Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUPDALAM MENGATASI PENCEMARAN
LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI DIKECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk MemperolehGelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh
Choiriah
NIM 6661101760
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG
2015
Jika sebuah tekad yang ditanamkan untuk sebuah kebaikan, maka
kesuksesan akan didapatkan. Namun jika sebuah tekad yang
ditanamkan untuk sebuah kejelekan, tidaklah kesuksesan akan
didapatkan...
Skripsi ini kupersembahkan untuk
Ayah dan almarhumah ibuku dan
keluarga ku tersayang
ABSTRAK
Choiriah. NIM. 6661101760. 2015. Skripsi. Pengawasan Badan Lingkungan HidupDalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di KecamatanCiwandan Kota Cilegon. Program Studi Administrasi Negara Universitas Sultan AgengTirtayasa. Pembimbing I. Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si, Dosen Pembimbing II AnisFuad, S.Sos., M.Si.
Masalah pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yaitu Pengawasan yangdilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadap perusahaan yang beradapada kawasan industri tidak secara berkala atau rutin dan laporan yang dihasilkan oleh BadanLingkungan Hidup kota Cilegon tidak objektif,Tidak adanya tindak lanjut pada pencemarantersebut, kurangnya petugas pengawas lapangan yang dimiliki oleh Badan Lingkungan HidupKota Cilegon, ,Tidak adanya sanksi tegas yang dilakukan oleh Badan Lingkungan HidupKota Cilegon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Badan LinkunganHidup Kota Cilegon Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri DiKecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode kualitatif. Metode ini menggunakan karakteristik pengawasan yang efektif menurutHandoko ( 2003). Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif Lexyj.Moleong. Hasil penelitian ini menunjukkan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalammengatasi pencemaran lingkungan belum optimal, Mekanisme pengawasan BadanLingkungan Hidup Kota Cilegon tidak melibatkan masyarakat, desa, kecamatan dan semuaperusahaan masih belum semua diawasi,tindakan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegonkurang tegas dalam pemberian sanksi. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pihak BLHkota Cilegon harus melibatkan masyarakat, desa dan kecamatan, BLH Kota Cilegonseharusnya mengajukan anggaran, pemberian sanksi yang diberikan BLH Kota Cilegon lebihtegas dan harus lebih jelas, dan menambah waktu pengawasan yang lebih rutin dan tidak dantidak menunggu laporan dari perusahaan.
Kata kunci : pencemaran Lingkungan, pengawasan.
ABSTRACT
Choiriah. NIM. 6661101760. 2015. Skripsi. The Environmental AgencyOversight Of Life In Addressing Environmental Pollution In The IndustrialArea In The Ciwandan Subdistrict In Cilegon City. Public AdministrationDepartment, Social and Political Sciences Faculty, Sultan Ageng TirtayasaUniversity. 1st Advisor: Dr.Agus Sjafari, S.Sos.,M.Si and 2nd Advisor: AnisFuad, S.Sos.,M.Si.
Issues of the environmental agency oversight of life in the Cilegon City :Supervision by the conducted of the environmental agency oversight of life in theCilegon city to companies that are in the industrial area is not regularly & routienand reports generated are not objective, no follow up on pollution, lack of fieldworkers owned by BLH Cilegon city. the absence of strict sanctions conducted byBLH Cilegon city, the lack of a budget which is owned by BLH Cilegon city. Thepurpose of this study was to find out surveillance BLH Cilegon city in addressingarea environmental pollution in the industrial area in the Ciwandan subdistrict inthe Cilegon city. The method used in this study is a qualitative method. Themethod uses the characteristics of effective oversight by Handoko (2003). Dataanalysis techniques using qualitative analysis techniques Lexi J.Moleong. theresult of this study indicate BLH Cilegon city in addressing environmentalpollution in the industrial area in the Ciwandan subdistrict in Cilegon city notoptimal.BLH oversight mechanisms dont involve the community, village,subdistrict and all companies are still not all supervised. BLH Cilegon city lessassertive in the granting of action in sanctioning. Recomendations is can be givento BLH: BLH parties involve the community, village,subdistrict. BLH Cilegoncity should lodge the budget. In the granting of sanctions should be more assertiveand clear, and add more routine monitoring time and not wait for the report of thecompany.
Keyword : Environmental pollution, supervision.
KATA PENGANTAR
Assalammu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, shalawat serta salam
semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para
sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang
benderang seperti sekarang. Syukur Allhamdulillah dengan izin Allah SWT
pembuatan skripsi ini dapat di selesaikan dengan judul “ Pengawasan Badan
Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada
Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon”.
Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu
mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati,
peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:
1. Prof. DR.H. Sholeh Hidayat M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
2. DR. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan selaku Dosen
Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam
penyusunan skripsi. Terimakasih Bapak atas arahan dan pembelajaran
selama penyusunan skripsi.
3. Kandung Sapto Nugroho S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Mia Dwiana W.,M.I.Kom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Gandung Ismanto, S.Sos., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Ipah Ema Jumiati, S.Sos., M.Si sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
8. Anis Fuad, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II terimakasih atas
arahan dan masukannya selama pembuatan skripsi ini.
9. Semua Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang
membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
10. Untuk kedua orangtuaku tercinta H. Hujaini dan Almarhumah Hj. Aisyah,
yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil. Terimakasih
selalu memberikan semangat dan tak kenal lelah berdo’a demi
keberhasilan anaknya.
11. Untuk kakakku Nunung Doifah, Solehah, Mutmainah, Sofah, Dan
Muhamad Amar terimakasih atas do’a dan dukungannya.
12. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan kelas F dan G angkatan
2010 jurusan Administrasi Negara.
13. Semua pihak yang telah membantu peneliti untuk pembuatan skripsi ini.
Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan.
Oleh karenanya, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran membangun.
Dalam kesempatan ini penulis hendak mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila ada kesalahpahaman yang kurang berkenan selama penelitian.peneliti
berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan
kepada yang membaca. Demikian yang disampaikan, peneliti mengucapkan
banyak terimkasih
Alhamdulillahirrabbil’alamiin.
Wassalammu’alaikum Wr. Wb
Serang, Mei 2015
Penulis
iii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................
MOTTO DAN PERSEMBAHAN...................................................................
KATA PENGANTAR. .................................................................................... ii
DAFTAR ISI .................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ iv
DAFTAR GAMBAR........................................................................................ v
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
1.2 Identifikasi Masalah ................................................................ 12
1.3 Batasan Masalah ...................................................................... 13
1.4 Rumusan Masalah ................................................................... 13
1.5 Tujuan Penelitian .................................................................... 13
1.6 Manfaat Penelitian .................................................................. 13
1.7 Sistematika Penulisan ............................................................. 14
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN
2.1 Teori Pengawasan .................................................................. 20
2.1.1 Arti, maksud Dan Tujuan Pengawasan ....................... 20
2.2.2 Metode Pengawasan ................................................... 26
2.2.3 Prosedur Pengawasan .................................................. 29
iii
2.2.4 Manfaat Hasil Pengawasan ......................................... 31
2.2.5 Tahap-Tahap Dalam Prosese Pengawasan .................. 33
2.2.6 Ciri-Ciri Pengawasan Yang Efektif ............................. 34
2.2.7 Prinsip-Prinsip Pengawasan ........................................ 35
2.2.8 Karakteristik-Karakteristik Pengawasan ..................... 36
2.2.9 Mengenai Dampak Lingkungan ................................... 38
2.2.10 Arti, Peranan, Tujuan Dan Manfaat Amdal ................. 40
2.2.11 Prosedur Amdal............................................................ 43
2.2.12 Dampak Industri ........................................................... 44
2.2.13 Pencemaran Lingkungan .............................................. 47
2.2.13.1 Definisi Pencemaran Lingkungan .................. 47
2.3 Penelitian Terdahulu ................................................................ 50
2.4 Kerangka Berfikir..................................................................... 53
2.5 Asumsi Dasar .......................................................................... 56
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitia .............................................. 57
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian .............................................. 58
3.3 Lokasi Penelitian ....................................................................... 59
3.4 Variabel Penelitian ................................................................... 59
3.4.1 Definisi Konsep ................................................................ 59
3.4.2 Definisi Oprasional ........................................................... 60
3.5 Instrumen Penelitian ................................................................. 61
iii
3.6 Informan Penelitian .................................................................... 62
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data........................................ 64
3.8 Pengujian Keabsahan.................................................................. 75
3.9 Jadwal Penelitian ........................................................................ 78
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ........................................................ 69
4.1.1 Gambaran Umum Kondisi Kota Cilegon ...................... 69
4.1.2 Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon ........................................................................... 70
4.2 Informan Penelitian ................................................................... 79
4.3 Deskripsi Data dan Analisis Data .............................................. 83
4.3 Pembahasan Analisi Dan Analisis Hasil Penelitian ............ 85
4.3.1 Pengawasan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup
Kota Cilegon Dalam Pencemaran Lingkungan Pada
Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota
Cilegon ...................................................................... 85
4.3.1.1 Akurat ........................................................ 87
4.3.1.2 Tepat – Waktu ........................................... 95
4.3.1.3 Obyektif Dan Menyeluruh ......................... 99
4.3.1.4 Terpusat Pada Titik Pengawasan Strategik 103
4.3.1.5 Realistik Secara Ekonomi .......................... 108
4.3.1.6 Realisti Secara Organisasional .................. 109
iii
4.3.1.7 Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja
Organisasi 117
4.3.1.8 Fleksibel ..................................................... 120
4.3.1.9 Bersifat Sebagai Petunjuk Operasional ..... 124
4.3.1.10 Diterima Para Organisasi ........................... 128
4.4 Pembahasan ............................................................................... 135
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan .................................................................................
5.2 Saran ...........................................................................................
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Pengaduan Masyarakat ................................................................................. 12
Tabel 3.1 Informan Wawancara.................................................................................... 63
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.................................................................................... 68
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .......................................................................................... 79
Tabel 4.1 Informan penelitian ............................................................................ 80
Tabel 4.2 Pedoman Wawancara......................................................................... 81
Table 4.3 Temuan Lapangan.............................................................................. 148
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Cerobong Asap yang sedang produksi ...................................................... 10
Gambar 2.1 Proses Pengawasan ................................................................................... 20
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir ..................................................................................... 54
Gambar 3.3 Komponen Dalam Analisis Dan Model Interaktif ................................... 74
Gambar 4.1 SLHD kota Cilegon mengenai kewajiban setiap perusahaan
untuk memiliki AMDAL, UKL-UPL ............................................................... 90
Gambar 4.2 Sesuai SLHD Kota Cilegon pendidikan yang dimiliki petugas
pengawas dan pegawai BLH Kota Cilegon ...................................................... 101
Gambar 4.3 Pengambilan air sampel laut ......................................................... 123
Gambar 4.4 Sesuai dengan tabel SLHD Kota Cilegon Pencemaran udara
masih yang terbanyak dikeluhkan masyarakat .................................................. 131
Gambar 4.5 Truk dari pabrik yang mengangkut hasil produksi ........................ 134
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk menuju ke arah
yang lebih baik dalam rangka menjamin kelangsungan hidup masyarakat banyak.
Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Peningkatan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari pembangunan yang
terus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan
proses pembangunan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.salah satu masalah
yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah
bagaimana memperbaiki keseimbangan lingkungan yang terganggu atau
mengalami kerusakan. Kegiatan pembangunan yang kita ketahui sekarang ini,
mengacu pada pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Tidak sedikit jumlah lingkungan yang mengalami kerusakan akibat dari
pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan yang bersifat fisik.
Keseimbangan lingkungan tersebut perlu direhabilitasi agar fungsinya kembali
seperti semula demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia
bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil
dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil
budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan
2
hidup serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah
struktur perekonomian kearah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang
sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi
pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi
pertumbuhan industri khususnya, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan
kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara
aktif dalam pembangunan industri.
Pembangunan termasuk upaya yang dilakukan untuk menuju ke arah yang
lebih baik dalam rangka menjamin kelangsungan hidup masyarakat banyak.
Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Peningkatan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari pembangunan yang
terus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan
proses pembangunan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu masalah
yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah
bagaimana memperbaiki keseimbangan lingkungan yang terganggu atau
mengalami kerusakan. Dengan begitu, ekonomi tidak harus selalu didahului
dalam pembangunan tanpa melihat bagaimana kondisi lingkungan.
Pembangunan di masa ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup orang banyak, dan tidak sedikit
pula jumlah lingkungan yang rusak dan mengalami kerusakan akibat dari
pelaksanaan pembangunan. Terutama pembangunan yang bersifat fisik.
