29
Fajlurrahman Jurdi Direktur Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Alamat: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea, Makassar, 90245 Disampaikan dalam kegiatan Seminar Pemberantasan Korupsi dan Perluasan Integritas melalui Implementasi Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan Sektor Sumber Daya Manusia dan Pusat Pengadaan Layanan di Lingkungan Universitas Airlangga, Surabaya: 07 Desember 2017 PENGENDALIAN KONFLIK KEPENTINGAN DI UNIVERSITAS HASANUDDIN

PENGENDALIAN KONFLIK KEPENTINGAN DI UNIVERSITAS …unair.ac.id/uploads/file/1a2a7a0420dfd1849a2d01feca1b1ac3.pdf · Fajlurrahman Jurdi Direktur Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum

Embed Size (px)

Citation preview

Fajlurrahman JurdiDirektur Pusat Kajian Kejaksaan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Alamat: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea, Makassar, 90245

Disampaikan dalam kegiatan Seminar Pemberantasan Korupsi dan PerluasanIntegritas melalui Implementasi Pencegahan dan Pengendalian KonflikKepentingan Sektor Sumber Daya Manusia dan Pusat Pengadaan Layanan diLingkungan Universitas Airlangga, Surabaya: 07 Desember 2017

PENGENDALIAN KONFLIK KEPENTINGAN DI UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nama : Fajlurrahman JurdiPekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Menulis Buku antala lain: 1. Membalut Luka Demokrasi dan Islam (Indie, Makassar: 2004); 2. Aib Politik Muhammadiyah (Juxtapose, Yogyakarta: 2007); 3. Komisi Yudisial; Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim (Kreasi Wacana, Yogyakarta:

2007); 4. Predator-Predator Pasca Orde Baru (PuKAP, Makassar: 2008); 5. Aib Politik Islam (Antoniolyb, Yogyakarta: 2009); 6. Gerakan Sosial Islam (dkk. 2009); 7. Relasi Kuasa, Ideologi dan Oligarki (Rangkang, Yogyakarta: 2013); 8. Melawan Kekuasaan (Rangkang, Yogyakarta: 2015); 9. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Rangkang, Yogyakarta: 2015); 10. Hukum Dibawah Tekanan Oligarki (bersama Hamzah Halim). (Rangkang, Yogyakarta: 2016)11. Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegakkan Hukum Diatas Hegemoni Oligarki (bersama Farida

Patittingi). (Rajawali Pers, Jakarta: 2016); 12. Teori Negara Hukum (Intrans Publishing, Malang: 2016);13. Menteri Negara Dalam Sistem Presidensial: Koalisi dalam sistem Multipartai dan Terkoyaknya

Presidensialisme (Bersama Wiwin Suwandi). (Litera, Yogyakarta: 2017). 14. Logika Hukum (Prenada Media, Jakarta: 2017)15. Pengantar Hukum Pemilu (sedang di proses di Prenada Media, Jakarta).

BIODATA

Konflik kepentingan adalah suatu keadaansewaktu seseorang pada posisi yang memerlukankepercayaan, seperti pengacara, politikus, eksekutif atau direktur suatu perusahaan, memilikikepentingan profesional dan pribadiyang bersinggungan.(https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_kepentingan)

Konflik Kepentingan adlh situasi dmn mis. seorang penyelenggara negara yg memilikikekuasaan dan kewenangan, diduga memilikikepentingan pribadi atas penggunaan wewenangyg dimilikinya sehingga dapat mempengaruhikualitas dan kinerja yg seharusnya

(KPK @KPK_RI23/09/2015 13:57:24 WIB /Twiter)

Konflik kepentingan merupakan akar korupsi dimanapun. Kalau sebuah lembaga atau institusi tidak punya sistem untuk mencegah konflik kepentingan, korupsi akan mudah terjadi. Karena dia akarnya. Kalau akar tidak pernah dihabisi pasti akan tumbuh.

(Dadang Trisasongko, Unair News, TT)

SWOT

Kekuatan

(strengths)

kelemahan(weaknesses)

ancaman

(threats)

Peluang

(opportunities).

UNHAS DALAM “KACAMATA” SWOT

KEKUATAN (STRENGTHS).

A. Unhas adalah PTN BH

PP Nomor 53 TAHUN 2015 Tentang StatutaUniversitas Hasanuddin

“Unhas merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom”. (Pasal 3)

SDM UNHAS MEI 2017

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Dosen Unhas, Per-Mei 2017

C. ORGANISASI KAMPUS

• Peraturan Rektor Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 Tentang organisasi dan tata kerja pengelola universitas hasanuddin

• Peraturan Rektor Nomor: 25000/UN4.1/OT,10/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Fakultas Dan Sekolah Universitas Hasanuddin.

• Peraturan Rektor Nomor: 33000/UN4.1/OT.10/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Universitas Hasanuddin

KELEMAHAN (WEAKNESSES)

Beberapa Kelemahan

• Sulitnya melakukan pengawasan yang maksimal terhadap perilaku oknum.

• Belum ada SOP khusus tentang pengendalian konflik kepentingan.

• Belum adanya sikap bersama antara MWA, SA dan Rektor untuk mencegah konflik kepentingan.

PELUANG (OPPORTUNITIES)

A. Pembentukan Lembaga Satuan Pengawas Internal

Bertugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan, mengordinasikan dan

mengembangkan standart mutu keuangan dan manajemen, serta yang berkaitandengan sumber daya manusia, aset dan pelayanan seluruh satuan kerja unhas.

Berfungsi;

- Penyusunan program pengawasan

- Pengawasan kebijakan dan program

- Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara

- Pemantauan dan pengkordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal daneksternal

- Pembinaan, pendampingan dan review laporan aset, keuangan dan sumber dayamanusia.

- Pemberian saran dan rekomendasi

- Penyusunan laporan hasil pengawasan

- Pelaksanaan audit aset, keuangan dan sumber daya manusia

- Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan

- Pengawasan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

B. Penerapan Unit layanan Pengadaan (ULP) berbasis elektronik.

• Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkantransparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar danpersaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi prosespengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhikebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean andgood government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

• Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat iniadalah e-tendering juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuatdaftar,jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagaipenyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (e-Audit),dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing).

C. Pembentukan Saber Pungli tahun 2016

• Peraturan Presiden Republik Indonesia No.87 Tahun 2016 yang berkaitan tentangSatuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dipusat maupun didaerah-daerah tertentu.

• Rektor Mengeluarkan edaran yang melarang, jangan ada lagi pungutan-pungutan yang tidak resmi.

• Ketua Saber Pungli Unhas adalah SEKUN

D. Pembentukan Zona Integritas

E. Penerapan Fakta Integritas dan Kontrak Kerja secara konsisten.

• Semua pejabat yang dilantik Wajib menandatangani Fakta Integritas dan Kontrak Kerja.

• Mahasiswa juga menendatangani Fakta Integritas baik diawal sebagai mahasiswa dan saat pengurusan Beasiswa.

F. Surat Edaran Rektor Tahun 2016

• Melarang Mahasiswa Membayar dan Membawa Bingkisan pada setiap tahapan penyelesaian studi.

SISTEM SATU PINTU

• Semua persuratan dilakukan satu pintu.

• Rekening hanya satu, sehingga pembayaran termasuk pembayaran legalisir ijazah masuk ke rek. Unhas.

ANCAMAN (THREATS)

Yang masih menjadi ancaman

• Budaya saling menghargai dengan cara “memberi” masih tinggi.

• Ucapan terimakasih harus disertai dengan “bingkisan”.

• Masih ada oknum yang menunggu “dikasih” sesuatu.

Rekomendasi;

• Pembuatan SOP pelayanan sebagai alat pengendalian konflik kepentingan

• Membuat “Peraturan” atau “Keputusan”Rektor tentang penanganan Konflik Kepentingan dilingkungan Universitas.

• Evaluasi rutin hasil pelaksanaan pengawasanterhadap berbagai kebijakan akademik yang berhubungan dengan adanya potensi konflikkepentingan.

Sekian