KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA · 2021. 4. 22. · KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 1 JANUARI –31 DESEMBER 2020 ... misi dan pelaksanaan ... 11. 14 s.d 17 Juli 2020 Kejaksaan

LAPORAN KINERJA KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

1 JANUARI – 31 DESEMBER 2020

KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Komisi Kejaksaan Republik IndonesiaJl. Rambai No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telp. 021-7264253 Fax. 021-7265308www.komisi-kejaksaan.go.id

Komisi Kejaksaan RIKomisi Kejaksaan RI@KomisiKejaksaan081220713931

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana

amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang bertugas melakukan

pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, baik

dalam kedinasan maupun diluar kedinasan serta memberikan penilaian terhadap organisasi, tatakerja, kelengkapan sarana dan

prasarana, serta sumber daya manusia dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Laporan Kinerja KKRI Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi dan pelaksanaan

program dan kegiatan KKR dari bulan Januari s/d Desember 2020 yang disajikan dalam bentuk Info Grafis guna memberikan

gambaran kinerja KKRI dengan mudah dan singkat. Pencapaian kinerja KKRI tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik

antara KKRI dengan Kejaksaan RI sebagai mitra strategis dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya yang diharapkan dapat

mewujudkan peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan RI yang profesional dan modern.

Jakarta, Januari 2021

Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA

KATA PENGANTAR

VISI

“Menjadi Lembaga Mandiri dan Terpercaya yang Bertanggung Jawab Kepada Presiden untuk Kejaksaan RI yang Professional”

MISI

1. Melakukan Penguatan Kelembagaan KKRI;

2. Meningkatkan Kinerja Kejaksaan RI yang Profesional dan Modern; dan

3. Meningkatkan Partisipasi dan Kepercayaan Publik.

Keterangan :

Duduk dari kiri ke kanan Babul Khoir,S.H., M.H. (Wakil Ketua), Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFrA (Ketua) dan Bambang Widarto,S.H., M.H.

(Sekretaris) berdiri dr kiri Dr. R. M. Ibnu Mazjah, S.H., M.H., Witono, S.H., M.Hum., Resi Anna Napitupulu, S.H., M.H., Apong Herlina, S.H., M.H., Sri Harijati

P., S.H., M.M., dan Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.SI., LL.M., Ph.D.

A. PENGELOLAAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

0

20

40

60

80

100

120

140

Januari 2020 Februari2020

Maret 2020 April 2020 Mei 2020 Juni 2020 Juli 2020 Agustus2020

September2020

Oktober2020

November2020

Desember2020

57

8171

61 5766

94 99

135

106116

64

Pada tahun 2020 KKRI menerima sebanyak 1007 (seribu tujuh) laporan pengaduan masyarakat, yang dikirim melaluipos, telepon, WA, email ataupun datang langsung ke kantor, sebagaimana tabel penerimaan laporan pengaduansebagai berikut:

PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT (1 JANUARI – 31 DESEMBER 2020)

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUAN BERDASARKAN WILAYAH

(1 JANUARI – 31 DESEMBER 2020)

