan melanggar hukum

adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh


commit to user

32

Judex facti salah atau bertentangan dengan

ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga

diinterprestasikan penerapan hukum tersebut

tidak tepat dilakukan oleh judex facti.

(c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan yang

mengancam kelalaian itu dengan batalnya

putusan yang bersangkutan.

(3) Verzet

Pengertian Verzet adalah merupakan salah satu

upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah

satu atau kedua belah pihak yang berperkara

terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri yang

diputus Verstek.

Prosedur Mengajukan Verzet (pasal 129 HIR / 153

Rbg) :

(a) Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu

diberitahukan kepada tergugat sendiri.

(b) Bila memungkinkan di periksa oleh Majelis

Hakim yang sama.

(c) Pembuktian berdasakan SEMA No.9/1964,

walaupun sebagai Pelawan bukan sbg

Penggugat tapi tetap Terlawan sehingga yang

membuktikan dulu adalah Terlawan/Penggugat

asal (Supomo, 1967 : 39).


commit to user

33

Upaya Hukum Luar Biasa :

(1) Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali (request civil)

merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan

baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah

berkekuatan hukum tetap (inracht van gewijsde).

Permohonan Peninjauan Kembali tidak

menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan

putusan pengadilan (eksekusi).

(2) Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)

(a) Menurut Pasal 1917 KUHPerdata : putusan

hakim hanya mengikat para pihak yang

berperkara, jadi apabila di dalam suatu putusan

tersebut terdapat pihak yang tidak

berkepentingan ikut merasakan akibat hukum

maka dapat melakukan perlawanan yang disebut

Derden Verzet.

(b) Pasal 378 Rv : Pihak ke-3 yang merasa

dirugikan oleh putusan aquo dapat mengajukan

perlawanan.

(c) Pasal 382 Rv bila perlawanan dikabulkan maka

putusan tersebut. Direvisi sepanjang kerugian

pihak ke-3 tersebut.


commit to user

34

B. Kerangka Pemikiran

Bagan I. Kerangka Pemikiran

Tujuan utama dalam suatu proses di muka pengadilan adalah

memperoleh putusan hakim yang adil dan berkekuatan hukum yang tetap

(inkracht van gewijsde) dengan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan

yang diyakini oleh hakim, disusun secara logis, sistematis serta saling

berhubungan. Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim,

sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan

dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu

sengketa antara para pihak. Tetapi dalam hal ini hakim harus secara cermat

melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutus suatu perkara agar

Gugatan Ganti Kerugian terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Ketua Pengadilan Negeri Klaten

Pemeriksaan Perkara oleh

Majelis Hakim

· Terjadi Perbuatan Melawan Hukum

· Diberikan ganti kerugian

Telah Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata atau Tidak


commit to user

35

supaya dapat dipertanggung jawabkan dan dapat menyelesaikan sengketa yang

dihadapi para pihak.

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, penulis ingin

memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah dalam penelitian

hukum ini. Pemberian ganti kerugian pada Putusan Nomor:

64/Pdt.G/1990/PN.Klt yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Klaten idealnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di

Indonesia. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum maka dapat diberikan

ganti kerugian pada pihak yang meminta ganti kerugian, tetapi jika tidak

terjadi perbuatan melawan hukum maka ganti kerugian tidak dapat diberikan

didalam putusan tersebut. Pemberian ganti kerugian tersebut harus mengacu

pada peraturan yang mengatur adanya pemberian ganti kerugian terhadap

suatu perbuatan melawan hukum.


commit to user

36

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data-data yang diperoleh dari berkas perkara tersebut sebagai hasil penelitian

akan disajikan serta dianalisis yang meliputi:

1. Nomor perkara

2. Identitas para pihak

3. Duduk perkara

4. Proses pemeriksaan perkara

5. Pertimbangan hukum

6. Amar putusan hakim

Adapun data yang diperoleh sebagai hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Nomor perkara 64 / Pdt.G / 1990 / PN. Klt

2. Identitas para pihak :

Bpk SGM selaku Kades Karangwungu, Kecamatan Karangdowo,

Kabupaten Klaten.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN,

a. SHS

b. DMY alias SD

Keduanya beralamat di dukuh Mranggen, Desa Karangwungu, Kecamatan

Karangdowo, Kabupaten Klaten.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.


commit to user

37

3. Duduk perkara

Tergugat I anak dari Tergugat II. Tergugat II adalah mantan Kades

Karangwungu, Kecamatan Karangdowo, Klaten. Tergugat II menjabat

sebagai Kades pada tahun 1980 sampai dengan 1988. Pada waktu

Tergugat II menjabat sebagai Kepala desa, Tergugat II melepaskan

sebagian tanah pekarangan Kantor Desa kepada Tergugat I seluas 420 m2

(ukuran lebar 15 m x panjang 28 m). Tergugat I disuruh untuk membayar

setiap m2 Rp. 500,00 (Lima Ratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah :

Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Tanah tersebut terletak di dukuh Mranggen, Desa Karangwungu,

Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, yang batas-batasnya adalah :

Sebelah Selatan : Pekarangan Kantor Desa Karangwungu

Sebelah Utara : Jalan desa

Sebelah Timur : Jalan desa

Sebelah Barat : Pekarangan Kantor Desa Karangwungu

Tergugat I dan Tergugat II mempunyai iktikad tidak baik dalam

pelepasan tanah tersebut, karena para Tergugat melakukan perluasan tanah

pekarangan menjadi 17,5 m x 40 m yang totalnya menjadi 750 m2.

