PENGUATAN BISNIS PERUSAHAAN - rukindo.co.id · Pengerukan Patungan ... Diharapkan dengan dilakukannya program strategis 2017 tersebut, ... Perseroan yang meliputi Restrukturisasi

Analisis dan Diskusi Manajemen Pengembangan Perusahaan Entitas Asosiasi dan Entitas

Pengerukan Patungan

Tata Kelola Perusahaan Management Analysis and

Discussion Corporate Development Associates and Joint Dredging Entities Corporate Governance

PENGUATAN BISNIS PERUSAHAAN Enhancing Corporate Action Pada tahun 2017 merupakan tahap perusahaan untuk mengembangkan dan menguatkan bisnis. Perusahaan telah membukukan laba bersih sebesar 19,35 miliar atau meningkat 130% dibandingkan laba bersih tahun 2016. Peraihan standarisasi internasional yaitu standar mutu (ISO 9001:2015), Lingkungan (ISO 14001:2015) dan K3 (OHSAS 18001:2007) pada bisnis pengerukan dan bisnis galangan. Untuk peningkatan produktifitas dan kehandalan kapal telah dilakukan perbaikan beberapa kapal yang akan dioperasikan yaitu TSDH Kalimantan II, CD. Batur, CD Poso, SB. Cempaka dan SB Seroja. Dalam rangka peningkatan efektifitas kerja operasional pengerukan, Perusahaan sedang membangun kapal Hopper Barge kapasitas 1000 m3 yang akan dipergunakan untuk meningkatkan kinerja operasional kapal tipe Clamshell Dredger. Penyelesaian restrukturisasi hutang merupakan langkah strategis dalam penguatan pondasi bisnis perusahaan. Diharapkan dengan dilakukannya program strategis 2017 tersebut, Perusahaan akan dapat memasuki fase establishment di tahun 2018.

In the year 2017 is the company stage to develop and strengthen business. The company has posted a net profit of 19.35 billion, an increase of 130% compared to its 2016 net income.

The achievement of international standardization is quality standard (ISO 9001: 2015), Environment (ISO 14001: 2015) and K3 (OHSAS 18001: 2007) on dredging business and shipyard business. To improve the productivity and reliability of the vessel, several shipments to be operated are TSDH Kalimantan II, CD. Batur, CD Poso, SB. Cempaka and SB Seroja. In order to improve the effectiveness of dredging operations, the Company is building a 1000 m3 Hopper Barge vessel that will be used to improve the operational performance of Clamshell Dredger type vessels. Settlement of debt restructuring is a strategic step in strengthening the company's business foundation. It is expected that with the 2017 strategic program, the Company will be able to enter the establishment phase in 2018

.

Pada tahun 2017 merupakan tahap perusahaan untuk mengembangkan dan menguatkan bisnis. Perusahaan telah membukukan laba bersih sebesar 19,35 miliar atau meningkat 130% dibandingkan laba bersih tahun 2016.

ANNUAL REPORT 2017 PT PENGERUKAN INDONESIA | 1

Penguatan Bisnis

Perusahaan Ikhtisar Keuangan Penting Laporan Manajemen

Profil Perusahaan Enhancing Corporate Action Summary of Key Financial

Information Management Report Corporate Profile

IKHTISAR KEUANGAN PENTING Summary of Key Financial Information IKHTISAR KEUANGAN FINANCIAL HIGHLIGHTS Dalam Ribuan Rupiah in Thousands Rupiah

Uraian 2017 2016 2015 2014 2013 DescriptionAset AssetAset Lancar 103,955,668 88,958,357 78,188,604 87,827,289 147,840,654 Current AssetsAset Tidak Lancar 291,499,941 273,407,162 287,936,657 318,451,969 338,553,345 Non-Current AssetsJumlah Aset 395,455,609 362,365,519 366,125,261 406,279,258 486,393,998 Total AssetsLiabilitas dan Ekuitas Liability and EquityLiabilitas Jangka Pendek 240,816,297 489,598,430 507,428,775 510,072,632 353,081,914 Current LiabilitiesLiabilitas Jangka Panjang 36,769,859 40,882,498 41,859,773 47,029,338 54,794,010 Long-Term LiabilitiesJumlah Liabilitas 277,586,156 530,480,928 549,288,547 557,101,970 407,875,925 Total LiabilitiesEkuitas EquityModal Ditempatkan dan Disetor Penuh 807,164,000 542,164,000 542,164,000 542,164,000 541,622,000 Issued and Fully PaidCadangan Umum 4,165,071 4,165,071 4,165,071 4,165,071 4,165,071 General ReserveAkumulasi Defisit - 693,459,618 - 714,444,479 729,492,357- 697,151,782- 467,268,996- Accumulated DeficitJumlah Ekuitas 117,869,453 - 168,115,408 - 183,163,286 - 150,822,711 78,518,075 Total EquityJumlah Liabilitas dan Ekuitas 395,455,609 362,365,519 366,125,261 406,279,258 486,393,998 Total Liabilities and Equity

0 0 0 0 0 Dalam Ribuan Rupiah in Thousands Rupiah

Uraian 2017 2016 2015 2014 2013 DescriptionPendapatan 158,290,485 95,790,574 158,646,885 138,912,964 275,738,775 RevenueBeban Usaha - 140,548,599 - 77,063,860 156,924,260- 211,017,851- 242,858,259- Operating ExpensesPendapatan Operasi Lainnya 10,069,371 8,220,917 5,265,928 3,241,467 7,470,072 Other Operating IncomeBeban Operasi Lainnya - 4,566,154 - 626,062 6,905,016- 113,193,038- 66,708,362- Other Operating ExpensesLaba Usaha 23,245,104 26,321,570 83,537 182,056,457- 26,357,774- Income From OperationsPendapatan Keuangan 1,434,264 592,646 251,017 346,310 612,394 Finance IncomeBeban Keuangan - 6,781,806 - 9,733,365 26,440,637- 7,146,270- 8,164,348- Finance CostsLaba (Rugi Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan

17,897,562 17,180,851 26,106,083- 188,856,416- 33,909,728- Income (Loss) Before Final Tax and Income Tax

Beban Pajak Final - 1,160,375 - 3,110,247 1,703,239- 1,227,547- 3,575,671- Final Tax ExpenseLaba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 16,737,187 14,070,604 27,809,322- 190,083,963- 37,485,399- Income (Loss) Before Income Tax

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 4,247,674 977,274 4,531,252- 39,798,824- 35,240,482- Income Tax Benefit (Expenses)Laba (Rugi) Tahun Berjalan 20,984,861 15,047,878 32,340,574- 229,882,787- 72,725,881- Income (Loss) for the YearPenghasilan Komprehensif Lainnya - - - Other Comprehensive IncomeTotal Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

20,984,861 15,047,878 32,340,574- 229,882,787- 72,725,881- Total Comprehensive Income (Loss) for the Year

- - 0- 1 0 Dalam Persentase in Percentage

Uraian 2017 2016 2015 2014 2013 DescriptionRasio Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)

17.40 6.61- N/A 60.66- 48.67- Return on Equity

Rasio Imbalan Investasi (ROI) 14.37 13.19 3.99 40.49- 2.05- Return on InvestmentRasio Kas 18.44 10.09 1.92 6.46 9.81 Cash RatioRasio Lancar 43.17 18.17 15.41 17.22 41.87 Current RatioRasio Perputaran Total Aset 47.30 28.61 8.63 35.20 59.57 Total Asset Turn Over RatioRasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 29.81 50.54- 41.19- 93.71- 31.09 Equity to Total Asset

Uraian 2017 2016 2015 2014 2013 DescriptionTingkat Kesehatan A BBB BBB B BBBelanja Modal 44,489,932 9,447,708 2,655,000 26,630,608 23,031,985

LAIN - LAIN FINANCIAL RATIO

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

RASIO KEUANGAN FINANCIAL RATIO

2 | PT PENGERUKAN INDONESIA ANNUAL REPORT 2017

Analisis dan Diskusi Manajemen Pengembangan Perusahaan

Entitas Asosiasi dan Entitas Pengerukan Patungan




Penguatan Bisnis




IKHTISAR SAHAM & INFORMASI MENGENAI OBLIGASI SHARE HIGHLIGHTS & INFORMATION ON BONDS PT Pengerukan Indonesia per 31 Desember 2017 merupakan salah satu Perseroan Non Listed atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta volume perdagangan. Di akhir tahun 2017, Perseroan berhasil menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) dengan nilai total Rp 195 Miliar yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 10 tahun atau pada tahun 2027, dengan bunga 5% untuk 5 tahun pertama dan 7% untuk 5 tahun selanjutnya. Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) tersebut akan dikonversi menjadi saham pada akhir tahun kesepuluh sebanyak 195.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.

PT Pengerukan Indonesia as of December 31, 2017 is one of the Non-Listed Companies or not listed on the Indonesia Stock Exchange so there is no information on the number of shares outstanding, market capitalization, stock price, highest, and closing, and trading volume. At the end of 2017, the Company has successfully issued Mandatory Convertible Bonds totaling Rp 195 billion which will mature within 10 years or in 2027, at 5% interest for the first 5 years and 7% for 5 years next. The Mandatory Convertible Bonds will be converted into shares at the end of the tenth year of 195,000 shares with a nominal value of Rp 1,000,000 per share.






LAPORAN MANAJEMEN Management Report

LAPORAN DEWAN KOMISARIS The Board of Commissioners’ Report

Yth. Pemegang Saham PT Pengerukan Indonesia beserta seluruh pemangku kepentingan.

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua khususnya para pengemban tugas Perseroan yang telah berhasil melaksanakan kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2016.

Kami melaporkan bahwa pada tahun 2017 Rukindo berhasil membukukan kinerja yang solid. Rukindo menutup tahun 2017 dengan peningkatan laba bersih ……% menjadi Rp ….. triliun. Tingkat pengembalian atas asset dan ekuitas (Return on Assets – ROA & Return on Equity – ROE) tercatat lebih baik dibandingkan target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Pencapaian kinerja keuangan yang kokoh tersebut mencerminkan keseimbangan antara berbagai upaya yang dilaksanakan dalam memanfaatkan peluang-peluang bisnis; peningkatan efisiensi operasional; dan investasi dalam memperkuat kapabilitas untuk meningkatkan daya saing. Sesuai dengan hasil pengawasan, Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi Rukindo telah menyikapi fase restrukturisasi perusahaan secara berhati-hati guna memastikan usaha perusahaan berjalan ke arah yang tepat. Direksi mampu mengarahkan Rukindo dalam meraih berbagai peluang bisnis dengan tetap mengutamakan faktor likuiditas, mempertahankan kecukupan modal, sekaligus menjaga kualitas kredit yang sehat.

Dewan Komisaris selaku Organ Perseroan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam mengelola Perseroan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi tersebut telah dilakukan selama Tahun Buku 2017 sesuai dengan rencana yang telah disepakati dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar Perseroan serta petunjuk dan arahan dari Pemegang Saham.

Dear Shareholders of PT Pengerukan Indonesia and all stakeholders.

Thank God we always pray to the Almighty God for his grace and guidance to all of us, especially those who have been successful in carrying out the Company's activities during the Book Year 2016.

We report that in 2017 Rukindo successfully posted solid performance. Rukindo closed in 2017 with an increase in net profit ......% to Rp ... trillion. Return on Assets (ROA & Return on Equity - ROE) is better than the target set at the beginning of the year. The achievement of this robust financial performance reflects the balance between the various efforts undertaken in utilizing business opportunities; improved operational efficiency; and investment in strengthening capability to improve competitiveness.

In accordance with the results of supervision, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors of Rukindo has addressed the company's restructuring phase carefully to ensure that the company's business is moving in the right direction. The Board of Directors is able to direct Rukindo in achieving various business opportunities while still focusing on liquidity factors, maintaining the adequacy of capital, while maintaining a healthy credit quality.

The Board of Commissioners as the Company Organ as stipulated in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies has the duty to supervise and advise the Board of Directors in managing the Company. Implementation of the supervisory and advisory function to the Board of Directors was conducted during the Year 2017 in accordance with the agreed plan in accordance with the Company's Articles of Association as well as instructions and directions from the Shareholders.

Apresiasi Apreciation Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Direksi, dimana Perseroan telah berhasil meraih laba bersih sebesar Rp ….. miliar dalam Tahun Buku 2017 atau meningkat dibanding Tahun Buku 2016 dimana Perseroan memperoleh laba sebesar Rp ….. miliar. Berdasarkan kinerja positif tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa jajaran Direksi telah menunjukan performa yang baik karena berhasil merumuskan dan menerapkan strategi-strategi yang optimal di tengah

The Board of Commissioners expressed appreciation for the performance of the Board of Directors, whereby the Company achieved a net profit of Rp ….. billion in the fiscal year 2017 or increased compared to the fiscal year 2016 whereas the Company achieved a net profit of Rp …… billion.

Based on this positive performance, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors has shown good performance because it has successfully formulated and implemented optimal strategies in the


Penguatan Bisnis




pergolakan kondisi industri yang sangat fluktuatif.

Dewan Komisaris memandang bahwa Restrukturisasi Perseroan yang meliputi Restrukturisasi Alat Produksi, Restrukturisasi Hutang dan Restrukturisasi SDM sangatlah tepat, karena melalui restrukturisasi dimaksud telah berhasil membawa Perseroan ke arah yang lebih baik.

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris belum membentuk Komite Audit secara formal namun fungsinya dijalankan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

midst of very fluctuating industrial conditions.

The Board of Commissioners considers that the Restructuring of the Company which includes Equipment Restructuring, Debt Restructuring and HR Restructuring is very appropriate, since the restructuring has succeeded in bringing the Company to a better condition. Throughout 2017, Board of Commissioners have not established Audit Comittee formally but the function has been carried out by Board of Commissioners Secretary.

Menuju 2018 Towards 2018 Dewan Komisaris telah mempelajari acuan target dan strategi yang dirumuskan Direksi untuk memperbaiki Perseroan dan menghadapi tantangan dan peluang di Tahun 2017. Kami memandang bahwa strategi tersebut telah sesuai dengan prediksi prospek dan peluang di tahun mendatang. Agar seluruh target dan strategi tersebut dapat diaktualisasikan dengan baik, Dewan Komisaris mengimbau segenap jajaran Direksi dan Manajemen untuk tetap waspada dalam setiap keadaan. Kami berharap bahwa Perseroan dapat terus meningkat di peta persaingan industri. Untuk perbaikan kedepannya Dewan Komisaris secara khusus ingin menyampaikan beberapa penekanan yang perlu menjadi perhatian kita yaitu menyikapi kondisi perekonomian dunia dan kondisi Perseroan yang belum sehat, maka perlu adanya upaya peningkatan efisiensi di segala sektor dan menciptakan cara-cara baru (Value Creation).

The Board of Commissioners has reviewed the Board of Directors proposed targets and strategies to answer the challenges and opportunities in the Year 2017. We view that the strategy has been in line with predicted outlook and opportunities in the coming year. In order for all targets and strategies to be properly actualized, the Board of Commissioners appeals to the Board of Directors and Management to remain vigilant in every circumstance. We hope that the Company can continue to improve on the industry competition map. For future improvements, the Board of Commissioners specifically wants to address some of the emphasis that needs to be our attention to address the world economic condition and the unhealthy condition of the Company, it is necessary to increase efficiency in all sectors and create new ways (Value Creation).

Peningkatan Kompetensi Program Pengenalan Dan Kunjungan Lapangan 2017 Competency Development Induction and Field Trip Program 2017 Sebagaimana yang disyaratkan dalam charter, Dewan Komisaris dan Direksi wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus. Untuk kepentingan pelatihan tersebut, Perusahaan telah menyediakan sarana maupun kesempatan. Selain itu, Perusahaan memiliki Program Pengenalan yang wajib diikuti oleh Direktur dan Komisaris baru, yang berisi antara lain: Profil Perusahaan, Peraturan-peraturan terkait Perusahaan, Kebijakan Internal Perusahaan, Tugas dan Tanggung jawab Direktur dan Komisaris. Sebagai bagian dari Progam Pengenalan juga dilakukan pertemuan Dewan Komisaris/Direksi dan unit-unit terkait guna membantu Direktur dan Komisaris baru, untuk lebih memahami organisasi, tugas dan tanggung jawab, proses yang ada di Perusahaan dan tantangan lainnya. Mengingat pada Maret 2017, terjadi perubahan komposisi Dewan Direksi maka Perusahaan melakukan program pengenalan dan peningkatan kapabilitas bagi anggota Direksi baru dalam bentuk Program Pengenalan sebagai referensi dalam melaksanakan fungsi tugas pengelolaan perusahaan. Disamping itu program pengenalan juga dilakukan melalui kegiatan on site (kunjungan) ke unit-unit baik di Kantor Pusat, maupun di proyek dan kapal untuk bertemu dan bertatap muka langsung dengan pekerja. Perusahaan melakukan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dengan

As required by charter, the BoC and BoD are required to improve competence through continuous education and training. For the purpose of the training, the Company has provided facilities and opportunities.

In addition, the Company has an Introduction Program which must be attended by the new Directors and Commissioners, which contains among others: Company Profile, Company Regulations, Corporate Internal Policies, Duties and Responsibilities of Directors and Commissioners.

As part of the Introduction Program, there are also meetings of the Board of Commissioners / Directors and related units to assist the new Directors and Commissioners, in order to better understand the organization, tasks and responsibilities, processes in the Company and other challenges. Considering that in March 2017, there was a change in the composition of the Board of Directors so the Company conducted an introduction and enhancement program for new members of the Board of Directors in the form of Introduction Program as a reference in carrying out the task of managing the company. In addition, the introduction program is also conducted through on site activities (visits) to units either at Head Office, or on projects and ships to meet and meet face to face with workers.

The Company undertakes an introduction program for new members of the Board of Commissioners and






tujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana Perseroan ke depan, panduan kerja dan lainnya yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Program pengenalan dipersiapkan berupa pengkajian dokumen yang diberikan dalam bentuk soft copy maupun hard copy antara lain dokumen Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kode Etik Perusahaan, Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris, Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris, Pedoman Tata Tertib Direksi dan Pedoman Tata Tertib Komite di bawah Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses bisnis Perusahaan.

Board of Directors with a view to providing an overview of business activities, future corporate plans, work guides and others that are the responsibility of the BoC and BoD. The introduction program is prepared in the form of document review provided in soft copy or hard copy form including Annual Report, Work Plan and Corporate Budget (RKAP), Company Long Term Plan (RJPP), Company's Articles of Association, Corporate Governance Policy, Corporate Code of Ethics , Work Program of the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners, the Code of Conduct of the Board of Commissioners, the Code of Conduct of the Board of Directors and the Code of Conduct of the Committees under the Board of Commissioners, as well as the laws and regulations related to the Company's business processes.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi Performance Appraisal Board of Direction Pengawasan dan penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan berdasarkan rencana kerja tahunan yang sudah disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris memastikan bahwa hasil pencapaian Rukindo telah sejalan dengan visi dan misi serta sesuai dengan arah strategis dan program kerja yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa selama tahun 2017, Direksi telah menjalankan fungsinya dengan baik dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang kami pandang tepat untuk mencapai target-target strategis perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi Rukindo telah menjalankan tugasnya dalam mengelola perusahaan sejalan dengan rencana bisnis perusahaan untuk mencapai target-target yang telah disepakati bersama. Pada tahun 2017 Rukindo berhasil memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan mencatat hasil kinerja yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri pengerukan dan reklamasi serta galangan kapal, sementara terus mengembangkan kapabilitas jangka panjang. Kami mengapresiasi langkah-langkah Direksi dalam mengelola berbagai elemen yang mempengaruhi rentabilitas perusahaan di tahun 2017. Rukindo berhasil menjaga keseimbangan antara Pendapatan Operasional dan Beban Operasional. Perusahaan berhasil membukukan peningkatan Laba Bersih sebesar ……% menjadi Rp …… triliun. Rasio operasional (Operating Ratio - OR), pengembalian atas aset (Return on Assets – ROA) dan pengembalian atas ekuitas (Return on Equity –ROE) masing-masing tercatat sebesar ……%, …..% dan …..%. Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris melihat bahwa manajemen Rukindo telah memberi penekanan terhadap pentingnya pengembangan kapabilitas di bidang perbaikan alat produksi. Berbagai program kerja pada aspek-aspek strategis tersebut mengedepankan pentingnya mempererat dan membina hubungan serta menjaga kepercayaan konsumen. Rukindo berkomitmen untuk menyediakan jasa pengerukan dan galangan kapal yang komprehensif sehingga dapat memenuhi permintaan berbagai kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Supervision and evaluation on the performance of the Board of Directors shall be based on the annual work plan submitted by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners. Furthermore, the Board of Commissioners ensures that the achievements of Rukindo are in line with the vision and mission and in accordance with the strategic direction and the planned work program. Based on the results of the supervision conducted, the Board of Commissioners believes that during 2017, the Board of Directors has performed its functions well and implemented policies that we deem appropriate to achieve the company's strategic targets. The Board of Commissioners considers that the Board of Directors of Rukindo has performed its duty in managing the company in line with the company's business plan to achieve the targets which has been mutually agreed upon. By 2017 Rukindo is able to take advantage of existing opportunities and record positive performance outcomes amid challenges faced by dredging and reclamation and shipbuilding industries while continuing to develop long-term capabilities.

We appreciate the steps of the Board of Directors in managing the various elements that affect the profitability of the company in 2017. Rukindo managed to maintain a balance between Operating Income and Operating Expenses. The Company succeeded to increase net profit by ......% to Rp ...... trillion. Operating Ratio (OR), Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) are respectively recorded at ......%, ... ..% and ... ..%.

Throughout 2017, the Board of Commissioners saw that the management of Rukindo has emphasized the importance of developing capabilities in the field of production equipment improvements. Various programs work on these strategic aspects prioritize the importance of strengthening and fostering relationships and maintain consumer confidence. Rukindo is committed to providing comprehensive dredging and shipbuilding services so as to meet the growing demands of customers' growing needs.


Penguatan Bisnis




Kinerja Keuangan Pt Rukindo Tahun 2017 Share Highlights & Information On Bonds Dalam lima tahun terakhir, persisnya sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 Perseroan membukukan kinerja keuangan yang negatif, terutama yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2014 yaitu rugi sebesar Rp229,88 miliar. Dalam perjalanannya, pada tahun 2016 meskipun belum pulih, Perseroan telah membukukan kinerja keuangan yang positif dengan memperoleh laba sebesar Rp15,05 miliar. Dengan kerja keras dan berbagai upaya revenue enhancement dan cost effectiveness, akhirnya dalam tahun 2017 PT Rukindo dapat membukukan laba bersih audited sebesar Rp20,98 miliar. Suatu lompatan yang sangat baik, dari rugi sebesar Rp72,72 miliar pda tahun 2013 menjadi laba sebesar Rp20,98 miliar pada tahun 2017.

In the last five years, precisely from 2013 to 2015, the Company posted negative financial performance, particularly significant in 2014, which amounted to Rp229.88 billion loss. In its journey, in 2016, although it has not recovered, the Company has recorded a positive financial performance by earning a profit of Rp15.05 billion. With hard work and various efforts of enhancement and cost effectiveness, finally in 2017 PT Rukindo can book an audited net profit of Rp20.98 billion. A very good jump, from a loss of Rp72.72 billion in 2013 to profit of Rp20.98 billion in 2017..

Peningkatan Kinerja Keuangan (Melalui Penciptaan Peluang 2017) Financial Perform Improvement (Through Opportunity Creation In 2017) Peluang: Peningkatan Pendapatan melalui Pekerjaan Pengerukan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Seiring dengan komitmen BUMN, “Sinergi Untuk Membangun Negeri”, PT. Pengerukan Indonesia sebagai salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), telah melakukan sinergi dalam pelaksanaan pekerjaan pengerukan di pelabuhan-pelabuhan di lingkungan IPC. Hal ini terlihat dari pendapatan usaha jasa pengerukan yang meningkat sebesar 280,19% dibandingkan realisasi tahun 2016. Peluang: Peningkatan Pendapatan melalui Pekerjaan Jasa Pembangunan Kapal Baru (Dilakukan oleh Unit Usaha Galangan dan Perbengkelan Kapal) Selain peningkatan pendapatan usaha di kantor pusat PT Pengerukan Indonesia, Unit Usaha Galangan dan Perbengkelan Kapal juga memanfaatkan peluang untuk peningkatan pendapatan di tahun 2017 dengan melaksanakan jasa pembangunan kapal baru dengan realisasi pendapatan sebesar Rp13,22 miliar.

Opportunities: Increased Revenue through Dredging Works PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Along with SOE commitment, "Synergy To Build the Country", PT. Dredging Indonesia as one of the subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), has made a synergy in the execution of dredging work in the ports in the IPC environment. This is evident from the revenue of dredging service business which increased by 280.19% compared to the realization in 2016. Opportunities: Increased Revenues through New Shipbuilding Services Work (Performed by Shipbuilding and Shipbuilding Business Units) In addition to increased revenues at PT Pengerukan Indonesia's headquarters, Shipbuilding and Shipbuilding Business Units also take advantage of opportunities for revenue growth in 2017 by executing new shipbuilding services with revenue realization of Rp13.22 billion..

Upaya Efisiensi Yang Berkesinambungan Di Jajaran Perusahaan Efficiency Effort Sustainability in Corporate Keberhasilan Perusahaan dalam menjalankan strategi enhancement dengan berlandaskan pada semangat untuk meningkatkan efisiensi di seluruh lini operasi sepanjang tahun 2017 membuat perusahaan tak hanya mampu mencetak laba bersih, tetapi juga siap menyambut tahun-tahun mendatang dengan postur operasional yang lebih ramping dan lincah. Kedisiplinan kami terhadap biaya telah mendorong efisiensi secara signifikan. Inisiatif ini digabungkan dengan penerapan kebijakan inovasi pertumbuhan margin yang perlahan-lahan, dapat mempertahankan margin Perseroan yang kompetitif. Kami juga mempertahankan kepemimpinan pada kategori-kategori utama kami seraya menghasilkan kemajuan yang nyata terhadap tujuan-tujuan keberlanjutan kami. Kami juga mencatat bahwa upaya Direksi untuk lebih disiplin dalam pengeluaran, dengan cara menciptakan nilai lebih bagi konsumen secara lebih jelas dan lebih tangkas, telah berkontribusi dalam meningkatkan profitabilitas bisnis. Faktor lain yang telah mengalami

The Company's success in implementing an enhancement strategy based on a passion for improving efficiency across all lines of operations throughout 2017 has enabled the company not only to make net profits, but also to welcome the coming years with a leaner and more agile operational posture. Our discipline of cost has driven efficiency significantly. This initiative coupled with the implementation of a policy of slow margin growth innovation, can maintain a competitive margin of the Company. We also maintain leadership in our key categories while making tangible progress toward our sustainability goals. We also note that the efforts of the Board of Directors to be more disciplined in spending, by creating more value for consumers more clearly and more agile, have contributed to improving business profitability. Another factor that has improved is operational efficiency, many






peningkatan adalah efisiensi operasional, banyak diantaranya didukung oleh investasi signifikan untuk peningkatan kehandalan alat produksi dan fasilitas, yang merupakan komitmen Perseroan selama dua tahun terakhir. Kami percaya bahwa program investasi yang positif ini telah memperkuat landasan untuk pertumbuhan jangka panjang. Disiplin dalam hal biaya tetap menjadi prioritas utama dalam agenda kami. Saat perusahaan dalam proses restrukturisasi, biaya menjadi sangat penting, sehingga kami harus lebih mencermati pengeluaran kami dan menghilangkan biaya yang tidak menambah nilai bagi konsumen. Penerapan hal-hal diatas serta upaya peningkatan efisiensi lainnya telah menciptakan pola pikir baru dalam pengelolaan biaya, yang kami percaya telah membantu bisnis kami untuk tetap tangkas dan kompetitif. Dengan demikian, kami dapat membuat pengeluaran kami lebih efektif dan efisien dan biaya yang berhasil dihemat kami investasikan kembali dalam bentuk inovasi.

of which are backed by significant investments to increase the reliability of production equipment and facilities, which is the Company's commitment over the past two years. We believe that this positive investment program has strengthened the foundation for long-term growth. Discipline in terms of cost remains a top priority on our agenda. When companies are in the process of restructuring, cost becomes very important, so we have to pay more attention to our spending and eliminate costs that do not add value to consumers. The application of the above and other efficiency improvements has created a new mindset in cost management, which we believe has helped our business to stay agile and competitive. In doing so, we can make our spending more effective and efficient and the cost of our savings is reinvested in the form of innovation.

Kinerja Direksi dalam Pengembangan Proyek Performance of Directors in Project Development a. Kontrak Maintenance Dredging Jangka Panjang di

Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Akhir tahun 2016, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan menugaskan kepada PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) untuk melakukan perawatan alur pelayaran dan kolam pelabuhan di wilayahnya masing-masing. Rukindo mendapatkan kepercayaan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untukPenyediaan Jasa Pengerukan Pemeliharaan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan di wilayah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan jangka waktu kontrak selama 5 (lima) tahun dimana target total nilai sebesar Rp200 miliar pertahun. Dewan komisaris mengapresiasi atas peraihan kontrak tersebut.Arahan Dewan Komisaris agar Rukindo dapat menjaga kepercayaan shareholder maupun stakeholder dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan mutu dan waktu yang telah ditetapkan.

b. Perbaikan TSHD Kalimantan II dalam rangka perkuatan Armada Rukindo Dalam rangka persiapan pelaksanaan proyek pengerukan jangka panjang, dimana dalam pelaksanaan tersebut membutuhkan kapal keruk type TSHD, Direksi telah melakukan perbaikan TSHD Kalimantan II untuk memperkuat armada Rukindo dengan estimasi biaya Rp35miliar.Mengingat besarnya biaya investasi perbaikan TSHD Kalimantan II diharapkan dapat diimbangi dengan kontribusi terhadap pendapatan kepada perusahaan.

c. Pembangunan Hopper Barge kapasitas 1.000 m3 Diperlukan penyesuaian pola operasi kapal keruk type clamshell dalam rangka efisiensi biaya, dimana kondisi saat ini jarak lokasi buang rata-rata berjarak 12 Nautical miles dari lokasi keruk. Penyesuaian ini memerlukan hopper barge dengan kapasitas lebih

a. Long Term Dredging Maintenance Contract in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Late in 2016, the Government in this case the Ministry of Transportation assigned to PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) to perform maintenance of shipping lanes and harbor ponds in their respective areas. Rukindo gained the trust from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the Provision of Dredging Services for Sailing and Port Pool Maintenance in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with a five-year contract period with a total target value of Rp200 billion per year. The Board of Commissioners appreciates the achievement of such contracts. The Board of Commissioners' board of directors so that Rukindo can maintain the trust of shareholders and stakeholders by completing the work in accordance with the quality and time specified.

b. Repair of TSHD Kalimantan II in order to retrofit

Armada Rukindo In order to prepare for the implementation of long-term dredging project, which in the implementation requires dredger type TSHD, the Board of Directors has done improvements TSHD Kalimantan II to strengthen the Rukindo fleet with an estimated cost of Rp35miliar.Given the amount of investment costs TSHD repair II Kalimantan is expected to be offset by contribution to revenue to the company.

c. Development of Hopper Barge capacity of 1,000

m3 Adjustment pattern of clamshell type dredger operation is required in terms of cost efficiency, where the current distance of the average exhaust location is 12 Nautical miles away from the dredge location. This adjustment requires a hopper barge


Penguatan Bisnis




besar dibandingkan dengan kapasitas hopper barge yang dimiliki yaitu dengan kapasitas 500 m3. Rukindo telah berencana untuk membangun 3 (tiga) unit hopper barge, dimana untuk tahun 2017 ditargetkan 1 (satu) unit dapat dioperasikan. Dewan komisaris mendukung langkah pembangunan ini dan diharapkan dengan hadirnya hopper barge kapasitas 1.000 m3, operasional Rukindo jadi lebih efektif dan tentu saja efisiensi biaya dapat tercapai.

d. Pengembangan Galangan Kapal sebagai Cash Cow Rukindo sedang menggalakkan program pengembangan galangan melalui pemenuhan peralatan dan penambahan air bag system. Dimana diharapkan nantinya galangan bukan merupakan unit untuk mendukung perbaikan armada kapal keruk saja, namun juga merupakan mesin penghasil uang untuk Rukindo.

with a larger capacity than the capacity of the hopper barge that is owned with a capacity of 500 m3. Rukindo has planned to build 3 (three) units of hopper barge, which for 2017 is targeted 1 (one) unit can be operated. The board of commissioners supports this development step and is expected with the presence of a hopper barge capacity of 1,000 m3, Rukindo's operations become more effective and of course cost efficiency can be achieved.

d. Development of Shipyard as Cash Cow Rukindo is promoting the development program of shipyard through the fulfillment of equipment and the addition of water bag system. Where is expected later shipyard is not a unit to support repair dredger fleet only, but also a money-producing machine for Rukindo

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Implementation Salah satu tugas utama Dewan Komisaris adalah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance – GCG) dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Memahami bahwa bisnis industri pengerukan dan reklamasi serta galangan kapal berlandaskan pada kepercayaan nasabah, penerapan prinsip GCG menjadi faktor penting dalam memelihara kepercayaan pelanggan, pemegang saham serta para pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan GCG senantiasa disempurnakan guna menciptakan budaya organisasi yang kokoh dan unggul sebagai landasan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah semakin ketatnya kompetisi dan meningkatnya risiko usaha. Pelaksanaan praktik-praktik GCG di seluruh jenjang organisasi berpedoman pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Pelaksanaan praktik-praktik GCG sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan sejalan dengan international best practices. Rukindo telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola di perusahaan, terutama terkait penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan. Penerapan struktur tata kelola perusahaan terintegrasi tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Pada tahun 2017, Komite Audit telah menyelenggarakan serangkaian pertemuan diantaranya membahas dan melakukan evaluasi pelaksanaan dan pembahasan laporan hasil audit internal terintegrasi. Hasil pertemuan-pertemuan tersebut selanjutnya menjadi acuan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris guna meningkatkan penerapan budaya tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan. Untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, jajaran Direksi Rukindo secara rutin melakukan berbagai pertemuan dan membangun komunikasi aktif dengan para pemangku kepentingan

One of the main duties of the Board of Commissioners is to ensure the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in every business activity of the company at all levels and levels of the organization. Understanding that the dredging and reclamation and shipbuilding industry business is based on customer trust, the implementation of GCG principles is an important factor in maintaining the trust of customers, shareholders and other stakeholders. GCG implementation is constantly being perfected to create a robust and superior organizational culture as a cornerstone of sustainable business growth amidst increasing competition and increased business risks. The implementation of GCG practices at all levels of the organization is guided by the values of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Implementation of GCG practicesin accordance with applicable regulations and in line with international best practices. Rukindo has established an Audit Committee to assist the Board of Commissioners in evaluating the implementation of corporate governance, in particular the assessment of the adequacy of internal controls and the implementation of compliance functions. The implementation of the integrated corporate governance structure is designed to improve the quality of corporate governance. In 2017, the Audit Committee has organized a series of meetings including discussing and conducting an evaluation of the implementation and discussion of internal integrated audit results report. The results of those meetings will then become the reference of the recommendations given by the Audit Committee to the Board of Commissioners in order to improve the application of a good corporate governance culture within the company. To create transparency in the management of the company, the Rukindo Board of Directors routinely conducts meetings and builds active communication with stakeholders including with customers, vendors,






termasuk dengan pelanggan, vendor, regulator, dan pemegang saham. Melalui komunikasi tersebut, Rukindo dapat lebih memahami kondisi usaha dari berbagai sudut pandang sehingga mampu memberikan respon yang seimbang dan tepat terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG, Rukindo secara berkala melakukan assessment terhadap pelaksanaan GCG. Kami melaporkan bahwa hasil assessment terhadap pelaksanaan GCG di Rukindo pada tahun 2017 menghasilkan peringkat komposit dengan predikat “Baik”.

regulators, and shareholders. Through these communications, Rukindo can better understand the business conditions from various points of view so as to provide a balanced and precise response to various changes that occur. In an effort to improve the quality of GCG implementation, Rukindo regularly conducts assessment on GCG implementation. We report that the results of the assessment of the implementation of GCG in Rukindo in 2017 resulted in a composite rating with the predicate "Good".

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Change of Board of Commissioners Composition Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2017, terdapat perubahan komposisi dalam keanggotaan Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sophia Issabella atas segala dedikasi dan kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris Rukindo selama …. tahun. Pengalaman Beliau yang luas di bidang keuangan begitu nyata dalam pemikiran dan gagasan yang disampaikannya baik di dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Komisaris. Susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

In accordance with the Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) 2017, there is a change in the composition of membership The Board of Commissioners would like to thank Mrs. Sophia Issabella for her dedication and contribution during her duties as a member of the Board of Commissioners of Rukindo for .... year. His extensive experience in finance is so evident in his thoughts and ideas both in his capacity as a member of the Board of Commissioners.

The composition of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

Susunan Dewan Komisaris periode 1 Januari 2017 sampai dengan 19 Januari 2017

The composition of the Board of Commissioners from 1 January 2017 to 19 January 2017 No Jabatan

Position Nama Name

Dasar Pengangkatan Appointment Based

1 Komisaris Commissioner

Sophia Isabella Wattimena

Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Pengerukan Indonesia Nomor HK.568/26/11/1/PI.II-14 dan Nomor: SKD-623-000061 tanggal 26 November 2014 Decision of the General Meeting of Shareholders Without Through the General Meeting of Shareholders of PT Pengerukan Indonesia Number HK.568 / 26/11/1 / PI.II-14 and Number: SKD-623-000061 dated on 26 November 2014

Dengan adanya RUPS tanggal 20 Januari 2017 adanya pengangkatan Komisaris Utama, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

By providing Decision of the General Meeting of Shareholders dated on 20 January 2017, so the composition of the Board of Commisioner of the Company as follows:

Susunan Dewan Komisaris periode 20 Januari 2017 sampai 31 Mei 2017

The composition of the Board of Commissioners from 20 January 2017 to 31 May 2017

No Jabatan Position

Nama Name


1 Komisaris Utama Head of Commissioner

Dani Rusli Utama Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Pengerukan Indonesia Nomor HK.568/20/1/1/PI.II-17 dan Nomor: PPI-623-003066 tanggal 20 Januari 2017 Decision of the General Meeting of Shareholders Without Through the General Meeting of Shareholders of PT Pengerukan Indonesia Number HK.568/20/1/1/PI.II-17 and Number: PPI-623-003066 dated on 20 January 2017

2 Komisaris Commissioner

Sophia Isabella Wattimena

Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Pengerukan Indonesia Nomor HK.568/26/11/1/PI.II-14 dan Nomor: SKD-623-000061 tanggal 26 November 2014 Decision of the General Meeting of Shareholders Without


Penguatan Bisnis




Through the General Meeting of Shareholders of PT Pengerukan Indonesia Number HK.568 / 26/11/1 / PI.II-14 and Number: SKD-623-000061 dated on 26 November 2014

Dengan adanya Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Pengerukan Indonesia Nomor HK.568/31/5/2/PI.II-17 dan Nomor PPI-623-003522 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris PT Pengerukan Indonesia, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

By providing the Decision of Shareholders Without Through the General Meeting of Shareholders of PT Pengerukan Indonesia Number HK.568/ 31/15/2/PI.II-17 and Number PPI-623-003522 dated May 31, 2017 regarding Dissmisal of Commissioner of PT Pengerukan Indonesia, so the composition of the Board of Commisioner of the Company as follows:

Susunan Dewan Komisaris periode 20 Januari 2017 sampai saat ini

The composition of the Board of Commissioners from 20 January 2017 until present No Jabatan

Position Nama Name


1 Komisaris Utama Head of Commissioner

Dani Rusli Utama Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Pengerukan Indonesia Nomor HK.568/20/1/1/PI.II-17 dan Nomor: PPI-623-003066 tanggal 20 Januari 2017 Decision of the General Meeting of Shareholders Without Through the General Meeting of Shareholders of PT Pengerukan Indonesia Number HK.568/20/1/1/PI.II-17 and Number: PPI-623-003066 dated on 20 January 2017

Fungsi Pengawasan dan Rekomendasi kepada Direksi Oversight function and recommendation to Board of Direction

Sepanjang tahun, Dewan Komisaris menjaga komunikasi yang konstruktif dan secara aktif memberikan saran kepada Direksi terkait kebijakan dan penentuan strategi perusahaan. Rekomendasi dan nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi. Pada tahun 2017 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak …. kali. Di samping pertemuan rutin, Dewan Komisaris juga menyelenggarakan pertemuan khusus atau ad-hoc saat diperlukan. Beberapa ringkasan rekomendasi dan nasihat utama Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan sinergi dan melakukan analisa yang

lebih mendalam untuk mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan.

2. Menjajaki pengembangan galangan; 3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia

melalui berbagai pelatihan dan penugasan guna meningkatkan kualitas layanan serta lebih memahami kebutuhan nasabah;

4. Terkait dengan rencana investasi, perlu dilakukan studi kelayakan dan analisa risiko yang lebih mendalam sehingga dapat diketahui kelayakan investasi dan tindakan-tindakan preventif untuk meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.

5. Untuk mengelola risiko operasional perlu dilakukan kajian dan pemantauan secara berkala, agar dapat menjaga serta mendukung kesinambungan operasional perusahaan.

6. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, Rukindo perlu terus mengkaji perkembangan business model yang diterapkan.

7. Dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan, perlu dipastikan bahwa Rukindo mematuhi seluruh

Throughout the year, the Board of Commissioners maintains constructive communication and actively advises the Directors on policy and strategy determination. Recommendations and advice of the Board of Commissioners to the Board of Directors are submitted through the Board of Commissioners Meeting mechanism by inviting the Board of Directors. In 2017 the Board of Commissioners holds meetings of the Board of Commissioners as much as .... time. In addition to regular meetings, the Board of Commissioners also holds special or ad-hoc meetings when necessary. Several summary recommendations and key advice from the Board of Commissioners to the Board of Directors are as follows: 1. Increase synergy and perform more in-depth

analysis to support revenue growth. 2. Exploring the development of shipyard; 3. Improve human resource capability through various

training and assignments to improve service quality and better understand customer needs;

4. In relation to the investment plan, a feasibility study and a more in-depth risk analysis are needed to enable investment feasibility and preventive measures to minimize the risks that may occur.

5. To manage operational risk it is necessary to conduct periodic review and monitoring in order to maintain and support the company's operational continuity.

6. Along with the development of information and telecommunication technology, Rukindo should continue to study the business model development that is applied.

7. In the implementation of the management of the company, it should be ensured that Rukindo comply with all regulatory provisions in support of the success of the established work program.






ketentuan-ketentuan regulator dalam mendukung keberhasilan program kerja yang telah ditetapkan.

Penilaian Kinerja Komite dibawah Dewan Komisaris Performance Appraisal Board of Commisioner Commitee Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang ditunjuk tanggal 1 Juli 2017. Komite tersebut mendukung tugas Dewan Komisaris dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas. Di tahun 2017, Dewan Komisaris memandang bahwa komite audit telah menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih terdapat hal-hal yang dapat ditingkatkan. Komite Audit berfungsi untuk memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal serta implementasi GCG yang efektif dan berkelanjutan. Komite Audit juga melakukan penelaahan atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In performing its duties and supervisory functions on the operation of the company, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee which was appointed on July 1, 2017. The Committee supports the duties of the Board of Commissioners by upholding the standards of competence and quality. In 2017, the Board of Commissioners considers that the audit committee has performed well even though there are still things that can be improved. The Audit Committee serves to ensure the implementation of internal controls and assists the Board of Commissioners in overseeing the implementation of internal and external audit functions and the effective and sustainable implementation of GCG. The Audit Committee also reviews the Company's compliance with applicable laws and regulations.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi The Views on the Business Prospects Drawn by Directors Kami melihat bahwa perekonomian Indonesia akan semakin pulih dan berkembang lebih baik pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ditopang oleh berbagai program-program Pemerintah, terutama realisasi proyek infrastruktur yang akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dewan Komisaris menghargai rencana Direksi untuk terus melakukan investasi guna memperkuat kehandalan alat produksi. Keunggulan atas kehandalan alat produksi merupakan competitive advantage Rukindo. Ditopang oleh pendanaan yang solid dan permodalan yang kokoh, Rukindo berkomitmen untuk menjalankan fungsi intermediasi secara konsisten dan prudent. Dewan Komisaris mendukung berbagai program kerja guna meningkatkan sistem, proses dan sarana penyelesaian pekerjaan. Rukindo akan terus memantau perkembangan ekonomi, kondisi pasar, serta perubahan-perubahan kebijakan dan peraturan agar dapat meraih peluang pertumbuhan dan memitigasi risiko pasar yang mungkin timbul. Selanjutnya, Rukindo akan mengelola aset dan liabilitas secara prudent, mengembangkan sumber daya manusia, dan mengedepankan efisiensi operasional guna mencapai hasil kinerja positif yang berkelanjutan.

We see that the Indonesian economy will recover and develop better by 2017. Indonesia's economic growth will be sustained by various Government programs, especially the realization of infrastructure projects that will have a positive impact on the economy as a whole. The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' plan to continue investing in order to strengthen the reliability of production equipment. The advantage of the reliability of the production equipment is the competitive advantage of Rukindo. Supported by solid funding and strong capital, Rukindo is committed to performing the intermediary function consistently and prudently. The Board of Commissioners supports various work programs to improve the system, processes and means of completion of work. Rukindo will continue to monitor economic developments, market conditions, and policy and regulatory changes to achieve growth opportunities and mitigate market risks that may arise. Furthermore, Rukindo will manage assets and liabilities prudently, develop human resources, and promote operational efficiency in order to achieve sustainable positive performance results.

Tantangan dan Peluang tahun 2017 Challenge and Opportunity in 2017 Penugasan Pemerintah kepada PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan pemeliharaan pelabuhan dan program sinergi BUMN yang sedang digalakan akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Rukindo. Dalam beberapa tahun terakhir, Rukindo selalu gagal dalam meraih pekerjaan pengerukan yang dikelola oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Dengan dikelolanya pengerukan pemeliharaan alur

The Government's assignment to PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) to carry out port maintenance work and portion of SOE synergy program that is being promoted will be an opportunity as well as a challenge for Rukindo. In recent years, Rukindo has always failed to achieve the dredging work managed by the Government in this case the Ministry of Transportation. With the management of shoreline maintenance maintenance


Penguatan Bisnis




pelayaran dan kolam pelabuhan kepada PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) merupakan peluang Rukindo untuk menjadi pemimpin pasar pengerukan di Indonesia, melalui sinergi BUMN bukan hal mustahil misi itu dapat tercapai kembali. Namun hal itu juga menjadi tantangan bagi Rukindo mengingat keterbatasan armada yang dimiliki dan semakin banyaknya perusahaan pengerukan yang ada di Indonesia. Rukindo harus bekerja keras untuk dapat meraih dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan pengerukan tersebut.

and harbor pool to PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) is a chance Rukindo to become the leader of the dredging market in Indonesia, through the synergy of SOEs is not impossible that mission can be achieved again. But it also becomes a challenge for Rukindo considering the limited fleet owned and the increasing number of dredging companies in Indonesia. Rukindo must work hard to achieve and maintain the trust that has been given for the implementation of the dredging work.

Strategi Mensukseskan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Strategies to Successfully Realize The Company’s 2017 Work And Budget Plan Kajian Risiko atas RKAP 2017 dan Evaluasi terhadap asumsi yang digunakan merupakan salah satu upaya untuk mengamankan terealisasirnya RKAP 2017, dan mengamankan prospek usaha tahun 2017. Tentunya seperti biasa, sebagai bagian dari Standard Operation Procedure (SOP), maka Perseroan akan melakukan kajian risiko dengan standar yang sudah ditetapkan dan secara rutin Dengan demikian pada tahun 2017, sudah ditetapkan seluruh mitigasi dan dimonitor dan dievalusi capaiannya sehingga diharapkan prospek usaha menjadi kenyataan.

Risk Assessment of RKAP 2017 and Evaluation of assumptions used is one of the efforts to secure the realization of RKAP 2017, and to secure business prospect in 2017. Surely as usual, as part of Standard Operation Procedure (SOP), the Company will conduct risk assessment with standard which has been established and routinely Thus in 2017, all mitigation has been determined and monitored and evaluated its achievements so it is expected that business prospects become a reality.

Membudayakan Nilai-Nilai Rukindo Cultivating Rukindo Values Penerapan etika dan membudayakan nilai-nilai Perusahaan merupakan komitmen Perusahaan Untuk membangun visi dan misi serta Tujuan Perusahaan. Nilai Perusahaan Rukindo dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Service Excellence

Memberikan pelayanan mutu yang baik, harga bersaing, penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan aman, yang diwujudkan melalui tata kerja yang efektif dan efisien, serta sumberdaya yang andal untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

2. Professional Menjunjung tinggi nilai kemampuan membangun, memelihara dan menguntungkan bisnis usaha perusahaan yang berdaya saing tinggi, berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan menjadikan perusahaan yang terbaik di Indonesia.

3. Integrity Berperilaku jujur dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal serta disiplin dan patuh terhadap norma-norma hukum, etika dan kesusilaan yang berlaku di perusahaan.

4. Responsibility Memikul semua kewajiban dan beban pekerjaan sesuai dengan batas-batas yang ada di job deskripsi, serta patuh dan bekerja sebatas tugas dan tanggung jawab yang diperbolehkan oleh perusahaan.

5. Initiative

Mampu dan mau melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa menunggu diperintah, serta memahami pentingnya kontribusi setiap karyawan bagi perusahaan.

Implementation of ethics and cultivate the Company's values is the Company's commitment to build vision and mission as well as Company Objectives. The value of Rukindo Company can be described as follows:

1. Service Excellence

Providing good quality service, competitive prices, timely and secure job completion, realized through effective and efficient working procedures, and reliable resources to meet customer satisfaction.

2. Professional Uphold the value of the ability to build, maintain and benefit the business business of a highly competitive company, oriented to customer satisfaction and make the best company in Indonesia.

3. Integrity Be honest in interacting with internal and external parties and discipline and adhere to legal norms, ethics and morals prevailing in the company.

4. Responsibility Bearing all the obligations and work loads in accordance with the limits in the job description, and obedient and work limited to the duties and responsibilities allowed by the company.

5. Initiative Able and willing to do what needs to be done without waiting to be ordered and understand the importance of each employee's contribution to the company.






6. Team Work Bekerja secara kelompok dengan keterampilan dan kompetensi yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai misi serta tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.

6. Team Work

Working in groups with complementary skills and competencies and committed to achieving the mission and objectives of the company effectively and efficiently.

Apresiasi kepada Pemangku Kepentingan Deep Apreciation to Stakeholders Atas nama Dewan Komisaris, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada semua pemegang saham, pelanggan, mitra bisnis, staf dan pemangku kepentingan lainnya. Di tahun 2017 banyak prestasi dan perkembangan yang tidak akan mungkin terjadi tanpa komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan serta upaya berkesinambungan Dewan Direksi yang telah mengelola dan bekerja keras secara konsisten dalam mencapai kinerja keuangan Rukindo yang kokoh. Kami percaya bahwa dengan komitmen semua pemangku kepentingan yang berkelanjutan, Rukindo akan terus memberikan nilai dan manfaat yang berkelanjutan kepada pelanggan, pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia.

On behalf of the Board of Commissioners, I would like to thank all shareholders, customers, business partners, staff and other stakeholders. By 2017 many achievements and developments will not be possible without the joint commitment of all stakeholders as well as the sustained efforts of the Board of Directors manage and work hard consistently in achieving Rukindo's strong financial performance. We believe that with the commitment of all sustainable stakeholders, Rukindo will continue to deliver sustainable value and benefits to our customers, stakeholders and the people of Indonesia.

Jakarta, ……………………… 2018

Atas nama Dewan Komisaris,

On Behalf of the Board of Commissioners

Dani Rusli Utama Komisaris Utama

President Commissioner


Penguatan Bisnis




LAPORAN DIREKSI The Board of Directors Report

Puji dan Syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di tahun 2017 PT Pengerukan Indonesia masih mampu menunjukan kinerja terbaiknya dalam merealisasikan target-target usaha meskipun harus menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak begitu baik. Kami masih melihat bahwa dinamika bisnis pengerukan masih menjadi tema besar dalam rangka meningkatkan pengembangan dan pertumbuhan usaha yang lebih baik. Realisasi pengembangan pelabuhan yang menjadi fokus utama program kerja pemerintah telah mendorong pelaksanaan berbagai proyek pengerukan yang berdampak kepada PT Pengerukan Indonesia. Untuk itu, tahun 2017 merupakan waktu yang tepat bagi Perusahaan untuk mendorong terjadinya peningkatan kapasitas dan kapabilitas usaha yang direncanakan. Perusahaan senantiasa membaca situasi ini dengan mengeluarkan kebijakan dan langkah strategis dalam memaksimalkan pencapaian target usaha.

All praise and gratitude to God the Almighty, for in 2017 PT Pengerukan Indonesia managed to continuously show its best performance in realizing its business targets despite the unfavorable global and national economic conditions that it had to face. We view that the dynamics of dredging business is still a big theme in improving better business development and growth. The implementation of port development, which is the main focus of the government’s work program which has encouraged the implementation of various dredging projects which has an impact on PT Pengerukan Indonesia. Therefore, the year of 2017 is the right time for the Company to encourage the improvement of business capacity and capability that have been planed. The Company always strives to successfully read the situation by issuing strategic policies and measures in maximizing business achievement targets.

Analisis atas Kinerja Perusahaan Tahun 2017 Perusahaan melakukan analisis atas kinerja Perusahaan dengan melihat dari berbagai sudut pandang sebagai parameter peniliaian dan evaluasi seperti kebijakan strategis, pencapaian kinerja serta perbandingan antara target RKAP 2017 dan realisasi 2017. a. Kebijakan Strategis

Kebijakan strategis diperlukan dalam mengantisipasi dan memaksimalkan tantangan dan peluang usaha secara tepat dan komprehensif. Kebijakan strategis Perusahaan dilaksanakan dengan melihat perkembangan dan situasi dunia usaha yang terjadi khususnya pada bidang pengerukan. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa mencermati setiap perubahan kondisi lingkungan bisnis yang terjadi, baik yang bersifat eksternal maupun internal Perusahaan. Guna mencapai tujuan Perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang, pada tahun 2017 Perusahaan telah menerapkan kebijakan strategis antara lain sebagai berikut:

Analysis of Corporate Performance in 2017 The Company analyzes the corporate performance based on various points of view as an assessment and evaluation parameters, such as strategic policies, performance achievement, and comparison between targets RKAP 2017 and Realization 2017. a. Strategic Policy

Strategic policy is needed to anticipate and maximize business challenges and opportunities accurately and comprehensively. Corporate strategic policy is implemented by keeping up with the development and situation in the business world, especially construction business. Therefore, the Company continues to carefully observe any changes, be it internal or external, in business environment.

In order to achieve the short and long-term objective of the company, the Company has implemented the following strategic policies in 2017:

Laba Bersih Perusahaan pada tahun 2017 sebesar Rp19,50 miliar atau sebesar 12,29% dari pendapatan usaha. Dibandingkan tahun 2016, laba bersih mengalami peningkatan sebesar 29,59%.






1. Fokus pada proyek-proyek pengerukan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

2. Melakukan kerjasama dengan mitra strategis yang memiliki kapal keruk untuk menyelesaikan pekerjaan pengerukan guna meningkatkan pendapatan Perusahaan (revenue enhancement).

3. Melakukan kerjasama dengan mitra strategis untuk mengoptimalkan kapal keruk yang kurang produktif guna menekan biaya operasional (cost efectiveness).

b. Pencapaian Kinerja

Pada 2017, sesuai dengan kebijakan strategis yang diterapkan, dari sisi hasil usaha, Perusahaan sukses mencatatkan pendapatan sebesar Rp158,72 miliar, naik 65,69% dari pendapatan usaha tahun 2016 sebesar Rp95,79 miliar. Sedangkan laba tahun berjalan Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 29,59% menjadi sebesar Rp19,50 miliar dari laba tahun 2016 sebesar Rp15,05 miliar. Dari sisi likuiditas dan solvabilitas, rasio likuiditas Perusahaan sebesar …..% mengalami peningkatan …..% dibandingkan tahun 2016 sebesar …..% Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain rasio lancar, indikator likuiditas yang lain juga menunjukkan peningkatan, rasio kas sebesar ….% naik sebesar …..% dibandingkan pada tahun 2016 sebesar …..%. Kemampuan solvabilitas Perusahaan pada 2017 mengalami penurunan dari 0,95 kali pada tahun 2016 menjadi 0,51 kali pada tahun 2017. Sedangkan kemampuan Perusahaan membayar bunga pinjaman turun dari 3,32 kali pada tahun 2016 menjadi 2,25 kali pada 2017. Sementara itu, jumlah kontrak di tangan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp….. miliar, mengalami peningkatan sebesar …..% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp….. miliar. Dibandingkan target, realisasi kontrak di tangan tahun 2017 mencapai …..% dari target sebesar Rp….. miliar.

c. Perbandingan antara Target RKAP 2017 dan

Realisasi 2017 Realisasi pendapatan pada tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp158,72 miliar mencapai 92,82% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2017 sebesar Rp170,99 miliar. Pada sisi realisasi laba, pada periode tahun 2017 tercapai sebesar Rp19,50 miliar mencapai 130,32% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2017 sebesar Rp14,96

1. Focusing on dredging projects within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

2. Cooperate with strategic partners who have

dredgers to complete the dredging work to increase the company's revenue (revenue enhancement).

3. Cooperate with strategic partners to

optimize dredgers that are less productive to reduce operational costs (cost effectiveness).

b. Performance Achievement

In 2017, in accordance with the existing strategic policies and in view of business outcome, the Company successfully recorded revenues at the amount of Rp158,72 billion, increased 65,69% from the operating revenues in 2016 that amounted to Rp95,79 billion. Meanwhile, income for the year increased 29,59% to Rp19,50 billion from income for the year of 2016 at Rp15,05 billion. In terms of liquidity and solvency, liquidity ratio of the Company was …..%, grew …..% compared to 2016 of …..%. This also shows an increase of the Company’s ability to fulfill its current liabilities.

Besides current ratio, the other liquidity indicators also increased. The ratio of total cash …..%, increased …..% compared to 2016 of …..%. The Company’s solvability in 2017 experienced a decrease of 0.95 times compared to 2016 of 0.51 times. While the Company’s ability to pay loan interest decreased from 3.32 times from 2016 to 2.25 times in 2017. Meanwhile, the number of contracts on hand in 2017 amounted to Rp….. billion, increase …..% compared to 2016 at Rp….. billion. Compared to the target, the realization of contracts on hand in 2017 reached …..% from the target of Rp….. billion.

c. Comparison between Target RKAP 2017 and

Realization 2017 Realization of revenues in 2017 recorded at Rp158,72 billion reached 92,82% from the target set in 2017 RKAP at Rp170,99 billion. On the income front, operating income in 2017 was recorded at Rp19,50 billion, reaching 130,32% from the target set in 2017 RKAP at Rp14,96 billion.


Penguatan Bisnis




miliar. Dari sisi tingkat kesehatan, Perusahaan berada pada posisi ………… dengan skor 00,00 poin, lebih tinggi dibanding dengan tahun 2016 yang berada pada posisi …………. dengan skor 00,00 poin. Pada RKAP Tahun 2017 yang telah disetujui Pemegang Saham, Perusahaan mentargetkan pendapatan sebesar Rp170,99 miliar atau mengalami penurunan sebesar 7,18% dari realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp158,72 miliar.

Kendala Kendala Yang Dihadapi Sepanjang tahun 2017, kami selaku manajemen dan seluruh insan PT Pengerukan Indonesia telah berupaya meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam RKAP. Namun demikian, keberhasilan Perusahaan juga tidak terlepas dari kendala dan tantangan usaha, serta berbagai solusi yang telah diambil. Kendala-kendala yang kami hadapi tersebut antara lain: 1. Penundaan proyek proyek oleh pemilik pekerjaan

yang telah ditargetkan dalam RKAP mengakibatkan berkurangnya pendapatan.

2. Belum siapnya kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) untuk dioperasikan pada proyek karena sedang dalam perbaikan mengakibatkan Perusahaan harus menggunakan kapal keruk milik mitra.

Paparan di atas menunjukkan bahwa ke depan manajemen dan seluruh insan PT Pengerukan Indonesia harus bekerja lebih keras agar mampu mengatasi berbagai tantangan dan rintangan sehingga seluruh target yang ditetapkan dalam RKAP dapat terealisir secara cepat, tepat dan mendatangkan nilai tambah bagi Perusahaan.

From the Company’s sound performance side, the Company was included in the …………… category with a score of ….. points, higher compared to 2016 with a score of ….. points. In the 2017 RKAP that has been approved by shareholders, the Company projected the revenues target of Rp170,99 billion or decrease 7,18% from the revenues realization in 2017.

Constraints Faced Throughout 2017, we as the management and all PT Pengerukan Indonesia personnel have been working to improve performance and achieve the target set forth in the RKAP. However, PT Pengerukan Indonesia success can not be separated from the business constraints and challenges as well as various solutions that have been taken. Our constraints are as follows: 1. Project project delays by job owners who have

been targeted in the RKAP result in reduced revenue.

2. Not ready for Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) to be operated on the project as it is under repair resulting in the Company having to use the partner’s dredges.

The above constraints show that going forward management and all PT Pengerukan Indonesia personnel have to work harder to overcome various challenges and obstacles so that all the assigned target set forth in the RKAP is quickly achievable, accurately and providing value added to company.

Gambaran dan Analisis tentang Prospek Usaha

Kami berkeyakinan bahwa usaha Rukindo baik itu pengerukan maupun galangan kapal memiliki prospek yang cerah, salah satunya yaitu dengan program Sinergi BUMN yang sedang digalakkan oleh Pemerintah.

Tahun 2017, Rukindo yang merupakan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan di wilayah pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melalui kontrak payung selama 5 tahun. Kontrak payung tersebut merupakan langkah awal, dimana selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan kontrak perbaikan maupun pembangunan baru kapal pandu dan tunda yang ada di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Namun Rukindo tidak hanya akan berfokus kepada Induk Perusahaan saja, sinergi BUMN akan dilakukan dengan perusahaan BUMN lainnya seperti PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III

Overview and Analysis of Business Prospects

We believe that both Rukindo business dredging and shipyards have a bright prospect, one of them is the SOE Synergy program that is being encouraged by the Government.

In 2017, Rukindo, a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), obtained the trust to carry out dredging works in the port area of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) through an umbrella contract for 5 years. The umbrella contract is the first step, which will then be followed up with a repair contract and the construction of new pilot and snooze vessels in the environment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

However, Rukindo will not only focus on the Parent Company, the synergy of SOEs will be done with other state-owned companies such as PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III






(Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Pelni (Persero), PT ASDP (Persero) dan PT Indonesia Power serta BUMN-BUMN yang merupakan pengguna jasa Rukindo.

Kami yakin dengan program Sinergi BUMN ini, PT Rukindo dapat kembali menjadi Pemimpin Pasar Pengerukan di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam misi perusahaan.

(Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), PT Pertamina (Persero) PT PLN (Persero), PT Pelni (Persero), PT ASDP (Persero) and PT Indonesia Power and SOEs which are users of Rukindo services. We are confident with this SOE Synergy program, PT Rukindo can again become the Leader of Dredging Market in Indonesia as stated in the company mission.

Kami berkeyakinan bahwa usaha Rukindo baik itu pengerukan maupun galangan kapal memiliki prospek yang cerah, salah satunya yaitu dengan program Sinergi BUMN yang sedang digalakkan oleh Pemerintah.

We believe that both Rukindo business dredging and shipyards have a bright prospect, one of them is the SOE Synergy program that is being encouraged by the Government.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Perusahaan menyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara sustainable dalam jangka panjang dan berbagai prospek binsis yang hendak diraih dapat terwujud, jika dan hanya jika, Perusahaan dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan baik dan benar. Karena itu, bagi Perusahaan, implementasi GCG bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban, namun, sudah merupakan suatu keniscayaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan kepada publik. Pengembangan GCG yang selaras dengan best practices secara berkesinambungan serta implementasi GCG secara konsisten tidak hanya dapat memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para seluruh pemegang saham, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun lebih dari itu, mendorong Perusahaan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan (shareholder value) secara maksimal. Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan standar yang tinggi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Dalam praktiknya, GCG diimplementasikan melalui struktur tata kelola yang dilengkapi dengan organ-organ pendukung lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa sepanjang 2017, wujud dan inisiatif pelaksanaan GCG yang kami lakukan sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Implementation of Good Corporate Governance The Board of Directors believes that good performance achievement could be maintained continuously and sustainably in the long term, and a wide range of business prospects to be realized could also come true only if the Company is capable of consistently implementing GCG well. Thus, for the Company, the implementation of GCG not only aims to solely fulfill the obligation, but also to maintain the transparency and accountability of the Company to the public. The continuous development of GCG that is in line with best practices and/or consistent GCG implementation not only provides adequate protection and fair treatment to the shareholders, management, and stakeholders. Beyond that, it also encourages the Company to create maximum value for the Company (shareholder value). The Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of the Company are committed to implement high standards in the implementation of GCG principles. These principles serve as a reference for a responsible decision making, to avoid conflicts of interest, optimize performance and increase accountability. In practice, GCG is implemented through governance structure complementing by other supporting organs. We may conclude that in 2015, the form and initiatives of GCG that we have conducted is in line with the Articles of Association regarding the implementation of good corporate governance and compliance with the applicable regulations in Indonesia.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengelolaan Lingkungan Proses komunikasi yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan sangatlah penting untuk menunjang aktivitas Rukindo mulai dari perencanaan strategis, implementasi, sampai dengan evaluasi inisiatif

Corporate Social Responsibility and Environmental Management The communication process with stakeholders is essential to support Rukindo's activities from strategic planning, implementation, to the evaluation of initiatives undertaken by the company. Mechanisms that work to


Penguatan Bisnis




yang dilakukan perusahaan. Mekanisme yang berjalan untuk memastikan berjalannya komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan diantaranya dilakukan melalui kegiatan community development dan community relations. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR) Rukindo tahun 2017 meliputi pemberian bantuan Hewan Qurban kepada yayasan di sekitar lingkungan kantor.

ensure effective communication with stakeholders are carried out through community development and community relations activities. Rukindo Corporate Social Responsibility (CSR) activities in 2017 include the provision of Qurban Animals to the foundations around the office environment.

Penilaian atas Kinerja Komite-Komite yang Berada di Bawah Direksi Pada tahun 2017, Perusahaan tidak memiliki komite yang berada di bawah Direksi.

Assessment of Performance of Committees Under the Board of Directors In 2017, the Company has no committee under the Board of Directors.

Perubahan Komposisi Direksi Pada tahun 2017 terdapat perubahan komposisi Direksi, Saudara Budi Priyanto menggantikan saudari Reini Delfianti sebagai Direktur SDM dan Keuangan. Selanjutnya Komposisi Direksi untuk tahun 2017 adalah: 1. M. Hadi Syaitri Noor : Direktur Utama 2. Budi Priyanto : Direktur SDM dan Keuangan Susunan Direksi periode 21 Maret 2018 sampai dengan saat ini, Saudara Muhammad Yusuf menggantikan saudara M.Hadi Syafitri Noor sebagai Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Teknik. Selanjutnya Komposisi Direksi untuk tahun 2017 adalah: 1. M. Hadi Syafitri Noor : Direktur Utama 2. Budi Priyanto : Direktur SDM dan

Keuangan 3. Muhammad Yusuf : Pelaksana Tugas Direktur

Komersial dan Teknik

Changes in the Board of Directors Composition In 2017 there was a change in the composition of the Board of Directors, Mr. Budi Priyanto replacing Mrs. Reini Delfianti as Director of Human Resources and Finance. Furthermore, the composition of the Board of Directors for 2017 is: 1. M. Hadi Syaitri Noor : President Director 2. Budi Priyanto : Director of Human Resources and Finance. The Composition of the Board of Director from 21 March 2018 until present, Mr Muhammad Yusuf replacing Mr M.Hadi Syafitri Noor as acting for commercial and Technical Director. Furthermore, the composition of the Board of Directors for 2017 is: 1. M. Hadi Syafitri Noor : President Director 2. Budi Priyanto : Director of Human Resources

and Finance 3. Muhammad Yusuf : Acting for Commercial and

Technical Director.

Apresiasi Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang transparan mengenai kinerja dan kondisi Perusahaan tentang apa yang telah direncanakan dan dicapai dalam tahun ini. Sebagai rangkaian kata penutup, Direksi mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Dewan Komisaris atas segala saran dan arahan yang diberikan kepada Direksi sepanjang tahun berjalan. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada pemegang saham, pelanggan dan mitra bisnis, atas dukungan, kepercayaan dan kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini. Direksi juga menyampaikan terima kasih dan

Appreciation This report is intended to give a transparent overview on the performance and condition of the Company with regard to what has been planned and achieved during the year. As a closing remark, the Board of Directors would like to thank and highly appreciate the Board of Commissioners for all of the advice and directives given to the Board of the Directors throughout the year. The same appreciation was also given to the shareholders, customers and business partners for the supports, trusts, and cooperation that have been well established over the years. The Board of Directors also extends its gratitude and






penghargaan kepada seluruh karyawan yang telah berkarya dengan penuh dedikasi dan kecintaan terhadap karya yang dihasilkan. Direksi akan terus berkomitmen untuk mengabdi dan menciptakan karya luhur dan bermutu tinggi yang senantiasa dihasilkan sepenuh hati. Direksi akan terus bekerja keras dalam membangun dan mempertahankan reputasi dengan mengokohkan tekad untuk kesempurnaan mutu dan kepuasan pelanggan. Setiap langkah menjadi rekam jejak yang membingkai kesetiaan kami dalam menghadirkan karya-karya monumental dan berkualitas.

appreciation to all employees who have been working with full dedication and love to produce their works. The Board of Directors will be continuously committed to being dedicated and wholeheartedly creating noble and high-quality works. The Board of Directors will continue to work hard in building and maintaining the reputation by strengthening its determination to achieve quality perfection and customer satisfaction. Each step is our track record which will frame our loyalty to present monumental and quality works.

Jakarta, ……………………… 2018

Atas nama Direksi, On Behalf of the Board of Directors

M. Hadi Syafitri Noor Direktur Utama

President Director


Penguatan Bisnis










Penguatan Bisnis




PROFIL PERUSAHAAN Corporate Profile TENTANG PT PENGERUKAN INDONESIA ABOUT PT PENGERUKAN INDONESIA Sebelum berbentuk badan usaha, kegiatan pengerukan hanya merupakan salah satu fungsi dari Pemerintah dibawah Jawatan Pelabuhan yang memberikan layanan di bidang pengerukan. Dengan dibentuknya badan usaha “PN Pelabuhan” sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tanggal 19 Mei 1964 tentang Pembinaan dan Tata Kerja Pelabuhan dan Daerah Pelayaran, fungsi layanan pengerukan mulai dialihkan menjadi salah satu tugas unit usaha PN Pelabuhan Daerah Is/dIX. Kondisi ini berlangsung sampai awal Repelita I tahun 1969 dan pada akhirnya Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan mengelompokkan bentuk badan usaha menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Sementara menanti ketetapan bentuk usaha, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969, bahwa PN.Pelabuhan I s/d IX dinyatakan dalam status likuidasi dan berada di bawah Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) yang dipimpin oleh Administratur Pelabuhan (Adpel). Dalam wadah BPP dan di bawah kepemimpinan Adpel diadakan reorganisasi, dimana Unit Pengerukan dijadikan Divisi Pengerukan setaraf dengan divisi lainnya seperti Divisi Usaha, Divisi Teknik dan Divisi Keuangan. Setelah 14 (empat belas) tahun dalam status likuidasi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1983, tanggal 30 April 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan dimana PN. Pelabuhan I s/d IX direorganisasi menjadi 5 (lima) Perusahaan Umum (Perum), yaitu : Perum Pelabuhan I s/d IV dan Perum Pengerukan. Dengan keberhasilan perusahaan dan setelah melalui berbagai pertimbangan dan penilaian, maka pada tanggal 1 Oktober 1991 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 1 Oktober 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Achmad Bajumi, S.H. Dalam rangka Restrukturisasi PT Pengerukan Indonesia (Persero), maka pada tanggal 5 Juni 2013 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II sehingga terjadi peralihan pemegang saham PT.Pengerukan Indonesia dari Negara Republik Indonesia kepada PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan status PT.Pengerukan Indonesia tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 5 tanggal 19

Prior to the establishment of a business entity, dredging activities are only one of the functions of the Government under the Port Bureau providing services in the field of dredging. With the establishment of business entity "PN Pelabuhan" as stipulated in the Presidential Regulation dated May 19, 1964 on the Guiding and Administration of Ports and Sailing Areas, dredging service functions began to be diverted into one of the duties of business units PN Port of Is / dIX. This condition lasted until the beginning of Repelita I in 1969 and finally the Government issued a policy by classifying the form of business entity into 3 (three) forms, namely Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) and Perusahaan Perseroan (Persero). While waiting for the determination of the form of business, the Government issued Government Regulation No. 1 of 1969, that PN.Pel Port I to IX is declared in liquidation status and under Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) led by the Port Administrator (Adpel). In BPP's container and under Adpel's leadership there was a reorganization, where the Dredging Unit was made into Dredging Division in line with other divisions such as Business Division, Engineering Division and Finance Division. After 14 (fourteen) years in liquidation status, the Government issued Government Regulation No. 18/1983, dated April 30, 1983 on Port Development where PN. Port I to IX is reorganized into 5 (five) Perusahaan Umum (Perum), namely: Perum Pelabuhan I s / d IV and Perum Pengerukan. With the success of the company and after various considerations and judgments, on October 1, 1991 the Government issued Government Regulation No. 9 of 1991 on the Transfer of Form of Perusahaan Umum (Perum) Dredging into Perusahaan Perseroan (Persero) established based on Deed of Establishment No. 2 of 1991 dated October 1, 1991 made before Notary Substitute Achmad Bajumi, SH In the framework of the Restructuring of PT Pengerukan Indonesia (Persero), on June 5, 2013, the Government shall issue Government Regulation Number 44 Year 2013 on the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into Capital of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) resulting in the transfer of shareholders of PT Pengerukan Indonesia from State of Republic of Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and the status of PT Pengerukan Indonesia are subject to Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Company, which is further set forth in the Modification Article of Association Number. 5 dated March 19, 2014.






Maret 2014. PT Pengerukan Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa pengerukan dan galangan yang memiliki modal dasar sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 terbagi atas 2.000.000 saham masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,00 ditempatkan dan disetor penuh sebesar 611.622 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 611.622.000.000,00. Kepemilikan 542 saham dengan nominal sebesar Rp 542.000.000,00 atau 99,91% dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan 542 saham dengan nominal sebesar Rp 542.000.000,00 atau 0,09% dimiliki oleh PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. Sebagai anak perusahaan yang bergerak di bidang pengerukan, reklamasi dan jasa galangan, keberadaan PT Pengerukan Indonesia dapat mendukung kelancaran perawatan alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan perbaikan kapal tunda di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan bidang usaha PT Pengerukan Indonesia sebagai berikut: 1. Pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan

dan lokasi lain yang memerlukan jasa keruk; 2. Reklamasi, transportasi hasil keruk,

pengadaan/pengembangan lahan dan bangunan; 3. Pekerjaan teknik sipil (civil work) yang berkaitan

dengan pengerukan, reklamasi, pengembangan lahan dan bangunan;

4. Jasa konsultansi yang berkaitan dengan pengerukan, reklamasi, pengembangan lahan;

5. Survei hidrografi dan topografi serta penyelidikan tanah (soil investigation);

6. Jasa galangan dan perbengkelan untuk perbaikan, pemeliharaan, pengembangan kapal keruk dan alat bantunya serta kapal-kapal lainnya untuk keperluan usaha sendiri maupun untuk pihak lain serta penyediaan fasilitas untuk menunjang usaha pengerukan dan reklamasi;

7. Kegiatan penguasaan (konsesi) dan penambangan pasir;

8. Usaha penyewaan alat produksi, fasilitas penunjang produksi dan pengawakan kapal.

PT Pengerukan Indonesia is a company engaged in the supply of dredging services and shipyard whose deed of establishment IDR 2.000.000.000.000,00 divide into 2.000.000 shares of IDR 1.000.000,00 each issued and paid shares 611.622 amounting IDR 611.622.000.000,00. Ownership 542 shares amounting IDR 542.000.000,00 or 99.91% owned by PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) and 542 shares amounting IDR 542.000.000,00 or 0.09% owned by PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. As a subsidiary engaged in dredging, reclamation and shipyard services, the existence of PT.Pengerukan Indonesia can support the smooth maintenance of port channel, port basin, and repair of tugboat within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). For more details can be explained business field PT Pengerukan Indonesia as follows: 1. Dredging of port channel, port basin and other

locations requiring dredging services;

2. Reclamation, transportation of dredged material, procurement/development of land and buildings;

3. Civil engineering works related to dredging, reclamation, land and building development;

4. Consultancy services related to dredging, reclamation, land development;

5. Hydrographic and topographic surveys and soil investigations;

6. Shipyard and workshop services for the repair, maintenance, development of dredgers and their supporting equipment and other vessels for their own business as well as for other parties and the provision of facilities to support dredging and reclamation business;

7. Activities of concession and sand mining;

8. Charterer of equipment, auxiliariesfacilities and crewing.


Penguatan Bisnis




STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION CHART

VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN VISION, MISSION, VALUE, AND OBJECTIVES Visi Perusahaan Company Vision Menjadi Pemimpin Pasar Pengerukan di Indonesia

Being the Market Leader in Dredging Field in Indonesia

Misi Perusahaan Company Mission 1. Melaksanakan pekerjaan pengerukan dan reklamasi

sesuai keinginan pelanggan. 2. Memberikan jasa perbaikan dan pembangunan kapal

baru serta jasa penunjang lainnya. 3. Memberikan pelayanan sesuai Standard Operating

Procedure yang handal dan teruji. 4. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia

sehingga memiliki karyawan dengan kinerja yang tinggi.

5. Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi terkini yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan.

1. Implement dredging and reclamation of works as per customer's expectation.

2. Provide repair services and construction of new vessels and other supporting services.

3. Provide services according to Standard Operating Procedure reliable and tested.

4. Developing Human Resource competencies so as to have employees with high performance.

5. Develop and apply the latest information technology that is integrated and in accordance with the needs.






Nilai Perusahaan Company Value 7. Service Excellence

Memberikan pelayanan mutu yang baik, harga bersaing, penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan aman, yang diwujudkan melalui tata kerja yang efektif dan efisien, serta sumberdaya yang andal untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

8. Professional Menjunjung tinggi nilai kemampuan membangun, memelihara dan menguntungkan bisnis usaha perusahaan yang berdaya saing tinggi, berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan menjadikan perusahaan yang terbaik di Indonesia.

9. Integrity Berperilaku jujur dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal serta disiplin dan patuh terhadap norma-norma hukum, etika dan kesusilaan yang berlaku di perusahaan.

10. Responsibility

Memikul semua kewajiban dan beban pekerjaan sesuai dengan batas-batas yang ada di job deskripsi, serta patuh dan bekerja sebatas tugas dan tanggung jawab yang diperbolehkan oleh perusahaan.

11. Initiative Mampu dan mau melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa menunggu diperintah, serta memahami pentingnya kontribusi setiap karyawan bagi perusahaan.

12. Team Work Bekerja secara kelompok dengan keterampilan dan kompetensi yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai misi serta tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.

1. Service Excellence Providing good quality services, competitive prices, timely and secure job completion, realized through effective and efficient working procedures, and reliable resources to meet customer satisfaction.

2. Professional Uphold the value of ability to build, maintain and benefit the business of a highly competitive company, oriented to customer satisfaction and be the best company in Indonesia.

3. Integrity

Be honest in interacting with internal and external parties and discipline and obedient to legal norms, ethics and morals prevailing in the company.

4. Responsibility

Bearing all the obligations and work load in accordance with the limits in the job description, and obedient and work limited to the duties and responsibilities allowed by the company.

5. Initiative Able and willing to do what needs to be done without waiting to be ordered, and understand the importance of each employee's contribution to the company.

6. Team Work Working in groups with complementary skills and competencies and committed to achieve the mission and objectives of the company effectively and efficiently.

Tujuan Perusahaan Company Objectives Sebagai perusahaan anak dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pengerukan Indonesia turut serta melaksanakan dan mendukung kelancaran pola angkut barang yang menggunakan fasilitas kapal dan pelabuhan terutama pelabuhan-pelabuhan yang menjadi bagian dari perusahaan induk. Jasa usaha Perusahaan adalah menyediakan pengerukan, reklamasi, konsultasi pengerukan, survey hidrografi dan topografi, keagenan kapal keruk, konsesi pasir, penyewaan alat produksi dan fasilitas serta unit galangan yang dikhususkan pada perbaikan, pemeliharaan dan pembangunan kapal. Dengan berbagai usaha maka diharapkan perusahaan dapat mengupayakan performa usaha yang baik dengan hasil kerja sesuai dengan harapan dan memberikan keuntungan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

As a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PTPengerukan Indonesia participates in implementing and supporting the smoothness of freight patterns using vessel and port facilities, especially ports that are part of the holding company. Business services of Company are providing dredging, reclamation, dredging consulting, hydrographic and topographic surveys, dredger agency services, sand concessions,rental equipment and facilities, shipyard units for repairing, maintenance and building of vessels.

With a variety of efforts, it is expected that the company can seek a good business performance with the results of work in accordance with expectations and provide corporate benefits by applying the principles of Limited Company.


Penguatan Bisnis




Strategi Perusahaan Company Strategy

Strategi Umum Grand Strategy Strategi umum (grand strategy) yang akan dilaksanakan adalah strategi berbenah diri (turnaround) dengan Strategi Generik: Hold & Maintain melalui: “Memperkuat sumber daya produksi untuk meningkatkan market share jasa pengerukan dan galangan”

The grand strategy that will be implemented is a strategy of self-improvement (turnaround) with Generic Strategy: Hold & Maintain through: "Strengthening production resources to increase market share of dredging services and shipyard"

Strategi Imperatif Imperatif Strategy a. Melakukan berbagai upaya perbaikan untuk

penguatan existing business terutama pada jasa pengerukan.

b. Melakukan pengembangan jasa galangan dan perbengkelan kapal yang sangat prospektif.

c. Melakukan kerjasama dengan mitra strategis untuk mengoptimalkan aset alat produksi yang kurang produktif.

d. Melakukan perbaikan disegala bidang guna

a. Make various improvement efforts to strengthen the existing business especially on dredging services.

b. Developing shipbuilding and ship building services that are highly prospective.

c. Cooperate with strategic partners to optimize the assets of less productive production tools.

d. Make improvements in all areas to improve the quality and business processes of the company.






peningkatan kualitas dan proses bisnis perusahaan. e. Melakukan pengembangan SDM melalui program

diklat, rekruitmen dan pemberian reward dan punishment guna peningkatan produktivitas dan kompetensi SDM.

f. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi guna peningkatan produktifitas perusahaan.

g. Melakukan evaluasi terhadap struktur dan standar biaya perusahaan guna mencapai efektivitas dan efisiensi biaya.

h. Melakukan restrukturisasi permodalan melalui suntikan (injection) dana dari Pemegang Saham atau sumber eksternal untuk memperbaiki struktur modal perusahaan.

e. Conducting human resources development through training program, recruitment and reward and punishment to increase productivity and human resource competence.

f. Evaluate and improve the organization to increase the productivity of the company.

g. Evaluate the structure and cost standards of the company to achieve cost effectiveness and efficiency.

h. Restructuring capital through injection of funds from Shareholders or external sources to improve the company's capital structure.


Penguatan Bisnis




PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE Dani Rusli Utama

Komisaris Utama President Commissioner Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada 1994 dan gelar Master Manajemen Infrastruktur dari Yokohoma National University, Japan pada 1999. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Pengerukan Indonesia Nomor HK.568/20/1/1/PI.II-17 dan Nomor PPI-623-003066 tanggal 20 Januari 2017 tentang Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas PT Pengerukan Indonesia. Karir Profesionalnya dimulai sejak beliau menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Palembang (2009-2010). Beliau kemudian menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia di salah satu entitas anak perusahaan yaitu PT Jakarta International Container Terminal (JICT) pada 2010-2011. Setelah itu beliau dipercaya untuk menduduki jabatan Kepala Biro Strategis Perseroan di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada 2011-2012, Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia pada 2012-2015, Komisaris Utama PT Akses Pelabuhan Indonesia pada 2014-2015, Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT) pada 2015-2016. Karena kerja kerasnya, beliau kemudian dipercaya untuk menjadi Direktur Teknik dan Manajamen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Indonesian citizen, domiciled in Jakarta. He holds a Bachelor degree in Civil Engineering from the Bandung Institute of Technology in 1994 and a Master of Infrastructure Management from Yokohoma National University, Japan in 1999. He is the President Commissioner based on Decision of General Meeting of Shareholders without General Meeting of Shareholders of PT Pengerukan Indonesia Number HK.568 / 26/11/1 / PI.II-14 and Number: SKD-623-000061 dated on 26 November 2014. His Professional Career started since he served as General Manager of Palembang Port (2009-2010). He then served as Director of Human Resources at one of the subsidiary companies namely PT Jakarta International Container Terminal (JICT) in 2010-2011. After that he is entrusted to the position of Head of Corporate Strategic Bureau at Head Office of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2011-2012, Managing Director of PT Pelabuhan Indonesia Development in 2012-2015, President Commissioner of PT Access Pelabuhan Indonesia from 2014-2015, Managing Director PT Jakarta International Container Terminal (JICT) in 2015-2016. Because of his hard work, he was then trusted to become Technical Director and Risk Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).






PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS PROFILE M. Hadi Syafitri Noor

Direktur Utama Managing Director Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, beliau lahir di Pontianak, 10 Desember 1969. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Tanjung Pura, pada 1996 dan gelar Master Coastal Engineering and Port Development UNESCO-IHE, Delft, Belanda pada 2011. Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pengerukan Indonesia berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan PT Pengerukan Indonesia Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: HK.568/10/3/9/PI.II-17 dan Nomor: PPI-623-003278 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pengerukan Indonesia. Karir Profesionalnya dimulai sejak beliau menjabat sebagai Asisten Senior Manager Pengembangan Fasilitas dan Pengelolaan Lingkungan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun 2011-2013, Asisten Senior Manager Rancang Bangun Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun 2013, General Manager Cabang Pelabuhan Jambi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tahun 2016, Direktur Komersial dan Teknik PT Pengerukan Indonesia pada Juni 2014-Maret 2017. Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, he was born in Pontianak on 10 December 1969. He holds a Bachelor degree in Civil Engineering from Tanjung Pura University in 1996, and a Master Coastal Engineering and Port Development UNESCO -IHE, Delft, Netherlands in 2011. He is the Managing Director of PT Pengerukan Indonesia based on the Decision of PT Pemerukan Indonesia's Shareholders Outside of the General Meeting of Shareholders Number HK.568 / 10/3/9 / PI.II-17 and Number: PPI-623-003278 dated March 10, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pengerukan Indonesia. His Professional Career started from his position as Senior Assistant Manager of Facility and Environmental Management Development of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Head Office in 2011-2013, Senior Assistant Manager of PT Central Indonesia II (Persero) Head Office Building Design in 2013, General Manager Branch of Port of Jambi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2016, Commercial and Engineering Director of PT Pengerukan Indonesia in June 2014-March 2017.


Penguatan Bisnis




Budi Priyanto

Direktur SDM dan Keuangan Human Resources and Finance Director Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, beliau lahir di Purwodadi Grobogan, 24 November 1965. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1990, gelar Master Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta pada 1999 dan gelar Master dari Erasmus University, Rotterdam pada 2010. Beliau menjabat sebagai Direktur SDM dan Keuangan PT Pengerukan Indonesia berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan PT Pengerukan Indonesia Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: HK.568/10/3/9/PI.II-17 dan Nomor: PPI-623-003278 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pengerukan Indonesia.

Karir Profesionalnya dimulai sejak beliau menjabat sebagai Senior Manager Perencanaan dan Pengembangan Bisnis II Kantor Pusat PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada 1 Maret 2012, Direktur SDM dan Administrasi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) pada 1 Oktober 2012, Koordinator Utama PMO Bidang Unlock Capacity Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada 1 Oktober 2013, Koordinator PMO Bidang Implementation Project Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)pada 02 Januari 2014 dan Direktur Keuangan dan SDM PT IPC TPK pada 24 Februari 2014. Indonesian citizen, living in Jakarta, he was born in Purwodadi Grobogan, November 24, 1965. He holds a Bachelor degree in Economics from Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1990, a Master's degree in Management from Trisakti University, Jakarta in 1999 and a Masters degree from Erasmus University, Rotterdam In 2010. He is the Director of Human Resources and Finance of PT Pengerukan Indonesia based on the Decision of the Company Shareholders of PT Pengerukan Indonesia Outside the General Meeting of Shareholders Number: HK.568 / 10/3/9 / PI.II-17 and Number: PPI- 623-003278 dated March 10, 2017 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pengerukan Indonesia.

His Professional Career started since he was Senior Manager of Business Planning and Development II Headquarters of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on March 1, 2012, Director of Human Resources and Administration of PT Jakarta International Container Terminal (JICT) on October 1, 2012, Main Coordinator of PMO Unlock Head Office Capacity of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on October 1, 2013, Coordinator of PMO Implementation Project Headquarters of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on 02 January 2014 and Director of Finance and HR PT IPC TPK on February 24, 2014.






Muhammad Yusuf

Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Teknik Acting for Commercial and Technical Director Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, beliau lahir di Bantaeng Sulawesi Selatan, 31 Mei 1958. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Perkapalan dari Universitas Hasanuddon pada 1982. Beliau menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Komersial dan Teknik PT Pengerukan Indonesia berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan PT Pengerukan Indonesia Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK.03/21/3/1/PBI/UT/PI.II-18 tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT Pengerukan Indonesia.

Karir Profesionalnya dimulai sejak beliau menjabat sebagai Kabag. Teknologi PT Kodja pada 12 Februari 1988, Kabag. Pusat Data pada tahun 1990 dan Kabag. Pemasaran pada 1991. Selain itu karir di PT DKB juga cukup Panjang meliputi Pejabat Dep. Pemasaran pada tahun 1991, Kabag. Estimasi pada 1994, Kabag. Umum pada 1997, Kabag. Pengembangan Usaha pada 1998, Kadiv. Produksi pada 1998, Manager Produsi pada tahun 2000, Kepala Cabang PT DKB Semarang pada 2001, Manajer SKS pada tahun 2004, Manajer Galangan Paliat pada 2006, GM Galangan IV dan Paliat pada 2010, GM Galangan II pada 2012 hingga 2014, dan GM Unit Galangan PT Pengerukan Indonesia pada Maret 2017 hingga Maret 2018. Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, he was born in Bantaeng, South Sulawesi, May 31, 1958. He holds a Degree in Shipping Engineering from Hasanuddon University in 1982. He is the Acting for Director of Commercial and Engineering Director of PT Pengerukan Indonesia based on the Decision of the Company Shareholders of PT Dredging Indonesia Outside of the General Meeting of Shareholders Number: SK.03/21/3/1/PBI/UT/PI.II-18 on Appointment of Members of the Board of Director of PT Pengerukan Indonesia. His professional career began since he served as Kabag. Technology PT Kodja on February 12, 1988, Kabag. Data Center in 1990 and Kabag. Marketing in 1991. In addition, the career in PT DKB is also quite long include the Dep. Marketing in 1991, Kabag. Estimation in 1994, Kabag. General in 1997, Kabag. Business Development in 1998, Kadiv. Production in 1998, Production Manager in 2000, Branch Manager of PT DKB Semarang in 2001, Manager of SKS in 2004, Paliat Ship Manager in 2006, GM Galangan IV and Paliat in 2010, GM Shipyard II in 2012 to 2014, and GM Unit Shipyard PT Pengerukan Indonesia from March 2017 to March 2018.


Penguatan Bisnis




PEJABAT SENIOR PERSEROAN CORPORATE SENIOR OFFICIALS

Amir Indra Sassongko Padmoprayitno

Kepala Satuan Pengawas Intern Head of Internal Supervisory Unit

Bergabung dengan PT Pengerukan Indonesiasejak tahun 2016 sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern. Sebelumnya beliau berkarir pada Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero).Pria Kelahiran Jakarta tahun 1970, memperoleh gelar Sarjana Sosiologi jurusan Administrasi Niaga dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada tahun 1996. Beliau telah mengikuti diklat berjenjang Internal Audit pada Yayasan Pendidikan Internal Audit di Jakarta.

Joined PT Pengerukan Indonesia since 2016 as Head of Internal Control. Previously he had a career at Tanjung Priok branch PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Deputy General Manager. He was born in Jakarta at 1970, obtained his Bachelor of Sociology majoring in Business Administration from Krisnadwipayana University, Jakarta, in 1996. He has attended Internal Audit training at Yayasan Pendidikan Internal Audit in Jakarta.

Yasarman

Sekretaris Perusahaan dan Hukum Corporate Secretary and Legal Bergabung dengan PT Pengerukan Indonesia (Persero) sejak tahun 1990, memulai perjalanan karirnya sebagai staf divisi pemasaran, kemudian menjabat berbagai posisi penting dua tingkat dibawah direksi hingga tahun 2010 dan sejak Maret 2010 menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan. Pria kelahiran Solok - Sumatera Barat, 10 November 1960 ini memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta, Padang pada tahun 1986, dengan jurusan Hukum Perdata dan menyelesaikan pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM jurusan Hukum Bisnis pada tahun 2005 dan menyelesaikan S2 program Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya pada tahun 2016.

Joined PT Pengerukan Indonesia (Persero) since 1990, as marketing staff, later on as officer two level under Director until 2010 and since March 2010 as Corporate Secretary. He was born in Solok – West Sumatera, 10 November 1960 obtained Bachelor of Law at Bung Hatta University in 1986 with the major Civil Law and accomplished Master Degree at Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM with major Business Law in 2005 and accomplished Notary Master Degree at Jayabaya University in 2016. .






PEJABAT STRUKTURAL STRUCTURAL OFFICIALS Nama Name

Jabatan Position

Yayat Supriyatna Manager Pemasaran Marketing Manager

Beni Hermawan Manager Operasi Operation Manager

Nurhadi Manager Armada Fleet Manager

Edi Ilham Shooleh Manager Pengawakan Crewing Manager

Nawisworo Manager Logistik Logistic Manager

Zulfa Irawan Anton Manager Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resource and General Affair Manager

Agung Romaniyanto Manager Keuangan Financial Manager

Radyan Hendro Dwi Bawono Manager HSSEQ dan Managemen Risiko HSSEQ and Risk Management Manager

Muhammad Yusuf General Manager Galangan dan Perbengkelan Kapal periode February 2017-Maret 2018 General Manager of Shipyard and Ship Workshop period February 2017-March 2018

PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL HUMAN CAPITAL ARRANGEMENT Sumber Daya Manusia (“SDM”) merupakan salah satu aset penting perusahaan yang memiliki peran strategis dalam meraih kesuksesan dan menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Menyadari hal tersebut, Perseroan menempatkan SDM sebagai mitra untuk merealisasikan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan guna mempertahankan momentum pertumbuhan. Kebijakan Perseroan dalam pengelolaan SDM oleh karenanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas setiap individu yang ada agar mampu berkontribusi secara positif dan profesional untuk memajukan perusahaan. Rekrutmen Perusahaan menyadari pentingnya rekrutmen yang baik di tengah persaingan yang demikian ketat dalam memperebutkan sumber daya manusia yang handal. Untuk itu faktor penyajian informasi, penyediaan proses dan kecepatan waktu menjadi penting artinya dalam memperoleh karyawan berkualitas sesuai kebutuhan perusahaan. Sistem e-recruitment merupakan salah satu solusi yang penggunaannya untuk merekrut posisi crew kapal, untuk selanjutnya digunakan untuk posisi lainnya seperti pekerja di kantor pusat dan galangan kapal. Seleksi dan Penempatan Ditinjau dari struktur organisasi saat ini dan masa datang, maka pelaksanaan proses seleksi yang

Human Resources ("HR") is one of the important assets of a company that has a strategic role in achieving success and maintaining the company's business continuity. Recognizing this, the Company placed HR as a partner to realize the vision, mission and strategic objectives that have been set to maintain growth momentum. The Company's policy in HR management is therefore aimed at improving the quality of every individual in order to be able to contribute positively and professionally to advance the company. Recruitment The company recognizes the importance of good recruitment in the midst of such a tough competition in the fight for reliable human resources. For that factor of information presentation, process provision and speed of time becomes important meaning in obtaining qualified employee according to company requirement. The e-recruitment system is one of the solutions that its use to recruit the crew position of the ship, to be used for other positions such as workers at headquarters and shipyards. Selection and Placement Judging from the current and future organizational structure, then the implementation of process oriented to


Penguatan Bisnis




berorientasi pada kebutuhan ‘functional’ dengan kriteria persyaratan jabatan yang distandardisasikan harus bergeser ke arah percampuran antara functional dan ‘generalist’ dengan kriteria yang lebih sistematis yaitu dengan menggunakan pendekatan “rumpun jabatan”. Jika mungkin dilaksanakan pengadaan tenaga kerja dengan pendekatan ‘outsourcing’ atau kerjasama dengan badan usaha yang mempunyai ‘core competencies’ yang sama. Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian prestasi pegawai, disamping menilai kompetensi (faktor perilaku kerja termasuk keahlian/pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaannya) juga lebih memperhatikan pada hasil akhir (result) yang searah dengan sasaran perusahaan yaitu: Pembinaan pekerja “coaching” diarahkan pada keberhasilan individu yang searah dengan pertumbuhan perusahaan yang secara terus menerus akan menciptakan iklim kerja yang memotivasi karyawan untuk yang terbaik. Penilaian prestasi atas hasil usaha akan mengarahkan pada kompetisi yang sehat diantara para karyawan yaitu dengan kriteria antara lain, evaluasi terhadap efisiensi dan ‘profit margin’ atau kinerja yang berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan pangsa pasar. Untuk lebih mendorong pekerja agar lebih optimal mengeluarkan upaya dan daya demi mencapai keberhasilan unit dan perusahaan, maka kepada karyawan yang sudah memberikan upaya yang lebih dan terbukti memberikan kontribusi kepada keberhasilan unit atau perusahaan akan diberikan nilai tambahan didalam penilaian kinerjanya. Pengembangan Kompetensi SDM Kiprah Perseroan di industri jasa pengerukan dan reklamasi serta galangan kapal tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi unggul dan integritas tinggi. Dengan memiliki SDM yang unggul, Perseroan merasa yakin mampu menyediakan layanan yang berkualitas serta kompetitif bagi para pelanggan, dan pada akhirnya, mampu mempertahankan kelangsungan bisnis Perseroan untuk jangka panjang. Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis, Perseroan merancang kebijakan yang terarah dalam mengembangkan kompetensi pekerja. Perseroan menyediakan sejumlah pelatihan dan Pendidikan bagi pekerja dari berbagai divisi/ departemen dalam bentuk in-house training yang diselenggarakan secara internal maupun pelatihan eksternal yang diadakan oleh institusi di luar perusahaan. Keikutsertaan pekerja Perseroan dalam berbagai pelatihan tersebut diharapkan mampu memenuhi sasaran capacity fulfillment maupun capacity enhancement. Kesejahteraan Karyawan Perseroan menyadari bahwa guna membangun loyalitas dan integritas SDM yang ada, tidak hanya dilakukan

the needs of 'functional' with standardized terms of job requirements should shift toward mixing between functional and 'generalist' with more systematic criteria by using the "clump of position" approach. If possible the procurement of workers with outsourcing approach or cooperation with business entities that have the same core competencies. Employee Performance Appraisal Performance appraisal of employees, in addition to assessing competence (work behavior factors including skills / knowledge related to work) are also more concerned with the results (results) in the direction of company goals are: Coaching coaching is aimed at individual success in the direction of company growth that will continually create a work climate that motivates employees to the best. Performance appraisal of business results will lead to healthy competition among employees with criteria such as evaluation of efficiency and profit margin or performance related to increasing market share growth. To further encourage workers to more optimally expend efforts and power for the success of units and companies, then employees who have given more effort and proven to contribute to the success of the unit or company will be given additional value in the assessment of its performance. Development of Human Resources Competency The Company's gait in the dredging and reclamation services industry as well as the shipyard is inseparable from the support of human resources with superior competence and high integrity. By having superior human resources, the Company is confident of being able to provide quality and competitive services to its customers, and ultimately, to sustain the Company's business continuity for the long term. To meet the business development needs, the Company has designed a policy that is directed towards developing worker competence. The Company provides a number of training and education for workers from various divisions / departments in the form of in-house training held internally as well as external training held by institutions outside the company. The participation of the Company's employees in these trainings is expected to meet the target of capacity fulfillment and capacity enhancement. Employee welfare The Company recognizes that in order to build the loyalty and integrity of existing human resources, not only by






dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai pelatihan dan pendidikan namun juga dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Kebijakan Perseroan terkait kesejahteraan karyawan memadukan pemberian remunerasi yang menarik dan kompetitif. Peseroan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003 dalam menentukan paket remunerasi bagi karyawan. Paket remunerasi bagi karyawan terdiri dari upah pokok, tunjangan dan sejumlah fasilitas serta tunjangan lain yang meliputi Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji ke 13, asuransi kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Berikut fasilitas yang diberikan oleh Perseroan: • Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pekerja melalui

BPJS Kesehatan; • Asuransi rawat inap; • Dana bantuan duka bagi pekerja yang meninggal; • Asuransi tenaga kerja berupa BPJS Ketenagakerjaan

yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun bagi seluruh pekerja.

Perseroan meninjau paket remunerasi tersebut paling sedikit satu kali dalam setahun dengan memperhatikan masukan dari Direksi. Selain itu, Perseroan juga mempertimbangkan hasil evaluasi atas performa individual serta memperhatikan prinsip dasar pengupahan yang komparatif dan kompetitif secara internal maupun eksternal di industri yang sama dan kemampuan finansial Perseroan. Prospek Pengembangan Karyawan di Tahun Mendatang Perseroan menyadari bahwa persaingan bisnis akan semakin ketat di masa datang sehingga membutuhkan kualitas SDM yang mumpuni dan mampu beradaptasi terhadap dinamika bisnis yang ada. Untuk itu, Perseroan telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kompetensi SDM di tahun mendatang, antara lain mengikutsertakan beberapa karyawan Perseroan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di beberapa Lembaga pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

involving them in various training and education but also by paying attention to the welfare of employees. The Company's policy on employee welfare combines attractive and competitive remuneration. The Company refers to the provisions of Labor Law No.13 / 2003 dated March 25, 2003 in determining remuneration package for employees. The remuneration package for employees consists of basic wages, benefits and a number of other facilities and benefits which include Hari Raya (THR) allowances, 13th salary, health insurance, BPJS employment. The following facilities are provided by the Company: • Worker Health Insurance through BPJS Health; • Hospitalization insurance; • Relief funds for workers who died; • Employment insurance in the form of BPJS

Employment covering work accident insurance, old age pension, death guarantee and pension guarantee for all workers.

The Company reviews the remuneration package at least once a year taking into account the input of the Board of Directors. In addition, the Company also considers the results of the evaluation of individual performance as well as taking into account the comparative and competitive internal and external comparative wage principle in the same industry and the financial capability of the Company. Employee Development Prospects in the Next Year The Company realizes that business competition will be more tight in the future so it requires qualified human resources and able to adapt to the existing business dynamics. To that end, the Company has prepared a number of policies to improve the competence of human resources in the coming year, including the involvement of several employees of the Company to follow the Education and Training in several Training Institutions both at home and abroad.

Komposisi Pekerja Employee Composition a. Komposisi pekerja berdasarkan penempatan. Jumlah Pekerja PT Pengerukan Indonesia Tahun 2017 adalah 115 orang yang terdiri dari: 1. 28 orang Pekerja Darat Administrasi; 2. 23 orang Pekerja Darat Operasional; 3. 64 orang Pekerja Laut (Crew Kapal).

a. Composition Of Workers Based On Placement The number of PT Pengerukan Indonesia Workers Year 2017 is 115 people consisting of: 1. 28 Administrative Office Workers; 2. 23 Operational Workers; 3. 64 Crew of Ships.


Penguatan Bisnis




b. Komposisi pekerja berdasarkan status

kepegawaian. Komposisi Pekerja berdasarkan Status Pekerja:

1. Pekerja IPC = 4 orang 2. Pekerja Rukindo = 8 orang 3. Pekerja PKWT Rukindo = 103 orang

b. Composition Of Workers Based On employment status

Composition of workers based on status are:

1. IPC workers = 4 person 2. Rukindo workers = 8 person 3. Contract workers = 103 person

c. Komposisi pekerja berdasarkan pendidikan. Komposisi Pekerja berdasarkan Pendidikan Pekerja sebagai berikut : 1. S2/sederajat sebanyak 12 orang; 2. S1/sederajat sebanyak 29 orang; 3. D3/sederajat sebanyak 8 orang; 4. SLTA/sederajat sebanyak 60 orang; 5. SLTP/sederajat sebanyak 6 orang.

c. Composition Of Workers Based On education level Composition of workers based on education level are:

1. Master Degree/equal 7 persons; 2. Bachelor Degree/equal 29 persons; 3. Diploma Degree/equal 5 persons; 4. Senior High School/equal 45 persons; 5. Junior High School/equal 4 persons.

[CATEGORY NAME][VALUE] ORANG ([PERCENTAGE])



KOMPOSISI PEKERJA




STATUS PEKERJA






d. Komposisi pekerja berdasarkan usia pekerja. Komposisi Pekerja berdasarkan Usia Pekerja sebagai berikut :

1. Usia > 55 tahun sebanyak 10 orang; 2. Usia 51-55 tahun sebanyak 34 orang; 3. Usia 41-50 tahun sebanyak 38 orang; 4. Usia 31-40 tahun sebanyak 16 orang; 5. Usia< 30 tahun sebanyak 17 orang.

d. Composition Of Workers Based On age Composition of workers based on age:

1. Age > 55 years old are 10 person; 2. Age 51-55 years old are 34 persons; 3. Age 41-50 years old are 38 persons; 4. Age 31-40 years old are 16 persons; 5. Age <30 years old are 17 persons.

Pelatihan Pekerja tahun 2017 Employee Training in 2017 Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), telah dilakukan pelatihan kepada Direksi dan Pekerja sebagai berikut :

In the event of establishment and development of human resources, trainings had been conducted to Directors and Workers for example:




[CATEGORY NAME][VALUE] ORAN

([PERCENTAGE])


PENDIDIKAN PEKERJA




[CATEGORY NAME][VALUE] ORAN

([PERCENTAGE])


USIA PEKERJA


Penguatan Bisnis




INFORMASI PEMEGANG SAHAM DAN OBLIGASI SHARE OWNERSHIP INFORMATION Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 05 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-13005.AH.01.02 tahun 2014 tanggal 4 April 2014 dan Akta Nomor 48 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Dahlia, S.H. pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, maka komposisi pemegang saham PT Pengerukan Indonesia Per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: e. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) = 99,91% f. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia = 0,09%

Based on the Deed of Amendment No. 05 dated March 19, 2014 made before Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights number AHU-13005.AH.01.02 year 2014 dated April 4, 2014 and Deed No. 48 dated December 28, 2017 made before Dahlia, S.H. a replacement of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholder composition of PT Pengerukan Indonesia As of December 31, 2017 is as follows: e. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) = 99.91% f. PT Pelabuhan Indonesia Developer = 0.09% .

ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURAN BERSAMA ASSOCIATED ENTITY AND JOINT VENTURE Pada tahun 2017, Perusahaan tidak memilik Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

In 2017, the Company does not have the Associated Entities and Joint Ventures. .

1 Audit Internal Tingkat Lanjutan I 23 Jan s.d. 03 Feb 2017 22 Biaya Rakernas tahun 2017 di PMLI 05 April 2017 23 Uang harian workshop pemberdayaan SPI BUMN dalam GCG 15 Mei 2017 14 Pelatihan Mitigas Risiko Pengadaan Barang/Jasa 14 s.d. 16 Juni 2017 25 Pelatihan Ketenagakerjaan tentang Struktur dan Skala Upah 14 s.d. 15 Juni 2017 26 Pelatihan operator forklif dan crane Galangan 2 s.d. 4 Agust 2017 67 Pelatihan operator alat angkut dan crane crew KKC Batur dan Poso 2 s.d. 4 Agust 2017 48 Diskusi panel intervensi pemegang saham pengendali dalam pelaksanaan GC 9 Agustus 2017 69 Pelatihan Perpajakan tentang PPh 21 7 s.d. 9 Agustus 2017 310 Pelatihan Ketenagakerjaan tentang PKWT dan Outsourcing 31 Agus s.d. 1 Sep 2017 211 Uang harian rapat asiasi AKI 23 Agustus 2017 212 Diklat Leadership : Great Leader, Great Team and Great Result 23 s.d. 25 Agustus 2017 313 Pelatihan pengadaan barang/jasa 28 s.d. 29 Sept 2017 214 Pelatihan pajak Update PPN E-Faktur 23 s.d. 24 Oktober 2017 315 Sertifikasi ahli las (welder) pekerja Galangan 14 September 2017 416 Pelatihan Assessment Center Assessor 25 s.d. 29 Sept. 2017 117 Uang harian pelatihan Competitive Marketing Strategy 2 Oktober 2017 118 Pelatihan Internal Audit Tingkat Lanjutan II 9 s.d. 20 Oktober 2017 219 Pelatihan Strategic Leadership Development Program (SLDP) 12 s.d. 13 Oktober 2017 220 Pelatihan Writing Skill For Business Legal 13 Oktober 2017 121 Pelatihan Business contract 24 Oktober 2017 222 Biaya penginapan kegiatan Forum Management 06 November 2017 123 Pelatihan Qualified Risk Management Professional (QRMP) 6 s.d. 9 Nov. 2017 324 Pelatihan Indonesian Human Capital (HCF) Summit 9 s.d. 10 November 2017 125 Diklat Qualified Risk Management Officer (QRMO) 20 s.d. 21 Nov. 2017 226 Pelatihan sistem perencanaan manajemen parawatan mesin 22 s.d. 23 Nov. 2017 327 Pelatihan FGD pola pengadaan barang dan jasa/PPN 29 November 2017 128 Pelatihan Cash Flow dan Treasury Management 6 s.d. 7 Desember 2017 229 Pelatihan jurnalistik 11 s.d. 12 Des. 2017 130 Uang harian pelatihan PSAK 24 20 Desember 2017 231 Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) 26 s.d. 28 Des 2017 1

70

NAMA PELATIHANNo. JUMLAHPESERTA

TANGGAL PELAKSANAAN






PEMEGANG SAHAM UTAMA, ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, DAN VENTURA BERSAMA MAJOR SHAREHOLDER, SUBSIDIARIES, ASSOCIATES & JOINT VENTURE Komposisi pemegang saham PT Pengerukan Indonesia Per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: a. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) = 99,91% b. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia = 0,09% Sampai dengan akhir tahun 2017, Perseroan belum memiliki entitas anak, entitas asosiasi, maupun ventura bersama.

Shareholder composition of PT Pengerukan Indonesia As of December 31, 2017 is as follows: a. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) = 99.91% b. PT Pelabuhan Indonesia Developer = 0.09% Until the end of 2017, the Company does not have a subsidiary, associate entity, or joint venture.

PRODUK DAN JANGKAUAN PASAR HUMAN CAPITAL ARRANGEMENT


Penguatan Bisnis




WILAYAH OPERASI SAAT INI CURRENT OPERATIONS AREA

DKI Jakarta DKI Jakarta 1. Dermaga JICT 2. Dermaga TPK Koja 3. Kolam Pelabuhan Tanjung Priok 4. Pelabuhan Sunda Kelapa

Banten Banten 1. Kolam Pelabuhan Ciwandan Banten

Jawa Barat West Java 1. Alur dan Kolam Pelabuhan Cirebon

Bengkulu Bengkulu 1. Alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu

Sumatera Selatan South Sumatera 1. Alur Pelabuhan Palembang

Bangka Belitung Bangka Belitung 1. Pelabuhan Pangkal Balam

Jambi Jambi 1. Pelabuhan Muara Sabak

Sumatera Barat West Sumatera 1. Pelabuhan Teluk Bayur

Kalimantan Barat West Kalimantan 1. Alur Pelabuhan Pontianak







Penguatan Bisnis




JEJAK LANGKAH MILESTONES






LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG INSTITUTIONS AND SUPPORTING PROFESSIONAL Tidak terdapat Lembaga dan profesi penunjang. There is no institutions and supporting professionals.

PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN EKSTERNAL EXTERNAL AWARDS AND RECOGNITIONS PT Rukindo pada tahun 2017 telah mengikuti Annual Report Award (ARA).

In 2017 PT Rukindo has attended Annual Report Award (ARA).

Sertifikat Annual Report Award pada tahun 2017 Annual Report Award Certificate in 2017


Penguatan Bisnis




SERTIFIKASI CERTIFICATES

Sertifikat Bidang Jasa Pengerukan dan Reklamasi Certificates in Dredging and Reclamation Fields

Sertiikat ISO 9001:2017 Sistem Manajemen Mutu

Sertiikat ISO 14001:2017 Sistem Manajemen Lingkungan

Sertiikat OHSAS 18001:2007 Sistem Manajemen K3

Sertifikat Bidang Jasa Galangan dan Perbaikan Kapal Certificates in Shipyard and Ship Repairing Fields

Sertiikat ISO 9001:2017 Sistem Manajemen Mutu

Sertiikat ISO 14001:2017 Sistem Manajemen Lingkungan

Sertiikat OHSAS 18001:2007 Sistem Manajemen K3






Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal Safety Management Certificate (SMC)

Document of Compliance (DOC) SMC SB Seroja

SMC Kapal Keruk Bali II SMC Kapal Keruk Batang Hari 30


Penguatan Bisnis




SITUS PERUSAHAAN CORPORATE WEBSITE Rukindo memberikan kemudahan akses informasi secara transparan dan akurat kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui situs resmi Perusahaan www. rukindo.co.id. Situs resmi Rukindo memuat informasi diantaranya: 1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik; 2. Informasi bagi Pemodal atau Investor; 3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan 4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Rukindo provides transparency and accurate information access to all shareholders and stakeholders through the official website of www. rukindo.co.id. Rukindo's official website contains information such as: 1. General Information of Issuers or Public

Companies; 2. Information for Investors or Investors; 3. Corporate Governance Information; and 4. Corporate Social Responsibility Information.

Selain informasi wajib, situs Rukindo juga membuat informasi yang lebih spesifik, yaitu: Peta situs www.rukindo.co.id Site Map www.rukindo.co.id

In addition to the mandatory information, Rukindo's site also makes more specific information, namely:

Tentang Rukindo About Us

Sejarah History Visi dan Misi Vision and Mission Profil Manajemen Management Profile Struktur Organisasi Organization Chart Bidang Usaha Scope of Business Keahlian Experts Alat Produksi dan Fasilitas Pendukung Production Tools and Supporting Facilities Sertifikat Certificates Pengalaman Proyek Project Experiences Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Galeri Foto Gallery Photo

Produk dan Layanan Product and Services

Hubungan Investor Investor Relation

Sorot Keuangan Financial Highlights Laporan Tahunan Annual Report Investor Investors

Karir Career

Pekerja Kantor Office Staf Kru Kapal Ship Crew

Pengadaan Procurement

Smart Procurement SK Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services

Hubungi Kami Contact Us


http://www.rukindo.co.id/





PERISTIWA PENTING 2017 IMPORTANT EVENT 2017

6 Januari 2017 January 6, 2017


Pembahasan dengan Jamdatun terkait Penunjukan Langsung Pekerjaan Pengerukan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ke PT Pengerukan Indonesia di Meeting Room Hotel Ambhara, Jakarta. Discussion with Jamdatun about Direct Appointment of Dredging Work from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to PT Pengerukan Indonesia at Ambhara Hotel Meeting Room, Jakarta.

Pembahasan Laporan Hasil Audit Unit Galangan tahun 2016 oleh Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI).

Discussion of Report Result of Unit Audit Unit 2016 by

Head of Internal Supervisory Unit (SPI).


Pra RUPS RKAP 2017 Pre-RUPS for RKAP year

2017.

1 Februari 2017 February 1, 2017

Program Pengenalan Dewan Komisaris baru, Dani Rusli Utama yang dihadiri oleh Direksi dan Manajemen Rukindo. Introduction Program of the new Board of Commissioners, Dani Rusli Utama, which was attended by the Board of Directors and Management of Rukindo.

1 Maret 2017

March 01, 2017 Perpanjangan MoU dengan

Kejari terkait Bantuan Penanganan Permasalahan

Piutang PT Rukindo yang dihadiri oleh Direksi dan

Perwakilan Manager dari Rukindo.

Extension of MoU with Kejari on Assistance Handling of

PT Rukindo Receivable Issues attended by Directors

and Representative Managers from Rukindo.

6 Maret 2017 March 16, 2017

Survey Kepuasan Pegawai. Employee Satisfaction Survey.

1 Maret 2017

March 01, 2017 Sosialisasi GCG 2017.

Introduction to GCG year 2017.

10 Maret 2017 March 10, 2017

1 Maret 2017 March 01, 2017

Pelatihan Internal Auditor ISO oleh Konsultan PT Sinergy Sukses Solusindo. ISO Internal Auditor Training by PT Sinergy Sukses Solusindo.

Proses Pemilihan Mitra Strategis dalam rangka

penyelesaian proyek pengerukan.

The Process of Strategic Partner Selection in for

dredging projects.


Penguatan Bisnis




16 Maret 2017 March 16, 2017

20 Maret 2017 March 20, 2017

Program Pengenalan Direksi baru, Direktur SDM dan Keuangan, Budi Priyanto. Introduction Program of the new Board of Directors, Director of Human Resources and Finance, Budi Priyanto

Kick off Meeting ISO dengan Konsultan.

ISO Kick off Meeting with Consultant.

20 Maret 2017 March 20, 2017

11 April 2017 April 11, 2017

Perbaikan Kapal Kalimantan II, Batur, Poso, Seroja dan Natuna.

Repairing of KK Kalimantan II, KKC Batur, KKC Poso, SB Seroja and SB Natuna

Rapat Koordinasi Direksi dan Komisaris yang dihadiri

Dewan Komisaris dan Manajemen Rukindo.

Coordination Meeting of Directors and

Commissioners attended by Board of Commissioners and

Management of Rukindo. 1 April 2017 April 1, 2017

Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2005, 14001:2015 dan OHSAS 18001:2017 yag dihadiri oleh Komisaris, Manajemen dan Pekerja PT Rukindo. Submission of ISO 9001: 2005, 14001: 2015 and OHSAS 18001: 2017 certificates attended by PT Rukindo Commissioner, Management and Workers.

10 Mei 2017

May 10, 2017 Menghadiri Acara “The 30th

IAPH World Ports Conference” yang

berlangsung di Bali selama 3 hari.

Attended the "The 30th IAPH World Ports

Conference" which took place in Bali for 3 days.

22 Mei 2017 May 22, 2017

Pra RUPS Pengesahan Keuangan tahun202016. Pre-RUPS Financial Endorsement year 2016.

25 Mei 2017 May 25, 2017

Kick Off Meeting Assessment Good

Corporate Government (GCG) tahun 2016 yang

dihadiri oleh Manajemen PT Rukindo dan Multi Utama

Indojasa (MUC). Kick Off Meeting Assessment

of Good Corporate Government (GCG) in 2016 which was attended by the

Management of PT Rukindo and Multi Utama Indojasa

(MUC).

13 Juni 2017 June 13, 2017

Sosialisasi Pasar Modal dan Go Public oleh Bursa Efek Indonesia yang dihadiri oleh Manajemen dan Pekerja PT Rukindo. Socialization of Capital Market and Go Public by Indonesia Stock Exchange attended by Management and Workers PT Rukindo.






19 Juli 2017 July 19, 2017

24 Juli 2017 July 24, 2017

Rapat Koordinasi Direksi yang dihadiri Direksi dan Manajemen Rukindo. Coordination Meeting Directors attended by Directors and Management of Rukindo.

Peletakan Lunas TK Abigail pesanan PT Marunda Jaya.

Keel Laying Ceremony of TK Abigail order from PT

Marunda Jaya.

14 Agustus 2017 August 14, 2017

17 Agustus 2017

August 17, 2017 Pembahasan RJPP 2016-

2020 dengan Pemegang Saham. Discussion of RJPP 2016-2020 with Shareholders.

Upacara Hari Kemerdekaan. Independence Day

Ceremony.

16 Agustus 2017 August 16, 2017

Penandatangan Kesepakatan Penyelesaian Hutang PT Rukindo kepada PT Pelindo II (Persero). The signing of PT Rukindo Settlement Agreement to PT Pelindo II (Persero).

23-25 Agustus 2017

August 23-25, 2017 Keikutsertaan dalam

Pameran INAMARINE Expo di JI Expo Kemayoran.

Participation in INAMARINE Expo Exhibition at JI Expo

Kemayoran.

31 Agustus 2017 August 31, 2017 Closing Meeting Good

Corporate Government (GCG) tahun 2016 yang dihadiri oleh Manajemen PT Rukindo dan Multi Utama Indojasa (MUC). Closing Meeting Good Corporate Government (GCG) in 2016 attended by the Management of PT Rukindo and Multi Utama Indojasa (MUC).

16 August 2017 August 16, 2017

Fire drill. Fire drill.

6 September 2017 September 6, 2017

17 September 2017 September 17, 2017

Pengenalan ISO 37001:2016 tentang anti bribery and corruption. Introduction to ISO 37001: 2016 on anti-bribery and corruption.

Peluncuran TK Abigail. Lauching of TK Abigail.


Penguatan Bisnis




10-12 Oktober 2017 October 10-12, 2017

9-13 Oktober 2017 October 9-13, 2017

Keikutsertaan dalam Pameran INAMARINE Expo yang berlangsung di JI-Expo Kemayoran. Participation in INAMARINE Expo Exhibition held at JI-Expo Kemayoran.

Keikutsertaan dalam Pameran Banten Hebat

yang berlangsung di Pelabuuhan Ciwandan,

Banten. Participation in the Great

Banten Exhibition that took place in the Ciwandan

Pelabuuhan, Banten

28-29 Oktober 2017 October 28-29, 2017

3 November 2017

November 3, 2017

Employee Gathering 2017. Employee Gathering 2017.

Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2005, 14001:2015 dan

OHSAS 18001:2017 yag dihadiri oleh Komisaris,

Manajemen dan Pekerja PT Rukindo.

Submission of ISO 9001: 2005, 14001: 2015 and

OHSAS 18001: 2017 certificates attended by PT

Rukindo Commissioner, Management and Workers

28 November 2017 November 28, 2017

Kick Off Meeting Audit Laporan Keuangan tahun 2017 oleh KAP dan EY Kick off Meeting Financial Report Audit year 2017 by KAP and EY.

29 November 2017 November 29, 2017

Pembahasan Kerjasama Penyelesaian

Pembangunan 2 (dua) unit Kapal Tunda milik PT

Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Tanjung

Priok. Discussion of Completion of Shipbuilding of 2 (two) units

of Tugboat owned by PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero)

30 November 2017 November 30, 2017 Pra RUPS Pengesahan

RKAP 2018. Pre RUPS RKAP 2018 Endorsement.

7 Desember 2017

December 7, 2017 Peletakan lunas

Pembangunan Tongkang 1000m3 yang berlangsung

di Galangan dan dihadiri oleh Komisaris, Manajemen

dan Pekerja PT Rukindo. Keel Laying Ceremony of

1000m3 barge at Rukidno shipyard attended by

Commissioner, Management and Employee of Rukindo.

28 Desember 2017 December 28, 2017

Penandatanganan Perjanjian Obligasi Wajib Konversi (OWK) dan Akta RUPS antara PT Rukindo dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The signing of a Convertible Bond Agreement (OWK) and a GMS Deed between PT Rukindo and PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).






ALAT PRODUKSI EQUIPMENT Kapal Keruk Penghisap Lumpur/Trailing Suction Hopper Dredgers

NAME OF SHIP

HOPPER CAPACITY

(m3)

OVERAL LENGHT

(m)

MOULDED BREADTH

(m)

MOULDED DEPTH (m)

LOADED DRAUGHT

(m)

TOTAL INSTALLED

POWER (HP)

DREDGING DEPTH (m)

DWT (Ton)

Bali II 5000 124.40 18.00 10.30 7.90 10.770 30 10.420 Aru II 5000 124.40 18.00 10.30 7.90 10.770 30 10.420

Irian Jaya 4000 109.88 18.04 8.05 7.10 7.560 20 8.305 Kalimantan II 4000 109.88 18.04 8.05 7.10 7.560 20 8.305

Halmahera 3000 92.00 16.00 8.00 7.30 7.680 20 4.940 Timor 2000 95.00 18.40 7.00 5.00 7.550 20 3.600

Kapal Keruk Bor Penghisap Lumpur/Cutter Suction Dredgers

NAME OF SHIP

DIAMETER DISCHARGE PIPE (inch)

OVERAL LENGHT

(m)

MOULDED BREADTH

(m)

MOULDED DEPTH (m)

TOTAL INSTALLED

POWER (HP)

DREDGING DEPTH (m)

DWT (Ton)

Batang Hari 30 30 80.00 18.50 7.00 13.980 24.00 1.630 Kapuas 30 30 41.45 13.17 2.90 6.000 17.68 475.75

Kapal Keruk Cangkram/Grab/Clamshell Dredgers

NAME OF SHIP

CLAMSHELL CAPACITY

(m3)

OVERAL LENGHT

(m)

MOULDED BREADTH

(m)

MOULDED DEPTH (m)

TOTAL INSTALLED

POWER (HP)

DREDGING DEPTH (m)

DWT (Ton)

Batur 5.50 28.00 13.00 2.60 455 20 333.29 Ranau 5.50 28.00 13.00 2.60 455 20 333.29 Poso 5.50 28.00 13.00 2.60 455 20 333.29

Tondano 5.50 28.00 13.00 2.60 455 20 333.29 Danau Laut

Tawar 20.00 54.00 23.00 4.50 1.139 25 1.964.00

Kapal Bak Lumpur/Hopper Barge

NAME OF SHIP

HOPPER CAPACITY

(m3)

OVERAL LENGHT

(m)

MOULDED BREADTH

(m)

MOULDED DEPTH (m)

TOTAL INSTALLED POWER (HP)

GT (Ton)

NT (Ton)

Natuna 1000 43,01 14,00 4,90 47 740 222 Cempaka 500 47.63 9.75 3.36 960 518 156 Seroja 500 47.63 9.75 3.36 960 518 156 Seruni 500 48.62 9.75 3.36 960 541 163 Melati 500 28.00 9.75 3.36 960 541 163 Teratai 500 47.63 9.75 3.36 960 518 156 SB 101 1000 48.80 12.20 4.70 47 781 265 SB 54 500 50.30 9.50 3.75 740 523 192 SB 56 500 54.11 10.00 3.50 656 512 287 BKMP XLII 16.00 4.50 2.20 350 31 18 Graving Dock Bengkel/Workshop Panjang/Length : 130 m Bengkel Perlimbungan : 1200 m2

Lebar/Width : 23 m Bengkel Mesin : 1200 m2 Tinggi/Height : 8 m Gudang : 744 m2 Kapasitas/Capacity : 10.000 GT


Penguatan Bisnis




Alat Produksi Galangan/Shipyard Equipment

No Nama Alat Spesifikasi Jumlah Status 1 Welding Machine SMAW (380 V) - 39 unit milik sendiri 2 Welding Machine SMAW (220 V) - 4 unit milik sendiri 3 Welding Machine TIG Inverter AC/DC, Model ADC200 1 unit milik sendiri 4 Rolling Plate Machine Kapasitas maks : 12 MM 3 unit milik sendiri 5 Rolling Plate Machine Kapasitas maks : 8 MM 1 unit milik sendiri 6 High pressure water jet machine Merek Denshin, Kapasitas 300 bar 1 unit milik sendiri 7 High pressure water jet machine Merek Denshin, Kapasitas 350 bar 1 unit milik sendiri 8 Kabel Las dan aksesorisnya (SMAW) - 10 unit milik sendiri 9 Cutting Torch - 9 unit milik sendiri

10 Trafo Las Genset Yanmar - 2 unit milik sendiri 11 Cutting Whell Portable Merk Denyo, DC welder machine/AC genset 1 unit milik sendiri 12 Blower 18" Elektrik blower 18" 10 unit milik sendiri 13 Blower 12" Elektrik blower 12" 20 unit milik sendiri 14 Hand Grinder Portable - 2 unit milik sendiri 15 Chain block (3 T) Kapasitas 3 Ton 4 unit milik sendiri 16 Chain block (5 T) Kapasitas 5 Ton 4 unit milik sendiri 17 Lever chain block (6 T) Kapasitas 6 Ton 2 unit milik sendiri 18 Jack lifting (20 T) Kapasitas 20 Ton 4 unit milik sendiri 19 Lathe Machine (1) Panjang 9,5 meter ; Merk YAM, type YAM9000H 1 unit milik sendiri 20 Lathe Machine (2) Panjang 2,5 meter; Merk GROMATIK Type 250 1 unit milik sendiri 21 Scarp Machine (1) Scrap besar, Merek Smit & Mills 1 unit milik sendiri 22 Scarp Machine (2) Scarp kecil, Merek Gromatic Type 350L 1 unit milik sendiri 23 Drilling Machine (1) Bor Besar, Merk Cincinati Gilbert, Manual 1 unit milik sendiri 24 Drilling Machine (2) Bor kecil, Merk Ashina, Manual 1 unit milik sendiri 25 Drilling Machine (3) Bor kecil, Merk Groenegen, Manual 1 unit milik sendiri 26 Propeller Balancing Balancing manual 1 set milik sendiri 27 Auto hacksaw Machine Mesin gergaji kayu besar 1 unit milik sendiri 28 Auto hacksaw Machine Merk Tomita, Mesin Gergaji kayu kecil 1 unit milik sendiri 29 Automatic hacksaw Machine Steel Merk Klaeger, Model K2180W, Type K801 1 unit milik sendiri 30 Hydraulic Cylinders Jacks Lifting Merk Enerpac, Kapasitas 150 KN 1 unit milik sendiri 31 Electric Driven Hydraulic Pump Merk RIKEN Seiki, Kapasitas 2000 bar 1 unit milik sendiri 32 Manual Hand Pump Hydraulic Merk RIKEN Seiki, Kapasitas 2000 bar 1 unit milik sendiri 33 Fuel injector test bench Merk Bosch, Kapasitas 400 bar 1 unit milik sendiri 34 Air compressor Kapasitas 12 Bar 1 unit milik sendiri 35 Battery Charger Portable 2 unit milik sendiri 36 Pompa Celup 3 phase Diameter 4", 3 phase, 380V 1 unit milik sendiri 37 Pompa Celup 1 phase Diameter 1", 1 phase, 220V 1 unit milik sendiri 38 Pompa Celup 1 phase Diameter 2", 1 phase, 220V 1 unit milik sendiri 39 Hand driller Bor tangan, 220V, 50hz 1 unit milik sendiri 40 Dial Gauge Merk Mitutoyo, Kapasitas 0 - 1000 mikron 3 unit milik sendiri 41 Portable Multigas Detector Gas Alert MaxXT II 1 unit milik sendiri 42 Trafo Step up 380V-440V-480V Kapasitas 250 KVA, 50Hz 1 unit milik sendiri 43 Trafo Step down 380V-220V Kapasitas 250 KVA, 50Hz 1 unit milik sendiri 44 Megger Test Digital 2500V - 1 unit milik sendiri 45 Workshop Overhead Cranes Merek Kone cranes, Kapasitas 5 Ton 1 unit milik sendiri 46 Mobile Crane (35 T) Kapasitas 35 Ton 2 unit milik sendiri 47 Forklift (10 T) Merk TCM; Kapasitas 10 Ton 1 unit milik sendiri 48 Forklift (2,5 T) Merk Toyota & TCM; Kapasitas 2,5 Ton 2 unit milik sendiri 49 Forklift (5 T) Merk TCM; Kapasitas 5 Ton 1 unit milik sendiri






ANALISIS DAN DISKUSI MANAJEMEN Management Analysis and Discussion GAMBARAN UMUM GENERAL OVERVIEW Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar dimana 2/3 wilayahnya merupakan lautan, hal ini membutuhkan peran angkutan laut untuk menggerakkan perekonomiannya. Untuk itu Pemerintah sedang menggalakkan program Indonesia Integrated Chainport/TolLaut. Program ini membutuhkan sarana infrastruktur berupa pelabuhan dan kapal. Ada pun pengembangan pelabuhan baru (development port), antara lain:

1. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) • Pengembangan Pelabuhan Belawan

(Belawan New Port) • Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung

(Kuala Tanjung New Port) 2. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

• Pengembangan Pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok (Tanjung Priok New Port)

• Pengembangan Pelabuhan Kijing – Potianak (Kijing New Port)

• Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland waterway.

• Pengembangan Pelabuhan Sorong (Sorong New Port).

3. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) • Pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong

(Teluk Lamong New Port) 4. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

• Pengembangan Pelabuhan Makasar Port 5. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero)

• Pengembangan Pelabuhan KBN Tanjung Priok

6. Kementerian Perhubungan • Pengembangan Pelabuhan Patimban

Untuk pengembangan pelabuhan baru ini membutuhkan pekerjaan pengerukan dan reklamasi dengan estimasi volume pekerjaan > 40 juta m3. Selain itu untuk pelabuhan yang ada (eksisting) membutuhkan perawatan alur dan kolam (maintenance dredging) dengan potensi pengerukan sebesar 20 juta m3, dimana rata-rata pengerukan pertahun sebesar 10 juta m3. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan PP No 64 Tahun 2015 dan Permenhub No 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Laut diatur bahwa Pemerintah dalam hal ini Otoritas Pelabuhan/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Kementerian Perhubungan) mempunyai tugas dan tanggung jawab memelihara kolam dan alur pelayaran pelabuhan. Akhir tahun 2016, Kementerian Perhubungan menugaskan kepada PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) untuk melakukan perawatan alur pelayaran dan kolam pelabuhan di wilayahnya masing-masing.

Indonesia is the largest archipelagic country where 2/3 of its territory is an ocean, it requires the role of sea transport to drive its economy. To that end, the Government is promoting the Indonesia Integrated Chainport / Tollaut program. This program requires infrastructure facilities such as ports and ships. There is also a development of a new port (development port), among others: 1. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

• Development of Belawan Port (Belawan New Port) • Development of Kuala Tanjung Port (Kuala

Tanjung New Port) 2. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

• Development of Kalibaru Port of Tanjung Priok (Tanjung Priok New Port)

• Development of Gaza Harbor - Potianak (Kijing New Port)

• Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland waterway. • Development of Sorong Port (Sorong New Port).

3. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) • Development of Teluk Lamong Port (Teluk Lamong

New Port) 4. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

• Port of Makasar Port Development 5. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero)

• Development of the Port of KBN Tanjung Priok 6. Ministry of Transportation

• Development of Port of Patimban For the development of this new port requires dredging and reclamation work with estimated volume of work> 40 million m3. In addition to existing ports (maintenance of dredging) with dredging potential of 20 million m3, where the annual dredging rate is 10 million m3. Based on Law No. 17 of 2008 on Shipping, PP No. 61 Year 2009 on Ports as already amended by Government Regulation No. 64 Year 2015 and Permenhub No 51 Year 2015 on Sea Transportation Implementation stipulated that the Government in this case the Port Authority / Kesyahbandaran Office and Port Authority Ministry of Transportation) has the duty and responsibility to maintain the harbor pool and harbor flow. At the end of 2016, the Ministry of Transportation assigned PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) to conduct shipping and port pool maintenance in their respective areas.


Penguatan Bisnis




KONDISI INDUSTRI PERKAPALAN SHIPPING INDUSTRY CONDITIONS Pasar Industri Perkapalan Shipping Industry Market Perputaran uang pada sektor transportasi laut di Indonesia mencapai hingga Rp. 50,7 triliun per tahun, kondisi tersebut seharusnya menjadikan industri galangan kapal di Indonesia menjadi tangguh, modern dan sumber devisa. Saat ini market share industri galangan kapal dunia dikuasai oleh 2 (dua) negara, yaitu: Jepang dan Korea Selatan (Korsel). Kedua negara tersebut menguasai lebih dari 80% market share dunia, sedangkan industri galangan kapal Indonesia hanya menyerap 0,5% market share galangan kapal dunia dengan aktivitas terbesar melayani naik Dock dan reparasi (docking and repair). Pada Maret 2015 jumlah kapal yang dibangun oleh galangan-galangan kapal di dunia mencapai 16.096 unit dengan berbagai tipe. Benua Asia merupakan benua paling banyak dalam memproduksi kapal baru dengan berbagai macam tipe, dan negara teraktif dalam pembangunan kapal adalah China tercatat membangun sebesar 40,8%, Korsel mencapai 30,9%, Jepang sebesar 16,7% dan Indonesia hanya mencapai 1,38%. Market Share Shipbuilding Jurnal World Shipbuilding Statistics, edisi Maret 2015 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pembangun kapal dari 22 negara jajaran dunia (seperti yang ditunjukkan pada Tabel berikut):

The velocity of money in the marine transportation sector in Indonesia reaches up to Rp. 50.7 trillion per year, the condition should make the shipyard industry in Indonesia a strong, modern and a source of foreign exchange. Currently the market share of the world's shipbuilding industry is dominated by 2 (two) countries, namely: Japan and South Korea (ROK). Both countries control more than 80% of the world market share, while the Indonesian shipyard industry absorbs only 0.5% of world shipyard market share with the largest activity serving Dock and docking and repair. In March 2015 the number of ships built by shipyards in the world reached 16,096 units of various types. The continent of Asia is the largest continent in producing new ships of various types, and the most active countries in shipbuilding are China with 40.8% build, South Korea reaching 30.9%, Japan 16.7% and Indonesia only 1, 38%. Market Share Shipbuilding The March 2015 edition of World Shipbuilding Statistics places Indonesia as one of the world's shipbuilding nations from 22 world countries (as shown in the following table):

Urutan Negara Pemesanan dan Penyerahan Kapal

Country order of order and ship delivery NO NEGARA

Country PEMESANAN/ Order PENYERAHAN/Delivery

VOLUME JUMLAH VOLUME JUMLAH

(Ribu GT) (Unit) (Ribu GT) (Unit) 1 Korea Selatan 24.649 337 4.772 104 2 China 32.057 1.102 2.470 149 3 Jepang 19.325 320 4.039 128 4 Filiphina 4.378 106 65 2 5 Jerman 420 196 346 17 6 Rumania 2.648 129 93 11 7 Vietnam 2.622 156 7 8 8 Taiwan 2.529 60 121 2 9 Italia 2.360 117 155 6

10 Polandia 2.231 120 204 11 11 Turki 2.177 319 125 25 12 Kroasia 1.986 65 179 8 13 Denmark 1.262 18 171 1 14 India 1.175 184 45 5 15 Spanyol 934 158 44 15 16 Firlandia 921 11 190 2 17 Belanda 841 282 1.047 26






NO NEGARA Country

PEMESANAN/Order PENYERAHAN/Delivery VOLUME JUMLAH VOLUME JUMLAH

(Ribu GT) (Unit) (Ribu GT) (Unit) 18 Perancis 751 13 93 3 19 Rusia 740 89 64 10 20 Amerika Serikat 668 138 49 10 21 Indonesia 586 126 36 8 22 Ukraina 466 56 17 4

Meskipun tercatat pada urutan ke 21 dari 22 negara, prestasi ini dapat dijadikan momentum untuk terus memperkuat industri perkapalan nasional. Hingga akhir tahun 2015, diperkirakan galangan kapal Indonesia mampu menyelesaikan sekitar 64 unit kapal dengan total kapasitas 241.756 GT, namun kapasitas produksi ini sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Cina, dan Jepang dimana ketiga negara tersebut merupakan 3 (tiga) besar dunia dalam bisnis galangan kapal global dalam kurun lima tahun terakhir. Industri galangan kapal nasional perlu lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan penyediaan bangunan kapal baru hingga periode 2020 sesuai dengan target pencapaian asas cabotage dalam negeri. Salah satu faktor krusial yang harus segera ditangani adalah kebutuhan pengembangan fasilitas bangunan baru dimana fasilitas tersebut hingga saat ini masih terbatas. Waktu tunggu pembangunan kapal (time to build) di galangan kapal utama Indonesia rata-rata mencapai angka 5 (lima) bulan. Hal ini menunjukkan rendahnya pemanfaatan galangan kapal nasional oleh pemilik kapal nasional, yaitu hanya sebesar 14%. Mereka justru lebih memilih melaksanakan pembangunan kapal-kapal barunya di sejumlah galangan kapal luar negeri. Sekitar 86% pekerjaan galangan kapal nasional saat ini justru merupakan pesanan luar negeri. Kelemahan utama galangan kapal nasional bukan pada variabel time to deliver, harga (price) atau kinerja sebab secara regional galangan nasional relatif kompetitif. Faktor paling kritis dan perlu diperhatikan adalah kebutuhan pengembangan dan investasi fasilitas produksi. Untuk memenuhi target asas cabotage hingga tahun 2020, seharusnya kapasitas terpasang galangan kapal nasional berada pada kisaran 750.000-800.000 ton per tahun. Oleh sebab itu program pengembangan fasilitas galangan kapal nasional saat ini merupakan sesuatu yang perlu segera direalisasikan oleh industri galangan kapal nasional dan pemerintah.

Despite being listed in the order of 21 out of 22 countries, this achievement can be a momentum to continue strengthening the national shipping industry. By the end of 2015, it is estimated that the Indonesian shipyard is capable of completing about 64 units of vessels with a total capacity of 241,756 GT, but this production capacity is very far compared to countries such as South Korea, China and Japan where the three countries constitute 3 (three) the world in the global shipbuilding business in the last five years. National shipbuilding industry needs to be more active in fulfilling the need of new ship building until 2020 according to the target of domestic cabotage principle. One crucial factor that must be addressed immediately is the need to develop new building facilities where the facility is still limited. The time to build time in the main shipyard of Indonesia reaches the average of 5 (five) months. This shows the low utilization of national shipyards by national ship owners, which is only 14%. They prefer to carry out the construction of new ships in a number of overseas shipyards. Approximately 86% of the national shipyard work is currently an overseas order. The main weakness of the national shipyard is not the time to deliver variables, the price (price) or the performance because the region's national shipyard is relatively competitive. The most critical factor to be considered is the need for development and investment of production facilities. To meet the target of cabotage principle until 2020, the national shipyards' installed capacity should be in the range of 750,000-800,000 tons per year. Therefore, the development program of the national shipyard facility is now something that needs to be realized by the national shipbuilding industry and the government.

Peluang Industri Galangan Shipping Industry Opportunities Diterbitkannya Inpres No. 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional, UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan menteri perhubungan (Permenhub) No. 20 Tahun 2006 tentang kewajiban kapal bendera Indonesia memiliki klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berakibat pada peningkatan penerimaan register kapal kelas BKI, meskipun demikian penerimaan tersebut masih didominasi oleh kelas bangunan sudah jadi dibandingkan dengan penerimaan kelas bangunan baru.

The issuance of Inpres no. 5 of 2005 on the empowerment of the national shipping industry, Law no. 17 of 2008 on Shipping and Regulation of the Minister of Transportation (Permenhub) no. 20 of 2006 on the obligation of Indonesian flag vessels to have a classification of the Indonesian Bureau of Classification (BKI) resulted in an increase in the register of BKI class ship ships, although the acceptance is still dominated by the class of finished buildings compared to the acceptance of new building classes.


Penguatan Bisnis




Menurut data register BKI tahun 2009, jumlah kapal terdaftar adalah sebesar 12.436 unit, dengan total GT atau Bruto Registered Tonnage (BRT) sebesar 13.652.223, dan rata-rata GT sebesar 3.628 GT per unit kapal.

According to BKI register data of 2009, the number of registered vessels is 12,436 units, with total GT or Gross Registered Tonnage (BRT) of 13,652,223, and GT average of 3,628 GT per ship unit.

Populasi Kapal Berbendera Indonesia Population of Indonesia Flag Ships Menurut data Register BKI tahun 2013, populasi kapal yang terdaftar sejumlah 6.663 unit, dengan total GT (atau BRT) sebesar 10.834.574, dan jumlah populasi kapal ini belum termasuk kapal yang dicabut atau ditangguhkan klasnya yang berjumlah 5.174 unit. Data kapal yang tercatat di PT. BKI Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut:

According to the BKI Register data of 2013, the registered ship population amounts to 6,663 units, with total GT (or BRT) of 10,834,574, and the total population of these vessels excludes vessels withdrawn or suspended class of 5,174 units. Ship data recorded at PT. BKI Year 2013 can be seen in the following table:

Data Kapal Berbendera Indonesia Berdasarkan Jenis Kapal Indonesia Flagged Ship Data Based on Ship Type

No Jenis Kapal Jumlah Kapal Jumlah DWT % Jumlah Kapal

1 Passenger & Ferry 319 697.568 5% 2 Cargo Ship 807 1.348.847 12% 3 Bulk Carrier 67 697.212 1% 4 Container Ship 149 812.883 2% 5 Tankers 363 125.908 5% 6 Barges 2.413 373.299 36% 7 Others 2.545 778.857 38%

Total 6.663 10.834.574 100%

Sementara itu, jumlah kapal yang aktif beroperasi jika dikelompokkan berdasarkan umur kapal, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Meanwhile, the number of active vessels operating if grouped by ship age can be seen in the following table:

Jumlah Kapal Menurut Umur

Number of ships by age No Umur Kapal Jumlah Kapal Prosentase

1 1 < 5 tahun 1.662 24%

2 5 < 10 tahun 1.436 22%

3 11 < 15 tahun 752 11%

4 16 < 20 tahun 845 13%

5 21 < 25 tahun 604 9%

6 26 < 30 tahun 655 10%

7 > 20 tahun 749 11%

Total 6.663 100% (Sumber: Register BKI 2013)

Sedangkan untuk data kapal dikelompokkan berdasarkan detail jumlah kapal dan jenis kapal pada kelompok kelas umur kapal dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

While for ship data grouped based on detail number of ship and ship type in age group of ship can be seen in Table as follows:

Detail Jumlah Tiap Jenis Kapal Kelas Umur Kapal Detail Number of Each Ship Type Class Ship Age

No Umur Kapal Jumlah Kapal Passenger &

Ferry Cargo Ship

Bulk Carrier

Container Ship

Tankers Barges Others Total

1 1 < 5 tahun 45 20 - 24 18 844 671 1.622 2 5 < 10 tahun 45 22 - 12 17 656 684 1.436






No Umur Kapal Jumlah Kapal Passenger &

Ferry Cargo Ship

Bulk Carrier

Container Ship


3 11 < 15 tahun 25 23 3 18 36 315 332 752 4 16 < 20 tahun 68 63 3 20 73 316 302 845 5 21 < 25 tahun 52 226 8 14 77 106 121 604 6 26 < 30 tahun 41 244 19 28 86 67 170 655 7 >30 tahun 43 209 34 33 56 109 265 749

Total 319 807 67 149 363 2.413 2.545 6.663 (Sumber: Register BKI 2013)

Detail Jumlah Tiap Jenis Kapal Pada Kelas Umur Kapal

Detail Number of Each Ship Type In Ship Age Class Umur Kapal Jumlah Kapal

Passenger & Ferry

Cargo Ship

Bulk Carrier

Container Ship


1 1 < 5 tahun 44.741 74.230 - 97.612 119.916 1.955.286 168.179 2.459.964 2 5 < 10 tahun 7.183 33.526 - 38.274 70.963 1.250.320 143.527 1.612.793 3 11 < 15 tahun 73.818 55.888 78.087 101.494 335.009 444.186 66.700 1.155.182 4 16 < 20 tahun 155.066 143.251 38.738 156.778 492.025 397.815 56.887 1.440.560 5 21 < 25 tahun 155.247 255.082 154.631 96.855 466.779 108.548 24.242 1.261.384 6 26 < 30 tahun 115.876 388.330 268.412 163.441 516.289 77.568 59.083 1.588.999 7 >30 tahun 76.637 399.540 139.344 158.429 124.927 139.576 260.239 1.298.692

Total 697.568 1.349.847 679.212 812.883 2.125.908 4.373.299 778.857 10.817.574 (Sumber: Register BKI 2013)

Dari Tabel tersebut diatas dapat dilihat kapal dengan klas umur kapal sampai dengan 20 tahun dengan total jumlah kapal 4.655unit dengan total GT sejumlah 6.668.499, sedangkan pada klas usia diatas 20 tahun dengan total jumlah kapal 2.008unit dengan total GT 4.149.075. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu kedepan dimungkinkan terdapat banyak kapal yang harus sudah mulai di remajakan, dan juga dapat meningkatkan permintaan jasa reparasi dan pemeliharaan kapal.

From the table above can be seen ship with age class of ships up to 20 years with total number of ship 4,655 units with total GT amount 6,668,499, while in age class above 20 years with total ship amount 2,008 units with total GT 4,149,075. This suggests that in the near future it is possible that there are many ships that should have begun to be rejuvenated and can also increase the demand for ship repair and maintenance services.

Kapasitas Terpasang Industri Galangan Kapal Nasional Shipping Industry Opportunities Kapasitas terpasang yang dimaksud adalah total kemampuan/kapasitas yang dimiliki industri galangan nasional dalam memproduksi bangunan baru maupun jasa repasi kapal. Kapasitas Terpasang Jasa Reparasi Segmen usaha jasa reparasi dan pemeliharaan kapal merupakan salah satu produk dari industri galangan kapal disamping industri pembangunan baru. Pada segmen usaha ini, produk yang dihasilkan adalah jasa reparasi dan pemeliharaan kapal. Perusahaan galangan kapal yang bergerak pada jasa reparasi kapal pada umumnya memiliki fasilitas berupa Floating Dock, slip way, graving dock dan shiplift.

The installed capacity in question is the total capability / capacity of the national shipyard industry in producing new buildings and ship replication services. Installed Capacity of Repair Service The ship repair and maintenance service business segment is one of the products of the shipyard industry in addition to the new development industry. In this business segment, the products produced are ship repair and maintenance services. Shipbuilding companies engaged in ship repair services generally have facilities such as Floating Dock, slip way, graving dock and shiplift.


Penguatan Bisnis




Kapasitas Terpasang Jasa Reparasi Installed Capacity of Repair Service

KAPASITAS JUMLAH KAPASITAS TERPASANG

NO (DWT) (unit) (GT) (DWT) 1 < 500 140 30.574 50.957 2 500 - 1.000 20 9.074 15.123 3 1.001 - 3.000 21 22.859 38.098 4 3.001 - 5.000 5 10.920 18.200 5 5.001 - 10.000 8 34.392 57.320 6 10.001 - 50.000 3 29.820 49.700 7 > 50.000 4 214.488 357.480

TOTAL 201 352.127 586.878

Pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa industri galangan kapal nasional dapat melakukan kegiatan jasa reparasi kapal hingga mencapai 352.126 GT per tahun. Sedangkan kemampuan terbesar dalam melakukan reparasi dapat dilakukan hingga sekitar 214.488 GT per tahun, dan hanya dapat dilakukan oleh 3 (tiga) perusahaan besar saja yang memiliki fasilitas reparasi >50.000 DWT antara lain: PT. PAL Indonesia (Surabaya), PT. Samudera Marine Indonesia (Serang) dan PT. Baruna Nusa Sentana (Belawan). Seperti pada industri bangunan baru, jika dilihat dari skala perusahaan, maka dari total industri galangan kapal nasional yang mampu untuk melakukan jasa reparasi dan pemeliharaan kapal, hampir mencapai 90%-nya adalah perusahaan dengan skala kecil, dengan kapasitas terpasang dibawah 3.000 DWT atau perusahaan yang kapasitas terpasang dibawah 62.506 GT per tahun. Sedangkan, perusahaan dengan skala besar, dengan fasilitas di atas 10.000 DWT atau kapasitas terpasang mencapai 244.308 GT per tahun hanya 3% dari total industri yang ada.

In the table above can be seen that the national shipbuilding industry can conduct ship repair service activities to reach 352,126 GT per year. While the greatest ability to perform repairs can be done up to about 214,488 GT per year, and can only be done by 3 (three) large companies that have facilities of repair> 50,000 DWT, among others: PT. PAL Indonesia (Surabaya), PT. Samudera Marine Indonesia (Serang) and PT. Baruna Nusa Sentana (Belawan). As in the new building industry, when viewed from the scale of the company, then of the total national shipbuilding industry capable of carrying out reparation and maintenance services of ships, almost 90% of them are small-scale enterprises, with installed capacity below 3,000 DWT or companies installed capacity under 62,506 GT per year. Meanwhile, large-scale enterprises with facilities above 10,000 DWT or installed capacity reach 244,308 GT per year only 3% of the total industry.

Peluang Pasar Dalam Negeri Shipping Industry Opportunities Peluang pasar industri galangan kapal dari dalam negeri diperkirakan masih akan meningkat, hal ini karena adanya pemberlakuan asas cabotage dan permintaan kapal baru atau mengganti kapal yang sudah habis lifetime-nya oleh perusahaan pelayaran maupun non pelayaran, oil & gas company. Peluang pasar ini nantinya dapat digunakan oleh industri galangan untuk menentukan target produksi yang ingin dicapai. Peluang Pasar Jasa Reparasi Berdasarkan pada ketentuan International Maritime Organization (IMO) dan International Association Classification Societies (IACS), kapal-kapal yang beroperasi wajib manjalankan dry docking secara periodik setiap 2–2,5 tahun sekali. Selain itu, berdasarkan ketentuan dan peraturan pemerintah tentang keharusan kapal melaksanakan pengeDockan jenis floating repair and docking (FRD) dilaksanakan dengan periode setiap tahun sekali. Secara umum, kegiatan reparasi dan pemeliharaan kapal dapat dilakukan secara:

a. FRD rutin atau periodik, adalah pekerjaan FRD yang dilaksanakan dalam periode satu tahun, sesuai dengan ketentuan kelas;

b. FRD yang dilaksanakan bersamaan dengan

The domestic shipyard industry market opportunities are expected to increase, due to the application of cabotage and demand for new vessels or replacing vessels with lifetime lifesimes by shipping and non-shipping companies, oil & gas companies. This market opportunity can later be used by the shipyard industry to determine the production targets to be achieved. Market Opportunity for Repair Services Based on International Maritime Organization (IMO) and International Association Classification Societies (IACS) requirements, operating vessels are required to carry out dry docking periodically every 2-2.5 years. In addition, under the terms and regulations of the government concerning the requirement of ships to implement floating repair and docking (FRD) type is implemented every year. In general, ship repair and maintenance activities may be carried out by:

a. Regular or periodic FRDs, are FRD work carried out within a period of one year, in accordance with class requirements;

b. FRD conducted in conjunction with a special survey,






special survey, adalah pekerjaan FRD yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan ketentuan kelas;

c. FRD khusus/ survei khusus, adalah pekerjaan FRD yang dilaksanakan karena terjadinya kerusakan dan atau kecelakaan kapal sehingga akan membahayakan keamanan dan keselamatan operasional kapal.

Hasil analisa populasi kapal dalam negeri di atas menunjukkan bahwa peluang pasar untuk jasa reparasi dan perbaikan masih terbuka, selain itu penambahan kapasitas fasilitas akan meningkatkan peluang pasar reparasi. Perkiraan Peluang Pasar Yang Mampu Dilayani Berdasar pada potensi pasar pada bangunan baru maupun reparasi, khususnya dengan adanya Inpres No. 5 Tahun 2005 tentang asas cabotage (menetapkan penggunaan kapal-kapal berbendera Indonesia untuk melayani angkutan domestik) dan UU no 17 tahun 2008, membuka peluang pengadaan kapal baru maupun pengganti kapal-kapal asing yang selama ini melayari perairan indonesia. Adanya kebutuhan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan energi di perairan Indonesia secara reguler baik untuk pengangkutan BBM, batubara, gas dll. Disamping itu, peluang untuk eksploitasi hasil perikanan laut berdampak pada kebutuhan armada kapal ikan, maka potensi pasar untuk pengadaan kapal-kapal baru maupun reparasi kapal jenis tersebut masih sangat terbuka.

is an FRD job conducted every 5 (five) years in accordance with class provisions;

c. Special FRDs / special surveys, are FRD work undertaken due to the occurrence of damage and / or ship accidents which would compromise the safety and safety of ship operations.

The result of the analysis of the domestic ship population shows that market opportunities for repair and repair services are still open, in addition to the addition of facility capacity will increase the market opportunity of reparations. Estimated Market Opportunities Which Can Be Served Based on the market potential of new buildings and repairs, especially with Inpres no. 5 of 2005 on the cabotage principle (determining the use of Indonesian-flagged vessels to serve domestic transport) and Law no 17 of 2008, open the opportunity to procure new vessels and substitute foreign ships that have been navigating the waters of Indonesia. The need for the distribution of fuel oil (BBM) and energy in Indonesian waters on a regular basis for the transportation of fuel, coal, gas etc. In addition, opportunities for exploitation of marine fishery products have an impact on the fishing boat's fleet needs, so the market potential for new vessels and ship repairs is still very open.


Penguatan Bisnis




KINERJA OPERASI OPERATION PRODUCTIVITY Jumlah alat produksi yang dimiliki PT Rukindo sampai dengan Desember 2017 tercatat sebanyak 12 unit, namun yang dapat dioperasikan hanya 5 unit, dengan rincian sebagai berikut:

The amount of equipment owned by PT Rukindo up until December 2017 recorded at 12 units, but which can be operated only 5 units with detail as follows:

No Nama Alat Produksi Kapasitas Tahun PembuatanProduction Equipment Capacity Year Built

I. Trailing Suction Hopper Dredger1 Aru II 5.000 m3 19932 Bali II 5.000 m3 19943 Kalimantan II 4.000 m3 19834 Irian Jaya 4.000 m3 19815 Halmahera 2.900 m3 1983

II. Cutter Suction Dredger1 CSD. Batang Hari 30 30 inch 19942 CSD. Kapuas 30 30 inch 1976

III. Clamshell Dredger1 Danau Laut Tawar 20 m3 19742 Batur 5,5 m3 19843 Poso 5,5 m3 19844 Tondano 5,5 m3 19845 Ranau 5,5 m3 1984

Pada tahun 2017, dari 4 unit alat produksi yang dioperasikan, sebanyak 2 unit alat produksi dioperasikan di dalam dan luar negeri dengan sistem bareboat charter, yaitu: CSD Batang Hari 30 dan TSHD Bali II, sedangkan sisanya sebanyak 2 unit alat produksi dioperasikan sendiri di dalam negeri, yaitu CD Batur dan CD Poso.

In 2017, from 4 equipment operated, 2 of the equipment were operated in local and abroad with bareboat charter system, which are: CSD Batang Hari 30 and TSHD Bali II, while the rest of 2 unit of equipment were operated by company itself in local which were CD Batur and CD Poso.

Secara umum tingkat utilisasi alat produksi yang dioperasikan sendiri mengalami penurunan sebesar 42% dari rata-rata 138 hari kerja keruk/charter perkapal di tahun 2016 menjadi rata-rata 97 hari kerja keruk/charter perkapal di tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

In general, the utilization level of equipment which were operated by company itself has decreased to 42% from average 138 working days/charter days per fleet in 2016 became average 97 working days/charter days in 2017, with detail as follows:

Equipment Name 2016 2017

1 Trailing Suction Hopper Dredger 73 732 Cutter Suction Dredger 183 1833 Clamshell Dredger 159 36

No

Utilisasi (HKK/HKC)Utilization (Working days/Charter Days)

Nama Alat Produksi

Menurunnya utilitas alat produksi yang dioperasikan sendiri, disebabkan oleh jumlah pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2017 lebih sedikit jangka waktu lebih singkat disamping armada lain yang dapat dioperasikan sedang dicharter ke pihak lain. Selain itu juga beberapa armada mengalami kerusakan sehingga tidak memungkinkan untuk dioperasikan sendiri. Selain itu juga diraihnya beberapa proyek pengerukan di

Utility decreasing of equipment operated by company itself, due to number of projects carried out in 2017 were less and shorter than last year besides other fleets that can be operated are being chartered to another party. In addition, some fleets were in breakdown so it cannot be operated by company. It also achieved some dredging project inside PT






lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang dikerjakan sendiri di wilayah Jakarta dan Ciwandan yaitu Pekerjaan Pengerukan Galangan PT Rukindo, Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Dermaga JICT, dan Pengerukan Kolam Pelabuhan Ciwandan. Sedangkan proyek pengerukan yang diraih dan diserahkan kepada mitra adalah Proyek Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Pelabuhan Indonesia II (Persero) conducted by company itself in Jakarta and Ciwandan which are Dredging Works of Shipyard of PT Rukindo, Dredging Works of Channel and Jetty of JICT, and Dredging Works of Ciwandan Port. While the dredging project was achieved and handed over to partner are Dredging Works of Channel Pulau Baai Bengkulu Port.

Proyek Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Dredging Works for Channel Pulau Baai Bengkulu Port Proyek milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ini diraih pada tahun 2017 dan dikerjakan dengan menggunakan mitra. Dengan volume kontrak sebesar 632,217 m3, pekerjaan dimulai pada awal Maret 2017 dan selesai pada awal April 2017.

Project owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was achieved in 2017 and conducted with partner. With contract volume of 632,217 m3, this project commenced in early of March and completed in early of April 2017.

Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Dredging Works for Channel Pulau Baai Bengkulu Port


Penguatan Bisnis




Proyek Pengerukan Kolam dan Alur Galangan PT Rukindo Dredging Works for Channel and Basin Shipyard PT Rukindo

Proyek milik PT Pengerukan Indonesia ini ditujukan sebagai investasi galangan dan dikerjakan dengan menggunakan KKC Batur dibantu dengan SB Cempaka dan SB Natuna yang ditarik oleh. Dengan volume sebesar 34,787 m3, pekerjaan dimulai pada akhir Juni 2017 dan selesai pada Agustus 2017. Project owned by PT Pengerukan Indonesia supposed to be an investment for shipyard and conducted with KKC Batur assisted by SB Cempaka and SB Natuna towed by chartered tugboat. With contract volume of 34,787 m3, this project started in the end of June 2017 and completed in August 2017.

Proyek Pengerukan Alur dan Kolam Dermaga JICT Dredging Works for Channel and Basin JICT Jetty Proyek milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ini diraih pada tahun 2017 dan dikerjakan dengan menggunakan TSHD Mitra dan KKC Batur dibantu dengan SB Cempaka dan SB Natuna yang ditarik dengan tugboat sewa. Dengan volume kontrak sebesar 308,038 m3, pekerjaan dimulai pada pertengahan September 2017 dan masih berlangsung hingga saat ini. Proyek diperkirakan akan selesai pada akhir Januari 2018. Project owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was achieved in 2017 and conducted with TSHD from partner and KKC Batur assisted by SB Cempaka and SB Natuna towed by chartered tugboat. With contract volume of 308,038 m3, this project started in the middle of September 2017 and still ongoing. Project projected to be completed in the end of January 2018.

Pengerukan Kolam dan Alur Galangan PT Rukindo

Dredging Works for Channel and Basin Shipyard PT Rukindo

Pengerukan Kolam dan Alur Dermaga JICT

Dredging Works for Channel and Basin JICT Jetty






Proyek Pengerukan Kolam Pelabuhan Ciwandan Dredging Works for Basin of Ciwandan Port Proyek milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ini diraih pada tahun 2015 dan dikerjakan dengan menggunakan mitra pada periode Mei sampai Desember 2015, selanjutnya pada Juni 2017 sampai saat ini dikerjakan oleh KKC Batur dibantu dengan SB Cempaka dan SB Seroja. Dengan volume kontrak sebesar 147.604.6 m3, pekerjaan dimulai pada pertengahan Mei 2015 dan masih berlangsung hingga saat ini. Kendala yang ada pada proyek ini adalah meliputi ketidaksesuaian spesifikasi material yang diberikan dengan kenyataan di lapangan, hingga kendala cuaca.

Project owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was achieved in 2015 and conducted with partner in period May until December 2015, then later conducted by KKC Batur assisted by SB Cempaka and SB Seroja from June 2016 until now. With contract volume of 147.604.61 m3, this project started in the middle of May 2016 and still ongoing. Interferences occurred during the project such as mismatch between material specifications given with the actual material, and also weather-wise interference.

Di masa mendatang, untuk menaikkan tingkat utilitas alat produksi, Perusahaan akan meningkatkan peraihan pasar pekerjaan pengerukan yang tentunya harus ditunjang dengan peningkatan kehandalan alat produksi yang ada saat ini, serta pengadaan alat produksi baru khususnya jenis Trailing Suction Hopper Dredger dan Clamshell Dredger, karena jumlah alat produksi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan pengerukan secara keseluruhan di Indonesia.

In the future, to raise utility rates of equipment, the Company will increase the achieving of market dredging work which must be supported by increased reliability of equipment available today, as well as procurement of new equipment in particular types of Trailing Suction Hopper Dredger and Clamshell Dredger, because the amount of equipment available currently cannot meet the overall needs of dredging work in Indonesia.

Pengerukan Kolam Pelabuhan Ciwandan Dredging Works for Basin of Ciwandan Port


Penguatan Bisnis




LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT Perbandingan realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan RKAP tahun 2017 dan realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Comparison of realization for the year ended December 31, 2017 with RKAP 2017 and realized for the year ended December 31, 2016.

Anggaran /RKAP 2017

RKAP Budget2017

2017 2016 2017 2016

a b c (b-a) / a (b-c) / cPendapatan UsahaOperating Revenues

170,988,564 158,290,485 95,790,574 7.43- 65.25

Beban UsahaOperating Expenses

136,944,806 140,548,599 77,063,860 2.63 82.38

Pendapatan Operasi LainnyaOther Operating Income

1,400,000 10,069,371 8,220,917 619.24 22.48

Beban Operasi LainnyaOther Operating Expenses

100,844 4,566,154 626,062 4,427.94 629.35

Laba UsahaOperating Income

35,342,914 23,245,104 26,321,570 34.23- 11.69-

Pendapatan KeuanganFinance Income

71,652 1,434,264 592,646 1,901.70 142.01

Beban KeuanganFinance Cost

15,464,101 6,781,806 9,733,365 56.14- 30.32-

Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan BadanIncome Before Final Tax and Income Tax

19,950,466 17,897,562 17,180,851 10.29- 4.17

Beban Pajak FinalFinal Tax Expense

1,083,136- 1,160,375- 3,110,247- 7.13 62.69-

Laba Sebelum Pajak Penghasilan BadanIncome Before Income Tax

18,867,330 16,737,187 14,070,604 11.29- 18.95

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan:Corporate Income Tax Benefit (Expense):KiniCurrent

- - - - -

TangguhanDeferred

3,904,481- 4,247,674 977,274 208.79- 334.65

Laba Tahun BerjalanIncome for the Year

14,962,849 20,984,861 15,047,878 40.25 39.45

Penghasilan Komprehensif LainnyaOther Comprehensive Income

- - - - -

Total Laba Komprehensif Tahun BerjalanTotal Comprehensive Income fot the Year

14,962,849 20,984,861 15,047,878 40.25 39.45

(disajikan dalam Rp Ribu/ presented in Rp Thousand

UraianDescription

RealisasiRealization

Rasio (%)Ratio (%)

Perbandingan realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan RKAP tahun 2017 dan realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penjelasan ringkas atas realisasi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun-tahun yang

Comparison of realization for the year ended December 31, 2017 with RKAP 2017 and realized for the year ended December 31, 2016.

A brief description of the realization of profit and loss and other comprehensive income for the years ended






berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebagaimana disajikan dalam di atas adalah sebagai berikut: Pendapatan Operasi Realisasi pendapatan operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp158,29 miliar atau 7,43% di bawah RKAP tahun 2017. Meskipun demikian, angka tersebut meningkat sebesar 65,25% jika dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Pendapatan operasi dibandingkan dengan RKAP, dijelaskan sebagai berikut: • Jasa pengerukan dan reklamasi terealisasi sebesar

Rp84,89 miliar atau 100,68% dari RKAP sebesar Rp84,32 miliar;

• Pendapatan sewa alat produksi (bareboat charter) direalisasi senilai Rp49,59 miliar atau 94,78% dari rencana sebesar Rp52,32 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan terdapat rencana bareboat charter KK Timor yang tidak terealisasi dikarenakan calon mitra mengundurkan diri;

• Pendapatan jasa galangan direalisasi Rp21,06 miliar atau 70,17% dari rencana Rp 30,00 miliar. Tidak tercapainya pendapatan jasa galangan disebabkan dock space yang tersedia lebih banyak digunakan untuk perbaikan kapal PT Rukindo;

• Pendapatan Rupa-Rupa Usaha direalisasi sebesar Rp2,74 miliar atau 63,32% dari rencana sebesar Rp4,34 miliar. Penurunan ini disebabkan dengan dikelolanya sendiri fasilitas galangan, maka pendapatan dari listrik yang ditagihkan ke PT Jasa Armada Indonesia sudah tidak ada lagi serta dengan pindahnya PT IPC Terminal Peti Kemas, maka pendapatan sewa ruangan menjadi berkurang.

Lebih tingginya realisasi pendapatan operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, antara lain disebabkan oleh : • Pendapatan jasa pengerukan sampai dengan akhir

Desember Tahun 2017 senilai Rp84,89 miliar atau 280,19% di atas realisasi tahun 2016. Peningkatan realisasi pendapatan jasa pengerukan ini terutama pada Proyek Alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu senilai Rp47,98 miliar dan Proyek Alur dan Kolam Pelabuhan JICT Tanjung Priok senilai Rp30,63 miliar;

• Pendapatan sewa alat produksi (bareboat charter) direalisasi senilai Rp49,59 miliar atau 101,68% dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp48,77 miliar;

• Pendapatan jasa galangan sampai dengan akhir Desember Tahun 2017 direalisasi Rp21,06 miliar atau meningkat 14,19% dari periode yang sama tahun lalu yang direalisasi sebesar Rp18,45 miliar. Peningkatan pendapatan jasa galangan ini dikarenakan terealisasinya pendapatan atas jasa pembuatan kapal baru sebesar Rp13,22 miliar;

• Pendapatan Rupa-Rupa Usaha direalisasi sebesar Rp2,74 miliar atau menurun 43,91% dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 6,24 miliar. Penurunan ini disebabkan dengan dikelola sendiri fasilitas galangan, maka pendapatan dari listrik yang sejak tahun 2016 ditagihkan ke PT Jasa Armada Indonesia saat ini

December 31, 2017 and 2016 as presented in the above are as follows: Operating Income Actual operating revenues for the year ended December 31, 2017 amounted to Rp158.29 billion or 7.43% below the RKAP of 2017. However, the figure increased by 65.25% when compared to the realization for the year ended December 31, 2016. Operating income compared to RKAP, described as follows: • Realized dredging and reclamation services amounted

to Rp84.89 billion or 100.68% of RKAP of Rp84.32 billion;

• Bareboat charter revenue was realized at Rp49.59 billion or 94.78% of the Rp52.32 billion plan. The decline was due to the Bareboat charter plan of KK Timor that was not realized due to the prospective partner to resign;

• Rp 21.06 billion or 70.17 percent from the Rp 30.00 billion plan. The unavailability of dockyard service revenue due to available dock space is more widely used for ship repair of PT Rukindo;

• Maintainment Revenue was Rp2.74 billion or 63.32% of the Rp4.34 billion plan. This decrease is caused by the self-management of shipyard facilities, the revenue from electricity that is billed to PT Jasa Fleada Indonesia is no longer exist and with the move of PT IPC Terminal Container, the rental income of the room becomes reduced.

The higher realization of operating income for the year ended December 31, 2017 compared to the realization for the year ended December 31, 2016, among others caused by : • Dredging service revenues up to the end of December

2017 amounting to Rp84.89 billion or 280.19% above the realization of 2016. The increase in revenue from dredging services is primarily at the Rp 47.98 billion Bandung Port Fellowship Project and the Flow and Pond Project JICT Port of Tanjung Priok worth Rp30.63 billion;

• Bareboat charter revenue of Rp49.59 billion or 101.68% from the realization in the same period last year of Rp 48.77 billion;

• Dedicated service revenue until the end of December 2017 reached Rp21.06 billion, an increase of 14.19% from the same period last year which was Rp18.45 billion. The increase in revenue of shipyard services is due to the realization of revenues on new shipbuilding services of Rp 13.22 billion;

• Maintainment Revenue was Rp2.74 billion or decreased 43.91% from Rp 6.24 billion in the same period last year. This decrease is caused by self-managed shipyard facility, hence revenue from electricity that since 2016 billed to PT Jasa Armada Indonesia at this time no longer exist and with move of PT IPC Terminal Container, hence rent room revenue become decrease.


Penguatan Bisnis




sudah tidak ada lagi serta dengan pindahnya PT IPC Terminal Peti Kemas, maka pendapatan sewa ruangan menjadi berkurang.

Beban Operasi Realisasi beban operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp140,55 miliar atau 2,63% lebih tinggi dibanding RKAP tahun 2017 dan meningkat sebesar 82,38% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Realisasi beban operasi dibandingkan dengan RKAP tahun 2017 secara keseluruhan di atas rencana. Realisasi masing-masing jenis biaya sampai dengan akhir Desember tahun 2017 masih di bawah rencana, namun terdapat beban yang direalisasi di atas rencana yaitu : Beban Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) mengalami kenaikan 75,63% dari rencana, hal ini terutama disebabkan karena sebagian besar proyek pengerukan dikerjakan dengan menggunakan subkontraktor karena belum selesainya perbaikan kapal TSHD Kalimantan II dan peningkatan beban subkontraktor jasa galangan. Secara keseluruhan realisasi beban operasi sampai dengan akhir Desember 2017 sebesar Rp140,55 miliar atau 82,38% di atas realisasi pada periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp77,06 miliar. Lebih tingginya realisasi beban operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, antara lain disebabkan oleh: • Beban penyusutan dan amortisasi mengalami

penurunan sebesar 9,50% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2016 dikarenakan menurunnya beban amortisasi;

• Beban KSMU mengalami kenaikan sebesar 334,76% terutama terkait Subkontraktor pelaksanaan Jasa Pengerukan dan Subkontraktor Jasa Galangan;

• Beban Umum mengalami kenaikan sebesar 33,49% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2016, terutama pada beban penyisihan piutang, beban pengurusan dokumen/surat kapal, beban konsultan, beban bantuan sosial, dan beban keamanan & pengamanan.

Pendapatan Operasi Lainnya Realisasi pendapatan operasi lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp10,06 miliar atau 619,24% di atas RKAP tahun 2017. Lebih tingginya realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan RKAP tahun 2017 terutama disebabkan terealisinya pendapatan atas penerimaan piutang yang disishkan, pendapatan atas penjualan limbah scrap (kapal). Demikian pula realisasi pendapatan operasi lainnya tahun 2017 juga meningkat sebesar 22,48% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 terutama disebabkan pendapatan atas penghapusan hutang bunga beserta denda atas pinjaman kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan lainnya.

Operating Expenses Actual operating expenses for the year ended December 31, 2017 amounted to Rp140.55 billion or 2.63% higher than the RKAP of 2017 and increased by 82.38% compared to the realization for the year ended December 31, 2016.

The realization of operating expenses compared to the 2017 RKAP as a whole is above the plan. The realization of each type of expenses until the end of December 2017 is still under the plan, but there are realizable expenses above the plan which are: Cooperative Business Partnership (KSMU) increased 75.63% from the plan, mainly due to the majority of dredging projects being undertaken using subcontractors due to the completion of the TSHD Kalimantan II shipments and the increased cost of shipyard service subcontractors.

As a whole, the realization of operating expenses up to the end of December 2017 amounted to Rp140.55 billion or 82.38% above realization in the same period in 2016 of Rp77.06 billion. The higher realization of operating expenses for the year ended December 31, 2017 compared to the realization for the year ended December 31, 2016, among others due to: • Depreciation and amortization expense decreased by

9.50% compared to the same period in 2016 due to decreased amortization expense;

• The burden of KSMU has increased by 334.76%, mainly related to Subcontractors of the implementation of docking services and shipping subcontractors;

• General expenses increased by 33.49% compared to the same period in 2016, primarily in allowance for receivables, document / vessel processing expenses, consultant fees, social assistance expenses, and security & security expenses.

Other Operating Income The realization of other operating revenues for the year ended December 31, 2017 amounted to Rp10.06 billion or 619.24% above the RKAP of 2017. The higher realization for the year ended 31 December 2017 compared to the RKAP of 2017 is primarily due to the realization revenue on receivables disishkan, revenues on sales of scrap waste (vessel). Similarly, other operating income for the year 2017 also increased by 22.48% compared to the realization for the year ended December 31, 2016 mainly due to the income on the write-off of interest payable and penalties on loans to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and others.






Beban Operasi Lainnya Realisasi beban operasi lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4,57 miliar atau 4.427,94% di atas RKAP tahun 2017. Lebih tingginya realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan RKAP tahun 2017 terutama disebabkan beban penyisihan barang gudang statis KK Halmahera. Demikian pula realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 juga meningkat 21,87% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Pendapatan Keuangan Realisasi pendapatan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1,43 miliar atau terealisasi di atas RKAP tahun 2017 terutama disebabkan tercapainya realisasi atas pendapatan bunga deposito dan pendapatan selisih kurs. Kenaikan realisasi pendapatan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 142,01% dibandingkan dengan realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 terutama disebabkan meningkatnya pendapatan bunga yang berasal dari deposito dan realisasi pendapatan selisih kurs. Beban Keuangan Realisasi beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6,78 miliar atau 56,14% di bawah RKAP tahun 2017 dan sebesar 30,32% di bawah realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Lebih rendahnya realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan RKAP tahun 2017 dan realisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 terutama disebabkan menurunnya beban bunga pinjaman.

Other Operating Expenses The realization of other operating expenses for the year ended December 31, 2017 amounted to Rp4.57 billion or 4,427.94% above the RKAP of 2017. Higher realization for the year ended December 31, 2017 compared to the RKAP of 2017 was primarily due to expenses allowance for static warehouse of KK Halmahera. Similarly, the realization for the year ended December 31, 2017 also increased 21.87% compared to the realization for the year ended December 31, 2016. Financial Revenue Actual financial revenues for the year ended December 31, 2017 amounted to Rp1.43 billion or realized above the RKAP of 2017 primarily due to the achievement of the realization of interest income on deposits and foreign exchange gains. The increase in realized revenues for the year ended December 31, 2017 amounted to 142.01% compared to the realization for the year ended December 31, 2016 primarily due to higher interest income derived from deposits and the realization of foreign exchange gains. Financial Expenses Actual financial expenses for the year ended December 31, 2017 amounted to Rp6.78 billion or 56.14% below the RKAP of 2017 and 30.32% below actualization for the year ended December 31, 2016. Lower realization for the year ended December 31, 2017 compared to the RKAP of 2017 and the realization for the year ended December 31, 2016 was primarily due to lower loan interest expense.


Penguatan Bisnis




LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN COMPANY FINANCIAL POSITION REPORT

2017 2016 SelisihDeviation

Rasio (%)Ratio (%)

SelisihDeviation

Rasio (%)Ratio (%)

Aset Assets

Aset Lancar Current Assets

Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent

21,509,218 44,417,879 49,401,037 22,908,661 106.51 4,983,159- 10.09-

Piutang Usaha (Neto) Trade Receivables - Net Pihak ketiga Third parties

6,238,671 2,692,123 2,062,401 3,546,548- 56.85- 629,721 30.53

Pihak berelasi Related parties

5,852,725 2,525,579 3,372,180 3,327,146- 56.85- 846,601- 25.11-

Pendapatan yang Masih Akan Diterima Accrued Income Pihak ketiga Third parties

- 22,607 - 22,607 - 22,607 -


8,549,428 25,393,768 486,511 16,844,340 197.02 24,907,257 5,119.57

Piutang Lain-Lain - Neto Other Receivables - Net Pihak ketiga Third parties

2,059,060 - 926,708 2,059,060- 100.00- 926,708- 100.00-


- 41,676 - 41,676 - 41,676 -

Persediaan Inventories

9,003,950 6,785,171 9,625,529 2,218,779- 24.64- 2,840,358- 29.51-

Uang Muka Advances

135,123 638,393 128,689 503,270 372.45 509,704 396.07

Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes

19,098,963 20,990,368 21,580,461 1,891,405 9.90 590,093- 2.73-

Beban Dibayar di Muka Prepaid Expenses

884,235 448,105 1,374,843 436,131- 49.32- 926,738- 67.41-

Total Aset Lancar Total Current Assets

73,331,373 103,955,668 88,958,357 30,624,295 41.76 14,997,312 16.86

Aset Tidak Lancar Non - Current AssetsAset Tetap - NetoFixed Assets - net

269,596,093 250,068,372 265,274,367 19,527,720- 7.24- 15,205,995- 5.73-

Aset Lain-LainOther Assets

63,337,500 41,431,568 8,132,795 21,905,932- 34.59- 33,298,774 409.44

Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets

332,933,593 291,499,941 273,407,162 41,433,652- 12.45- 18,092,778 6.62

TOTAL ASETTOTAL ASSETS

406,264,966 395,455,609 362,365,520 10,809,357- 2.66- 33,090,089 9.13

Disajikan dalam Rp Ribu / Presented in Rp Thousand

Realisasi 2017 dibandingkan Realisasi 2016

Realization 2017 compared to 2016 Realization

UraianDescription

Anggaran / RKAP 2017

RKAP Budget 2017

Realisasi

Realization

Realisasi 2017 dibandingkan RKAP

Realization 2017 compared to RKAP

Laporan Posisi Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2017 (Audited) menunjukkan saldo aset, liabilitas & ekuitas sebesar Rp395,45 miliar atau mengalami kenaikan 9,13% dari posisi Saldo aset dan liabilitas & ekuitas per 31 Desember 2015 (Audited) sebesar Rp362,36 miliar. Secara garis besar perbandingan Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2017 (Audited) dengan Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2016 (Audited) dapat dijelaskan sebagai berikut:

The Company's Statement of Financial Position as of December 31, 2017 (Audited) shows the balance of assets, liabilities and equity of Rp395.45 billion or an increase of 9.13% from the position of Balance of assets and liabilities & equity as of December 31, 2015 (Audited) of Rp362.36 billion. Broadly speaking, the comparison of the Statement of Financial Position as of December 31, 2017 (Audited) with the Statement of Financial Position as of December 31, 2016 (Audited) can be explained as follows:






Aset Lancar Realisasi saldo aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp103,95 miliar atau 41,76% di atas RKAP tahun 2017, dan juga meningkat sebesar 16,86% dibandingkan dengan realisasi saldo pada tanggal 31 Desember 2016. a. Lebih tingginya realisasi saldo aset lancar

dibandingkan dengan RKAP tahun 2017, terutama disebabkan: (i) saldo kas dan setara kas terealisasi sebesar 106,51%; (ii) saldo pendapatan yang masih akan diterima terealisasi 197,29% di atas RKAP; (iii) namun demikian, saldo piutang usaha terealisasi sebesar 56,85% dibawah RKAP.

b. Realisasi saldo aset lancar pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat dibandingkan dengan realisasi saldo aset lancar pada tanggal 31 Desember 2016, terutama disebabkan: (i) kenaikan saldo pendapatan yang masih akan diterima sebesar Rp24,93 miliar atau 5.124,21% terkait progress proyek pengerukan; (ii) kenaikan saldo uang muka sebesar Rp509,70 juta atau 396,07%.

Aset Tidak Lancar Realisasi saldo aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp291,49 miliar atau 12,45% di bawah RKAP tahun 2017, dan meningkat sebesar 6,62% dibandingkan dengan realisasi saldo pada tanggal 31 Desember 2016. a. Tidak tercapainya realisasi saldo aset tidak lancar

dibandingkan dengan RKAP tahun 2017 terutama disebabkan: (i) serapan investasi aset tetap sebesar 7,24% di bawah RKAP tahun 2017; (ii) demikian juga saldo aset lain-lain sebesar 34,59% di bawah RKAP 2017.

b. Realisasi saldo aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat dibandingkan dengan realisasi saldo pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp18,09 miliar atau 6,62% terutama disebabkan oleh realisasi saldo aset lain-lain yang meningkat sebesar 409,44% dibandingkan realisasi pada tanggal 31 Desember 2016.

Current assets Realization of current asset balances as of December 31, 2017 amounted to Rp103.95 billion or 41.76% above the RKAP of 2017, and also increased by 16.86% compared to the realization of the balance as of December 31, 2016. a. Higher realization of current assets balance compared

to RKAP 2017, mainly due to: (i) cash balance and cash equivalent realized by 106.51%; (ii) the accrued income balance will be realized at 197.29% above the RKAP; (iii) however, the outstanding receivables balance was 56.85% below the RKAP.

b. The realization of current assets balance as of December 31, 2017 increased as compared to the realization of current assets balance as of December 31, 2016, primarily due to: (i) an increase in retained earnings balance of Rp24.93 billion or 5,124.21% relative to dredging project progress; (ii) an increase in advances balance by Rp509.70 million or 396.07%.

Non-Current Assets Realization of non-current assets as of December 31, 2017 amounted to Rp291.49 billion or 12.45% below the RKAP of 2017 and increased by 6.62% compared to the realization of the balance as of December 31, 2016. a. The non-current realization of non-current assets

balance in comparison to the RKAP of 2017 is mainly due to: (i) absorption of fixed asset investment of 7.24% below the RKAP 2017; (ii) as well as other asset balances of 34.59% below the RKAP 2017.

b. The realization of non-current balance as of December 31, 2017 increased from Rp18.09 billion or 6.62% as of December 31, 2016, primarily due to the realization of other asset balances, which increased by 409.44% compared to the realization on 31 December 2016. There is no Material Transaction Information Containing Conflict of Interest and / or Affiliate Transactions that occurred in 2017.


Penguatan Bisnis




2017 2016Selisih

DeviationRasio (%)Ratio (%)

SelisihDeviation

Rasio (%)Ratio (%)

Liabilitas dan EkuitasLiab ilities and EquityLiabilitas Jangka PendekCurrent Liab ilitiesPinjaman Jangka PendekShort-Term Loans

105,598,036 82,495,765 344,755,205 23,102,272- 21.88- 262,259,440- 76.07-

Hutang UsahaTrade Payables Pihak ketiga Third parties

4,756,212 2,107,967 4,916,485 2,648,245- 55.68- 2,808,518- 57.12-


5,109,713 2,264,640 2,211,571 2,845,074- 55.68- 53,069 2.40

Hutang Lain-LainOther Payables Pihak ketiga Third parties

- 5,641,447 3,623,345 5,641,447 - 2,018,102 55.70


- 9,037,648 8,902,315 9,037,648 - 135,333 1.52

Pendapatan Diterima di MukaUnearned Revenue Pihak ketiga Third parties

- 2,229,323 2,973,114 2,229,323 - 743,791- 25.02-


5,672,808 878,735 3,378,878 4,794,073- 84.51- 2,500,143- 73.99-

Beban AkrualAccrual Expense

7,857,105 29,914,156 768,163 22,057,051 280.73 29,145,993 3,794.25

Hutang PajakTaxes Payable

11,039,217 1,258,580 6,051,600 9,780,637- 88.60- 4,793,021- 79.20-

Bagian Lancar atas Pinjaman Jangka PanjangCurrent Maturities of Long-Term Loans

3,655,000 104,988,037 112,017,755 101,333,037 2,772.45 7,029,717- 6.28-

Total Liabilitas Jangka PendekTotal Current Liab ilities

143,688,091 240,816,297 489,598,430 97,128,205 67.60 248,782,133- 50.81-

Liabilitas Jangka PanjangNon-Current Liab ilitiesLiabilitas Pajak TangguhanDeferred Tax Liab ilities

42,530,075 36,634,824 40,882,498 5,895,250- 13.86- 4,247,674- 10.39-

Imbalan Pasca Kerja 135,035 - 135,035 - 135,035 -

Hutang Afiliasi Jangka Panjang 183,196,458 - - 183,196,458- 100.00- - -

Total Liabilitas Jangka PanjangTotal Long Term Liab ilities

225,726,533 36,769,859 40,882,498 188,956,673- 83.71- 4,112,639- 10.06-

TOTAL LIABILITASTOTAL LIABILITIES

369,414,624 277,586,156 530,480,928 91,828,468- 24.86- 252,894,772- 47.67-



UraianDescription


RKAP Budget 2017

Realisasi

Realization




Liabilitas Jangka Pendek Realisasi saldo liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp240,82 miliar atau 67,60% lebih tinggi dibandingkan dengan RKAP tahun 2017 dan menurun sebesar 50,81% dibandingkan dengan realisasi saldo pada tanggal 31 Desember 2016. a. Tidak tercapainya realisasi saldo liabilitas jangka

pendek dibandingkan dengan RKAP tahun 2017, terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo hutang lain-lain, beban akrual dan bagian lancar atas pinjaman jangka panjang.

b. Realisasi saldo liabilitas jangka pendek pada

Short-term liabilities The realization of short-term liabilities as of December 31, 2017 amounted to Rp240.82 billion or 67.60% higher than the RKAP of 2017 and decreased by 50.81% compared to the realization of the balance as of December 31, 2016. a. The non-realization of short-term liability balances

compared to the RKAP of 2017 is primarily due to increased balance of other payables, accrued expenses and current portion of long-term loans.

b. The realization of short-term liabilities as of December 31, 2017 decreased compared to the realization of the






tanggal 31 Desember 2017 menurun dibandingkan dengan realisasi saldo pada tanggal 31 Desember 2016 terutama disebabkan: (i) penurunan saldo liabilitas jangka pendek sebesar Rp262,26 miliar yang disebabkan telah dilunasinya sebagian hutang dari hasil penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan di konversinya hutang menjadi penambahan setoran modal PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero), (ii) penurunan saldo pendapatan diterima di muka.

Liabilitas Jangka Panjang Realisasi saldo liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp36,77 miliar atau 83,71% lebih rendah dibanding RKAP tahun 2017 dan turun sebesar 10,06% dibandingkan dengan realisasi saldo pada tanggal 31 Desember 2016. a. Tidak tercapainya realisasi saldo liabilitas jangka

panjang dibandingkan dengan RKAP tahun 2017 terutama disebabkan: (i) dalam RKAP 2017 direncanakan adanya hutang afiliasi jangka panjang sebesar Rp183,19 miliar, namun tidak terealisasi; (ii) realisasi saldo liabilitas pajak tangguhan Rp36,63 miliar lebih rendah 13,86% dari RKAP tahun 2017 sebesar Rp42,53 miliar.

b. Realisasi saldo liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 turun dibandingkan dengan realisasi saldo pada tanggal 31 Desember 2016 terutama disebabkan oleh penurunan saldo liabilitas pajak tangguhan.

outstanding balance as of December 31, 2016 mainly due to: (i) decrease in short-term liability balance of Rp262.26 billion due to partial debts paid from the issuance of the Convertible Bonds and the conversion of debt to additional paid-up capital of PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero), (ii) decrease in the balance of income received in advance.

Long Term Liabilities The realization of the long-term liability balance as of December 31, 2017 amounted to Rp36.77 billion or 83.71% lower than the RKAP of 2017 and decreased by 10.06% compared to the realization of the balance as of December 31, 2016. a. Non-achievement of long-term liability balance

compared to RKAP 2017 is mainly due to: (i) in RKAP 2017 it is planned to have long term affiliated debt of Rp183.19 billions, but not realized; (ii) the realization of deferred tax balance of Rp36.63 billion lower by 13.86% from RKAP in 2017 amounting to Rp42.53 billion.

b. The realization of long-term liability as of December 31, 2017 decreased compared to the realization of the balance as of December 31, 2016 primarily due to the decrease in deferred tax liabilities balance.

2017 2016Selisih

DeviationRasio (%)Ratio (%)

SelisihDeviation

Rasio (%)Ratio (%)

EkuitasEquityObligasi Wajib Konversi Mandatory Convertible Bonds -Sebanyak 195.000 saham -Nominal Rp. 1.000.000 per saham

- 195,000,000 - 195,000,000 - 195,000,000 -

Modal Saham Capital Stock -Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham -Modal Dasar 2.000.000 saham -Modal ditempatkan & disetor penuh 612.164 saham pada 31 Des 2017 dan 542.164 saham pada 31 Des 2016

737,164,000 612,164,000 542,164,000 125,000,000- 16.96- 70,000,000 12.91

Cadangan UmumGeneral Reserve

4,165,071 4,165,071 4,165,071 - - - -

Akumulasi DefisitAccumulated Deficit

704,478,729- 693,459,618- 714,444,479- 11,019,111 1.56- 20,984,861 2.94-

TOTAL EKUITAS - NETOEQUITY NET

36,850,342 117,869,453 168,115,408- 81,019,111 219.86 285,984,861 170.11-




UraianDescription


RKAP Budget 2017

Realisasi

Realization



Ekuitas Realisasi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp117,99 miliar atau 219,86% lebih tinggi dibandingkan RKAP dan nilai ekuitas Per 31 Desember 2017 telah menjadi positif sebesar Rp117,99 miliar dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang masih negatif sebesar Rp168,11 miliar. Realisasi saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi positif dikarenakan

Equity Realization of equity as of December 31, 2017 amounted to Rp117.99 billion or 219.86% higher than RKAP and the value of equity As of December 31, 2017 has become positive Rp117.99 billion compared to the same period last year which was negative Rp168,11 billion. The realization of the equity balance as of December 31, 2017 became positive due to the conversion of debt to additional capital and the issuance of Mandatory


Penguatan Bisnis




adanya konversi hutang menjadi penambahan modal serta penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) yang dibeli oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Convertible Bond purchased by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

LAPORAN ARUS KAS CASH FLOW REPORT

No UraianDescription

Realisasi 2017Realization in 2017

Realisasi 2016Realization in 2016

I Arus Kas dari Aktivitas OperasiCash Flow from Operating ActivityPenerimaan dari PelangganReceipt from Customers

134,783,745 108,993,272

Pembayaran kepada PemasokPayments to Suppliers

106,507,633- 37,731,857-

Pembayaran kepada KaryawanPeyments to Employees

19,501,364- 15,692,282-

Pembayaran PajakPayments of Taxes

2,552,495- 4,971,899-

Penerimaan dari Pendapatan KeuanganCash Receipt from Finance Income

1,434,264 592,646

Pembayaran Beban KeuanganPayments of Finance Expense

6,679,165- 9,200,038-

Penerimaan dari (Pembayaran untuk) kegiatan Operasional LainReceipts from (Payment for) Other Operational Activities

1,765,301 1,132,351

Arus Kas Neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas OperasiNet Cash Flows Provided by (use in) Operating Activities

2,742,653 43,122,195

II Arus Kas dari Aktivitas InvestasiCash Flow from Investing ActivityPenerimaan dari Penjualan Aset TetapReceipts from Customers

475,049 2,804,514

Perolehan Aset TetapAcquisitions of Fixed Assets

3,650,860- 5,065,670-

Arus Kas Neto yang digunakan untuk Aktivitas InvestasiNet Cash Flows Used In Investing Activities

3,175,812- 2,261,157-

III Arus Kas dari Aktivitas PendanaanCash Flow from Financing ActivityPenerbitan Obligasi Wajib KonversiIssuance of Mandatory Convertib le Bond

195,000,000 -

Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman Proceeds (Payment) from Loans

199,550,000- 1,190,000-

Arus Kas Neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas PendanaanNet Cash Flows Provided By (Used In) Financing Activities

4,550,000- 1,190,000-

IV Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara KasNet Increase (Decrease) In Cash & Cash Equivalent

4,983,159- 39,671,039

V Kas dan Setara Kas Awal TahunCash & Cash Equivalent at the Beginning of the Year

49,401,037 9,729,998

VI Kas dan Setara Kas Akhir TahunCash & Cash Equivalent at the End of the Year

44,417,879 49,401,037

ARUS KASCASH FLOW Disa jikan da lam Rp Ribu / Presented in Rp Thousand

KEMAMPUAN MEMBAYAR PINJAMAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG ABILITY TO PAY LOANS AND COLLECTIBILITY DUE Kemampuan Perseroan untuk melakukan pengelolaan piutang dan seluruh kewajiban Perseroan di tahun 2017 disajikan dalam analisis dan terlihat dari rasio rasio keuangan yang tercatat sebagai berikut:

The Company's ability to manage receivables and all liabilities of the Company in 2017 is presented in the analysis and is reflected in the following financial ratio ratios:






RasioRatio

UraianDescription

SatuanUnit

Realisasi 2016Realization In 2016


Current Ratio Aset LancarCurrent Assets % 18.17 43.17

Liabilitas Jangka PendekCurrent Liab ility

Cash Ratio Kas + Deposito + Surat Berharga Jk PendekCash + Time Deposits + Short Term Securities % 10.09 18.44

Liabilitas Jangka Pendek Current Liab ility

Total Assets to Total Debt Jumlah AsetTotal Assets Kali 0.68 1.42

Jumlah PinjamanTotal Loan

Total Debt to Equity Jumlah PinjamanTotal Loan Kali 3.16- 2.36

Jumlah EkuitasTotal Equity

Total Debt to Total Fixed Assets Jumlah PinjamanTotal Loan Kali 2.00 1.11

Jumlah Aset Tetap + Properti Investasi + Aset Pengelolaan Bersama

Total Fixed Assets + Property Investment + Jointly Control Assets

Long Term Debt to Equity Pinjaman Jangka PanjangNon Current Loan Kali 0.24- 0.31

Total EkuitasTotal Equity

Net Debt to EBITDA Jumlah Pinjaman - Kas & Setara KasTotal Loan - Cash & Cash Equivalent Kali 9.63 5.22

EBITDAEBITDA

Kondisi Keuangan Jangka Pendek (Likuiditas)Short Term Financial Condition (Liquidity)

Kondisi Keuangan Jangka PanjangLong Term Financial Condition

RasioRatio

UraianDescription

SatuanUnit



Average Payment Period (APP) 365 139 22 (Beban Operasi - Beban Pegawai -

Beban Penyusutan - Beban Asuransi) / Rata Rata Hutang

365

(Expense from Operation - Employee Expense - Depreciation Expense - Insurance Expense)

/ Loan Average

Average Collection Period (ACP) 365 34.07 15.09 Pendapatan Operasi / Rata Rata Piutang

365(Income from Operation - Employee Expense -

Depreciation Expense - Insurance Expense) / Loan Average

BOPO atau OR (Operating Ratio) Beban UsahaOperating Expense

% 80.45 88.79 Pendapatan Usaha

Income from OperationReturn on Capital Employed (ROCE) Laba Setelah Pajak

Profit After Tax% 4.25 5.93

Total Aset - ATDK - Aset Lain LainTotal Asset - ATDK - Other Asset

EBITDA Pendapatan Operasi - Beban Operasi selain Beban Penyusutan dan Amortisasi

Income from Operation - Operating Expense exclude Depreciation & Amortization

Rp RibuRp Thousand

49,949,981 44,629,187

Rasio Hasil UsahaBusiness Income Ratio

Rasio AktivitasActivity Ratio

HariDay

HariDay


Penguatan Bisnis




Kemampuan Membayar Utang Seluruh kewajiban Perseroan baik jangka pendek dan jangka panjang dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan yang tercatat sebagai berikut:

Penjelasan atas Rasio Keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Current ratio tahun 2017 lebih tinggi dari current

ratio tahun 2016 karena aset lancar tahun 2017 meningkat atau 16,86% lebih tinggi dari aset lancar tahun 2016. Hal tersebut terutama dikarenakan Pendapatan yang Masih Akan Diterima tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2016. Sedangkan perubahan liabilitas jangka pendek tahun 2017 sebesar 50,81% lebih rendah dari liabilitas jangka pendek tahun 2016.

2. Cash ratio tahun 2017 lebih tinggi dari cash ratio tahun 2016 karena total liabilitas jangka pendek tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016. Hal ini terutama dikarenakan pelunasan hutang dan adanya penghapusan hutang bunga dan denda atas pinjaman kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Di samping itu, pada tahun 2017 terealisasi konversi hutang menjadi tambahan setoran modal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) serta sebagian hutang dilunasi dari hasil penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) sehingga total liabilitas jangka pendek menurun.

3. Average Payment Period (APP) tahun 2017 lebih rendah dari APP tahun 2016 karena rata-rata hutang usaha tahun 2017 dan tahun 2016 (untuk APP tahun 2017) lebih rendah dibandingkan rata-rata hutang usaha tahun 2016 dan tahun 2015 (untuk APP tahun 2016). Hal ini terutama dikarenakan hutang usaha kepada pihak ketiga di tahun 2017 telah dilunasi seperti hutang kepada PT Daya Radar Utama, PT Dok Bahari Nusantara, dan PT Fistlight Indonesia.

Tingkat Kolektibilitas Piutang Sampai dengan akhir tahun 2017, tingkat collection period Perseroan cenderung lebih baik dibandingkan realisasi tahun 2016. Hal ini disebabkan karena Perseroan selalu berupaya untuk menjalin hubungan bisnis yang kondusif dengan seluruh pihak ketiga dan senantiasa menjaga komitmen antara satu sama lain.

Average Collection Period (ACP) tahun 2017 lebih rendah dari ACP tahun 2016 karena rata-rata piutang usaha usaha tahun 2017 dan tahun 2016 (untuk ACP tahun 2017) lebih rendah dibandingkan rata-rata piutang usaha tahun 2016 dan tahun 2015 (untuk ACP tahun 2016). Selain itu, pendapatan operasi tahun 2017 lebih tinggi dari pendapatan operasi tahun 2016. Hal ini seiring dengan produksi hasil keruk yang meningkat dan juga peningkatan jasa galangan (pembangunan kapal).

Ability to Pay Debt All of the Company's short-term and long-term liabilities can be seen from the following financial ratios:

The explanation of the Financial Ratios of 2017 is as follows:

1. Current ratio of 2017 is higher than the current ratio

of 2016 due to current assets in 2017 increased or 16.86% higher than current assets in 2016. This is mainly due to Income Will Still Be Received in 2017 increased compared to the realization in 2016. Meanwhile, the change in short-term liabilities in 2017 amounted to 50.81% lower than 2016 short-term liabilities.

2. Cash ratio in 2017 is higher than the cash ratio of

2016 because the total liabilities in the short-term in 2017 decreased from 2016. This is mainly due to debt repayment and the elimination of interest payables and penalties on loans to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). In addition, by 2017 the debt conversion is realized to be additional to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) capital injection and part of the debt is paid from the issuance of Mandatory Convertible Bond so that the total short-term liabilities decrease.

3. Average Payment Period (APP) in 2017 is lower

than APP in 2016 because the average debt payable in 2017 and 2016 (for APP 2017) is lower than the average payable in 2016 and 2015 (for APP year 2016). This is primarily due to trade payables to third parties in 2017, which have been settled, such as debt to PT Daya Radar Utama, PT Dok Bahari Nusantara and PT Fistlight Indonesia.

Collectability Rate of Receivables Until the end of 2017, the collection period of the Company tends to be better than the realization in 2016. This is because the Company always strives to establish conducive business relationships with all third parties and always maintain commitment among each other.

Average Collection Period (ACP) in 2017 is lower than the ACP of 2016 because the average trade receivables of 2017 and 2016 (for ACP 2017) are lower than the average trade receivables of 2016 and 2015 (for ACP 2016). In addition, operating revenues in 2017 are higher than operating revenues in 2016. This is in line with increased dredge production as well as increased shipyard services (shipbuilding).

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL POLICY Komposisi struktur modal Perseroan di tahun 2017 adalah 70,19% berasal dari liabilitas dan 29,81% berupa ekuitas. Komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2016.

The composition of the Company's capital structure in 2017 is 70.19% derived from liabilities and 29.81% in the form of equity. This composition is changing compared to 2016.






Kebijakan Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk menitikberatkan nilai ekuitas yang positif di akhir tahun 2017 dengan melakukan konversi hutang menjadi ekuitas.

Management policy The Company has a policy to emphasize the positive equity value at the end of 2017 by converting debt into equity.

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %Liabilitas Jangka PendekCurrent Liab ilities

240,816,297 87% 489,598,430 92% 507,428,775 92% 510,072,631 92% 353,081,915 87%

Liabilitas Jangka PanjangNon-Current Liab ilities

36,769,859 13% 40,882,498 8% 41,859,773 8% 47,029,338 8% 54,794,010 13%

Jumlah LiabilitasTotal Liab ilities

277,586,156 70% 530,480,928 146% 549,288,547 150% 557,101,969 137% 407,875,925 84%

EkuitasEquity

117,869,453 30% 168,115,408- -46% 183,163,284- -50% 150,822,711- -37% 78,518,075 16%

Jumlah Liabilitas dan EkuitasTotal Liab ilities and Equity

395,455,609 100% 362,365,520 100% 366,125,262 100% 406,279,256 100% 486,393,999 100%

2013Disajikan dalam Rp Ribu / Presented in Rp Thousand

UraianDescription

2017 2016 2015 2014

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL MATERIAL COMPETITION FOR INVESTMENT OF CAPITAL GOODS Tujuan Ikatan Material Selama tahun 2017, PT Pengerukan Indonesia melakukan investasi barang dan modal dengan tujuan peningkatan kapasitas, produktivitas dan pelayanan untuk jasa pengerukan dan reklamasi. Sementara sumber dana Mandatory Convertible Bond dipergunakan untuk mendukung peraihan proyek-proyek pengerukan yang pendapatan usahanya digunakan untuk investasi tersebut. Sumber Dana yang Digunakan untuk Memenuhi Ikatan-Ikatan Sumber pendanaan atas belanja modal berasal dari dana internal Perusahaan. Mata Uang yang Menjadi Denominasi Laporan Keuangan PT Pengerukan Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah, sedangkan transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Laba atau Rugi yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing dicatat dan diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif pada tahun berjalan. Posisi keuangan dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Laporan Keuangan dengan menggunakan kurs laporan akhir tahun, sebagai berikut:

Objectives of Material Bonding During 2017, PT Pengerukan Indonesia invests in goods and capital with the objective of capacity building, productivity and service for dredging and reclamation services. While the source of Mandatory Convertible Bond fund is used to support the achievement of dredging projects whose business income is used for the investment. Source of Funds Used to Meet the Bonds The source of funding for capital expenditures comes from the Company's internal funds. Currency Being Denominated The Financial Statements of PT Pengerukan Indonesia are prepared in Rupiah, while transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates at the date of the transaction. Earnings or Losses arising from the translation of foreign currency assets and liabilities are recorded and recognized in the Comprehensive Income Statement for the year. The financial position in foreign currency is translated into the Financial Statement using the year-end reporting rates, as follows:


Penguatan Bisnis




INVESTASI BARANG DAN MODAL INVESTMENT OF GOODS AND CAPITAL

UraianDescription

Realisasi 2013Year 2013 Realization




RKAP 20172017 RKAP


Capaian (%)Achievement (%)

Perbandingan (%)Trend (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 / 6 9 = 7 / 5Bangunan Fasilitas Facility Buildings

- 651,743 - - 525,400 - - -

KapalVessels

23,031,985 25,978,865 2,655,000 4,382,038 73,000,000 41,349,210 56.64 943.61

PeralatanEquipment

- - 5,065,670 7,543,500 3,140,722 41.63 62.00

KendaraanVehicle

- - - - - - -

Investasi Non FisikNon Physical Investment

- - - - - - -

Jumlah InvestasiTotal Investment

23,031,985 26,630,608 2,655,000 9,447,708 81,068,900 44,489,932 54.88 470.91

(disajikan dalam Rp ribu / presented in Rp thousand)

Investasi barang dan modal yang dilakukan PT.Rukindo bertujuan untuk pengembangan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas pelayanan jasa pengerukan dan jasa galangan sehingga meningkatkan produktivitas Perseroan. Selain itu, investasi yang dilakukan oleh PT Rukindo juga turut berperan dalam proses mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui keterlibatan dalam proyek-proyek pengembangan pelabuhan milik IPC.

Nilai Investasi Barang dan Modal yang Dikeluarkan pada Tahun Buku Terakhir Sepanjang tahun 2017, realisasi investasi mencapai Rp44,49 miliar atau sebesar 54,88% dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp81,07 milar. Serapan investasi terdapat pada investasi kapal sebesar Rp41,35 miliar atau 56,64% dari RKAP 2017, dan realisasi investasi pada peralatan sebesar Rp 3,14 miliar atau 62% dari RKAP 2017.

Tidak tercapainya target serapan investasi diantaranya investasi kapal disebabkan karena mundurnya waktu perbaikan/docking TSHD Kalimantanm II dan penundaan pelaksanaan docking re-class untuk TSHD Timor dan adanya penambahan pekerjaan untuk beberapa kapal keruk.

Investment of goods and capital conducted by PT.Rukindo aims to develop the Company to increase production capacity and quality of dredging service and shipyard services so as to increase the productivity of the Company. In addition, investment by PT Rukindo also plays a role in the process of supporting national economic growth through involvement in IPC's port development projects.

Investment Value of Goods and Capital Issued in Final Book Year Throughout the year 2017, the realization of investment reached Rp44, 49 billion or 54.88% of the budget in 2017 amounted to Rp81, 07 billion. The absorption of investment is in ship investment of Rp41.35 billion or 56.64% of RKAP 2017, and realized investment in equipment amounting to Rp 3.14 billion or 62% of RKAP 2017.

The absence of targeted absorption targets such as vessel investment is due to delayed docking time of TSHD Kalimantanm II and delays in the implementation of re-class docking for TSHD Timor and the addition of jobs to some dredgers.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT HAPPENED AFTER DATE OF ACCOUNTING REPORTS Tidak ada terjadi kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Dengan demikian PT Pengerukan Indonesia tidak menyajikan informasi tentang kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

There is no important event after the date of the accountant's report including its impact on future performance and business risks. Thus PT Pengerukan Indonesia does not provide information about important events after the date of the accountant's report including its impact on future performance and business risks.

URAIAN TENTANG PROSPEK USAHA PERSEROAN DESCRIPTION ABOUT THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY PT Pengerukan Indonesia adalah merupakan Anak PT Pengerukan Indonesia is a Subsidiary (Subsiadiary) of






Perusahaan (Subsiadiary) dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), suatu badan usaha yang bergerak dibidang Jasa Pengerukan dan Reklamasi serta Galangan Kapal, saat ini PT Pengerukan Indonesia merupakan salah satu perusahaan Nasional terbesar di Indonesia yang memiliki aset Alat Produksi terlengkap dan fasilitas galangan yang tersedia, sebagai sarana penunjang perawatan Alat Produksi (kapal milik maupun kapal mitra), untuk itu merupakan dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa PT Pengerukan Indonesia adalah merupakan perusahaan perseroan nasional terbesar dibidang Jasa Pengerukan dan Reklamasi di Indonesia. Dengan jumlah sebanyak 65 Pelabuhan di Indonesia, sebanyak 57 pelabuhan didalamnya terdapat potensi pasar Pekerjaan Pengerukan Perawatan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan yang secara periodik dilakukan pengerukan guna menjaga keselamatan, keamanan dan kelancaran arus lalu lintas kapal dari dan ke Pelabuhan. Pekerjaan Pengerukan Perawatan Alur dan Kolam Pelabuhan dilakukan secara periodik terbagi dalam : a. Pengerukan periode per 1 (satu) tahun sebanyak

=9 lokasi b. Pengerukan periode per 2 (dua) tahun sebanyak

=13 lokasi c. Pengerukan periode per 3 (tiga) tahun sebanyak

=35 lokasi Potensi Pasar Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Volume tersedia adalah sebesar 14,7 juta M3 dimana pelaksanaannya menggunakan 2 (dua) jenis kapal keruk, antara lain : a. Kapal keruk hisap (TSHD) volume sebesar

=12,4 juta m3 b. Kapal keruk cangkram (Clamshell) volume sebesar

=2,3 juta m3 Pada tahun 2017 dari total volume sebesar 14,7 juta m3 pertahun, PT Pengerukan Indonesia telah berhasil memperoleh Volume Kontrak sebesar 1,2 juta m3 atau 8,54% dari pasar yang tersedia, atau ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumya yang hanya terealisir sebesar 3,00%. Guna meningkatkan produktifitas, PT Pengerukan Indonesia telah berusaha melakukan perbaikan Alat Produksi (TSHD) maupun pengadaan/pembuatan baru Kapal Tongkang Lumpur (Hopper Barge) kapasitas 1000 m3 sebanyak 3 (tiga) buah dan baru terealisir 1 (satu) buah sebagai wujud untuk meningkatkan produktifitas, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), a business entity engaged in Dredging and Reclamation Services and Shipyard, PT Pengerukan Indonesia is one of the largest national companies in Indonesia with assets The most complete production and available shipyard facilities, as a means of supporting the Production Equipment (owned vessels and partner vessels), for it is a solid basis to say that PT Pengerukan Indonesia is the largest national company in Dredging and Reclamation Services in Indonesia. With a total of 65 ports in Indonesia, there are 57 ports within which there is a potential market for Dredging Portfolio Care and Port Pool Working duty periodically to maintain the safety, security and smooth flow of ship traffic to and from the Port.

Dredging and Portway Care Drilling Works The port is periodically divided into: a. Dredging period per 1 (one) year as many as = 9

locations b. Dredging period per 2 (two) years as many as = 13

locations c. Dredging period per 3 (three) years as many as = 35

locations

Potential Market of Dredging Portfolio Working and Port Supply Charting is available for 14.7 million M3 where the implementation uses 2 (two) types of dredgers, among others: a. Dredge suction boat (TSHD) volume of = 12.4 million

m3 b. Clamshell vessel (Clamshell) volume of = 2.3 million

m3

In 2017 of a total volume of 14.7 million m3 per year, PT Pengerukan Indonesia has managed to obtain a 1.2 million m3 or 8.54% Contract Volume from the available market, or an increase from previous years only realized 3.00%.

In order to increase productivity, PT Pengerukan Indonesia has tried to make improvements of Production Equipment (TSHD) as well as new procurement / shipbuilding of Mud Truck (Hopper Barge) 1000 m3 capacity of 3 (three) pieces and only realized 1 (one) fruit as a form to increase productivity, so as to contribute to the Shareholders and Stakeholders.

KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN DIVIDEND POLICY AND PAYMENTS Tidak ada dividen yang disetorkan kepada Pemegang Saham dikarenakan sampai dengan akhir Tahun 2017 PT Pengerukan Indonesia masih mengalami akumulasi kerugian sebesar Rp693,46 miliar.

No dividends are paid to the Shareholders because until the end of 2017 PT Pengerukan Indonesia still suffered accumulated losses of Rp693.46 billion.


Penguatan Bisnis




DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG ATAU MODAL DIVESTATION, BUSINESS CONDUCT OR BUSINESS, ACQUISITION OR RESTRUCTURING OF LOAN OR CAPITAL Restrukturisasi Hutang • Hutang kepada PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan

IV telah disampaikan permohonan restrukturisasi berupa rescheduling pembayaran hutang pokok dan haircut bunga dan denda. Untuk hutang kepada PT Pelindo I (Persero) telah dilunasi sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Pinjaman Modal Kerja dan Keperluan Lainnya Antara PT Pengerukan Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM.58/43/14/PI-17.TU dan Nomor: HK.3011/118/Dirut-2017 tanggal 16 Agustus 2017.

• Hutang kepada beberapa vendor telah dimintakan pemotongan (discount) dan telah dicicil pelaksanaan pembayarannya.

• Hutang kepada vendor besar untuk pengadaan bunker dan docking telah disepakati pelaksanaan pembayaran sebesar 20% per 6 bulan dan telah dicicil mulai bulan Pebruari 2015 dan saat ini telah selesai.

Dalam rangka restrukturisasi permodalan telah dilakukan : • Penerbitan Obligasi Wajib Konversi dengan

ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) antara PT Rukindo dengan PT Pelindo II (Persero) pada tanggal 28 Desember 2017 yang hasilnya dari dana yang diterima sebesar Rp 195 miliar dipergunakan untuk membayar hutang pokok pinjaman dana talangan restrukturisasi kepada PT Pelindo II (Persero);

• Telah dilakukan konversi hutang kepada PT.Pelindo II (Persero) sebesar Rp 70 miliar menjadi tambahan penyertaan modal PT Pelindo II (Persero) sesuai dengan Keputusan Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler) PT Pengerukan Indonesia Nomor : SK.03/22/12/1/PBI/UT/PI.II-17 dan Nomor : PPI-623-004698 tanggal 22 Desember 2017 dan telah diaktakan dengan Nomor : 48 yang dibuat dihadapan Dahlia, S.H. pengganti dari Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta.

Debt Restructuring • Debts to PT Pelabuhan Indonesia I, III and IV have

been submitted for restructuring applications in the form of rescheduling of principal and interest haircut and fine. Debt to PT Pelindo I (Persero) has been settled in accordance with Minutes of Settlement of Working Capital Loan and Other Needs Between PT Pengerukan Indonesia and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: UM.58 / 43/14 / PI-17.TU and Number: HK.3011 / 118 / Dirut-2017 dated August 16, 2017.

• Payables to some vendors have been requested for deductions (discounts) and have been repaid in the implementation of the payment.

• Debt to major vendors for bunkers and docking procurement has been agreed upon for the payment of 20% per 6 months and has been repaid in February 2015 and is now completed.

In the framework of the restructuring of capital has been done: • Issuance of Mandatory Convertible Bonds with the

signing of a Convertible Bond Issuance Agreement (OWK) between PT Rukindo and PT Pelindo II (Persero) on December 28, 2017 resulting from the proceeds of Rp 195 billion used to repay the principal debt restructuring PT Pelindo II (Persero);

• Debt to PT.Pelindo II (Persero) has been converted to Rp 70 billion into additional capital of PT Pelindo II (Persero) in accordance with Shareholders' Resolutions without the Shareholders Meeting of PT Pengerukan Indonesia Number: SK. 03/22/12/1 / PBI / UT / PI.II-17 and Number: PPI-623-004698 dated December 22, 2017 and has been notarized by Number 48 made before Dahlia, SH successor of Fathiah Helmi, S.H. Notary in Jakarta.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING INFLUENCE OF INTEREST AND / OR AFFILIATE TRANSACTIONS Tidak terdapat Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Afiliasi yang terjadi pada tahun 2017.

There is no Material Transaction Information Containing Conflict of Interest and / or Affiliate Transactions that occurred in 2017.






PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CHANGE OF REGULATIONS REGULATIONS Tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang material yang terjadi pada tahun 2017.

There is no change in the material legislation that took place in 2017.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES Selama tahun 2017 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

During 2017 there is no change in accounting policies that have a significant impact on financial reporting and disclosure in the financial statements.

KELANGSUNGAN USAHA BUSINESS CONTINUANCE Industri pengerukan masa kini telah berkembang pesat baik metode pelaksanaannya, peralatannya dan fungsinya. Yang pada awalnya hanya untuk memperdalam alur pelayaran lalu lintas kapal laut dan pertambangan Timah, saat ini berkembang untuk membangun dan memperbaiki kawasan, dan berbagai bidang industry lainnya yang juga memerlukan jasa pengerukan.

Pengerukan merupakan bagian dari Ilmu Sipil, yang memiliki pengertian pemindahan material dari dasar bawah air dengan menggunakan peralatan keruk atau setiap kegiatan yang merubah konfigurasi dasar atau kedalaman perairan seperti laut, sungai, danau, pantai ataupun daratan sehingga mencapai elevasi tertentu dengan menggunakan peralatan kapal keruk.

Untuk mendukung program Pemerintah mengenai pengembangan sektor maritim, PT Pengerukan Indonesia melakukan sinergi dengan Induk Usaha PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam proyek pengerukan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Dengan terus menjaga semangat perubahan untuk menjadi yang terbaik, Perseroan terus meningkatkan kualitas sebagai penyedia jasa pengerukan yang unggul dalam operasional dan pelayanan. Dengan semangat tersebut, Perseroan terus melaju di tengah berbagai tantangan di tahun 2017 dan mencatatkan kinerja operasional dan keuangan yang baik.

PT Pengerukan Indonesia optimis untuk dapat mewujudkan keberlanjutan peran dan bisnisnya dengan segenap kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup Perusahaan.

Today's dredging industry has been growing rapidly in both its implementation methods, its tools and its functions. Which was originally only to deepen the flow of sea and tin ship traffic shipping, currently developing to build and improve the area, and various other industrial fields that also require dredging services.

Dredging is a part of Civil Sciences, which has an understanding of the transfer of material from underwater base by means of dredging equipment or any activity that changes the basic configuration or depth of waters such as sea, river, lake, coast or land to reach a certain elevation by using dredger equipment.

To support the Government's program on maritime sector development, PT Pengerukan Indonesia synergizes with the Parent Company of PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) in a dredging project of ports in Indonesia.

By continuing to keep the spirit of change to be the best, the Company continues to improve its quality as a leading provider of dredging services in operations and services. With that spirit, the Company continues to advance in the midst of challenges in 2017 and records good operational and financial performance.

PT Pengerukan Indonesia is optimistic to be able to realize the sustainability of its role and business with all its ability to maintain the Company's survival.

SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIKENAKAN KEPADA PERSEROAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI OLEH INSTANSI PEMERINTAH ADMINISTRATIVE SANCTIONS ASSURED TO THE COMPANY, MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS BY GOVERNMENT INSTITUTIONS Tahun 2017 tidak ada sanksi administrative yang dikenakan kepada Perseroaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Instansi Pemerintah.

In 2017 there are no administrative sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors by Government Agencies.


Penguatan Bisnis




INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI FINANCIAL INFORMATION THAT HAS BEEN REPORTED WHICH CONTAINS THE EXCEPTION OF OUTSTANDING PROPERTY AND JARANG HAPPENED Laporan Keuangan PT Pengerukan Indonesia yang diaudit untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah dilaporkan tidak memiliki informasi keuangan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

The audited financial statements of PT Pengerukan Indonesia for the year ended December 31, 2017 and 2016 have no financial information containing events of a remarkable and rare nature.

PENINGKATAN YANG MATERIAL DIKAITKAN DENGAN JUMLAH BARANG YANG DIJUAL / BARANG BARU MATERIAL IMPROVEMENTS RELATED WITH TOTAL SOLD GOODS / NEW GOODS Volume produksi keruk di tahun 2017 tercatat sebesar 958.506 m3, naik 387% jika dibandingkan volume produksi keruk tahun 2016 sebesar 247.610 m3. Pendapatan Jasa Pengerukan di tahun 2017 merupakan kontributor terbesar pertama dari total Pendapatan Usaha Perusahaan, menyumbang Rp84,89 miliar atau 53,63% dari total pendapatan usaha tahun 2017. Secara keseluruhan, PT.Pengerukan Indonesia mencatatkan penjualan usaha sebesar Rp158,29 miliar atau naik 65,25% dibandingkan pendapatan usaha tahun 2016 sebesar Rp95,79 miliar.

The volume of dredged production in 2017 was 958,506 m3, up 387% compared to the volume of dredged production in 2016 of 247,610 m3. Dredging Services Income in 2017 is the first largest contributor of the Company's total operating revenues, contributing Rp84.89 billion or 53.63% of total revenues in 2017. Overall, PT.Pengerukan Indonesia recorded sales of Rp158.29 billion, up 65.25% compared to revenues of 2016 of Rp95.79 billion.

PROFITABILITAS PROFITABILITY Untuk meningkatkan profit margin, telah dilakukan program restrukturisasi perusahaan, yaitu : • Efisiensi Biaya

Telah ditempuh berbagai langkah untuk melakukan efisiensi terhadap biaya melalui program cost effectiveness, serta upaya-upaya pengendalian dan pengawasan yang lebih intensif dari yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya terhadap penggunaan dana.

• Peningkatan Pendapatan Untuk meningkatkan pendapatan usaha tetap diupayakan untuk meningkatkan produksi jasa baik jasa pengerukan maupun jasa galangan serta menyewakan kapal keruk terutama yang sulit dipasarkan (unmarketable) dan yang sudah tidak produktif baik melalui sistem bareboat charter maupun time charter. Selain itu, perusahaan juga menyewakan aset non alat produksi seperti lahan dan ruang kantor yang tidak terpakai baik kepada pihak ketiga maupun kepada anak perusahaan di lingkungan IPC Group.

To increase profit margin, company restructuring program has been conducted, namely: • Cost Efficiency

Efforts have been made for cost efficiency through cost effectiveness programs, as well as more intensive control and supervision efforts from those implemented in previous years on the use of funds.

• Increased revenue To increase the revenues, efforts will be made to increase the production of both dredging services and shipyard services as well as renting dredgers, especially those that are unmarketable and unproductive through bareboat charter or time charter system. In addition, the company also leases non-production equipment assets such as unused land and office space either to third parties or to subsidiaries within the IPC Group.






KONTRIBUSI KEPADA NEGARA CONTRIBUTION TO STATE Kewajiban Keuangan Kepada Negara Pemenuhan kewajiban Keuangan kepada Negara selama Periode Tahun 2017 (Audited) terealisasi sebesar Rp16,53 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Financial Liabilities to the Country Fulfillment of Financial Liabilities to the State during the Period of 2017 (Audited) was realized amounting to Rp16.53 billion with details as follows:

Realisasi Tahun 2016Audited

Realization in 2016Audited

Realisasi Tahun 2017Audited

Realization in 2017Audited

1 21 - -

2

a. Penyetoran PPh 21Submission of PPh 21

1,428,994 2,210,911

b. Penyetoran PPh 22, 23, dan 25Submission of PPh 22, 23, dan 25

702,083 556,489

c. Penyetoran PPN Jasa (Net)VAT Deposit Service (Net)

10,157,909 5,959,063

d. Penyetoran PPh psl 4 (Jasa Konstruksi)Submission of PPh Article 4 (Construction)

3,103,650 1,296,219

e. Penyetoran PPh psl 4 (Jasa Non Konstruksi)Submission of PPh Article 4 (Non Construction)

12,208 2,222

f. Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Submission of PBB

1,123,464 1,218,576

Jumlah 16,528,308 11,243,481

No UraianDescription

Penyetoran Kontribusi Dividen Tahun 2015-2016Dividend ContributionDeposit Year 2015-2016

Kontribusi Pajak :Tax Contribution :

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN, PEMASOK DAN PEKERJA TAHUN 2017 SATISFACTORY SURVEY OF CUSTOMERS, SUPPLIERS AND WORKERS IN 2017 Pada tahun 2017 telah dilakukan survey kepuasan Pelanggan, Pemasok dan Pekerja untuk mengetahui tingkat kepuasan Pelanggan, Pemasok dan Pekerja terhadap layanan yang diberikan oleh PT Rukindo serta menentukan prioritas utama perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, pemasok dan pekerja. Berdasarkan hasil survey, nilai indeks kepuasan Pelanggan, Pemasok dan Pekerja dari skala likert 1-5 adalah:

In 2017, Customer Satisfaction, Supplier and Worker satisfaction surveys have been conducted to determine the level of satisfaction of Customers, Suppliers and Workers on the services provided by PT Rukindo and determine the main priority of continuous improvement to improve customer, supplier and worker satisfaction. Based on the survey results, the value of customer satisfaction index, Suppliers and Workers from the likert scale 1-5 is:

No Jenis Survey Indeks Kategori

1 Kepuasan Pelanggan 3,91 Puas

2 Kepuasan Pemasok 3,98 Puas

3 Kepuasan Pekerja 3,59 Puas


Penguatan Bisnis




PENGEMBANGAN PERUSAHAAN Corporate Development INVESTASI UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN KE DEPAN INVESTMENT TO MEET THE FUTURE CHALLENGES Di tahun 2017 prioritas PT Pengerukan Indonesia untuk investasi adalah melanjutkan Pekerjaan Perbaikan Kapal dan Pembangunan Hopper Barge Kapasitas 1.000m3

yang direalisasi sebesar Rp41,35 miliar. Selain itu PT Pengerukan Indonesia juga melakukan berbagai pengadaan peralatan penunjang galangan dan melakukan kajian pengembangan galangan sisi barat dengan sistem airbag. Dengan dilakukannya investasi tersebut diharapkan Unit Usaha Galangan dapat berkembang di masa yang akan datang.

In 2017 the priority of PT Pengerukan Indonesia for investment is to continue Ship Repair Works and Development of Hopper Barge Capacity of 1,000m3 which is realized amounting to Rp41.35 billion. In addition PT Pengerukan Indonesia is also conducting a variety of equipment procurement support shipyard and conduct studies of development of west side shipyard with airbag system. With the investment, it is expected that the Galangan Business Unit can grow in the future.

PROYEK-PROYEK PENGEMBANGAN DEVELOPMENT PROJECTS a. Kontrak Maintenance Dredging Jangka Panjang di

Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Akhir tahun 2016, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan menugaskan kepada PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) untuk melakukan perawatan alur pelayaran dan kolam pelabuhan di wilayahnya masing-masing. Rukindo mendapatkan kepercayaan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untukPenyediaan Jasa Pengerukan Pemeliharaan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan di wilayah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan jangka waktu kontrak selama 5 (lima) tahun dimana target total nilai sebesar Rp200 miliar pertahun. Dewan komisaris mengapresiasi atas peraihan kontrak tersebut.Arahan Dewan Komisaris agar Rukindo dapat menjaga kepercayaan shareholder maupun stakeholder dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan mutu dan waktu yang telah ditetapkan.

b. Perbaikan TSHD Kalimantan II dalam rangka perkuatan Armada Rukindo Dalam rangka persiapan pelaksanaan proyek pengerukan jangka panjang, dimana dalam pelaksanaan tersebut membutuhkan kapal keruk type TSHD, Direksi telah melakukan perbaikan TSHD Kalimantan II untuk memperkuat armada Rukindo dengan estimasi biaya Rp35miliar.Mengingat besarnya biaya investasi perbaikan TSHD Kalimantan II diharapkan dapat diimbangi dengan kontribusi terhadap pendapatan kepada perusahaan.

c. Pembangunan Hopper Barge kapasitas 1.000 m3 Diperlukan penyesuaian pola operasi kapal keruk type clamshell dalam rangka efisiensi biaya, dimana kondisi saat ini jarak lokasi buang rata-rata berjarak 12 Nautical miles dari lokasi keruk. Penyesuaian ini

a. Long Term Dredging Maintenance Contract in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Late in 2016, the Government in this case the Ministry of Transportation assigned to PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) to perform maintenance of shipping lanes and harbor ponds in their respective areas. Rukindo gained the trust from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for the Provision of Dredging Services for Sailing and Port Pool Maintenance in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with a five-year contract period with a total target value of Rp200 billion per year. The Board of Commissioners appreciates the achievement of such contracts. The Board of Commissioners' board of directors so that Rukindo can maintain the trust of shareholders and stakeholders by completing the work in accordance with the quality and time specified.

b. Repair of TSHD Kalimantan II in order to retrofit

Armada Rukindo In order to prepare for the implementation of long-term dredging project, which in the implementation requires dredger type TSHD, the Board of Directors has done improvements TSHD Kalimantan II to strengthen the Rukindo fleet with an estimated cost of Rp35 billion.Given the amount of investment costs TSHD repair II Kalimantan is expected to be offset by contribution to revenue to the company.

c. Development of Hopper Barge capacity of 1,000

m3 Adjustment pattern of clamshell type dredger operation is required in terms of cost efficiency, where the current distance of the average exhaust location is 12 Nautical miles away from the dredge


Analisis dan Diskusi Manajemen Pengembangan

Perusahaan



Discussion Corporate Development Associates and Joint Dredging

Entities Corporate Governance

memerlukan hopper barge dengan kapasitas lebih besar dibandingkan dengan kapasitas hopper barge yang dimiliki yaitu dengan kapasitas 500 m3. Rukindo telah berencana untuk membangun 3 (tiga) unit hopper barge, dimana untuk tahun 2017 ditargetkan 1 (satu) unit dapat dioperasikan. Dewan komisaris mendukung langkah pembangunan ini dan diharapkan dengan hadirnya hopper barge kapasitas 1.000 m3, operasional Rukindo jadi lebih efektif dan tentu saja efisiensi biaya dapat tercapai.

d. Pengembangan Galangan Kapal sebagai Cash Cow Rukindo sedang menggalakkan program pengembangan galangan melalui pemenuhan peralatan dan pengadaan air bag system. Dimana diharapkan nantinya galangan bukan merupakan unit untuk mendukung perbaikan armada kapal keruk saja, namun juga merupakan mesin penghasil uang untuk Rukindo.

location. This adjustment requires a hopper barge with a larger capacity than the capacity of the hopper barge that is owned with a capacity of 500 m3. Rukindo has planned to build 3 (three) units of hopper barge, which for 2017 is targeted 1 (one) unit can be operated. The board of commissioners supports this development step and is expected with the presence of a hopper barge capacity of 1,000 m3, Rukindo's operations become more effective and of course cost efficiency can be achieved.

d. Development of Shipyard as Cash Cow Rukindo is promoting the development program of shipyard through the fulfillment of equipment and the procurement of airbag system. Where is expected later shipyard is not a unit to support repair dredger fleet only, but also a money-producing machine for Rukindo

PROYEK-PROYEK STRATEGIS STRATEGIC PROJECTS PT Pengerukan Indonesia telah melakukan langkah kerja dan strategi marketing dalam rangka peraihan pasar pengerukan di lingkungan : a. PT Pelabuhan Indonesia I sd IV (Persero) b. PT Pertamina c. PT PLN/Indonesia Power d. PT Semen Indonesia Melalui Branding “SPIRIT of RUKINDO” serta Sinergi BUMN dasar Permen Nomor: 5/MBU/2008 dan Nomor : 15/MBU 2012 “ BUMN, anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN dapat menunjuk langsung BUMN, anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN. PT Pengerukan Indonesia merupakan anak perusahaan BUMN yang 99,9% sahamnya dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Berdasarkan Surat Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor : PP.201/1/8/DTPL-2016 tanggal 26 Oktober 2016 meminta PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) mulai tahun 2017 untuk melaksanakan Pemeliharaan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan dapat melaksanakan pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan di wilayahnya masing-masing, namun demikian atas penyerahan pekerjaan pengerukan dimaksud belum dapat terlaksana oleh PT Pelabuhan Indonesia I, III dan IV (Persero) mengingat belum terealisasinya kesepakatan atas perhitungan konsesi hasil pengerukan, baru PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang merealisasikan pengerukan di tahun 2017 mengingat Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan sudangat mendesak untuk dikerjakan antara lain : a. Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai – Bengkulu

dengan Volume sebesar 605.922 m3 b. Alur dan Kolam JICT dan TPK Kodja Pelabuhan Tg.

Priok Volume sebesar 300.294 m3 c. Kolam Pelabuhan Tanjung Priok volume sebesar

170,791 m3

PT Pengerukan Indonesia has undertaken marketing work and marketing strategies in order to achieve market dredging in the environment: a. PT Pelabuhan Indonesia I to IV (Persero) b. PT Pertamina c. PT PLN / Indonesia Power d. PT Semen Indonesia Through Branding "SPIRIT of RUKINDO" and the BUMN Synergy of BUMN Based on Candidate Number: 5 / MBU / 2008 and Number: 15 / MBU 2012 "SOEs, subsidiaries of SOEs and / or affiliated companies of SOEs may appoint SOEs directly, BUMN subsidiaries and / or companies affiliated SOEs. PT Pengerukan Indonesia is a subsidiary of BUMN which is 99.9% owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Based on the Letter of the Director General of Sea Communications Number: PP.201 / 1/8 / DTPL-2016 dated October 26, 2016, PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) starting 2017 to implement the Sailing Ground Maintenance and Pool Port can implement dredging of Sailing Channel and Port Pool in their respective territory, however, the delivery of the dredging work has not been able to be done by PT Pelabuhan Indonesia I, III and IV (Persero) considering the unrealized agreement on the calculation of dredging concession, PT Pelabuhan Indonesia II ( Persero) which realized dredging in 2017 considering the Sailing and Pool Harbors plot urges to be done, among others: a. The Port of Baai Island - Bengkulu Harbor Route with

Volume of 605,922 m3 b. Plot and Pool JICT and TPK Kodja Port Tg. Priok

Volume of 300.294 m3 c. Tanjung Priok Port with a volume of 170,791 m3 d. Plot and Pond Port of Cirebon volume of 178,813 m3


Penguatan Bisnis




d. Alur dan Kolam Pelabuhan Cirebon volume sebesar 178.813 m3

Sedangkan untuk proyek-proyek Pengerukan PT Pertamina, PT PLN/Indonesia Power dan PT Semen Indonesia sedang dalam proses Vendor List. PT Pengerukan Indonesia mengharapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) antara lain: a. Pengembangan Pelabuhan New Priok Port –

Kalibaru (reklamasi). b. Inland Waterway Cikarang Bekasi Laut (CBL) c. Pengembangan Pelabuhan Sorong Proyek dimaksud dapat diraih pada tahun 2017, namun pada realiasinya tidak dapat terlaksana, hal ini dikarenakan untuk Proyek New Priok Port masih dalam proses Legal Opinion (Jamdatun), CBL dan Pelabuhan Sorong sedang dalam proses pengurusan perijinan, diharapkan proyek tersebut dapat diraih dan terlaksana pada tahun 2018.

As for the dredging projects of PT Pertamina, PT PLN / Indonesia Power and PT Semen Indonesia are in the process of Vendor List. PT Pengerukan Indonesia expects National Strategic Project (PSN) in the area of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), among others: a. Development of New Priok Port - Kalibaru Port

(reclamation). b. Inland Waterway Cikarang Bekasi Laut (CBL) c. Development of Sorong Port The project can be achieved in 2017, but the realiasinya can not be done, this is because for the New Priok Port Project is still in the process of Legal Opinion (Jamdatun), CBL and Port of Sorong is in the process of licensing, it is expected that the project can be achieved and implemented on year 2018.

BELANJA MODAL CAPITAL EXPENDITURE Pada tahun 2017 realisasi total belanja modal PT Pengerukan Indonesia adalah sebesar Rp44,49 miliar dengan pengeluaran Rp41,35 miliar untuk investasi kapal (vessel) dan Rp3,14 miliar untuk investasi peralatan penunjang galangan. PT Pengerukan Indonesia juga mengeluarkan Rp41,43 miliar untuk biaya ditangguhkan. Investasi PT Pengerukan Indonesia di tahun 2017 naik 370,91% dibandingkan tahun 2016 disebabkan seiring dengan kemajuan perbaikan kapal yang mendekati tahapan akhir. Kegiatan investasi yang dilakukan sepanjang tahun 2017 ditujukan untuk peningkatan kesiapan dan utilitas Alat Produksi (Kapal Keruk) yang dimiliki serta untuk pengembangan galangan kapal. Pengeluaran investasi dalam tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp81,07 miliar dengan capaian (realisasi) di tahun 2017 hanya 54,88%.

In 2017, the total expenditure of PT Pengerukan Indonesia is Rp44.49 billion with Rp41.35 billion for vessel investment and Rp3.14 billion for investment of shipyard supporting equipment. PT Pengerukan Indonesia also issued Rp41.43 billion for deferred charges. PT Pengerukan Indonesia's investment in 2017 rose 370.91% compared to 2016 due to the progress of ship repair approaching the final stage. Investment activities undertaken throughout 2017 are aimed at increasing the readiness and utility of the Production Equipment (Dredgers) owned and for the development of shipyards. Investment expenditure in 2017 is targeted to reach Rp81, 07 billion with achievements (realization) in 2017 only 54.88%.



Entitas Asosiasi dan Entitas

Pengerukan Patungan


Discussion Corporate Development Associates and Joint

Dredging Entities Corporate Governance

ENTITAS ASOSIASI DAN ENTITAS PENGERUKAN PATUNGAN Associates and Joint Dredging Entities Selama tahun 2017 tidak terdapat Entitas Asosiasi dan Entitas Pengerukan Patungan di PT Pengerukan Indonesia.

During 2017 there was no Association Entity and Joint Dredging Entity at PT Pengerukan Indonesia.


Penguatan Bisnis




TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance Perseroan senantiasa menempatkan aspek-aspek Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG: Good Corporate Governance) sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi Perusahaan di tengan persaingan industri yang sangat kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat mendukung upaya Perusahaan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta untuk melindungi hak seluruh Pemangku Kepentingan.

The Company always places good corporate governance aspects (GCG: Good Corporate Governance) as an integral part and foundation in strengthening the Company's position in the highly competitive industry competition. The Company believes that good GCG implementation can support the Company's efforts to actualize each business target and to protect the rights of all Stakeholders.

PERNYATAAN TATA KELOLA GOVERNANCE STATEMENT Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu indikator penting yang kemudian dijadikan panduan oleh investor di dunia untuk menilai kinerja perusahaan. Dalam perusahaan yang tata kelolanya baik, kepercayaan dan rasa aman atas investasi menjadi modal dasar yang penting dalam era ekonomi global yang tanpa batas. Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, tercermin dalam suatu mekanisme corporate governance yang dapat diandalkan, diharapkan dapat meminimalisir problem sehingga tercipta kinerja perusahaan yang baik. Rukindo berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (pegawai, konsumen, regulator, mitra kerja, dan lain-lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan bahwa kepengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat atas tindakan/kegiatan strategis yang akan dan telah dilaksanakan oleh Direksi secara hati-hati untuk mencapai tujuan Perusahaan. Direksi menegaskan dalam menjalankan fungsi kepengurusannya dilaksanakan secara professional serta menghindari terjadinya segala potensi benturan kepentingan. Penerapan GCG di Rukindo telah menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan dan untuk memenuhi kebijakan perusahaan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness yang merupakan komitmen kuat Rukindo demi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya

Good Corporate Governance (GCG) is one of the important indicators which is then used as a guide by investors in the world to assess the company's performance. In companies with good governance, trust and a sense of security over investments are an essential underlying capital in a time of unlimited global economic times. Therefore, the application of good corporate governance principles, reflected in a reliable corporate governance mechanism, is expected to minimize the problem to create good corporate performance. Rukindo is fully committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) principles as a foundation for creating sustainable value added for the benefit of shareholders, the wider community and various other stakeholders (employees, customers, regulators, partners, and others) both in the short and long term. The Board of Commissioners exercises its oversight function to ensure that the Company's management is exercised by the Board of Directors in accordance with applicable laws and regulations and provides advice / opinions on the strategic actions / activities that the Board of Directors will and have exercised carefully to achieve the Company's objectives. The Board of Directors affirmed in carrying out its professional management functions and avoided any potential conflicts of interest. The implementation of GCG in Rukindo has become a strong foundation for facing changes in the business environment in the future and to comply with company policies. All strategic decisions made by the Board of Commissioners and the Board of Directors always consider the principles of GCG: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness which is a strong commitment of Rukindo in the interest of shareholders and other stakeholders




Pengerukan Patungan




TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN OBJECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION Dalam kegiatan operasional Rukindo, GCG tidak hanya merupakan kewajiban atau keharusan melainkan suatu kebutuhan. Oleh karena itu, Rukindo bertujuan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan: 1. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang

maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai tambah bagi Pemegang Saham dalamjangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan Pemangku Kepentingan lainnya;

2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pemangku Kepentingan perusahaan;

3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;

4. Mengelola sumber daya secara lebih beramanah; 5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada

Pemangku Kepentingan; 6. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan; dan 7. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu

meningkatkan kesejahteraan seluruh Insan Rukindo berikut peningkatan kemanfaatan bagi Pemangku Kepentingan Perusahaan

In Rukindo's operational activities, GCG is not only an obligation or a necessity but a necessity. Therefore, Rukindo aims to apply GCG principles consistently with the objectives of: 1. Achieving maximum growth and yield resulting in

increased prosperity of the Company, and realizing added value for the Shareholders in the long term without neglecting the interests of other Stakeholders;

2. Controlling and directing good relationships between Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and all stakeholders of the company;

3. Supporting the Company's internal control and development activities;

4. Managing resources in a more respectable way; 5. Increasing accountability to Stakeholders; 6. Improve the Company's work culture; and 7. Making the Company a value-added that is

improving the welfare of all Insan Rukindo following improvement of benefits for Corporate Stakeholders

LANDASAN PELAKSANAAN FOUNDATION OF IMPLEMENTATION

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perusahaan mengacu pada sejumlah aturan yuridis. Di antaranya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Selain itu Perusahaan juga mengacu pada Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta memperhatikan etika dan praktik bisnis terbaik. Sedangkan indikator penilaian dan evaluasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Adapun indikator tersebut terdiri dari : 1. Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik secara berkelanjutan; 2. Pemegang Saham dan RUPS/Investor; 3. Dewan Komisaris; 4. Direksi; 5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; 6. Aspek Lainnya Landasan Perusahaan juga mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang dikeluarkan Kementerian BUMN seperti dikemukakan di atas, yang rinciannya meliputi:

The application of GCG principles in the Company's environment refers to a number of juridical rules. Among others are referring to Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company and Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOE) Number PER-01 / MBU / 2011 dated 1 August 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance State-owned enterprises. In addition, the Company also refers to the General Guidelines of Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) as well as taking into account the best ethics and business practices. While the indicators of evaluation and evaluation of Good Corporate Governance are implemented based on the Decree of the Secretary of the Ministry of State Owned Enterprises No. SK-16 / S.MBU / 2012 on the Indicators / Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance on State Owned Enterprises, The indicators consist of: 1. Commitment to Good Corporate Governance

implementation Sustainable; 2. Shareholders and GMS / Investors; 3. Board of Commissioners; 4. Board of Directors; 5. Disclosure of Information and Transparency; 6. Other Aspects The Company's foundation also refers to GCG principles issued by the Ministry of SOEs as stated above, whose details include:


Penguatan Bisnis




1. Transparansi Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material serta relevan mengenai Perusahaan. Perusahaan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh Para Pemangku Kepentingan. Perusahaan juga mengambil inisiatif untuk mengungkapkan, tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal –hal yang penting serta mempengaruhi pengambilan keputusan Para Pemangku Kepentingan. 2. Akuntabilitas Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis dan budaya Perusahaan dengan tetap memperhatikan Stakeholders guna mencapai kinerja Perusahaan secara berkesinambungan. 3. Tanggung Jawab Kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peratruran perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan berpegang teguh pada prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kebutuhan terhadap peraturan perseroan, anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan dengan membuat perancanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perseroan. 4. Kemandirian Keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Kewajaran Keadlian dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (Stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Seluruh Pemangku Kepentingan memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari Perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini diharapkan dapat melarang terjadinya praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang dapat merugikan pihak lain. Perusahaan selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan dan menghindari praktik diskriminasi serta menghormati hak-hak karyawan. Dalam implementasinya, Perusahaan tak hanya

1. Transparency Openness in implementing decision-making process and openness in executing decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about Company. The Company guarantees disclosure and objectivity in executing the decision-making process to carry out its business activities. The Company provides material and relevant information about the Company in a way that is easily accessible and understandable to Stakeholders. The Company also takes the initiative to disclose, not only the information required by the articles of association and the applicable legislation, but also matters of importance and influence the decision of the Stakeholders. 2. Accountability Clarity of functions, implementation and accountability of the organs so that the management of the Company is implemented effectively. The Company operates with high accountability and is accountable for all its actions in a transparent and fair manner for the interests of the Company in accordance with the provisions of the articles of association, prevailing laws and regulations, ethical conduct of business and corporate culture while maintaining Stakeholders in order to achieve the Company's performance on an ongoing basis. 3. Responsibility Compliance in the management of the Company against the regulation of legislation and the principles of healthy corporations. Companies adhere to sound corporate principles. The Company adheres to the principles of prudence and ensures the need for company regulations, articles of association and prevailing laws and regulations. The Company also carries out its social responsibilities, such as community awareness and environmental sustainability, especially around the Company by making adequate planning and implementation so as to maintain the business continuity of the Company. 4. Independence The circumstances in which the Company is professionally managed without conflict of interest and influence / pressure from any party that is inconsistent with legislation and sound corporate principles. 5. Fairness Authenticity and equity in fulfilling the rights of Stakeholders arising out of the agreement and the laws and regulations. All Stakeholders have the opportunity to obtain fair treatment from the Company. The enactment of this principle is expected to prohibit the occurrence of disgraceful practices perpetrated by insiders that can harm others. Companies always maintain good relationships with employees and avoid discriminatory practices and respect the rights of employees. In its implementation, the Company not only fulfills the




Pengerukan Patungan




memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peraturan-peraturan tersebut, namun juga menempatkannya sebagai keunggulan kompetitif dalam upaya mengembangkan bisnis secara berkesinambungan. Oleh karena itu, segenap manajemen dan karyawan Perusahaan menjunjung komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip GCG demi mewujudkan praktik penyelenggaraan bisnis yang sehat, beretika dan bertanggung jawab. Penegakkan komitmen tersebut antara lain bertujuan untuk: a. Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan mapun

Pemegang Saham; b. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar memiliki

kualitas pelayanan yang berkelas internasional; c. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulator; d. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara

profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan;

e. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dilandasi dasar hukum dan standar etika yang tinggi;

f. Melindung Dewan Komisaris dan Direksi dari kemungkinan adanya tuntutan hukum.

Pelaksanaan komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan penandatanganan pakta integritas berdasarkan pedoman GCG serta janji kode etik bisnis yang menegaskan komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan terhadap pelaksanaan bisnis yang adil, transparan dan beretika serta sebagai bentuk kepatuhan peraturan dan regulasi. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari implementasi GCG, Perusahaan senantiasa melakukan perbaikan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), Pedoman Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan Penerapan Whistleblowing System. Perusahaan juga menyempurnakan organ-organ GCG serta menjaga konsistensi dalam melakukan assessment dan audit yang komprehensif dan berkala untuk terus meningkatkan kualitas GCG di Perusahaan. Perusahaan juga memastikan efektifitas kerja dari unit kerja Satuan Pengawasan Intern dan unit kerja Sekretaris Perusahaan. Seluruh organ-organ tersebut memiliki peranan masing-masing yang menopang implementasi GCG. Untuk mendapatkan hasil implementasi GCG sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, Perusahaan memastikan bahwa seluruh organ tersebut berjalan secara sinergis dan tanpa benturan kepentingan. Selain memastikan efektifitas masing-masing organ GCG di Perusahaan, larangan gratifikasi kepada seluruh karyawan untuk tidak meminta, memberikan atau menerima hadiah dalam segala bentuk baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk nyata tindak pencegahan gratifikasi adalah melalui surat edaran yang berisi larangan menerima hadiah dalam bentuk apapun yang dikirimkan secara rutin pada setiap hari besar keagamaan dan hari besar Nasional. Contoh lainnya upaya pencegahan gratifikasi adalah

obligations set forth in these regulations, but also places it as a competitive advantage in continuous business development. Therefore, all the Company's management and employees uphold the commitment to uphold GCG principles in order to realize healthy, ethical and responsible business practices. The enforcement of these commitments, among others, aims to: a. Provide added value for the Company and any

Shareholder; b. Maximize the value of the Company in order to have

a quality international service;

c. Improve regulatory compliance; d. Encouraging professional, transparent and efficient

management of the Company and empowering the functions of the Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Internal Audit and Corporate Secretary;

e. Encourage any decision-making or policy to be based on high legal and ethical standards;

f. Protecting the Board of Commissioners and the Board of Directors from possible litigation.

The implementation of this commitment is also demonstrated by the signing of an integrity pact based on GCG guidelines as well as the promise of a business code of ethics that affirms the commitment of the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees to the fair, transparent and ethical business practices as well as the compliance of regulations and regulations. To obtain maximum results from GCG implementation, the Company constantly improves Good Corporate Governance Guidelines, Board Manuals, Code of Conduct and Guidelines on Gratification and Application Management Whistleblowing System. The Company also refines GCG organs as well as maintains consistency in conducting comprehensive and periodic assessments and audits to continuously improve GCG quality in the Company. The Company also ensures the working effectiveness of the work unit of the Internal Audit Unit and the work unit of the Corporate Secretary. All of these organs have their respective roles supporting the implementation of GCG. In order to obtain the GCG implementation results as mandated in the Act, the Company ensures that all organs run synergistically and without conflict of interest. In addition to ensuring the effectiveness of each GCG organ in the Company, the gratuity prohibition to all employees is not to request, give or accept gifts in any form either directly or indirectly. One of the most obvious forms of gratification prevention is through a circular containing the prohibition of receiving gifts of any kind which are routinely shipped on every major religious day and national day. Another example of gratification prevention is the


Penguatan Bisnis




sosialisasi Whistleblowing Systemkepada seluruh karyawan yang dilakukan secara rutin. Seluruh upaya ini bertujuan untuk menginternalisasi prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aktifitas bisnis dan program kerja.

socialization of Whistleblowing System to all employees on a regular basis. All of these efforts aim to internalize GCG principles in all business activities and work programs.

TAHAPAN IMPLEMENTASI GCG DI RUKINDO GCG IMPLEMENTATION STEPS IN RUKINDO

Dimulai dari kesadaran (awareness) Rukindo bahwa praktik Good Corporate Governance (GCG) sangat penting diterapkan guna meningkatkan kepercayaan stakeholders serta mewujudkan bisnis yang berkelanjutan bagi Perusahaan. Sebagai tindak lanjut dari awareness dan untuk mengukur kualitas penerapan GCG, maka Rukindo melaksanakan asesmen yang dilakukan asesor setiap tahunnya. Proses asesmen tersebut mengacu pada parameter-parameter yang relevan dengan Rukindo sebagai anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Hasil dari asesmen tersebut melahirkan saran dan rekomendasi yang dipenuhi dalam upaya memaksimalkan praktik terbaik GCG di Rukindo. Penguatan GCG di Rukindo juga dilaksanakan melalui sosialisasi kepada seluruh Stakeholders Rukindo agar seluruh StakeHolders dapat mengetahui dan memahami praktik-praktik GCG di Rukindo. Pada akhirnya, implementasi GCG tersebut dipublikasikan melalui website Perusahaan serta Laporan Tahunan yang dapat diakses oleh stakeholders.

Starting from Rukindo awareness that Good Corporate Governance (GCG) practice is very important to be applied in order to increase stakeholders' trust and to create sustainable business for the Company. As a follow-up of awareness and to measure the quality of GCG implementation, Rukindo conducts assessments conducted by assessors each year. The assessment process refers to the parameters relevant to Rukindo as a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). The results of the assessment resulted in suggestions and recommendations met in order to maximize GCG best practices in Rukindo. The strengthening of GCG in Rukindo is also implemented through socialization to all Rukindo Stakeholders so that all StakeHolders can know and understand GCG practices in Rukindo. In the end, the implementation of GCG is published through the Company's website as well as Annual Reports that are accessible to stakeholders.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Penilaian yang dilakukan oleh Rukindo menggunakan berbagai acuan standar praktik baik yang berlaku di Indonesia maupun yang berlaku secara internasional. Pada tahun 2017, penilaian atas penerapan GCGdi Rukindo dilakukan oleh lembaga independen yakni PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group) untuk melakukan assessment. Penunjukan PT MUC telah dilakukan sesuai Keputusan Direksi PT Pengerukan Indonesia Nomor: KD.12/PL.105/IV/DIRUT-2015 tanggal 1 April 2015 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pengerukan Indonesia. Assessmet yang dilakukan oleh PT MUC mencakup penilaian berdasarkan SK-16/S.MBU/2012 tentang indicator atau Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Review terhadap Penerapan GCG di Rukindo berdasarkan Peraturan Kementerian BUMN yaitu SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Untuk periode Tahun 2016 (1 Januari 2016-31 Desember 2016) dilakukan oleh PT MUC dengan berhasil mencapai skor 75,32 dari skor 100,00 atau dinyatakan dalam predikat “baik”. Adapun hasil penilaian penerapan GCG Rukindo tahun 2017 sebagai berikut:

Assessment conducted by Rukindo uses various benchmarks of good practice standards applicable in Indonesia as well as internationally applicable. In 2017, the assessment of the implementation of GCG in Rukindo is conducted by an independent institution, PT Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group) to conduct assessment. The appointment of PT MUC has been made in accordance with the Decision of the Board of Directors of PT Pengerukan Indonesia Number: KD.12 / PL.105 / IV / DIRUT-2015 dated April 1, 2015 on Basic Provisions and Procurement Procedures in PT Pengerukan Indonesia. Assessmet conducted by PT MUC includes an assessment based on SK-16 / S.MBU / 2012 on indicators or Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance on SOEs. Review on the Implementation of GCG in Rukindo based on Ministry of State-Owned Enterprises Regulation SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012 on Indicator / Parameter of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance of SOEs. For the period 2016 (January 1, 2016-31 December 2016) conducted by PT MUC with successfully reached a score of 75.32 from a score of 100.00 or stated in the predicate "good". The results of appraisal of GCG Rukindo implementation in 2017 as follows:




Pengerukan Patungan




Pencapaian praktik GCG pada seluruh aspek tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan 1. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik dan Pedoman Perilakiu; 2. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten;

3. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

4. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN);

5. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;

6. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan yang bersangkutan.

b. Pemegang Saham/RUPS 1. RUPS/Pemegang Saham melakukan

pengangkatan dan pemberhentian Direksi; 2. RUPS/Pemegang Saham melakukan

pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris;

3. RUPS/Pemegang Saham memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;

4. RUPS/Pemegang Saham memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;

5. RUPS/Pemegang Saham mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan;

6. RUPS/Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

c. Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melaksanakan program

The achievement of GCG practices in all aspects includes the following: a. Commitment to Good Corporate Governance

Implementation on an ongoing basis 1. The Company has Good Corporate Governance

Guidelines and Code of Conduct; 2. The Company implements the Good Corporate

Governance Guidelines and the Code of Conduct consistently;

3. The Company measures the application of Good Corporate Governance;

4. The Company coordinates the management and administration of the State Property Trust Report (LHKPN);

5. The Company undertakes a program of gratuity control in accordance with prevailing regulations;

6. The Company implements a policy on the reporting system for alleged irregularities in the Company concerned.

b. Shareholders / GMs 1. GMs / Shareholders undertake the appointment

and dismissal of the Board of Directors; 2. GMs / Shareholders undertake the appointment

and dismissal of the Board of Commissioners; 3. Shareholders / Shareholders shall make the

necessary decisions to safeguard the interests of the Company in the long run and in the short term in accordance with the laws and / or the articles of association;

4. GMS / Shareholders shall approve annual reports including the ratification of the financial reports and supervisory duties of the Board of Commissioners in accordance with statutory and / or articles of association;

5. GMS / Shareholders make decisions through open and fair process and accountable;

6. GMs / Shareholders implement Good Corporate Governance in accordance with their authority and responsibilities.

c. Board of Commissioners

1. The BOC conducts ongoing training / learning programs;

2. The Board of Commissioners clearly defines the duties, authorities and responsibilities and sets

No Aspek Governance Bobot

Capaian Perusahaan

Persentase (%) Keterangan

Governance Aspect Weight Company

achievement Percentage Remarks

I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

7,00 6,797

97,099% Sangat Baik

II Pemegang Saham dan RUPS 9,00 8,127 90.303% Sangat Baik III Dewan Komisaris 32,99 24,450 74,105% Cukup Baik IV Direksi 34,38 29,174 84,861% Baik V Pengungkapan Informasi dan

Transparansi 9,00 4,769 53,285% Kurang Baik

Sub Total 95,00 75,323 VI Aspek Lainnya 5,00 0,000 TOTAL 100,00 75,323


Penguatan Bisnis




pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan; 2. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas,

wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;

3. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi;

4. Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan;

5. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan;

6. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan Kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi;

7. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya;

8. Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;

9. Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuia dengan ketentuan perundang-undangan;

10. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komiaris;

11. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

d. Direksi

1. Direksi memiliki program pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan;

2. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggungjawab secara jelas;

3. Direksi menyusun perencanaan Perusahaan; 4. Direksi berperan dalam pemenuhan target

kinerja Perusahaan; 5. 6. Direksi melaksanakan pengendalian

operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijaka Perusahaan;

7. Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar;

8. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan Stakeholders;

9. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi;

10. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris atau Pemegang Saham tepat waktu;

11. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

12. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan

out the factors required to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners;

3. The Board of Commissioners approves the draft RJPP and RKAP submitted by the Board of Directors;

4. The Board of Commissioners directs the Board of Directors on the implementation of the Company's plans and policies;

5. The Board of Commissioners supervises the Board of Directors on the implementation of the Company's plans and policies;

6. The Board of Commissioners plays a role in the nomination of members of the Board of Directors, assessing the performance of the Board of Directors (individual and Colleges) and proposing performance tantrics / incentives according to the prevailing regulations and taking into account the performance of the Board of Directors;

7. The Board of Commissioners shall take action against the potential conflict of interest concerning him;

8. The Board of Commissioners monitors and ensures that the practice of Good Corporate Governance has been effectively and sustained;

9. The Board of Commissioners holds an effective meeting of the Board of Commissioners and attends the Board of Commissioners Meetings as required by law;

10. The Board of Commissioners has the Secretary of the Board of Commissioners to support the secretarial duties of the Board of Commissioners;

11. The Board of Commissioners has an effective Board of Commissioners.

d. Board of Directors

1. The Board of Directors has an introductory program and training / learning and implement the program on an ongoing basis;

2. The Board of Directors make clear the division of duties / functions, authority and responsibilities;

3. The Board of Directors compiles the Company's planning;

4. Directors are instrumental in meeting the Company's performance targets;

5. The Board of Directors shall carry out operational and financial controls on the implementation of the Company's plans and policies;

6. The Board of Directors shall carry out the management of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations and the articles of association;

7. The Board of Directors has an added value relationship for the Company and Stakeholders;

8. The Board of Directors monitors and manages the potential conflict of interest of the members of the Board of Directors and management under the Board of Directors;

9. The Board of Directors ensures that the Company conducts the disclosure of information and communications in accordance with prevailing laws and regulations and delivery of information to the Board of Commissioners or Shareholders on time;

10. he Board of Directors holds meetings of the Board of Directors and attends the Board of Commissioners' Meeting in accordance with statutory provisions;




Pengerukan Patungan




intern yang berkualitas dan efektif; 13. Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris

Perusahaan yang berkualitas dan efektif; 14. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan

RUPS lainnya sesuai perundang-undangan.

e. Pengungkapan Informasi dan Transparansi 1. Perusahaan menyediakan informasi

Perusahaan kepada Stakeholders: 2. Perusahaan menyedaiakan bagi stakeholders

akses atas informasi Perusahaan yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala;

3. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.

Rekomendasi Perbaikan Penerapan GCG Tahun 2017 Action Plan terhadap Area of Improvement (AoI) telah diimplementasikan. Tindak lanjut yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait, akan meningkatkan penerapan GCG yang mengacu pada compliance pada ketentuan yang berlaku dan best practices yang standardnya senantiasa ditingkatkan.

11. The Board of Directors shall provide quality and effective internal supervision;

12. The Board of Directors shall hold the functions of the Corporate Secretary who are qualified and effective;

13. The Board of Directors holds the Annual General Meeting of Shareholders and the AGMS in accordance with legislation.

e. Disclosure of Information and Transparency

1. Company provides Company information to Stakeholders:

2. The Company provides for stakeholders access to relevant, adequate and reliable Company information on a timely basis and periodically;

3. The Company discloses important information in the Annual Report and Financial Statement in accordance with the Legislation;

4. The Company received an award or award in the field of GCG and other fields.

GCG Implementation Improvement Recommendation The 2017 Action Plan on Area of Improvement (AoI) has been implemented. Follow-up with the commitment of all concerned parties, will enhance the implementation of GCG which refers to compliance with prevailing rules and best practices which are always standardized.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN COORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Wewenang tersebut antara lain: 1. Meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris

dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan; 2. Mengubah anggaran dasar; 3. Mengangkat dan memberhentikan Direktur dan

anggota Dewan Komisaris; 4. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang

pengurusan di antara Direktur dan lain-lain. 5. Memberikan persetujuan terhadap yang nilai

transaksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, adalah sebagai berikut:

a. Mengalihkan kekayaan Perusahaan; b. Menjadikan jaminan utang kekayaan

Perusahaan. 6. Memberikan persetujuan terhadap tindakan-

tindakan Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris sebagai berikut :

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.

b. Melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain.

c. Mendirikan anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan.

d. Melepaskan penyertaan modal pada anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan.

e. Melakukan penggabungan, peleburan,

The General Meeting of Shareholders (GMS) has the authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits specified in the law or articles of association. Such powers include:

1. Requests the Board of Commissioners and the Board of Directors in relation to the management of the Company;

2. Changing the articles of association; 3. To appoint and dismiss Directors and members of

the Board of Commissioners; 4. Decide on the division of duties and authority of

management among Directors and others. 5. To give consent to the transaction value of more

than 50% (fifty percent) of the total net worth of the Company in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not, are as follows: a. Transferring the Company's assets; b. Make a guarantee of the Company's debt.

6. To approve the actions of the Board of Directors

after receiving a written response from the Board of Commissioners as follows: a. Assign fixed assets for medium / long-term

credit withdrawals. b. Conduct equity participation in other

companies. c. Establish subsidiaries and / or joint ventures. d. To relinquish equity participation in a

subsidiary of the Company and / or joint venture.

e. Merger, consolidation, acquisition,


Penguatan Bisnis




pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahan dan/atau Perusahaan patungan.

f. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist).

g. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu diatas 10 (sepuluh) tahun berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya.

h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.

i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

j. Menetapkan blue print organisasi Perusahaan. k. Menetapkan dan merubah logo. l. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan

sebagaimana dimaksud, ketentuan yang dimaksud yang belum ditetapkan dalam RKAP.

m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan.

n. Pembebasan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan.

o. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan patungan dan/atau anak perusahan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

Sebagai perwujudan dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perusahaan menjamin untuk memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan kepada RUPS, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

separation, and dissolution of subsidiaries and / or joint ventures.

f. Bind the Company as a guarantor (borg or avalist).

g. Conducting cooperation with business entities or other parties for a period of more than 10 (ten) years in the form of licensing agreements, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Owned (Build Own Transfer / BOwT), Build Transfer Operate (BTO) and other cooperation.

h. Do not charge any bad debts that have been written off.

i. Removing and canceling the Company's fixed assets, except fixed assets with economic ages commonly in industry in general up to 5 (five) years.

j. Define the organization's blue print. k. Assign and change the logo. l. Carry out other acts and actions as intended,

the provisions in question that have not been specified in the RKAP.

m. Establish foundations, organizations and / or associations, whether directly or indirectly related to the Company that may affect the Company.

n. Fixed and regular exemption of Company costs for foundations, organizations and / or associations, whether directly or indirectly related to the Company.

o. Proposing a representative of the Company to become a candidate for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of a joint venture and / or a subsidiary that contributes significantly to the Company and / or its strategic value set by the GMS.

As a manifestation of Good Corporate Governance, the Company guarantees to provide any information relating to the Company to the GMS, provided that it is not contrary to the interests of the Company and the laws and regulations.

Dewan Komisaris Board of Commissioner Organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (Board) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. 1. Tugas

a. Umum Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana

Organs of the Company covering the entire Members of the Board of Commissioners as a Board entity in charge of general and / or special surveillance and advise the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association. 1. Tasks

a. General The Board of Commissioners is in charge of supervising the management policy, the general management of the Company and the Company's business conducted by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors, including supervising the implementation of the Company's Long Term Plan (RJPP), Work Plan and Budget (RKAP)




Pengerukan Patungan




Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap Anggota Dewan Komisaris harus: 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;

2) Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas dua Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan: 1) telah melakukan pengawasan dengan

itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

2) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

3) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

b. Pembagian Tugas Untuk efektivitas tugasnya, Dewan komisaris melaksanakan pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris yang mencakup seluruh bidang tugas Direksi sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sehingga terdapat kejelasan tentang peran Anggota Dewan Komisaris secara perorangan atau kolektif dan pembagian tugas ditetapkan oleh Komisaris Utama.

2. Tanggungjawab

a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perusahaan.

b. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

c. Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Articles of Association and Resolutions of the GMS, as well as applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company. In performing its duties each member of the Board of Commissioners shall:

1) Comply with the Articles of Association and legislation, as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, accountability, and fairness;

2) Good faith, full of caution and responsibility in carrying out supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

Every member of the Board of Commissioners shall be personally liable for the loss of the Company if the person is guilty or negligent in performing his duties. In the event that the Board of Commissioners consists of two or more members of the Board of Commissioners, the responsibilities apply jointly to each member of the Board of Commissioners. A member of the Board of Commissioners can not be held liable for damages if it can prove: 1) has conducted good faith and prudent

supervision in the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company;

2) has no direct or indirect personal interest in the Directors' management actions resulting in losses; and

3) has advised the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of such losses.

b. Division of tasks For the effectiveness of its duties, the Board of Commissioners shall undertake the division of duties among the Members of the Board of Commissioners covering all areas of the Board of Directors' duties in accordance with their respective obligations, responsibilities and authorities so that there is clarity on the individual or collective roles of Members of the Board of Commissioners and the division of tasks established by the President Commissioner.

2. Responsibility a. The Board of Commissioners is responsible for

the supervision of the Company. b. Each member of the Board of Commissioners

shall be in good faith, prudent and responsible in carrying out supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

c. Every member of the Board of Commissioners shall be personally liable for the loss of the Company if the person is guilty or negligent in performing his duties.


Penguatan Bisnis




d. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas dua Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris.

e. Atas nama Perusahaan, Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat Anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan ke Pengadilan Negeri.

f. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan akibat kepailitan tersebut, setiap Anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan Anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

g. Tanggung jawab berlaku juga bagi Anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

3. Kewajiban

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;

b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi;

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;

d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;

e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;

f. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatanganinya;

g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

h. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP yang memuat sasaran/target yang ingin dicapai yang merupakan bagian tak terpisahkan dari RKAP, dan melaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham meliputi pengawasan dan pemberian nasihat ataskebijakan dan pelaksanaannya tentang: - persetujuan RJPP dan RKAP; - perubahan lingkungan bisnis yang

diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan;

- pemberian respon atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi;

- sistem pengendalian intern Perusahaan;

d. In the event that the Board of Commissioners consists of two or more members of the Board of Commissioners, the responsibilities apply jointly to each member of the Board of Commissioners.

e. On behalf of the Company, a Shareholder representing at least 1/10 (one tenth) of the total shares with voting rights may sue a member of the Board of Commissioners who due to errors or omissions incur losses to the Company to the District Court.

f. In the event of bankruptcy due to a mistake or omission of the Board of Commissioners in exercising supervision over the management exercised by the Board of Directors and the Company's assets is insufficient to pay all the Company's liabilities due to the insolvency, each member of the Board of Commissioners is jointly responsible to the Board of Directors for the obligations Paid off.

g. Responsibility also applies to members of the Board of Commissioners who have not served five years before the declaration of bankruptcy declaration is pronounced.

3. Obligations

a. Providing advice to the Board of Directors in conducting the management of the Company;

b. To examine and review and sign the RJPP and RKAP prepared by the Board of Directors;

c. Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding RJPP and RKAP regarding the reasons the Board of Commissioners signed RJPP and RKAP;

d. Following the development of the Company's activities, giving opinion and advice to the General Meeting of Shareholders regarding any issues deemed important to the management of the Company;

e. Report immediately to the General Meeting of Shareholders in the event of a symptom of declining performance of the Company;

f. Examining and reviewing the Annual Reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and signing them;

g. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS on the Annual Report, if requested;

h. Develop an annual work program and be included in the RKAP which contains the targets / targets to be achieved that are an integral part of the RKAP, and report in writing to the Shareholders includes supervision and advice on the policies and their implementation of: - approval of RJPP and RKAP; - changes in the business environment that

are expected to have a major impact on the Company's business and performance;

- providing feedback on suggestions, expectations, problems and complaints from stakeholders (customers, suppliers, creditors, and employees) submitted directly to the Board of Commissioners or




Pengerukan Patungan




- manajemen risiko; - sistem teknologi informasi yang digunakan

Perusahaan; - pelaksanaan pengembangan karir; - akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK);

- pengadaan barang dan jasa; - mutu dan pelayanan; - kepatuhan Direksi dalam menjalankan

peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga;

- kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP;

- persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS;

- proses penunjukan calon Auditor Eksternal dan/atau penunjukan kembali Auditor Eksternal dan penyampaian usulan calon Auditor Eksternal kepada RUPS disertai dengan alasannya;

- audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif sertamelaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris;

- pelaporan kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yanag dihadapi;

- pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan;

- pemilihan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;

- pengusulan calon Anggota Direksi kepada Pemegang Saham;

- penilaian Direksi dan pelaporan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal;

- usulan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi;

- benturan kepentingan; - penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan yang Baik secara efektif dan berkelanjutan;

- pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.

i. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.

j. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS.

k. Dewan Komisaris memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal

submitted by the Board of Directors; - the Company's internal control system; - risk management; - information technology systems used by

the Company; - implementation of career development; - accounting and preparation of financial

statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK);

- procurement of goods and services; - quality and service; - compliance with the Board of Directors in

enforcing applicable laws and agreements with third parties;

- Compliance of the Board of Directors in running the Company in accordance with RKAP and / or RJPP;

- approval of transactions or actions within the scope of the authority of the Board of Commissioners or the General Meeting of Shareholders;

- the process of appointing a candidate for External Auditor and / or the reappointment of the External Auditor and the submission of the proposal of the External Auditor candidate to the GMS with the reasons thereof;

- external audits and internal audits are carried out effectively and in consultation with complaints relating to BUMNs received by the Board of Commissioners;

- reporting to GMS in case of symptoms of declining corporate performance and suggestions submitted to the Board of Directors to correct the problems faced;

- management of subsidiaries / joint ventures;

- selection of candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries;

- nomination of candidates for the Board of Directors to Shareholders;

- assessment of the Board of Directors and reporting of the results of such assessment to Shareholders / Owners of Capital;

- the proposed remuneration of the Board of Directors in accordance with applicable provisions and performance evaluation of the Board of Directors;

- conflict of interest; - effective and sustainable implementation

of the principles of Good Corporate Governance;

- measurement and assessment of the performance of the Board of Commissioners.

i. Reports to the Company concerning the ownership of its shares and / or its family with the Company and other Companies.

j. Provide a report on the supervisory duties that


Penguatan Bisnis




maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.

l. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS

4. Wewenang

Dewan Komisaris berwenang untuk: a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-

dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;

b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;

g. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

h. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;

i. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

j. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

k. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

5. Hak

a. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Anggota Dewan Komisaris, yang bersangkutan atau dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak

have been carried out during the past financial year to the GMS.

k. The Board of Commissioners ensures that the Company's Annual Report contains information on its identity, its main jobs, the positions of the Board of Commissioners at other Companies, including meetings held within one year of the book (internal meetings or joint meetings with the Board of Directors), as well as honoraria, facilities, And / or other benefits received from the Company.

l. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory tasks, as long as they are not contrary to statutory regulations, articles of association and / or resolutions of the GMS.

4. Authority The Board of Commissioners is authorized to: a. Viewing books, letters, and other documents,

checking cash for verification purposes and other securities and checking the Company's assets;

b. Entering the yard, building, and office used by the Company;

c. Requesting an explanation from the Board of Directors and / or other officials regarding any matters relating to the management of the Company;

d. Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;

e. Requesting the Board of Directors and / or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting;

f. To appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary;

g. Temporarily suspend the members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association;

h. Establish Committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the Company's capabilities;

i. Carry out the Company's management actions in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association;

j. Attend meetings of the Board of Directors and provide views on matters discussed;

b. K. Carry out other supervisory authority as long as it is not contradictory to the laws and regulations, the Articles of Association, and / or the GMS decision.

5. Rights a. Members of the Board of Commissioners shall

be given honorarium and benefits / facilities including post employment benefits of a type and amount determined by the GMS with due regard to the prevailing laws and regulations.

b. B. A Member of the Board of Commissioners shall be entitled to withdraw from his position by notifying in writing of such intent to the Company with a copy to the Shareholders, other Board of Commissioners and Board of Directors no later than 30 days prior to the date of his resignation. If the resignation letter




Pengerukan Patungan




disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka Anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu (30 hari) sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.

specifies the effective date of less than 30 days from the date of the letter received, it is deemed not to mention the effective date of resignation. Up to the date requested by the member of the Board of Commissioners, concerned or within 30 days from the date of the application letter for resignation Acceptable in the event of non-resignation, no resolutions of the GMS, the member of the Board of Commissioners shall cease on such date as above or within 30 (30) days from the date of the application letter of resignation without approval of the GMS Use expertise for certain matters and within a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary.

Direksi Board of Director Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. 1. Kewajiban

a. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.

b. Mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi transparansi, kemandirian, pertanggungjawaban serta kewajaran.

c. Beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan agar Perusahaan melaksanakan tanggungjawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan berbagai stakeholders dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.

2. Tugas

Tugas yang terkait dengan dokumen perusahaan: a. Anggota Direksi wajib membuat dan

melaporkan Daftar Khusus kepada Perusahaan yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap awal tahun melakukan pembaharuan (updating) dan wajib memberitahukan kepada Perusahaan bila ada perubahan data, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Selain membuat Daftar Khusus, Direksi juga harus membuat Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan.

c. Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah

The Board of Directors is the organ of the Company authorized and fully responsible for the maintenance of the Company for the interest of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company either inside or outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association. 1. Liability

a. Full devotion to his tasks, obligations and accomplishment of the Company's goals.

b. Comply with the Company's Articles of Association and legislation as well as to implement the principles of professionalism, efficiency of transparency, independence, accountability and fairness.

c. It is our good faith and full responsibility to perform our duties for the Company's interests and business, in accordance with the purposes and objectives of the Company, and to ensure that the Company carries out its social responsibilities and takes into account the interests of various stakeholders by taking into account the provisions of the laws and regulations.

d. To undertake and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purpose and objectives and business activities.

2. Tasks

Tasks associated with company documents: a. Members of the Board of Directors shall

prepare and report the Special Register to the Company which contains the ownership of their shares and / or their families to other companies, including without ownership of shares, and periodically update each year and shall notify the Company in the event of any change of data, In accordance with applicable laws and regulations.

b. In addition to drawing up a Special List, the Board of Directors shall also prepare a Register of Shareholders, Minutes of GMS and minutes of Board of Directors' Meetings, Annual Report and Company Financial Documents.

c. Maintain and retain in the Company's domicile: Shareholder List, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Directors' Meetings,


Penguatan Bisnis




Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.

Tugas yang terkait dengan strategi dan rencana kerja a. Menyiapkan visi, misi, tujuan, strategi, dan

budaya Perusahan; b. Menyusun kebijakan/prosedur/pedoman/

mekanisme: - Penyusunan Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP), - Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP), - Mekanisme bagi Direksi untuk merespon

usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/Anggota Direksi/Dewan Komisaris,

- Mekanisme bagi Direksi untuk sewaktu-waktu segera membahas isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan,

- Pedoman penyusunan standard and procedures (SOP) di Perusahaan,

- SOP-SOP untuk pelaksanaan proses bisnis Perusahaan yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

c. Menyiapkan RJPP dan RKAP, dan perubahannya, menelaah serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;

d. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP;

e. Melakukan sosialisasi RJPP dan RKAP kepada karyawan Perusahaan;

f. Melakukan sosialisasi SOP proses bisnis perusahaan kepada karyawan Perusahaan terkait;

g. Membahas dan menyampaikan usulan peluang bisnis dan atau isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis yang berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

Tugas yang terkait dengan sistem akuntansi, pembukuan, dan laporan a. Menetapkan dan menerapkan kebijakan

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;

b. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

c. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

d. Direksi (Direktur Utama dan Direktur Keuangan) memberi sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan dan cascading sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas

Annual Report, and Company financial documents as well as other Company documents.

Tasks related to strategy and work plan a. Preparing the Company's vision, mission,

objectives, strategy and culture; b. Develop policies / procedures / guidelines /

mechanisms: - Preparation of Company Long Term Plan

(RJPP), - Preparation of Work Plan and Corporate

Budget (RKAP), - Mechanism for the Board of Directors to

respond to the proposed business opportunity from management under the Board of Directors / Board of Directors / Board of Commissioners,

- Mechanism for the Board of Directors to promptly discuss the latest issues concerning changes in the business environment and issues that have a major impact on the Company's business and performance,

- Guidelines for the preparation of standards and procedures (SOP) in the Company,

- SOPs for the implementation of the Company's business processes are reviewed and updated on a regular basis.

c. Preparing RJPP and RKAP, and its amendments, reviewing and submitting them to the Board of Commissioners and Shareholders for the approval of the GMS;

d. Provide an explanation to the GMS regarding RJPP and RKAP;

e. To socialize RJPP and RKAP to employees of the Company;

f. Disseminating SOP of the company's business processes to the Company's employees;

g. Discuss and propose business opportunities and / or current issues regarding changes in the business environment that have a major impact on the Company's business and performance to the Board of Commissioners.

Tasks related to accounting, bookkeeping, and reporting systems a. Establish and implement accounting policies

and preparation of financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards;

b. Establish an accounting system in accordance with the Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, in particular the functions of management, recording, storage, and supervision;

c. Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit to Public Accountants to be audited;

d. The Board of Directors (President Director and Finance Director) certifies the annual financial statements and cascading certification to the financial statements to levels under the Board of Directors which become the accounting




Pengerukan Patungan




akuntansi dan pelaporan atas laporan keuangannya yang akan dikonsolidasikan;

e. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;

f. Menyusun dan menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

Tugas yang terkait dengan manajemen risiko a. Menyusun, menetapkan dan melakukan

sosialisasi kebijakan/pedoman manajemen risiko;

b. Menunjuk unit kerja/fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko;

c. Menyusun rencana kerja Perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko;

d. Melaksanakan dan melakukan pemantauan program manajemen risiko;

e. Mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan;

f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris;

g. Menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan Laporan berkala Perusahaan.

Tugas yang terkait dengan teknologi informasi a. Menetapkan tata kelola teknologi informasi

yang efektif; b. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknologi

informasi; c. Menerapkan teknologi informasi sesuai dengan

kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk melakukan audit atas teknologi informasi;

d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris;

e. Menjaga dan mengevaluasi fungsi tata kelola teknologi informasi Perusahaan.

Tugas yang terkait dengan pengendalian intern a. Menetapkan rancangan sistem pengendalian

intern yang mengatur kerangka (framework) pengendalian intern untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan;

b. Melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern, baik tingkat entitas maupun tingkat aktivitas/kegiatan;

c. Berdasakan hasil evaluasi efektivitas pengendalian intern, menerbitkan internal control report yang merupakan suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai.

Tugas yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) a. Menyusun dan menetapkan blue print

organisasi Perusahaan; b. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan

yang dilengkapi dengan spesifikasi jabatan dan uraian tugas untuk seluruh tingkat jabatan;

entity and reporting on the financial statements to be consolidated;

e. Providing an explanation to the GMS on the Annual Report;

f. Prepares and submits quarterly and annual management reports and annual reports to the Board of Commissioners and Shareholders in a manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports each time requested by the Board of Commissioners and / or Shareholders.

Tasks related to risk management a. Establish, establish and disseminate risk

management policies / guidelines; b. Appoint a work unit / function assigned to

implement a risk management program; c. Prepare the Company's work plan to

implement risk management policy; d. Implement and monitor the risk management

program; e. Consider risks in any decision-making and

action; f. Prepare and submit reports on the

implementation of risk management to the Board of Commissioners;

g. Delivering a risk management profile report and handling it in conjunction with Company Periodic Reports.

Tasks related to information technology a. Establish effective information technology

governance; b. Develop and establish information technology

policy; c. Implement information technology in

accordance with predetermined policies, including audit of information technology;

d. Submitting reports on the implementation of information technology governance periodically to the Board of Commissioners;

e. Maintain and evaluate the function of corporate IT governance.

Tasks related to internal control a. Establish the design of internal control systems

that govern the framework of internal controls to secure the Company's investment and assets;

b. To evaluate / assess the effectiveness of internal control, both entity level and activity / activity level;

c. Based on the evaluation of the effectiveness of internal control, publish an internal control report which is a statement that management is responsible for establishing and maintaining an internal control structure and adequate financial reporting procedures.

Tasks related to the management of human resources (HR) a. Arrange and establish the organization's

blueprint; b. Preparing the organizational structure of the

Company equipped with job specifications and job descriptions for all levels of positions;


Penguatan Bisnis




c. Direksi menetapkan kebijakan terkait dengan: - pengelolaan SDM yang meliputi sistem

perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan karyawan, promosi, demosi, dan mutasi;

- Pendidikan dan pelatihan, termasuk kebijakan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan;

- Pengembangan karyawan; - Perlindungan keselamatan dan kesehatan

kerja karyawan; - Sistem dan prosedur penilaian kinerja

(performance appraisal) bagi karyawan, baik, yang mencakup kinerja individu (KPI individu) dan kompetensi karyawan;

- Remunerasi, jaminan hari tua, dan penghasilan lainnya;

- Reward and punishment; - Keterbukaan informasi yang berkaitan

dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan;

d. Melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan tersebut di atas;

e. Menyusun rencana kerja pengelolaan SDM; f. Mengangkat dan memberhentikan karyawan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Memastikan penempatan karyawan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan pada seluruh level jabatan;

h. Menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang serta keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;

i. Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi karyawan;

j. Melaksanakan program pengembangan SDM melalui training, coaching dan assignment;

k. Memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi;

l. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit kerja dan jabatan, yang mencakup indikator kinerja, target kinerja, kontrak kinerja, penilaian kinerja, pelaporan evaluasi dan pemanfaatan hasil penilaian kinerja;

m. Menerapkan skema remunerasi yang wajar; n. Menerapkan program reward bagi karyawan

yang berprestasi baik individu maupun unit kerja dan punishment;

o. Menyediakan media komunikasi atau sistem informasi yang menyediakan kebijakan perusahaan serta dapat diakses oleh seluruh karyawan.

Tugas yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa a. Menyusun pedoman pengadaan barang dan

jasa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan,

c. The Board of Directors establishes policies related to: - human resource management including

human resource planning, recruitment, selection, employee placement, promotion, demotion and mutation;

- Education and training, including post-education and training evaluation policies;

- Development of employees; - Protection of employees' safety and

health; - Performance appraisal systems and

procedures for employees, whether including individual performance (individual KPIs) and employee competencies;

- Remuneration, old age pension, and other income;

- Reward and punishment; - Disclosure of information relating to

corporate planning which may have significant impact on employees;

d. To socialize the policies mentioned above; e. Prepare the HR management work plan; f. To appoint and dismiss employees based on

applicable laws and regulations; g. Ensure the placement of employees in

accordance with the specifications of positions and at all levels of office;

h. Determine salaries, provide training, establish career paths, and specify other employment requirements regardless of ethnic, religious, gender, age, disability and other special circumstances protected by legislation;

i. Ensure the implementation of education and training in accordance with the competence of employees;

j. Implement human resource development program through training, coaching and assignment;

k. Provide adequate opportunities to occupy certain positions in accordance with competence;

l. Implement performance measurement and assessment for work units and occupations, including performance indicators, performance targets, performance contracts, performance appraisals, evaluation reporting and utilization of performance appraisal results;

m. Implement a reasonable remuneration scheme; n. Apply reward program for employees who

perform both individual and work unit and punishment;

o. Provide a communication media or information system that provides company policy and can be accessed by all employees.

Tasks related to the procurement of goods and services a. To formulate guidelines for procurement of

goods and services of companies that apply the principles of efficient, effective, competitive,




Pengerukan Patungan




adil dan wajar, akuntabel; dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Mempublikasikan pedoman/kebijakan pengadaaan barang dan jasa sehingga dapat diakses pemasok/calon pemasok;

c. Merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan;

d. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.

Tugas yang terkait dengan peningkatan mutu layanan a. Ketentuan/kebijakan dan Standard and

Procedure (SOP) mengenai standar pelayanan minimal;

b. Kebijakan/sistem pengendalian mutu layanan; c. Menerapkan peningkatan mutu layanan antara

lain adanya sertifikasi, tindak lanjut atas ketidaksesuaian layanan, evaluasi dan audit mutu secara berkala;

d. Memberikan kompensasi dalam hal mutu tidak terpenuhi.

Tugas terkait hubungan dengan stakeholders a. Memastikan terjaminnya hak-hak stakeholders

yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan karyawan, pelanggan, pemasok dan stakeholders;

b. Melaksanakan kegiatan terkait tanggung jawab sosial perusahaan,termasuk: - Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha

serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan;

- Menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

Tugas terkait dengan pengelolaan informasi: a. Menyampaikan informasi mengenai identitas,

pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku, serta gaji, fasilitas, dan atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan dan anak perusahaan/perusahaan patungan untuk dimuat dalam Laporan Tahunan;

b. Menetapkan kebijakan tentang pengendalian informasi Perusahaan dan pengelolaan dan pemutakhirkan website Perusahaan;

c. Mengungkapkan penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan dan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan dan informasi lainnya kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif;

transparent, fair and reasonable, accountable; And contains the rights and obligations of suppliers in accordance with applicable laws and regulations;

b. Publish guidelines / policies on procurement of goods and services so as to be accessible to suppliers / potential suppliers;

c. Planning the procurement of goods and services optimally based on the calculation of company needs;

d. Conducting procurement of goods and services in accordance with the provisions.

Tasks related to service quality improvement a. Terms and policies and Standard and

Procedure (SOP) on minimum service standards;

b. Service quality control policy / system; c. Implementing service quality improvements

including certification, regular follow-up of service non-compliance, evaluation and quality audits;

d. Provide compensation in case of unfulfilled quality.

Task related to relationships with stakeholders a. Ensure the guarantee of stakeholder rights

arising under applicable legislation and / or agreements made by the Company with employees, customers, suppliers and stakeholders;

b. Carry out activities related to corporate social responsibility, including: - Ensure that the Company's assets and

business locations and other facilities comply with the provisions of laws and regulations concerning occupational health and safety as well as environmental conservation;

- Provide a work environment free of any kind of pressure (harassment) that may arise as a result of differences in character, personal circumstances, and cultural background of a person.

Tasks related to information management: a. Deliver information on identity, main

occupation, office of the Board of Commissioners in subsidiaries / joint venture companies and / or other companies, including meetings held within one fiscal year, as well as salaries, facilities and / or other benefits received from the Company and its subsidiaries / Joint ventures to be published in the Annual Report;

b. Establish policies on the Company's information control and the management and updating of the Company's website;

c. Disclose the implementation of Good Corporate Governance in the Company and important information in the annual report and financial report and other information to other parties, in accordance with the applicable laws in a timely, accurate, clear and objective manner;


Penguatan Bisnis




d. Tidak ada keterlambatan penyampaian laporan/informasi yang menjadi kewajiban Perusahaan kepada lembaga regulator (bila ada);

e. Mengelola website Perusahaan; f. Mempublikasikan kebijakan Perusahaan dan

informasi penting (selain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan);

g. Menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting Perusahaan;

h. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Direksi Perusahaan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. Dalam hal menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, Direksi dituntut untuk mengutamakan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan individu atau kelompok.

Tugas lainnya a. Menyusun mekanisme pelaporan atas dugaan

penyimpangan pada Perusahaan; b. Memberikan penjelasan tentang segala hal

yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;

c. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang undangan.

d. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar.

3. Tanggungjawab

a. Direksi dalam mengurus Perusahaan, melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

b. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa: 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan

atau kelalaiannya; 2) telah melakukan pengurusan dengan

itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;

4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

c. Tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan

d. There is no delay in submitting reports / information to which the Company is obliged to the regulatory body (if any);

e. Manage the Company website; f. Publicize Company policies and important

information (other than Annual Report and Financial Report);

g. Provide other media to communicate the Company's important information policy;

h. Confidential information obtained while serving as a Member of the Company's Board of Directors shall remain confidential in accordance with applicable laws and regulations;

i. In the case of maintaining the confidentiality of Company information, the Board of Directors is required to prioritize the interests of the Company rather than individual or group interests.

Other tasks a. Prepares a reporting mechanism for alleged

irregularities in the Company; b. Provide an explanation of all matters asked or

requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders;

c. Carry out other obligations in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association and which are stipulated by the General Meeting of Shareholders pursuant to the laws and regulations.

b. The GMS may reduce restrictions on the actions of the Board of Directors as set forth in the Articles of Association or to determine other restrictions to the Board of Directors other than those set forth in the Articles of Association.

3. Responsibility a. The Board of Directors in administering the

Company, carrying out the guidance provided by the GMS to the extent that they do not conflict with laws and / or Articles of Association.

b. Each member of the Board of Directors shall be fully liable in person if the person is guilty or negligent in performing his duties for the Company's interests and business, unless such member of the Board of Directors can prove that: 1) the loss is not due to errors or omissions; 2) has made good faith and prudent care for

the interest and in accordance with the purposes and objectives of the Company;

3) has no direct or indirect conflicts of interest on the proceeds of the proceeds resulting in a loss;

4) has taken action to prevent the occurrence or continuation of such losses.

c. Actions taken by a member of the Board of Directors outside which are decided by the Board of Directors' meeting shall be the personal liability concerned until such action is approved by the meeting of the Board of Directors.

d. In the event that the Board of Directors consists of two or more Members of Board of




Pengerukan Patungan




dimaksud disetujui oleh rapat Direksi. d. Dalam hal Direksi terdiri atas dua Anggota

Direksi atau lebih, tanggungjawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Direksi.

4. Hak

a. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan serta fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima tantiem sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.

c. Menggunakan sarana dan fasilitas Perusahaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kebijakan Perusahaan.

d. Memperoleh salinan risalah rapat Direksi, baik Anggota Direksi yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir salam rapat Direksi tersebut

5. Wewenang

a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;

b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;

d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;

e. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;

g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Directors, the responsibilities apply jointly to each member of the Board of Directors.

4. Rights

a. Members of the Board of Directors are paid salaries and allowances and facilities including post-employment benefits of a type and amount determined by the GMS with due regard to the prevailing laws and regulations.

b. If the Company reaches a profit level, then the Board of Directors may receive the tantiem in return for its work performance of the amount determined by the GMS.

c. Use of the Company's facilities and facilities for activities related to the Company's interests, in accordance with the laws and regulations of the Company.

d. Obtain a copy of the minutes of the meeting of the Board of Directors, whether the members of the Board of Directors are present or not present the meeting of the Board of Directors

5. Authority

a. To stipulate the stewardship policy of the Company;

b. Arranging the transfer of power of the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to decide on behalf of the Board of Directors or represent the Company in and out of court;

c. Arranging the transfer of power of the Board of Directors to a person or several employees of the Company either individually or jointly or to others, to represent the Company inside and outside the Court;

d. Arrange provisions concerning employment of the Company including the determination of salaries, pensions or old-age benefits and other income for Company employees under applicable laws and regulations, with the provision of salary, pension or old-age benefits and other income for employees exceeding the stipulated obligations Legislation, must be approved in advance of the GMS;

e. To appoint and dismiss employees of the Company based on Company employment regulations and applicable laws and regulations;

f. To appoint and dismiss the Corporate Secretary;

g. Carry out any other actions and acts concerning the maintenance or ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and / or other parties with the Company, and representing the Company in and out of court on all matters and events, with restrictions stipulated in law -Rules, Articles of Association and / or GMS Decision.


Penguatan Bisnis




Pembagian Tugas Direksi Pembagian tugas Direksi Perusahaan, diatur sebagai berikut: a. Direktur Utama:

1) Menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan dan melakukan tugas lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh RUPS;

2) Dalam menentukan strategi dan berbagai sasaran perseroan, Direktur Utama melakukan koordinasi keluar dan kedalam perusahaan sesuai dengan tingkat kepentinganya;

3) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh para Direktur, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Biro HSSEQ dan manager serta bersama dengan para Direktur dalam kedudukannya selaku Direksi Perusahaan mengendalikan pelaksanaan fungsi unit kerja;

4) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh unit kerja, kapal, proyek, pengerukan/reklamasi secara menyeluruh.

b. Para Direktur: 1) Memberikan masukan, pertimbangan serta

saran-saran dalam penetapan kebijakan serta keputusan Direksi;

2) Bertindak atas nama Direksi sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Direktorat yang dipimpinnya;

3) Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan serta tata laksana Direktorat yang dipimpinnya, yaitu:

a) Direktorat Komersial dan Teknik, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan pembinaan kegiatan pemasaran, armada, operasi, pengawakan kapal dan logistic sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Direktorat Komersial dan Teknik, membina organisasi kegiatan:

(1) Pemasaran Mempunyai tugas menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan pembinaan kegiatan pemasran, pelayanan jasa, penembangan usaha, pendapatan usaha, kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna jasa perusahaan.

(2) Armada Mempunyai tugas menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan pembinaan kegiatan penyiapan pakai kapal (alay produksi) dan pemeliharaan/perawatan/perbaikan alat produksi, peremajaan alat produksi, menyusun repair list, menetapkan spesifikasi teknis dan cara-cara baru dalam pemeliharaan.

(3) Operasi Mempunyai tugas menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan pembinaan kegiatan opersai untuk memastikan penyelesaian proyek pengerukan dan reklamasi secara efektif

Division of Directors' Duties The division of the Company's Board of Directors' duties shall be regulated as follows:

a. President Director:

1) Conducting the Company's management in accordance with the regulations applicable to the Company and performing other duties as stipulated by the GMS;

2) In determining the strategy and various objectives of the company, the President Director coordinates out and into the company according to their level of interest;

3) Controlling the implementation of the policies of the Board of Directors held by the Directors, the Head of the Internal Audit Unit, the Head of HSSEQ Bureau and the manager and together with the Directors in his capacity as the Company's Board of Directors controlling the implementation of the work unit functions;

4) Controlling the implementation of the policies of the Board of Directors organized by the work unit, ship, project, dredging / reclamation as a whole.

b. Directors: 1) Providing inputs, considerations and suggestions

in determining the policies and decisions of the Board of Directors;

2) Acting on behalf of the Board of Directors in accordance with the scope of activities of the Directorate he leads;

3) To lead and control all activities and the management of the Directorate he leads, namely:

a) Commercial and Technical Directorate, has the main duty of planning, controlling, and conducting development of marketing activities, fleet, operations, shipbuilding and logistics in accordance with the strategy and company policies that have been established. Directorate of Commercial and Technical Affairs, fostering organizational activities: (1) Marketing

Has the task of establishing, executing, controlling, and reporting the development of the activities of the importer, service, business development, business income, service quality and customer service user satisfaction. (2) Fleet

Has the task of establishing, executing, controlling and reporting the guidance of ship preparation activities (production aliases) and maintenance / maintenance / repair of production equipment, rejuvenation of production equipment, compiling repair list, establishing technical specifications and new ways of maintenance. (3) Operation

Has the task of establishing, implementing, controlling and reporting the guidance of operations of operations to ensure the effective and efficient completion of dredging and reclamation projects. (4) Vessel operation

Assign the task of establishing, implementing,




Pengerukan Patungan




dan efesien. (4) Pengawakan kapal Mempuntai tugas menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan pembinaan kegiata pengawakan kapal yang aman sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku antara lain rekrytment, mutasi, sign on/off, evaluasi kinerja, pemenuhan standar kompetensi agar diperoleh kinerja crew yang handal dan berkinerja tinggi.

(5) Logistik Mempunyai tugas menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan pembinaan kegiatn pengadaan barang dan jasa bidang teknik dan non teknik serta pengelolaan administrasi, dokumentasi, pengadaan barang dan jasa serta rekomendasi penetapan pemenang tender dan pengelolaan gudang persediaan untuk memastikan semua kebutuhan perusahaan terpenuhi sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola Perusahaan yang baik serta pengelolaan gudang persediaan.

b) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Keuangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan, dan melaksanakan pembinaan kegiatan bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Keuangan, membina organisasi kegiatan:

(1) Sumber Daya Manusia dan Umum Mempunyai tugas menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan pembinaan kegiatan perencanaan sumber daya manusiadan organisasi, kesejahteraan SDM, hubungan industrial, pengembangan SDM, pendidikan dan pelatihan, asesmen dan pemetaan SDM, pembinaan kegiatan manajemen karir, dan administrasi SDM, serta administrasi perkantoran, tata usaha perusahaan, dan rumah tangga perusahaan, serta pengamanan.

(2) Keuangan Mempunyai tugas menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan pembinaan kegiatan perncanaan dan penyusunan anggaran perusahaan, akuntansi biaya, akuntansi umum, perpajakan, akuntansi proyek, pengelolaan system keuanga, pengelolaan kas, pendanaan, analisis keuangan, pengelolaan aset perusahaan dan hutang piutang.

(3) Sekretariat Perusahaan Mempunyai tugas menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan pembinaan kegiatan corporate governance, hubungan korporat (corporate relations) dan promosi perusahaan dalam membentuk citra, serta penanganan dan pembinaan hubungan antar lembaga serta

controlling and reporting the safeguarding of safe vessel operations in accordance with prevailing regulations and regulations such as recryption, mutation, sign on / off, performance evaluation, compliance competency standards for reliable and high performing crew performance. (5) Logistics

Having the task of establishing, executing, controlling and reporting on the procurement of technical and non-technical goods and services procurement as well as administration, documentation, procurement of goods and services as well as recommendations of award winning bidders and inventory warehouse management to ensure all the needs of the company are met in accordance with the principles Good Corporate Governance (GCG) or good corporate governance as well as inventory warehouse management.

b) Directorate of Human Resources and Finance, has the main duty to plan, control, and carry out development activities of the field of Human Resources and Finance in accordance with corporate strategies and policies that have been established. Directorate of Human Resources and Finance, fostering organizational activities: (1) Human and General Resources

Having the task of establishing, implementing, controlling and reporting on human resource planning and human resources planning activities, human resources welfare, industrial relations, human resources development, education and training, assessment and mapping of human resources, development of career management activities and human resources administration and office administration, Business enterprises, and household companies, as well as security. (2) Finance

It has the task of establishing, executing, controlling and reporting the development of corporate budgeting and budgeting activities, cost accounting, general accounting, taxation, project accounting, financial system management, cash management, funding, financial analysis, corporate asset management and accounts payable. (3) Corporate Secretariat

Having the task of establishing, executing, controlling and reporting on corporate governance activities, corporate relations and corporate promotion in image formation, as well as handling and fostering inter-agency relations and coordinating the implementation of GMS, Board of Directors' business activities, corporate information, partnership programs And community development (PKBL) and corporate social responsibility (CSR).


Penguatan Bisnis




mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS, kegiatan tata usaha Direksi, informasi perusahaan, program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) serta corporate social responsibility (CSR).

(4) Teknologi Informasi Mempunyai tugas menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan pembinaan kegiatan penyiapan pakai fasilitas dan perangkat Teknologi Informatika termasuk merancang, membangun, memelihara, mengembangkan perangkat lunak (software) dan perangkat kerasnya (hardware) untuk percepatan dan akurasi proses-proses transaksi pengusahaan jasa serta pengambilan keputusan manajemen yang optimal.

(5) Hukum Mempunyai tugas menetapkan, melaksanakan, mengendalika, dan melaporkan pembinaan kegiatan penelaahan hukum (legal audit) dan peraturan perusahaan, menyusun/meneliti ketentuan hukum perusahaan (legal drafting), perikatan hukum (nota kesepahaman/ memorandum of understanding, kontrak/perjanjian), penyediaan saran ahli hukum (legal opinion) serta penanganan kepentingan perusahaan.

(4) Information Technology Having the task of establishing, executing, controlling and reporting on the preparation activities of facilities and equipment of Information Technology including designing, constructing, maintaining, developing software and hardware (hardware) for the acceleration and accuracy of service transactions and taking business processes Optimal management decisions. (5) Law

Has the task of establishing, executing, controlling and reporting on the guidance of legal audit activities and company regulations, drafting / reviewing legal drafting, legal engagement (memorandum of understanding, contract / agreement), provision of advice Legal opinion (legal opinion) and the handling of corporate interests.

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE POLICIES AND GOVERNANCE Corporate Governance Policy (GCP) merupakan induk kebijakan Perusahaan yang berisi himpunan pedoman pedoman-pedoman pokok pengelolaan Perusahaan yang terintegrasi sesuai prinsip-prinsip GCG. Kebijakan berisi himpunan pedoman-pedoman pokok pengelolaan perusahaan yang baik, sebagai acuan bagi seluruh kegiatan Rukindo. CoC, Board Manual , Whistle Blowing System, Pedoman Gratifikasi merupakan himpunan kebijakan-kebijakan Rukindo dalam melakukan usahanya. Penyusunan kebijakan juga memperhatikan arahan strategis dan kebijakan lain yang telah dituangkan dalam kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi sebelumnya. Risk and opportunity bertujuan untuk menyatukan governance risk and control guna menyatukan pemahaman konsep tata kelola pada semua tingkatan mulai dari manajemen puncak hingga operator.

The Corporate Governance Policy (GCP) is a parent of the Company's policy which contains a set of guidelines on the principles of the Company's integrated management in accordance with GCG principles. The policy contains a set of good corporate governance guidelines, as a reference to all Rukindo's activities. CoC, Board Manual, Whistle Blowing System, Gratification Guidelines are a set of Rukindo's policies in doing business. Policy arrangements also take into account strategic directions and other policies that have been incorporated into the previous Board of Commissioners and Directors' policies. Risk and opportunity aims to unify governance risk and control to unify the understanding of governance concepts at all levels ranging from top management to operators.

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE POLICY SCOPE Ruang lingkup kebijakan ini adalah untuk memberikan arahan kepada segenap jajaran Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan. Beberapa hal yang diatur dalam kebijakan ini meliputi: 1. Hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang

Saham; 2. Fungsi serta peran Dewan Komisaris dan Direksi; 3. Hubungan antara Perusahaan dengan Pemangku

The scope of this policy is to provide direction to all of the Company 's members in running the Company' s business activities. Some of the things set out in this policy include: 1. Relationship between Company and Shareholder; 2. Functions and roles of the Board of Commissioners

and the Board of Directors; 3. Relations between the Company and Stakeholders




Pengerukan Patungan




Kepentingan seperti Pegawai, Pemasok serta masyarakat; dan

4. Prinsip-prinsip mengenai kebijakan Perusahaan seperti kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Manajemen Strategis Perusahaan, serta prinsip-prinsip kebijakan Perusahaan lainnya.

such as Officers, Suppliers and communities; and 4. The principles of Company policy such as Internal

Control and Control, Risk Management, Corporate Strategic Management policies, and other Company policy principles.

SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE POLICY SOCIALIZATION Pada tahun 2017, Perusahaan melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Implementasi GCG di Rukindo, Code of Conduct (CoC), Whistleblowing System, Pencegahan Gratifikasi serta pelaporan LHKPN. Sosialisasi dilakukan melalui website dan sosialisasi langsung kepada pegawai dan Unit Bisnis maupun Stakeholder lainnya. Sosialisasi GCG dilakukan untuk mensosialisasikan best practice penerapan GCG, Menggalang dukungan terhadap penerapan GCG di perusahaan dan mendiseminasi hasil kajian praktik GCG yang diperoleh pada tahap diagnostic review.

In 2017, the Company conducts Corporate Governance in order to provide a thorough understanding of GCG Implementation in Rukindo, Code of Conduct (CoC), Whistleblowing System, Gratification Prevention and LHKPN reporting. Socialization is done through the website and direct socialization to employees and Business Units and other Stakeholders. Socialization of GCG is conducted to socialize the best practices of GCG implementation, promote support for GCG implementation in the company and disseminate the results of GCG practice study obtained at diagnostic review stage.

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS Dewan Komisaris dan Direksi memiliki hubungan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keduanya secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk keberlanjutan (sustainability) Perusahaan. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi mencakup pada hal-hal antara lain sebagai berikut: 1. Menyetujui usulan Direksi mengenai: RJPP, RKAP,

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Intern & Sekretaris Perusahaan dan Hukum dan Kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dibantu Direksi dalam: a. Proses penunjukan calon auditor eksternal

sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa;

b. Penunjukan penilai (assessor) independen dalam proses assessment penerapan GCG di Perusahaan.

3. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

The Board of Commissioners and the Board of Directors have a relationship in the implementation of their duties and responsibilities as stated in the Company's Articles of Association and the applicable Laws and Regulations. Both of them jointly have responsibility for the sustainability of the Company. The relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors covers the following matters: 1. Approve the Board of Directors' proposals on: RJPP,

RKAP, Appointment and dismissal of the Head of Internal Control Unit & Corporate Secretary and Law and Unless otherwise specified by applicable rules and regulations, several matters require the written approval of the Board of Commissioners as stated in the Company's Articles of Association.

2. If necessary, the Board of Commissioners shall be assisted by the Board of Directors in: a. The process of appointing a candidate external

auditor in accordance with the provisions of the procurement of goods and services;

b. Independent appraisal (assessor) in the assessment process of GCG implementation in the Company.

3. The Board of Commissioners shall be entitled to have access to Company information in a timely, measurable and complete manner.

RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DEWAN KOMISARIS YANG MENGUNDANG DIREKSI DAN RAPAT DIREKSI


Penguatan Bisnis




MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS INVITE THE BOARD OF DIRECTORS AND MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali setiap 1 (satu) bulan. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Komisaris Utama dan disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. Rapat Internal Dewan Komisaris dilaksanakan satu kali dalam sebulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. Selama tahun 2017 Dewan Komisaris menyelenggarakan 17 (tujuh belas) kali rapat terdiri atas 5 (lima) kali rapat internal Dewan Komisaris dan 12 (dua belas) kali rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.

Board of Commissioners Meeting Meetings of the Board of Commissioners are held at least once every 1 (one) month. The summon of the meeting shall be conducted by the President Commissioner and shall be submitted at least 3 (three) days before the meeting shall be held without taking into account the date of the summon and the date of the meeting by stating the event, date, time and place of the meeting. The Board of Commissioners' Meeting is valid and entitled to take binding decisions. Internal Meeting of the Board of Commissioners is held once a month attended by all members of the Board of Commissioners. The material of the meeting shall be submitted to the meeting participants at the latest 3 (three) days before the meeting is held. In the event that there are meetings held outside the scheduled schedule, the meeting material shall be submitted to the meeting participants at least before the meeting is held. During 2017, the Board of Commissioners held 17 (seventeen) meetings consisting of 5 (five) internal meetings of the Board of Commissioners and 12 (twelve) Board of Commissioners meetings inviting Directors.

Frekuensi Pertemuan Rapat Internal Dewan Komisaris

Internal Frequency Meeting of the Board of Comissioner KOMISARIS

Nama Jumlah Rapat Hadir

Persentase Tingkat Kehadiran (%)

Name Total Meeting Present Attendance Level Percentage Dani Rusli Utama 12 12 100 Sophia Issabella Watimena* 12 5

* Menjabat Anggota Dewan Komisaris Sampai dengan Bulan Mei 2017 Appointed as Member of Commisioners Until May 2017

Rapat Dewan Komisaris yang Mengundang Direksi Rapat Koordinasi Dewan Komisaris yang mengundang Direksi diadakan sekurang-kurangnya sekali setiap 1 (satu) bulan. Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Dewan Komisaris untuk membahas progress kinerja Perusahaan, isu-isu strategis dan aksi korporasi yang perlu diketahui Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti.

Meetings of the Board of Commissioners Inviting Directors Board of Commissioners Coordinating Meetings inviting Directors are held at least once every 1 (one) month. The Coordination Meeting is organized by the Board of Commissioners to discuss the Company's performance progress, strategic issues and corporate actions that the Board of Commissioners needs to know to act on.

Frekuensi Pertemuan Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris Internal Frequency Meeting of the Board of Directors with Board of Comissioner

KOMISARIS

Nama Jumlah Rapat Hadir Persentase Tingkat Kehadiran

(%) Name Total Meeting Present Attendance Level Percentage

Dani Rusli Utama 12 12 100

Sophia Issabella Watimena* 12 5 * Menjabat Anggota Dewan Komisaris Sampai dengan Bulan Mei 2017

Appointed as Member of Commisioner Until May 2017




Pengerukan Patungan




DIREKSI



M.Hadi Syafitri Noor 12 12 100

Budi Priyanto * 12 10 * Menjabat Sebagai Direktur SDM dan Keuangan Bulan Maret 2017

Appointed as HR and Finance Director from March 2017 Rapat Direksi Untuk tahun 2017, Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.Rapat Koordinasi Dewan Komisaris yang mengundang Direksi diadakan sekurang-kurangnya sekali setiap 1 (satu) bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi. Bahan rapat disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan agenda rapat Direksi antara lain evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris serta kinerja operasional Perusahaan.

Board of Directors Meeting For the year 2017, the Board of Directors Meeting shall be conducted periodically at least 2 (two) times in a month. Coordination Meeting of the Board of Commissioners inviting the Board of Directors shall be held at least once every 1 (one) month or any time when deemed necessary by the President Director or by one or more members of the Board of Directors. The meeting materials are submitted at least 2 (two) days before the meeting is held with the Board of Directors' meeting agenda, among others, the follow-up evaluation of the results of the previous meeting, discussion on the recommendations and / or decisions of the Board of Commissioners and the operational performance of the Company.

Frekuensi Pertemuan Rapat Direksi

Internal Frequency Meeting of the Board of Directors

DIREKSI



M.Hadi Syafitri Noor 26 26 100

Budi Priyanto * 26 24 * Menjabat Sebagai Direktur SDM dan Keuangan Bulan Maret 2017

Appointed as HR and Finance Director from March 2017 REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI REMUNERATION FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris diberikan berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) PT Pengerukan Indonesia (“PT Rukindo”) Nomor: UM.335/21/5/9/PI.II-14 tanggal 21 Mei 2014

Remuneration Policy of the Board of Commissioners The salaries, allowances and facilities of the Board of Commissioners are granted based on the Minutes of Shareholders General Meeting ("AGMS") of PT Pengerukan Indonesia ("PT Rukindo") Number: UM.335

Pada tahun 2017, Direksi telah melakukan rapat baik secara internal maupun dengan mengundang pihak terkait sebanyak 26 (dua puluh enam) kali.

In 2017, the Board of Directors had held a meeting either internally and by inviting related parties 26 (twenty six) times.


Penguatan Bisnis




Tentang Persetujuan laporan Tahunan Dan Pengesahan laporan Keuangan Tahun Buku 2013.

/ 21/5/9 / PI.II-14 dated May 21, 2014 Approval of the Annual Report And Ratification of Financial Statements of Book Year 2013.

Jabatan Remunerasi Jumlah

Komisaris Utama Honorarium 45% dari gaji Direktur Utama yaitu sebesar Rp. 17.041.500,00

Komisaris Honorarium 90% dari gaji Komisaris Utama yaitu sebesar Rp. 15.337.350,00

Sekretaris Dewan Komisaris

Honorarium Rp. 3.787.000,00

Komisaris Utama dan Komisaris

Tunjangan:

Tunjangan Hari Raya 1 kali Honorarium Santunan Purna

Jabatan 25% Honorarium setahun

Tunjangan Transportasi 20% Honorarium yaitu sebesar Rp. 3.067.470

Komisaris Utama dan Komisaris

Fasilitas:

Kesehatan Diberikan hanya untuk Komisaris Independen dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan

Perkumpulan Profesi Diberikan sesuai anggaran perusahaan

Bantuan Hukum Diberikan sesuai kebutuhan Sekretaris Dewan Komisaris

Tunjangan:

Tunjangan Transportasi Rp. 757.400/bulan Tunjangan Komunikasi Rp. 568.050/bulan

Kebijakan Remunerasi Direksi Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Direksi diberikan berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) PT Pengerukan Indonesia (“PT Rukindo”) Nomor: UM.335/21/5/9/PI.II-14 tanggal 21 Mei 2014 Tentang Persetujuan laporan Tahunan Dan Pengesahan laporan Keuangan Tahun Buku 2013.

Directors Remuneration Policy Salaries, Allowances and Facilities of the Board of Directors are granted on the basis of the Minutes of the General Meeting of Shareholders ("AGM") of PT Pengerukan Indonesia ("PT Rukindo") Number: UM.335 / 21/5/9 / PI.II-14 dated 21 May 2014 Concerning Agreement Annual Report And Ratification of Financial Statements Book Year 2013.

Jabatan Remunerasi Jumlah Direktur Utama Honorarium Rp. 37.870.000,00/bulan Direktur Honorarium 90% dari Gaji Direktur Utama yaitu

sebesar Rp. 34.083.000,00

Direktur Utama dan Direktur Tunjangan : Tunjangan Hari Raya 1 kali Gaji Tunjangan Komunikasi Diberikan at cost Santunan Purna Jabatan 25% Gaji setahun Tunjangan Pakaian Diberikan sesuai anggaran

perusahaan Tunjangan Cuti Tahunan Hak cuti dapat diambil setelah

bekerja 12 bulan, tanpa diberikan




Pengerukan Patungan




Jabatan Remunerasi Jumlah tunjangan cuti tahunan

Tunjangan Perumahan 40% dari Gaji yaitu sebesar Rp. 15.148.000,00

Fasilitas: Kendaraan Dinas Diberikan kendaraan dinas Kesehatan Diberikan dalam bentuk asuransi

kesehatan atau penggantian biaya pengobatan

Perkumpulan Profesi Diberikan sesuai anggaran perusahaan

Bantuan Hukum Diberikan sesuai kebutuhan Club Membership Diberikan sesuai anggaran

perusahaan Biaya Representasi Diberikan sesuai anggaran

perusahaan

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI AFFILIATION BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR MAJORITY SHAREHOLDERS

Dewan Komisaris dan Direksi PT. Pengerukan Indonesia tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Mayoritas maupun Pemegang Saham Minoritas.

The Board of Commissioners and the Board of Directors of PT. Pengerukan Indonesia have no affiliation relationship either financially or in relation to one another, and between the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Majority Shareholders as well as the Minority Shareholders.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN HUBUNGAN DENGAN PIHAK BERELASI MANAGEMENT OF CONFLICT OF INTEREST AND RELATIONS WITH RELATED PARTIES

Sepanjang tahun 2017, tidak terjadi peristiwa terkait benturan kepentingan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Hal ini tercantum dalam surat pernyataan telah bertindak independen selama tahun 2017dan publikasi daftar khusus kepemilikan saham perseroan yang ditandantangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Throughout 2017, there was no conflict of interest related events conducted by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. It listed in a statement letter had acted independently during 2017 and the publication of a special register of the Company’s share ownership signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Seluruh organ pendukung Dewan Komisaris wajib membuat laporan pada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.

The BOC established Audit Committee contained in SOE Minister’s Regulation No. PER-01/MBU/2011 regarding the implementation of Good Corporate Governance and SOE Minister’s Regulation No. PER-12/MBU/2012 regarding Supporting Organ of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises. All the supporting organ of the Board of Commissioners shall make a report to the Board on any assignment given, followed by recommendation if necessary.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS Sekretaris Dewan Komisaris periode Januari-Agustus 2017 dijabat oleh Muhammad Hadiyan Azmi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-010/DKPI/VI/2015 tanggal 1 Juni

The Secretary of the Board of Commissioners for the period of January-August 2017 is held by Muhammad Hadiyan Azmi, who was appointed based on the Decision Letter of the Board of Commissioners. KEP-010


Penguatan Bisnis




2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pengerukan Indonesia. Untuk Periode September-Desember 2017 dijabat oleh Sophia Issabella Watimena yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-016/DKPI/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pengerukan Indonesia. Untuk Periode Desember 2017-sekarang dijabat oleh Zuhri Iryansyah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-023/DKPI/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pengerukan Indonesia. Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris antara lain: 1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat

(briefing sheet) Dewan Komisaris; 2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai

ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan; 3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris; 4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan

Anggaran Dewan Komisaris; 5. Menyusun Rancangan Laporan Dewan Komisaris; 6. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi

peraturan perundangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;

7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

8. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;

9. Sebagai penghubung (liaison officer) Komisaris dengan pihak lain;

10. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

/ DKPI / VI / 2015 dated June 1, 2015 concerning Appointment of Secretary of Board of Commissioner of PT Pengerukan Indonesia. For the period September-December 2017 held by Sophia Issabella Watimena who was appointed based on the Decision Letter of the Board of Commissioners. KEP-016 / DKPI / VIII / 2017 dated 30 August 2017 on the Dismissal and Appointment of Secretary of the Board of Commissioners of PT Pengerukan Indonesia. For the period December 2017-existing held by Zuhri Iryansyah who was appointed based on the Decision Letter of the Board of Commissioners. KEP-023 / DKPI / XIII / 2017 dated 13 December 2017 on the Dismissal and Appointment of Secretary of the Board of Commissioners of PT Pengerukan Indonesia. The Working Guidelines of the Secretary of the Board of Commissioners are as follows: 1. Preparing the meeting, including the Board of

Commissioner's briefing sheet; 2. Making minutes of meetings of the Board of

Commissioners in accordance with the Company's Articles of Association;

3. Administering documents of the Board of Commissioners;

4. Drafting the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;

5. Preparing the Draft Report of the Board of Commissioners;

6. Ensure that the Board of Commissioners comply with applicable laws and regulations and apply GCG principles;

7. Provide information required by the Board of Commissioners periodically and / or at any time if requested;

8. Coordinate committee members, if necessary in order to facilitate the duties of the Board of Commissioners;

9. As liaison officer of Commissioner with other party; 10.Carry out other duties of the Board of Commissioners.

Profil Sophia Issabella Watimena Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1995, MBA in International Management dari Leiden University School of Management, Belanda pada 2002. Beliau Menjabat sebagai Komisaris PT Pengerukan Indonesia berdasarkan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT.Pengerukan Indonesia Nomor HK.568/26/11/1/PI.II-14 dan Nomor: SKD-623-000061 tanggal 26 November 2014 periode Januari-Agustus 2017. Menjabat sebagai Sekretraris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-016/DKPI/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Pengerukan Indonesia. Karir Profesionalnya dimulai sejak beliau menjabat sebagai Head of Finance Resources Management Unit UNDP (United Nations Development Programme) pada Maret 2011-Oktober 2011, Vice President Advisory PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) pada November 2011-Desember 2012, Acting Financial Controller PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) pada Maret 2012-Juli 2012, Vice President Investment PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) pada Januari 2013-Agustus

Sophia Issabella Watimena's Profile She holds a Bachelor degree in Economics from Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1995, MBA in International Management from Leiden University School of Management, The Netherlands in 2002. She is Commissioner of PT Pengerukan Indonesia based on General Meeting of Shareholders Resolution Without Through General Meeting of Shareholders PT.Pengerukan Indonesia Number HK.568 / 26/11/1 / PI.II-14 and Number: SKD-623-000061 dated November 26, 2014 period January-August 2017. Appointed as Secretary of Board of Commissioners based on Board of Commissioners Decree No. KEP-016 / DKPI / VIII / 2017 dated 30 August 2017 on the Dismissal and Appointment of Secretary of the Board of Commissioners of PT Pengerukan Indonesia. Her professional career began with her position as Head of Finance Resources Management Unit of UNDP (United Nations Development Program) in March 2011-October 2011, Vice President Advisory of PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) in November 2011-December 2012, Acting Financial Controller PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) in March 2012-July 2012, Vice President Investment of PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) in January 2013-August 2014 and Senior




Pengerukan Patungan




2014 dan Senior Vice President Financial Planning and Control PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada September 2014-Desember 2017.

Vice President of Financial Planning and Control of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in September 2014-December 2017.

SATUAN PENGAWAS INTERN INTERNAL SUPERVISORY UNIT

Audit Internal merupakan suatu aktivitas assurance dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dan dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional perusahaan, melalui pendekatan sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen resiko, pengendalian internal dan proses tata kelola Perusahaan. Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. Pengerukan Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Dalam Struktur Organisasi Perusahaan, SPI ditempatkan langsung di bawah Direktur Utama sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pengerukan Indonesia Nomor : KD.030/OT.003/IV/DIRUT-2017, tanggal 28 April 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Manajemen PT. Pengerukan Indonesia. Dalam Surat Keputusan Direksi tersebut diatur beberapa hal mengenai SPI, antara lain: 1. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang

Kepala dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama;

2. SPI mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya pada seluruh unit organisasi di lingkungan perusahaan, sesuai dengan rencana dan program kerja serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

3. Dalam melaksanakan pengawasan, berkewajiban melaporkan hasil kegiatannya serta menyampaikan saran-saran kepada Direktur Utama.

Kepala SPI diangkat oleh Direktur Utama dengan Keputusan Direksi Nomor: KD.031/KP.409/IX/Dirut-2016, tanggal 19 September 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pekerja PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) di PT. Pengerukan Indonesia. Komposisi organisasi SPI di Perusahaan terdiri dari : 1. Kepala SPI : Amir Indra Sasongko 2. Pemeriksa SPI : Kumaidi S.Pel Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan internal agar berkesuaian dengan Visi dan Misi Perusahaan serta memberikan pedoman bagi kegiatan Internal Audit, maka perlu ditetapkannya Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) pada tahun 2016 dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama pada tanggal 15 Desember 2016. Sampai dengan saat ini piagam tersebut masih digunakan dan dianggap sesuai dengan perkembangan regulasi dan/ atau kebijakan serta peraturan yang berlaku. Dalam Piagam tersebut disampaikan beberapa hal mengenai : 1. Ruang Lingkup SPI di Perusahaan mencakup

semua area kegiatan operasional dan bisnis maupun pada kerja sama operasi, dalam rangka

Internal Audit is an independent and objective assurance and consultative activity designed to provide added value and enhance corporate operations, through systematic and regular approaches in evaluating and improving the effectiveness of the risk management process, internal control and corporate governance processes. Internal Control Unit (SPI) PT. Indonesia dredging is led by an SPI Head appointed and dismissed by the President Director. In Corporate Structure, SPI is placed directly under the President Director in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT. Pengerukan Indonesia Nomor: KD.030 / OT.003 / IV / DIRUT-2017, tanggal 28 April 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Manajemen PT. Dredging of Indonesia. In the Decree of the Board of Directors, there are several matters pertaining to SPI, among others: 5. The Internal Supervision Unit is headed by a Head

and in discharging its duties is responsible to the President Director;

6. SPI has the task of assisting the President Director in assessing management control systems and implementing them on all organizational units within the corporate environment, in accordance with the plans and work programs as well as the discretionary policies established under applicable regulations;

7. In carrying out the supervision, it is obliged to report the results of its activities and submit suggestions to the President Director.

The Head of SPI is appointed by the President Director by the Decree of the Board of Directors Number: KD.031 / KP.409 / IX / President-2016, dated September 19, 2016 regarding the Appointment of the Department of Labor of PT. Port of Indonesia II (Persero) at PT. Dredging of Indonesia. The composition of SPI organization in the Company consists of:

5. Head of SPI: Amir Indra Sasongko 6. SPI examiner: Kumaidi S.Pel

In order to safeguard and safeguard internal activities in line with the Company's Vision and Mission and provide guidelines for Internal Audit activities, it is necessary to establish the Internal Audit Charter in 2016 and signed by the President Director and President Commissioner on December 15 2016. Up to now the charter is still in use and is considered consistent with the regulatory developments and / or applicable policies and regulations. In the Charter there are several things about: 1. The SPI Scope of the Company covers all areas of

operational and business activities as well as operational cooperation, in order to assess the


Penguatan Bisnis




menilai kecukupan kualitas pengendalian internal, Manajemen Resiko dan Good Corporate Governance.

2. Tanggung Jawab SPI antara lain: a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit

internal atau Program Kerja Pengawasan Tahunan;

b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Resiko sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku;

c. Melakukan audit dan penilaian atas efesiensi dan efektifitas unit kerja dan melaporkan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

3. Wewenang SPI antara lain: a. Menyusun dan mengembangkan sistem,

pedoman, perencanaan dan perubahan program kerja audit serta ruang lingkup audit sesuai kebutuhan;

b. Mengalokasi sumber daya, menentukan frekuensi pemeriksaan, memilih obyek pemeriksaan, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, serta menetapkan teknik pemeriksaan yang diperlukan.

c. Mengembangkan kompetensi kinerja dan jenjang karir personil dalam unit SPI.

4. Kode Etik, dalam pelaksanaan tugas dan diluar tugas, auditor internal harus mematuhi kode etik dan prinsip dasar perilaku yang ditetapkan perusahaan, antara lain Code of Conduct (COC) perusahaan serta aturan lain yang berlaku.

5. SPI harus memiliki sikap independen dalam melaksanakan tugas audit, serta bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, selain itu SPI juga dilarang terlibat dalam kegiatan operasional dan/ atau melakukan perangkapan tugas dalam struktur organisasi serta SPI harus berkemauan dan berkemampuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalismenya.

adequacy of internal control quality, Risk Management and Good Corporate Governance.

2. SPI's responsibilities include: a. Compile and implement internal audit plans or

Annual Supervisory Work Program; b. Testing and evaluating the implementation of

Internal Control Systems and Risk Management Systems in accordance with applicable policies and regulations;

c. Conducting audits and assessments on the efficiency and effectiveness of the work units and reporting Audit Results to the President Director and the Board of Commissioners.

3. SPI authorities include: a. Develop and develop systems, guidelines, plans

and changes in audit work programs and the scope of audit as needed;

b. Allocating resources, determining the frequency of checking, selecting object checks, determining the scope of the checks, as well as setting the necessary inspection techniques.

c. Developing the competence of personnel performance and career in SPI units.

4. The Code of Conduct, in the performance of duties and beyond the duty, the internal auditor must comply with the code of conduct and the basic principles of the company's established conduct, among others the Code of Conduct (COC) of the company and other applicable rules.

5. The SPI must have an independent attitude in carrying out auditing tasks, as well as free from the pressure or influence of any party, other than that the SPI is also prohibited from engaging in operational activities and / or doing a job-taking within the organizational structure as well as SPI must be willing and able to improve quality and professionalism.

SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

Fungsi : Bertanggungjawab kepada Direktur SDM dan Keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat, hubungan luar negeri dan antara lembaga, tata usaha dan kesekretariatan Direksi. Tugas : 1. HUBUNGAN MASYARAKAT

a. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan:

b. Kegiatan promosi dan publikasi untuk pembentukan, menjaga dan meningkatkan citra perusahaan;

c. Kehumasan; d. Pengelolaan media internal perusahaan; e. Pengelolaan data dan informasi perusahaan

untuk pihak luar; f. Pengelolaan isi web perusahaan.

2. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


Function: Responsible to the Director of Human Resources and Finance in the organization of public relations activities, foreign relations and between institutions, administration and secretariat of the Board of Directors. Tasks: 1. COMMUNITY RELATIONSHIPS

a. Plan and coordinate implementation: b. Promotion activities and publications for the

establishment, maintenance and enhancement of corporate image;

c. Public Relations; d. Internal corporate media management; e. Management of company data and information

for outsiders; f. Management of the company's web contents.

2. RELATIONSHIP BETWEEN INSTITUTIONS

a. Plan and coordinate implementation: b. Program of inter-institutional relations and

international relations;




Pengerukan Patungan




b. Program kerja hubungan antar lembaga dan hubungan internasional;

c. Kesekretariatan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri;

d. Penyusunan rencana dan strategi pengelolaan Good Corporate Governance (GCG).

3. TATA USAHA DIREKSI


b. Ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direksi; c. Penyiapan dan penyelenggaraan rapat Direksi

baik dengan pihak internal maupun eksternal; d. Pembinaan terhadap para sekretaris Direksi; e. Pengaturan dan kegiatan protokoler Direksi.

4. TUGAS LAIN YANG TERKAIT

a. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan RKA/RKM dan pelaporan bidangnya, penerapan prosedur kerja dan sistem informasi manajemen yang terkait dengan bidangnya;

b. Melaksanakan tugas-tugas terkait yang diberikan oleh atasan.

c. Secretariat of cooperation with domestic and foreign institutions;

d. Preparation of Good Corporate Governance (GCG) management plan and strategy.

3. BUSINESS OF THE BOARD OF DIRECTORS

a. Plan and coordinate implementation: b. Administration and housekeeping of the Board

of Directors; c. Preparation and implementation of Board of

Directors meetings with internal and external parties;

d. Guidance to the secretaries of the Board of Directors;

e. Arrangements and activities of the Board of Directors protocol.

4. OTHER RELATED TASKS

a. Plan and coordinate RKA / RKM drafting and reporting of its field, application of work procedures and management information systems related to its field;

b. B. Carry out related tasks provided by superiors.

SATUAN PENGENDALIAN INTERN INTERNAL CONTROL UNIT Aktivitas audit harus dapat membantu organisasi dalam memelihara efektivitas pengendalian dengan cara mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensinya, serta meningkatkan perbaikan dan pengendalian yang berkesinambungan. Pengendalian internal adalah sebuah proses dirancang untuk memberi penjaminan yang wajar atas operasional yang efektif dan efisien, pelaporan yang baik serta kepatuhan terhadap prosedur, peraturan dan kebijakan yang melibatkan seluruh unit pada internal perusahaan. Perusahaan melakukan pengendalian internal dengan mengacu pada pedoman umum Pengendalian Internal yang berbasis pada Committee Of Sponsoring Organizations of Treadway Commissions (COSO) yang meliputi aspek:

1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Resiko; 3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi dan Komunikasi; 5. Pemantauan.

Perspektif yang dijadikan acuan dalam kerangka kerja pengendalian audit adalah:

1. Pencapaian dan keselarasan terhadap rencana strategis perusahaan;

2. Kepatuhan terhadap prosedur, peraturan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan;

3. Tingkat efektivitas dan efisiensi operasional; 4. Pengelolaan aset dan sumber daya

perusahaan. Pada tahun 2017, pengendalian internal baru difokuskan pada perspektif kepatuhan terhadap prosedur, peraturan dan kebijakan yang berlaku di

Audit activities should be able to assist organizations in maintaining the effectiveness of controls by evaluating their level of effectiveness and efficiency, and improving continuous improvement and control. Internal Control is a process designed to provide reasonable assurance of effective and efficient operations, good reporting and compliance with procedures, regulations and policies that involve all units within the company. The Company conducts internal control by referring to the general guidelines of Internal Control based on the Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commissions (COSO) which covers aspects of: 1. Control Environment; 2. Risk Assessment; 3. Control Activities; 4. Information and Communication; 5. Monitoring. The perspective used in the audit management framework is: 1. Achievement and alignment of corporate strategic plans; 2. Compliance with the procedures, regulations and policies applicable to the company; 3. The level of effectiveness and operational efficiency; 4. Management of assets and resources of the company. In 2017, new internal controls are focused on the perspective of compliance with company procedures, rules and policies, as well as enterprise asset and


Penguatan Bisnis




perusahaan serta pengelolaan aset dan sumber daya perusahaan, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya perspektif lainnya dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

resource management, expected in later years of other perspectives can be made in line with the company's capabilities.

AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit finansial terhadap Laporan Keuangan secara independen untuk periode 2017 termasuk Laporan Keuangan Anak Perusahaan termasuk PT Pengerukan Indonesia. Penugasan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai akuntan publik yang ditunjuk Perusahaan ini adalah penunjukan ketiga. TUGAS POKOK Dalam menjalankan tugasnya, Akuntan Publik melaksanakan standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dalam standar tersebut, akuntan publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit yang dilakukan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh dan independen. Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir:

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has appointed Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja to conduct financial audits independently of Financial Statements for the period of 2017 including the Financial Statements of Subsidiaries including PT Pengerukan Indonesia. The assignment of KAP Purwantono, Sungkoro & Surja as the appointed public accountant of the Company is the third appointment. MAIN TASKS In carrying out its duties, the Public Accountant performs auditing standards established and endorsed by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) in the Professional Standards of Certified Public Accountants (SPAP). In such standards, public accountants are required to plan and conduct an audit in order to obtain reasonable assurance that the financial statements are free of material misstatement. Audits include examination on the basis of testing, evidence supporting the amount and disclosure in the financial statements. The audit also includes an assessment of accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the presentation of comprehensive and independent financial statements. The following is the Public Accounting Firm that audits the Company's Financial Statements for the last 5 (five) years:

Tahun Buku Fiscal Year

Kantor Akuntan Publik

Public Accountant Firm

Biaya Fee

Ruang Lingkup Financial Audit

Scope

Opini Audit Audit

Opinion

Layanan Lain Other Service

2017 KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Rp 360.000.000 Audit atas Laporan Keuangan PT Pengerukan Indonesia tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Audit of Consolidated Financial Report of PT Pengerukan Indonesia for the fiscal year ending on December 31, 2017

Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion

Prosedur atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Pencapaian KPI (Key Performance Indicator) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Procedure of Performance Evaluation Result Report and Achievement of KPI for the fiscal year ending on December 31, 2017 Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern tahun buku 2017 Compliance Audit on Internal Control and Regulations in the 2017 fiscal year




Pengerukan Patungan







Biaya Fee


Scope

Opini Audit Audit

Opinion


2016 Purwantono, Sungkoro

& Surja (Firma Anggota Ernest & Young Global Limited) Purwantono, Sungkoro & Surja (A member Firm of Ernst & Young Global Limited)



Prosedur atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Procedure of Performance Evaluation Result Report and Achievement of KPI for the fiscal year ending on December 31, 2016 Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern tahun buku 2016 Compliance Audit on Internal Control and Regulations in the 2016 fiscal year Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Financial Report Audit of Partnership and Community Development Program (PKBL) for the financial year ending on December 31, 2016

2015 Purwantono, Suherman & Surja (Firma Anggota Ernest & Young Global Limited) Purwantono, Suherman & Surja (A member Firm of Ernst & Young Global Limited)



Prosedur atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Procedure of Performance Evaluation Result Report and Achievement of KPI for the fiscal year ending on December 31, 2015 Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern tahun buku 2015 Compliance Audit on Internal Control and Regulations in the 2015 fiscal year Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015


Penguatan Bisnis







Biaya Fee


Scope

Opini Audit Audit

Opinion


Financial Report Audit of Partnership and Community Development Program (PKBL) for the financial year ending on December 31, 2015

2014 Purwantono, Suherman & Surja (Firma Anggota Ernest & Young Global Limited) Purwantono, Suherman & Surja (A member Firm of Ernst & Young Global Limited)



Prosedur atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Procedure of Performance Evaluation Result Report and Achievement of KPI for the fiscal year ending on December 31, 2014 Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern tahun buku 2014 Compliance Audit on Internal Control and Regulations in the 2014 fiscal year Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Financial Report Audit of Partnership and Community Development Program (PKBL) for the financial year ending on December 31, 2014

2013 KAP Hadori Sugiarto Adi

& Rekan (Firma Anggota HLB International) Public Accountant Firm of Hadori Sugiarto Adi & Partners



Prosedur atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Procedure of Performance Evaluation Result Report and Achievement of KPI for the fiscal year ending on December 31, 2013 Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern tahun buku 2013 Compliance Audit on Internal Control and Regulations in the 2013 fiscal year




Pengerukan Patungan







Biaya Fee


Scope

Opini Audit Audit

Opinion


Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Financial Report Audit of Partnership and Community Development Program (PKBL) for the financial year ending on December 31, 2013

MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT Dalam menjalankan kegiatan operasional, munculnya suatu risiko sangat umum dan rentan terjadi, jika tidak ditangani serta dikelola secara baik risiko-risiko tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karenanya, PT Pengerukan Indonesia menyadari dan mempunyai komitmen untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko secara terintegrasi, optimal dan berkesinambungan. PT Pengerukan Indonesia senantiasa menyelenggarakan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan Perusahaan secara terintegrasi dan kontinyu untuk mewujudkan operasional perusahaan yang sehat dan mampu menghasilkan laba yang optimal pada batas toleransi risiko yang ditetapkan. Berdasarkan pengalaman serta update terhadap perkembangan usaha khususnya dalam sektor konstruksi, PT Pengerukan Indonesia selalu peka dalam melakukan identifikasi atas munculnya berbagai risiko yang datang dari internal maupun eksternal. Perusahaan secara simultan juga berupaya untuk melakukan perbaikan serta kajian terhadap peningkatan mekanisme penanggulangan risiko melalui perumusan kebijakan terkait. Landasan penerapan manajemen risiko PT Pengerukan Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan adanya landasan tersebut, maka sistem manajemen risiko yang diterapkan di Perusahaan secara garis besar menekankan pada tiga hal yaitu Risk Awareness, Corporate Governance dan Habit & Culture. Infrastrukur Manajemen Risiko Perusahaan juga mempunyai komitmen untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perusahaan, dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghitung risiko-risiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan. Sebagai sarana penerapan manajemen risiko sudah diterbitkan mekanisme kajian risiko setiap

In carrying out operational activities, the emergence of a very common and vulnerable risk occurs, if not handled and properly managed these risks either directly or indirectly affect the performance of the company. Therefore, PT Pengerukan Indonesia is aware and committed to managing risk management in an integrated, optimal and sustainable manner. PT Pengerukan Indonesia always conducts risk control and policy management of the Company in an integrated and continuous way to realize a healthy company's operations and is able to generate optimal profit at the defined risk tolerance limit. Based on experience and updates on business development especially in the construction sector, PT Pengerukan Indonesia is always sensitive in identifying the emergence of various risks that come from internal and external. The Company simultaneously also seeks to improve and review the enhancement of risk mitigation mechanisms through the formulation of related policies. The basis for the implementation of risk management of PT Pengerukan Indonesia refers to the State Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises (SOEs). With this foundation, the management system The risks imposed on the Company are largely emphasizing on three things: Risk Awareness, Corporate Governance and Habit & Culture. Risk Management Infrastructure The Company also has a commitment to transparently disclose the risks that can significantly affect the value of the Company, thereby stakeholders can calculate the relevant risks when conducting business transactions with the Company. As a means of applying risk management, there has been a risk assessment mechanism for each core and supporting business activity such as project acquisition plan, project


Penguatan Bisnis




aktivitas bisnis baik inti maupun pendukung seperti rencana peraihan proyek, rencana pelaksanaan proyek, rencana investasi, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan rencana Kerja Sama Operasi (KSO). Secara berkala Unit Manajemen Risiko melakukan kajian terhadap penerapan Manajemen Risiko dan dilakukan konfirmasi dengan unit kerja lainnya di Perusahaan. Profil Risiko a. Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha

perusahaan: • Risiko penurunan proyek pemerintah • Risiko persaingan usaha • Risiko perubahan nilai tukar valuta asing • Risiko keterlambatan pembayaran • Risiko berkurangnya proyek dari

pelanggan • Risiko perubahan kebijakan pemerintah • Risiko Operasi

b. Risiko yang terkait dengan kondisi

Indonesia: • Pertumbuhan ekonomi negatif atau

melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia

• Depresiasi dan fluktuasi nilai tukar mata uang Indonesia

• Kondisi peristiwa politik dan sosial di Indonesia

• Kemungkinan turunnya peringkat utang Indonesia

• Ketidakpastian Hukum dan Politik

implementation plan, investment plan, drafting of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Operational Co-operation Plan (KSO). The Risk Management Unit periodically reviews the implementation of Risk Management and is confirmed with other work units in the Company. Risk Profile a. Risks associated with the company's business

activities: • The risk of reducing government projects • Business competition risk • The risk of changes in foreign exchange rates • The risk of late payment • The risk of project reductions from customers • Risk of government policy change • Operational Risk

b. Risks related to the condition of Indonesia:

• Negative economic growth or slowing Indonesia's economic growth

• Depreciation and fluctuation of Indonesian currency exchange rates

• Conditions of political and social events in Indonesia

• Possible downgrades of Indonesia's debt levels

• Legal and Political Uncertainty

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE Implementasi tata kelola IT mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN. Kebijakan tata kelola IT ini merupakan dasar bagi penyusunan seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan Perusahaan yang terkait dengan IT Rukindo.Manajemen telah menyusun Information Technology Master Plan (ITMP) yang memuat strategi dan roadmap implementasi IT dan telah ditandatangani Direksi tanggal 22 Desember 2017. Untuk mendukung pelaksanaannya, Rukindo telah menyusun kebijakan yang menjadi landasan bagi seluruh proses-proses pada domain pengelolaan Tata Kelola IT. Penyusunan ITMP selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Rukindo 2016-2010. Untuk mendukung implementasi tata kelola yang baik di Perusahaan, Rukindo telah menbangun Data Center yang dianggap mampu mendukung pelaksanaan proses bisnis Perusahaan agar lebih efektif, efisien, optimal, mampu memberikan nilai tambah serta mendukung untuk pengambilan keputusan bagi manajemen dalam waktu yang relatif singkat.

Implementation of IT governance refers to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprise. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of GCG in SOEs. This IT governance policy is the basis for the preparation of all policies and decision-making of the Company related to IT Rukindo.Manajemen has compiled Information Technology Master Plan (ITMP) which contains strategy and roadmap of IT implementation and has been signed by Directors dated December 22, 2017. To support its implementation, Rukindo has developed a policy that forms the basis for all processes in the governance management domain of IT. The compilation of ITMP is in line with the Rukindo 2016-2010 Corporate Long-Term Plan (RJPP). To support the implementation of good corporate governance, Rukindo has built Data Center that is deemed capable of supporting the implementation of the Company's business processes to be more effective, efficient, optimal, able to provide added value and support for decision making for management in a relatively short time.

No. Nama Aplikasi Deskripsi Fungsional Jenis Informasi

Application Owner

Application User

1 Oracle Finance Sistem terintegrasi yang mengelola fungsi

Database PT Pelabuhan Indonesia II

Seluruh Anak Perusahaan dan




Pengerukan Patungan




finance, material management, Pengecekan actual penggunaan dan realokasi anggaran keuangan

(Persero) / IPC Cabang IPC

2 Website Layanan Informasi memuat Annual report, Procurement, Marketing,GCG, Customer, Teknologi Pengerukan dan Galangan,dll

Database Corporate Secretary and Legal Division

Seluruh Divisi Rukindo serta Stakeholders dan Customers Rukindo

3 E-Service Sistem informasi yang mengelola kegiatan Perusahaan yang telah terintegrasi dengan Layanan Elektronik

Database Corporate Secretary and Legal Division

Seluruh Divisi Rukindo

PENGADAAN BARANG DAN JASA PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES Metode Dan Tahapan Pengadaan Barang/Jasa di PT Pengerukan Indonesia Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan metode sebagai berikut : a. Pelelangan/Seleksi Umum

Pelelangan/seleksi umum yaitu serangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Pemilihan/seleksi Langsung Pemilihan langsung/seleksi langsung yaitu serangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c. Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung yaitu serangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak dibatasi nilainya dengan menunjuk 1 (satu) penyedia yang memenuhi syarat.

d. Pembelian Langsung

Pembelian langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang-barang umum dan spare parts dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

e. Swakelola

Swakelola yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri dan tenaga kerja yang dikelola sendiri.

Methods And Stages Of Procurement in PT Pengerukan Indonesia Procurement is executed by the following methods: a. Auctions / General Selection

Auction / general selection is a series of procurement activities with a value above IDR. 5.000.000.000,00 (five billion rupiah).

b. Direct selection

Direct selection is a series of procurement activities with value up to IDR. 5.000.000.000,00 (five billion rupiah).

c. Direct appointment

Direct appointment is a series of procurement activities that are not limited in value by appointing 1 (one) qualified provider.

d. Direct Purchases

Direct purchase is the procurement with value up to IDR.500.000.000,00 (five hundred million rupiah).

e. Self-Management

Self-management is the implementation of work that is planned, done and self-supervised by using own power, own tools and self-managed.

Daftar Pemasok Vendor List

NO Daftar Vendor / Vendor List

1 BUMI CAHAYA UNGUL, PT 2 DAYA RADAR HAURA, PT 3 DOK BAHARI NUSANTARA, PT 4 GOGO MORA TEKNIK ENGINEERING, PT 5 HASTA MANDIRI JAYA, PT


Penguatan Bisnis




NO Daftar Vendor / Vendor List 6 INTI LINGGA SEJAHTERA, PT 7 KARYA NASFIRA, CV 8 KOPEGMAR TG. PRIOK 9 MICO GAMADISA JAYA, PT

10 RAMBUN TJAJO AND PARTNER 11 PT KARSA BUANA LESTARI 12 PT MENTARI PRIMA KARYA 13 PT ARUNG KARUNIA SEJATI

14 PT AVIARI PUTRA INDONESIA 15 PT KRAKATAU STEEL 16 PT MEKASINDOTAMA PESONA 17 PT BERKAT DIESEL MANDIRI 18 PT KARYA TEKNIK SENTOSA 19 PT ALTIUS ADHIKARSA 20 PT ANUGRAH SUKSES MARINE 21 PT AKR CORPORINDO Tbk

22 PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA 23 PT PANCA BINA PERSADA 24 CV TRI MANUNGGAL 25 PT PALKA SARANA UTAMA 26 PT JATI UNGGUL ABADI 27 PT MULTI PRIMA INDOSEJAHTERA 28 PT MITRA MARITAMA KARYA 29 PT TESCO INDOMARITIM 30 PT MITRA INDUSTRIAL CHROME TEKNOLOGI 31 PT KISWIRE INDONESIA 32 PT TEKNINDO GLOBAL JAYA 33 PT PUTRA ASMAR RAYA 34 PT KARUNIA USAHA NURINDO 35 PT ATAMORA TEKHNIK MAKMUR 36 PT SURYA SEALINDO TEKNOLOGI 37 PT TANJUNG PERKASA 38 PT JAMINAN HVAC 39 PT PRIMA KARYA MARITIM (TUGBOAT) 40 PT BERLIAN KATULISTIWA LINE 41 PT INTERNASIONAL PAINT 42 PT JOTUN INDONESIA 43 PT. ASURANSI JASINDO (PESERO) 44 PT. ASURANSI RAMAYANA 45 PT. ASURANSI TRIPAKARTA 46 PT. TRAKINDO UTAMA 47 PT. WARTSILA INDONESIA 48 PT. BAYUBAHARI SANTOSA 49 PT MULTI HIDRACHROME INDUSTRI 50 PT ILYA SUKSES MANDIRI 51 PT ACE GLOBAL TEKNINDO 52 PT KASANA TEKNINDO GEMILANG

PERMASALAHAN HUKUM PERUSAHAAN LEGAL ISSUES OF THE COMPANY




Pengerukan Patungan




Selama tahun 2017 tidak terdapat Permasalahan Hukum di PT Pengerukan Indonesia.

During the year 2017 there is no Legal Problem in PT Pengerukan Indonesia.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN ACCESS TO INFORMATION AND DATA OF THE COMPANY Rukindo memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Perusahaan kepada stakeholders agar mengetahui kondisi Perusahaan secara jelas dan terbuka. Rukindo memiliki berbagai sarana yang berfungsi sebagai pengungkapan informasi antara lain: RUPS Sarana komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham untuk penyampaian informasi mengenai perusahaan dan memungkinkan pemegang saham berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Website Situs http://www.rukindo.co.id dapat diakses oleh para stakeholders yang didalamnya memuat berbagai informasi terkini Perusahaan, yaitu Profil Perusahaan, Struktur Organisasi, Informasi Kegiatan Perusahaan, Kinerja Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, Laporan Tahunan dan sebagainya. Email Alamat email resmi Perusahaan adalah [email protected]. Antamedia Media internal yang berfungsi sebagai sarana informasi, edukasi dan sosialisasi kebijakan manajen untuk seluruh karyawan dan dipublikasikan daam bentuk bulletin. Media Sosial Rukindo memiliki akun media sosial antara lain Facebook, Twitter dan Instagram.

Rukindo provides easy access to information on the Company's activities and performance to stakeholders in order to know the Company's condition clearly and openly. Rukindo has various facilities that serve as information disclosure, among others: GMS The Company's communication means with shareholders for the delivery of information about the company and allows shareholders to participate in decisions that require shareholder approval. Website Website http://www.rukindo.co.id can be accessed by stakeholders in which contains the Company's latest information, Company Profile, Organization Structure, Company Activity Information, Financial Performance, Corporate Governance, Annual Report and so on. E-mail The Company's official email address is [email protected]. Antamedia Internal media that serves as a means of information, education and socialization of management policies for all employees and published in bulletin form. Social media Rukindo has a social media account such as Facebook, Twitter and Instagram.

STANDAR ETIKA CODE OF CONDUCT

Standar Etika Perusahaan atau Code of Conduct (CoC) disusun untuk membentuk, mengatur, mengendalikan dan melakukan kesesuaian tingkah laku seluruh Insan Rukindo sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. CoC ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal … yang merupakan pembaruan dari CoC tanggal… CoC ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan proses bisnis Rukindo. Sebagai bentuk komitmen, CoC wajib ditandatangani setiap tahunnya oleh seluruh Insan Rukindo. Standar Etika Perusahaan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh: 1. Seluruh Insan Rukindo di semua level termasuk

The Company Code of Conduct (CoC) is structured to form, regulate, control and conduct the compliance of all Insan Rukindo's behavior so as to achieve consistent output that is consistent with the Company's culture in achieving its vision and mission. CoC is signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors on the date ... which is an update of CoC dated ... This CoC is constantly adapted to Rukindo's legal, social, normative, business regulatory and business processes. As a form of commitment, CoC must be signed annually by all Insan Rukindo. The Company's Code of Ethics shall be observed and implemented by: 1. All Insan Rukindo at all levels including Board of


Penguatan Bisnis




Dewan Komisaris, Direksi dan Organ Penunjang Dewan Komisaris;

2. Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Outsourcing dan seluruh pihak yang bertindak untuk dan atas nama Rukindo;

3. Direksi dan Dewan Komisaris; 4. Mitra Kerja Rukindo seperti konsultan, media

serta rekanan kerja lainnya. Dalam Standar Etika juga telah mengatur kesesuaian tingkah laku Insan Rukindo antara lain: perilaku anti korupsi, tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang, narkoba dan minuman keras serta tidak melakukan perilaku amoral lainnya. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap CoC yaitu: 1. Mitra Kerja Rukindo, sanksi sesuai dengan

peraturan dan keputusan Perusahaan; 2. Insan Antam, tindakan-tindakan disipliner berupa

teguran lisan maupun tulisan, peringatan keras dengan skorsing sampai pemutusan hubungan kerja.

Selama tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan di Rukindo.

Commissioners, Board of Directors and Supporting Organs of the Board of Commissioners;

2. Manpower of Uncertain Time Working Agreement (PKWTT), Specific Time Working Agreement (PKWT), Outsourcing and all parties acting for and on behalf of Rukindo;

3. Board of Directors and Board of Commissioners; 4. Rukindo Partners such as consultants, media

and other partners. The Ethics Standards have also regulated the suitability of Insan Rukindo's behavior, among others: anti-corruption behavior, not taking drugs, drugs and alcohol and not doing any other immoral behavior. Sanctions imposed for violations of the CoC are: 1. Rukindo Partners, sanctions in accordance with

the rules and decisions of the Company; 2. Insan Antam, disciplinary action in the form of

oral and written reprimands, strong warning with suspension until termination of employment.

During 2017 there was no violation of the Company's Ethical Standards in Rukindo.

WHISTLEBLOWING SYSTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sebagai bentuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan menerapkan Kode Etik (Code of Conduct/CoC) dalam rangka penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) berdasarkan kebijakan Perseroan pada Surat Keputusan Direksi No KD.036/HK.304/XII/DIRUT-2016 tentang Pedoman Perilaku Perusahaan khususnya pada Kode Etik Anti Penyuapan, yang telah diketahui oleh Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh Direksi. Sistem ini diterapkan dengan tujuan menangani pelaporan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Perseroan. Setiap tindakan pelanggaran terhadap peraturan, etika dan kebijakan Perseroan akan memperoleh sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap pegawai harus berpartisipasi dalam program pelaksanaan pengawasan terkait Kode Etik dan Perilaku dan memberikan perlindungan kepada pegawai yang dengan itikad baik melaporkan adanya pelanggaran. Perlindungan terhadap pelapor: 1) Setiap tindakan penyimpangan terhadap peraturan,

kebijakan dan etika Perseroan akan memperoleh sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

2) Setiap karyawan harus berpartisipasi dalam program pelaksanaan pengawasan terkait Kode Etik serta memberikan perlindungan kepada karyawan yang dengan itikad baik melaporkan adanya pelanggaran.

3) Perseroan tidak akan mentoleransi atas tindakan balasan yang mungkin dilakukan terhadap pegawai manapun yang telah dengan jujur melaporkan adanya pelanggaran hukum, regulasi, kebijakan atau standar perilaku Perseroan atau yang secara sukarela terlibat dalam penyelidikan tentang dugaan adanya pelanggaran hukum, regulasi, kebijakan atau standar perilaku Perseroan.

As a good implementation of Good Corporate Governance, the Company implements a Code of Conduct (CoC) in the context of handling Whistleblowing Reporting based on the Company's policy in the Decree of the Board of Directors No KD.036/HK.304/XII/DIRUT-2016 concerning the Code of Business Conduct especially in Code Ethical Anti-Bribery, which has been known by the Board of Commissioners and signed by the Board of Directors. This system is implemented with the aim of handling reporting of possible violations within the Company. Any act of violation of the Company's rules, ethics and policies will be subject to sanctions in accordance with applicable rules. Each employee must participate in a supervisory implementation program related to the Code of Ethics and Conduct and provide protection to employees who in good faith report a violation. Protection against the complainant: 1) Any act of deviation from the Company's rules,

policies and ethics shall be subject to sanctions in accordance with applicable rules.

2) Every employee must participate in a Code of Conduct supervisory implementation program and provide protection to employees who in good faith report a violation.

3) The Company shall not tolerate any possible retaliation against any employee who has honestly reported any violation of any law, regulation, policy or standard of conduct of the Company or voluntarily engaged in investigations into alleged violations of laws, regulations, policies or standards of conduct Company.

4) The Company will be highly respected and in line with the belief that "speaking up" is an act which.




Pengerukan Patungan




4) Perseroan akan sangat menghormati dan berlaku sejalan dengan keyakinan bahwa “angkat bicara” adalah tindakan yang. benar

5) Perseroan menganggap tindakan pembalasan adalah pelanggaran, jika terbukti, dapat mengakibatkan tindakan disipliner dan bahkan pemecatan sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku.

6) Pembalasan dapat berupa berbagai macam bentuk, mulai dari pembiaran (tidak mengacuhkan) hingga dipecat dengan tidak adil. Pembalasan juga dapat berupa tindakan intimidasi yang bertujuan untuk menghentikan Anda melaporkan potensi pelanggaran Kode Etik ke Komite Etika.

Mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing): 1) Pekerja Perseroan wajib melaporkan kepada Direksi

melalui Tim Disiplin Pekerja atau Subdit SDM dan Umum apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap kode etik ini.

2) Laporan dan nama pelapor akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi posisi, jabatan maupun karirnya.

3) Tim Disiplin Pekerja atau Subdit SDM dan Umum akan menindaklanjuti pelaporan yang masuk dengan melakukan langkah awal yaitu investigasi. Apabila hasil penyelidikan atas adanya pelanggaran atau penyimpangan terhadap kode etika terbukti, maka Tim Disiplin Pekerja atau Subdit SDM akan mengadakan rapat untuk memberikan sikap atas tindakan tersebut.

4) Cara menyampaikan pelaporan pelanggaran ke Perseroan harus dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut : a) Melaporkan melalui:

• Email: [email protected] • Pos Surat yang ditujukan kepada Tim

Disiplin Pekerja Perseroan ke alamat: PT. Pengerukan Indonesia Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur Jakarta Utara - 14430

b) Pelaporan pelanggaran secara tertulis wajib dilengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran yang akan disampaikan.

correct 5) The Company considers retaliation to be an

offense, if proven, may result in disciplinary action and even dismissal in accordance with applicable Company regulations.

6) Vengeance can take many forms, from omission (ignore) to unfair dismissal. Vengeance may also be intimidating actions aimed at stopping you from reporting potential violations of the Code to the Ethics Committee.

Whistleblowing mechanism: 1) Workers of the Company shall report to the

Board of Directors through the Workers Discipline Team or the HR and Public Subdits if they are aware of any violation of this code of ethics.

2) The report and the name of the complainant shall be guaranteed confidentiality and shall not affect his position, position or career.

3) Team Discipline Workers or Subdit HR and General will follow up the incoming reporting by doing the initial step of the investigation. Should the investigation result of a violation or violation of the code of ethics be proven, the Team of Work Discipline or HR Subdit will hold a meeting to give an attitude to the action.

4) The manner in which the reporting of violations to the Company must be submitted in writing by the following mechanisms: a. Reporting through:

• Email: [email protected] • Postal mail addressed to Company Worke Discipline Team to address:

PT. Pengerukan Indonesia Jl. Raya Ancol Baru, East Jakarta Ancol - 14430

b. The reporting of written violations shall be accompanied by evidence or supporting documents relating to the violation to be submitted.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) MANAGEMENT OF STATE ADMINISTRATOR ASSETS REPORTS (LHKPN) Berdasarkan Kebijakan Pelaporan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Rukindo adalah Dewan Komisaris dan Direksi.

Based on the Reporting Policy of the State Administration Wealth Report Form, the LHKPN Reporting Authority in Rukindo is the Board of Commissioners and the Board of Directors.

PENCEGAHAN GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN PREVENTION OF GRATIFICATION AND CONFLICT OF INTEREST Setiap tahun Direktur Utama menyampaikan himbauan kepada seluruh Insan Rukindo terkait Larangan Memberi atau Menerima Hadiah dan Gratifikasi dari seluruh Stakeholders Rukindo. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan Standar Etika Perusahaan dan telah dipublikasikan dalam website Perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, Rukindo berkomitmen

Every year the President Director shall appeal to all Rukindo Insan related to the Prohibition of Giving or Receiving Gifts and Gratification from all Rukindo Stakeholders. This policy is the implementation of the Company's Code of Ethics and has been published on the Company's website. In conducting its business, Rukindo is committed to


Penguatan Bisnis




untuk menjalankan bisnisnya secara jujur, adil tanpa melakukan tindakan yang mengarah kepada segala bentuk kecurangan (fraud) dan tindakan korupsi. Setiap bentuk penerimaan gratifikasi dapat dilaporkan kepada atasan langsung atau melaui alamat email [email protected] Selama tahun 2017 tidak terdapat adanya pelaporan tentang adanya gratifikasi di Rukindo.

conducting its business honestly, fairly without taking any action that leads to any form of fraud and corruption. Any form of gratuity acceptance may be reported to your immediate superior or through email address [email protected] During the year 2017 there was no reporting on the existence of gratuities in Rukindo.




Pengerukan Patungan




SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN PT PENGERUKAN INDONESIA TAHUN 2017 STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS ABOUT RESPONSIBILITY OF ANNUAL REPORT PT PENGERUKAN INDONESIA 2017

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2017.

We, the undersigned, testify that we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company 2017

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dani Rusli Utama Komisaris Utama

President Commissioner

Direksi Board of Directors

M. Hadi Syafitri Noor Direktur Utama

ManagingDirector

Budi Priyanto Direktur SDM dan Keuangan

HR and Finance Director

Muhammad Yusuf Plt. Direktur Komersial dan Teknik

Acting Commercial and Technic Director


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasi Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Report

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility

Sebagai perwujudan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama para pemangku kepentingan dimanapun beroperasi, Rukindo berkomitmen merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpadu dalam seluruh kegiatan usaha guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip paraktik usaha yang baik, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR) Rukindo tahun 2017 meliputi pemberian bantuan Hewan Qurban kepada yayasan di sekitar lingkungan kantor. As a manifestation of the company's commitment to building a better quality of life with stakeholders wherever operating, Rukindo is committed to realizing integrated social and environmental responsibilities in all business activities to achieve sustainable development goals in accordance with applicable laws and norms and upholding principles good business practices, social justice, and environmental justice. Rukindo Corporate Social Responsibility (CSR) activities in 2017 include the provision of Qurban Animals to the foundations around the office environment.

Pemberian bantuan Hewan Qurban dari PT Rukindo Qurban Donation from PT Rukindo


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasi Corporate Social Responsibility Consolidated Financial Report

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Consolidated Financial Report
