SELAMAT DATANG

ال م عليكم ورحمة الله الّس�وبركا ته

PERAN KBIH DLM PENINGKATAN PENGETAHUAN

JAMAAH HAJI

Oleh:

Drs. H. Ahyani, M.S.IDrs. H. Ahyani, M.S.I

I. LATAR BELAKANG

KBIH adalah mitra dalam penyelenggaraan haji, khususnya peningkatan pengetahuan jamaah haji.

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke lima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang islam yang mampu menunaikannya

LANJUTAN

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji

Keterbatasan pengetahuan manasik bagi jemaah haji memerlukan pebinaan dan bimbingan secara intensif agar jamah haji mampu menunaikan ibadah haji dengan sempurna

ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN HAJI

ASAS: Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan asas, profesionalitas, dan akuntabilitas dg prinsip-prinsip nirlabaTUJUAN: Memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yg sebaik-baiknya bagi Jemaah haji shg Jemaah Haji dpt menunaikan ibadahnya sesuai dg ketentuan ajaran agama Islam (pasal 3)

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagi warga negaraHak: Setiap warga negara beragama Islam punya hak menunaikan ibadah haji dg syarat :

- Berusia paling rendah 18 th atau sdh menikah- Mampu membayar BPIH (pasal 4)

Kewajiban: a. Mendaftarkan diri kpd PPIH kantor Departemen Agama kab/Kota

lanjutan

b. Membayar BPIH yg disetorkan melalui Bank penerima setoranc. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yg berlaku dlm penyelenggaraan Ibadah haji (pasal 5)

KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dg menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, keamanan dan hal hal lain yg diperlukan Jemaah Haji (pasal 6)

Hak Jemaah Haji (pasal 7)

a. Pembimbingan Jemaah hajib. Pelayanan akomodasi, konsumsi,

transportasi, kesehatanc. Perlindungand. Penggunaan paspor haji dan dokumen

lainnya yg diperlukan utk pelaksanaan Ibadah haji

e. Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan

Pasal 8

Kebijakan dan pelaksanaan dlm penyelenggaraan Ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah

-Pemerintah membentuk satuan kerja di bawah Menteri

-Pengawasan menjadi tanggung jawab KPHI

Pasal 9

Penyelenggaraan ibadah haji dikoordinasikan oleh :a.Menteri di tingkat pusatb.Gubernur di tingkat provinsic.Bupati/walikota di tingkat kab/kotad.Kepala perwakilan RI utk Arab Saudi

Pasal 10Pasal 10-Penetapan BPIHPenetapan BPIH-Pembinaan Ibadah HajiPembinaan Ibadah Haji-Penyediaan akomodasiPenyediaan akomodasi-Penyediaan transportasiPenyediaan transportasi-Penyediaan konsumsiPenyediaan konsumsi-Pelayanan kesehatanPelayanan kesehatan-Pelayanan admnstrasiPelayanan admnstrasi

Pengorganisasian (pasal 8)

Panitia Penyelenggara Ibadah haji

KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA

Pasal Pasal 1616

Pasal Pasal 1616

Pasal 18Pasal 18Pasal 18Pasal 18

KPHI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendaptkan KPHI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendaptkan pertimbangan DPRpertimbangan DPR

Segala pembiayaan yg diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Segala pembiayaan yg diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KPHI dibenbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KPHI dibenbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA

Pasal 12Pasal 12Pasal 12Pasal 12

Pasal 14 Pasal 14 Pasal 14 Pasal 14

Pasal 15Pasal 15Pasal 15Pasal 15

Dibentuk utk melakukan pengawasan dlm rgk meningkatkan pelayanan Dibentuk utk melakukan pengawasan dlm rgk meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah haji Indonesia, bertanggung jawab kpd Presiden, Penyelenggaraan Ibadah haji Indonesia, bertanggung jawab kpd Presiden, melaporkan hslnya kpd Presiden dan DPRmelaporkan hslnya kpd Presiden dan DPR

KPHI terdiri atas 9 orang , dari unsur masyarakat 6 orang dan unsur pemerintah 3 KPHI terdiri atas 9 orang , dari unsur masyarakat 6 orang dan unsur pemerintah 3 orangorang

Masa kerja selama 3 tahun dan dpt dipilih kembali 1 (satu) kali masa Masa kerja selama 3 tahun dan dpt dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatanjabatan

BAB V (pasal 21 sd 25)BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI

Pasal 21 : Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR

Pasal 22: BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri

Lanjutan

Pasal 23: BPIH yg disetorkan ke rekening Menteri dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 24 : Jemaah haji menerima pengembalian BPIH dlm hal:

a. Meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji; atau

b. Batal keberangkatannya karen alasan kesehatan atau alasan lain yg sah

Pasal 25 : 1.Laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah

Haji disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

Penyelenggaraan Ibadah Haji selesai

2.Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila terdapat sisa dimasukkan dalam

DAU

PENDAFTARAN DAN KUOTA, PENDAFTARAN DAN KUOTA, bab VI pasal 26 sd 28bab VI pasal 26 sd 28

• Pasal 26 : Pendaftaran Jemaah haji dilakukan di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dg mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yg telah dutentukan

• Pasal 28 : • 1. Menteri menetapkan kuota nasional , kuota Haji

Khusus, dan kuota provinsi dg memperhatikan prinsip adil dan proporsional

LanjutanLanjutan

• 2. Gubernur dpt menetapkan kuota provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ke dalam kuota kabupaten/kota

• 3. Pada hal kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tdk terpenuhi pada hari penutupan pendaftaran, Menteri dpt memperpanjang pendaftaran dg menggunakan kuota bebas secara nasional

PEMBINAAN bab VII pasal 29 sd 30

Pasal 29 : Menteri menetapkan mekanisme dan prosedur pembinaan Ibadah haji

tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yg

telah ditetapkanPasal 30 : dlm rangka Pembinaan Ibadah Haji,

masyarakat dpt memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dg membentuk

kelompok bimbingan

KESEHATANKESEHATANbab VIII pasal 31bab VIII pasal 31

Pembinaan dan pelayanan Pembinaan dan pelayanan Kesehatan Kesehatan Ibadah Haji, baik pada Ibadah Haji, baik pada saat persiapan saat persiapan maupun pelaksanaan maupun pelaksanaan

PenyelenggaraanPenyelenggaraan Ibadah Haji Ibadah Haji dilakukan dilakukan oleh Menteri yg ruang oleh Menteri yg ruang lingkup tugas dan lingkup tugas dan tanggung tanggung jawabnya di Bidang Kesehatan jawabnya di Bidang Kesehatan

KEIMIGRASIANbab IX psl 32

1. Setiap Warga Negara yg akan menunaikan ibadah Haji menggunakan Paspor Haji yg dikeluarkan oleh Menteri2. Menteri dpt menunjuk pejabat untuk dan/atau atas namanya menandatangani

Paspor Haji

GAMBARAN CALON JAMAAHGAMBARAN CALON JAMAAH1. JAMAAH HAJI BERANGKAT : 33.733

- Laki-laki : 16.115 - Wanita : 17.619

2. JAMAAH RISTI : 20.498

-Laki-laki : 9.752-Perempuan : 10.746

TRANSPORTASIbab X psl 33 sd 36

Pasal 33 : Pelayanan transportasi Jemaah haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat

embarkasi asal di Indonesia menjadi tangging jawab Menteri dan berkoordinasi dg mentari yg ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan

Pasal 34 : Penunjukan pelaksana transportasi Jemaah Haji dilakukan oleh Menteri dg memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi.

lanjutanlanjutan

PASAL 35 : PASAL 35 : 1. 1. Transportasi Jemaah haji dari daerah Transportasi Jemaah haji dari daerah asal asal

ke embarkasi dan dari debarkasi ke ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah

DaerahDaerah2. 2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dimaksud

pada ayat 1 ditetapkan pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan dengan Peraturan Daerah Daerah

AKOMODASIAKOMODASIBab XI pasal 37Bab XI pasal 37

1.1. Akomodasi bagi Jemaah Haji hrs memenuhi Akomodasi bagi Jemaah Haji hrs memenuhi standar kelayakan dg memperhatikan aspek standar kelayakan dg memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan dan kesehatan, keamanan, kenyamanan dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya bawaannya 2.2. Menteri wajib menyediakan akomodasi bagi Menteri wajib menyediakan akomodasi bagi Jemaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji tanpa memungut biaya tambahan dari

Jemaah Haji di luar BPIH yg telah ditetapkanJemaah Haji di luar BPIH yg telah ditetapkan

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUSPENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS bab XII pasal 38 sd 42 bab XII pasal 38 sd 42

Pasal 381. Dlm rgk Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat

yg membutuhkan pelayanan khusus, dpt diselenggarakan Ibadah haji Khusus yg pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus

2. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri

LanjutanLanjutan

Pasal 39Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus sebagaimana dimaksud pada psl 38 yg akan diberi izin oleh Menteri wajib memenuhi persyaratan sbb:

a. Terdaftar sbg penyelenggara perjalanan umrah

b. Memiliki kemampuan teknis finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Khusus

c. Memiliki komtmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah haji

LanjutanLanjutan

Pasal 40Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus wajib memenuhi ketentuan sbb:a. Menerima pendaftaran dan melayani Jemaah haji hanya yg menggunakan Paspor Haji

b. Memberikan bimbingan Ibadah Haji

c. Memberikan layanan akomodasi , konsumsi, transportasi dan pelayanan kesehatan secara khusus

d. Memberangkatan, memulangkan dan melayani Jemaah Haji sesuai dg perjanjian yg telah disepakati antara Penyelenggara dan Jemaah haji

LanjutanLanjutan

Pasal 41Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus yg tdk melaksanakan ketentuan sbgmn dimaksud dlm psl 40 dikenai sanksi administratif sesuai dg tingkat kesalahannya:

a. Peringatan

b. Pembekuan izin penyelenggaraan

c. Pencabutan izin penyelenggaraan

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAHPERJALANAN IBADAH UMRAHbab XIII psl 43 sd 46bab XIII psl 43 sd 46Pasal 43

1. Perjalanan Ibadah Umrah dpt dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah

2. Penyelenggara Ibadah Umrah dilakukan oleh Pemerintah dan / atau biro perjalanan wisata yg ditetapkan oleh menteri

NO JENIS RISIKO TINGGI JUMLAH %

1 Usia Lanjut >/60 9.186 44,80

2 Hipertensi 6.856 33,45

3 Gangguan DM 2.709 13,21

4 Cardiomegali 2.131 10,33

5 Rematik/Arthritis 539 2,63

6 Obesity 528 2,57

7 Hipotensi 464 2,26

8 Anemia 456 2,22

9 Gangguan Jantung 415 2,02

10 Asthma 329 1,60

3030EVALUASI HAJI 2011EVALUASI HAJI 2011

PENGELOLAAN DANA ABADI UMATPENGELOLAAN DANA ABADI UMATBab XIV pasal 47 SD 62Bab XIV pasal 47 SD 62

Pasal 47 : Pasal 47 : Dlm rangka pengelolaah dan Dlm rangka pengelolaah dan pengembangan DAU secara lbh berdaya pengembangan DAU secara lbh berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna untuk guna untuk kemaslahatan Umat Islam, Pemerintah kemaslahatan Umat Islam, Pemerintah

membentuk BP DAUmembentuk BP DAUPasal 48 : BP DAU memiliki fungsi :Pasal 48 : BP DAU memiliki fungsi :

a.a. Menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai dg syariah Menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai dg syariah dan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan

b.b. Merencanakan, mengorganisasikan, mengelola dan Merencanakan, mengorganisasikan, mengelola dan memanfaatkan DAUmemanfaatkan DAU

c.c. Melaporkan pengelolaan Melaporkan pengelolaan DAU kepada Presiden dan DAU kepada Presiden dan DPRDPR

UNDANG-UNDANG RI NO 34 TAHUN 2009UNDANG-UNDANG RI NO 34 TAHUN 2009TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJIHAJI

MENJADI UNDANG-UNDANGMENJADI UNDANG-UNDANG

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 di hapus

(Paspor haji adalah dokumen perjalanan resmi yg diberikan kpd Jemaah Haji

untuk menunaikan Ibadah haji)

2. Ketentuan Pasal 7 huruf d diubah berbunyi

Penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yg diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji(Penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yg diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji)

LanjutanLanjutanPasal 32

Setiap warga negara Indonesia yg menunaikan Ibadah Haji menggunakan paspor biasa yg dikeluarkan oleh menteri yg membidangi urusan keimigrasian (setiap warga negara Indonesia yg menunaikan Ibadah Haji menggunakan Paspor Haji yg dikeluarkan oleh Menteri)

Pasal 40 huruf a;

Menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji khusus yg telah terdaftar sbg jemaah haji (menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji hanya yg menggunakan Paspor Haji)

jemaah haji Jawa Tengahjemaah haji Jawa TengahPendidikan

Pendidikan jemaah haji rata rata berpendidikan SD/SMP, 30 – 45 % dari total jemaah haji

U s i a

Usia jemah haji antara 50 - 65 th 60 %

Akomodasi

- Fasilitas cukup

- nyaman

- Dekat

- Mudah dijangkau

LanjutanLanjutanKonsumsi

- Masakan enak- Sesuai dengan selera

- segar

- Tidak basi

- Tidak anter

Kesehatan

- Pemeriksaan rutin

- Tersedia obat obatan cukup

- Dokter mengasai

- Penanganan cepat

LanjutanLanjutanTransportasi

- Nyaman

- Tepat waktu

- Barang bawaan banyak

- Antre tdak panjang

Dokumen

- Pengurusan cepat

- T idak antre

LanjutanLanjutanPetugas Haji

- Rekruitmen petugas

- Adil/berkeadilan

- Kualitas

- Loyalitas

- Berakhlaq

Bimbingan Ibadah

- Waktu bimbingan- Kualitas bimbingan

- Kualitas pembimbing

- Jumlah bimbingan

- Materi bimbingan

Bus

6 ja

m

pesawat 8-10 jam

pesawat 8-10 jam

8 hari Madinah

22 hari Makkah + 5 hari ArMina

1 hari (pulang)

PERJALANAN HAJI

4141

ال م عليكم والّس�ورحمة الله وبركا ته

والله اعلم واب بالّص