Terbukti didalam data pengajuan sertifikat, dimana para Tergugat

mengajukan seluas 750 m2.

Atas perbuatan para Tergugat yang beriktikad tidak baik yaitu

memperluas tanah pekarangan, maka hal ini merupakan suatu perbuatan

melawan hukum dan sangat merugikan bagi Penggugat dalam hal ini

mewakili Desa Karangwungu. Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten untuk memeriksa yang

selanjutnya memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhya.


commit to user

38

b. Menyatakan menurut hukum bahwa penyitaan lebih dahulu atas tanah

sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klaten adalah syah

dan berharga.

c. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan hukum pelepasan tanah

sengketa seluas 420 M2 kepada Tergugat I adalah batal karena adanya

iktikad tidak baik para Tergugat.

d. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang

memperluas tanah pekarangan 420 M2 dengan ukuran panjang 28 M x

lebar 15 M menjadi panjang 40 M x 17,5 M, adalah perbuatan yang

melawan hukum.

e. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan semua obyek

sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Pemerintah Desa

Karangwungu dan apabila perlu dengan kekuasaan dan bantuan polisi,

atau hal ini dapat ditentukan oleh Pengadilan.

f. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada

Penggugat setiap tahunnya sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima

ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan atau hal ini

dapat ditentukan oleh Pengadilan.

g. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan

terlebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat mengadakan upaya

hukum untuk verzet atau banding.

h. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya perkara

ini secara bersama-sama atau tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

4. Proses pemeriksaan perkara

Adanya upaya yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim untuk

mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka


commit to user

39

kemudian dilanjutkan proses pemeriksaan perkara dengan membacakan

surat gugatan tertanggal 31-7-1990, yang sudah diperbaiki dan atas

pembacaan tersebut kuasa Penggugat tetap pada gugatannya.

Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 14-8-1990 yang

didalamnya berisi eksepsi, gugatan rekonpensi, duplik tertanggal 22

Desember 1990.

a. Eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Posita gugatan, yang ditunjuk sebagai obyek sengketa adalah

tanah pekarangan seluas 420 m2 dan tanah pekarangan dengan lebar

3,5 m X 19 m, kecuali itu tidak dijelaskan siapa pemilik tanah

pekarangan tersebut dan bagaimana status hak yang terkait

didalamnya, lalu siapakah yang merasa dirugikan dan apa alas hak

penggugat untuk mengajukan gugatan ini.

Posita sebelumnya hanya disebutkan : “sebagian tanah

pekarangan Kantor Desa” lalu apa relevannya dengan kepentingan

Penggugat? Dalam hal ini Penggugat secara formal tidak

mencantumkan identitasnya.

Tanah pekarangan tersebut bukan merupakan tanah Hak Milik

Penggugat dan Penggugat juga tidak diberi kuasa oleh Pemerintah

Daerah setempat untuk mengajukan gugatan ini, karenanya tiada alas

hak bagi Penggugat untuk menggugat para Tergugat perihal obyek

sengketa termaksud.

Penggugat tidak menjelaskan mengenai hal ikhwalnya dan

data-data yang terkait, karenanya gugatan menjadi kabur dan tidak

jelas (obsuur libel).

b. Gugatan Rekonpensi dari Tergugat berisi :

Penggugat rekonpensi I sudah sejak tahun 1972 mendiami dan

membuat rumah diatas tanah sengketa tersebut tanpa gangguan dari

siapapun, tetapi setelah Tergugat rekonpensi menjabat sebagai Kepala


commit to user

40

Desa setempat dengan alasan bahwa Penggugat rekonpensi I telah

melampaui batas tanah yang dimohonkan, Tergugat rekonpensi telah

mengukur sendiri lokasi tersebut dan memancangkan patok, menebang

pohon diatasnya dan membongkar rumah yang masih dihuni oleh

Penggugat rekonpensi I, lalu membuat pagar untuk batas tanah

menurut kehendaknya sendiri.

Semua tindakan Tergugat rekonpensi sudah jelas merupakan

perbuatan melawan hukum dan “main hakim” sendiri, hal mana juga

telah dilaporkan kepada yang berwajib. Para Penggugat rekonpensi

dan Tergugat rekonpensi juga pernah dipanggil oleh KAPOLSEK

Karangdowo dan Tergugat rekonpensi mengaku bahwa perbuatannya

belum mendapat ijin dari Bapak Camat dan dari pemilik bangunan

(Penggugat rekonpensi I), karenanya tidak dibenarkan dan dinilai

sewenang-wenang.

Perbuatan Tergugat rekonpensi juga telah mencemarkan nama

baik Penggugat rekonpensi II sebagai manta KADES setempat yang

telah memberikan ijin penempatan kepada Penggugat rekonpensi I.

Para Penggugat rekonpensi merasa dirugikan baik secara moril

maupun materiil oleh Tergugat rekonpensi dan berhak untuk menuntut

ganti rugi, dan besarnya ganti kerugian tersebut sejumlah Rp.

50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan segala sesuatu yang telah terurai dalam gugatan

rekonpensi, para Penggugat rekonpensi mohon dijatuhkan putusan

dalam rekonpensi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1) Mengabulkan gugat rekonpensi untuk seluruhnya.

