BAB III Hasil Penelitian dan Analisis A. Hasil Penelitian...7) Perjanjian Usaha Patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Patungan yang di dalamnya

49

BAB III

Hasil Penelitian dan Analisis

A. Hasil Penelitian

Pemaparan dalam Bab ini dibagi melalui dua cara penyajian.

Penyajian yang pertama adalah akan dikemukakan mengenai kerangka

periodisasi yang di lihat dari pengaturan sejak 1973 sampai sekarang.

Yang kedua adalah mengenai deskripsi periodisasi yang di dalamnya

berbicara bahwa setelah diketahui indikator nya dapat di buat

pergolongan berdasarkan periode waktu atas peraturan perundang-

undangan yang mengatur lembaga pembiayaan.

Argumen tersebut dimulai dengan menjelaskan lebih dahulu

bahwa konsep dari kelembagaan bisa di pilah dalam dua klasifikasi.

Pertama, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk

kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antarpelaku ekonomi

sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Kedua, jika

berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk

menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan

ekonom, politik, dan social antarpelaku.

50

PERIODE II 1984-1988

PERIODE III 1989-1991

PERIODE IV 1992-2007

PERIODE V

2008-

Sekarang

Kegiatan usaha diarahkan dan digunakan untuk kebijakan

pemerintah dalam bidang

pembangunan perekonomian dalam bentuk menjalankan kegiatan leasing

melalui perizinan usaha leasing.

jumlah permodalan dasar masih kecil dan pelaksanaan pendirinya di

kuasakan kepada Menteri Keuangan.

Pada periode ini mengatur untuk pengurangan beban administrasi

bagi pengusaha kena pajak. Bidang usaha, batasan, pengawasan

pembinaan, permodalan (modal setor), kegiatan sewa guna usaha,

dan bentuk hukumnya. Dalam permodalan jumlah modal setor nya

lebih besar di bandingkan dengan periode I.

Periode untuk peranan lembaga pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu lebih di tingkatkan. Bentuk hukum, bidang

usaha, batasan, permodalan, kegiatan sewa guna usaha, lampiran ijin menteri

merger, konsolidasi, akuisisi dan kantor cabang. Dalam permodalan pun lebih

besar dari periode sebelumnya. Dan yang berbeda periode ini dan sebelumnya

menjelaskan tentang lampiran ijin menteri, merger, konsolidasi, akuisisi dan

kantor cabang yang tidak ada dalam periode sebelumnya.

Periode ini semakin terlihat perkembangannya. Dimana memiliki tujuan mendukung

kegiatan dunia usaha yang semakin berkembang pesat. Bentuk hukum, bidang usaha, batasan, permodalan, kegiatan sewa guna usaha, lampiran ijin menteri, merger,

konsolidasi, akuisisi dan lembaga pembiayaan syariah. Jumlah modal setorannyapun

semakin lebih besar di bandingkan dengan periode sebelumnya. Dan masuknya

lembaga pembiayaan syariah dalam rangka memberikan kerangka hukum yang

memadai terhadap sumber pendanaan bagi perusahaan pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah.

Periode ini cukup terlihat jelas mengalami pergeseran di bandingkan

dengan periode sebelumnya. Tujuan periode ini meningkatkan peran

perusahaan pembiayaan dalam pembangunan nasional. Bentuk hukum,

bidang usaha, batasan, pengawasan dan pembinaan, permodalan (modal

setor), kegiatan sewa guna usaha, lampiran ijin menteri, merger,

konsolidasi, akuisisi, dan kantor cabang. Periode ini modal setornyan

lebih besar dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya dan

kegiatan usahanya mulai berkembang.

PERIODE I 1973-1974

1. Kerangka Periodesasi Tahun 1973-Sekarang

Gambar 2. Gambaran Periodisasi

51

2. Isi Substansi Per Periodisasi Kelembagaan

1. PERIODE I S/D 1973-1974

a. Dasar Hukum Lembaga Leasing

1) Peraturan Pemerintah Nomor 18/1973 Tentang

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia

Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam

Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional

Presiden Republik Indonesia.

2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor Kep.649/MK/IV/5/1974 tentang Perizinan

Usaha Leasing.

b. Isi Pengaturan

Dalam periode pertama pengaturan tentang

kelembagaan leasing terdapat hal-hal penting yang dapat

dicermati yaitu: kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

pembangunan perekonomian baru terdapat satu lembaga

keuangan yang bergerak disetor pengembangan usaha

swasta nasional dengan bentuk Perusahaan Perseroan

Terbatas.

c. Usaha Leasing Dapat Dilakukan Oleh

1) Lembaga keuangan;

2) Badan usaha tersendiri baik berbentuk perusahaan

nasional maupun perusahaan campuran.

d. Pengawasan dan Pembinaan

52

Sebelum dapat melakukan kegiatan leasing, lembaga

keuangan dan badan usaha harus terlebih dahulu

memperoleh izin usaha leasing dari menteri keuangan.

Permodalan pada periode ini di tentukan sebesar

dengan modal dasar persero berjumlah Rp. 10.000. 000,-

(sepuluh milyar rupiah). Modal dasar perusahaan

nasional yang harus disetor sedikitnya sebesar Rp.

50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Modal dasar

perusahaan campuran yang harus disetor sedikitnya Rp.

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

2. PERIODE II 1984-1988


1) Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 827/KMK.04/1984 Tentang

Penangguhan Pembayaran Pajak Pertambahan

Nilai Atas Perolehan Atau Impor Barang Modal

Tertentu.

2) Keputusan Presiden Nomor 61/1988 Tentang

Pembiayaan.


Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga

Pembiayaan.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

28 Tahun 1988 Tentang Pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang

53

Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang

Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak

Disamping Jasa Yang Di Lakukan Oleh

Pemborong.

b. Isi Pengaturan

Periode ini untuk menunjang pertumbuhan

ekonomi maka sarana penyediaan dana yang

dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga

peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin

meningkat. Peranan lembaga pembiayaan sebagai salah

satu sumber pembiayaan pembangunan perlu lebih

ditingkatkan.

c. Bentuk Hukum Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas

atau Koperasi

d. Bidang Usaha

Adapun bidang usaha dalam periode ini meliputi:

1) Sewa Guna Usaha;

2) Modal Venture;

3) Perdagangan Surat Berharga;

4) Anjak Piutang;

5) Usaha Kartu Kredit;

6) Pembiayaan Konsumen.

e. Batasan

Perusahaan pembiayaan dilarang menarik dana secara

langsung dari masyarakat dalam bentuk:

54

1) Giro;

2) Deposito;

3) Tabungan;

4) Surat sanggup bayar (promissory note).

f. Pengawasan dan Pembinaan

Setiap perusahaan pembiayaan, bank dan lembaga

keuangan bukan bank yang melakukan usaha di

bidang pembiayaan wajib menyampaikan laporan

operasional dan laporan keuangan secara tahunan

kepada Menteri. Menteri melakukan pengawasan dan

pembinaan atas usaha perusahaan pembiayaan.

g. Permodalan (Modal Disetor)

Jumlah modal di setor atau simpanan wajib bagi

perusahaan pembiayaan yang melakukan salah satu

dari kegiatan sewa guna usaha dan modal ventura

ditetapkan sebagai berikut:

1) Perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya

sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

2) Perusahaan patungan Indonesia dan asin

sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(sepuluh milyar rupiah);

3) Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp.

3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

h. Kegiatan Sewa Guna Usaha

Kegiatan sewa guna usaha di lakukan dalam bentuk

pengadaan barang modal bagi penyewa sewa guna

55

usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk

membeli barang tersebut.

i. Tata Cara Pendirian dan Perizinan

Lembaga pembiayaan dapat di lakukan oleh;

1) Bank;

2) Lembaga keuangan bukan bank;

3) Perusahaan pembiaya.

j. Lampiran Ijin Menteri

1) Akta Pendirian Perusahaan Pembiayaan yang

telah disyahkan menurut ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;

2) Bukti pelunasan modal setor untuk Perseroan

Terbatas atau simpanan pokok dan simpanan

wajib untuk Koperasi, pada salah satu Bank di

Indonesia;

3) Contoh Perjanjian Pembayaran yang akan

digunakan;

4) Daftar susunan pengurus perusahaan Pembiayaan;

5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

6) Neraca Pembukaan Perusahaan Pembiayaan;

7) Perjanjian Usaha Patungan antara pihak asing dan

pihak Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan

Patungan yang di dalamnya tercermin arah

Indonesia dalam pemilikan saham.

56

3. PERIODE III 1989-1991


1) KEPUTUSAN Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 1256/KMK.00/1989 Tentang

Perubahan Ketentuan Mengenai Perusahaan

Perdagangan Surat Berharga Dalam Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember

1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara

Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.



Penangguhan Pembayaran pajak Pertambahan

Nilai Atas Impor Atau Perolehan Barang Modal

Tertentu.



Pengadaan Barang modal Berfasilitas

Penghasilan Leasing.


Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Kegiatan

Sewa Guna Usaha.


Indonesia Nomor 48/KMK.013/1991 Kegiatan

Sewa Guna Usaha.

b. Isi Pengaturan

57

Pengaturan di periode ini memiliki tujuan untuk

menunjang pertumbuhan ekonomi melalui sumber

pembiayaan pembangunan oleh Lembaga Pembiayaan dan

perlu di arahkan untuk lebih menunjang pertumbuhan dan

stabilitas ekonomi. Sehingga kegiatan investasi nasional

lebih meningkat melalui perusahaan sewa guna usaha

(perusahaan leasing) dan menunjang penanaman modal di

Indonesia dan membantu likuiditas Perusahaan. Adapun

konsep dari periode ini yang menyatakan bahwa salah satu

sumber pembiayaan pembangunan perlu meningkat karena

merupakan salah satu bentuk usaha yang memiliki peranan

penting dalam pengelolaan sumber pembangunan.

Berhubungan dengan itu perlu untuk menetapkan

perubahan peraturan di bidang kegiatan lembaga

pembiayaan melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha

(Perusahaan Leasing) dalam Keputusan Menteri.

e. Bentuk Hukum Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan Berbentuk Perseroan Terbatas atau

Koperasi.

f. Bidang Usaha

Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi

bidang usaha:

1) Sewa Guna Usaha;

2) Modal Venture;

3) Perdagangan Surat Berharga;

4) Anjak Piutang;


58


g. Batasan

Perusahaan pembiayaan dilarang menarik dana secara

langsung dari masyarakat dalam bentuk:

1) Giro;

2) Deposito;

3) Tabungan;

4) Surat Sanggup Bayar (Promissory Note).

Setiap perusahaan pembiayaan dilakukan pengawasan

dan pembinaan oleh Menteri yang melakukan pengawasan

dan pembinaan atas usaha Perusahaan Pembiayaan.

h. Permodalan (Modal Disetor)

Berkaitan dengan jumlah modal disetor atau simpanan

pokok dan simpanan wajib bagi perusahaan pembiayaan

yang melakukan salah satu dari kegiatan Sewa Guna Usaha

dan Modal Venture di tetapkan sebagai berikut:

1) Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya

sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

2) Perusahaan Patungan Indonesia san Asing sekurang-

kurangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar

rupiah);


3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah).

i. Kegiatan Sewa Guna Usaha

Berkaitan dengan kegiatan sewa guna usahanya dilakukan

secara:

59

1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk

pengadaan barang modal bagi penyewa Guna Usaha,

baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli

barang tersebut;

2) Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease);

3) Sewa Guna Usaha tanpa hak Opsi (Operating Lease).

j. Lampiran Ijin Menteri meliputi:

1) Akta Pendirian Perusahaan Pembiayaan yang telah

disahkan menurut ketentuan perundang-undangan

yang berlaku;

2) Bukti pelunasan modal setor untuk Perseroan

Terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib

untuk Koperasi, pada salah satu Bank di Indonesia;

3) Contoh Perjanjian Pembayaran yang akan digunakan;

4) Daftar susunan pengurus perusahaan Pembiayaan;

5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

6) Neraca Pembukaan Perusahaan Pembiayaan;

7) Perjanjian Usaha Patungan antara pihak asing dan

pihak Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan

Patungan yang di dalamnya tercermin arah Indonesia

dalam pemilikan saham.

k. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi

Adapun merger, konsolidasi dan akuisisi yaitu kegiatan

usaha pembiayaan tetap dapat melanjutkan kegiatannya

dengan mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan yang

di tetapkan oleh Menteri.

l. Kantor Cabang

60

Yang mempunyai kantor cabang perusahaan sewa guna

usaha atau perusahaan pembiayaan yang melakukan

kegiatan sewa guna usaha, dapat membuka kantor

cabang/kantor perwakilan dan menggunakan tenaga asing

setelah memperoleh izin/persetujuan, dan rekomendasi

dari Menteri Keuangan.

4. PERIODE IV 1992-2007


1) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-

29/PJ.42/1992 Tentang Perlakukan Pajak

Penghasilan Sewa Guna Usaha (Leasing).



perubahan KMK 2251 dan 1256 Tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga

Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Keputusan Menteri Keuangan.


Indonesia Nomor: 398/KMK.05/1999 Tentang

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 298/KMK.01/1997

Tentang Ketentuan Pemindah Tanganan Barang

Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal

Asing (PMA) Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN.

61



Perusahaan Pembiayaan.

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

84/PMK.012/2006 Perusahaan Pembiayaan.

6) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Dan Lembaga Keuangan Nomor Per-03/BL/2007

tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Isi Pengaturan

Periode ini untuk meningkatkan peran Perusahaan

Pembiayaan dalam pembangunan nasional, perlu

dilakukan penyempurnaan ketentuan di bidang

Perusahaan Pembiayaan sehingga perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan

Pembiayaan. Untuk mendukung kegiatan dunia usaha

yang makin berkembang pesat, maka kemampuan dan

kualitas pengelola lembaga pembiayaan perlu lebih

ditingkatkan sehingga keuangan lainnya dapat

menunjang peningkatan efisiensi kegiatan perekonomian

nasional secara sehat. Berhubungan dengan hal itu perlu

mengubah beberapa ketentuan mengenai tata cara

pendirian dan perizinan serta pengawasan lembaga

pembiayaan.

c. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan

62

Perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk badan

hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.

d. Bidang Usaha

Perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

1) Sewa Guna Usaha;

2) Anjak Piutang;



e. Batasan

Periode ini mempunyai batasan yaitu apabila perusahaan

pembiayaan tidak melakukan kegiatan usaha, Menteri

mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan yang

bersangkutan. Berkaitan dengan pengawasan dan

pembinaan di lakukan oleh Menteri. Pelaksanaan

pengawasan lembaga pembiayaan kecuali Perusahaan

Modal Venture dilakukan oleh Departemen Keuangan

dengan di bantu oleh Bank Indonesia.


Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap perusahaan pembiayaan.


Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan

simpanan wajib Perusahaan Pembiayaan yang

melakukan satu atau lebih kegiatan sewa guna usaha,

anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen

ditetapkan sebagai berikut:

63

1) Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya

sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

rupiah);

2) Perusahaan Patungan sekurang-kurangnya sebesar

Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar

rupiah);

3) Koperasi sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,-

(lima milyar rupiah).


Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan bentuk

pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha,


barang tersebut.

i. Tata Cara Pendirian

1) Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum

Indonesia;

2) Badan usaha asing dan warga Negara Indonesia

atau badan hukum Indonesia (usaha patungan).

j. Lampiran Ijin Menteri

Untuk memperoleh izin usaha harus ada lampiran ijin

menteri antara lain:

1) Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran

dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;

2) Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus

dan pengawas;

3) Data pemegang saham atau anggota;

64

4) Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan

personalia;

5) Bukti pelunasan modal disetor minimum dalam

bentuk deposit berjangka pada salah satu bank

umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank

penerima setoran;

6) Rencana kerja untuk 2 (dua tahun pertama);

7) Bukti kesiapan operasional;

8) Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan

pihak Indonesia bagi perusahaan patungan.

k. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi

Berkaitan dengan merger, konsolidasi dan akuisisi

perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin

usaha untuk melakukan lebih dari satu kegiatan

termasuk kegiatan modal venture sebelum keputusan ini

ditetapkan, wajib memilih untuk menjadi Perusahaan

Pembiayaan atau perusahaan Modal Venture. Dalam

menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan

Pembiayaan dapat melalukan pembiayaan berdasarkan

prinsip Syariah yang di atur dalam Keputusan Menteri

tersendiri.

l. Kantor Cabang

Pembukaan kantor cabang perusahaan pembiayaan

hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri.

m. Lembaga Pembiayaan Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan

pembiayaan dapat melakukan pembiayaan berdasarkan

65

Prinsip Syariah. Ketentuan tentang kegiatan pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syariah di atur dalam Keputusan

Menteri sendiri.

5. Periode V 2008-Sekarang a. Dasar Hukum Lembaga Leasing

1) Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang

Penghitungan Besarnya Angsuran pajak

Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan

Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib

Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan

Di Harus kan Membuat Laporan Keuangan

Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang

Pribadi Pengusaha Tertentu.

2) Prepares No. 9 tahun 2009 Lembaga

Pembiayaan.

3) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Pr-

03/BL/2010 bentuk, susunan, dan

penyampaian laporan keuangan Triwulan dan

laporan kegiatan usaha.

4) Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 11/PMK.011/2014 Tentang

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas

Impor Barang dan Bahan Untuk

Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna

66

Kepentingan Umum dan Peningkatan Untuk

Tahun Anggaran 2014.

5) Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan.

b. Isi Peraturan

Periode ini untuk meningkatkan peran lembaga

pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, perlu

didukung oleh ketentuan mengenai lembaga pembiayaan

yang memadai. Berdasarkan dengan hal itu maka perlu

menetapkan peraturan ketua badan susunan, dan

penyampaian laporan keuangan triwulan dan laporan

kegiatan usaha sementara perusahaan pembiayaan

infrastruktur. Dalam rangka memberikan kerangka

hukum yang memadai terhadap sumber pendanaan bagi

perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan

bapepam dan lembaga keuangan tentang kegiatan

perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

c. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan

Berkaitan dengan bentuk hukum lembaga pembiayaan

dimana perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk

badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.

d. Bidang Usaha

1) Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi:

2) Sewa Guna Usaha;

67

3) Anjak piutang;

4) Usaha Kartu Kredit; dan/ atau


e. Batasan

Dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat

dalam bentuk:

1) Giro;

2) Deposito;

3) Tabungan;

4) Bentuk lainnya yang dipersamakan.


Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas

Lembaga Pembiayaan baik secara langsung maupun

tidak langsung.


Berkaitan dengan modal disetor atau simpanan pokok

dan simpanan wajib dalam rangka pendirian

Perusahaan Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

1) Perusahaan swasta nasional atau perusahaan

patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp.

100.000.000,00;- (seratus miliar rupiah);


50.000.000,00;- (lima puluh miliar rupiah).


Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk

pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha,

68


barang tersebut.

i. Lampiran Ijin Menteri

Adapun lampiran ijin menteri antara lain:

1) Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran

dasar yang telah disahkan oleh instansi

berwenang;

2) Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus

dan pengawas;

3) Data pemegang saham atau anggota;

4) Sistem dan prosedur kerja, struktur, organisasi,

dan personalia;

5) Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam

bentuk deposito berjangka pada salah satu bank

umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank

penerima setoran yang masih berlaku selama

dalam proses pengajuan izin usaha;

6) Rencana kerja 2 (dua) tahun pertama;

7) Bukti kesiapan operasional;

8) Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan

pihak Indonesia bagi perusahaan patungan;

9) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah (P4MN).

j. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi

Berkaitan dengan merger, konsolidasi dan akuisisi,

merger, konsolidasi dan akuisisi wajib dilaporkan

kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari

69

setelah merger, akuisisi, dan konsolidasi dilakukan.

Merger, konsolidasi dan akuisisi di lakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Kantor Cabang

Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan

hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri. Untuk dapat

membuka Kantor Cabang, Perusahaan Pembiayaan

harus memiliki ekuitas sekurang-kurangnya 50% (lima

puluh per seratus) dari modal disetor berdasarkan

laporan keuangan bulanan terakhir. Kantor Pusat dan

Kantor Cabang dari Perusahaan Pembiayaan yang

menggabungkan diri atau konsolidasi dapat

diberlakukan sebagai Kantor Cabang Perusahaan

Pembiayaan hasil Merger atau hasil Konsolidasi.

B. Analisis Kelembagaan Leasing Sebelum Tahun 1973

Sampai Sekarang

Analisis ini dimulai dengan melihat persamaan dan

perbedaan bentuk-bentuk bidang usaha leasing pada table berikut

ini.

Tabel: Persamaan dan Perbedaan

Periodisasi Persamaan Perbedaan

Periodisasi I - Bidang permodalan

dalam periode I

70

dan II

lebih kecil

dibandingkan

dengan periode II.

- Masuknya bidang

usaha dalam periode

II yang berbeda

dengan periode I.

- Batasan-batasan

yang berbeda

dengan periode I.

- Masuknya kegiatan

sewa guna usaha

dalam periode II.

Periode II

dan III

- Sistem pengawasannya sama-

sama dilakukan oleh menteri.

- Jumlah modal setor nya sama

dengan periode II dan periode III.

- Kegiatan sewa guna usahanya

sama dengan periode II dan III.

- Dalam bidang

usahanya berbeda

dengan periode II

dan III.

- Batasan-batasan

berbeda dengan

periode II dan III.

- Munculnya Merger,

konsolidasi dan

akuisisi dalam

periode III.

- munculnya kantor

cabang dalam

periode III.

Periode III

dan IV

- Sama-sama mendukung kegiatan

yang semakin berkembang pesat.

- Bentuk hukum perusahaan

- Bidang usahanya

berbeda dengan

periode III dan IV.

71

pembiayaan sama dengan periode

III dan IV.

- Pengawasan dan pembinaan sama

dengan periode III dan IV.

- Kegiatan sewa guna usaha sama

dengan periode III dan IV.

- Jumlah modal setor

periode IV lebih

besar di bandingkan

dengan periode III.

- Masuknya lembaga

pembiayaan syariah.

Periode IV

dan V

- Bentuk hukumnya sama dengan

periode IV dan V.

- Dalam bidang usaha sama dengan

periode IV dan V.

- Pengawasan dan pembinaan sama

dengan periode IV dan V.

- Kegiatan sewa guna usaha sama


- Lampiran dn ijin menteri sama


- Masuknya lembaga pembiayaan

syariah.

- Modal setor dalam

periode IV

perusahaan patungan

memberikan wajib

setor. Sedangkan

dalam periode V

tidak ada perusahaan

patungan dalam

wajib setor.

- Batasan dalam

periode IV tidak

melakukan kegiatan

usaha dan menteri

mencabut usaha

perusahaan

pembiayaan yang

bersangkutan.

Sedangkan periode

V dilarang menarik

dana secara

langsung dari

masyarakat dalam

bentuk giro,

deposito, tabungan,

dan bentuk lainnya

72

yang di persamaan.

- Kantor cabang

berbeda dengan

periode IV dan V.

Di lihat dari kelembagaanya dalam periode I,II,II,IV dan V

perkembangan kelembagaan leasing pada tahun 1974 kegiatan leasing

secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat

keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian

dan Perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan tata cara

perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Diketahui untuk

industri leasing ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Setiap

kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-

barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka

waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala

disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli

barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka

waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang telah disepakati bersama.

Berkaitan dengan perubahan peraturan leasing dari tahun ke

tahun merupakan terjadi pergeseran. Pada tahun 1974 sampai dengan

tahun 1983. Dengan keluarnya beberapa peraturan pada tahun 1974,

yang khusus mengatur tentang hukum leasing tersebut. Leasing belum

begitu dikenal dalam masyarakat, dan perkembangannya tidak begitu

pesat. Berkaitan dengan perkembangan bisnis leasing yang sudah mulai

terasa di Indonesia, banyak pihak yang mengatakan bahwa

perkembangannya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan

73

karena bisnis leasing masih terbilang relatif baru dimana masih kurang

promosi dan lemahnya aturan hukum hal ini masyarakat masih lebih

terfokus pada barang -barang primer, dan belum terhadap barang-

barang lainnya.

Leasing baru mulai diatur secara khusus untuk pertama kalinya

dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia pada tahun

1974. Beberapa peraturan di tahun 1974 tersebut merupakan sejarah

perkembangan hukum leasing di Indonesia, peraturan-peraturan

leasing sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang bisnis

pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian

maupun perundang-undangan.

Berkaitan dengan keluarnya kebijaksanaan Deregulasi yang

mengatur tentang usaha leasing di Indonesia dan dengan keluarnya

kebijaksanaan ini, maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya

tidak berlaku lagi. Kemudian diperkenalkan kembali adanya istilah

pembiayaan yaitu kegiatan dalam bentuk dana atau barang modal

dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat yang luas.

Pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan

cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal

ventura dan kartu kredit. Sebagai sesama industri keuangan,

perkembangan industri leasing relatif tertinggal dibandingkan yang

lain, misalnya perbankan. Meski demikian, perusahaan pembiayaan

juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini leasing

di Indonesia telah ikut berkembang dalam pembiayaan perusahaan.

Jenis barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya

hanya berfokus pada pembiayaan transportasi, kini berkembang pada

74

keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal ini

mengindikasikan multi finance kian dikenal pelaku usaha nasional.

Yang secara formal mengangkat kegiatan usaha pembayaran ke

permukaan, sebagai bagian resmi sektor jasa keuangan.

Perkembangan kelembagaan leasing yang di lihat dalam

periodesasinya, perkembangan kelembagaannya semakin pesat.

Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing), kegiatan pembiayaan barang

modal baik secara leasing dengan hak opsi (finance lease) maupun

leasing tanpa hak opsi atau sewa guna usaha (operating lease) untuk

digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan

pembayaran secara berkala. Yang dimaksud finance lease adalah

kegiatan leasing dimana lessee pada akhir kontrak mempunyai opsi

untuk membeli objek leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati.

Sedangkan yang dimaksud dengan operating lease adalah kegiatan

leasing dimana lessee pada akhir kontrak tidak memiliki hak opsi untuk

membeli objek leasing.

Mengenai tentang Perusahaan Pembiayaan, memberikan

pengertian lembaga pembiayaan sebagai suatu kegiatan pembiayaan

yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk

pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau

berkala oleh konsumen. Berdasarkan periode tersebut dapat diketahui

bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan

konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih

banyak diminati oleh konsumen ketika mereka memerlukan barang

yang pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan. Barang yang

75

menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang

seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat

kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen.

Besarnya pembiayaan yang diberikan kepada konsumen umumnya

relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh

perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil.

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan

lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan

kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan dalam periode ini merupakan dasar bagi

pengembangan perusahaan pembiayaan. Selain itu sekarang ada yang

namanya usaha pembiayaan Syariah, dimana dalam hal ini juga

memiliki kegiatan usahanya yaitu meliputi Sewa guna usaha, yang

berbeda dengan periode sebelumnya. Dengan hal ini pemerintah

diharapkan selalu memberi bimbingan dan pengarahan terhadap

masyarakat tentang perekonomian, sehingga dapat memberikan

kontribusi yang baik dan pembangunan hukum yang memadai dengan

meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

akan kebutuhan dana.

Berkaitan dengan Teori perkembangan hukum. Sebagaimana

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa perubahan hukum

akan mengikuti perkembangan dan bergantung pada perubahan sosial.1

Demikian bahwa hukum berkembang sejalan dengan perkembangan

kondisi di masyarakat juga. Demikian bahwa hukum berkembang

1 Lawrence M. Friedman, Terjemahan oleh M. Khozim, Nusa Media,2009, h.

353.

76

sejalan dengan perkembangan kondisi di masyarakat juga. Selanjutnya

Friedman menjelaskan bahwa secara teoritis perubahan hukum dapat

dilihat dari empat tipe perubahan, menurut titik awal perubahannya dan

titik dampak akhirnya.

1. Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum, yakni,

dari masyarakat, tetapi mempengaruhi sistem hukum

saja dan berakhir di sana seperti sebuah peluru yang

ditembakkan dan sampai ke sasarannya.

2. Perubahan yang berawal dari luar sistem hukum dan

melewati sistem hukum tersebut (dengan atau tanpa

proses internal tertentu) kemudian sampai ke titik

dampak di luar sistem hukum, yakni, di masyarakat.

3. Perubahan yang berawal dari sistem hukum dengan

menghasilkan dampak di dalam sistem hukum juga.

4. Perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum,

kemudian menebus sistem hukum tersebut dengan

dampak akhir di luarnya, yakni, di masyarakat.2

Kelembagaan adalah sebagai aturan main (rule of the game)

dalam masyarakat. Aturan main tersebut mencakup regulasi yang

memaparkan masyarakat untuk melakukan interaksi. Kelembagaan

dapat mengurangi ketidakpastian yang inheren dalam interaksi manusia

melalui penciptaan pola prilaku.3 Demikian bahwa lembaga hukum

dapat diartikan sebagai aturan hukum atau hukum positif yang lahir

untuk mengatur perilaku tertentu dalam kehidupan masyarakat.

2 Ibid, 353-354. 3 Ahmad Erani Yustika, Op. Cit., h. 26.

77

Dalam setiap kehidupan, hukum menjadi pegangan setiap orang

agar hidup mereka aman dan nyaman tanpa gangguan dari orang lain,

Oleh karena itu, lembaga-lembaga ekonomi juga harus di atur oleh

hukum atau ada lembaga hukum yang melindungi baik pelaku ekonomi

maupun kegiatan ekonomi itu sendiri agar pada prosesnya lembaga-

lembaga tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sehingga tuntutan yang

terjadi dalam bidang ekonomi akan menghasilkan perubahan di bidang

(lembaga) hukum.4

Keberadaan lembaga perbankan tidak mencukupi kebutuhan akan

dana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu

diperlukan adanya alternatif pembiayaan lainnya selain bank. Adanya

alternatif pembiayaan lainnya dimaksud dibutuhkan mengingat akses

untuk mendapatkan dana dari bank sangat terbatas. Mengantisipasi hal

tersebut, maka pemerintah pada tahun 1988 melalui Kepres Nomor 61

Tahun 1988 membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk

melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk

menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian

Indonesia.

Meski demikian, perusahaan pembiayaan juga mampu

berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini leasing di Indonesia

telah ikut berusaha dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang

dibiayai pun terus meningkat. Pada Tahun 1989, misalnya, industri di

Indonesia cenderung berupaya memperbesar asset. Dengan asset

tersebut diantaranya disebabkan tantangan perekonomian menuntut

mereka tampil lebih besar. Dengan asset dan skala usaha yang besar,

4 Lawrence M. Fiedman, Op. Cit., h. 361.

78

muncul anggapan perusahaan lebih andal dibandingkan yang lain. Bagi

yang kapasitasnya memang terbatas, mereka berupaya agar tetap tampil

megah dan gagah. Banyak perusahaan leasing yang melakukan

penggabungan menjadi satu grup. Tampaknya, langkah ini

membuahkan hasil positif. Selain modal dan asset menggelembung,

kredibilitas dan penguasaan pasar pun ikut terdongkrak.

Namun gairah menggelembungkan asset tersebut berangsur-

angsur mulai pudar. Karena pada tahun berikutnya Tahun 1990,

industri leasing mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi. mereka

lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebetulnya,

berubahnya orientasi ini dipicu oleh kian sengit nya persaingan di

industri leasing. Akibatnya, kehati-hatian menjadi agak terabaikan.

Indikasi nya, persyaratan untuk memperoleh sewa guna usaha menjadi

semakin longgar. Bahkan, orang bisa mendapatkan sewa guna usaha

hanya dengan menyerahkan selembar kartu tanda penduduk (KTP).

Pada tahun 1991, kembali terjadi perubahan besar-besaran pada

perusahaan pembiayaan. Akibatnya, banyak kredit yang sudah disetujui

terpaksa ditunda pencariannya. Itulah sebabnya banyak di antara

perusahaan yang menggabungkan usahanya. Dengan bergabung,

mereka lebih mudah dalam memperoleh kredit, termasuk dari luar

negeri.

Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu

lembaga yang namanya lembaga pembiayaan. Melalui lembaga

pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau

modal yang dibutuhkan. Keberadaan lembaga pembiayaan ini sangat

penting, karena fungsinya hampir mirip dengan bank. Dalam

79

prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan

oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk

kepentingan perusahaan. Sejalan dengan itu pemerintah sejak tahun

1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih

memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan

dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga

pembiayaan, dengan tujuan memperluas penyediaan pembiayaan

alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin

meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.5

Menyikapi perkembangan lembaga pembiayaan saat ini sudah

tiba saatnya tersedia peraturan yang lebih memadai dan tidak hanya

sekedar berbentuk Kepres dan Surat Keputusan Menteri. Sektor hukum

diharapkan lebih berperan dalam mengantisipasi perkembangan di

bidang ekonomi dan bisnis, termasuk perkembangan dalam bisnis

lembaga pembiayaan, yang diharapkan. Sehingga dengan adanya

peraturan hukum yang berbentuk Undang-Undang mengatur lembaga

pembiayaan, guna lebih menjamin kepastian hukum. Perkembangan di

bidang bisnis menuntut secara cepat agar bidang hukum juga dapat

mengimbanginya, bahwa perkembangan sektor hukum bisnis yang

begitu cepat menyertai perkembangan di bidang bisnis, membawa

konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum di bidang itu ditelaah

ulang, dengan perkembangan masa. Karena tidak dapat dipungkiri

bahwa hukum yang mengatur tentang lembaga pembiayaan atau hukum

Lembaga Pembiayaan merupakan hal urgen harus ada dalam konteks

perkembangan di bidang bisnis, yang nantinya diharapkan dapat

5 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Cet. II, Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, h. 28

80

mengatur aktivitas bisnis lembaga pembiayaan tersebut dan yang akan

datang.

Documents

BAB III Hasil Penelitian dan Analisis A. Hasil Penelitian...7) Perjanjian Usaha Patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Patungan yang di dalamnya