Ketidakseimbangan tersebut tentu perlu diperbaiki bahkan perlu direhabilitasi
3
agar fungsinya kembali seperti semula demi kesejahteraan masyarakat banyak dan
mengurangi kerusakan lingkungan, namun akhir – akhir ini pembangunan industri
mulai menjadi perhatian masyarakat secara serius karena berbagai dampak yang
dihasilkan atau ditimbulkan dari pembangunan industri tersebut, yang tidak
sedikit bahan bakunya yang tidak dapat dipulihkan atau didaur ulang menjadi
sesuatu yang lebih bermanfaat, sehingga limbah tersebut dapat mencemari
lingkungan dan merusak semua ekosistem. Pencemaran lingkungan terjadi bila
daur ulang bahan baku tersebut dalam lingkungan hidup mengalami perubahan,
sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu.
Ketidakseimbangan dalam hal struktur dan fungsi daur materi terjadi disebabkan
oleh proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam masa saat ini banyak
kegiatan atau perbuatan manusia untuk kebutuhan dan kepentingan sendiri tanpa
memikirkan kerusakan ekosistem alam.
Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat
perbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi keadaan
seimbang, dapat mengurangi terjadinya pencemaran. Lingkungan hidup saat ini
mengalami ancaman dan kerusakan setiap saat. Kerusakan yang disebabkan oleh
pola hidup yang tidak ramah lingkungan dari manusia merupakan penyebab yang
diyakini turut andil terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Sebagai akibat,
keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Ditinjau dari segi ilmu kimia yang
disebut pencemaran lingkungan adalah penyebaran bahan kimia dengan kadar
tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi tersebut,
baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan
4
manusia. Pencemaran lingkungan ini dapat menimbulkan gangguan terhadap
kesejahteraan bahkan dapat berakibat bagi kesehatan manusia di lingkungan
sekitar kawasan industri.
Semakin berkembangnya perekonomian semakin banyak pabrik atau
industri yang ikut mengambil peran dalam perkembangan perekonomian baik
dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini tentunya sangat baik
untuk kemajuan perekonomian. Sayangnya, semua itu tidak hanya menimbulkan
hal – hal yang menguntungkan saja melainkan juga menimbulkan hal – hal yang
berdampak negatif.
Kota Industri merupakan sebutan bagi kota kecil di Provinsi Banten, yaitu
kota Cilegon. Kota Cilegon merupakan salah satu tempat industri baja terbesar di
Indonesia. Selain pabrik baja, Cilegon juga memiliki puluhan pabrik kimia.
Tentunya hal ini membawa dampak positif dan juga dampak negatif untuk kota
ini. Dampak positif adanya industri – industri di kota Cilegon yaitu dapat
dijadikan sebagai lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja yang menginginkan
pekerjaan untuk dapat memajukan perekonomian kota, serta dapat ikut
mempengaruhi perkembangan sarana dan prasarana kota. Sedangkan dampak
negatif yang ikut timbul akibat adanya industri – industri yang ada di kota Cilegon
salah satu diantaranya yaitu polusi. Polusi udara, polusi air, dan polusi tanah.
Tetapi hal yang paling menonjol adalah polusi udara. Alasannya karena hal ini
paling sering dirasakan dampaknya oleh warga sekitar.
5
Keberadaan industri di Kota Cilegon yang bergerak di bidang industri pada
kawasan industri, tentunya akan menimbulkan bangkitan lalu lintas terhadap jalan
yang semakin tinggi baik berasal dari kendaraan angkutan bahan baku, hasil
produksi, karyawan / buruh pabrik, ataupun masyarakat umum,ditambah lagi jalan
yang ada merupakan jalur lintas sumatera serta dengan bertambahnya jumlah
persampahan. Dimana dalam proses produksinya akan menghasilkan produk
sampingan / emisi baik dalam jumlah kecil maupun besar, sehingga dapat
menimbulkan masalah – masalah penurunan kualitas udara yang akan
berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat kota Cilegon yang lebih parah pada
masyarakat yang tinggal dekat di kawasan industri tersebut. Berdasarkan
pernyataan diatas harus ada pengendalian atau pengawasan dampak lingkungan
hidup pada aktivitas perindustrian tersebut khususnya oleh pihak pemerintah
seperti Badan Lingkungan Hidup di Kota Cilegon harus melakukan upaya – upaya
dalam mengatasi pencemaran lingkungan tersebut
Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri berada pada satu
jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan rakya. Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari upaya peningkatan
mutu sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam. Semakin
berkembangnya industri di berbagai daerah, maka masalah lingkungan hidup juga
menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih.
Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius
diberbagai pelosok bumi sepanjang penduduk bumi tidak segera memikirkan dan
mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan.
6
Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri
membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa
menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan yang
serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat, dan
lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan
agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melestarikan hubungan
tersebut dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu
sendiri. Hal ini agar tidak terjadi gangguan, masalah – masalah maupun perusakan
yaitu pencemaran lingkungan. Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri,
pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang – undangan ataupun
dengan cara yang lain. Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang
berkesinambungan dengan artian pembangunan yang berwawasan kedepan
dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun akan
datang.
Pencemaran yang disebabkan oleh bahan kimia dapat dibagi menjadi tiga
jenis pencemaran, yaitu pencemaran ke tanah, pencemaran udara, dan pencemaran
air. Perubahan keadaan bahan kimia yang tersebar dalam tiga medium fisik
lingkungan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh
terhadap kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengaruh dari
pencemaran ini dapat terjadi dalam penggunaan air, untuk keperluan minum,
memasak,dan lain – lain. medium udara, semua makhluk hidup memerlukan udara
untuk bernafas, tanpa udara di bumi tidak akan ada kehidupan.(Berdasarkan
7
wawancara dengan ibu Eri staf Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada hari
senin, 24 november 2014 ).
Berdasarkan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka
pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga
pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih
lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat
semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri. Terkait dengan peran pemerintah
sebagai regulator dalam pencemaran lingkungan, pemerintah dalam hal ini
diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah membuat program
untuk mendukung penanganan tersebut diantaranya :
1. Program meningkatkan perencanaan pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan dan pemanfaatan semberdaya alam
dan buatan.
2. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pengelolaan
lingkungan hidup.
3. Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan / perundang-
undangan lingkungan hidup bagi aparatur masyarakat dan
dunia usaha.
4. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
ruang kota serta konservasi sumber daya alam buatan.
5. Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat dan dunia
usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
8
6. Meningkatkan pelayanan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pengelolaan
lingkungan hidup.
Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan
pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung.
Ketika semua program telah dibuat dan telah diterapkan, tetapi masih terlihat
terjadi banyak pencemaran dimana – mana, hal ini bisa dari pihak pemerintah
yang kurang tanggap meskipun program telah dibuat tanpa harus ada pengawasan
lebih lanjut terhadap penerapan program yang ada sehingga program tersebut
tidak bisa berjalan dengan maksimal.
Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai
kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu
dalam setiap perusahaan harus rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian
pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahap
operasional perusahaan. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik
selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir
untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi
pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya.
Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui
tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan
dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan
dalam perwujudan manajemen atau administrasi berikutnya di lingkungan suatu
organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki
9
dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun
pelaksanaannya. Untuk itulah fungsi pengawasan dilaksanakan agar diperoleh
sesuatu yang lebih baik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan
atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.
Menurut Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 pasal 1 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup adalah
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lain. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan atau tanggungjawab
pemerintah daerah, asas berkelanjutan dan asas manfaat, pengelolaan lingkungan
hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, satuan kerja
perangkat daerah yang diberi tanggungjawab untuk itu adalah Badan Lingkungan
Hidup. ( Sumber Undang – Undang No 32 tahun 2009 Pasal 1 ).
Pada penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan pencemaran
lingkungan akibat adanya kegiatan industri tetapi yang difokuskan pada masalah
pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam mengatasi Pencemaran Lingkungan
Pada Kawasan Indusrti di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Kecamatan
Ciwandan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di kota Cilegon yang paling
parah terkena dampak industri dan dampak pencemaran lingkungan, karena di
kecamatan Ciwandan banyak berdiri perusahaan – perusahaan yang menghasilkan
limbah. Kecamatan Ciwandan tergolong kecamatan yang paling berat dampaknya,
10
mulai disepanjang jalan, mobil – mobil besar yang lewat di daerah tersebut,
sampai polusi pembuangan limbah udara, udara disekitar Kecamatan Ciwandan
juga kondisinya kurang baik, bau yang tak sedap dirasakan oleh penduduk
Ciwandan dan orang yang melalui jalan tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan
Perusakan Lingkungan Bahwa beberapa usaha dan/ atau kegiatan jasa,
pengelolaan bahan maupun yang memanfaatkan sumber daya alam dan
lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah berdampak terhadap mutu
lingkungan, bahwa apabila mutu lingkungan melampaui baku mutu lingkungan
yang ditentukan, maka lingkungan disekitar lokasi kegiatan tersebut tercemar dan/
atau rusak sehingga fungsi lingkungan terganggu, dan dapat mengancam
kehidupan makhluk manusia serta makhluk hidup lainnya. ( Sumber Peraturan
Daerah Kota Cilegon No 2 Tahun 2004 ).
berdasarkan observasi peneliti, bahwa pencemaran udara disebabkan oleh
setiap perusahaan merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari kegiatan
produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dikarenakan kegiatan produksi
tersebut akan menghasilkan asap buang yang berwarna pekat yang dapat
mencemari lingkungan dimana asap buang tersebut dikeluarkan dari cerobong –
cerobong asap yang dimiliki perusahaan tersebut dan dampaknya dihirup oleh
masyarakat sekitar dan orang yang melewati kawasan sekitar perusahaan tersebut,
seperti gambar berikut :
11
Sumber, Peneliti 2015)
Gambar 1.1 Cerobong asap yang sedang produksi oleh Pt. Posko
Dan berdasarkan observasi peneliti, bahwa masih terdapat pencemaran air
yang mencemarinya di lingkungan perusahaan, Menurut bapak Masri warga
sekitar juga mengeluh jika air yang digunakan sehari – hari sudah tidak seperti
dahulu yang bersih dan tidak keruh. Jarak perusahaan dan rumah warga sangat
dekat sehingga debunya lebih berdampak pada aktivitas warga tersebut.
(Wawancara pada bapak H. Neni tokoh masyarakat Desa Tegal Ratu Kecamatan
Ciwandan pada tangga 15 November 2014 ).
Adapun keluhan yang sering dikeluhkan warga menurut buku status
lingkungan hidup daerah Kota Cilegon pengaduan pencemaran udara yang
terbanyak seperti tabel dibawah ini :
12
(Sumber: Peneliti, 2015)Tabel 1.1 Pengaduan Masyarakat
Perusahaan – perusahaan yang berdampak mencemari lingkungan di kota
Cilegon maka harus diawasi kegiatan industri tersebut. Badan Lingkungan hidup
Kota Cilegon mempunyai fungsi pengawasan terhadap aktivitas kegiatan atau
usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, terutama pada kegiatan
perusahaan. Namun pada kenyataannya Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
dalam melakukan pengawasan masih belum cukup baik. Dibuktikan dengan
adanya beberapa masalah mengenai lemahnya pengawasan Badan Lingkungan
Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di
Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.Berdasarkan observasi awal di lapangan,
lemahnya pengawasan tersebut diindikasikan pada permasalahan sebagai berikut
Pertama, Bentuk pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
Tidak dilakukan secara berkala pada perusahaan yang ada pada kawasan industri
yang menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan dan laporan yang
dihasilkan tidak objektif. Menurut salah satu pegawai Badan Lingkungan hidup
00.511.522.533.544.5
pengaduanmasyarakat
Column1
Column2
13
Kota Cilegon pengawasan yang dilakukan tidak secara berkala terhadap
perusahaan penghasil limbah tersebut. membutuhkan dana yang cukup besar
karena di Cilegon memiliki 169 perusahaan industri. Badan lingkungan Hidup
Kota Cilegon juga tidak memiliki laboratorium untuk menguji keabsahan data dan
untuk membuktikan jika perusahaan itu melakukan suatu pencemaran, jika terjadi
suatu masalah dalam melakukan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon meminta bantuan pihak ketiga untuk membantu menguji atau
membuktikan sesuatu yang disebutkan pencemaran itupun proses sangat rumit
karena laboratoriumnya bertempat di Jakarta. Pengawasan secara berkala yang
dimaksud disini menurut petugas pengawasnya seharusnya dilakukan pertiga
bulan sekali, tetapi dari sumber yang diketahui (pegawai BLH) hanya melakukan
pengawasan setahun dua kali bahkan hanya menunggu dari laporan perusahaan
yang langsung ke kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. (wawancara
pada ibu Eri Sukaesih, ST, MM. Pada tanggal 24 november 2014 ).