2) Menyatakan, Tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan

melawan hukum yang merugikan para Penggugat rekonpensi,

baik moril maupun materiil.


commit to user

41

3) Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar ganti rugi

kepada para Penggugat rekonpensi uang sejumlah Rp.

50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dalam waktu satu bulan

terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini.

4) Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar semua biaya

yang timbul dalam gugat rekonpensi ini.

5) Menetapkan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih

dahulu, walaupun ada upaya hukum lain sebagaimana diatur dalam

pasal 180 (1) HIR (Uitvoerbaar bij Voorraad).

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan lain yang dianggap lebih adil dan bijaksana oleh

Pengadilan.

c. Duplik Tergugat

Pada dasarnya duplik dari Tergugat tetap pada dalil-dalilnya

yang pertama sesuai dengan jawaban dari Tergugat.

Penggugat telah memberikan tanggapannya secara tertulis atau

replik tertanggal 28-8-1990. Replik dari Penggugat tersebut pada

pokoknya masih sama dengan gugatan dari Penggugat sebelumnya dan

tidak mengalami perubahan.

Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, kuasa

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dengan dibubuhi materai

cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat aslinya :

a. Fotocopy Berita Acara hasil rapat desa tertanggal 11-10-1980 (P.1),

yang berisi kesepakatan yang telah dicapai untuk melepaskan sebagian

tanah kas desa kepada Tergugat I.

b. Fotocopy Surat Pernyataan Perjanjian Pemohon Tanah Kas Desa,

tertanggal 11-10-1980 (P.2), berisi tentang semua kewajiban dan hak


commit to user

42

dari Tergugat I kepada desa dalam hal perjanjian pemberian tanah kas

desa dengan beberapa syarat yang harus dilakukan oleh Tergugat I.

c. Fotocopy Gambar Tanah Kas Desa, tertanggal 11-10-1980 disebut

(P.3).

d. Fotocopy Gambar Situasi disebut (P.4).

e. Fotocopy Hasil Rapat LMD / LKMD Desa Karangwungu tertanggal

30-3-1990 disebut (P.5) berisi bahwa Tergugat I belum membayar

ganti rugi tentang harga atas tanah yang akan dilepas.

Telah diajukan pula 2 saksi dari pihak Penggugat yang bernama

WS dan Drs. SKD. Saksi WS adalah Sekretaris Desa Karangwungu dari

tahun 1951 s/d tahun 1987 dan Drs. SKD adalah ketua LKMD desa

Karangwungu, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :

a. WS

Saksi menjadi Sekretaris Desa Karangwungu sejak tahun 1951 s/d

tahun 1987 dan menjadi Sekdes dari Tergugat II dari april 1980 s/d

1988. Saksi mengetahui bahwa di desa Karangwungu mempunyai

tanah kas desa yang berupa tanah kering yang akan dilepas melalui

rembug desa dan rapat desa yang dipimpin Kepala Desa dan Kepala

Desanya adalah Tergugat II. Bukti P.3 adalah tanda tangan kepunyaan

Tergugat II dan yang membuat bukti tersebut adalah saksi sendiri dan

tidak ada yang lain, gambar tersebut disahkan Bupati dan Gubernur.

Ukuran rumah yang menjadi sengketa, dulu tidak sampai 28 x 15 dan

sekarang saksi melihat rumah tersebut melebihi ukurannya, ini terlihat

dari rumah yang melebihi patok tanah yang dulu dibuat. Tentang ganti

rugi saksi belum pernah membuat kwitansi pembayaran yang

dilakukan oleh Tergugat I karena tidak ada batasan sampai kapan harus

dibayar, tetapi harus segera dibayarkan kepada desa.


commit to user

43

b. Drs. SKD

Saksi menjadi Ketua LKMD desa Karangwungu sejak tahun 1978

sampai sekarang. Saksi mengetahui bahwa pengajuan pertama

dilakukan oleh Tergugat II dengan ukuran 15 x 28 m selain itu sejak

tahun 1978 sudah ada rumahnya yang telah didiami oleh Tergugat I

dan Tergugat II. Tanah tersebut dimohonkan oleh Tergugat I pada

tahun 1980 dan rapat desanya tahun 1980 dan yang diputuskan waktu

rapat desa seluas 15 x 28 m. Sekarang bangunan rumahnya menjadi

lebih besar yaitu ke barat ada kelebihan dan ke selatan ngepres ada

kelebihan tetapi sedikit. Saksi telah menandatangani bukti P.2 dan

mengetahui bukti P.3.

Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat

dengan dibubuhi materai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan

surat aslinya yaitu :

a. Fotocopy Lembar keputusan rapat desa tertanggal 11-10-1980 (T.1)

yang berisi pelepasan sebagian tanah kas desa yang telah disetujui oleh

Camat dan Bupati.

b. Fotocopy Surat Pernyataan Perjanjian Tanah Kas Desa (T.2) berisi

tentang surat perjanjian bahwa akan mentaati segala peraturan /

ketentuan dari desa dan pemerintah.

c. Fotocopy Pembangunan talud dengan menggunakan uang Kas Desa

tertanggal 21-10-1987 No.144/-2/X/Tahun 1987 (T.3) dengan

menggunakan uang Kas Desa yang diberikan oleh Tergugat I.

d. Fotocopy Daftar anggota Lembaga Musyawarah Desa tertanggal 21-

10-1987 (T.4).

e. Fotocopy Kwitansi tertanggal 11-1-1988 No. 153/88 (T.5).

f. Fotocopy Tanda setoran dari BRI Klaten (T.6).


commit to user

44

Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

a. SRT adalah seorang kuli kenceng yang diminta bantuan untuk

membangun tanah kas desa yang telah disetujui untuk dilepas kepada

Tergugat I.