No. WILAYAH Jumlah

1 ACEH 12

2 BALI 8

3 BANTEN 28

4 BANGKA BELITUNG 2

5 BENGKULU 9

6 DKI JAKARTA 110

7 DI YOGYAKARTA 19

8 GORONTALO 5

9 JAMBI 17

10 JAWA BARAT 91

11 JAWA TENGAH 53

No. WILAYAH Jumlah

12 JAWA TIMUR 130

13 KEJAKSAAN AGUNG 49

14 BADIKLAT 1

15 KALIMANTAN BARAT 11

16 KALIMANTAN TENGAH 4

17 KALIMANTAN SELATAN 18

18 KALIMANTAN TIMUR 25

19 KEPULAUAN RIAU 6

20 LAMPUNG 17

21 MALUKU 13

22 MALUKU UTARA 3

No. WILAYAH Jumlah

23 NUSA TENGGARA BARAT 5

24 NUSA TENGGARA TIMUR 24

25 PAPUA 10

26 RIAU 26

27 SUMATERA UTARA 141

28 SUMATERA BARAT 38

29 SUMATERA SELATAN 65

30 SULAWESI UTARA 8

31 SULAWESI TENGAH 10

32 SULAWESI TENGGARA 9

33 SULAWESI SELATAN 40

Rekapitulasi laporan pengaduan yang diterima oleh KKRI berdasarkan wilayah Kejaksaan Tinggi adalah

sebagai berikut:

WILAYAH DENGAN LAPORAN PENGADUAN TERTINGGI


Wilayah Kejaksan Tinggi dengan laporan pengaduan tertinggi yang dterima oleh KKRI adalah sebagai berikut:

0

20

40

60

80

100

120

140

160

SUMATERA UTARA JAWA TIMUR DKI JAKARTA JAWA BARAT SUMATERA SELATAN

142130

11191

65

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUAN BERDASARKAN KUALIFIKASI PERBUATAN


NO. MATERI LAPORAN PENGADUAN JUMLAH KATEGORI

1. Diduga Tidak / lamban / keliru melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (P-48)42 KINERJA

2. Diduga tidak Profesional.

KINERJA

a. Berpihak kepada Tersangka 11

b. Tidak Prosedural dalam menetapkan kerugian Negara / tidak cermat dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi 28

c. Tidak prosedural dalam melakukan prapenuntutan / P-18,P-19 ( Memberi petunjuk yang berlebihan atau tidak tepat, merekayasa berkas perkara) 45

d. Penanganan perkara yang berlarut-larut 43

e. Tidak cermat dalam membuat surat dakwaan, memberikan turunan surat dakwaan 8

f. Tidak mengembalikan barang bukti, mengembalikan BB tidak sesuai putusan pengadilan 4

g. Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri tidak menindaklanjuti lapdu / dugaan tipikor 31

h. Sengaja / tidak sengaja menghadirkan saksi 4

i. Tuntutan tunda lebih dari 1 (satu) kali / Tuntutan ringan/ rekayasa/ disparitas 33

j. Tidak cermat (kurang 2 alat bukti) dalam menyatakan berkas perkara lengkap (P-21) 6

k. Tidak prosedural dalam kegiatan menahan tersangka 7

l. Tidak prosedural dalam kegiatan upaya hukum. 4

3. Diduga KKN dengan penegak hukum lain (Polri, Hakim, Pengacara)/ penyalahgunaan wewenang. 12 KINERJA

4. Diduga memaksakan perkara Perdata menjadi Pidana 6 KINERJA

5. Diduga deskriminatif / tebang pilih dalam penanganan perkara 29 KINERJA

6. Diduga memeras / meminta uang/ menerima pemberian 15 PERILAKU

7. Kedisiplinan/membolos kerja 0 PERILAKU

8. Berselingkuh/ melakukan tindak pidana kesusilaan 4 PERILAKU

9. Diduga mengintimidasi/menekan terdakwa atau pelapor/arogan 8 PERILAKU

10. Lainnya 264

TOTAL 544

Laporan pengaduan masyarakat yang diterima KKRI dapat dikualifikasi sebagai berikut:

No. Laporan Pengaduan Jumlah No. Status LaporanPengaduan Jumlah

1. Sisa Laporan pengaduan Tahun 2019 (proses

telaah dan proses konsep R)

128 1. DiteruskankeKejaksaan RI, sebagaiberikut:

2. Laporan Pengaduan yang diterima Tahun

2020

1007

a. Untuk dilakukan klarifikasi 128

b. Untuk dilakukan Pemeriksaan -

c. Untuk ditindaklanjuti segera oleh Kejaksaan RI 361

2. Diteruskan kepada:

a. Pelapor (minta data) 66

b. Komisi Kepolisian Nasional 21

c. Komisi Yudisial 2

d. Ombudsman RI 2

f. Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat an. Direktur

Jenderal Hak Asasi Manusia Komisi Hukum dan Hak Asasi

Manusia

1

g. Komnas HAM 1

4. Klarifikasi lapangan 41

5. Diarsipkan / arsipgabung 54

6. Monitoring / pemantauan 458

Jumlah 1135 Jumlah 1135

Laporan pengaduan masyarakat yang diterima KKRI selanjutnya ditelaah dan diputuskan melalui Rapat Pleno KKRI yang tindak lanjutnyasebagaimana tabel berikut:

TINDAK LANJUT PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT JANUARI – DESEMBER TAHUN 2020

PROSENTASE TINDAK LANJUT LAPORAN

(1 JANUARI– 31 DESEMBER 2020)

Tindak Lanjut atas laporan

pengaduan yang diterima

KKRI dapat diprosentasikan

dalam diagram sebagai

berikut:

Rekomendasi Klarifikasi,

11.28%

Rekomendasi Ditindaklanjuti Segera, 31.81%

Diteruskan ke Pelapor untuk

minta data, 5.81%

Diteruskan ke Instansi Lain, 2.38%

Klarifikasi Lapangan / Langsung, 3.61%

Diarsipkan/arsip gabung, 4.76%

Monitoring / Pemantauan,

40.35%

Rekomendasi Klarifikasi Rekomendasi Ditindaklanjuti Segera

Diteruskan ke Pelapor untuk minta data Diteruskan ke Instansi Lain

Klarifikasi Lapangan / Langsung Diarsipkan/arsip gabung

NO TANGGAL WILAYAH

1. 6 s.d 8 Januari 2020 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Medan dan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

2. 19 s.d 20 Januari 2020 Kejaksaan Tinggi Jambi

3. 26 s.d 28 Januari 2020 Kejaksaan Negeri Batam

4. 27 s.d 28 Januari 2020 Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

5. 04 Februari 2020 Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

6. 05 Februari 2020 Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

7. 12 Februari 2020 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

8. 20 Februari 2020 Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor

9. 16 s.d 18 Maret 2020 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

10. 15 Juni 2020 Kejaksaan Negeri Riau

11. 14 s.d 17 Juli 2020 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri Boyolali, Kejaksaan Negeri Demak danKejaksaan Negeri Surakarta

12. 14 s.d 16 Juli 2020 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Negeri Mataram dan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

13. 15 s.d 17 Juli 2020 KKejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Bone

14. 15 s.d 17 Juli 2020 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Bangil

15. 15 s.d 17 Juli 2020 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Kejaksaan Negeri Kab. Bandung

16. 7 s.d 10 Agustus 2020 Kejaksaan Negeri Sibolga

17. 6 s.d 8 Agustus 2020 Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

18. 8 s.d 11 September

2020

Kejaksaan Tinggi Sumut, Kejaksaan Negeri Batu Bara dan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan

19. 14-16 Oktober 2020 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

20. 19 s.d 23 Oktober 2020 Kejaksaan Tinggi Papua

21. 20 s.d 22 Oktober 2020 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Kab. Bandung dan Kejaksaan Negeri Cianjur

22. 20 s.d 23 November 2020 Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara

23. 24 s.d 25 November 2020 Kejaksaan Tinggi Banten

Selama Tahun 2020 KKRI melakukan rangkaian kegiatan monitoring tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat dalam rangka melakukan

pengawasan kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan sebagaimana tabel berikut:

B. PENGAWASAN PENILAIAN KINERJA DAN PERILAKU JAKSA DAN/ATAU PEGAWAI KEJAKSAAN

C. PEMANTAUAN ORGANISASI, TATA KERJA, KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA SERTA SUMBER DAYA MANUSIA DI

LINGKUNGAN KEJAKSAAN

Untuk memperoleh data dan informasi tentang kondisi organisasi Kejaksaan, KKRI melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi maupun

Kejaksaan Negeri dan melakukan dialog secara langsung dengan seluruh jajaran di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, serta

melakukan workshop dengan melibatkan Jaksa dan Pegawai Kejaksaan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terkait kondisi

organisasi sarana prasarana dan SDM di Kejaksaan, sebagaimana tabel berikut:

NO. TANGGAL WILAYAH

1. 14 s.d 16 Juli 2020 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Negeri Mataram dan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah (Praya)

2. 6 s.d 8 Agustus 2020 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Negeri Palangkaraya

3. 6 s.d 8 Agustus 2020 Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih

4. 6 s.d 9 Agustus 2020 Kejaksaan Negeri Manado

5. 13 s.d 16 Agustus 2020 Kejaksaan Negeri Manggarai Barat /Labuan Bajo

6. 9 s.d 11 September 2020 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Negeri Mamuju,dan Kejaksaan Negeri Majene

7. 9 s.d 11 September 2020 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Batam

8. 16 s.d 18 September 2020 Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Lamongan, Kejaksaan Negeri Gresik

9. 21 s.d 24 September 2020 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Negeri Kendari, Kejaksaan Negeri Konawe (Unaaha)

10. 19 s.d 23 Oktober 2020 Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Manokwari

D. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT

NO. KEGIATAN JUMLAH

1. Penguatan Kelembagaan 10 Kegiatan

2. Focus Group Discussion (FGD) KKRI 4 Kegiatan

3. Partisipasi sebagai Peserta yang dilakukan oleh Komisioner KKRI 3 Kegiatan

4. Penguatan Sinergi dengan Instansi Pemerintah 14 Kegiatan

5. Koordinasi dengan Perguruan Tinggi, LBH/Lembaga Lain dalam rangka persiapan MoU/Nota Kesepahaman

antara KKRI dan Perguruan Tinggi.

8 Kegiatan

6. Sosialisasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KKRI

a. Sosialiasi Tentang Penegakan Hukum 16.Kegiatan

b. Sosialiasi Tentang Organiasi Tata Kerja (OTK) KKRI 4 Kegiatan

Selama Tahun 2020, KKRI melakukan rangkaian kegiatan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat dalam rangka melakukan penguatan

kelembagaan KKRI dan Kejaksaan RI sebagaimana tabel berikut:

NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1. Rekomendasi KKRI kepada Presiden melalui Surat Nomor : B-38/KK/09/2019 tanggal 30 September 2019 perihal

Rekomendasi Penyelesaian Perkara, yang pada pokoknya merekomendasikan bahwa untuk menghindari bolak

baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum dan berlarut-larutnya penanganan perkara pidana pada

saat prapenuntutan perlu adanya pihak ketiga sebagai penengah untuk menentukan apakah perkara dihentikan

penyidikannya atau dilimpahkan ke pengadilan sehingga tercipta kepastian hukum bagi pencari keadilan. Komisi

Kejaksaan dapat dilibatkan sebagai penengah untuk menyelesaikan bolak-baliknya berkas perkara

Rapat Koordinasi antara Komisi Kejaksaan RI dengan

Deputi III Kemenko Polhukam yang dihadiri oleh para

Komisioner Komisi Kejaksaan, Deputi Bidang Koordinasi

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Asdep Penegakan Hukum,

Komisioner Kompolnas, Sesjam Pidum, Kabag Visilap

Rowassidik, Kasek Komisi Kejaksaan RI di ruang rapat

Sesmenko Polhukam tanggal 2 Maret 2020.

2. Rekomendasi KKRI kepada Jaksa Agung RI Surat Nomor: B-13/KK/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang pada

pokoknya merekomendasikan agar dalam melaksanakan kegiatan terkait perayaan (seremonial) serta penyambutan

tamu dilaksanakan dengan sederhana.

Jaksa Agung menerbitkan Instruksi Jaksa Agung nomor :

02 tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Penerapan

Pola Hidup Sederhana

3. Rekomendasi Ketua KKRI kepada Jaksa Agung RI No. B-22/KK.K/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 terkait arah

Kebijakan terkait Penuntutan, agar Kejaksaan mengoptimalkan penerapan kewenangan sesuai asas dominus litis

dalam pengendalian penyidikan dengan mengedepankan prinsip restorative justice serta penggunaan prinsip hati

nurani dalam penanganan perkara;

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 tanggal 21

Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

Restoratif

4. Rekomendasi Ketua KKRI kepada Jaksa Agung RI Nomor: B-23/KK/01/ 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang

Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat yang pada pokoknya agar Kejaksaan dan Komnas HAM duduk

bersama untuk mencari jalan keluar terbaik agar penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dapat diselesaikan dengan

cepat.

Rapat koordinasi dengan Jampidsus tanggal 9 Juni 2020

5. Rekomendasi KKRI kepada Presiden RI No. R- 42/KK/08/2020 Tgl 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya

merekomendasikan kepada Presiden RI utk mendorong Kejaksaan agar transparan, profesional, akuntabel serta

melibatkan KPK dalam menangani perkara korupsi atas nama Pinangki dkk sehingga penegakan hukum dapat

berjalan secara objektif, transparan, dan dapat diterima masyarakat

Dilibatkannya Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan

Korupsi dan Kemenkopolhukam dalam gelar

Perkara/Ekspose perkara an. Pinangki pada tanggal 8

September 2020 di Gedu ng Bundar Kejaksaan Agung RI

REKOMENDASI KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden dan Jaksa Agung terhadap arah kebijakan Kejaksaan adalah sebagai berikut:

APRESIASI KEMENTERIAN LEMBAGA ATAS LAPORAN KINERJA KOMISI KEJAKSAAN RI TAHUN 2020

NO APRESIASI

1. Presiden RI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lain bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan

Anggota Komisi Kejaksaan RI baru terbit untuk pertama kali semenjak KKRI berdiri.

2. Sekretaris Kabinet RI

Berdasarkan surat Surat Nomor : B-0160/Seskab/Polhukam/05/2020 tanggal 15 Mei 2020, Sekretaris Kabinet memberikan apresiasi atas

laporan kinerja KKRI serta mengharapkan Komisi Kejaksaan menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan terhadap perilaku dan

kinerja jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan sehingga Kejaksaan dapat menjadi semakin bersih, profesional dan berwibawa.

3. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI;

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI mengharapkan pandangan dan keterlibatan Komisi Kejaksaan atas beberapa

kasus yang dilaporkan masyarakat tentang kinerja Kejaksaan kepada Menkopolhkukam.

4. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI memberikan apresiasi atas tindak lanjut rekomendasi Komisi Kejaksaan atas

penyelesaian bolak balik perkara antara penyidik dan penuntut yang dilakukan oleh Komisioner Periode 2019-2023.

5. Ombudsman RI

Dalam surat nomor : 047/HM.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi :

0881/IN/VII/2020/JKT mengenai Investigasi atas Prakarsa Sendiri Dugaan Maladministrasi Proses Eksekusi Terpidana Joko Soegiarto

Tjandra Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Team Satgas Kemenkomaritim dan Investasi

Team Satgas Kemenkomaritim dan Investasi atas kasus yang dilaporkan dan menarik perhatian terhadap masalah investasi.

Selama tahun 2020 KKRI mendapatkan apresiasi dari Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

N0 PERMASALAHAN SARAN TINDAK KETERANGAN

1. Tunjangan kinerja di Sekretariat KKRI Kemenko

Polhukam lebih rendah dari Kejaksaan, sehingga:

Jaksa/Pegawai Kejaksaan tidak bersedia ditugaskan di

KKRI,

Perlu dibuat Peraturan Jaksa Agung yang mengatur

bahwa Kejaksaan yang membayar selisih tunjangan

kinerja (seperti di Kementerian Keuangan)

Jumlah personil ASN di Sekretariat KKRI (termasuk

struktural) 15 orang, yang terdiri dari:

- Kejaksaan 12 personil

- TNI 2 personil

Sejak tunjangan kinerja Kejaksaan naik di tahun 2019, maka

personil kejaksaan yang kembali bertugas di Kejaksaan tidak

ada penggantinya

2. KKRI masih kekurangan staf Perlu penambahan ASN atau PPNPN (jangka

pendek)

Perlu penambahan PPNPN untuk menutup kekurangan

personil ASN

3. KKRI memerlukan tenaga ahli atau semacam tim

asistensi Komisioner, namun tidak bisa tercover

anggaran, karena tidak ada nomenklatur anggarannya

dan saat ini dibantu oleh Kelompok Kerja, namun

honornya setara PPNPN

Dibuat nomenklatur honor tim asistensi/tenaga ahli

di KKRI

Tahun 2019 melalui Kemenko Polhukam sudah diusulkan

nomenklatur Tim Asistensi, namun pembahasan (Polkam,

KKRI, Kemenpan RB dan Kemenkeu) belum dilakukan krn

pandemic corona

4. Honor Komisioner KKRI sejak tahun 2012 belum

pernah dilakukan penyesuaian

Perlu dilakukan penyesuaian honor 1. Honor Komisioner Komisi Kejaksaan

Ketua: Rp. 18 juta

Wakil Ketua Rp16 juta

Sekretaris Rp15 juta

Anggota Rp14 juta.

2. Honor Komisioner Kompolnas

Ketua: Rp25 juta;

Wakil Ketua: Rp23,5 juta;

Sekretaris/Anggota Rp22 juta;

3, Honor Komisioner Komisi Yudisial

Ketua: Rp.82.451.000,00

Wakil Ketua: Rp.70.083.000,00

Anggota:: Rp.61.838.000,00

4. Gaji dan tunjangan Dewan Pengawas KPK

Ketua: Rp 88.296.500

Anggota: Rp 81.471.250.

PROBLEMATIKA KOMISI KEJAKSAAN RI

Dalam pelaksanaan tugas KKRI masih terdapat problematika sebagai berikut :

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUANTRIWULAN I (JANUARI, FEBRUARI, MARET) TAHUN 2020

LAPORAN TRIWULAN I


TAHUN 2020

Januari 2020 Februari 2020 Maret 2020

57

8171

PROSENTASE TINDAK LANJUT LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2020

Rekomendasi Klarifikasi, 11.57%


Diteruskan ke Instansi Lain/Pelapor Minta Data, 7.72%


Diarsipkan, 4.15%

Monitoring/Pemantauan, 32.64%

Proses Telaahan , 11.27%

Rekomendasi Klarifikasi Rekomendasi Ditindaklanjuti Segera Diteruskan ke Instansi Lain/Pelapor Minta Data Klarifikasi Lapangan / Langsung

Diarsipkan Monitoring/Pemantauan Proses Telaahan

WILAYAH DENGAN LAPORAN PENGADUAN TERTINGGI

TRIWULAN I TAHUN 2020

0

5

10

15

20

25

30

35

JAWA BARAT JAWA TIMUR SUMATERAUTARA

DKI JAKARTA JAWA TENGAH SUMATERASELATAN

31

26 2623

1613

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUAN BERDASARKAN

KUALIFIKASI PERBUATAN TRIWULAN I TAHUN 2020

NO. MATERI LAPORAN PENGADUAN JML KATEGORI



KINERJA


b. Tidak Prosedural dalam menetapkan kerugian Negara / tidak cermat dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi8

c. Tidak prosedural dalam melakukan prapenuntutan / P-18,P-19 ( Memberi petunjuk yang berlebihan atau tidak tepat, merekayasa berkas perkara)19



f. Tidak mengambalikan barang bukti, mengembalikan BB tidak sesuai putusan pengadilan 0

g. Kejati / Kejari tidak menindaklanjuti lapdu / dugaan tipikor 6

h. sengaja / tidak sengaja menghadirkan saksi 3












10. Lainnya 48

TOTAL 164

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUANTRIWULAN II (APRIL, MEI, JUNI) TAHUN 2020

LAPORAN TRIWULAN II


TAHUN 2020

April 2020 Mei 2020 Juni 2020

61

57

66

PROSENTASE TINDAK LANJUT LAPORAN PENGADUAN TRIWULAN II TAHUN 2020




Diarsipkan, 4.89%

Diteruskan ke Instansi Lain/Pelapor Minta Data, 10.87%


Rekomendasi Klarifikasi Rekomendasi Ditindaklanjuti Segera Monitoring/Pemantauan

Diarsipkan Diteruskan ke Instansi Lain/Pelapor Minta Data Klarifikasi Lapangan / Langsung

WILAYAH DENGAN LAPORAN PENGADUAN TERTINGGI TRIWULAN II TAHUN 2020

0

5

10

15

20

25

30


27 26

22 21

17


KUALIFIKASI PERBUATAN TRIWULAN II TAHUN 2020




KINERJA



c. Tidak prosedural dalam melakukan prapenuntutan / P-18,P-19 ( Memberi petunjuk yang berlebihan atau tidak tepat, merekayasa berkas

perkara)7

















10. Lainnya 126

TOTAL 184

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUANTRIWULAN III (JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER) TAHUN 2020

LAPORAN TRIWULAN III


TAHUN 2020

Juli 2020 Agustus 2020 September 2020

94 99

135

PROSENTASE TINDAK LANJUT LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2020




Penerusan ke Pelapor (minta data/perkembangan penanganan lapdu),

2.74%Klarifikasi Lapangan / Langsung, 6.71%



Dalam Proses Telaah Komisioner, 1.22%

Rekomendasi Klarifikasi

Rekomendasi Ditindaklanjuti Segera

Diteruskan ke Instansi Lain

WILAYAH DENGAN LAPORAN PENGADUAN TERTINGGI TRIWULAN III TAHUN 2020

0

10

20

30

40

50

60


56

3631

19 18


KUALIFIKASI PERBUATAN TRIWULAN III TAHUN 2020




KINERJA




perkara)12

















10. Lainnya 31

TOTAL 125

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUANTRIWULAN IV (OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER) TAHUN 2020

LAPORAN TRIWULAN IV


TAHUN 2020

Oktober 2020 November 2020 Desember 2020

106116

64

PROSENTASE TINDAK LANJUT LAPORAN TRIWULAN IV TAHUN 2020






Penerusan ke Pelapor (minta data/perkembangan penanganan lapdu), 6.99%


Rekomendasi Klarifikasi Rekomendasi Ditindaklanjuti Segera

Monitoring/Pemantauan Diarsipkan/arsip gabung

Diteruskan ke Instansi Lain Penerusan ke Pelapor (minta data/perkembangan penanganan lapdu)

Klarifikasi Lapangan / Langsung

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

JAWA TIMUR DKI JAKARTA SUMATERA UTARA JAWA BARAT JAWA TENGAH

42

3532

20 19

WILAYAH DENGAN LAPORAN PENGADUAN TERTINGGI TRIWULAN IV TAHUN 2020


KUALIFIKASI PERBUATAN TRIWULAN IV TAHUN 2020




KINERJA




perkara)7

















10. Lainnya 126

TOTAL 184

Documents

KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA · 2021. 4. 22. · KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 1 JANUARI –31 DESEMBER 2020 ... misi dan pelaksanaan ... 11. 14 s.d 17 Juli 2020 Kejaksaan