KEJAKSAAN TINGGIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MATERI BINMATKUM TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Latar Belakang

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain menyebutkan:Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabtersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan beraklah mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Undang-undangUndang-undang yang berkaitan yang berkaitan dengan Hak-hak Anakdengan Hak-hak Anak

Undang-undang No.4/1979 (kesejahteraan anak)Undang-undang No.4/1979 (kesejahteraan anak)Undang-undang No.3/1997 (pengadilan anak)Undang-undang No.3/1997 (pengadilan anak)Undang-undang No.23/2002 (perlindungan anak)Undang-undang No.23/2002 (perlindungan anak)Undang-undang No. 23/2004 (P. KDRT)Undang-undang No. 23/2004 (P. KDRT)Undang-undang No. 21/2007 (Pemberantasan tindak pidana Undang-undang No. 21/2007 (Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang)Perdagangan Orang)

PENGERTIAN ANAKPENGERTIAN ANAK

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa :

"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum

pernah kawin."

Anak Nakal adalah :

a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan

terlarang bagi anak, baik menurut peraturan

perundang-undangan maupun menurut peraturan

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam

masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian anak dalam Undang-undang

Pengadilan Anak dibatasi dengan umur antara

8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan

belas) tahun.

Sedangkan anak yang belum pernah kawin. Maksudnya

tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah

kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang

terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus

karena perceraian, maka si anak dianggap sudah

dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan

belas) tahun.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelasakan dalam pasal 1 ayat 1 :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997.

Mengatur mengenai batas usia minimum seorang anak yang dapat diajukan ke sidang anak, yaitu :

Pasal 4 ayat (1) : Batas umur anak nakal yang dapat

diajukan ke Sidang Anak adalah

sekurang-kurangnya 8

(delapan) tahun tetapi belum mencapai

18 (delapan belas) tahun.

Pasal 4 ayat (2) : Dalam hal anak melakukan tindak

pidana pada batas umur sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan

ke sidang pengadilan setelah anak

yang bersangkutan melampaui batas

umur tersebut, tetapi belum mencapai

umur 21 tahun, tetap diajukan ke

Sidang Anak.

Pada Penjelasan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997

disebutkan bahwa batas umur 8 tahun bagi anak nakal

untuk dapat diajukan ke Sidang Anak didasarkan pada

pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis.

Anak yang belum mencapai umur 8 tahun dianggap

belum dapat mempertanggungjawabkannya.

Kesejahteraan anak penting untuk diakomodasikan dalam hukum karena :

1. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah ditegakkan oleh generasi sebelumnya;

2. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;

3. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;

4. Anak belum mampu untuk memelihara dirinya sendiri;5. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat

dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Dalam penyelenggaraan

perlindungan anak, Negara

Republik Indonesia menganut

prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-

hak Anak, yang salah satunya

adalah kepentingan yang terbaik

bagi anak.(Pasal 2 UU No. 23/2002)

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal :

Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhMenyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;atauMenyerahkan kepada Departemen Sosial,atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.(Pasal 24 ayat (1) UU No.3/1997).

Jauhkan AKH dari Penjara

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terkhir ( Pasal 16 ayat (3) UU No. 23/2002).

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK

& UJICOBA RESTORATIVE

JUSTICE DI PENGADILAN NEGERI KLS I A BANDUNG

Sejarah Ruang Sidang Anak

Inisiatif dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Dr.Hj. Marni Emmy, SH.,MH.Perintis :– Bapak H. Mashushendar,SH.,MH.

(Hakim Anak PN Bandung)– Dr. Ignatius Pohan, SH.,MH (Konsultan

LPA JABAR)– Ir. Anton Yuliarto Sigit (Arsitek)– Ibu Dra.Rinna Sutiarny,Psi (Phisiholog)

KERJASAMA DENGAN UNICEFPN Bandung dijadikan Pilot Project / Percontohan untuk seluruh Pengadilan di seluruh Indonesia dalam penyediaan ruang sidang anak.Ruang Sidang Anak PN Bandung terdaftar dalam annual report UNICEF-PBB NewyorkDiresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL. Pada tanggal 13 Agustus 2004 Dihadiri para Muspida Kota Bandung dan KPT Bandung, KPN Se Jawa BaratSumber dana dari swadaya pemerhati Anak

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2005 (MA/Kumdil/31/I/K/2005) : Kewajiban pada setiap Pengadilan Negeri agar diupayakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan.Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Bandung lebih dikenal dengan Ruang Sidang Ramah Anak oleh pemerhati Anak di Kota BandungSaat ini sedang diadakan penelitian tentang rencana Kota Bandung akan dijadikan Kota Ramah Anak

Desain Ruang Sidang Anak

GEDUNG PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDUNG

Ruang Sidang Ramah Anak PN Kelas I A Bandung

Daftar Kunjungan Tamu Ke Ruang Sidang Ramah Anak PN

Kls IA BandungTamu dari Luar Negeri:1. UNICEF Bangkok2. Prof. Dr. D Schaffmeister (Guru Besar Hukum Pidana

University Of Leiden-Belanda)3. Dr. Maryanne Thermorzhuizen (Program kerja sama

Hukum Indonesia-Belanda)4. Prof. Dr. Tatsuya Ota (Keio University Japan)5. Staf Akhli Diraja Malaysia6. Family Court Australia7. Amerika Serikat8. Singapura9. Philipina10.Jepang11. Wakil Ketua Mahkamah Agung RRC

Dari dalam Negeri :1. UNICEF Jakarta 2. UNICEF Aceh 3. UNICEF NTB4. LPA NTB5. Ketua Mahkamah Agung RI (Prof.Dr. Bagir Manan,

SH.,MCL)6. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI 7. Para Ketua Muda MARI8 Menteri Hukum dan HAM (Dr. Hamid

Awaluddin,SH.,MH)9. Jaksa Agung RI (Abd.Rachman Saleh,SH)10. Para Hakim Agung11. Dirjen Peradilan Umum (Hatta Ali, SH.,MH)12. Muspida Kota Bandung13. Peserta pelatihan Hakim Anak di Bandung

UJICOBA RESTORATIVE JUSTICE DI PENGADILAN NEGERI KL.1A BANDUNG

RESTORATIVE JUSTICE ADALAH METODA

PENYELESAIAN MUSYAWARAH PEMULIHAN

Sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat.Dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian (bukan hanya korban dan pelaku).Tujuan yang hendak dipakai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan ‘luka’ yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

Pra Syarat Berdasarkan Karakteristik Restorative

Justice Harus ada :

1. Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.

2. Persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak yang berlaku.

3. Persetujuan dari kepolisian, sebagai institusi yang memiliki diskresioner, atau dari kejaksaan.

4. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak.

Kriteria Kasus1. Bukan kasus kenakalan anak yang

mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan.

2. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup.

3. Kenakalan anak tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Pihak-pihak Yang Dilibatkan Dalam Musyawarah Pemulihan

1. Korban dan Keluarga Korban2. Pelaku dan Keluarga3. Wakil Masyarakat

Anggota Working Group Restorative Justice Jawa Barat

Dra. Yusi Riksa Yustiana, M.Pd

Sri JudaningsihLPA Jawa Barat

Iptu. Grace

Bripka WatiniKepolisian

Ismail Otto,SH.,MH Kajari Garut

Hj. D.S. Dewi, SH.,MH

Artha Theresia, SH.,MHPN Bandung

Drs. Tatan Rahmawan,M.Si BAPAS KLS 1 Bandung

Distia Aviandari, SH LAHA

Wirawan, SH.,S.pN LBH Bandung

Melani. SH UNPAS

Drs. Rd. Subagia Suradhipradja, SH

Wakil Masyarakat

Agus Noor Alamsyah Saudara Sejiwa

Uji Coba Restorative Justice di tingkat pemeriksaan persidangan PN Bandung.

Koordinasi BAPAS → kejaksaan (JPU Anak) → PN (Hakim Anak) → memenuhi kriteria RJ → dilimpahkan berkas acara singkat / SumirMusyawarah Antara Pihak-pihak Terkait Dilakukan Diruang MediasiProses Persidangan → Acara SingkatTuntutan dan putusan dikembalikan pada orang tua

KESELURUHAN MONITORING

DIBAWAH PENGAWASAN BAPAS

DATA PERKARA PIDANA ANAK ( TAHUNAN )DI PENGADILAN NEGERI KL. I A BANDUNG

DARI TAHUN 2001 S/D 20061 JENIS TINDAK PIDANA

No KUALIFIKASI PERKARATAHUN

2001 2002 2003 2004 2005 20061 Pencurian 38 51 28 31 27 222 Narkotika 15 11 9 3 2 53 Psikotropika - 2 - 2 1 -4 Kesusilaan 4 3 7 6 1 -5 Penganiayaan - 2 - - 2 -6 Pemerasan - 5 - 6 2 37 Kekerasan terhadap orang/Barang - 1 2 1 3 -8 Penggelapan - 1 2 1 3 -9 Penipuan - - - 1 1 -

10 Undang - Undang Darurat - 2 4 2 2 -

11Kelalaian Menyebabkan Mati/Luka - 1 - 1 1 2

12 Pembunuhan - 1 - - 1 113 Perjudian - - - - - 1

14Undang - Undang Perlindungan Anak - - - - 3 1

15 Lain - lain 19 2 52 57 51 48  Jumlah 82 83 52 57 51 48

2 JENIS PENJATUHAN PIDANA

No AMAR PUTUSANTAHUN

2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 Bebas - - - - - -

2 Lepas dari tuntutan Hukum - 2 - - - -

3 Dijatuhi pidana penjara/ bersyarat 80 76 46 56 43 42

4 Dikembalikan Kepada orang tua 2 5 5 1 8 4

5Diserahkan kepada negara/LPA Tangerang - - 1 - - 1

6 Diserahkan Kepada Dinas Sosial - - - - - 1

  Jumlah 82 83 52 57 51 48

Rekap Putusan Pidana Anak (Pasal 24 UU No. 3/1997)

Tahun 2001 S/D 2006Putusan berupa tindakan :

dikembalikan kepada ORTU 25 OrangDiserahkan Kepada LPA Tangerang 2 orangDiserahkan kepada Departemen Sosial (Panti Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor) 1 orangDihukum pas tahanan selanjutnya Diserahkan kepada Yayasan Sosial (Yayasan Sosial Bahtera) untuk dididik keterampilan menjahit 1 OrangDikembalikan kepada Orang tua, selanjutnya dididik dan dibina di Pesantren 1 orang

KendalaUjicoba RJ dalam setiap tingkatan mengalami hambatan dengan adanya mutasi pelaksana tugas instansi terkait.Apabila tuntutan JPU dijatuhi pidana sedangkan putusan Hakim Anak dikembalikan kepada orang tua, JPU sesuai dengan ketentuan di Kejaksaan harus banding sehingga anak masih harus menunggu kepastian hukum

Saran

Merekomendasikan agar adanya kaderisasi anggota Working Group di setiap instansi terkaitSosialisasi RJ di setiap instansi terkait (polisi anak, petugas BAPAS, JPU anak, Hakim Anak dan para Advokat/PERADI).