Saksi tidak mengetahui ukuran rumah Tergugat I tetapi mengetahui

bahwa tanah tersebut adalah tanah kas desa Karangwungu, selain itu

juga mengetahui bahwa Tergugat II menjabat Kepala Desa sejak akhir

tahun 1979 s/d 1988. Saksi pada tahun 1980 diundang menghadiri

rapat desa tetapi tidak mengetahui siapa sekretarisnya dan siapa yang

menjadi LKMD pada waktu rapat desa tersebut, karena saksi hanya

sebagai kuli kenceng.

b. KTN adalah anggota LMD /LKMD pada tahun 1980.

Saksi mengetahui bahwa tanah yang dilepas untuk Tergugat I adalah

panjang 24 m dan lebar 17,5 m, dan rapat diadakan pada tahun 1980.

Pemimpin rapat tersebut adalah Tergugat II pada waktu itu masih

Kades Karangwungu.

c. SY sebagai Camat di Karangdowo sejak 11-10-1989, sebelumnya

adalah camat Getasan, Kabupaten Semarang.

Saksi mengetahui masalah tanah tersebut dari dokumen di Kecamatan

yang ada, selain itu saksi belum pernah mengadakan pengukuran tanah

sengketa tersebut. Saksi mengatakan bahwa yang dilepas dalam

gambar 15 x 28 m, dalam bukti P.3 itu tidak ada. Selain itu notulen

rapat desa sebenarnya tidak ada tetapi hanya keputusan dari rapat desa

saja.

d. ASY menjadi Sekdes sejak 31-3-1988.

Saksi mengetahui bahwa Tergugat II pensiun pada tanggal 1-6-1988.

Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dalam administrasi yang dilepas

panjang 24 m dan lebar 17,5 m dan mendapat pengesahan dari Bupati.

Ukuran panjang 28m dan lebar 15 m saksi tidak mengetahui hal itu.


commit to user

45

Pihak dari Agraria ada yang mengukur seluruhnya adalah 15 m x 28

m.

Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Januari

1991 yang berisi bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan

menyatakan bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat

dan keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat makan

Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan bersalah telah melakukan

perbuatan melawan hukum, maka Penggugat dapat menuntut ganti

kerugian dari perbuatan tersebut.

Tergugat tidak mengajukan kesimpulan. Kedua belah pihak tidak

mengajukan apa-apa lagi, maka memohon putusan.

5. Pertimbangan hukum

EKSEPSI

Pada tahun 1980 berdasarkan rembug desa yang disyahkan oleh

Bapak Bupati Klaten tertanggal 30 April 1981 jo surat Gubernur Tingkat I

Jawa Tengah tanggal 28 Maret 1981, No. 144/06566 telah dilakukan

pelepasan tanah oleh Tergugat II yang pada waktu itu menjabat sebagai

Kepala Desa kepada Tergugat I yaitu anaknya.

Pengadilan Negeri Klaten mempertimbangkan eksepsi Tergugat,

seolah-olah untuk menggugat Tergugat, Penggugat harus mempunyai surat

kuasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No.5 tahun 1979, Kepala Desa

dapat mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan obyek yang

digugat jelas-jelas pekarangan Kas Desa Karangwungu, karena itu gugatan

Penggugat adalah jelas dan sudah tepat menurut hukum, karena itu

ekseptie Tergugat ditolak oleh Pengadilan Negeri.


commit to user

46

DALAM KONPENSI

Diperhatikan bahwa dalam bukti T.1 tanah kantor desa

Karangwungu yang diputus oleh desa seluas 0,0420 ha, dan dihubungkan

dengan keterangan saksi dari penggugat yaitu saksi WS dan juga saksi

Drs. SKD maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tanah kas desa

yang diputus oleh desa dalam rapat desa/rembug desa 15 m x 28 m = 420

m2.

Dalam bukti P.4 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Klaten seluas 750 m2, selain itu Pengadilan Negeri melakukan

pemeriksaan tempat dengan ditunjukkan oleh Tergugat II maka diperoleh

hasil pengukuran sebagai berikut tanah bagian depan 475,055 m2 dan

tanah bagian belakang 311,225 m2 = 786,28 m2. Maka atas pertimbangan

tersebut Tergugat I dan Tergugat II benar telah memperluas tanah dari

420 m2 menjadi 786,28 m2. Pengadilan Negeri juga berpendapat bahwa

perluasan tanah yang dilakukan oleh tergugat tanpa melalui rapat/rembug

desa merupakan perbuatan melawan hukum dan karena itu tuntutan

ganti kerugian dapat dikabulkan.

Tergugat I juga belum membayar ganti rugi atas tanah, ini sesuai

dengan bukti P.5 yang menerangkan tergugat I belum membayar ganti rugi

tentang harga atas tanah yang akan dilepas, karena itu Tergugat juga

mengingkari bukti T.2 yang telah dibuatnya sendiri (yaitu surat perjanjian

bahwa akan mentaati segala peraturan / ketentuan dari desa dan

pemerintah).