Kedua, kurang adanya tindak lanjut dari Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon terhadap dampak pencemaran lingkungan.menurut salah satu warga yang
tinggal dekat pada kawasan industri tersebut, menurutnya BLH tidak menindak
lanjuti jika ada keluhan warga. Hal ini dibuktikan dengan adanya warga dari
Kecamatan Ciwandan Terjangkit ISPA (Infeksi Saluran Penularan Akut).
Penyebab dari ISPA tersebut, karena di kawasan kecamatan Ciwandan dekat
dengan kawasan industri, sehingga udaranya sudah terkena polusi. Bahkan di
daerah Tegal Ratu sering tercium bau tidak enak dari asap pabrik. Bukti keluhan
lainnya seperti warga merasa terganggu dengan debu yang diakibatkan oleh
14
kendaraan pabrik (industri). ( wawancara pada bapak H. Neni tokoh masyarakat
Desa Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan pada tangga 15 November 2014 ).
Ketiga, kurangnya petugas pengawas lapangan yang dimiliki oleh Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon, hanya memiliki dua petugas lapangan dan satu
koordinator dan mereka harus mengawasi 169 perusahaan yang ada di kota
Cilegon.
Keempat, sanksi yang diberikan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon masih terbilang ringan yang dimaksud disini yaitu masih ada perusahaan
yang membuang limbah ke aliran sungai Dan faktanya masih ada perusahaan
yang sudah dua kali tiap tahunnya menerima teguran secara tertulis ( sumber
Cilegon Online, kamis 4 desember 2014 ).
Kelima, Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup
Kota Cilegon.
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik mengambil tema
penelitian mengenai pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi
Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota
Cilegon. Hal tersebut dikarenakan Limbah-Limbah yang dihasilkan oleh
Perusahaan tersebut dapat mencemari lingkungan, sehingga bisa memberikan
dampak buruk tehadap masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.
Sehingga untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan pengawasan yang baik
guna menjadikan perusahaan yang tertib hukum dan berwawasan lingkungan.
15
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang
masalah di atas, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
terhadap perusahaan yang berada pada kawasan industri tidak secara
berkala atau rutin dan laporan yang dihasilkan oleh Badan Lingkungan
Hidup kota Cilegon tidak objektif.
2. Tidak adanya tindak lanjut pada pencemaran tersebut.
3. kurangnya petugas pengawas lapangan yang dimiliki oleh Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon, hanya memiliki dua petugas lapangan
dan satu koordinator dan mereka harus mengawasi 169 perusahaan yang
ada di kota Cilegon.
4. Tidak adanya sanksi tegas yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup
Kota Cilegon.
5. Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon
Berdasarkan masalah – masalah yang telah peneliti deskripsikan di atas,
maka peneliti tertarik untuk mengaplikasikan dalam sebuah skripsi yang berjudul
“ Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran
Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan kota Cilegon.
16
1.3. Batasan Masalah
Dalam batasan masalah penelitian ini, maka peneliti akan membatasi
penelitian pada Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi
Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota
Cilegon.
1.4.Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah yang telah dibuat oleh peneliti maka maslah
penelitian dapat dirumuskan :
1. Bagaimana efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam
Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan
Ciwandan Kota Cilegon ?
1.5.Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektiv pengawasan Badan
Lingkungan Hidup Dalam mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan
Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.
1.6.Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian dapat dilihat dari manfaat teoritis dan manfaat
praktis.
1. Manfaat teoritis
hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi
administrasi negara,sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah yang dijadikan
bahan referensi dalam penelitian lainnya yang saling berkaitan yaitu pengawasan
dalam fungsi manajemen public.
17
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis bagi peneliti dapat mengetahui bagaimana pengawasan
badan lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran Lingkungan pada kawasan
industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.
1.1 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini dibagi kedalam lima bagian yang masing-masing
terdiri dari sub bagian, yaitu sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Latar belakang masah menerangkan atau menjelaskan ruang lingkup dan
kedudukan masalah yang akan diteliti. Bentuk penerangan dan penjelasan
dalam peneleitian ini akan diuraikan secara deduktif, artinya dimulai dari
penjelasan yang berbentuk umum hingga menukik ke masalah yang
spesifik dan relevan dengan judul skripsi.
1.2 Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan
diteliti, dikaitkan dengan tema/topik/judul penelitian.
1.3 Batasan Masalah
Untuk mempermudah penelitian dan untuk menghemat waktu dan dana
maka peneliti membatasi penelitian ini.
18
1.4 Rumusan Masalah
Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah
yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam bagian
ini juga akan didefinisikan permasalahan yang telah diterapkan dalam
kalimat tanya.
1.5 Tujuan Penelitian
Mengungkapkan tentang sasaran yang ingin di capai dengan
dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi
dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah
penelitian.
1.6 Manfaat Penelitian
Menjelaskan tentang manfaat teoritis dan praktis terkait dengan temuan
penelitian
1.7 Sistematika Penulisan
Yaitu menjelaskan isi bab per babnya dan menjelaskan urutan penulisan
skripsi ini secara keseluruhan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
ASUMSI DASAR PENELITIAN
1.1 Landasan Teori
Landasan teori mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan
permasalahan penelitian, sehingga akan memperoleh konsep penelitian
yang sangat jelas.
19
1.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yang pernah dilakukan
oleh penulis sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah.
1.3 Kerangka Pemikiran Penelitian
Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan
dari perbincangan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada
pembaca mengenai asumsi dasarnya.
1.4 Asumsi Dasar Penelitian
Asumsi dasar merupakan jawaban sementara dan akan diuji kebenarannya.
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitan
Bagian ini menguraikan tentang tipe/pendekatan dan metode apa yang
akan digunakan dalam penelitian ini.
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian
Dalam bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian
penelitian yang akan dilakukan.
3.3 Lokasi Penelitian
Menjelaskan tempat (locus) penelitian dilaksanakan, yaitu menjelaskan
tempat, serta alasan memilihnya locus tersebut untuk dijadikan tempat
penelitian.
3.4 Instrumen Penelitian
Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data
yang digunakan, dalam hal ini instrumennya adalah peneliti sendiri dan
20
akan disampaikan pedoman wawancara yang akan digunakan dalam
pengumpulan data dan observasi.
3.5 Informan Penelitian
Informan penelitian yaitu pihak yang memberikan informasi baik secara
lisan maupun tulisan kepada peneliti. Pemberian informasi biasanya
didapatkan dengan cara wawancara dengan peneliti.
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Menjelaskan teknik analisis dan rasionalisasinya, yaitu memaparkan
teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian
ini.
3.7 Jadual Penelitian
Menjelaskan jadual penelitian, beserta tahapan penelitian yang akan
dilakukan, serta dilengkapi dengan tabel jadual penelitian.
BAB IV : PEMBAHASAN
1.1 Deskripsi Obyek Penelitian
Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian
secara jelas, struktur organisasi serta hal lain yang berhubungan dengan
objek penelitian.
1.2 Deskripsi Data
Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan
mempergunakan teknik analisis data yang relevan.
1.3 Pembahasan
Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.
21
BAB V : PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan
mudah dipahami.
5.2 Saran
Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang
diteliti baik secara teoritis maupun praktis.
DAFTAR PUSTAKA
Pada bagian ini berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Memuat lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan relevan, tersusun
secara berurutan yang dianggap perlu oleh peneliti karena berkaitan dengan data
penelitian dan sebagai bukti kuat dalam penyusunan penelitian.
22
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Deskripsi Teori
Deskripsi teori digunakan untuk memperkuat uraian sebelumnya. Pada bab
ini, peneliti menggunakan teori tentang pengawasan untuk mendukung masalah
dalam penelitian. Penggunaan teori merupakan cara yang tepat untuk mengelola
sumber daya waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan serta alat yang
tepat untuk memperingati pekerjaan.
Teori berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam penelitian.
Maka dari itu, pada bab ini peneliti akan menjelaskan teori yang berkaitan dengan
pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam Mengatasi
Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota
Cilegon.
2.2 Teori Pengawasan
2.2.1 Arti, Maksud Dan Tujuan Pengawasan
1. Definisi Pengawasan
Robert J. Mockler dalam (Handoko,2003:360) definisi pengawasan
adalah:
suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaanndengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasiumpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yangtelah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukurpenyimpangan – penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksiyang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya
23
perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efesien dalampencapaian tujuan – tujuan perusahaan.Farland dalam (Handayaningrat,1994:143) memberikan definisi
Pengawasan (control) sebagai berikut:
“Control is the process by which an executive gets theperformance of hi subordinates to correspond a closely a possibleto chosen plans, orders, obhectives, or policies” dalam bahasaIndonesia diartikan “Pengawasan ialah suatu proses dimanapimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaanyang dilakukan oleh bawahannya sesusai dengan rencana,perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan”.Jelasnya Pengawasan harus berpedoman terhadap: 1) Rencana(planning) yang telah diputuskan 2) Perintah (order) terhadappelakasanaan pekerjaan (performance), 3) Tujuan dan 4)Kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya”.
Dapat disimpulkan, bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang
dilakukan oleh Ketua/ Pimpinan di dalam suatu organisasi tertentu agar
dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan pekerjaan bawahannya yang
dilakukan sebelumnya apakah sudah sesuai dengan tugas dan
tanggungjawabnya sehingga Ketua/ Pimpinan tersebut mengetahui
kenaikan kinerja atau penurunan kinerja bawahannya. Dibawah ini
digambarkan proses pengawasan (Handayaningrat,1994:143) yaitu,
sebagai berikut:
Pedoman Hasil
Monitoring Koreksi
Umpan Balik (feddback)
Gambar 2.1 Proses Pengawasan standar
Rencana
(Planning)
Pelaksanaan Pekerjaan(Performan
ces)
Pengawasan (Control)
24
Gambar 2.1 menunjukkan Proses Pengawasan dari awal yaitu,
merumuskan Rencana (planning) organisasi, yang sesuai kebutuhan atau pedoman
sehingga tercipta visi dan misi organisasi yang diatur sebelumnya, setelah itu
menjalankan pekerjaan sehingga dapat mengeluarkan hasil atau produk dari
pekerjaannya dan saat itulah pelaksanaan pengawasan dilakukan. Pengawasan
dijadikan bahan koreksian ketika suatu organisasi yang sudah memiliki visi dan
misi namun hasil pekerjaanya tidak optimal atau tidak sesuai dengan visi dan
misinya. Kemudian dilakukannya monitoring sebagai perbandingan antara tujuan
awal organisasi, pekerjaan yang dilakukan dan masalah yang ditemukan, sehingga
dari monitoring tersebut organisasi memulai dengan merumuskan rencana yang
baru dari hasil solusi atau produk dari pengawasan yang sebelumnya dilakukan.
Oleh sebab itu, organisasi memerlukan pandangan baru untuk menentukan
perencanaan yang baru dalam hal ini, dapat meminimalisir kesalahan yang sudah
terjadi sebelumnya. Dan ini yang bisa dikatakan timbal balik (feedback) antara
pengawasan dengan perencanaan.
Pengawasan menurut (Harahap, 2001:2) menjelaskan bahwa sistem
pengawasan sebenarnya melekat dalam setiap fungsi yang dilakukan manajemen,
artinya pada saat melaksanakan fungsi perencanaan seorang manajer sudah
melaksanakan fungsi pengawasan, demikian juga pada fungsi manajemen lainnya.
Namun dalam berbagai hasil kajian bidang manajemen belakangan ini serta untuk
mudahnya, maka literatur manajemen membuat fungsi pengawasan manajemen
ini dalam kelompok tersendiri bukan berarti merupakan fungsi yang terpisah dari
fungsi lainnya, tetapi hanya sekedar cara untuk memudahkan penganalisisan.
25
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen, pengawasan dapat
didefinisikan sebagai proses untuk ‘ menjamin ‘ bahwa tujuan – tujuan organisasi
dan manajemen tercapai keseluruhan pengawasan adalah aktivitas
membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang telah
direncanakan sebelumnya (Handoko, 2003 : 359).
Ada tiga dasar pengawasan, yaitu (1) pengawasan pendahuluan, (2)
pengawasan Concerrent, dan (3) pengawasan umpan balik menurut (Handoko,
2003 : 361) :
1. Pengawasan pendahuluan (feedforward control), pengawasanpendahuluan atau sering disebut steering controls, dirancang untukmengantisipasi masalah – masalah atau penyimpangan –penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksidibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi,pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif,denganmendeteksi masalah – masalah dan mengambil tindakan yangdiperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akanefektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akuratdan tepat pada waktunya tentang perubahan – perubahan dalamlingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yangdiiinginkan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaankegiatan (concurrent control). Pengawasan ini, sering disebutpengawasan ya tidak, screening control atau berhenti – terusdilakukan selama suatu kegiatan berlangsung.
3. Pengawasan umpan balik (feedback control). Pengawasan umpanbalik, juga dikenal sebagai past – action controls, mengukur hasil –hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.
26
2. Maksud Pengawasan
Menurut Handoko (2003 : 258) menyatakan bahwa,
Pengawasan itu dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwasemua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasididasarkan pada suatu rencana termasuk suatu strategi yangtelah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan padatingkat manajerial mana rencana tersebut disusun danditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadnyadeviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagaikegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksanadengan baik dalam arti bukan hanya sesua dengan rencana, akantetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggimungkin.
Menurut Handayaningrat (1990:143) menyatakan bahwa,
“Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untukmeperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak-sesuaian,penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas danwewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasanbukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencarikebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya”.
Maka dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa, Pengawasan
dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara perencanaan dengan
pelaksanaan sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian dengan visi dan
misi yang telah dirumuskan sebelumnya, dalam pelaksanaan
pengawasan ini dapat menemukan solusi atau jawaban sehingga dapat
menanggulangi ketidaksesuaian tersebut.
3. Tujuan Pengawasan
Menurut Hasibuan (2011:242) menyatakan bahwa tujuan
pengawasan sebagai berikut :
27
1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan –ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan (Corrective), jika tedapatpenyimpangan – penyimpangan (Deviasi). ialah mengusahakanSupaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.
Menurut Manullang (2005:173) tujuan utama dari pengawasan agar
apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar – benar
merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama
bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah
dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan – kelemahan serta kesulitan
-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan
penemuan – penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk
memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu – waktu yang akan
datang.
Menurut Handayaningrat (1990:143) menyatakan bahwa,
“Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan diperoleh secara berdaya
guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan sebelumnya”. Kesimpulannya tujuan dari Pengawasan
untuk memberikan pekerjaan yang optimal dari visi dan misi suatu
organisasi tertentu sehingga hasil yang optimal itu dapat dirasakan dampak
positifnya oleh khalayak banyak.
28
2.2.2 Metode Pengawasan
Cara – cara pengawasan atau pengendalian menurut
(Hasibuan, 2008 : 245) yaitu :
1. Pengawasan langsungPengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendirisecara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksapekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakahdikerjakan dengan benar dan hasil – hasilnya sesuai dengan yangdikehendaki.Kebaikannya :
1. Jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin, sehinggaperbaikannya dilakukan dengan cepat.
2. Akan terjadi kontak langsung antara bawahan dan atasan,sehingga akan memperdekat hubungan antara atasan danbawahannya.
3. Akan memberikan kepuasan tersendiri bagi bawahan, karenamerasa diperhatikan oleh atasannya.
4. Akan tertampung sumbangan pikiran dari bawahan yangmungkin bisa berguna bagi kebijaksanaan selanjutnya.
5. Akan dapat mengindari timbulnya kesan laporan.
Keburukannya:
1. Waktu seorang manajer banyak tersita, sehingga waktu untukpekerjaaan lainnya berkurang.
2. Mengurangi inisiatif bawahan, karena mereka merasa bahwaatasannya selalu mengamatinya.
3. Ongkos semakin besar karena adanya biaya perjalanan dan lain– lainnya.
2. Pengawasan tidak langsungPengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinyadengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan.Kebaikannya :1. Waktu manajer ntuk mengerjakan tugas – tugas lainnya
semakin banyak, misalnya perencanaan, kebijaksanaan, danlain – lain.
2. Biaya pengawasan relatif kecil.3. Memberikan kesempatan inisiatif bawahan berkembang dalam
melaksanakan pekerjaan.Keburukannya :1. Laporan kadang – kadang kurang objektif, karena ada
kecenderungan untuk melaporkan yang baik – baik saja.
29
2. Jika ada kesalahan – kesalahan terlambat mengetahuinya,sehingga perbaikannya pun terlambat.
3. Kurang mencipatakan hubungan – hubungan antara atasandan bawahan.Pengawasan berdasarkan kekecualian adalahpengendalian yang di khususkan untuk kesalahan – kesalahanyang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan.
Dalam Handayaningrat, (1990:147) ada beberapa MetodePengawasan yaitu sebagai berikut:
1. Pengawasan langsung ialah, apabila Aparat Pengawasan/ PimpinanOrganisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempatpelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatifmaupun dengan sistem investigatif.
2. Pengawasan tidak langsung ialah apabila Aparat Pengawasan/Pimpinan Organisasi melakukan pelaksanaan pekerjaan hanyamelalui laporan-laporan yang masuk padanya.
3. Pengawasan formal ialah pengawasan yang secara formaldilakukan oleh Unit/ Aparat Pengawasan yang bertindak atas namaPimpinan Organisasinya atau Atasan dari pada PimpinanOrganisasi itu. Dalam hal ini biasanya telah ditentukan prosedur,hubungan dan tata kerjanya. Misalnya periode waktu pertanggungjawaban. Aparat pengawasan ini harus melaporkan secara periodikperkembangan dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakanterhadap pimpinan.
4. Pengawasan informal ialah pengawasan yang tidak melalui saluranformal atau prosedur yang telah ditentukan.
5. Pengawasan administratif ialah pengawasan yang meliputi bidangKeuangan, Kepegawaian, dan Material. Bidang keuanganmenyangkut tentang: Pos-pos Anggaran (rencana Anggaran),Pelaksanaan Anggaran, yang meliputi Pengurusan Administratifdan Pengurusan Bendaharawan. Pengawasan Kepegawaianmenyangkut hal-hal yang berhubungan dengan AdministrasiKepegawaian, yaitu: perihal kebenaran prosedur penerimaan(umur, pendidikan, atau keahlian, pengalaman, bakat dansebagainya). Pengawasan Material ialah untuk mengetahui apakahbarang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencanapengadaannya.
6. Pengawasan Teknis (Technical Control) ialah pengawasan,terhadap hal-hal yang bersifat fisik, misalnya: pemeriksaanterhadap pembangunan gedung, pembuatan kapal, penanaman padidi sawah, kesehatan rakyat di desa, dan sebagainya.
Dari enam metode pengawasan yang telah disebutkan, peneliti
dapat menarik kesimpulan yaitu, sebagai berikut:
30
1. Pimpinan secara langsung mendatangi lokasi pekerjaan bawahannyadalam hal memeriksa (Inspektif), dan sebagai pembuktian(Verifikatif) secara nyata apa yang sedang terjadi, sehinggapimpinan dapat mengamati (Investigatif) hal-hal yang terjadi dilokasi pekerjaan bawahannya. Kesimpulannya, Pengawasanlangsung akan menghasilkan sesuatu yang baru atau yang belumdiketahui misalnya, BLH Kota Cilegon langsung datang ke tempatpencemaran lingkungan, untuk mengetahui langsung apa yangsedang terjadi disana sehingga Badan Lingkungan Hidup KotaCilegon dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untukperencanaannya, pengelolaannya dan mengantisipasi masalah-masalah yang ada.
2. Pimpinan mengawasi bawahannya melihat pada laporan-laporanyang dibuat oleh bawahannya. Dalam hal ini Pimpinan dapatmenentukan kebijakan untuk kondisi organisasinya melaui laporan-laporan tersebut. Misalnya laporan hasil pengawasan oleh pegawaiBadan Lingkungan Hidup Kota Cilegon khusunya di bidangpengawasan, dari laporan tersebut Dinas dapat membandingkanpencemaran pertahun yang terjadi.
3. Yang melakukan pengawasan ini ialah bawahan pimpinan yangmemang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya untukmelakukan pengawasan kepada bawahannya yang lain. Dalampenelitian ini terkait yang melakukan pengawasan formal yaitupegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon khususnya staff dibidang Pengawasan, karena untuk melakukan pengawasan diperusahaan – perusahaan di Kota Cilegon.
4. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh Pejabat Pimpinandengan melalui kunjungan yang tidak resmi (Pribadi). Hal ini untukmenghindarkan kekauan dalam hubungan antara Atasan danBawahan. Misalnya pegawai Badan Lingkungan Hidup KotaCilegon terlepas dari jam kerjanya mengunjungi perusahaan di kotaCilegon dengan tujuan untuk berkunjung namun, dapat jugasekaligus memerhatikan kondisi pencemaran yang terjadi hal initidak terlepas dari tugas dan fungsinya sebagai pegawai BadanLingkungan Hidup Kota Cilegon.
5. Pengawasan administrasi dilakukan oleh kepala di dalam bidangKeuangan, Kepegawaian, dan Material. Yang melihat dengan hakdan kewajiban pegawainya masing-masing.Pengawasan teknis dilakukan dengan ukuran-ukuran/ satuan ataustandar yang sudah ditetapkan sebelumnya.
31
2.2.3 Prosedur Pengawasan
Handoko (2003:367) mengemukakan prosedur untuk penetapan
sistem pengawasan, pendekatannya terdiri atas lima langkah dasar yang
dapat diterapkan untuk semua tipe kegiatan pengawasan :
1. Merumuskan hasil yang diinginkan, manajer harusmerumuskan hasil yang akan dicapai sejelas mungkin. Tujuanyang dinyatakan secara umum atau kurang jelas sepertipengurangan biaya overhead atau meningkatkan pelayananlangganan. Perlu dirumuskan lebih jelas seperti penguranganbiaya overhead dengan 12% atau menyelesaikan setiap keluhankonsumen dalam waktu paling lama tiga hari disamping itu,hasil yang diinginkan harus dihubungkan dengan individu yangbertanggung jawab atas pencapaiannya.
2. Menetapkan penunjuk (predictors) hasil. Tujuan pengawasansebelum dan selama kegiatan dilaksanakan adalah agar manajerdapat mengatasi dan memperbaiki adanya penyimpangansebelum kegiatan diselesaikan.
3. Menetapkan standar penunjuk dan hasil. Penetapan standaruntuk penunjuk dan hasil akhir adalah bagian pentingperancangan proses pengawasan. Tanpa penetapan standar,manajer mungkin memberikan perhatian yang lebih terhadappenyimpangan kecil atau tidak bereaksi terhadap penyimpanganbesar.
4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Langkahkeempat dalam perancangan suatu siklus pengawasan adalahmenetapkan sarana untuk pengumpulan informasi penunjuk danperbandingan penunjuk terhadap standar. Jaringan kerjakomunikasi dianggap baik bila aliran tidak hanya ke atas tetapijuga ke bawah kepada siapa yang harus mengambil tindakankoreksi.
5. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi, langkahterakhir adalah perbandingan penunjuk dengan standar,penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil, dankemudiam pengambil tindakan.
Menurut Farlan dalam (Handayaningrat, 1990:156-158)
menjelaskan ada beberapa prosedur Pengawasan adalah, sebagai berikut:
32
1. Observasi atau Pengamatan, suatu hal yang perludipertimbangkan bahwa Pimpinan/Atasan secara periodik perlumengadakan observasi terhadap bawahannya, yaitu tentang caraberkerja, sistem bekerjanya dan hasil-hasil pekerjaanya.
2. Pemberian Contoh adalah penting bagi pemimpin, karenaPimpinan sering menjumpai suatu pemberian contoh yang akandapat membantu hasil dari pada pengawasan.
3. Pencatatan dan Pelaporan (Recording and Reporting), yaitumempunyai nilai pengawasan, sekalipun dalam penggunaanyadiperlukan waktu dan tenaga yang banyak karena inimerupakan suatu pembuktian dari suatu pekerjaan Organisasitertentu.
4. Pembatasan wewenang, dalam hal bawahan mempunyaiwewenang yang melebihi dari pada wewenang yang telahditentukan, maka perlu adanya suatu pembatasan agar supayatidak terjadi penyimpangan. Misalnya seorang Bendaharawanhanya diperbolehkan menyimpan uang dalam kas palingbanyak Rp.2.000.000,- . Bila ia menyimpan lebih dari ituberarti suatu penyimpangan, sebab membahayakan keselamatanuang Negara.
5. Menentukan Peraturan, Perintah dan Prosedur. Dalammenentukan Peraturan dan Prosedur pengawasan, Pimpinanmempunyai peranan yang penting dalam pengawasan tugasrutin dan dapat mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yangbaik dari pada pelaksanaan yang dilakukan oleh orang-orang didalam suatu organisasi.
6. Menentukan Anggaran (budget), adalah rencana yangmerupakan alat dari pada Pimpinan untuk dilaksanakan.Anggaran ini merupakan suatu petunjuk untuk mengembangkandan memajukan organisasi, dan juga merupakan suatu alatpenilaian suksesnya suatu rencana.
7. Sensor adalah tindakan preventif yaitu untuk mencegah hal-halyang tidak diinginkan. Sebaiknya dalam pengawasan inimereka masih timbul pertanyaan, yaitu apakah suatu yang telahdilakukan itu sudah sesuai dengan pedoman atau kebijaksanaanyang telah ditentukan.
8. Tindakan Displin yaitu mempunyai nilai sanksi. Pengawasanmelalui tindakan disiplin akan mempunyai pengaruh sampaidimanakah tindakan yang bersifat korektif dan represif itudijalankan.
33
2.2.4 Manfaat Hasil Pengawasan
Menurut Siagan (2008:261), manfaat terpenting dari pengawasan
ialah:
a) Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyatadalam mana organisasi berada.
b) Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya oprasionalisasirencana dengan efisien dan efektif.
c) Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitandalam penyelenggaraan berbagai kegiatan oprasional.
d) Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargaikinerja yang memuaskan.
e) Tindakan prefentif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasidari standar tidak terus berlanjut.
Peneliti menarik kesimpulan dari manfaat pengawasan yang sudah
disebutkan, yaitu sebagai berikut:
a) Informasi dibutuhkan suatu organasisasi terkait keberlangsunganprogram yang akan dilaksanakan dan organisasi membutuhkaninformasi terbaru mengenai situasi yang sedang terjadi. Untuk itudiperlukan pengawasan agar dapat mengetahui informasi yangmenunjang suatu program di dalam organisasi.
b) Dengan melakukan pengawasan suatu organisasi dapat mengetahuiserta mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung bagisuatu program yang akan dilaksanakan selanjutnya. Sehinggaprogram organisasi tersebut dapat berjalan sesuai rencana danmenghasilkan apa yang di harapkan.
c) Pengawasan menuntut suatu organisasi untuk mengkaji ulangsetiap permasalahan yang menjadi hambatan dalampenyelenggaraan suatu kegiatan. Karena itu, dilakukan pengawasanakan menambah ilmu-ilmu baru bagi organisasi tersebut.
d) Setelah mengetahui permasalahan serta mengkaji ulang kesalahanyang terjadi maka dengan dilakukannya pengawasan, organisasimendapat gambaran atau memberikan solusi yang tepat, dari setiappermasalahan yang ada sehingga, dapat mengurangi kesalahanyang terjadi dan mendapatkan kinerja yang memuaskan.
e) Kesimpulannya pengawasan akan memberikan tindakan apa yangtepat dalam menyelasaikan masalah, agar penyimpangan yangterjadi tidak terus berlanjut.
34
2.2.5 Tahap – tahap dalam proses pengawasan
Menurut Handoko (1984:363) proses pengawasan biasanya terdiri
paling sedikit lima tahap (langkah), seperti ini :
1. penetapan standar pelaksanaan, tahap pertama dalam pengawasanadalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung artisebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagaipatokan untuk penilaian hasil – hasil tujuan, sasaran, kuota dantarget pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, penetapan standaradalah sia – sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukurpelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalampengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaankegiatan secara tepat.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan,ada berbagai cara untukmelakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu a) pengamatan(observasi), b) laporan- laporan baik lisan dan tertulis, c) metode– metode otomatis dan d) inspeksi ( pengujian).
4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisapenyimpangan, tahap kritis dari proses pengawasan adalahpembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yangdirencanakan atau standar yang telah ditetapkan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, bila hasil analisamenunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harusdiambil dalam berbagai bentuk.
2.2.6 Ciri – ciri pengawasan yang efektif
menurut Siagian (2004:130) pengawasan akan berlangsung dengan
efektif apabila memiliki berbagai ciri yang dibahas berikut ini :
1. pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatanyang diselenggarakan, yang dimaksud adalah bahwa teknikpengawasan harus sesuai antara lain dengan penemuaninformasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dankegiatan apa yang menjadi sasaran tersebut.
2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentangkemungkinan adanya deviasi dari rencana.
3. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik – titikstrategi tertentu.
4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan, dalam pembahasantentang perencanaan telah ditekankan bahwa salah satukomponen yang harus jelas terlihat dalam rencana adalah
35
standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh parapelaksana kegatan operasional.
2.2.7 Prinsip – Prinsip Pengawasan
Menurut Handayaningrat (1990:149) prinsip – prinsip pengawasan
sebagai berikut :
1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi2. Pengawasan harus objektif, jujur, dan mendahulukan
kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut
peraturan – peraturan yang berlaku (wetmatigheld), berorientasiterhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan(rechtmatighed), dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat)dalam pelaksanaan pekerjaan (doelmatifheid).
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti
(accurate) dan tepat.6. Pengawasan harus bersifat terus – menerus (continue).7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (feed –
back) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalampelaksanaan, perencanaan, dan kebijakansanaan waktu yangakan datang.
Menurut Manullang (2005:173) untuk mendapatkan suatu sistem
pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip
pengawasan, ada dua prinsip pokok, yang merupakan suatu conditio sine
qua non bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana
tertentu dan adanya pemberian instruksi – instruksi, serta wewenang –
wewenang kepada bawahan. Maka suatu sistem pengawasan haruslah
mengandung prinsip – prinsip berikut :
1. Dapat mereflektir sifat – sifat dan kebutuhan – kebutuhan darikegiatan – kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
36
3. Fleksibel.4. Dapat mereflektir pola organisasi.5. Ekonomis.6. Dapat dimengerti.7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.
2.2.8 Karakteristik – Karakteristik Pengawasan
Dalam pengawasan penelitin ini peneliti menggunakan teori
karakteristik – karakteristik pengawasan yang efektif menurut Handoko
(2003: 373), untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi
kriteria tertentu. Kriteria – kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya:
1. Mengawasi kegiatan – kegiatan yang benar2. Tepat – waktu3. Dengan biaya yang efektif4. Tepat – akurat5. Dapat diterima oleh yang bersangkutan.Semakin dipenuhinya
kriteria kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan.
Karakteristik – karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci
sebagai berikut.
a. Akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, data yangtidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasimengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakanmasalah yang sebenarnya tidak ada.
b. Tepat – waktu, informasi harus dikumpulkan disampaikan dan dievaluasisecepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
c. Obyektif dan menyeluruh, informasi harus mudah dipahami dan bersifatobyektif serta lengkap.
d. Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik, sistem pengawasan harusmemusatkan perhatian pada bidang – bidang di mana penyimpangan –penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akanmengakibatkan kerusakan paling fatal.
e. Realistik secara ekonomi, biaya pelaksanaan sistem pengawasan haruslebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh darisistem tersebut.
37
f. Realistik secara organisasional, sistem pengawasan harus cocok atauharmonis dengan kenyataan – kenyataan organisasi.
g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, informasi pengawasan harusterkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap danproses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses kegagalan atau keseluruhanoperasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personaliayang memerlukannya.
h. Fleksibel, pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikantanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan danlingkungan.
i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sistem pengawasan efektifharus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar. Tindakankoreksi apa yang sebenarnya diambil.
j. Diterima para anggota organisasi, sistem pengawasan harus mampumengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi denganmendorong perasaan otonomi, bertanggungjawab, dan berprestasi.
2.2.2.2 Mengenai Dampak Lingkungan
Dalam undang – undang nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat (21)
disebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan
dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dariproses perencanaan.
2. Tidak semua kegiatan usaha wajib dlengkapi dengan analisismengenai dampak lingkungan, hanya rencana kegiatan yangdiperkirakan mempunyai dampak penting yang wajib dilengkapidenga analisis dampak lingkungan. (Raihan, 2006 : 3)
Menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 mengenai
usaha dan / atau kegiatan – kegiatan yang kemungkinan dapat
38
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup
meliputi :
1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang
tak terbaharui3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan
pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup sertakemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya.
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhilingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial danbudaya.
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhipelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan / atauperlindungan cagar budaya.
6. Introduksi jenis tumbuuh – tumbuhan, jenis hewan, dan jasadrenik.
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar
untuk mempengaruhi lingkungan hidup.9. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan / atau mempengaruhi
pertahanan negara.
2.2.2.3 Arti, Peranan, Tujuan Dan Manfaat Amdal
1. Definisi AMDAL
AMDAL menurut Kristanto (2004:245) adalah hasil studi mengenai
dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup,
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak lingkungan hidup,
yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan.(Raihan, 2006: 35).
Menurut Soemarwoto (2009:36) AMDAL (Analisis mengenai
dampak lingkungan) yaitu alaut untuk merencanakan tindakan preventif
39
terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu
aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan.
2.Peranan Amdal
Peranan AMDAL dalam (Kristanto 2004 : 248) yaitu :
1. AMDAL harus dilakukan untuk proyek yang akan dibangun karenaundang - undang dan peraturan pemerintah mengehendakidemikian,jika memiliki atau pemrakarsa proyek tidakmelakukannya,maka hal itu akan melanggar undang – undang danbesar kemungkinan perizinan untuk membangun proyek tersebut tidakakan didapatkan, atau akan, atau akan menghadapi pengadilan yangdapat memberikan sanksi – sanksi yang tidak ringan. Jawaban inisering kurang memperhatikan kualitas lingkungan atau pemilik proyekyang hanya mementingkan keuntungan proyeknya tanpa meghiraukandampak sampingan yang mungkin timbul. Tanpa adanya undang –undang peraturan pemerintah, baku mutu, maka dasar hukum daripelaksanaan amdal ini tidak ada.
2. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karenaadanya proyek – proyek pembangunan. Jawaban ini merupakanjawaban yang ideal, tetapi kesadaran mengenai masalah ini tidakmudah ditanamkan pada setiap orang,terutama para pemrakarasaproyek.
3.Tujuan Amdal Dan Manfaat Amdal
Amdal bertujuan untuk menjamin agar dampak penting dapat diketahui lebih
dini dan ditangani pada tahap awal. Untuk mencapai tujuan ini hasil penilaian
perlu dikomunikasikan dengan berbagai kelompok yang berperan dalam
pengambilan keputusan, Sedangkan manfaat AMDAL menurut
(Raihan,2006:35:36) adalah untuk :
1. Memprediksi dampak kegiatan (proyek) terhdap lingkungan.2. Mencari alternatif untuk mengurangi dampak negatif.
40
3. Menyajikan hasil prediksi serta alternatif – alternatif bagi pengambilankeputusan.
2.2.2.4 Prosedur Amdal
Prosedur AMDAL menurut Raihan (2006:35) dalam melakukan
AMDAL diatur pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999, prosedur
penyusunan AMDAL mencakup langkah – langkah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi dampak dan pelingkupan dari rencan kegiatandan / atau usaha.
2. Penyusunan kerangka acuan (KA) berdasarkan pelingkungan(scoping).
3. Meakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang meliputiprakiraan besarnya dampak dan evaluasi dampak.
4. Membuat perencanaan pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencanapemantauan lingkungan (RPL),
5. Penyusunan laporan AMDAL yang meliputi ringkasan eksekutifdan penyusunan laporan utama dilengkapi dengan lampiran –lampiran.
2.2.2.5Dampak Industri
Kegiatan pembangunan industri adalah salah satu kegiatan sektor
ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraa masyarakat ( Soemarwoto,
2009 : 11).
Dampak kegiatan industri terhadap lingkungan menurut ( Soemarwoto
2009 : 20) yaitu:
1. Dampak kegiatan pembebasan tanahPembebasan tanah adalah salah satu dampak pada kegiatan industriwalaupun sifatnya sementara, namu akibatnya bisa berantai.
2. Dampak prakonstruksiTanah dibersihkan dari segala bangunan lama dan tanamandiatasnya maupun hutan semak belular, sebagian alat – alat beratdiperlukan demikian juga dengan tenaga kerja. Sisa bangunanharus dipindahkan berarti memerlukan pengangkutan.
41
3. Dampak masa konstruksiMasa konstruksi membutuhkan bahan – bahan yang tersedia daribahan lokal maupun non lokal. Kebutuhan tanaman sirtu untukpenimbunan akan merubah bentang alam pada tempat penggaliansumber daya alam.
4. Dampak limbah cairLimbah air mengakibatkan badan penerima menjadi kotor dansenyawa – senyawa pencemar yang terkandung membahayakanterhadap lingkungan. Di samping itu perubahan air menjadi kotorperubahan air dilapisi bahan – bahan berminyak atau bahanpadatan lain yang menyebabkan terjadinya penutupan permukaanair.
Air tercemar bila salah satu atau lebih kondisi berikut ini terpenuhiyaitu :
1. Mengakibatkan naik turunnya kesamaan air.2. Akan terjadi perubahan sifat fisik air misalnya terjadi
perubahan warna, air menjadi keruh, berbau dan perubahansuhu air.
3. Permukan air tertutup oleh lapisan terapung, berupaminyak, lemak dan bahan padat lainnya.
4. Peningkatan kandungan bahan – bahan organik maupunorganik dalam air.
5. Meningkatkan zat – zat tersuspensi dalam air.5. Dampak terhadap udara
Limbah gas melalui udara menyebar kesekitar lingkunganmenyebabkan udara menjadi tidak segar, kotor dan berbau.Terjadinya peningkatan kandungan bahan – bahan dalam udaraseperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, hidrokarbon, karbonmonoksida, debu dan partikel lainnya. Penyebab limbah ini adanyapabrik – pabrik pengecoran biji besi, proses – proses dalam pabrikpembusukan bahan – bahan organis,pabrik battery, debu asbes,bahan – bahan pewarna, pembakaran batu bata, sampah lainnyaLimbah gas yang beracun dan berbahaya mengganggu kesehatanmanusia yang berada dalam lingkungan itu. Gangguan terhadappekerja yang berada dalam ruangan, radang pada seluruhpernafasan, fungsi panca indera berkurang. Terganggunya floradan fauna.
6. Dampak bahan – bahan beracun dan berbahayaSesuai dengan sifat dan proses produksi terhadap pabrik – pabrikyang menggunakan bahan – bahan beracun dan berbahaya, baikdalam bentuk bahan baku, hasil produksi maupun hasil simpangan.Sifat berbahaya dan beracun yang ditimbulkan dapat karenasentuhan, penyimpanan yang kurang baik maupun penggunaanyang melebihi dosis. Bahan – bahan beracun dan bahaya timbuldalam proses ektrasi. Bahan – bahan beracun dan berbahaya
42
bergabung sebagai limbah karena tumpahan atau kebocoran suatubahan tergolong beracun dan bebahaya dapat diketahui antara lain :mudah meledak sifat mudah terbakar, sifat korosif menyengat sifatoxidator, sifat membunuh serta menimbulkan luka – luka biladisentuh.
7. Dampak kegiatan industri terhadap lingkungan flora dan faunaAdanya gas – gas di udara yang bersumber dari asap pabrikmengancam kehidupan tanaman – tanaman.Akar yang tercemar bahan beracun membuat binatang – binatangdalam perairan segera meninggalkan pemukimannya sedangkanbinatang yang lambat geraknya mendapat ancaman.
2.2.2.6 Pencemaran Lingkungan
Berdasarkan keputusan menteri negara kependudukan dan lingkungan
hidup no. 02/MENKHL/1988, yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuk
atau dimasukannya mahkluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam
air/ udara, dan/ atau berubahnya tatanan (komposisi) air/ udara oleh kegiatan
manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara/ air menjadi kurang atau tidak
dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. (Kristanto,2004 : 71).
2.2.2.6.1 Definisi Pencemaran Lingkungan
Menurut Raihan (2006:6) lingkungan adalah sejumlah benda dan
kondisi keadaan dan pengaruh yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan
kita (Soemarwoto, 1983).
Definisi pencemaran menurut Silalahi (2001:154) adalah bentuk
environmental impairment, adanya gangguan, perubahan, atau perusakan, bahkan
adanya benda asing di dalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat
berfungsi sebagaimana mestinya (reasonable function).
43
Menurut Raihan (2006 : 8)Lingkungan hidup juga dapat dibedakan
antara lain :
1. Lingkungan fisik (physical Environment), yaitu segala sesuatuyang ada dalam lingkungan berwujud benda mati seperti batu,tanah dan lain – lainnya.
2. Lingkungan sosial (social environment), yaitu manusia –manusia yang ada pada lingkungan (yang ada pada sekitar kita)
3. Lingkungan biologi (biological environment), segala sesuatuyang berada di lingkungan berwujud makhluk.
Definisi Pencemaran menurut Raihan (2006:11) adalah berkaitan erat
dengan teknologi dan industrialisasi serta gaya hidup (life style), pencemaran
dapat terjadi pada 3 dimensi bumi yaitu tanah, air, dan udara. Pencemaran baru
akan terjadi apabila suatu zat dengan tingkat konsentrasi yang melampaui ambang
batas yang ditetapkan atau dengan tingkat konsntrasi tertentu sehingga dapat
mengubah kualitas lingkungan dan kondisi lingkungan baik langsung atau tidak
langsung yang berakibat lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Definisi pencemaran lingkungan Tresna (2000:57) merupakan
perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan
manusia, disebabkan perubahan pola penggunaan energi dan materi, tingkatan
radias, bahan – bahan fisika dan kimia, dan jumlah organisasi. Perbuatan ini dapat
mempengaruhi langsung manusia, atau tidak langsung melalui air, hasil
pertanian, peternakan, benda – benda, perilaku dalam apresiasi dan reaksi di alam
bebas.
Definisi pencemaran air menurut Kristatnto (2004:72) adalah
penyimpangan sifat – sifat air dari keadaan norma, bukan dari kemurniannya, air
44
yang tersebar di alam semesta ini tidak pernah terdapat dalam bentuk murni,
namun bukan berrati bahwa semua air sudah tercemar.
Sedangkan berdasarkan keputusan menteri negara kependudukan dan
lingkungan hidup no. 02/MENKLH/1988, yang dimaksud dengan pencemaran
udara adalah :
“ masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/ ataukomponen lain ke dalam udara dn/ atau berubahnya tatanan(komposisi) udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehinggakualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuaidengan peruntukannya.
Raihan (2006:11) pencemaran dapat diakibatkan karena :
1. Kegiatan pertanian, yang dikarenakan pemakaian pestisida kimiaserta pupuk organik.2. Kegiatan industri, seperti logam, air, buangan panas, asap3. Kegiatan pertambangan yang berupa terjadinya pencemaran udara,
rusaknya lahan akibat pengglian dan buangan – buanganpenambangan.
4. Alat transportasi yang berupa asap (co2), naiknya suhu
(iklim mikro).
Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh berbagai
aktivitas tersebut maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pencemaran
lingkungan, termasuk baku mutu air pada sumber air, baku mutu limbah cair,
baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, dan sebagainya.
Untuk menghindari terjadinya pencemaran udara di lingkungan maka
ditetapkan baku mutu udara, yang dapat dibedakan atas baku mutu udara ambien
dan baku mutu udara emisi. Baku mutu ambien adalah batas kadar yang
45
diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar untuk berada di udara dengan tidak
menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh – tumbuhan atau benda.
2.3 Penelitian Terdahulu
Temuan – temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya
merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung
dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu
dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan
permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus
penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan pengawasan
badan lingkungan hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran lingkungan.
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa
hasil penelitian terdahuli berupa skripsi, tesis, dan jurnal yang pernah peneliti
baca diantaranya :
Pertama, penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Hirliansyah,
penelitian ini berjudul Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Bandar
Lampung Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batu Bara Bagi
Industri (studi di kawasan industri Panjang), penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Bandar
Lampung Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batu Bara bagi
industri.
Penelitian di lapangan yang sedang peneliti teliti yaitu untuk mengetahui
bentuk pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran
46
Lingkungan Di Kota Cilegon, metode penelitian yang peneliti lakukan
menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di
Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.
Perbedaan dari penelitian ini yaitu dari kesimpulan dan Hasil dari penelitian ini
dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan BPPLH kota
Bandar Lampung terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batu bara bagi
industri dilakukan dengan cara sebagai memberlakukan prosedur wajib untuk
memperoleh izin tempat penyimpanan sementara LB3 bagi perilaku industri yang
mempunyai kegiatan di bidang pengumpulan dan/ atau penyimpanan sementara
LB3. Pembentukan tim pengawas pelaksana kebijakan bidang lingkungan hidup
kota bandar Lampung terdapat & faktor – faktot yang menghambat pelaksana
pengawasan BPPLH kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan limbah hasil
pembakaran batubara bagi industri adalah keterbatasan sumber daya manusia
(SDM) aparatur profesional yang dimiliki oleh BPPLH Kota Bandar Lampung
untuk melakukan pengawasan, terbatasnya sarana mobilitas atau operasional
lapangan untuk melakukan pengawasan.
Kedua, Krida K Septian (2012) penelitian ini berjudul Efektivitas
Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah Dalam Mengatasi Pencemaran
Lingkungan Hidup Di Kota Tanggerang Selatan, penelitian ini bertujuan untuk
mengukur seberapa besarkah efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Lingkungan Hidup Di Kota Tanggerang Selatan, penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas
47
pengawasan badan lingkungan hidup daerah Kota Tanggerang Selatan mencapai
75, 74 lebih besar dari angka yang dihipotesiskan 70 %.
Penelitian di lapangan yang peneliti sedang teliti yaitu untuk mengetahui bentuk
pengawasan Badan Lingkungan hidup Kota Cilegon Dalam mengatasi
Pencemaran Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Peneliti hanya ingin
mengkaji dari sisi pengawasannya saja, disini peneliti menggunakan metode
kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas dari
pengawasan tersebut ,penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif.
Ketiga, penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Nurul Hudah dengan
judul Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Dalam Menanggulangi
Pencemaran Air Limbah Industri Batik Di Kelurahan Laweyan. Penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam hal ini melalui
Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam menanggulangi pencemaran air
limbah industri batik si kelurahan Laweyan. Kinerja dinilai dengan menggunakan
beberapa indikator yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Selain itu
penelitian ini juga melihat faktor – faktor yang mendukung di Surakarta dan
dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini berusaha untuk menggambarkan
tentang suatu keadaan atau fenomena sosial tertentu dan melakukan penilaian
mengenai permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini maka Badan
Lingkungan Hidup perlu meningkatkan produktivitasnya terutama pada kegiatan
pencegahan, pengawasan, dan penertiban. Perlu alternatif lain selain IPAL
48
komunal karena IPAL komunal belum dapat mengatasi pencemaran air limbah
industri batik dikelurahan Laweyan.
Penelitian di lapangan yang peneliti sedang teliti yaitu untuk mengetahui bentuk
pengawasan Badan Lingkungan hidup Kota Cilegon Dalam mengatasi
Pencemaran Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Peneliti hanya ingin
mengkaji dari sisi pengawasannya saja, disini peneliti menggunakan metode
kualitatif.
Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti membahas tentang Pencegahan,
Pengawasan, Dan Penerbitan, dan dilihat dari Kinerja dinilai dengan
menggunakan beberapa indikator yaitu produktivitas, responsivitas, dan
akuntabilitas. Selain itu penelitian ini juga melihat faktor – faktor yang
mendukung di Surakarta dan dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kota
Surakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini
berusaha untuk menggambarkan tentang suatu keadaan atau fenomena sosial
tertentu dan melakukan penilaian mengenai permasalahan penelitian.
2.4 Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir dalam (Sugiyono,2008:60) mengemukakan bahwa,
kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi masalah yang
penting yaitu :
1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegonterhadap perusahaan yang berada pada kawasan industri tidak secaraberkala atau rutin dan Laporan yang dihasilkan Badan Lingkungan Hidup KotaCilegon Tidak Objektif.
49
2. Tidak adanya tindak lanjut pada pencemaran tersebut.3. Kurangnya petugas pengawas lapangan yang dimiliki oleh Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon, hanya memiliki dua petugas pengawas lapangan dan satukoordinator dan mereka harus mengawasi 169 perusahaan yang ada di kotaCilegon.
4. Tidak adanya sanksi tegas yang dilakukan oleh Badan Lingkungan HidupKota Cilegon.
5. Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
Berdasarkan Dari masalah – masalah yang telah dipaparkan diatas peneliti
menggunakan teori dari Handoko (2003:373), karakteristik pengawasan sebagai
pedoman karena saling berkaitan satu sama lain ,maka adapun karakteristik
pengawasan tersebut diantaranya :
1. Akurat2. Tepat – waktu3. Objektif4. Terpusat pada titik pengawasan strategik5. Realistik secara ekonomi6. Realistik secara organisasional7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi8. Fleksibel9. Bersifat sebagai petunjuk operasional10. Diterima para anggota organisasi.
Dengan adanya prinsip – prinsip karakteristik pengawasan ini maka akan
didapatkan kinerja suatu pemerintah, dengan demikian maka baik buruknya
pemerintah bisa diketahui apakah Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah
menerapkan prinsip –prinsip karakteristik pengawasan tersebut atau malah
bertentangan dengan prinsip – prinsip karakteristik pengawasan tersebut.
Kerangka berfikir penulis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
50
Gambar 2.2Kerangka Berfikir
Karakteristikkarakteristik pengawasan efektif menurut Handoko ( 2003 : 373 ).
1. Akurat2. Tepat – waktu3. Objektif4. Terpusat pada titik pengawasan strategik5. Realistik secara ekonomi6. Realistik secara organisasional7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi8. Fleksibel9. Bersifat sebagai petunjuk operasional10. Diterima para anggota organisasi.
Lingkungan hidup di kota Cilegon menjadi lebih bersih dan sehat.
Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan PadaKawasan Industri diKecamatan Ciwandan Kota Cilegon.
Identifikasi Masalah :
1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadap perusahaan yangberada pada kawasan industri tidak secara berkala atau rutin dan Laporan yang dihasilkan BadanLingkungan Hidup Kota Cilegon Tidak Objektif.
2. Tidak adanya tindak lanjut pada pencemaran tersebut.3. Kurangnya petugas pengawas lapangan yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon,
hanya memiliki dua petugas pengawas lapangan dan satu koordinator dan mereka harus mengawasi 169perusahaan yang ada di kota Cilegon
4. Tidak adanya sanksi tegas yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon.5. Kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
51
2.4 Asumsi Dasar
Berdasarkan pada kerangka berpikir yang telah dibuat atau dipaparkan
diatas, serta observasi awal yang peneliti lakukan terhadap objek penelitian. Maka
peneliti berasumsi bahwa pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
Dalam Pengawasan Pencemaran Lingkungan pada Kawasan Industri dalam
pelaksanaannya masih belum baik atau masih kurang optimal, ini dilihat
berdasarkan dari masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.
52
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan yang
diharapkan perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai dan tepat. Metode
penelitian merupakan suatu usaha pembuktian terhadap suatu objek penelitian untuk
memperoleh kebenaran dari permasalahan dengan menggunakan pendekatan ilmiah
untuk menghasilkan hasil yang objektif dan tepat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah
metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan
Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di
Kota Cilegon dengan lebih banyak dituangkan ke dalam bentuk kata-kata tertulis atau
lisan dan data dokumentasi.
Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, (2007:3) mengemukakan
ahwa, metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode
penelitian kualitatif. Di mana penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan
Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di
53
Kota Cilegon dengan lebih banyak dituangkan ke dalam bentuk kata-kata tertulis atau
lisan dan data dokumentasi.
3.2 Instrumen Penelitian
Instrumen utama dalam penelitian tentang Pengawasan Badan Lingkungan
Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di Kota Cilegon ini adalah
peneliti sendiri. Menurut Moleong (2005:19), pencari tahu alamiah (peneliti) dalam
pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul.
Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara yaitu
dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis mengenai variabel
yang diteliti kepada informan untuk dijawab. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan
agar pertanyaan dalam wawancara tidak menyimpang dari variabel penelitian.
Pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti disusun berdasarkan poin-poin yang
akan ditanyakan kepada informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan di dalam
penelitian. Hal ini bertujuan agar proses wawancara dapat berjalan secara mendalam
antara peneliti dengan informan sehingga wawancara bisa bergulir dan data yang
didapat sesuai dengan yang dibutuhkan.
Selain wawancara sebagai alat bantu pengumpulan data utama. Peneliti juga
menggunakan teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini
diantaranya:
54
a. Studi lapangan langsung (observasi), merupakan pengumpulan data yang
dibutuhkan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Menurut
Nasution dalam Sugiyono (2008 : 226) menyatakan bahwa, observasi adalah
dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh
melalui observasi.
b. Studi dokumentasi, ialah studi yang digunakan untuk mencari dan
memperoleh data skunder seperti dalam penelitian ini , serta dokumen-
dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data untuk dianalisis. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu meliputi: observasi, wawancara dan
dokumentasi.
1) Observasi
Menurut Moleong (2007:176), observasi (pengamatan) adalah kegiatan untuk
mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian,
perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan diklasifikasikan atas
pengamatan melaui cara berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan serta
(non partisipan). Pada pengamatan tanpa peran serta, peneliti hanya melakukan satu
fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja. Sedangkan pengamatan berperan serta
melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi
55
anggota resmi dari kelompok yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti berperan
sebagai non partisispan atau tidak beperan serta, karena dalam penelitian ini peneliti
tidak terlibat secara langsung dalam proses pengawasan Badan Lingkungan Hidup
Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di Kota Cilegon. Peneliti hanya
melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi dari objek penelitian.
2) Wawancara
Moleong (2007:186), mengemukakan bahwa wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
tanya jawab dengan narasumber dari aparatur, perusahaan dan masyarakat yang
mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya pengawasan Badan Lingkungan
Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di Kota Cilegon. Berikut ini
peneliti membuat pedoman wawancara penelitian dengan menggunakan indikator
kinerja organisasi model Hersey, Blanchard dan Johnson, dapat di lihat pada tabel
3.1:
56
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara
No Aspek Topik pertanyaan Informan
1 Akurat
1. Standar pengelolaan
Limbah dan apa saja yang
di maksud pencemaran
Lingkungan
1. Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon
2. Jenis Pencemaran
Lingkungan
1.Kecamatan
Ciwandan
3. Jarak Keberadaan
perusahaan dengan rumah
warga
Toko masyarakat
4. Standar pengelolaan
Limbah yang membuat
pencemaran lingkungan
1.Perusahaan
2. Tepat Waktu 1. Kegiatan pengawasan
sudah dijadwalkan
sebelumnya
1Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon
2. Perusahaan
2. Waktu pengawasan 1. Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon
2.Perusahaan
3 Obyektif Dan
Menyeluruh
1. Penilaian Terhadap
Keahlian yang dimiliki
pengawas
1.Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon.
2.Perusahaan
57
3.Kecamatan
4.Desa
2. Objek Dan Sasaran
pengawasan
1.Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon
2.Perusahaan
4 Terpusat pada
titik pengawasan
strategik
1. Sanksi Teringan
sampai terberat
1.Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon
2.Kecamatan
3.Desa Masyarakat
4.Perusahaan
2. Pemberian sanksi
sesuai dengan
pelanggaran
1.Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon
2.Kecamatan
3.Desa
4.Masyarakat
5 Realistik secara
Ekonomi
1. Biaya yang
dianggarkan dalam
pengawasam
1.Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon
2. Biaya yang
dianggarkan
perusahaan dalam
pengelolaan limbah
yang mengakibatkan
pencemaran
lingkungan
1.Perusahaan
58
6 Realistik secara
Organisasional
1. Keterlibatan
masyarakat dalam
pengawasan
1.Masyarakat
2. Keterlibatan
kecamatan dalam
pengawasan
2.Kecamatan
3. Keterlibatan desa 1.Desa
4. Jumlah pengawas 1.Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon
2.Perusahaan.
7 Terkoordinasi
dengan aliran
kerja
1. Kompensasi yang
diberikan perusahaan
kepada masyarakat
1.perusahaan
2.Desa
3.Masyarakat
2. Tindakan yang
dilakukan pihak terkait
terhadap perusahaan
1.Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon
8 Fleksibel 1. Cara Dan Metode
pengawasan
1. Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon.
2.Perusahaan
9 Bersifat sebagai
petunjuk
operasional
1. Pengawasan sesuain
dengan SOP
1.Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon
2. Perusahaan
59
2. Standar Tingkat
pendidikan
pengawasan
1.Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon
10
Diterima para
anggota
organisasi
1. Perusahaan merespon
terhadap pengawasan
yang dilakukan oleh
pihak terkait
1.Badan
Lingkungan Hidup
Kota Cilegon
2. Perusahaan
2. Kepuasan masyarakat
terhadap kinerja
pegawai
1.Masyarakat
2.Kecamatan
3.Desa
Sumber: Peneliti 2015
3) Dokumentasi
Studi yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data sekunder berupa
peraturan perundang-undangan, laporan-laporan berupa foto atau dokumen elektronik
(rekaman), catatan serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang
diteliti
Dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil berupa foto-foto dan
dokumentasi elektronik yang berupa rekaman. Dokumentasi digunakan untuk
memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan wawancara. Adapun alat
pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1) Buku Catatan
60
Buku catatan ini digunakan peneliti untuk mencatat setiap informasi dari
sumber data pada saat wawancara dengan sumber data dan mencatat
perkembangan penelitian di lapangan. Menurut Satori dan Komariah
(2010:177), buku catatan adalah catatan lengkap yang bukan saja berisi
hasil pengamatan atau wawancara di lapangan tetapi juga sudah ada
refleksi dari peneliti atas hasil atau deskripsi yang dikerjakan setelah
selesai melakukan suatu pengamatan atau wawancara.
2) Alat Perekam
Alat perekam ini digunakan peneliti untuk merekam setiap pembicaraan
pada saat wawancara dengan sumber informasi. Menurut Satori dan
Komariah (2010:177-178), tape recorder dapat merekam semua
percakapan dengan baik, tetapi sayang tidak dapat menangkap ekspresi
wajah dan gerak-gerik informan. Seandainya informan keberatan dengan
dengan pemakaian tape recorder, maka peneliti tidak boleh memaksa dan
atau tidak boleh mensiasatinya dengan cara tersembunyi karena kalau
ketahuan hal ini dapat merusak hubungan baik.
3) Kamera Digital dan Handphone
Kamera digital dan Handphone ini digunakan peneliti untuk memotret
kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan keabsahan penelitian, yang berupa foto-foto lokasi
penelitian ataupun sumber data.
61
3.4 Informan Penelitian
Setelah mempelajari peran dan hubungan antar partisipan, peneliti akan
mampu menentukan informan yang cocok untuk penelitiannya. Menurut Morse
dalam Denzin (2009:289), seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu
menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan
reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, dan bersemangat
untuk berperan serta dalam penelitian. Penentuan informan dalam penelitian
mengenai PengawasanBadan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran
Lingkungan Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon menggunakan teknik Purposive.
Menurut Patton dalam Denzin (2009:290), alasan logis di balik teknik Purposive
dalam penelitian kualitatif merupakan prasyarat bahwa informan yang dipilih
sebaiknya memiliki informasi yang kaya (rich information). Adapun yang menjadi
informan dalam penelitian ini diantaranya adalah:
62
Tabel 3.2 informan penelitian
No Kode Nama Informan Keterangan1. 11-1 Eri Sukaesih,ST,MM Kasubid Pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan2. 11-2 H. Hasbi Sidik, TT Ketua partai, ketua fraksi, ketua ppa,
ketua komisi 23. 12-1 Fuadah,SE,MM Kasubag Umum Kecamatan
Ciwandan4. 12-2 Edi Qudratullah,SH Kasie Tantrib5. 12-3 Ma’rufi S,IP Bendahara Kelurahan Tegal Ratu6. 12-4 Tubagus Juanda,SE Lurah Kelurahan Kubangsari7. 12-5 Rudi Karang taruna Kecamatan Ciwandan8. 13-1 Ichwan Masyarakat9. 13-2 Dimyati Masyarakat10. 13-3 Sunadi Pedagang11. 13-5 H. Neni Tokoh Masyarakat12. 14-1 Wuryandari Environment Supervisor PT.Krakatau
Daya Listrik13. 14-2 Suryadi HSEK3LH PT.Krakatau Daya Listrik14. 14-3 Risa Indah P Sr. Hst Assisten PT.Pundi Kencana
3.5 Teknik Analisis Data
Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal
ini analsis data kualitatif menurut menurut Bogdan & Biklen dalam Irawan (2006:73),
analisis data kualitatif adalah:
”Analisis data adalah proses mancari dan mengatur secara sistematis transkipinterview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan,yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda(terhadap suatu fenomena) yang membantu anda untuk mempresentasikanpenemuan anda kepada orang lain”.
