PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN

LAPORAN PROGRAM PILIHAN TENTANG

LAPORAN KELOMPOK PESERTA

PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN(PPRA) XLIX LEMHANNAS RI

TANGGAL 16 AGUSTUS 2013

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN

BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RINOMOR : SPRIN/1410/VI/2013TANGGAL : 26 Juni 2013

iii


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat dan bimbingan-

Nya sehingga kami dari Kelompok Kementerian Dalam Negeri dapat menyelesaikan

penyusunan Kertas Karya Kelompok Program Pilihan Kementerian Dalam negeri,

berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lemhanas RI Nomor SPRIN/1410/VI/2013 pada

tanggal 26 Juni 2013 dengan judul:

“PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN”

Dalam penulisan Kertas Karya Kelompok Program Pilihan ini kami menyampaikan

ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Ketua/Pimpinan Rombongan,

serta sekretaris Rombongan yang telah memberikan waktu dan sumbang pikiran sehingga

kami dapat melaksanakan tugas dengan lancar.

Dalam penulisan Kertas Karya Kelompok Program Pilihan ini kami merasa masih

banyak kekurangan-ekurangan, baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat

akan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat

kami harapkan demi penyempurnaannya.

Besar harapan kami semoga materi Kertas Karya Kelompok Program Pilihan ini,

khususnya mengenai peran Kementerian Dalam Negeri dalam Peningkatan Peran Pendidikan

dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan,

khususnya bagi kami sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Amin.

Jakarta, Agustus 2013

Ketua Kelompok

Ir. Gunawan, MA

v


KATA PENGANTAR ............................................................................. iii

DAFTAR ISI ........................................................................................ v

PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1. Umum ................................................................................................... 2

2. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 4

3. Ruang Lingkup dan Sistematika ................................................................ 4

4. Metode dan Pendekatan .......................................................................... 5

KONDISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI .............................. 7

5. Umum ................................................................................................... 8

6. Peran Kementerian Dalam Negeri saat ini ditinjau dari aspek Astagatra ....... 21

a. Aspek Geografi............................................................... .................. 21

b. Aspek Demografi............................................................. .................. 22

c. Aspek SKA...................................................................... ................. 23

d. Aspek Politik .................................................................. .................. 23

e. Aspek Ekonomi............................................................... ................ 23

f. Aspek Sosial Budaya ...................................................... ................ 24

g. Aspek Pertahanan Keamanan........................................ ................... 24

h. Aspek Ideologi................................................................ ................ 25

7. Sinergitas antar Kementerian Dalam Negeri saat ini dalam mendukung

pembangunan nasional di bidang Pendidikan ............................................ 25

8. Permasalahan yang dihadapi ................................................................... 29

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ........................................... 39

9. Umum ................................................................................................... 40

10. Pengaruh Internal .................................................................................... 40

11. Pengaruh Eksternal ................................................................................. 43

DAFTAR ISI

BAB 1 - PENDAHULUAN

vi

LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER

PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG DIHARAPKAN ....................... 47

12. Umum ................................................................................................... 48

13. peran Kementerian Dalam Negeri di Bidang Pendidikan Yang Diharapkan .... 50

14. Sinergitas antar Kementerian/Lembaga yang Diharapkan Dapat

Mendukung Pembangunan Nasional ......................................................... 56

PENUTUP .......................................................................................... 59

15. Kesimpulan ............................................................................................ 60

16. Saran .................................................................................................... 61

LAMPIRAN :

DAFTAR NAMA PESERTA

DATA PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN

vii


BAB 1 - PENDAHULUAN

viii


1

PENDAHULUAN1

LAPORAN PROGRAM PILIHANTENTANG


BAB 1 - PENDAHULUAN

2


1. UMUM Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, Kondisi Indeks Pembangunan Manusia

masih belum merata dan sebagian besar belum berkorelasi positif dengan APBD, DKI Jakarta

memiliki angka IPM tertinggi sebesar 77,97, sedangkan Provinsi Papua memiliki IPM Terendah

sebesar 65,35. Selain itu sebagian besar Indeks Pembangunan Manusia di masing-masing

provinsi belum berkorelasi positif dengan APBD perkapita Provinsi, berdasarkan data yang

diperoleh dari BPS Provinsi Papua, Papua Barat, Malut dan Maluku memiliki APBD perkapita

Tinggi (diatas Rata-rata Nasional), namun IPM-nya berada dibawah rata-rata nasional. Provinsi

dengan APBD perkapitanya Dibawah rata-2 nasional memiliki IPM diatas rata-2 nasional yakni

Sumut, Sumbar, Sumsel, Babel , Bengkulu, Jambi, Bali, Jabar dan Jateng.

Berdasarkan Data Faktual diatas dan Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2010-2014

serta sebagai penjabaran dari Rencana Strategik Kemendagri 2010-2014, terdapat 11

(sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional. Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas

Nasional dimaksud, Kementerian Dalam Negeri memiliki arah kebijakan:

a. Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dalam kerangka menjaga ketahanan nasional.

b. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah secara konsisten berkelanjutan.

c. Memantapkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah serta penguatan

fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum.

d. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan.

e. Memperkuat keberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan kapasitas

kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta mendukung upaya dan

kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.

f. Mendorong upaya pemenuhan hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan

melalui pemantapan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan

koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi.

g. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memperkuat fiskal daerah.

h. Meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur kepamongprajaan dan penyediaan sarana

prasarana pendukungnya; serta

3


i. Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek personil, kelembagaan, dan sistem

manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi.

Dalam implementasi arah kebijakan pada poin 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) masih

banyak permasalahan khususnya terhadap kinerja aparatur pemerintahan khususnya

aparatur pemerintah daerah yang merupakan kunci penting terhadap pelaksanaan

APBD yang salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan peran pendidikan. Pokok

permasalahan yang terkait tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

a. Lemahnya pemahaman stakeholder (Aparatur, masyarakat dan Swasta) terhadap

pendidikan politik, dimana aspek politik juga memperngaruhi struktur APBD.

b. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahanan ; dan

BAB 1 - PENDAHULUAN

4


c. Belum bersinerginya sebagian besar NSPK Bidang Pendidikan terhadap PP 38 tahun 2007.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan sebagaimana yang disebutkan diatas,

Kementerian Dalam negeri sebagai bagian dari aparat pemerintah, memiliki andil

dalam memecahkan masalah pendidikan Indonesia, secara khusus pendidikan aparatur

pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka laporan ini akan mengangkat tema

“peran aparatur Pemerintah dalam meningkatkan peran pendidikan.”

2. MAKSUD DAN TUJUANa. Maksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran melalui suatu analisis

tentang sejauh mana kinerja aparatur Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam

Negeri dalam meningkatkan peran pendidikan

b. Tujuan tulisan aini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan

kepada Lembaha Ketahanan Nasional (Lemhanas), guna melakukan berbagai kajian

strategis berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintahan, khususnya Kementerian

Dalam negeri, serta memberikan masukan bagi para penentu kebijakan dalam upaya

meningkatkan kinerja Kementerian Dalam negeri dalam rangka mendukung kebijakan

Pembangunan Nasional di Bidang Pendidikan.

3. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA Penelitian ini mengambil kementerian Dalam Negeri sebagai sampel dari aparatur

pemerintah. Namun demikian, mengingat lingkup tugas dan fungsi Kementerian Dalam

negeri yang demikian Luas, sedangkan waktu yang tersedia untuk menggali informasi

sangat terbatas, maka ruang lingkup penulisan laporan ini difokuskan pada pengelolaan

kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, sebagaimana sesuai dengan

sistematika penulisan laporan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan hal-hal tentang latar belakang permasalahan mengenai perlunya

peningkatan kinerja aparat Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan peran

5


pendidikan. Bab ini terdiri dari sub bab Maksud dan Tujuan penulisan, Ruang Lingkup dan

Sistematika, serta Metode dan Pendekatan.

BAB II Kondisi kementerian Dalam Negeri

Bab ini menguraikan hal-hal yang terkait dengan kementerian Dalam negeri seperti visi

dan misi Kemendagri, tugas dan fungsi Kemendagri, struktur organisasi Kemendagri, Peran

Kemendagri dalam perspektif Astagratra, sinergisme antara Kementerian Dalam negeri

dan kementerian/lembaga lainnya dalam mendukung pembangunan nasional di bidang

pendidikan, serta permasalahan yang dihadapi Kemendagri.

BAB III Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi

Bab ini menguraikan pengantar bab, serta hal-hal yang berkaitan dengan faktor yang

mempengaruhi kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung Pembangunan

Nasional di Bidang Pendidikan, baik secara internal mupun eksternal.

BAB IV Peran Kementerian Dalam Negeri Yang Diharapkan

Bab ini menguraikan pengantar bab, peran Kementerian Dalam negeri yang Diharapkan,

serta sinergisme antara Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga lain yang

diharapkan dalam mendukung Pembangunan Nasional di bidang pendidikan

BAB V Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari uraian yang dibahas tentang kinerja aparatur

pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri di bidang pendidikan dalam rangka

menjawab permasalahan yang muncul saat ini.

4. METODE DAN PENDEKATANMetode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis dengan memberikan

gambaran secara menyeluruh yang berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan, serta

dengan menggunakan pendekatan komprehensif dan integral dalam perspektif ketahanan

nasional.

