CAPAIAN KINERJA SATU TAHUN KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(1 NOVEMBER 2019 – 1 NOVEMBER 2020)

PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

(1 NOVEMBER 2019 – 1 NOVEMBER 2020)

0

20

40

60

80

100

120

140

November 2019 Desember 2019 Januari 2020 Februari 2020 Maret 2020 April 2020 Mei 2020 Juni 2020 Juli 2020 Agustus 2020 September2020

Oktober 2020

93

108

57

81

71

6157

66

9499

135

106

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUAN BERDASARKAN WILAYAH

(1 NOVEMBER 2019 – 1 NOVEMBER 2020)

No. WILAYAH November 2019 Desember 2019 Januari 2020 Februari 2020 Maret 2020 April 2020 Mei 2020 Juni 2020 Juli 2020 Agustus 2020 September 2020 Oktober 2020 Jumlah

1 ACEH 3 0 0 0 1 3 0 0 1 1 3 2 14

2 BALI 0 3 1 0 0 1 0 2 0 0 1 2 10

3 BANTEN 6 2 2 2 1 0 1 3 1 1 6 5 30

4 BANGKA BELITUNG 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3

5 BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

6 DKI JAKARTA 7 8 8 7 8 6 8 8 9 7 15 11 102

7 DI YOGYAKARTA 2 0 0 0 1 2 0 0 3 5 2 1 16

8 GORONTALO 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6

9 JAMBI 2 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 20

10 JAWA BARAT 9 10 9 14 8 10 6 5 4 4 11 9 99

11 JAWA TENGAH 4 6 5 3 8 0 1 5 5 3 4 8 52

12 JAWA TIMUR 7 19 10 10 6 9 9 8 12 8 16 7 121

13 KEJAKSAAN AGUNG 6 3 3 1 1 2 2 0 3 15 10 5 51

14 BADIKLAT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

15 KALIMANTAN BARAT 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 2 10

16 KALIMANTAN TENGAH 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5

17 KALIMANTAN SELATAN 1 0 2 0 4 2 2 2 1 0 3 0 21

18 KALIMANTAN TIMUR 4 4 0 3 0 2 1 2 2 1 8 3 30

19 KEPULAUAN RIAU 6 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10

20 LAMPUNG 2 1 0 0 1 0 0 2 1 1 3 4 14

21 MALUKU 4 0 2 2 1 0 0 0 2 2 1 1 15

22 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3

23 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8

24 NUSA TENGGARA TIMUR 1 4 1 3 2 2 1 0 1 4 3 1 21

25 PAPUA 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 9

26 RIAU 1 2 0 1 4 1 0 3 2 4 7 0 32

27 SUMATERA UTARA 17 9 5 10 11 10 6 11 20 12 24 13 142

28 SUMATERA BARAT 0 3 1 4 2 1 6 2 7 5 3 4 51

29 SUMATERA SELATAN 4 16 3 5 5 6 7 4 6 5 7 7 59

30 SULAWESI UTARA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 9

31 SULAWESI TENGAH 0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 8

32 SULAWESI TENGGARA 0 1 0 2 1 0 1 0 0 3 0 1 12

33 SULAWESI SELATAN 4 4 0 7 1 1 2 3 2 7 3 10 40

TOTAL 93 108 57 81 71 61 57 66 94 99 135 106 1028

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUAN BERDASARKAN WILAYAH

(1 NOVEMBER 2019 – 1 NOVEMBER 2020)

No. WILAYAH Jumlah

1 ACEH14

2 BALI10

3 BANTEN 30

4 BANGKA BELITUNG 3

5 BENGKULU 4

6 DKI JAKARTA 102

7 DI YOGYAKARTA 16

8 GORONTALO 6

9 JAMBI 20

10 JAWA BARAT 99

11 JAWA TENGAH 52

12 JAWA TIMUR 121

13 KEJAKSAAN AGUNG 51

14 BADIKLAT 1

15 KALIMANTAN BARAT 10

16 KALIMANTAN TENGAH 5

17 KALIMANTAN SELATAN 21

No. WILAYAH Jumlah

18 KALIMANTAN TIMUR 30

19 KEPULAUAN RIAU 10

20 LAMPUNG 14

21 MALUKU 15

22 MALUKU UTARA 3

23 NUSA TENGGARA BARAT 8

24 NUSA TENGGARA TIMUR 21

25 PAPUA 9

26 RIAU 32

27 SUMATERA UTARA 142

28 SUMATERA BARAT 51

29 SUMATERA SELATAN 59

30 SULAWESI UTARA 9

31 SULAWESI TENGAH 8

32 SULAWESI TENGGARA 12

33 SULAWESI SELATAN40

TOTAL 1028

REKAPITULASI LAPORAN PENGADUAN BERDASARKAN KUALIFIKASI PERBUATAN

(1 NOVEMBER 2019 – 1 NOVEMBER 2020)

NO. JUMLAH KATEGORI

1. Diduga Tidak / lamban / keliru melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (P-48)34 KINERJA

2. Diduga tidak Profesional.

KINERJA

a. Berpihak kepada Tersangka 10

b. Tidak Prosedural dalam menetapkan kerugian Negara / tidak cermat dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi23

c. Tidak prosedural dalam melakukan prapenuntutan / P-18,P-19 ( Memberi petunjuk yang berlebihan atau tidak tepat, merekayasa berkas perkara)45

d. Penanganan perkara yang berlarut-larut 35

e. Tidak cermat dalam membuat surat dakwaan, memberikan turunan surat dakwaan 5

f. Tidak mengembalikan barang bukti, mengembalikan BB tidak sesuai putusan pengadilan 5

g. Kejati / Kejari tidak menindaklanjuti lapdu / dugaan tipikor 22

h. Sengaja / tidak sengaja menghadirkan saksi 7

i. Tuntutan tunda lebih dari 1 (satu) kali / Tuntutan ringan/ rekayasa/ disparitas 24

j. Tidak cermat (kurang 2 alat bukti) dalam menyatakan berkas perkara lengkap (P-21) 7

k. Tidak prosedural dalam kegiatan menahan tersangka 6

l. Tidak prosedural dalam kegiatan upaya hukum. 14

3. Diduga KKN dengan penegak hukum lain (Polri, Hakim, Pengacara)/ penyalahgunaan wewenang. 11 KINERJA

4. Diduga memaksakan perkara Perdata menjadi Pidana 6 KINERJA

5. Diduga deskriminatif / tebang pilih dalam penanganan perkara 30 KINERJA

6. Diduga memeras / meminta uang/ menerima pemberian 19 PERILAKU

7. Kedisiplinan/membolos kerja 0 PERILAKU

8. Berselingkuh/ melakukan tindak pidana kesusilaan 3 PERILAKU

9. Diduga mengintimidasi/menekan terdakwa atau pelapor/arogan 9 PERILAKU

10. Lainnya 229

TOTAL 544

PROSENTASE TINDAK LANJUT LAPORAN

(1 NOVEMBER 2019 – 1 NOVEMBER 2020)

Rekomendasi Klarifikasi, 13.67% Rekomendasi

Ditindaklanjuti Segera, 21.03%

Diteruskan ke Instansi Lain / Pelapor Minta Data,

8.33%

Klarifikasi Lapangan / Langsung, 4.06%Diarsipkan, 8.86%

Monitoring / Pemantauan, 42.45%

Proses telaah, 1.60%

Rekomendasi Klarifikasi Rekomendasi Ditindaklanjuti Segera Diteruskan ke Instansi Lain / Pelapor Minta Data

Klarifikasi Lapangan / Langsung Diarsipkan Monitoring / Pemantauan

Proses telaah

WILAYAH DENGAN LAPORAN PENGADUAN TERTINGGI

(1 NOVEMBER 2019 – 1 NOVEMBER 2020)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

SUMATERA UTARA JAWA TIMUR DKI JAKARTA JAWA BARAT SUMATERA SELATAN

142

121

102 99

59

NO REKOMENDASI TINDAK LANJUT KETERANGAN

1, Rekomendasi KKRI kepada Presiden melalui Surat Nomor : B-38/KK/09/2019 tanggal 30 September 2019 perihal

Rekomendasi Penyelesaian Perkara, yang pada pokoknya merekomendasikan bahwa untuk menghindari bolak

baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum dan berlarut-larutnya penanganan perkara pidana

pada saat prapenuntutan perlu adanya pihak ketiga sebagai penengah untuk menentukan apakah perkara

dihentikan penyidikannya atau dilimpahkan ke pengadilan sehingga tercipta kepastian hukum bagi pencari

keadilan. Komisi Kejaksaan dapat dilibatkan sebagai penengah untuk menyelesaikan bolak-baliknya berkas

perkara

Rapat Koordinasi antara Komisi Kejaksaan RI

dengan Deputi III Kemenko Polhukam yang

dihadiri oleh para Komisioner Komisi Kejaksaan,

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Asdep Penegakan Hukum, Komisioner

Kompolnas, Sesjam Pidum, Kabag Visilap

Rowassidik, Kasek Komisi Kejaksaan RI di ruang

rapat Sesmenko Polhukam tanggal 2 Maret 2020.

2. Rekomendasi KKRI kepada Jaksa Agung RI Surat Nomor: B-13/KK/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang pada

pokoknya merekomendasikan agar dalam melaksanakan kegiatan terkait perayaan (seremonial) serta

penyambutan tamu dilaksanakan dengan sederhana.

Jaksa Agung menerbitkan Instruksi Jaksa Agung

nomor : 02 tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020

tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana

3. Rekomendasi KKRI kepada Jaksa Agung RI No. B-22/KK.K/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 terkait arah Kebijakan

terkait Penuntutan, agar Kejaksaan mengoptimalkan penerapan kewenangan sesuai asas dominus litis dalam

pengendalian penyidikan dengan mengedepankan prinsip restorative justice serta penggunaan prinsip hati nurani

dalam penanganan perkara;

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020

tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Restoratif

4. Rekomendasi KKRI kepada Jaksa Agung RI Nomor: B-23/KK/01/ 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang

Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat yang pada pokoknya agar Kejaksaan dan Komnas HAM duduk

bersama untuk mencari jalan keluar terbaik agar penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dapat diselesaikan

dengan cepat.

Rapat koordinasi dengan Jampidsus tanggal 9 Juni

2020

5. Rekomendasi KKRI kepada Presiden RI No. R- 42/KK/08/2020 Tgl 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya

merekomendasikan kepada Presiden RI utk mendorong Kejaksaan agar transparan, profesional, akuntabel serta

melibatkan KPK dalam menangani perkara korupsi atas nama Pinangki dkk sehingga penegakan hukum dapat

berjalan secara objektif, transparan, dan dapat diterima masyarakat

Dilibatkannya Komisi Kejaksaan, Komisi

Pemberantasan Korupsi dan Kemenkopolhukam

dalam gelar Perkara/Ekspose perkara an. Pinangki

pada tanggal 8 September 2020 di Gedu ng

Bundar Kejaksaan Agung RI

https://www.beritasatu.com/anselmus-

bata/nasional/673965/kejagung-gelar-perkara-kasus-jaksa-pinangki

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan

gelar perkara atau ekspose terkait penanganan kasus suap yang

menjerat oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dalam gelar perkara

kali ini juga melibatkan sejumlah pihak, di antaranya KPK, Badan

Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam), dan Komisi

Kejaksaan (Komjak).

REKOMENDASI KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA(1 NOVEMBER 2019 – 1 NOVEMBER 2020)

https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/nasional/673965/kejagung-gelar-perkara-kasus-jaksa-pinangki

APRESIASI KEMENTERIAN LEMBAGAATAS CAPAIAN KINERJA KOMISI KEJAKSAAN RI

( 1 NOVEMBER 2019 – 1 NOVEMBER 2020)

NO APRESIASI KETERANGAN

1. Presiden RI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lain bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi

Kejaksaan RI baru terbit untuk pertama kali semenjak KKRI berdiri.

2. Sekretaris Kabinet RI

Berdasarkan surat Surat Nomor : B-0160/Seskab/Polhukam/05/2020 tanggal 15 Mei 2020, Sekretaris Kabinet memberikan apresiasi atas laporan kinerja KKRI

serta mengharapkan Komisi Kejaksaan menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan terhadap perilaku dan kinerja jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan

sehingga Kejaksaan dapat menjadi semakin bersih, profesional dan berwibawa.

3. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI;

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI mengharapkan pandangan dan keterlibatan Komisi Kejaksaan atas beberapa kasus yang dilaporkan

masyarakat tentang kinerja Kejaksaan kepada Menkopolhkukam.

4. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI memberikan apresiasi atas tindak lanjut rekomendasi Komisi Kejaksaan atas penyelesaian bolak balik

perkara antara penyidik dan penuntut yang dilakukan oleh Komisioner Periode 2019-2023.

5. Ombudsman RI

Dalam surat nomor : 047/HM.01/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi : 0881/IN/VII/2020/JKT mengenai

Investigasi atas Prakarsa Sendiri Dugaan Maladministrasi Proses Eksekusi Terpidana Joko Soegiarto Tjandra Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Team Satgas Kemenkomaritim dan Investasi

Team Satgas Kemenkomaritim dan Investasi atas kasus yang dilaporkan dan menarik perhatian terhadap masalah investasi.