1 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, dan PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Oktober 2017

PENINGKATAN PERAN PTNBH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI

OTONOMI PTN-BH

2

UU 12 TH 2012 Pasal 65

(3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki (otonomi):

a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;

b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;

c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;

d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;

e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga pependidikan;

f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan

g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan,dan menutup Program Studi.

WORLD BEST EDUCATION SYSTEM

3

KRITERIA

Eearly Childhood Enrollment Rates for 3 to 4 year olds

Primary Test Scores for 6 to 11 year olds

Lower Secondary Test Scores for 11 to 14 year olds

High School Graduation Rates for 14 to 18 year olds

College Graduation Rates for 18 to 2

(GLOBAL EDUCATION REPORT, 2017)

RANKING NEGARA SCORE

1 KOREA SELATAN 83

2 JEPANG 70

3 FINLANDIA 63

4 SINGAPORE 62

5 RUSIA 58

6 DENMARK 54

7 UK 51

8 NEW ZAELAND 43

9 BELANDA 40

10 CHINA 37

QS ASIA UNIVERSITY RANKING

4

5

Advancing 21st Century Competencies in Singapore

6

The driving premise behind these 21CC-related initiatives implemented in the early years following 1997 was aptly summarized by the then-Minister of Education Teo Chee Hean (MOE, 1999): The Desired Outcomes define our goals in education. We aim to achieve these outcomes through various initiatives—the ICT Masterplan, National Education, the Curriculum Review.

All these aim to develop our young for life, not just for their schooling days; and to develop their potential to the full, not just in academic studies.

This requires our Education system to shift from an efficiency-driven to an ability-driven paradigm

Advancing 21st Century Competencies in Singapore

7

Advancing 21st Century Competencies in Singapore

8

Disruptive Innovation

9

“Disruption describes a process whereby a company with fewer resources is able to successfully challenge established incumbent businesses. Specifically, as incumbents focus on improving their products and services for their most demanding (and usually most profitable) customers, they exceed the needs of some segments and ignore the needs of others. Entrants that prove disruptive begin by successfully targeting those overlooked segments, gaining a foothold by delivering more-suitable functionality— frequently at a lower price. Incumbents, chasing higher profitability in more-demanding segments, tend not to respond vigorously. Entrants then move upmarket, delivering the performance that incumbents’ mainstream customers require, while preserving the advantages that drove their early success. When mainstream customers start adopting the entrants’ offerings in volume, disruption has occurred.”

Disruptive Innovation In Higher Education

10

Prof Clayton Christensen :

DISRUPTION PRESENTS A GREAT OPPORTUNITY

FOR HIGHER EDUCATION

MODULARIZATION WILL CHANGE THE WAY

UNIVERSITIES MAKE MONEY

ODDS ARE AGAINST HIGH-END ONLINE

CLASSES BEATING TRADITIONAL EDUCATION

Harapan Terhadap Kinerja PTNBH

11

WCU STP PUI JUARA INTL/NTL

GOVERNANCE REVENUE GENERATOR

REKTOR MWA SENAT AKADEMIK

EFEKTIF/EFISIEN BUDAYA

KINERJA

ORGAN

QS World Univ. Rangkings

12

QS World Univ. Rangkings

13

DATA SURVEY

QS Asia University Ranking

14

QS AUR - WUR

15

QS ASIA UNIVERSITY RANKING

16

Perkembangan Program WCU di PT Indonesia

17

Nama PT 2015 2016 2017

Universitas Indonesia 358 325 277

Institut Teknologi Bandung 431 401 331

Universitas Gadjah Mada 551 501 401

Universitas Airlangga** 824 820 701-750

Institut Pertanian Bogor* 837 803 751-800

Universitas Diponegoro 880 888 801-1000

ITS 884 910 801-1000

Universitas Muhammadiyah Surakarta 868 907 801-1000

Universitas Brawijaya 886 909 801-1000

*, ** harus bekerja ekstra keras untuk bisa mencapai 500 besar dunia versi QS

Negara ∑ PT masuk 500 besar

Ranking Pendanaan Negara

Singapore 2 12 dan 13 USD 4 B

Hong Kong 6 28-281 4,5% PDB

China 25 25-500 USD 9 B

South Korea 13 36-500 USD 4,6 B

Taiwan 11 70-470 USD 1,6 B

Malaysia 5 146-331 USD 1,5 B

Thailand 2 253 dan 295 USD 0,35 B

Indonesia 2 358 dan 431 USD 0,006 B

Profil Pendanaan WCU di Asia

Proses Bisnis dan Output Penciri Lembaga Penelitian

19

JENIS LEMBAGA PROSES BISNIS UTAMA OUTPUT UTAMA

LEMBAGA PENELITIAN AKADEMIK PENELITIAN UNTUK

MENGHASILKAN TRL 6 SAMPAI 7 PUBLIKASI INTERNASIONAL, PATEN,

PROTOTIPE (TRL LEVEL 6 DAN 7)

LEMBAGA PENELITIAN INOVATIF PENELITIAN UNTUK

MENGHASILKAN TRL 9

HASIL PENELITIAN YANG SECARA TEKNOLOGI SIAP DIPRODUKSI

MASAL DAN DIKOMERSILKAN (TRL LEVEL 9)

PUSAT UNGGULAN IPTEK KOMERSIALISASI HASIL PENELITIAN HASIL PENELITIAN YANG SUDAH

BERHASIL DIKOMERSILKAN

SCIENCE AND TECHNO PARK INKUBASI PENGUSAHA PEMULA BERBASIS

TEKNOLOGI

LEMBAGA

PENELITIAN

AKADEMIK

LEMBAGA PENELITIAN INOVATIF

PUSAT UNGGULAN IPTEK (PUI)

SCIENCE AND TECHNO PARK (STP)

PUSAT UNGGULAN IPTEK

20

Suatu Organisasi Baik Berdiri Sendiri Maupun Berkolaborasi dengan Organisasi Lainnya (Konsorsium)

yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang

sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan Pengguna Iptek

KRITERIA PUI

21

1. 3 undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional; 2. 5 undangan sebagai pemakalah internasional; 3. 3 kunjungan lembaga internasional ke Pusat Unggulan Iptek; 4. 20 publikasi ilmiah pertahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi; 5. 5 publikasi ilmiah pertahun dalam jurnal ilmiah internasional; 6. 1 paten terdaftar atau rezim HKI lainnya yang terkait teknologi (khusus untuk lembaga litbang

yang telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek minimal 1 paten granted); 7. 2 S3 per tahun berbasis riset yang dikembangkan PUI.

Academic Excellence

1. 3 kontrak riset pada tingkat nasional; 2. 1 kontrak riset pada tingkat internasional; 3. 15 kontrak non riset (pelatihan, transfer teknologi, dan jasa konsultasi); 4. 1 produk berbasis sumber daya lokal; 5. 1 produk yang dilisensikan dan atau dimanfaatkan; 6. 1 kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi produk dengan industri; 7. 1 unit bisnis yang melayani jasa sesuai dengan kompetensi inti lembaga.

Komersialisasi & Pemanfaatan

35%

65%

SEBARAN PUI 2015 - 45 LEMBAGA DIBINA (+ 19 PUI)