BAB 1 - PENDAHULUAN

6


7

KONDISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI2



BAB 1 - PENDAHULUAN

8


5. UMUM Kementerian Dalam negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

Pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan beberapa fungsi seperti

perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri,

pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengawasan atas pelaksanaan tugas di

bidang pemerintahan dalam negeri, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai

ke daerah.

Sejarah Kementerian Dalam Negeri diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai

tahun 1942, Depdagri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang

tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Selanjutnya pada

Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). Departement van Binnenland Bestuur oleh

pemerintah Jepang diubah menjadi Naimubu yang bidang tugasnya meliputi juga urusan

agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak 22 Oktober 2009 adalah Gamawan Fauzi.

Lahir di Solok, Sumatera Barat, 9 November 1957. Sebelumnya ia menjabat sebagai

Gubernur Sumatra Barat sejak 15 Agustus 2005 hingga 22 Oktober 2009. Lulusan Fakultas

Hukum dan Magister Manajemen Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat ini adalah

penerima Bung Hatta Award atas keberhasilannya memerangi korupsi pada saat menjadi

bupati Solok.

Berdasar Permendagri Nomor 1 Tahun 1991, pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Kemendagri diharapkan dapat menjadi Aparatur yang bersih dan berwibawa selalu

memegang teguh Sapta Prasetya Korpri setia dan taat kepada Pancasila. UUD 1945

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17-8-

1945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan

serta mengisi Kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran Bangsa guna mencapai

Masyarakat Adil dan Makmur.

9


a. Visi dan Misi

Guna menciptakan kinerja yang terarah dan terukur, Kementerian Dalam Negeri

menetapkan visi dan misi lembaganya. Visi Kementerian Dalm Negeri adalah “Terwujudnya

sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang

berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya

aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan

dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik, serta

cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi

semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu

kesisteman yang utuh. Kata kunci dari Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

3.) Sistem Politik Demokratis, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu

terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada

ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam

negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan

pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.

4.) Pemerintahan Desentralistik, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai

yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan

responsif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

5.) Pembangunan Daerah, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu

terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan

kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis wilayah,

ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan berkelanjutan.

6.) Keberdayaan Masyarakat, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai

yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang partisipatif yang maju dan mandiri

dalam berbagai aspek kehidupan.

BAB 1 - PENDAHULUAN

10


7.) Sumber Daya Aparatur yang Profesional merupakan salah satu prasyarat

utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis,

pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta

keberdayaan masyarakat yang partisipatif.

8.) Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan komitmen,

sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan dan persatuan nasional

dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri,

pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus

mewadahi upaya mewujudkan cita-cita bangsa yaitu Masyarakat Ingonesia yang

aman, adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi, dan

prioritas kebijakan pembangunan nasional.

Adapun misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran

strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan

nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam, upaya:

1.) Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang

demokratis;

2.) Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

3.) Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang

desentralistik;

4.) Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan,

serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;

5.) Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek

ekonomi, sosial, dan budaya; serta

6.) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Dalam rangka mendukung misi-misi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri memiliki

arah kebijakan:

1.) Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dalam kerangka menjaga ketahanan

nasional.

11


2.) Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah secara konsisten berkelanjutan.

3.) Memantapkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah serta penguatan

fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum.

4.) Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan.

5.) Memperkuat keberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan kapasitas

kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta mendukung upaya dan

kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.

6.) Mendorong upaya pemenuhan hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan

melalui pemantapan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan

koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi.

7.) Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memperkuat

BAB 1 - PENDAHULUAN

12


fiskal daerah.

8.) Meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur kepamongprajaan dan penyediaan

sarana prasarana pendukungnya; serta

9.) Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek personil, kelembagaan, dan sistem

manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi.

b. Peran Kementerian Dalam Negeri di Bidang Pendidikan

Dalam mendukung arah kebijakan diatas, peran kemendagri sangat sentral

khususnya dalam melakukan pembinaan aparatur pemerintahan baik di pusat maupun

daerah, berkenaan hal tersebut Kemendagri telah menetapkan beberapa program dalam

meningkatkan pendidikan aparatur secara langsung yaitu melalui program :

1.) Pendidikan Kepamongprajaan

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM

aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui pendidikan

kepamongprajaan

2.) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan meningkatkan

kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah

melalui dukungan pendidikan dan pelatihan

Selain kedua program diatas, Kemendagri selaku Pembina pemerintah daerah dan

Koordinator penyusunan NSPK salah satunya Bidang pendidikan, akan mendorong dan

berkoordinasi secara ketat dengan penanggung jawab Bidang pendidikan (Kemendiknas)

dalam menyusun NSPK yang belum tersusun dan merivisi NSPK yang kadaluarsa dengan

melibatkan pemerintahan daerah dan sesuai dengan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007.

Untuk program pendidikan yang tidak secara langsung adalah melakukan fasilitasi

penyelenggaraan pendidikan politik di daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 36

Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

13


c. Susunan Organisasi dan Fungsi Kemendagri

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 41 Tahun 2010, Kementerian Dalam Negeri

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri

menyelenggarakan fungsi:

1.) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam

negeri;

2.) pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

3.) pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri; dan

4.) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah

Dalam kaitannya dengan bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kemendagri memiliki

tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri,

melalui fungsi antara lain:

1.) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;

2.) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di

bidang pemerintahan dalam negeri;

3.) Pengkoordinasian dan fasilitasi satuan kerja penyelenggara pendidikan dan pelatihan

di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah;

4.) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri;

5.) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di

bidang pemerintahan dalam negeri;

6.) Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di bidang pemerintahan dalam

negeri; dan

7.) Pelaksanaan administrasi badan pendidikan dan pelatihan.

Seluruh tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Dalam Negeri, dibagi

kepada 7 Direktorat Jenderal, satu Inspektorat dan Sekretariat Jenderal, dua badan khusus

BAB 1 - PENDAHULUAN

14


1 UPT dan 5 Staf Ahli menteri, seperti yang terlihat pada gambar bagan organisasi di

bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri

d. Prinsip dan Strategi

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional

serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-

2014, upaya dan langkah strategik utama adalah “Menjaga dan memperkuat stabilitas

penyelenggaraan sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri”.

Stabilitas politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok

kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara berkesinambungan sejak

periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam kerangka RPJPN Tahun 2005-2025.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2010-2014,

terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung mendukung Program 5 (lima)

15


Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun

yang secara langsung menjadi bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk

mewujudkan hal tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip:

1.) Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan

pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan

untuk kesejahteraan masyarakat;

2.) Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan

saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan rencana selanjutnya atau antara

kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang

saling terintegrasi;

3.) Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (good

governance) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi

yang didukung dengan langkah-Iangkah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Dalam Negeri.

Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan

strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2010-

2014, yang meliputi:

1.) Menjaga persatuan dan kesatuan serta rnelanjutkan pengembangan sistem politik

yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi

yang kondusif.

2.) Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang

desentralistik.

3.) Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta meningkatkan

keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara

partisipatif.

4.) Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan

penerapan reformasi birokrasi.

BAB 1 - PENDAHULUAN

16


e. Program dan Kegiatan Strategis

Beberapa program dan kegiatan strategis yang dilakukan oleh Kementerian Dalam

negeri, antara lain:

1.) Program 1: Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik (P1)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan memperkokoh kesatuan dan

persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan

nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis

dan berkedaulatan rakyat. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa

dan Politik, melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan

Bangsa dan Politik;

b. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

c. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;

d. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;

e. Fasilitasi Politik Dalam Negeri; serta

f. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.

2.) Program 2: Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (P2)

Program inimerupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas

hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Pelaksana program

adalah Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan

Umum;

b. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah, serta Kerjasama Daerah;

c. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan;

d. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

e. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; serta

f. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana,

17


3.) Program 3: Penataan Administrasi Kependudukan (P3)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan terciptanya tertib administrasi

kependudukan. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan

dan Pencatatan Sipil;

b. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk;

c. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil;

d. Pengelolaan Informasi Kependudukan;

e. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu;

f. Penataan pengembangan Kebijakan Kependudukan; serta

g. Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan.

4.) Program 4: Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (P4)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatnya pengelolaan

penyelenggaran pemerintahan daerah yang desentralistik. Pelaksana program adalah

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Otonomi

Daerah;

b. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I;

c. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II;

d. Penataan Daerah Otonom, Otonomi Khusus, dan DPOD;

e. Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; serta

f. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah,

5.) Program 5: Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah (P5)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya

investasi dan kemampuan fiskal daerah. Pelaksana program adalah Direktorat Keuangan

BAB 1 - PENDAHULUAN

18


Daerah melalui 5 (lima) kegiatan yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan

Daerah;

b. Pembinaan Anggaran Daerah;

c. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah;

d. Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan; serta

e. Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

6.) Program 6: Bina Pembangunan Daerah (P6)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan terciptanya pertumbuhan

pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung

oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah. Pelaksana program adalah Direktorat Bina

Pembangunan Daerah melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina

Pembangunan Daerah;

b. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu;

d. Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah;

e. Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; serta

f. Fasilitasi Penataan Perkotaan.