Penggugat menuntut agar putusan tersebut dapat dilaksanakan

terlebih dahulu sekalipun ada banding dan kasasi, karena bukti yang

diajukan tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 180 HIR maka

tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.


commit to user

47

DALAM REKONPENSI

Gugatan rekonpensi berisi Penggugat rekonpensi telah mendalilkan

bahwa Tergugat rekonpensi telah memasang patok, menebang pohon, dan

membongkar rumah Penggugat rekonpensi. Hal ini bisa disebut sebagai

tindakan main hakim sendiri, tetapi dalam proses pembuktiannya

Penggugat rekonpensi tidak dapat membuktikan dalilnya dengan bukti

yang konkret maka gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri.

Foto-foto yang dilampirkan dalam kesimpulan dan tidak

diserahkan di dalam persidangan pada waktu pembuktian bertentangan

dengan pasal 2 ayat 2 jo pasal 11 Undang-Undang No.13 Tahun 1985,

oleh Pengadilan Negeri juga tidak akan dipertimbangkan.

Pengadilan Negeri pada waktu melakukan pemeriksaan tempat

tidak menemukan adanya pembongkaran rumah atau penebangan pohon

karena itu gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi ditolak.

6. Amar Putusan

Dalam Konpensi

a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

b. Menyatakan menurut hukum, bahwa pelepasan tanah sengketa seluas

420 m2 kepada Tergugat dibatalkan karena dilakukan Tergugat

dengan tidak jujur atau beriktikat tidak baik.

c. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan para tergugat yang

memperluas tanah pekarangan sengketa dengan ukuran 28m x 15m =

420 m2 menjadi 786,28 m2 seperti dalam pengukuran hakim

dilapangan, merupakan perbuatan melawan hukum.

d. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari

padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong

dan baik kepada penggugat dan apabila perlu dengan bantuan polisi

atas dasar Kekuasaan Kehakiman.


commit to user

48

e. Menguhukum Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap tahun Rp.

5.500.000,00 terhitung sejak gugatan tersebut diajukan sampai putusan

tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat.

f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

223.650,00 (Dua ratus dua puluh tiga ribu – enam ratus lima puluh

rupiah).

g. Menolak gugatan selebihnya.

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi

Demikian putusan hukum ini dijatuhkan pada hari : SENIN, 28 JANUARI 1991,

oleh kami SARIJANTO, SH. Dibantu oleh ENDANG SUTRINI sebagai Panitera

Pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

hadirnya Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

B. Pembahasan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memberikan Putusan

tentang gugatan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum.

(Khususnya dalam Sengketa Perdata No.64 / Pdt.G / 1990 / PN. Klt)

1. Pasal-Pasal yang mengatur Perbuatan Melawan Hukum dan ganti

kerugian.

a. Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III titel 3 Pasal

1365 -1366 KUH Perdata.

1) Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa : “Setiap perbuatan

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut”. Unsur-unsur yang terkandung

didalamnya adalah adanya tindakan/perbuatan, pelaku mempunyai

unsur salah, dan tindakan itu menimbulkan kerugian.


commit to user

49

2) Pasal 1366 KUH Perdata lebih mengatur tentang ganti kerugian

atas suatu perbuatan yang disebabkan karena kelalaian atau kurang

hati-hatinya seseorang.

b. Tentang ganti kerugian

Ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum diatur

dalam Pasal 1367-1380 KUH Perdata, tetapi tidak diatur secara

terperinci didalamnya besarnya ganti kerugian. Majelis Hakim dapat

memberikan ganti kerugian dengan mengacu pada kedudukan dan

kemampuan kedua belah pihak, asas kepantasan, dan asas ekonomis

dalam sengketa tersebut.

Ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum merupakan

kewajiban primair suatu perikatan, sedangkan dalam pasal 1246 –

1248 KUH Perdata hanya diatur ganti kerugian yang lahir oleh

perjanjian, jadi Pasal 1246 – 1248 KUH Perdata hanya dapat

ditetapkan secara analogi saja pada tuntutan ganti kerugian atas dasar

perbuatan melawan hukum.

c. Tentang larangan pemakaian tanah tanpa hak

Pemerintah mengatur tentang penguasaan tanah tanpa hak

yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

51 Tahun 1960. Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 mengatur:

“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang

sah”.

2. Di dalam Sengketa Perdata No. 64/Pdt.G/1990/PN.Klt

Pertimbangan Majelis Hakim yang tercantum dalam Putusan

Sengketa Perdata No. 64/Pdt.G/1990/PN.Klt yaitu Majelis Hakim terlebih

dahulu menentukan adanya seseorang yang menguasai tanah tanpa hak.

Penentuannya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bukti tersebut berupa :

a. Bukti Tulisan, berupa akta otentik atau akta dibawah tangan


commit to user

50

b. Bukti saksi (keterangan saksi)

Bukti tersebut digunakan untuk mengetahui Tergugat telah menguasai

tanah tanpa hak, pada Putusan Sengketa Perdata No.64/Pdt/G/1990/Klt

Tergugat menguasai tanah tanpa hak karena adanya penyalahgunaan

wewenang dari Kepala Desa dan pejabat setempat. Penguasaan tanah

tanpa hak tersebut dapat digolongkan menjadi suatu perbuatan melawan

hukum. Hal ini disebabkan ulah dari Kepala Desa yang dengan

kekuasaannya dan kewenangannya ikut mendukung oknum-oknum

tertentu didalam melakukan peralihan hak atas tanah kas desa, padahal

Tergugat mengetahui bahwa yang telah dilakukan tersebut melanggar

hukum, bahkan dengan kewenangannya Kepala Desa telah berani

melepaskan sebagian tanah kas desa hanya untuk kepentingan pribadinya

sendiri. Pelepasan tanah kas desa yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada

anaknya dilakukan tidak jujur atau beriktikad tidak baik, sehingga

perbuatan pelepasan tanah kas desa yang dilakukan oleh Kepala Desa

Karangwungu, Kecamatan Karangdowo, Klaten jelas merupakan

Perbuatan Melawan Hukum.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata

telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena itu ganti kerugian dapat

dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, karena

ganti kerugian dalam tuntutan perbuatan melawan hukum adalah

merupakan unsur yang harus ada apabila perbuatan melawan hukum

tersebut terbukti menyebabkan kerugian bagi orang lain. Tuntutan ganti

kerugian tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim. Langkah selanjutnya

Majelis Hakim menentukan besarnya ganti kerugian. Besarnya ganti

kerugian dikabulkan secara ex aequo et bono yaitu menurut asas

kepantasan dan rasa keadilan (Putusan Mahkamah Agung No. 999

K/Pdt/1992).

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara tersebut dapat

digolongkan menjadi perbuatan melawan hukum dengan mengacu pada


commit to user

51

bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat yaitu berupa data

pengajuan Sertifikat oleh Tergugat kepada PPAT yang melebihi apa yang

diputuskan dalam rapat desa Karangwungu, selain itu juga dari

pemeriksaan hakim di lapangan menunjukkan perluasan tanah yang

semula 420 m2 menjadi seluas 786,28 m2. Perluasan tanah yang dilakukan

oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah

tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, didalam Pasal 2 Perpu tersebut

mengatur bahwa ”Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau

kuasanya yang sah”.

Terbuktinya perbuatan melawan hukum tersebut, maka dapat

dikabulkan ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat. Mengingat dalam

KUH Perdata tidak dijelaskan secara terperinci besarnya penghitungan

ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, maka besarnya ganti

kerugian dihitung menggunakan asas kepantasan, asas ekonomi dan asas

keadilan.

Hasil wawancara dengan hakim pengadilan Negeri Klaten yaitu ibu

Makmurin, S.H menyatakan bahwa pernah memberikan suatu putusan

ganti kerugian didalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi dalam

hal kecelakaan lalu lintas.

Pertama harus ditentukan dulu perbuatan tersebut adalah perbuatan

melawan hukum atau tidak, dengan mengacu pada Pasal 1365 KUH

Perdata. KUH Perdata mengatur secara lengkap suatu perbuatan dapat

digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yaitu dalam Buku III

titel 3 Pasal 1365-1380 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum harus

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Pasal 1365 KUH Perdata):

a. Adanya tindakan atau perbuatan.

b. Pelakunya mempunyai unsur salah.

c. Tindakan atau perbuatan itu menimbulkan kerugian.


commit to user

52

Langkah selanjutnya Penggugat mengajukan ganti kerugian yang

ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, maka kewajiban dari

Penggugat untuk membuktikan kerugian tersebut. Penggugat dapat tidak

mengajukan ganti kerugian sehingga tidak perlu membuktikannya, tetapi

biasanya dalam gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum

pasti disertai dengan tuntutan ganti kerugian. Kerugian yang tidak dapat

dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan

ganti kerugian, karena dalil-dalil yang diberikan oleh Penggugat belum

dapat membuktikan bahwa telah terjadi kerugian yang disebabkan oleh

suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dimana perbuatan tersebut

termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Kerugian dapat digolongkan

menjadi dua yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian

materiil pembuktiannya dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat,

sebagai contoh kuitansi pengobatan, kuitansi reparasi suatu barang,

sedangkan kerugian immateriil belum bisa ditentukan pastinya pada waktu

itu, dengan kata lain kerugian yang ditimbulkan pada waktu yang akan

datang, sebagai contoh: cacat seumur hidup, kehormatan, nama baik, dan

lain lain.

Besarnya ganti kerugian ditentukan dengan mengacu pada Pasal

1365 KUH Perdata, akan tetapi di dalam pasal tersebut tidak diberikan

penjelasan secara lebih rinci mengenai besarnya ganti kerugian. Majelis

Hakim dalam menentukan besarnya ganti kerugian mengacu pada asas

kepantasan dan asas ekonomi. Asas kepantasan dan ekonomi dicontohkan

dengan apabila Tergugat adalah orang yang mampu material selain itu

kerugian yang ditimbulkan dapat dikatakan parah atau besar bagi

Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan ganti kerugian yang

besar, begitu juga sebaliknya apabila Tergugat berasal dari keluarga yang

kurang mampu maka ganti kerugian yang diberikan oleh Majelis Hakim

dapat mengacu pada asas kepantasan dan ekonomi.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 486/Pdt/1991/PT.Smg


commit to user

53

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 486/Pdt/1991/PT.Smg

adalah putusan banding dari Putusan Pengadilan Negeri Klaten

No.64/Pdt.G/1990/PN.Klt. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini

berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Klaten yang dijadikan dasar putusannya sudah tepat dan benar

sehingga oleh Pengadilan Tinggi Semarang diambil alih dan dijadikan

sebagai pertimbangannya sendiri didalam memutus perkara tersebut.

Putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan Putusan dari

Pengadilan Negeri Klaten.

Putusan Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt/1992

Putusan Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt/1992 adalah putusan

tingkat Kasasi dari putusan sengketa perdata No. 64/Pdt.G/1990/PN.Klt.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusan tersebut mempunyai

perbedaan dengan amar putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Klaten dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Semarang, yaitu tentang penyerahan tanah sengketa kepada

Penggugat sebagai pihak yang menang. Putusan Pengadilan Negeri Klaten

menyatakan menyerahkan semua tanah sengketa dalam keadaan kosong

kepada Penggugat seluas 786,28 m2, sedangkan Putusan Mahkamah

Agung luas tanah yang harus diserahkan kepada Penggugat, Terbanding

dan Termohon Kasasi hanyalah seluas 366,28 m2 karena tanah yang

seluas 420 m2 menurut pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung

adalah tanah yang sah dan telah memperoleh pengakuan dari camat pada

waktu itu menjabat, jadi tidak bisa dibatalkan pembeliannya.

Ganti kerugian yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah

Agung juga lebih sedikit dibandingkan yang tercantum dalam amar

putusan Pengadilan Negeri Klaten. Kenyataan yang terjadi dalam Putusan

sengketa perdata No.64/Pdt.G/1990/PN.Klt Majelis Hakim memberikan

putusan tentang ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan

hukum, yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai pihak yang kalah


commit to user

54

yaitu senilai Rp. 5.500.000,00 setiap tahun, terhitung sejak gugatan

tersebut diajukan sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum

tetap kepada Penggugat. Putusan banding oleh Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Semarang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Klaten, putusan kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain

dalam besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak yang

kalah yaitu menjadi Rp. 1.000.000,- terhitung sejak gugatan diajukan

sampai putusan dilaksanakan kepada Penggugat.

Peneliti berpendapat bahwa jika membandingkan putusan sengketa

perdata No. 64/Pdt.G/1990/PN.Klt dan putusan Pengadilan Tinggi

Semarang No. 486/Pdt/1991/PT.Smg dengan putusan tingkat kasasi yaitu

Putusan Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt/1992 lebih setuju dengan

Putusan Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt/1992, walaupun ketiga putusan

tersebut telah sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata karena telah

memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut.

Alasan peneliti lebih setuju dengan putusan Mahkamah Agung No.

999 K/Pdt/1992 adalah:

a. Menyangkut tentang pengembalian obyek sengketa kepada Penggugat

yang dalam hal ini adalah pihak yang menang. Putusan Pengadilan

Negeri Klaten menyatakan Tergugat harus menyerahkan seluruh obyek

sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat seluas 786, 28 m2,

sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung luas tanah yang harus

diserahkan kepada Penggugat hanya seluas 366, 28 m2. Pendapat

peneliti lebih tepat adalah putusan Mahkamah Agung karena tanah

seluas 420 m2 telah mendapat pengesahan dari Camat yang pada

waktu itu menjabat, selain itu Tergugat telah membayar biaya

pelepasan tanah tesebut yang telah dibuktikan dengan fotokopy tanda

setoran dari BRI Klaten, jadi tidak bisa dibatalkan pembeliannya.

b. Tentang pemberian ganti kerugian. Putusan Pengadilan Negeri Klaten

menyatakan bahwa besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan


commit to user

55

oleh Tergugat sebagai pihak yang kalah yaitu senilai Rp. 5.500.000,00

setiap tahun terhitung sejak gugatan tersebut diajukan sampai putusan

tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat. Putusan

Mahkamah agung menyatakan lain, besarnya ganti kerugian yang

harus dibayarkan oleh pihak yang kalah yaitu menjadi Rp. 1.000.000,-

terhitung sejak gugatan diajukan sampai putusan dilaksanakan. Peneliti

mengetahui dalam prakteknya ganti kerugian yang diberikan oleh

hakim akan berbeda-beda antara hakim yang satu dengan hakim yang

lain. Setiap hakim mempunyai perhitungan sendiri untuk menetapkan

besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan, dan ini diatur dalam

putusan Mahkamah Agung No. 610 K/SIP/1968. Pasal 1365 KUH

Perdata tidak mengatur secara terperinci bagaimana cara menghitung

besarnya ganti kerugian. Hakim dalam menghitung ganti kerugian

biasanya mempertimbangkan asas kepantasan dan asas keadilan dari

pihak yang bersengketa. Perhitungannya biasanya diambil dari ganti

kerugian materiil dan ganti kerugian immateriil. Ganti rugi materiil

contohnya hak yang langsung dilanggar yaitu luas tanah yang

dilanggar, sedangkan ganti kerugian immateriil contohnya apa yang

ada didalam tanah yang dilanggar tersebut apabila dinilai dengan uang

antara lain: apabila ada pohon yang dapat digunakan, ada bangunan

yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang, dll. Faktor-faktor

tersebut yang digunakan hakim untuk memberikan penilaian besarnya

ganti kerugian yang sesuai dengan asas kepantasan, oleh karena itu

penulis berpendapat bahwa lebih pantas dan adil diberikan ganti

kerugian sebesar Rp. 1.000.000,00.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung lebih tepat

dibandingkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Klaten yang cenderung sangat memberatkan Tergugat sebagai pihak yang

kalah dalam sengketa perdata tentang gugatan ganti kerugian yang

disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.


commit to user

56

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

BAB IV ini dikemukakan tentang simpulan dan saran. Kesimpulan dan

saran tersebut berdasarkan pada putusan Sengketa Perdata No.

64/Pdt.G/1990/PN.Klt, putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.

486/Pdt/1991/PT.Smg dan putusan Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt/1992 yang

telah dilakukan penelitian dan pembahasannya.

A. SIMPULAN

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus

gugatan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum dan simpulan

yang diperoleh oleh peneliti setelah dilakukan pembahasan pada ketiga

putusan tersebut adalah :

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sengketa perdata No.

64/Pdt.G/1990/PN.Klt didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang

mengatur tentang unsur-unsur seseorang dapat dikatakan telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum dan ganti kerugian yang ditimbulkan. Majelis

Hakim sangat memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh

Penggugat dan Tergugat baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi.

Berdasarkan alat-alat bukti yang ada Tergugat terbukti telah melakukan

suatu perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah yang bukan

haknya. Perbuatan Tergugat juga melanggar Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, dalam Pasal 2 Perpu

tersebut mengatur bahwa “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak

atau kuasanya yang sah”.

Ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat dikabulkan oleh

Majelis Hakim sesuai dengan asas kepantasan dan asas keadilan, selain itu

dilakukan pembatalan akta jual beli tanah kas desa dan Tergugat harus


commit to user

57

mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan kosong yaitu seluas 786,

28 m2 kepada Penggugat.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang

No. 486/Pdt/1991/PT.Smg secara garis besar sama dengan putusan

sengketa perdata No. 64/Pdt.G/1990/PN.Klt karena putusan Pengadilan

Tinggi Semarang bersifat menguatkan putusan sengketa perdata No.

64/Pdt.G/1990/PN.Klt.

3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 999

K/Pdt/1992 terjadi perbedaan dengan putusan Pengadilan Negeri Klaten

dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Majelis Hakim Mahkamah

Agung berpendapat bahwa pengembalian obyek sengketa hanya sebagian

saja jadi tidak semua obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat,

hanya obyek sengketa yang dilanggar saja. Pertimbangan Majelis Hakim

bahwa obyek sengketa yang 420 m2 adalah tanah yang sah milik Tergugat

dan telah memperoleh pengakuan dari camat pada waktu itu menjabat, jadi

tidak dapat dibatalkan pembeliannya.

Ganti kerugian yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah

Agung juga lebih sedikit dibanding dengan putusan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Klaten dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Semarang. Pertimbangan Majelis Hakim karena mengingat ex aequo et

bono (asas kepantasan dan rasa keadilan). Asas kepantasan dan rasa

keadilan dapat dilihat dalam putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim

Mahkamah Agung.

B. SARAN

1. Majelis Hakim harus lebih teliti dan cermat dalam memberikan suatu

putusan baik dalam tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi,

karena putusan Majelis Hakim diharapkan dapat menyelesaikan masalah

dari kedua pihak yang bersengketa. Putusan Majelis Hakim jangan sampai

memihak salah satu pihak.


commit to user

58

2. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum Pembuat Undang-Undang

harus membuat peraturan yang lebih jelas, supaya dapat dijadikan

pedoman bagi semua hakim di Indonesia dalam memutus suatu gugatan

Perbuatan Melawan Hukum.

3. Pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan yang jelas mengenai

perhitungan ganti kerugian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan

Hukum walaupun hakim telah menetapkan perhitungan ganti kerugian

sesuai dengan asas kepantasan dan asas keadilan, tapi menurut peneliti

asas tersebut masih kurang jelas mengatur perhitungan ganti kerugian. Hal

ini menyebabkan perbedaan perhitungan antara Majelis Hakim yang satu

dengan Majelis Hakim yang lain.


commit to user

59

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

_________. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Dimyati Khudzaifah. 2005. Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia. Surakarta : Muhammadiyah Press.

H.B. Sutopo. 1999. Metode Penelitian Kualitatif Bagian II. Surakarta : UNS Press.

J. Satrio. 1993. Hukum Perikatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Krisna Harahap. 2007. Hukum Acara Perdata (Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi). Bandung : PT. Grafitri Budi Utami.

M. A. Moegni Djojodirjo.1982. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta : Pradnya Paramitha.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.

Riduan Syahrani. 1994. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Jakarta : Sinar Grafika.

R. Setiawan. 1999. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung : Bina Cipta.

R. Subekti. 1989. Hukum Acara Perdata. Bandung : Bina Cipta.

_________. 1992. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : PT. Pradnya Paramitha.

Salim HS. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soenyoto Wiro Soemarto. 1983. Asas-Asas Hukum Perdata. Surakarta.

Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press.

Sudikno Mertokusumo. 1992. ”Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Pengadilan”. Mimbar Hukum. Mei No. 15/V/1992. Jogjakarta : Fakultas Hukum UGM.

_________. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty.


commit to user

60

Supomo. 1967. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta : Pradnjaparamita.

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8159204247 216449404-ftn8.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5AvPmqaT0m0J:taufiqn

ugrohosh.multiply.com/journal/item/+tata+cara+pembukaan+sidang+p

engadilan&cd=www.google.co.id.

http://yogiikhwan.blogspot.com/2008/03/pelaksanaan-akad-dan-akibat-

hukum.html.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement Buitengewesten (RBg).


commit to user

61

LAMPIRAN


commit to user

62


commit to user

63


commit to user

64


commit to user

65


commit to user

66


commit to user

67


commit to user

68


commit to user

69


commit to user

Documents

Penulisan Hukum (Skripsi) TINJAUAN TENTANG …/Tinjauan... · i Penulisan Hukum (Skripsi) TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN