2 - Kejaksaan

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    1/87

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    2/87

    TERMINOLOGI HUKUM

    DALAM BAHASA INGGRIS

    ATTORNEY GENERALS OFFICE

    PUBLIC PROSECUTION SERVICE

    SUPREME PEOPLES PROCURATORATE OFFICE

    STATE ATTORNEY OFFICE

    SOLICITOR GENERAL

    CROWN SOLICITOR

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    3/87

    TERMINOLOGI HUKUM

    BAHASA BELANDA

    Officier van Justitie

    Openbaare Ministrie

    Magistraat

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    4/87

    SEJARAH ADHYAKSA

    Majapahit: Dhyaksa, Adhyaksa, Dharma

    Adhyaksa

    Mataram: Jaksa/Jeksa

    Cirebon: Jaksa Pepitu

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    5/87

    ERA HINDIA BELANDA

    Nederland Indies: Jaksa Agung pada

    Mahkamah Agung, Jaksa pada Pengadilan

    Tinggi, Jaksa pada Pada Pengadilan Negeri Magistraat dan Hulp Magistraat

    Openbaar Ministrie

    Oficier van Justitie

    RV, HIR, RBG

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    6/87

    ERA PENDUDUKAN

    JEPANG

    Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang

    No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942,

    No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada

    semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin

    (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan

    Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi

    digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

    Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran

    Menuntut Perkara

    Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.

    Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum

    HIR untuk semua golongan

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    7/87

    ERA KEMERDEKAAN

    Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas

    oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945.

    Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I.

    membentuk badan-badan dan peraturan negaranyasendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

    Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada

    masih langsung berlaku.

    Kejaksaan seperti zaman hindia Belanda minus RV

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    8/87

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    9/87

    ERA ORDE BARU

    UU No. 5 Tahun 1991

    Kejaksaan Republik Indonesia yang

    adalah lembaga pemerintahan yangmelaksanakan kekuasaan negara di

    bidang penuntutan serta kewenangan

    lain berdasarkan undang-undang Jaksa Agung pejabat setingkat Menteri

    dan anggota Kabinet

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    10/87

    ERA REFORMASI

    UU NO. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

    Kejaksaan Republik Indonesia yang adalah

    lembaga pemerintahan yang melaksanakankekuasaan negara di bidang penuntutan serta

    kewenangan lain berdasarkan undang-undang

    dilaksanakan secara merdeka dan secara satu

    dan tidak terpisahkan Jaksa Agung pejabat setingkat Menteri

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    11/87

    INSTITUSI LEGAL

    KEJAKSAAN NEGERI = PENGADILAN NEGRI?

    KEJAKSAAN TINGGI = PENGADILAN TINGGI?

    KEJAKSAAN AGUNG = MAHKAMAH AGUNG?

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    12/87

    STRUKTUR ORGANISASI

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    13/87

    VISI DAN MISI

    KEJAKSAAN

    Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-002/A/JA/1/2005

    tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI

    tahun 2005

    Visi :Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yangmelaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi

    HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila

    Misi

    Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan

    hukum Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM

    Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan

    hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesesuliaan,

    kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai

    kemanusiaan dalam masyarakat

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    14/87

    LOGO KEJAKSAAN

    Kepja No. 074/1978 dan Perja No. 018/A/J.A/08/2008

    Bintang bersudut tiga

    Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi

    letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buahmerupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga

    Adyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

    Pedang

    Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi

    kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

    Timbangan

    Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui

    keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

    Padi dan Kapas

    Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi

    dambaan masyarakat.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    15/87

    LOGO KEJAKSAAN

    lanjutan)

    Seloka Satya Adi Wicaksana

    Merupakan Trapsila Adhyaksayang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita

    setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

    Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang

    Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama

    manusia.

    Adi: kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama,

    bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga

    dan terhadap sesama manusia.

    Wicaksana: Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam

    penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

    Makna tata warna

    Warna kuningdiartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam

    gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

    Warna hijaudiberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan

    pengejaran/pengraihan cita-cita.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    16/87

    INDEPENDENSI

    KEJAKSAAN

    Eksekutif atau Yudikatif?

    Magistrate: Sitting Magistrate (rechter/zittende

    magistratuur) and Standing Magistrate (officier van

    justitie/staande magistratuur)

    People vs John Doe, State vs Jane Doe

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    17/87

    WEWENANG KEJAKSAAN

    Di bidang pidana

    Di bidang perdata dan tata usaha negara

    Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman

    umum

    Di samping tugas dan wewenang tersebut

    dalam Undang-Undang Kejaksaan dapatdiserahi tugas dan wewenang lain

    berdasarkan undang-undang.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    18/87

    DI BIDANG PIDANA, KEJAKSAAN

    MEMPUNYAI TUGAS DAN

    WEWENANG:

    melakukan penuntutan;

    melaksanakan penetapan hakim dan putusan

    pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

    tetap;

    melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanputusan pidana bersyarat, putusan pidana

    pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

    melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu

    berdasarkan undang- undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat

    melakukan pemeriksaan tambahan sebelum

    dilimpahkan ke pengadilan yang dalam

    pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    19/87

    DI BIDANG

    PERDATA DAN TATA USAHA

    NEGARA

    Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak

    baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan

    atas nama negara atau pemerintah.

    Konsep GovernmentsLaw Office

    Solicitor General

    Public Trust Doctrine

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    20/87

    DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN

    KETENTERAMAN UMUM, KEJAKSAAN

    TURUT MENYELENGGARAKAN

    KEGIATAN:

    Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

    Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

    Pengawasan peredaran barang cetakan;

    Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakanmasyarakat dan negara;

    Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

    Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

    Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan

    seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atautempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu

    berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat

    membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri

    Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum

    kepada instansi pemerintah lainnya.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    21/87

    DI SAMPING TUGAS DAN WEWENANG

    TERSEBUT DALAM UNDANG-UNDANG

    KEJAKSAAN RI, KEJAKSAAN DAPAT DISERAHI

    TUGAS DAN WEWENANG LAIN BERDASARKAN

    UNDANG-UNDANG.

    Penyidik Tindak Pidana asal (Tindak Pidana Korupsi) sebagai

    Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Tipikor dan UU

    Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

    Uang)

    Membubarkan Perseroan Terbatas (UU PT)

    Permohonan Kepailitan (UU Kepailitan)

    Intelijen Penegakan Hukum (UU Intelijen Negara)

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    22/87

    PIMPINAN

    KETUA KEJAKSAAN AGUNG RI?

    KEPALA KEJAKSAAN RI?

    KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI?

    KETUA KEJAKSAAN AGUNG RI?

    KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RIKETUA MAHKAMAH AGUNG

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    23/87

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    24/87

    POSISI JAKSA AGUNG

    Procureur Generaal

    Advocat Generaal

    Parket Generaal

    Setingkat Menteri

    Setingkat Wakil Perdana Menteri

    Setingkat Perdana Menteri

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    25/87

    JAKSA AGUNG, WAKIL JAKSA

    AGUNG DAN JAKSA AGUNG MUDA

    Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab

    tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan

    pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

    Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung

    dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.

    Jaksa Agung adalah pejabat negara.

    Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    26/87

    WAKIL JAKSA AGUNG RI

    lanjutan)

    Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu

    kesatuan unsur pimpinan.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    27/87

    JAKSA AGUNG MUDA

    lanjutan)

    Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan

    (bidang Pembinaan, Pidana Umum, Pidana Khusus,

    Bidang Intelijen, Bidang Pengawasan, Bidang Perdata

    dan Tata Usaha Negara)

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    28/87

    LARANGAN RANGKAP

    JAKSA AGUNG

    Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: Pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan

    perundang- undangan;

    Advokat;

    Wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara

    yang sedang diperiksa olehnya;

    Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah,

    atau badan usaha swasta;

    Notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;

    Arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk

    berdasarkan peraturan perundang-undangan;

    Pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-

    undang; atau

    Pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-

    undang.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    29/87

    PEMBERHENTIAN

    JAKSA AGUNG

    Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat

    dari jabatannya karena:

    meninggal dunia; permintaan sendiri;

    sakit jasmani atau rohani terus menerus;

    berakhir masa jabatannya;

    tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 (larangan rangkap jabatan)

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    30/87

    PEMBERHENTIAN JAKSA AGUNG

    lanjutan)

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

    49/PUU-VIII/2010

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    31/87

    TUGAS DAN WEWENANG

    JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

    Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

    Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum

    dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang

    kejaksaan;

    Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh

    undang-undang;

    Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

    Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah

    Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

    Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada

    Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;

    Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau

    keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena

    keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan

    perundang-undangan.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    32/87

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    33/87

    JABATAN JAKSA

    FUNGSIONAL

    STRUKTURAL

    PEGAWAI NEGERI SIPIL

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    34/87

    JAKSA

    Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi

    wewenang oleh undang-undang untuk

    bertindak sebagai penuntut umum dan

    pelaksana putusan pengadilan yang telah

    memperoleh kekuatan hukum tetap serta

    wewenang lain berdasarkan undang-undang.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    35/87

    SYARAT JAKSA

    Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa:

    Warga Negara Indonesia (WNI);

    Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

    Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

    Berijazah paling rendah Sarjana Hukum (S.H.);

    Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi

    35 (tiga puluh lima) tahun;

    Sehat jasmani dan rohani;

    Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

    Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus Pendidikan dan

    Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    36/87

    SUMPAH JAKSA

    Saya bersumpah/berjanji:

    bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara

    kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila

    sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-

    undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia;

    bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan

    hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan

    tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-

    sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidakmembeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan

    golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya

    dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya

    kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    37/87

    SUMPAH JAKSA

    lanjutan)

    bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau

    tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan

    saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya

    yang diamanatkan undang-undang kepada saya.

    bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan

    tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan

    nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan

    sesuatu apapun kepada siapa pun juga.

    bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

    dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau

    tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    38/87

    JABATAN PADA

    KEJAKSAN RI

    PEJABAT NEGARA

    PEJABAT FUNGSIONAL

    PEJABAT STRUKTURAL

    PEGAWAI TATA USAHA PEGAWAI NEGERI SIPIL

    PEJABAT FUNGSIONAL NON JAKSA

    PEGAWAI DIPERBANTUKAN

    DIHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANJAKSA

    TENAGA AHLI/STAF KHUSUS

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    39/87

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    40/87

    WEWENANG JAKSA

    Sebagaimana KUHAP

    Pembatalan Hak Merek

    Pembatalan Hak Paten

    Pembatalan Perkawinan

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    41/87

    TANGGUNGJAWAB

    JAKSA

    Profesi

    Yuridis

    Pegawai Negeri Sipil

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    42/87

    TANGGUNG JAWAB

    JAKSA SEBAGAI PNS

    PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

    PNS

    PP No. 37 Tahun 2004 tentang LaranganPNS sebagai anggota Partai Politik

    PP No 42 Tahun 2004 tentang

    Pembinaan Jiwa Korps dan Kode EtikPNS

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    43/87

    TANGGUNG JAWAB

    JAKSA SECARA YURIDIS

    Profesional dan Proporsional

    Berhati nurani

    Optimalisasi

    Rechtmatig dan Doelmatig

    menjaga agar suatu usaha/pekerjaan

    selalu dikerjakan dengan aturan(rechmatig) dan sesuai dengan

    peruntukannya (doelmatig)

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    44/87

    KODE ETIK

    Kode Etik (Etika Organisasi)

    Kode Perilaku (Etika Pegawai)

    Kode Praktis (Etika Profesi)

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    45/87

    KODE ETIK

    Keputusan Jaksa Agung Nomor

    030/JA/03/1988 tentang Penyempurnaan

    Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa jo

    Keputusan Jaksa Agung Nomor 52/JA/08/1979

    tentang Doktrin Kejaksaan Tri Krama

    Adhyaksa.

    Tri Krama Adhyaksa yaitu sebagai pedomanyang menjiwai setiap warga Kejaksaan

    Republik Indonesia dan terwujudlah dalam

    sikap mental yang terpuji, yakni:

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    46/87

    KODE ETIK

    lanjutan)

    Satya; setia dan taat serta melaksanakan

    sepenuhnya perwujudan nilai-nilai Pancasila

    dan Undang-Undang Dasar 45 serta

    peraturan perundang-undangan Negara

    sebagai warga Negara Kesatuan Republik

    Indonesia, abdi negara dan abdi masyarakat.

    Adhi: jujur, berdisiplin dan bertanggung

    jawab.

    Wicaksana: bijaksana dan berperilaku terpuji

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    47/87

    KODE PERILAKU

    Kode Perilaku, yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor

    067/A/JA/7/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa

    1. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh

    undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

    pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

    hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;

    2. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman

    untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan

    profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta

    menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya;

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    48/87

    KODE PERILAKU

    lanjutan)

    3. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif

    adalah Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang

    untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif kepada

    Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa;

    4. Sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang

    memberikan tindakan administratif terhadap Jaksa yang diduga

    melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

    5. Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan terhadap

    Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

    6. Yang dimaksud dengan perkara meliputi perkara pidana, perkara

    perdata dan tata usaha negara maupun kasus-kasus lainnya.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    49/87

    KODE PRAKTIS

    Peraturan Jaksa Agung Nomor 066/A/JA/7/2007 tentang StandarMinimum Profesi Jaksa.

    Standar Minimum Profesi Jaksa meliputi:

    A. Pengetahuan

    Seorang jaksa dituntut untuk memiliki kemampuan menerapkanpengetahuan dalam melaksanakan tugasnya, minimal meliputi :

    Ketentuan hukum pidana materiil dan formil;

    Ketentuan hukum perdata materiil dan formil;

    Ketentuan hukum tata usaha negara materiil dan formil;

    Ketentuan intelijen kejaksaan;

    Ketentuan hukum adat di tempat penugasan;

    Ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), baik nasional maupun

    instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi oleh

    Indonesia;

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    50/87

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    51/87

    ORGANISASI INDUK

    JAKSA PADA ORGANISASI INDUK

    JAKSA DI LUAR ORGANISASI INDUK

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    52/87

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    53/87

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    54/87

    PENUNTUT UMUM

    lanjutan)

    Penuntut Umum pada KPK: Penuntut adalah Penuntut Umum

    pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan

    diberhentikan oleh KomisiPemberantasan Korupsi. Penuntut

    adalah Jaksa Penuntut Umum (UU KPK)

    Pimpinan KPKadalah Penyidik dan Penuntut Umum (UU KPK)

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    55/87

    PENUNTUT UMUM

    lanjutan)

    Polisi/penyidik sebagai Penuntut Umum untuk Tipiring:

    penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak

    berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa

    beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang

    pengadilan.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    56/87

    PENUNTUT UMUM

    lanjutan)

    Oditur Militer :Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di

    bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa

    Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di

    Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam

    pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawabkepada Panglima

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    57/87

    EEN EN ONDEELBARHEID

    JAKSA SATU DAN TIDAK TERPISAH-

    PISAHKAN

    SINGLE PROSECUTION SYSTEM DOMINUS LITIS

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    58/87

    ORGANISASI PROFESI

    PERSATUAN JAKSA INDONESIA (PJI)

    INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTOR

    (IAP)

    KELUARGA BESAR PURNA ADHYAKSA (KBPA)

    INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ANTI

    CORRUPTION AUTHORITIES (IAACA)

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    59/87

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    60/87

    PEMBERHENTIAN JAKSA

    Hormat

    Tidak dengan Hormat

    Sementara PP No.20 Tahun 2008 tentang Tata Cara

    Pemberhentian Jaksa jo UU Kejaksaan

    RI

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    61/87

    PEMBERHENTIAN

    DENGAN HORMAT

    Jaksa diberhentikan dengan hormat dari

    jabatannya karena:

    permintaan sendiri; sakit jasmani atau rohani terus-menerus;

    telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;

    meninggal dunia;

    tidak cakap dalam menjalankan tugas

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    62/87

    PEMBERHENTIAN

    TIDAK DENGAN HORMAT

    Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan

    alasan:

    dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan,

    berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

    hukum tetap; terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/

    pekerjaannya;

    melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

    melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam

    Pasal 10; atau

    melakukan perbuatan tercela.

    Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagai-

    mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e

    dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan

    secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    63/87

    PEMBERHENTIAN

    SEMENTARA

    Sebelum diberhentikan dengan hormat

    Otomatis: penangkapan dilanjutkan

    dengan penahanan Penuntutan tidak ditahan: dihentikan

    sementara

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    64/87

    LARANGAN RANGKAP

    BAGI JAKSA

    Pengusaha, pengurus atau karyawan

    badan usaha milik negara/daerah, atau

    badan usaha swasta Advokat

    Anggota partai politik (sebagai PNS)

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    65/87

    PENGAWASAN JAKSA

    INTERNAL

    EKSTERNAL

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    66/87

    PENGAWASAN INTERNAL

    Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata

    Kerja Kejaksaan RI disebutkan dalam pasal 27 bahwa lingkup bidang

    pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

    pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan,

    serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

    Jaksa Agung Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang

    Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

    Sedangkan menurut Inpres Nomor 15 tahun 1983 tentang Pedoman

    Pelaksanaan Pengawasan terdapat 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu: 1).

    Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan / atasan masing-masingsatuan organisasi / satuan kerja terhadap bawahannya atau yang biasa

    disebut pengawasan melekat (Waskat); dan 2). Pengawasan yang

    dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan atau

    pengawasan fungsional (Wasnal).

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    67/87

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    68/87

    MEKANISME

    PENGAWASAN MELEKAT

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    69/87

    PENGAWASAN FUNGSIONAL

    Bentuk-bentuk pengawasan fungsional berdasarkan PERJA Nomor : PER-

    038/A/JA/12/2009 Tanggal 21 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

    Pengawasan di belakang meja (Buril), yang dilakukan atas surat-surat

    dan sumber informasi lainnya dengan memperhatikan kecepatan,

    ketepatan pengiriman dan format materi laporan, kemudian hasil

    penelitiannya dituangkan kedalam bentuk telaahan untuk diteruskan

    kepada pimpinan. Inspeksi Umum, dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan

    Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang telah

    ditetapkan. Hasil temuan inspeksi umum mengenai hal-hal penting dan

    menarik disampaikan kepada satuan kerja yang bersangkutan disertai

    pokok-pokok petunjuk penertiban serta harus segera dilaporkan Pimpinan

    inspeksi kepada atasan langsung. Inspeksi khusus, dilaksanakan untuk melakukan pengawasan terhadap

    seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

    Kejaksaan RI yang didanai APBN, pengamanan aset negara, keandalan

    pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

    undangan kerja telah dilaksanakan.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    70/87

    PENGAWASAN FUNGSIONAL

    lanjutan)

    Inspeksi Pimpinan, dilaksanakan untuk menilai, memotivasi

    kepemimpinan pimpinan satuan kerja, dan pelaksanaan pengawasan di

    daerah. Inspeksi diakhiri dengan memberikan pengarahan dan petunjuk

    penertiban atas hasil inspeksi.

    Inspeksi Kasus dan pelaporan, dilaksanakan berdasarkan adanyadugaan (yang telah diteliti dan ditelaah) penyimpangan atau perbuatan

    tercela yang diperoleh dari hasil temuan pengawasan melekat laporan

    pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pejabat Pengawasan

    Fungsional Kejaksaan. Terhadap terlapor dan saksi-saksi dilakukan

    pemeriksaan yang dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan. Jangka

    waktu pelaksanaan inspeksi kasus itu sendiri dilakukan paling lama 30(tigapuluh) hari kerja, setelah itu pimpinan inspeksi kasus menyampaikan

    laporan hasil pemeriksaan disertai berita acara pemeriksaan dan bukti-

    bukti pendukung.

    Pemantauan, adalah mengecek kembali apakah suatu tindak lanjut

    pengawasan ditempat satuan

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    71/87

    MEKANISME LAPORAN PENGADUAN

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    72/87

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    73/87

    PEJABAT

    PENGAWAS FUNGSIONAL

    Tingkat Kejaksaan Agung

    Tingkat Kejaksaan Tinggi

    Tingkat Kejaksaan Negeri

    Jaksa Agung RI

    Wakil Jaksa Agung RI

    Jaksa Agung Muda Pengawasan

    (JAM WAS)

    Sekretaris JAM WAS

    Inspektur

    Inspektur Muda;

    Kepala Bagian pada JAM WAS

    Pemeriksa

    Jaksa Fungsional pada JAM

    WAS

    Kepala Kejaksaan Tinggi;

    Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;

    Asisten Pengawasan

    Pemeriksa

    Jaksa Fungsional pada AsistenPengawasan.

    Kepala Kejaksaan Negeri;

    Pemeriksa

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    74/87

    PENGAWASAN

    EKSTERNAL

    Masyarakat

    E-Govt;KIP; Quick Win; Simkari II;

    www.kejaksaan.go.id Mitra kerja dengan Komisi III DPR

    UKP4

    Komisi Kejaksaan RI

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    75/87

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    76/87

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    77/87

    TUGAS KOMISI

    KEJAKSAAN RI

    Komisi Kejaksaan mempunyai tugas :a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap

    kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam

    melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalamperaturan perundang-undangan dan kode etik;

    b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap

    perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam

    maupun di luar tugas kedinasan; dan

    c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi,tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya

    manusia di lingkungan Kejaksaan.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    78/87

    WEWENANG KOMISI

    KEJAKSAAM RI

    Komisi Kejaksaan berwenang:a. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat

    tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam

    menjalankan tugas dan wewenangnya;

    b. meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung

    untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;

    c. meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan

    masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai

    Kejaksaan;

    d. melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan ataspemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal

    Kejaksaan;

    e. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas

    internal Kejaksaan; dan

    f. mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    79/87

    REKOMENDASI KOMISI

    KEJAKSAAN RI

    Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan

    rekomendasi berupa:a. penyempurnaan organisasi dan tata kerja serta peningkatan

    kinerja Kejaksaan;b. pemberian penghargaan kepada Jaksa dan/atau pegawai

    Kejaksaan yang berprestasi dalam melaksanakan tugas

    kedinasannya; dan/atau

    c. pemberian sanksi terhadap Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan

    sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

    tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik, dan/atau

    peraturan perundang-undangan.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    80/87

    HAK KOMISI KEJAKSAAN

    Komisi Kejaksaan:a. berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus

    yang menarik perhatian publik yang dipimpin oleh

    Jaksa Agung;

    b. berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus

    dan/atau perkara yang dilaporkan masyarakat kepada

    Komisi Kejaksaaan;

    c. dapat diangkat menjadi anggota dalam Majelis KodePerilaku Jaksa.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    81/87

    FORUM KOORDINASI

    Forum Mahkamah Agung RI, Kementerian

    Hukum dan HAM, Kejaksaan RI dan Kepolisian

    Negara RI;

    Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri

    Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

    Sidang Kabinet Terbatas bidang Politik,

    Hukum, dan Kemanan

    STANDAR

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    82/87

    PERLINDUNGAN

    PROFESI JAKSA

    UN Guidelines on the Role of Prosecutor International Association of Prosecutor:

    Standard Protection of Prosecutors

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    83/87

    UN GUIDELINES

    RULE OF PROSECUTOR

    Kuallifikasi, seleksi dan pelatihan

    Status dan kondisi pelaksanaan tugas

    Kebebasan berekspresi dan berorganisasi Peranan dalam Peradilan Pidana

    Fungsi diskresi

    Penghentian penuntutan

    IAP STANDARD

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    84/87

    PROTECTION OF

    PROSECUTORS

    1.States should take all necessary measures to ensure that public prosecutors,

    together with their families, are physically protected by the appropriate state

    authorities when their personal security is threatened as a result of the proper

    discharge of their functions.

    2. In particular, states should provide any necessary security at the workplace, which

    includes the courthouse, the public prosecutors office and other places where thepublic prosecutor exercises official functions, and if necessary should also provide

    protection for public prosecutors and their families at home or when travelling.

    3. Where security measures are determined to be necessary, states should take all

    steps to provide that necessary protection including engaging the police or security

    guards. Where it is required, states should also provide the workplace and homes of

    prosecutors with appropriate security devices and systems and should provide

    prosecutors and their families with appropriate personal protection devices.

    4. An appropriate state authority should be given the responsibility to assess the

    security risk both to prosecutors generally and to specific prosecutors as well as their

    families and to keep all assessments under review at reasonable intervals or when

    circumstances change.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    85/87

    IAP STANDARD PROTECTION OF PROSECUTORS

    lanjutan 1)

    5.An appropriate state authority should be given the responsibility to provide public

    prosecutors and their families with information, training and advice concerning

    personal safety.

    6. Where the police, the prosecution authority, or any other state authority has

    information concerning specific threats or security risks to public prosecutors or their

    families they should advise the prosecutor and the prosecutorsfamily of that threator risk. In such a case an appropriate state authority should carry out an assessment

    of that threat or risk and provide all necessary security for the prosecutor and the

    prosecutorsfamily and advise them concerning any steps they should take to take

    care of their own security.

    7. Where public prosecutors become aware of specific threats or risks to themselves or

    their families they should inform the appropriate state authorities.

    8. Where public prosecutors or their families are subjected to violence or threats of

    violence, or are harassed, stalked, intimidated or coerced in any manner, or

    subjected to any form of inappropriate surveillance, states shall ensure

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    86/87

    IAP STANDARD PROTECTION OF PROSECUTORS

    lanjutan 2)

    (i) that such incidents are fully investigated,

    (ii) that the prosecutor is informed concerning the outcome of the investigations,

    (iii) that steps are taken to prevent any recurrence of the incidents and, where

    appropriate, to bring criminal charges, and,

    (iv)that the prosecutor and his or her family receive any necessary counselling orpsychologicalsupport.

    9. In the cases referred to in paragraph 8 the prosecutionauthority should consider

    whether there are any other measures of assistance which might be adopted, for

    example by deploying additional prosecutors to assist the public prosecutor

    concerned.10. States should consider providing compensation for death or injury caused to public

    prosecutors or their families arising from an attack by a person whose motive for the

    attack is related to the proper exercise by the prosecutor of his or her functions.

    Where measures adopted to counter a threat or a risk cause serious disruption to the

    lives of prosecutors or their families compensation should also be considered.

  • 8/11/2019 2 - Kejaksaan

    87/87

    IAP STANDARD PROTECTION OF PROSECUTORS

    lanjutan 3)

    11. States and state authorities should take such steps as are practicable to prevent

    personal information concerning public prosecutors or their families becoming known

    to third parties where this would be inappropriate.

    12.States should take special care to assess any security risks and to take appropriate

    measures of protection where public prosecutors are likely to be particularly

    vulnerable owing to the nature of their work, for example where prosecutors work oncases concerning terrorism, organised crime, war crimes, crimes against humanity,

    the seizure of criminal assets or crimes committed by persons in authority within the

    state.

    13. Measures for the protection of prosecutors and their families should also be

    applied for the benefit of other persons who work for prosecutors or prosecuting

    authorities and their families where this is reasonably necessary for their security

    and protection.

    14. States should designate the particular authorities charged with performing the

    duties and functions referred to in this Declaration and should inform public

    prosecutors and their families which authorities have been designated for any

    particular purpose