22

(2011) PUI Kelapa Sawit

Koridor Sumatera

Koridor Kalimantan

Koridor Sulawesi

Koridor Jawa

Koridor Bali - Nusa Tenggara

Koridor Papua - Maluku

PUI Pengembangan Lahan Suboptimal

PUI Teknologi Reklamasi Lahan

PUI Teknologi Isotop dan Radiasi

(2013) PUI Hortikultura Tropika

(2013) PUI Karet

(2015) PUI Broadband Wireless Access

(2014) PUI Material Aktif

(2012) PUI Kopi dan Kakao

(2012) PUI Penyakit Tropis dan Infeksi

PUI Ruminansia Besar

(2015) PUI Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

PUI Rumput Laut

PUI Sagu

(2014) PUI Tanaman Kacang dan Umbi

PUI Agroindustri Berbasis Tebu

PUI Hidrodinamika Bangunan Apung

(2015) PUI Teh dan Kina

(2014) PUI Bioteknologi Perkebunan

(2015) PUI Veteriner

(2015) PUI Padi

(2015) PUI Radiobiomolekul

(2015) PUI Satwa Primata

(2013) PUI Obat Herbal

(2015) PUI Surfaktan dan Bioenergi

(2015) PUI Pascapanen Pertanian

(2015) PUI Biologi Molekuler & Genomik

PUI Pariwisata

PUI Sains Atmosfir

PUI Komputasi Awan & data Center Pemerintahan

PUI Komposit Polimer

PUI Lignoselulosa

PUI Baja Laterit

PUI Bahan Aktif Laut

PUI Bahan Bakar Dimethyl Ether

PUI Konservasi dan Pengembangan

Tumbuhan Indonesia

PUI Biorefinari Terpadu

PUI Pengelolaan Pesisir dan Lautan

Terpadu

PUI Pemuliaan Ikan

PUI Material Penyimpanan Energi

PUI Mitigasi Bencana Tsunami

PUI Keamanan Pangan

PUI Sistem & Kontrol Otomotif

PUI Mitigasi Bencana & Rehabilitasi

Wilayah Pesisir

PUI Agroindustri Atsiri

Pembinaan = 45

PUI = 19

SCIENCE TECHNO PARK

23

Kawasan yang dikelola oleh manajemen profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara

berkelanjutan melalui penguasaan, pengembangan, dan penerapan Iptek yang relevan.

Diadaptasi dari International Association of Science Parks, 2002

FUNGSI LAYANAN DALAM KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

24

PENELITIAN INOVATIF

PAMERAN INOVASI PELATIHAN

FASILITASI LABORATORIUM

BIMBINGAN HKI

PEMAGANGAN

DESIMINASI TEKNOLOGI

MEDIASI INKUBASI

Produk yg akan

ditiru dan diperbaiki

Hasil penelitian yang akan

dikomersiilkan

PENGUSAHA PEMULA BERBASIS

TEKNOLOGI

PENGUSAHA PEMULA BERBASIS

TEKNOLOGI

KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

EFEKTIF/EFISIENSI PTNBH

25

Kebanyakan PTN-BU justru menjadi tidak lebih efisien setelah menjadi PTNBH. Salah satu indikasinya adalah organisasi tidak menjadi right size, tapi justru menjadi lebih gemuk dengan dibukanya 2 sampai 4 fakultas

baru. Rata – rata setiap fakultas menimbulkan 18 jabatan baru. Kebanyakan jabatan diisi oleh dosen, sehingga mengurangi jumlah

tenaga peneliti aktif di PTNBH.

ACADEMIC GOVERANCE

26

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal • Pembukaan Prodi Baru • Pembuatan kurikulum • Penerimaan mahasiswa • Proses pembelajaran • Alokasi dosen pembimbing • Proses pembimbingan • Publikasi

2. Akreditasi (sistem penjaminan mutu eksternal)

• Peringkat akreditasi • Masa berlaku akreditasi • Akreditasi internasional

IJAZAH PRODI TIDAK TERAKRTEDITASI

27

UU 12 TH 2012 Pasal 33 1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.

2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program

Pendidikan.

3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.

7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

IJAZAH PRODI TIDAK TERAKRTEDITASI

28

Permenristekdikti Pasal 4

1) Program Studi dan Perguruan Tinggi baru mendapatkan akreditasi minimum pada

saat memperoleh izin dari Menteri.

2) Persyaratan akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh LAM untuk Program Studi dan BAN-PT untuk Perguruan Tinggi.

3) Akreditasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2

(dua) tahun.

IJAZAH PRODI TIDAK TERAKRTEDITASI

29

UU 12 TH 2012 Pasal 55

1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yangmengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan system akreditasi.

4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

IJAZAH PRODI TIDAK TERAKRTEDITASI

30

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan

Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

UU 12 TH 2012 Pasal 28

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, dan PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Oktober 2017

31

TERIMA KASIH