7.) Program 7: Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (P7)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa

dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu:

a. Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

b. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;

19


d. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;

e. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

f. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

g. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP); serta

h. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup Regional.

8.) Program 8: Pendidikan Kepamongprajaan (P8)

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM

aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui pendidikan

kepamongprajaan. Pelaksana program adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri melalui

4 (empat) kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Akademik, Administrasi, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan

Kepamongprajaan;

b. Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan;

c. Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan; serta

d. Pelaksanaan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi Kampus IPDN Daerah.

9.) Program 9: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Dalam Negeri (P9)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas

dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Iingkup Kementerian Dalam

Negeri dan pemerintah daerah. Pelaksana program adalah Inspektorat Jenderal melalui 6

(enam) kegiatan yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal;

b. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I;

c. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II;

d. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III;

e. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV; serta

f. Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus.

BAB 1 - PENDAHULUAN

20


10.) Program 10: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Dalam Negeri (P10)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kualitas

dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.

Pelaksana program adalah Sekretariat Jenderal melalui 10 (sepuluh) kegiatan yaitu:

a. Perencanaan Program dan Anggaran;

b. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;

c. Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja;

d. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum;

e. Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Keprotokolan;

f. Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi;

g. Pengelolaan Penerangan;

h. Pengkajian Kebijakan Strategik;

i. Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; serta

j. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.

21


11.) Program 11: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Dalam Negeri (P11 )

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kinerja aparatur

melalui dukungan sarana dan prasarana kerja. Pelaksana program adalah Sekretariat Jenderal

melalui kegiatan yaitu Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur.

12.) Program 12: Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam

Negeri (P12)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kualitas

penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Pelaksana program

adalah Badan Penelitian dan Pengembangan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan

Pengembangan;

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah;

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan;

d. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat; serta

e. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah.

13.) Program 13: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam

Negeri (P13)

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan meningkatkan

kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui

dukungan pendidikan dan pelatihan. Pelaksana program adalah Badan Pendidikan dan

Pelatihan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan;

b. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah;

c. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan Kependudukandan Keuangan

Daerah;

d. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis;

BAB 1 - PENDAHULUAN

22


e. Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat; serta

f. Pendidikan dan Pelatihan Regional.

Dari seluruh program dan kegiatan strategis yang dimiliki oleh Kementerian Dalam

Negeri, komponen yang berkompetensi dgn urusan Pendidikan adalah Program 8,

yaitu Program Pendidikan Kepamongprajaan yang dilaksanakan oleh Institut

Pemeirntahan Dalam negeri, dan Program 13, yaitu Program Pendidikan dan

Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh badan

Pendidikan dan pelatihan.

6. PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI DITINJAU DARI ASPEK ASTAGATRA

a. Geografi, penanganan wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas kebijakan

dalam lima tahun terakhir, baik perbatasan antar negara maupun perbatasan antar

daerah. Terkait penanganan wilayah perbatasan antar negara, telah dilakukan berbagai

upaya, baik dari segi security (seperti penegasan batas antar negara dan pembangunan

simbol-simbol negara, serta perundingan dengan negara tetangga), maupun dari

segi prosperity (seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat

di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar). Berdasarkan kondisi ini, upaya

yang perlu dilakukan adalah terus melanjutkan penegasan batas antar negara melalui

pendekatan bilateral kerjasama pengelolaan perbatasan dengan negara tetangga,

serta pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar maupun penamaan rupa bumi. Khusus

penanganan daerah diwilayah perbatasan antar negara pengelolaannya kedepan

dikoordinasikan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Selanjutnya

terkait penanganan perbatasan antar daerah, upaya yang terus dilakukan adalah

memetakan penegasan segmen batas daerah. Disamping itu kebijakan dan upaya

terkait lainnya dibidang pemerintahan umum adalah perlu ditingkatkannya penguatan

peran Gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah provinsi, guna membangun

sinergitas pusat-daerah serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah

dalam kerangka memperkokoh NKRI.

23


b. Demografi, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang

mencapai 232,4 juta jiwa pada tahun 2009, kebijakan penataan kependudukan

memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional.

Upaya penataan administrasi kependudukan difokuskan pada penyelenggaraan

Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang didukung oleh empat subsistem berupa

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, dan pendayagunaan

data secara konsekuen, terpadu dan berkelanjutan dari tingkat nasional sampai daerah.

Namun demikian, upaya penataan administrasi kependudukan pada beberapa tahun

terakhir masih mengalami berbagai kendala, terkait dengan data base kependudukan,

penegakan regulasi, dan dukungan SDM. Untuk itu tantangan kedepan yang perlu

mendapatkan perhatian dan tindak lanjut adalah diarahkan pada pembangunan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka penerapan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) tunggal secara nasional pada tahun 2011, dengan dukungan

teknologi informasi pengolahan data yang terintegrasi.

c. Sumber Kekayaan Alam, masih lemahnya kemampuan keuangan daerah dalam

mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada sebagian

besar daerah, kemampuan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah masih sangat

rendah, akibatnya sebagian besar dana perimbangan yang diperolehnya terserap

untuk belanja aparatur atau rutin. Sementara itu sumber penerimaan lain masih terbatas

karena perekonomian daerah belum tumbuh optimal. Akibatnya terjadi eksploitasi

pengelolaan sumber kekayaan alam yang berlebihan sehingga mengabaikan kelestarian

lingkungan, bahkan tidak jarang terjadi konflik antar daerah akibat memperebutkan

sumber kekayaan alam yang terdapat di wilayah perbatasan antar daerah. Selain itu,

masih terdapat kecenderungan pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah

mengenai pungutan dalam rangka meningkatkan PAD yang berkonsekuensi pada

terjadinya disinsentif terhadap perekonomian daerah karena bertambahnya beban

masyarakat dan memburuknya iklim investasi di daerah. Pada sisi lain, masih banyak

daerah yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD sehingga mengganggu

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

d. Politik, dari aspek politik dalam negeri, kehidupan bangsa yang lebih demokratis

BAB 1 - PENDAHULUAN

24


semakin terwujud, ditandai dengan semakin kuatnya peran masyarakat sipil dan

partai politik dalam kehidupan berbangsa. Proses demokratisasi di Indonesia

ditunjukan dengan berkembangnya kebebasan mengemukakan pendapat, baik di

tingkat nasional maupun lokal, sehingga terjadi proses penguatan masyarakat (civil

society). Kedepan, tuntutan demokratisasi yang diprediksi akan semakin menguat

akan membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur politik sebagai implikasi

dari dinamika lingkungan politik bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis

dari seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun partai politik, untuk secara

bersama membangun struktur politik dan menyempurnakan model demokrasi di masa

mendatang.

e. Ekonomi, dari aspek ekonomi, isu yang menonjol adalah terkait kesenjangan antar

daerah/ wilayah/kawasan dan peningkatan perekonomian daerah,yang diindikasikan

oleh adanya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah. Berbagai perbedaan

kebijakan antara Pemerintah Daerah telah menyebabkan terjadinya kesenjangan

yang semakin besar antara daerah miskin dan daerah kaya. Sementara itu, dengan

meluasnya regionalisasi perekonomian antar kawasan dalam implementasi pasar

bersama yang diiringi dengan perkembangan teknologi informasi, telah mendorong

kompetisi bagi daerah untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan

berdaya saing. Dengan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, peluang

dan peran daerah untuk mengembangkan perekonomian daerahnya semakin

terbuka,karena berbagai kewenangan telah diberikan kepada daerah untuk mengelola

sumberdaya yang dimiliki. Kewenangan otonomi daerah yang luas akan memberikan

banyak keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan segala potensi daerah yang

dimilikinya melalui hubungan ekonomi, investasi dan perdagangan baik dalam skala

regional maupun internasional.

f. Sosial Budaya, upaya penguatan rasa cinta tanah air dan komitmen kebangsaan

harus didukung dengan langkah-langkah mengatasi kesenjangan sosial, pemerataan

ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan

pengangguran, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Disamping itu,

dalam upaya mencegah kerawanan sosial yang dapat mengarah pada timbulnya

25


konflik, pemerintah perlu terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk

meningkatkan kewaspadaan secara dini masyarakat, terutama terhadap kemungkinan

terjadinya benturan dalam masyarakat, serta penciptaan ketenteraman, ketertiban, dan

perlindungan masyarakat, terutama melalui peningkatan kompetensi Institusi Satuan

Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah

g. Hankam, masih adanya gejala separatisme, terorisme dan berbagai bentuk tindakan

melawan hukum lainnya serta gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban

umum. Selain itu, dalam hubungan antar kelompok masyarakat, pemenuhan hak-hak

warganegara dan kebebasan sipil oleh negara, masih ditemukan adanya insiden-

insiden kekerasan yang melanggar hukum diantara sebagian kelompok masyarakat.

Penegasan batas wilayah antar Negara yang dapat memberikan kepastian hukum

mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan, pengelolaan wilayah negara,

dan hak-hak berdaulat negara terhadap wilayahnya. Pengelolaan kawasan perbatasan

belum dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan

keamanan (security) secara berimbang. Selain itu, pembangunan sarana dan

prasarana di wilayah perbatasan masih tertinggal dibandingkan dengan negara

tetangga.

h. Ideologi, penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila melalui program kerjasama

kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba, forum dialog yang

melibatkan berbagai pihak baik dari unsur Pemerintah maupun non pemerintah, tokoh-

tokoh masyarakat dan pemuda, serta kegiatan peningkatan kohesifitas masyarakat

dan pembinaan kerukunan umat beragama. Selain itu, guna mendukung proses

kegiatan penguatan wawasan kebangsaan, telah diterbitkan beberapa instrumen

regulasi sebagai pedoman operasional, serta panduan pelaksanaan dalam rangka

Pengembangan Pola Pemantapan Ketahanan Bangsa. Reorientasi terhadap konsep

dan strategi penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air sejalan dengan

proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, perlu dirumuskan strategi

penguatan pemahaman wawasan kebangsaan dengan melibatkan partisipasi seluruh

lapisan masyarakat melalui program-program pemahaman wawasan kebangsaan

yang terintegrasi, serta mendorong peran media massa untuk menyebarluaskan /

BAB 1 - PENDAHULUAN

26


mensosialisasikan paham wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa. Upaya

penguatan rasa cinta tanah air dan komitmen kebangsaan harus didukung dengan

langkah-langkah mengatasi kesenjangan sosial, pemerataan ekonomi, penegakan

hukum, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta

meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

7. SINERGITAS ANTAR KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DI BIDANG PENDIDIKAN

Sinergitas antar Kementerian Dalam Negeri saat ini dalam mendukung pembangunan

nasional di bidang Pendidikan dapat dilihat dari beberapa paradigma universal yang

perlu diperhatikan sebagai berikut.

a. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta

didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan

dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial dan

kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta

didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen

dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk

sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka

bumi (makhluk Tuhan).

b. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran

sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna.

Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal,

nonformal dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat dan

tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka

diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas

satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Pendidikan multimakna

27


diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan,

pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter

unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini memperlakukan,

memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang

bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif dan berkewirausahaan.

c. Pendidikan untuk Semua

Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi

manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan

dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan

pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil

pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan

untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan

pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen

global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan

pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan

terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka

yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi

dan sosial. Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki

hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala

geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.

Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan

layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan

sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan layanan khusus

lain sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan

berkeadilan serta berkesetaraan gender.

d. Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau

Pembangunan Berkelanjutan

Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi

BAB 1 - PENDAHULUAN

28


semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan

kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan

intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang

keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Pendidikan

harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan

ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan

harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggungjawab sosial dan natural

untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari

sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam

yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka

akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan (sosial dan alam) dan semua bentuk

intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan.

Kemendagri selaku Pembina pemerintah daerah dan Koordinator penyusunan NSPK

salah satunya Bidang pendidikan, akan mendorong dan berkoordinasi secara ketat

dengan penanggung jawab Bidang pendidikan (Kemendiknas) dalam menyusun

NSPK yang belum tersusun dan merivisi NSPK yang kadaluarsa dengan melibatkan

pemerintahan daerah dan sesuai dengan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007.

Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihan Teknis Substantif

Pemerintahan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

baik di pusat maupun di daerah, Menteri Dalam Negeri telah bertekad untuk melakukan

pembenahan manajemen pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah

menuju sistem yang berdasarkan kompetensi dan kinerja (performance based system);

dengan fokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis

kinerja dan secara efektif menggunakan teknologi informasi dalam upaya memperbaiki

pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan

reformasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah menuju kompetensi dan kinerja (performance based system)

29


sehingga kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan sesuai

harapan masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia aparatur penyelenggaraan pemerintah

daerah berbasis kompetensi dan kinerja (performance based system) mempunyai 3 (tiga)

komponen dasar, yaitu:

1.) Terbangunnya standar kompetensi teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.) Tersedianya pelatihan teknis substantif pemerintahan daerah yang berbasis kompetensi,

dan

3.) Adanya sertifikasi kompetensi aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah,

sehingga dapat dilakukan penempatan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

4.) Implementasi ketiga komponen tersebut, melibatkan K/L sebagai berikut:

5.) Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kebijakan manajemen SDM Aparatur

(Menpan, BKN, LAN), dan

6.) Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pembinaan substansi diklat teknis substantif

untuk urusan pemerintahan yang dibagi bersama tingkatan dan/atau susunan

pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam PP 37 tahun 2008 tentang pembagian

urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

8. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Kementerian Dalam Negeri menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan

dalam meningkatkan program pendidikan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri pada periode tahun 2010-2014,

baik pada Aspek penguatan integrasi nasional, Aspek politik dalam negeri, Aspek

pemerintahan umum, Aspek desentralisasi dan otonomi daerah, Aspek pembangunan

daerah, Aspek pemberdayaan masyarakat, serta Aspek pembinaan aparatur. Identifikasi

permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Kementerian

Dalam Negeri juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Renstra

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Permasalahan-permasalahan yang

dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri selama lima tahun

kedepan diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

BAB 1 - PENDAHULUAN

30


a. Permasalahan Internal

Aspek pembinaan aparatur. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kementerian

Dalam Negeri pada kurun waktu lima tahun kedepan pada aspek pembinaan aparatur

adalah:

1.) Belum maksimalnya penataan dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian.

2.) Masih lemahnya kompetensi aparatur yang belum sepenuhnya profesional dan memiliki

kompetensi, khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan.

3.) Organisasi dan tata kerja yang belum sepenuhnya dapat memenuhi prinsip-prinsip

organisasi yang “right size” sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi. Proses

ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri masih belum sepenuhnya

mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri secara

efektif dan efisien.

b. Permasalahan Eksternal

Beberapa permasalahan eksternal yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri terbagi

dalam beberapa aspek, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

1.) Aspek penguatan integrasi nasional. Sebagai bangsa yang pluralis,

kemajemukan suku, ras, agama dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus

diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan

tantangan dalam mempertahankan integrasi dan intergritas bangsa. Penyebaran

penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan

konsep negara kepulauan sesuai dengan wawasan nusantara merupakan tantangan

pembangunan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di

samping itu pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan

persatuan bangsa dan kesatuan negara. Beberapa permasalahan yang akan dihadapi

Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam penguatan integrasi

nasional untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

a. Masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/

melecehkan simbol-simbol negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan serta

31


masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari

pada kepentingan umum.

b. Masih adanya potensi konflik vertikal, konflik horizontal yang bernuansa SARA,

dan konflik politik. Selain itu, masih terdapat gejala politisasi nilai-nilai agama

dan kepercayaan sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan

kekuasaan selama beberapa tahun terakhir.

c. Menguatnya sikap primordialisme dan terjadinya KKN dalam penyelenggaraan

pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah dalam pengisian jabatan-jabatan

strategis di lingkungan pemerintahan daerah.

d. Masih adanya gejala separatisme, terorisme dan berbagai bentuk tindakan

melawan hukum lainnya serta gangguan terhadap stabilitas keamanan dan

ketertiban umum. Selain itu, dalam hubungan antar kelompok masyarakat,

pemenuhan hak-hak warganegara dan kebebasan sipil oleh negara, masih

ditemukan adanya insiden-insiden kekerasan yang melanggar hukum diantara

sebagian kelompok masyarakat.

e. Melemahnya wawasan kebangsaan, yang ditandai oleh rendahnya pemahaman

masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Selain itu,

masih ada kelompok masyarakat yang ingin menggantikan Pancasila sebagai

ideologi Negara dan memperdebatkan kembali UUD 1945.

2.) Aspek politik dalam negeri. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan sistem

politik yang lebih demokratis adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan agar

sepenuhnya berada di tangan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat yang lebih tinggi

dalam kehidupan politik, serta melaksanakan pemilihan umum yang lebih berkualitas.

Tantangan dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis adalah membangun

budaya politik yang demokratis, kuat dan efektif. Beberapa permasalahan yang

dihadapi Kementerian Dalam Negeri pada kurun waktu lima tahun kedepan dalam

pembinaan politik dalam negeri:

a. Eforia reformasi yang masih kuat, yang menghambat proses pendewasaan perilaku

BAB 1 - PENDAHULUAN

32


berdemokrasi.

b. Kelembagaan demokrasi yang masih belum terlalu kokoh.

c. Penyelenggaraan pemilihan umum yang meskipun berjalan dengan lancar dan

aman namun masih menyisakan berbagai persoalan, terutama mengenai daftar

pemilih tetap dan penetapan hasil pemilihan umum.

d. Masih belum optimalnya kapasitas organisasi partai politik dalam melaksanakan

fungsi-fungsinya. Hal itu ditandai oleh relatif kurang berperannya kelembagaan

politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi kepentingan masyarakat maupun

dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Berbagai permasalahan

tersebut menunjukkan bahwa meskipun proses demokratisasi yang berlangsung telah

semakin menampakkan wujudnya, namun kedepan masih diperlukan pemantapan

demokratisasi melalui proses konsolidasi demokrasi secara bertahap.

3.) Aspek pemerintahan umum. Secara umum, permasalahan-permasalahan yang

diperkirakan masih akan dihadapi oleh Kementerian Dalam Negeri selama lima tahun

yang akan datang terkait dengan Aspek pemerintahan umum mencakup permasalahan

dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, penataan

33


wilayah administrasi dan perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan.

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Belum maksimalnya proses penataan kepemerintahan dan hubungan antar strata

pemerintahan pusat-daerah dan antar daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Implementasi kerjasama antar Daerah juga belum optimal karena masih terbatasnya

pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah yang membidangi

kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

b. Penegasan batas wilayah antar Negara yang dapat memberikan kepastian hukum

mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan, pengelolaan wilayah negara, dan

hak-hak berdaulat negara terhadap wilayahnya. Pengelolaan kawasan perbatasan belum

dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan keamanan

(security) secara berimbang. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana di wilayah

perbatasan masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga.

c. Belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar sifatnya sangat rentan terhadap perubahan alam karena

daya dukung lingkungannya sangat terbatas, bahkan beberapa pulau tersebut tidak

berpenghuni, dan cenderung memiliki potensi konflik dengan negara tetangga.

d. Masih adanya konflik perbatasan antar daerah.

e. Masalah administrasi kependudukan, diantaranya kemampuan memberikan

pelayanan bidang administrasi kependudukan belum optimal, daerah-daerah

belum sepenuhnya menerapkan SIAK, pemanfaatan database kependudukan

sebagai hasil dari SIAK belum optimal, adanya regulasi yang tumpang-tindih,

pengelolaan Nomor Identitas Tunggal, pemahaman dan penegakan hukum masih

sangat lemah, serta banyaknya kendala dalam penerapan SIAK.

f. Belum efektifnya manajemen pencegahan dan penanggulangan

bencana. Kurangnya dukungan kebijakan pemerintah Daerah terhadap

pengurangan resiko bencana sebagai prioritas pembangunan daerah, belum

optimalnya kelembagaan penanganan bencana di daerah, serta rendahnya

kemampuan sumber daya yang tersedia di Daerah dalam mengidentifikasi potensi

bencana dan langkah-langkah mitigasi bencana.

BAB 1 - PENDAHULUAN

34


4.) Aspek desentralisasi dan otonomi daerah. Beberapa permasalahan yang

dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang

desentralisasi dan otonomi daerah untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

a. Pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang

desentralistik belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan filosofis yang ingin

dicapai, yakni menyejahterakan rakyat. Penyelenggaraan hubungan pusat

dan daerah masih mengalami disharmoni karena masih adanya perbedaan

penafsiran peraturan perundang-undangan, terbatasnya payung hukum, serta

tumpang tindihnya regulasi dan kebijakan. Masalah lain, peraturan perundang-

undangan kementerian/sektoral belum sepenuhnya mengacu pada kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah. Pada sisi lain, masih terdapat ego kedaerahan

yang berlebihan sehingga koordinasi antar tingkat pemerintah dan antar daerah

menjadi sulit dilaksanakan. Selain itu, fasilitasi kemitraan eksekutif dan legislatif

serta penataan kelembagaan daerah, termasuk di dalamnya fasilitasi asosiasi

daerah, juga masih belum dapat berjalan optimal.

b. Pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan oleh

SKPD masih belum maksimal. Penerapan SPM sampai saat ini belum optimal,

tingginya kompleksitas dalam merancang dan menyusun indikator di dalam SPM,

keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam upaya pencapaian SPM, dan

belum dilakukannya konsultasi publik dalam menentukan norma dan standar yang

disepakati bersama dalam memberikan pelayanan publik sesuai SPM.

c. Belum maksimalnya penataan daerah. Grand Strategy Penataan Daerah (GSPD)

sebagai acuan dalam rangka penataan daerah operasional sepenuhnya. Pada sisi

lain, kapasitas daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih rendah, serta masih

banyak daerah yang perlu dibina dan ditingkatkan kapasitas Daerahnya.

d. Masih banyaknya permasalahan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, seperti kurang akuratnya data pemilih tetap (DPT), persyaratan

calon yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan (ijazah palsu/tidak

punya ijazah), permasalahan internal Parpol dalam hal pengusulan pasangan

35


calon, adanya dugaan KPUD tidak independen, adanya dugaan money politics,

pelanggaran kampanye, maupun penghitungan suara yang dianggap tidak akurat.

Dalam hal lain, terdapat pula masalah sengketa Pilkada yang harus diselesaikan

hingga ke Mahkamah Konstitusi.

e. Masih lemahnya kemampuan keuangan daerah dalam mendukung

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada sebagian besar

daerah, kemampuan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah,

akibatnya sebagian besar dana perimbangan yang diperolehnya terserap untuk

belanja aparatur atau rutin. Sementara itu sumber penerimaan lain masih terbatas

karena perekonomian daerah belum tumbuh optimal. Akibatnya terjadi eksploitasi

pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan sehingga mengabaikan

kelestarian lingkungan, bahkan tidak jarang terjadi konflik antar daerah akibat

memperebutkan sumber daya alam yang terdapat di wilayah perbatasan antar daerah.

Selain itu, masih terdapat kecenderungan pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah

mengenai pungutan dalam rangka meningkatkan PAD yang berkonsekuensi pada terjadinya

disinsentif terhadap perekonomian daerah karena bertambahnya beban masyarakat dan

memburuknya iklim investasi di daerah. Pada sisi lain, masih banyak daerah yang mengalami

keterlambatan dalam penetapan APBD sehingga mengganggu kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di daerah.

5.) Aspek pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi

Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam Aspek pembangunan

daerah untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

a. Masih rendahnya kapasitas perencanaan pembangunan Daerah.

b. Penataan ruang dan lingkungan hidup yang masih belum maksimal. Masih

banyak Rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan namun tidak dapat

diimplementasikan sesuai dengan kondisi, situasi dan karakteristik daerah. Masih terjadi

tumpang tindih penanganan pemanfaatan sumber daya alam, masih terjadi umpang tindih

dan konflik pemanfaatan ruang antara beberapa sektor seperti pertambangan dan kehutanan,

antara non pertanian dengan pertanian dan lainnya. Koordinasi antara tingkat pemerintahan

BAB 1 - PENDAHULUAN

36


serta instansi terkait di daerah mengenai tata ruang belum maksimal. Kelembagaan

pengelola penataan ruang belum didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia

yang handal serta belum ditunjang dengan penggunaan teknologi dan ketersediaan

data dan informasi yang akurat dan faktual. Peran masyarakat dalam penataan

ruang (proses perencanaaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang)

juga masih lemah, demikian pula pengendalian pemanfaatan ruang terhadap

pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Pada sisi lain terdapat

pula masalah penurunan kualitas lingkungan karena dengan diberlakukannya

otonomi daerah, daerah dituntut untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan

di daerahnya. Dihadapkan kepada keterbatasan PAD, sumberdaya alam di daerah

sering dieksploitasi melebihi daya dukungnya.

c. Pengembangan perekonomian daerah yang belum optimal. Angka kemiskinan dan pengangguran

masih tinggi, demikian pula kesenjangan antar lapisan masyarakat. Pembangunan wilayah

perdesaan juga belum maksimal, akibatnya tingkat kesejahteraan penduduk pedesaan relatif

lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Pengembangan perekonomian daerah

juga belum mengarah pada penciptaan daya saing daerah.

d. Masih adanya ketimpangan/kesenjangan yang tajam antar daerah, seperti ketimpangan

pendapatan antar wilayah geografis, ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat,

maupun ketimpangan pada aspek-aspek non-pendapatan seperti pelayanan dalam bidang

pendidikan, kesehatan maupun akses terhadap infrastruktur. Ketimpangan antar daerah

juga terkait dengan kurang maksimalnya upaya pengembangan wilayah-wilayah yang

belum berkembang, seperti wilayah yang terletak di daerah perbatasan, daerah tertinggal,

pulau-pulau terluar, dan kawasan khusus.

e. Pengelolaan perkotaaan yang masih belum terpadu. Masalah ini

ditandai dengan masih rendahnya kualitas pelayanan publik, terbatasnya tingkat

penyediaan perumahan yang layak, rendahnya akses terhadap lahan perkotaan,

tingginya tingkat kemiskinan di perkotaan, menurunnya daya dukung kota besar dan

metropolitan akibat pembangunan yang tidak terkendali, belum maksimalnya peran

kota kecil dan menengah dalam mendorong pertumbuhan wilayah, serta rentannya

kota-kota di Indonesia terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.

37


6.) Aspek otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa

permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan

tugasnya dalam Aspek otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat untuk kurun

waktu lima tahun kedepan adalah:

a. Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Implementasi pembagian

kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang

diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada karena belum

adanya aturan hukum yang memadai sebagai dasar pembagian kewenangan

tersebut. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik

dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan

juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri.

Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga

mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal.

b. Lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip

penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

c. Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan berbagai faktor, seperti

ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh

berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan

mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun

informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang. Selain itu, penyediaan

berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta

pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas juga masih sangat terbatas.

BAB 2 - KONDISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI

38


39


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI3




40


9. UMUM Suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang hendak dicapai. Jika tidak ada

tujuan maka tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian, tujuan merupakan prasyarat

untuk membuat kebijakan. Dalam konteks yang hampir sama, Kementerian Dalam Negeri

turut mendukung pembuatan kebijakan politik nasional karena ada suatu masalah yang

hendak dipecahkan. Kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah.

Jika tujuan dan masalah yang menjadi dasar dari kebijakan ini diamati lebih jauh ternyata

keduanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Dalam hal lrii, masalah

dapat diamati melalui kondisi negatif yang tampak atau yang dapat dirasakan. Dalam

proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik nasional, sering kali muncul sikap

kontroversi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh:

a. Perbedaan kepentingan diantara kelompok.

b. Perbedaan prioritas dari tujuan yang akan dicapai meskipun diantara mereka terdapat

kepentingan yang sama.

c. Bersumber dari perbedaan pengertian tentang rumusan masalah sekalipun semua

pihak mengalami akibat yang sama dari masalah tersebut.

Kebijakan politik nasional haruslah mempertimbangkan factor- faktor yang

memperngaruhinya yang ditindaklanjuti oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.

Apakah kebijakan politik nasional yang dibuat dapat memenuhi kepentingan semua pihak

dalam masyarakat. Dalam proses aktualisasi kebijakan politik nasional selalu terdapat

berbagai kepentingan, kekuasaan dan kecenderungan yang berbeda. Akibatnya tidak

semua kepentingan tertampung dalam suatu kebijakan.

10. PENGARUH INTERNALa. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah hakekatnya bermula dari kebijakan desentralisasi. Secara

filosofis desentralisasi adalah kebijakan yang diambil oleh elite penguasa untuk membagi

kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Tujuannya adalah untuk tujuan

41


demokrasi dan tujuan

kesejahteraan. Namun,

seiring perkembangan

dalam perjalanan sejarah

pemerintahan di Indonesia,

pelaksanaan otonomi

daerah tidak semulus dengan

apa yang diharapkan, masih

terdapat konflik kewenangan

antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah

walaupun sebelumnya telah

dibuatkan dasar otonomi

daerah, yaitu dengan

mengacu kepada Undang-

Undang Nomor 22 Tahun

1999 yang telah disempurnakan melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Kemampuan Daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terpenting adalah

bagaimana pemerintahan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu

memberikan pelayanan kepada masyarakat, mampu meningkatkan daya saingnya.

Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan dapat

terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat

berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan

urusan-urusan pemerintahan tersebut.


42


c. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih terbatas .

Pengorganisasian, pengelolaan, administrasi umum, keuangan, perlengkapan,

pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi serta melaksanakan koordinasi dan

pengelolaan kearsipan, efesiensi dan tentang pengaturan budaya kerja Namun demikian

saat ini kondisi pelaksanaan ketatalaksanaan masih belum mencerminkan penyelenggaraan

penataan organisasi yang efesien, efektif pada organisasi pernerintahan daerah saat ini

apalagi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan perwujudan pemerintahan yang baik

dipandang perlu untuk melakukan penyederhanaan sistem, prosedur, metoda dan tata

kerja penyelenggara negara agar menjadi makin tertib dan efektif.

Untuk mendukung arah kebijakan penyelenggaraan negara mengharuskan

bidang Ketatalaksanaan meningkatkan fungsinya. Terutama peningkatan profesionalisme

birokrasi, serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat disamping tentu juga

memperhatikan kesejahteraan bagi penyeler.ggara tugas kepemerintahan itu sendiri,

sehingga sistern ketatalaksanaan dapat berlangsung efektif dan efisien dalam peningkatan

daya guna dan hasil guna suatu organisasi pemerintahan.

d. Koordinasi Antar Instansi Pemerintah.

Salah satu hambatan dalam aktualisasi kebijakan politik nasional adalah kurangnya

koordinasi antar instansi pemerintah Koordinasi lemah dalam tataran horizontal antar

Kementerian/Lembaga Non Kementerian maupun dalam tataran vertikal antara pemerintah

pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu penyebab

kurangnya koordinasi adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih,

sehingga setiap pihak memiliki interpretasi berbeda-beda dalam menerjemahkan suatu

kebijakan.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah

guna menghasilkan tatalaksana pemerintahan yang baik, harus mengacu pada undang-

undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun

2007Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Selain itu, meningkatkan

transparansi dan keterbukaan antar instansi pemerintah dalam tatalaksana pemerintahan

43


dan menghllangkan ego sektoral, tetapi sebagai suatu kesatuan organisasi penyelenggara

negara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi efektif dan efesien.

Stabilitas Politik Otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan

sosial, ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan politik yang efektif.

Hak otonomi memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Sistem multipartai

akan melahirkan kontrol yang tinggi terhadap mekanisme pelaksanaan tugas eksekutif/

pernerintah. Apabila kontrol ini dilakukan secara tepat dan objektif, maka pelaksanaan

fungsi pengawasan yang sangat ketat atas pemerintah, akan memberikan manfaat

atas terkendalinya fungsi pemerintah dan menghindari besarnya diskresi penggunaan

wewenang oleh penyelenggara negara. Namun realitasnya banyaknya partai yang

duduk di parlemen juga akan melahirkan banyaknya pendapat yang beragam atas

setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah, Jika situasi ini tidak proporsional, maka dapat

menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut di masyarakat. Hambatan ini disebabkan

karena sistem politik yang tidak stabil

11. PENGARUH EKSTERNAL a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Globalisasi

Perkembangan globalisasi telah menghasilkan perkembangan ilmu dan teknologi

yang lebih luas dan banyak digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah menyelesaikan

suatu pekerjaan termasuk membantu pemerintah dalam membangun daerah . Namun

disamping itu secara tidak langsung informasi suatu negara menjadi terbuka untuk negara

lainnya. Persoalan akan datang ketika pihak pihak tertentu yang memanfaatkan kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi secara sengaja mengumpulkan informasi dari suatu negara

untuk mencari kelemahannya dan persoalan dalar.i negeri menjadi sangat transparan

bagi bangsa lain yang kadang-kadang dapat dimanfaatkan atau dipolitisir dalam isu

politik internasional. Selain itu, adanya dominasi negara dengan kapital besar dapat

mendominasi negara berkembang dalam sisi ekonomi, sosial budaya dan sebagainya.


44


b. Kerjasama Luar Negeri

Sejak dibentuknya ASEAN tahun 1967, eksistensi ASEAN telah dihadapkan kepada

suatu perubahan besar pada aspek politik dan keamanan di Kawasan Asia Tenggara , yang

tidak hanya mengancam negara-negara anggota ASEAN tapi kawasan ASEAN secara

keseluruhan. Permasalahan politik dan keamanan yang terjadi seperti ketidakstabilan

politik, terorisme dan kejahatan lintas batas negara yang kadang membuat hubungan

antara negara anggota menjadi menurun. Selain itu permasalahan yang berkaitan dengan

perbatasan negara serta intervensi lingkungan global merupakan tantangan bagi ASEAN

Adanya berbagai permasalahan politik dan keamanan diatas menuntut ASEAN untuk

lebih meningkatkan kernbali kerangka kerjasamanya yang lebih menekankan kepada

pendekatan di bidang poiltik dan keamanan. Penekanan digunakannya bidang poiltik

dan keamanan ini dimaksudkan tidak hanya ditujukan untuk menghadapi ISU-ISU

keamanan terkait pertahanan dan ancaman miilter saja, namun lebih luas menyangkut

hal-hal non-militer seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Atas dasar inilah

yang selanjutnya dianggap perlunya memiliki suatu kerjasama politik dan keamanan yang

diwujudkan dalam ASEAN Security Community (ASC).

c. Kebijakan Luar Negeri

Stabilitas politik dalam negeri sangat bergantung pada perkembangan di lingkungan

eksternal Indonesia. Masalah kebijakan politik nasional secara tidak langsung dapat

dipengaruhi kebijakan luar negeri, karena menyangkut kepentingan negara lain. Sebagai

contoh bahwa perundingan WTO yang telah mewa jibkan bagi setiap negara-negara

anggotanya untuk memperhatikan isu lingkungan hidup dan adanya besaran persentase

kemajuan ekonomi terhadap keselamatan lingkungan hidup, telah menjadikan setiap

negara anggota INTO tidak bisa untuk lepas dari saling ketergantungan dalam rangka

penye lamatan lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam membuat kebijakan perlu

mempertimbangkan kebijakan luar . negeri dengan memperhatikan trend yang terjadi di

lingkup global agar kebijakan yang dibuat bisa beradaptasi dengan kondisi yang sedang

terjadi tersebut.

HARAPKAN

45


BAB 4 - PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI BIDANG PENDIDIKAN YANG DIHARAPKAN

46


47


PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG DIHARAPKAN4




48


12. UMUM Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No.22

Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan selanjutnya dilengkapi melalui Undang-Undang

No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah, memberi konsekuensi bagi tiap daerah

untuk dapat menyelenggarakan setiap urusan dan fungsi yang telah didelegasikan secara

akuntabel. Di satu sisi, konsep Good Governance yang saat ini menjadi sebuah standar

khusus bagi negara-negara dunia untuk menjadi ukuran kinerja pemerintah yang ideal,

mengharuskan adanya kesiapan sumber daya aparatur yang mampu merealisasikan mimpi-

mimpi Good Governance. Guna mencapai hal tersebut, tentunya diperlukan kesiapan

sumber daya aparatur yang mumpuni dalam arti berkompetensi dan berintegritas. Penyiapan

sumber daya aparatur yang mumpuni tersebut tidak dapat hanya dilakukan melalui seleksi

semata. Diperlukan juga adanya penyiapan kader-kader aparatur pemerintahan yang

disiapkan melalui program pendidikan khusus aparatur.

