Kerugian Negara: Resiko Bisnis atau Tindak Pidana Korupsi · PDF fileTitle: Kerugian Negara: Resiko Bisnis atau Tindak Pidana Korupsi Author: Hikmahanto Juwana Created Date: 5/21/2015

Kerugian Negara: Resiko

Bisnis atau Tindak

Pidana Korupsi

Hikmahanto Juwana

Guru Besar Ilmu Hukum

Fakultas Hukum UI

Copyright by Hikmahanto Juwana 2015(c) 1

Apakah Uang BUMN

merupakan Uang Negara?

Uang BUMN adalah Uang Negara yang didasarkan pada

Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara (UU No. 17/2003)

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: (g). Kekayaan negara kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hal lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”


Penjelasan Umum UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999)

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”


Putusan Mahkamah Konstitusi 62/PUU-XI/2013 yang

menolak permohonan uji materi atas Pasal 2 huruf (g)

UU No. 17/2003

Dalam putusan MK ini diakui adanya Business Judgement

Rule (BJR) atau Aturan terkait Keputusan Bisnis


Apa yang Dimaksud dengan

Kerugian Negara?

Jenis Kerugian di BUMN

Kerugian karena disebabkan masalah Perdata

Kerugian karena disebabakan masalah Administratif

Kerugian karena disebabkan keputusan atau kebijakan

bisnis (business judgement)


Kerugian negara karena masalah perdata diselesaikan

secara perdata yaitu melalui pengadilan atau arbitrase

Kerugian karena maslah administratif diselesaikan

secara administratif yaitu dengan melakukan mutasi

atau demosi

Kerugian karena keputusan bisnis didasarkan pada Kode

Etik dan ketentuan tentang perundang-undangan

tentang salah pengelolaan (mismanagement)


Mengapa Keputusan Bisnis Tidak Bisa

Dipidanakan?

Apakah membuat suatu keputusan salah yang berkaitan

dengan keuangan negara serta merta berkonsekuensi

pada jeratan UU Tipikor dan sanksi pidana?

Untuk menjawab ini menarik untuk menyimak hadits

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Apabila seorang

hakim menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan

benar, baginya dua pahala. Dan apabila ia menghukumi

satu perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya satu

pahala”


Bila ijtihad hakim ini dianalogikan dengan keputusan pejabat maka keputusan harus dibuat. Pejabat harus mengambil keputusan. Bahkan tidak

mengambil keputusan pun dianggap sebagai keputusan yang telah diambil.

Keputusan yang benar tentu akan mendapat apresiasi. Bagaimana bila keputusan salah? Apakah pengambil keputusan pantas diganjar sanksi pidana?

Kalaulah sanksi pidana dapat disamakan dengan dosa maka pengambil keputusan yang salah, layaknya hakim yang berijtihad, tidak seharusnya diganjar dengan sanksi pidana.


Apakah pengambil

keputusan terbebas dari

jeratan pidana? Pengambil keputusan bisa saja dikenai sanksi pidana

apabila dapat dibuktikan saat mengambil keputusan terdapat perilaku koruptif

Disini harus dipahami betul bahwa dapat tidaknya pengambil keputusan dikenai sanksi pidana bukan dilihat dari keputusan yang telah diambil; apakah keputusan tersebut salah dan menyebabkan kerugian negara.

Dalam konteks hukum pidana, sesuai rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor pengambil keputusan akan dikejar dan dijerat secara pidana bila ada dugaan niat dan perbuatan jahat yang secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau badan hukum


Bahkan untuk kebijakan yang dianggap benar sekalipun,

bila ada perilaku koruptif dalam pengambilan kebijakan

tersebut sangat bisa untuk dikejar berdasarkan UU

Tipikor


Pasal 2 UU Tipikor

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).


Pasal 3 UU Tipikor

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling

sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).


Unsur yang Harus ditemukan

sebagai Bukti dalam BJR?

Dalam membuktikan Perilaku Koruptif dalam

pengambilan keputusan maka harus terdapat bukti:

Niat jahat (mens rea) dan Perbuatan jahat (actus reus)

Pasal 2 UU Tipikor: Niat Jahat untuk secara melawan

hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

Pasal 3 UU Tipikor: Niat Jahat yang bertujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan


Perlunya Penyusunan Kode

Etik BJR

Agar auditor dan aparat penegak hukum tidak selalu mengkatagorikan kerugian BUMN sebagai Tindak Pidana Korupsi maka perlu disusun Kode Etik BJR

Kode Etik BJR ini dijadikan patokan ketika suatu keputusan diambil oleh manajemen

Dalam Kode Etik BJR ini terpenting bukan saja keputusan diambil dengan itikad baik tetapi memastikan keputusan diambil tanpa adanya Niat dan Perbuatan Jahat

Kode Etik ini memiliki peran sama dengan Kode Etik profesi seperti Dokter, Advokat dll


Dengan adanya Kode Etik maka diketahui secara jelas

mana keputusan yang merupakan risiko bisnis dan

bukan suatu tindak pidana


Negara terutama BUMN tidak boleh stagnan karena

manajemen selalu dibayang-bayangi oleh kekhawatiran

dalam mengambil keputusan yang kemungkinan akan

ada kerugian

Jangan sampai manajemen berada tidak mengambil

keputusan atau mengambil keputusan dengan berbagai

perlindungan yang tidak perlu dan menyebabkan biaya

tambahan padahal pengambil keputusan serupa di

perusahaan swasta tidak mengarah pada masalah pidana


Terima Kasih


Documents

Kerugian Negara: Resiko Bisnis atau Tindak Pidana Korupsi · PDF fileTitle: Kerugian Negara: Resiko Bisnis atau Tindak Pidana Korupsi Author: Hikmahanto Juwana Created Date: 5/21/2015