KEBIJAKAN KUALITAS BAHAN BAKAR SEKTOR TRANSPORTASI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS UDARAPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KEGIATAN USAHA MIGAS
*
*
DEPARTEMEN ESDM
(UU NO 22 TAHUN 2001)
Hulu
DILAKSANAKAN OLEH BU (BADAN USAHA) & BUT (BENTUK USAHA TETAP) BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA DENGAN BADAN PELAKSANA
Eksplorasi
DILAKSANAKAN OLEH BADAN USAHA SETELAH MENDAPAT IZIN USAHA DARI PEMERINTAH
PP No. 42 tahun 2002 : BPMIGAS
PP No. 35 tahun 2004 : Kegiatan usaha Hulu Migas
PP No. 67 tahun 2002 : Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan gas bumi melalui pipa
PP No. 36 tahun 2004 : Kegiatan Usaha Hilir Migas
*
----- Meeting Notes (12/11/13 14:25) -----
tugas untuk hari minggu, buat makalah tentang analisa mengena dampak lingkungan (AMDAL) di salah satu perusahaan.
DEPARTEMEN ESDM
CO2
O2
CO2
Removal
Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)
Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
----- Meeting Notes (12/11/13 14:25) -----
*
4. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
5. BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP
ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
6. PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
7. LIMBAH
© 060808
Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
9. BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain
10. LIMBAH B3
11. PENGELOLAAN LIMBAH B3
DEPARTEMEN ESDM
DEPARTEMEN ESDM
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi, Pasal 40:
(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.
KEWAJIBAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4 :
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :
Perencanaan
Pemanfaatan
Pengendalian
Pemeliharaan
Pengawasan
(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
a. baku mutu air;
e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan; dan
g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
DEPARTEMEN ESDM
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b. luas wilayah penyebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
DEPARTEMEN ESDM
Pasal 34 :
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 91) wajib memiliki UPL-UKL (Upaya Pemantauan Lingkungan-Upaya Kelola Ligkungan)
Pasal 36 :
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
DEPARTEMEN ESDM
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL (PERMEN LH NO. 05 TAHUN 2012)
No.
Eksploitasi Migas dan Pengembangan Produksi Di darat : Lapangan Minyak Bumi Lapangan Gas Bumi b. Di laut Lapangan Minyak Bumi Lapangan Gas Bumi
> 5000 BOPD > 30 MMSCFD > 15000 BOPD > 90 MMSCFD jumlah total lapangan semua sumur
2.
> 100 km > 16 bar
DEPARTEMEN ESDM
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL (PERMEN LH NO. 05 TAHUN 2012)
No.
4.
> 10000 ton/tahun
Pengembangan Lapangan Coal Bed Methane (CBM) / Gas Metana Batubara pada tahap eksploitasi dan pengembangan produksi yang mencakup: Pemboran sumur produksi; Pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung; Kegiatan operasi produksi; dan Pasca operasi
Semua Besaran
DEPARTEMEN ESDM
Baku Mutu Air
PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Baku Mutu Air Limbah
Permen LH No. 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan gas serta Panas Bumi
Baku Mutu Air Laut
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
KepMen LH Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut
Baku Mutu Udara Ambien
Baku Mutu Emisi
Permen LH Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
Baku Mutu Gangguan
Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
Kepmen LH No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran
Kepmen LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
Baku Mutu Lain
UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
PP 18 jo 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 tahun 2009 tentang Perizinan Limbah B3
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2010 tentang Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
PERATURAN-PERATURAN LAIN
DEPARTEMEN ESDM
* BM : Baku Mutu Udara ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu air Laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
Jenis Pelanggaran
DEPARTEMEN ESDM
Jenis Pelanggaran
100
102
103
104
109
DEPARTEMEN ESDM
Evaluasi laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (LPL 1 s.d. 5)
Evaluasi hasil analisis laboratorium kualitas air, limbah, emisi, dll
Evaluasi realisasi pelaksanaan reklamasi
Evaluasi pemakaian bahan kimia
Evaluasi kesigapan perusahaan dalam penanggulangan pencemaran lingkungan hidup
Evaluasi informasi/laporan kerusakan dan/atau pencemaran LH
Evaluasi laporan studi teknis terkait pengelolaan dan pemantauan LH
Evaluasi perubahan RKL-RPL serta UKL-UPL
Tumpahan Minyak
Kebocoran Pipa
Blow Out
DEPARTEMEN ESDM
DEPARTEMEN ESDM
perusahaan yang menjadi target peserta PROPER adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di pasar bursa, mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat luas.
Penilaian kinerja berdasarkan pada kriteria penilaian PROPER yang terdiri atas:
a. kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan biru, merah, dan hitam
b. kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) untuk pemeringkatan Hijau dan Emas.
PROPER
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi
DEPARTEMEN ESDM
Operator
Exxon
Area
Shoreline impacted
Tanggal
Tanggal Tumpahan: 20 April – 15 Juli 2010 Sumur resmi ditutup: 19 September 2010
Penyebab
Penyebab
hingga 4.9 juta barrels (210,000,000 US gallons; 780,000 cubic meters)
Area
DEPARTEMEN ESDM
Jambi
Bintan
SINGAPORE
Samarinda
Balikpapan
Bontang
Attaka
Tunu
Bekapai
KALIMANTAN
Banjarmasin
Manado
SULAWESI
BURU
SERAM
Ternate
Sorong
Pertamina (sebelum 2001)
Swasta, konstruksi
*
KAPASITAS : 584 MTPA