Di sisi lain, semakin menguatnya arus desentralisasi dan demokratisasi di daerah,

membawa konsekuensi pelaksanaan fungsi pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah

Daerah. Dengan kata lain, Pemerintah daerah diberikan fungsi manajemen pendidikan

dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk

menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang

berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan

pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan

desentralisasi pendidikan, yaitu : 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang

dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber

daya yang dimiliki; 2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan

sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi,

dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur

yang bertingkat-tingkat; 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan

pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar

pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat

daerah. Muctar Buchori (2001) menyatakan pendidikan merupakan faktor penentu

49


keberhasilan pembangunan manusia, karena pendidikan berfungsi sebagai pengembang

pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan.

Melalui ilustrasi dua kondisi di atas, yaitu tuntutan menciptakan Good Local

Governance, serta kebijakan desentralisasi pendidikan, diperlukan adanya penguatan

kapasitas aparatur Pemerintahan Daerah. Selama ini, Kementerian Dalam Negeri

sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, telah melaksanakan

beberapa program dalam meningkatkan pendidikan aparatur baik secara langsung,

maupun tidak langsung, yaitu Pendidikan Kepamongprajaan dan Pendidikan pelatihan

apatarur kementerian dalam negeri yang merupakan program pendidikan langsung,

maupun kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di daerah yang merupakan

program pendidikan tidak langsung.


50


13. PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI BIDANG PENDIDIKAN YANG DIHARAPKAN

Meskipun Kementerian Dalam negeri telah melakukan beberapa program yang

berkaitan dengan pembangunan nasional dibidang pendidikan, namun peningkatan

maupun penambahan peran juga dirasa perlu untuk dilakukan. Melalui pengamatan

terhadap kondisi faktual, terdapat setidaknya tiga peran kementerian dalam negeri yang

diharapkan dapat dilakukan kedepan untuk meningkatkan perannya di bidang pendidikan,

antara lain:

a. Memperkuat Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Di Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemendagri memiliki peran sentral terhadap

penyelenggaraan pendidikan politik di daerah dengan melakukan pembinaan dan

pengawasan atas fasilitasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Gubernur

guna memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi

kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga atau instansi vertikal di daerah

dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.

Langkah Kemendagri dalam memperkuat fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di

daerah yaitu:

1.) Melaksanakan seminar dan lokakarya berskala nasional terkait revitalisasi pendidikan politik.

2.) Memperkuat sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangan yang mengatur

penyelenggaraan pendidikan politik (Permendagri Nomor 36 Tahun 2010).

3.) Melakukan asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SKPD Provinsi yang

membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

4.) Melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat terhadap penyelenggaraan

pendidikan politik di daerah provinsi.

5.) Meminta laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan

politik oleh Pemerintah Daerah Provinsi setiap 6 (enam) bulan.

6.) Mendorong Pemerintah Daerah Provinisi untuk pro aktif melakukan monitoring dan

evaluasi serta hasil laporan penyelenggaraan pendidikan politik di daerah Kabupaten/

Kota setiap 3 (tiga) bulan.

51


Optimalisasi terhadap langkah di atas diharapkan mampu memberikan dampak positif

terhadap penyelenggaraan pendidikan politik di daerah sehingga implementasinya dapat

dilaksanakan secara adil, merata, transparan dan non diskriminatif serta mampu memcapai

sasaran yaitu:

1.) Meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.) Meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam

penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan, dan

3.) Meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam

penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan.

b. Melakukan Revitalisasi terkait pendidikan dan pelatihan terhadap SDM

Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan

secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tersebut, peningkatan

profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan menjadi hal yang strategis,

karena diklat bukan hanya sebagai bagian dari manajemen kepegawaian, tetapi

sekaligus menjadi salah satu instrumen pembinaan penyelenggaran pemerintahanan.

Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri melaksanakan peningkatan kompetensi

aparatur penyelenggara pemerintahan daerah secara sistematis, berkesinambungan dan

terkoordinasi melalui kegiatan diklat teknis substantif penyelenggaraan pemerintahan

daerah (proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur

di bidang teknis substantif pemerintahan daerah. (Pasal 1 Permendagri Nomor: 37 Tahun

2008), melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1.) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan.

2.) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah.

3.) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan Kependudukandan Keuangan

Daerah.

4.) Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis.

5.) Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat, serta


52


6.) Pendidikan dan Pelatihan Regional.

Pendidikan dan pelatihan teknis substantif penyelenggaraan pemerintahan daerah

dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) rumpun diklat yaitu:

1.) Kepemimpinan Pemerintahan Daerah.

2.) Manajemen Keuangan Daerah.

3.) Manajemen Pemerintahan.

4.) Manajemen Pembangunan Daerah.

5.) Manajemen Kependudukan.

6.) Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan

7.) Manajemen Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihan Teknis Substantif

Pemerintahan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

baik di pusat maupun di daerah, Menteri Dalam Negeri telah bertekad untuk melakukan



dengan fokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis

kinerja dan secara efektif menggunakan teknologi informasi dalam upaya memperbaiki

pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan




harapan masyarakat.






53


dan



Implementasi ketiga komponen tersebut, melibatkan stakholder sebagai berikut:

1.) Pada level nasional, melibatkan sinergi dari:

a. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kebijakan manajemen SDM Aparatur

(Menpan, BKN, LAN), dan

b. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pembinaan substansi diklat teknis

substantif untuk urusan pemerintahan yang dibagi bersama tingkatan dan/

atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam PP 37 tahun 2008

tentang pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

2.) Pada internal Kementerian Dalam Negeri, dilaksanakan secara sinergis antara:

a. Biro Organisasi Sekretariat Jenderal Kemendagri.

b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri, dan

c. Biro Kepagawaian Sekretariat Jenderal Kemendagri.

4.) Pada level Pemerintah Daerah:

a. Gubernur untuk Pemerintahan Provinsi, dan mengkoordinasikan Kabupaten/Kota.

b. Bupati/Walikota untuk SKPD Kabupaten/Kota.

Melalui sinergi antar stakholder ini, maka diklat sebagai bagian dari manajemen

Pegawai Negeri Sipil dan sekaligus sebagai instrumen penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dapat diwujudkan secara sinergis.

Dalam rangka revitalisasi pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui 4 (empat) unsur

yaitu:

1.) Pembenahan Kelembagaan

Sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi yang menempatkan reformasi diklat sebagai

bagian utuh dari program reformasi birokrasi, maka pembenahan kelembagaan berkaitan

dengan:


54


a. Pembenahan lembaga di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

agar dapat mengakomodasikan pengembangan standar kompetensi dan penilaiannya.

b. Pembenahan lembaga kediklatan yang dapat menunjang pencapaian kompetensi yang

dibutuhkan, dan

c. Pengembangan lembaga sertifikasi dan penilaian (Assessment Centre) untuk dapat

melaksanakan penilaian kompetensi serta memberikan sertifikasinya.

2.) Perumusan Sistem dan Prosedur

Untuk menunjang berjalannya Reformasi Kediklatan di atas, maka terdapat tiga hal

yang harus dirumuskan baik itu secara sistem maupun prosedural (peraturan dan perundangan)

sebagai berikut:

a. Perumusan peraturan pendukung Reformasi Kediklatan dan Pengelolaan Sumber Daya

Aparatur Penyelenggara Pemda.

b. Perumusan strategi reformasi sistem pengelolaan kediklatan dan sumber daya aparatur

daerah.

c. Perumusan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan lembaga kediklatan.

3.) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam pengembangan sumber daya manusia, tercakup didalamnya pengembangan

kemampuan SDM lembaga diklat, pengembangan materi diklat, pelaksanaan assessment

kompetensi serta pelaksanaan diklat berbasis kompetensi. Selain itu, terdapat dua hal

penting lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan SDM ini, yaitu pembentukan

komitmen dan perluasan wawasan para pejabat strategis terkait baik di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri maupun di Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, di dalam komponen ini terkait kegiatan-kegiatan yang mendukung 5

(lima) hal berikut, yaitu:

a. Pembentukan Komitmen dan Perluasan Wawasan Pejabat Strategis yang terkait dengan

reformasi Diklat Aparatur.

b. Pengembangan SDM Lembaga Kediklatan (DDN, Propinsi, Kabupaten dan Kota).

c. Pengembangan Diklat Teknis Substantif Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis

55


Kompetensi.

d. Pelaksanaan Assessment dan Dilat Teknis substantif penyelenggaraan pemerintah

daerah berbasis kompetensi.

e. Kaderisasi Pemimpin Birokrasi Pemerintahan.

4.) Kegiatan Penunjang

Kegiatan Penunjang dimaksudkan sebagai kelompok kegiatan yang bukan termasuk

kegiatan pokok, dan dapat mendukung pelaksanaan Reformasi Kediklatan baik secara

langsung maupun tidak langsung, Koponen ini meliputi kegiatan-kegiatan yang secara

umum dapat dibagi menjadi tiga hal pokok yaitu:

a. Diseminasi SK Menteri Dalam Negeri No.890.05-378 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Tim Reformasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah.

b. Pengembangan kerjasama dengan lembaga/ Kementerian sektoral.

c. Pengelolaan Keuangan.

Penetapan cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses

perencanaan strategik, Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana

yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Kemendagri dalam meningkatkan

peran pendidikan. Cara dimaksud dapat berupa penetapan kebijakan dan program

operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang

dihadapi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada

penyelenggaraan operasional guna meningkatkan peran pendidikan. Adapun strategi yang

akan diitetapkan oleh Kemendagri dalam implementasi sebagai berikut:

1.) Kemitraan, Dilaksanakan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi

keterlibatan komponen-komponen di luar lembaga diklat dan di luar instansi pemerintah

dalam pengembangan berbagai program kediklatan.

2.) Pengembangan Kelembagaan, Dilaksanakan agar lembaga-lembaga kedklatan

mampu menjadi lembaga yang profesional dalam tataran desain organisasi, tataran

sistem dan mekanisme kerjanya.


56


3.) Pengembangan Kapasitas Personil Diklat, Dilaksanakan untuk meningkatkan

profesionalisme lembaga diklat melalui upaya peningkatan profesionalisme kediklatan

bagi segenap jajaran personil di lembaga diklat.

4.) Swadana, Dilaksanakan dengan cara pengembangan pola pendamping yang

memungkinkan lembaga-lembaga diklat dan unit-unit kerja pemerintah dapat bekerja

lebih dinamis dan kreatif. Untuk itu strategi pembiayaan program diklat dengan pola

swadana semakin penting untuk dikembangkan.

c. Membangun dan memperkuat koordinasi dengan penanggungjawab penyusun NSPK

Bidang Pendidikan (Kemendiknas) guna merevitalisasi penyusunan NSPK Bidang

Pendidikan yang bersinergi dengan PP Nomor 38 tahun 2007

Kemendagri sebagai koordinator penyusunan NSPK di semua bidang, perlu melakukan

langkah konkret terhadap revitalisasi penyusunan NSPK Bidang Pendidikan yang bersinergi

dengan PP 38 Tahun 2007 dengan Memperkuat koordinasi dan memberikan input kepada

penanggung jawab penyusunan NSPK Bidang Pendidikan antara lain:

1.) Mendorong kesepahaman konsep pembagian kewenangan (otonomi dan desentraslisasi)

bidang pendidikan, dengan semangat efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas dan keserasian,

agar tidak terjadi ketimpangan wewenang antara pusat dan daerah.

2.) Melakukan Harmonisasi peraturan bidang pendidikan guna meminimalisir terjadinya

inkonsistensi aturan kewenangan.

3.) Membangun dan mengembangkan hubungan antara pemerintah pusat (Kemendagri

dan K/L penanggung jawab), Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam

perumusan NSPK Bidang Pendidikan.

14. SINERGITAS ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG DIHARAPKAN DAPAT MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

Guna mencapai tujuan pebangunan nasional, maka aparatur pemerintah, khususnya

kementerian/lembaga perlu untuk menyelaraskan gerak dan langkah satu sama lain. Hal

ini perlu dilakukan sehingga setiap kebijakan maupun program tidak tumpah tindih satu

57


sama lain bahkan melemahkan satu sama lainnya. Diantara beberapa langkah yang

dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dengan kementerian/lembaga

lainnya adalah:

1.) Kemendagri selaku Pembina pemerintah daerah dan Koordinator penyusunan NSPK

salah satunya Bidang pendidikan, akan mendorong dan berkoordinasi secara ketat

dengan penanggung jawab Bidang pendidikan (Kemendiknas) dalam menyusun

NSPK yang belum tersusun dan merivisi NSPK yang kadaluarsa dengan melibatkan

pemerintahan daerah dan sesuai dengan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007.

2.) Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan

sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan baik di

pusat maupun di daerah, Menteri Dalam Negeri telah bertekad untuk melakukan



dengan fokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi,

berbasis kinerja dan secara efektif menggunakan teknologi informasi dalam upaya

memperbaiki pelayanan publik.

3.) Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan




harapan masyarakat.






dan



BAB 5 - PENUTUP

58


59


PENUTUP5



BAB 5 - PENUTUP

60


15. KESIMPULAN Dari berbagai data dan informasi yang didapat melalui kunjungan dan studi literatur,

terdapat beberapa hal yag menjadi kesimpulan laporan ini, antara lain:

a. Peningkatan kualitas pendidikan Indonesia, dalam rangka meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia Indonesia bukan merupakan pekerjaan semalam. Diperlukan

usaha yang maksimal dan berkesinambungan dari seluruh elemen bangsa. Aparatur

Pemerintah, sebagai penyelenggara Pemerintahan menjadi salah satu elemen penting

dalam mensukseskan peningkatan pendidikan bangsa. Kementerian Dalam Negeri,

menjadi salah satunya. Diantara beberapa tugas pokok dan fungsi yang diejawantahkan

dalam arah kebijakan pembangunan nasional yang diemban Kementerian Dalam

Negeri, terdapat dua arah kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan

peran peningkatan kualitas pendidikan. Pertama, Meningkatkan kualitas pendidikan

kader aparatur kepamongprajaan dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;

Kedua, Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek personil, kelembagaan, dan

sistem manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi.

b. Dalam melaksanakan kedua arah kebijakan tersebut, Kementerian Dalam

Negeri merealisasikannya melalui program, yaitu, Program Pendidikan

Kepamongprajaan yang dilaksanakan oleh Institut Pemeirntahan Dalam negeri,

dan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam

Negeri yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan.

c. Pelaksanaan program dan arah kebijakan pembangunan nasional oleh Kementerian

Pendidikan menemui beberapa permasalahan baik yang datangnya dari internal

organisasi, maupun dari eksternal organisasi. Permasalahan internal yang dihadapi

oleh Kementerian Dalam negeri adalah pada aspek pembinaan aparatur. Adapun

permasalahan eksternal yang dihadapi antara lain pada aspek penguatan integrasi

nasional, politik dalam negeri, pemerintahan umum, desentraslisasi dan otonomi

daerah, pembangunan daerah, serta otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat.

d. Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang akan dialami oleh Kementerian

Dalam Negeri di satu sisi, serta untuk memenuhi amanah arah kebijakan dan prioritas

61


pembangunan nasional di bidang pendidikan, maka terdapat beberapa langkah yang

diharapkan dapat dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

1.) Memperkuat Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di daerah

2.) Melakukan revitalisasi terkait pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsi

tata kelola pemerintahan

3.) Membangun dan memperkuat koordinasi dengan penanggungjawab penyusun NSPK

bidang pendidikan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guna

merevitalisasi penyusunan NSPK bidang pendidikan yang ebrsinergi dengan PP

Nomor 38 tahun 2007

16. SARAN Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang diberikan laporan

ini baik secara khusus untuk Kementerian Dalam Negeri, maupun secara umum untuk

aparatur pemerintahan lainnya.

1.) Meskipun peningkatan pendidikan bukan menjadi tugas dan fungsi langsung dari

Kementerian Dalam Negeri, namun penguatan komitmen untuk meningkatkan kualitas

pendidikan kepamorngprajaan maupun pendidikan dan pelatihan aparatur perlu terus

dilakukan. Hal ini dilakukan agar kemampuan aparatur pemerintahan, khususnya

aparatur pemerintah daerah dapat meningkat, sehingga mampu mendukung

pencapaian tujuan pembangunan nasional

2.) Terkait dengan terjadinya ketidakselarasna pada beberapa NSPK, khususnya NSPK

bidang pendidikan, Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi inisiator untuk mengajak

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun kementerian/lembaga lainnya

yang terkait dengan peningkatan pembangunan nasional di bidang pendidikan, untuk

terus melakukan sinergisasi sehingga nilai-nilai pokok yang dimiliki dapat mendukung

tercapainya pembangunan nasional.

3.) Meningkatkan kualitas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) maupun Badan

pendidikan dan pelatihan agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas

sehingga mampu mencetak kader-kader aparatur pemerintahan yang berintegritas.

LAMPIRAN


62

PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN(PPRA) XLIX LEMHANNAS RI

16 AGUSTUS 2013


63

LAMPIRAN


64


65

LAMPIRAN


66


67

LAMPIRAN


68


69

LAMPIRAN


70

DOKUMENTASI KEGIATAN

70 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PESERTA


71

Ir. Gunawan, MAKetua

Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri,

Kemendagri

Kolonoel Inf. Lodewyk PusungWakil Ketua

Iropslat Irjenad TNI AL

LAMPIRAN


72

Dr. Dadang Solihin, SE, MADirektur Evaluasi Kinerja Pembangunan

Daerah, Bappenas

Kolonel Arm. Muhammad NakirDamren 083/BDJ Dam V/Brw, TNI AD

Dr. Faizul Ishom, M.EngSekretaris

Asdep Urusan Sumber Daya Hayati, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal


73

Widodo Sigit Pudjianto, SH, MHDirektur Pengembangan Ekonomi Daerah Ditjen

Bangda, Kemendagri

Phineas MasonganyikaChief Supt Zimbabwe

LAMPIRAN


74

Education

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN