www.bpkp.go.id

PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA

Pengertian Kerugian Negara

UU No 1/2004 tentang perbendaharaan negara.

Dalam pasal 1 butir 22 UU tsb dinyatakan "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat

berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum

baik sengaja maupun lalai“

Dalam perkara TPK Penuntut Umum tidak menggunakan pengertian Kerugian Keuangan Negara

sebagaimana dimaksud dalam UU Perbendaharaan Negara tersebut karena akan menimbulkan

implikasi yang berbeda sebab dalam TPK tidak ada perbuatan tersebut yang dilakukan dengan

culpa/lalai melainkan dengan sengaja. Selain dari itu subyek hukum dari UU perbendaharaan negara

bukan setiap orang melainkan orang yang berkualitas bendahara atau pegawai negeri bukan

bendahara.

Dalam praktek peradilan TPK umumnya Hakim dalam pertimbangan menjelaskan ttg kerugian

keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa

diimbangi prestasi, yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.

2

DAMPAK / AKIBAT--KERUGIAN ?

GABUNGAN DARI KETIGANYA

KUALITAS

VOLUME

MARK UP

• Harus dibuktikan adanya pengaturan anggaran, proses pengadaan (lelang)

• Harga yang terbentuk adalah harga yang tidak wajar

• Harga yang wajar ......?

MARK-UP

KERUGIAN NEGARA PBJ

1

PENENTUAN HARGA WAJAR ?

5

Dalamperjalananbisnis yang biasa atau

normal

Transaksi yang dilakukan

dengan niatatau itikad

baik

Bertindakdemi

kepentinganterbaiknya

(self interest);

Transaksiantara pihak-

pihak yang tidak terkait(unrelated

parties)

harga yang dijadikan pembanding harus memenuhi

criteria arm’s length transaction

Harga pembanding ?

6

1• Harga penawaran yang diajukan oleh peserta tender yang tidak termasuk dalam kelompok“orang dalam”/pihak terkait.

2

• Harga pasar barang yang diperdagangkan dengan memperhatikan :

• Harga yang terbentuk seyogyanya berasal dari transaksi barang yang sama/serupa.

• Tanggal transaksi harus berdekatan dengan tanggal transaksi.

3• Harga Pokok yang disesuaikan (keatas dan kebawah)

untuk mencerminkan harga jual..

4

• Harga Perkiraan Sendiri yang dapat diuji kembali sumberdatanya

5• Appraisal (penilai) atau ahli keuangan yang berspesialisasi

dalam penilaian perusahaan (business valuation).

• Perlu bantuan ahli untuk menentukan kualitas barang yang diterima.

• auditor harus memastikan bahwa persepsi ahli teknik harus sama dengan auditor mengenai apa yang akan dihitung.

• Auditor tidak boleh meyakinisebagian dan menggunakannyaserta menolak sebagian yang lain dan tidak menggunakannya

• KERUGIAN NEGARA .......??

KUALITAS KURANG

KERUGIAN NEGARA PBJ

• Perlu mengkaji apakah perbedaan tersebut dikarenakan adanya Contract change order (CCO) yang didukung oleh aturan main yang berlaku atau karena adanya kolusi .

• Untuk fisik yang bersifat teknis, auditor memerlukan bantuan tenaga ahli menghitung kuantitas fisik yang terpasang.

• Cek fisik yang dilakukan auditor hanya bersifat observasi untuk meyakinkan keberadannya dan kemanfaatannya

• KERUGIAN NEGARA .......??

KUANTITAS KURANG

KERUGIAN NEGARA PBJ

METODE PENGHITUNGAN KN

NET LOSS

LOSS

TOTAL

1. Spek barang yang diterima dibawah

spesifikasi teknis yang tertera dalam

penawaran dan/atau kontrak, namun

atas barang tersebut masih

mempunyai nilai manfaat/ dapat

difungsikan.

2. Harga barang yang diterima

tersebut dapat dinilai harga

wajarnya

KERUGIAN NEGARA BERSIH(NET LOSS)

KERUGIAN NEGARA TOTAL(TOTAL LOSS)

Kualitas barang/pekerjaan yang diterima

sangat rendah sehingga barang tidak dapat

difungsikan

Duplikasi pekerjaan dan/atau fiktif

4

1

2

3

Barang bergerak yang diterima tidak sesuai

dengan spsifikasi dalam kontrak dan tidak ada

jaminan keamanan bagi pemakainya.

Barang tidak bergerak yang bukti

kepemilikannya tidak dapat secara

formal dilakukan pengalihan hak

=KN=

FOKUS PADA PERTANGGUNGJAWABAN YANG TIDAK BENAR

12

KERUGIAN NEGARA SWAKELOLA

SWAKELOLA

RISIKO ADA DI PENGELOLA

PEMBAYARAN UPAH

PEMBELIAN BAHANDIRENCANAKAN

DIKERJAKAN

KASUS BANSOS

KN dalam kasus bansos terjadi pada tahap penyaluran dan pemanfaatan dana bansos.

KN pada tahap penyaluran berupa pemotongan atau penerima fiktif.

KN pada tahap pemanfaatan berupa penyalahgunaan dana bansos.

Untuk menghitung besarnya KN perlu sensus bukan sampling.

Pengaduan :

Realisasi Fisik Barang

Tidak Sesuai Kontrak

BUKTI PENYIMPANGAN SANGAT MENENTUKAN

BESARAN NILAI KERUGIAN NEGARA

1 2

Proses Audit Inv :Realisasi = 70 Unit

Fiktif = 30 Unit

Perencanaan

Proses Lelang

Pelaksanaan

Penyerahan

Nilai Kontrak Rp 3 M

(100 unit X Rp 30 Jt)

Proses Dik Ditemukan

Adanya Penyimpangan

Proses Lelang

Kerugian NegaraNilai Kontrak = Rp 3.000.000.000

Realisasi = 70 x Rp30 Jt = Rp 2.100.000.000

Kerugian Negara = Rp 900.000.000

Harga Beli Rekanan

Per Unit =Rp 20 Jt Nilai Kerugian Negara

Nilai Kontrak = Rp 3.000.000.000

Realisasi = 70 x Rp20 Jt = Rp 1.400.000.000

Kerugian Negara = Rp 1.600.000.000

Dilakukan Analisa

Proses Lelang

3

Tidak Dilakukan

Analisa Proses Lelang

4

7

6

5

Ditemukan Faktur Pembelian

Production House , Kontrak = Rp 3,5 M

Biaya Produksi Iklan

Rp 500 Juta

Biaya Penayangan TV

60 Kali @ Rp 50 Jt = Rp 3 M (60 – 20) x Rp 50 Jt

= Rp 2 M

Penyidik

Kerugian Negara- Penyidik

Kerugian Negara - BPKP

Nilai Kontrak = Rp 3.500 JtReal Bi Tanyang =20xRp10 Jt = Rp 200 Jt

Biaya Produksi Iklan = Rp 300 Jt

=Rp 500 Jt

Kerugian Negara = Rp 3.000 Jt

KASUS IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

Hasil Konfirmasi pada

Media TV = 20 Tayang

Instansi Pemerintah

Penyimpangan Proses Lelang

- Lelang Formalitas

- Biaya Produksi di Sub kan

Pada Production house lain

Senilai Rp 300 Juta.

Biaya Tayang Real =

20 x Rp 10 Jt = Rp 200 Jt

INDONESIA

MENANTI

PERAN SERTA

ANDA