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis data
63
kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberrman dalam Silalahi (2010:339),
Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi bersamaan
berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang
jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan
sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum
yang disebut analisis.
Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analsis Data Model InteraktifSumber: Miles dan Huberrman (Silalahi, 2010:340)
Berdasarkan gambar di atas dijelaskan bahwa dalam pandangan ini, tiga jenis
dalam kegiatan analisis data dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan
proses siklus dan interaktif. Peneliti bergerak diantara empat sumbu kumpuran
tersebut selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan
Pengumpulandata
Penyajiandata
ReduksiData
Kesimpulan-kesimpulan
penarikan/verifikasi
64
reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitian.
Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Koleksi Data
Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena
hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan
berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang
sudah ditetapkan. Data yang kita cari harus sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan
teknik sampling yang benar, kita sudah mendapatkan strategi dan prosedur yang
akan kita gunakan dalam mencari data di lapangan.
2. Reduksi Data
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasis
data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan
diferivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah
penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Data yang diperoleh dari
lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dicatat
secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada
hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti
65
untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan.
Reduksi data ini membantu untuk memberikan kode-kode pada aspek tertentu.
3. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka alur yang kedua yang penting dalam kegiatan
analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dapat dilakukan
dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif selain itu dapat berupa grafik, matriks,
network (jaringan kerja) dan bagan. Dengan mendisplay data, maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
4. Penarikan Kesimpulan/verifikasi
Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari
temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya.
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
66
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan
yang kredibel. Oleh karena itu kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian
berlangsung.
3.6 Uji Keabsahan Data
Untuk menetapkan keabsahan (trustworthines) maka diperlukan pengujian
dalam keakuratan data. Terdapat banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk
menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan dua cara yaitu:
3.6.1 Triangulasi (Triangulation)
Untuk menguji keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi.
Triangulasi menurut Paton dalam Moleong (2005:330-331) Triangulasi adalah
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang
diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini
dapat dicapai dengan cara:
1. Membandingkan data pengamatan dan hasil pengamatan dengan data hasilwawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apayang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitiandengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagaipendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yangberpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan
Peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber. Menurut Satori dan
Komariah (2010:170-171) menyatakan bahwa triangulasi sumber adalah cara
67
meningkatkan kepercayaan penelitian dengan mencari data dari sumber yang
beragam yang masih terkait satu sama lain. Sedangkan triangulasi teknik yaitu
penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data.
3.6.2 Mengadakan Membercheck
Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada
pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang
diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang
ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga
semakin kredibel/dipercaya.
3.7 Tempat dan Waktu Penelitian
3.7.1 Tempat Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Ciwandan Kota
Cilegon.
3.7.2 Waktu Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti Bagaimana Pengawasan Badan
Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di Kota Cilegon.
Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2014 sampai dengan bulan
mei 2015. Jadwal rencana penelitian terlampir pada tabel 3.2 berikut:
68
Tabel 3.3
JADWAL RENCANA PENELITIAN 2015
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan
Bulan
Februari2014
Maret2014
April2014
Mei2014
Juni2014
Juli2014
Agustus2014
September2014
Oktober2014
November2014
Desember2014
Januari2015
Februari2015
Maret2015
April2015
Mei2015
Juni 2015
1 Pengajuan JudulSkripsi
2 PerijinandanPenelitian Awal
3 Pengumpulan Data
4 PembuatanProposal
5 Bimbingan danRevisiProposal
6 Observasi danwwawancara
7 Penyusunan hasilpenelitian
8 Sidangskripsi
69
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Kondisi Kota Cilegon
Daerah Kota Cilegon secara Administratif luas wilayahnya
berdasarkan undang – undang No.40 tahun 1986 tentang pembentukan kota
Administratif Cilegon adalah 175,50 km2 atau 17,550 Ha, terdiri dari 8
kecamatan, 43 kelurahan. Kota Cilegon terletak dibagian timur Provinsi
Banten yaitu pada titik koordinat 105o54’05” – 106005’11” Bujur Timur dan
5o52’24” – 6o04’07” Lintang Selatan.
Batas Administratif Kota Cilegon sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara
b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Sunda
c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Anyer
d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu
Kota Cilegon dengan Visi Pembangunan tahun 2011- 2015, yaitu
Masyarakat Cilegon sejahtera melalui daya dukung industri, perdagangan, dan
jasa memiliki salah satu misi yang berorientasi dalam pengelolaan lingkungan
hidup. Misi tersebut adalah Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui
pengembangan kepelabuhan, pergudangan, penataan ruang dan pengelolaan
lingkungan.
70
4.1.2 Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
Pemerintah Kota Cilegon mempunyai dinas-dinas yang menunjang
penyelenggaraan pemerintah. Salah satunya Dinas Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Lingkungan Hidup.
4.1.2.1Ketentuan Umum
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Cilegon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintah daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon ;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cilegon ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
6. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon ;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Lingkungan Hidup ;
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Lingkungan Hidup ;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Lingkungan Hidup ;
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Lingkungan Hidup ;
71
12. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,
daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan
perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan
dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
13. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada
lingkungan hidupyang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau
kegiatan ;
14. Pencemaraan Lingkungan Hidup adalah masuknya atau
dimasukannya mahluk hidup, zat energi atau komponen lain
kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga
kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan
lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan
peruntukkannya ;
15. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap
sifat fisik dan / atau hayatinya yang menyebabkan lingkungan
hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan
berkelanjutan ;
16. Kajian Lingkungan adalah dokumen AMDAL dan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) serta Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) ;
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian
mengenai dampak besar dan penting suatu dan / atau kegiatan
72
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan / atau kegiatan ;
18. Konservasi adalah kegiatan menjaga, menyelamatkan dan
mengembangkan kondisi lingkungan alam dan lingkungan
buatan sesuai dengan fungsinya ;
19. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk
melestarikan lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan,
penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan,
pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup ;
20. Bahan Berbahaya Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah
setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya baik
secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan
/ atau merusakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan
hidup manusia serta makhluk hidup lainnya ;
21. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu dan / atau kegiatan yang
mengandung bahan berbahaya dan / atau beracun yang karena
sifat dan / atau konsentrasinya dan / atau jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan / atau
merusakan lingkungan hidup dan / atau membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta
makhluk hidup lainnya ;
73
22. Limbah Non B3 adalah limbah yang karena konsentrasinya lebih
kecil / dibawah dari kategori limbah B3 masih potensi
membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia karena
terjadinya akumulasi di lokasi penyimpanan atau lokasi
penimbunan ;
23. Lingkungan Alam adalah linkgungan yang terbentuk secara
alami dalam mendukung keberlangsungan keidupan manusia ;
24. Lingkungan Buatan adalah lingkungan yang dibentuk oleh
manusia untuk diekploitasi dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya ;
4.1.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi, Tujuan serta
Sasaran
4.1.2.2.1 Kedudukan
Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung
tugas Walikota di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4.1.2.2.2 Tugas Pokok
Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Lingkungan Hidup.
74
4.1.2.2.3 Fungsi
Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup ;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang Lingkungan Hidup ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan
Hidup ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4.1.2.2.4 Visi dan Misi
Visi Pemerintah Kota Cilegon “Masyarakat Cilegon
Sejahtera Melalui Daya Dukung Industri, Perdagangan dan Jasa”.
Visi Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon “Terwujudnya
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan sebagai upaya
meningkatkan Kota Cilegon Ramah Lingkungan”.
Agar upaya pencapaian visi berhasil dengan baik, maka perlu
didukung oleh misi, yaitu:
1. Meningkatkan perencanaan pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan dan pemanfaatan semberdaya alam dan
buatan.
75
2. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pengelolaan
lingkungan hidup.
3. Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan / perundang-
undangan lingkungan hidup bagi aparatur masyarakat dan
dunia usaha.
4. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
ruang kota serta konservasi sumber daya alam buatan.
5. Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat dan dunia
usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pelayanan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pengelolaan
lingkungan hidup
4.1.2.2.5 Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup
Kota Cilegon adalah sebagai berikut:
1. Terkendalinya pencemaran kerusakan lingkungan
dan kerusakan industri.
2. Mengendalikan kerusakan lingkungan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM
pengelolaan lingkungan yang handal.
4. Tersosialisasinya dan taatnya dalam penerapan
peraturan / perundang-undangan lingkungan hidup
pada dunia usaha dan masyarakat.
76
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang asri.
6. Meningkatkan rehabilitasi dan pemulihan fungsi
lahan kritis.
7. Adanya kepedulian masyarakat dan dunia usaha
dalam pengelolaan lingkungan.
8. Terlaksananya pelayanan pengelolaan lingkungan
hidup.
9. Terjalinnya kerjasama dengan dinas terkait dunia
usaha dan masyarakat
4.1.2.2.6 Sasaran
Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan
dengan mengacu kepada pola dasar pembangunan Kota Cilegon,
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya memiliki sasaran sebagai berikut:
1. Terpenuhinya pemanfaatan lingkungan di wilayah Kota
Cilegon
2. Terbinanya sistem tanggap darurat resmi
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis SDM
pengelolaan lingkungan
4. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan
hidup
77
5. Diterapkan dan terlaksananya peraturan baku mutu kualitas dan
pengelolaan lingkungan hidup
6. Tersosialisasinya peraturan dan perundang-undangan
pengelolaan lingkungan hidup
7. Terlaksananya penegakan hukum terhadap kasus pencemaran
lingkungan
8. Terciptanya lingkungan pemukiman fasos dan fasum yang
hijau bersih dan sehat
9. Berkurangnya lahan kritis di wilayah Kota Cilegon
10. Terciptanya ruang terbuka hijau
11. Terlindunginya SDA dan keanekaragaman hayati
12. Terbentuknya kelompok masyarakat peduli lingkungan
13. Tersosialisasinya pengelolaan lingkungan industri kepada
masyarakat
14. Meningkatnya partisipasi dunia usaha / stake holder dalam
pengelolaan lingkungan
Sedangkan sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
adalah “menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta
meningkatnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam”
4.1.2.2.7 Unsur Organisasi
Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon terdiri
atas :
1. Kepala Badan
78
2. Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Program dan Evaluasi ;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Konservasi Lingkungan, membawahkan :
a. Sub Bidang Konservasi Lingkungan Alam ;
b. Sub Bidang Konservasi Lingkungan Buatan.
4. Bidang Pengendalian Lingkungan, membawahkan :
a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan ;
b. Sub Bidang Penanggulangan dan Pemulihan.
5.Bidang Analisis, Penyuluhan dan Pembinaan Lingkungan Hidup,
membawahkan :
a. Sub Bidang Analisis Lingkungan Hidup ;
b. Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan
Lingkungan Hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
4.2 Informan Penelitian
Penelitian mengenai Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon Dalam Mengatasi Pencemaran Pada Kawasan Industri Di Kecamatan
Ciwandan Kota Cilegon. Berdasarkan peran dan fungsi informan tersebut.
Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 14 informan, yaitu 1 (satu)
79
dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, dua( dua) dari pihak
Kecamatan Ciwandan, dua (dua) dari pihak desa yaitu desa Tegal ratu dan
desa Kubangsari, 1 (satu) dari desa Tegal rati dan 1 (satu) dari pihak desa
Kubangsari,1 dari pihak Karang Taruna Kecamatan Ciwandan, 3 (tiga)
masyarakat umum,dan 1 (satu) dari masyarakat pedagang yang berada
disekitar pabrik, dan 2 (dua) dari pihak Perusahaan. Dan rinciannya sebagai
berikut :
Tabel 4.1
Informan penelitian
No Kode Nama Informan Keterangan1. 11-1 Eri Sukaesih,ST,MM Kasubid Pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan2. 11-2 H. Hasbi Sidik, TT Ketua partai, ketua fraksi, ketua
ppa, ketua komisi 23. 12-1 Fuadah,SE,MM Kasubag Umum Kecamatan
Ciwandan4. 12-2 Edi Qudratullah,SH Kasie Tantrib5. 12-3 Ma’rufi S,IP Bendahara Kelurahan Tegal Ratu6. 12-4 Tubagus Juanda,SE Lurah Kelurahan Kubangsari7. 12-5 Rudi Karang taruna Kecamatan
Ciwandan8. 13-1 Ichwan Masyarakat9. 13-2 Dimyati Masyarakat10. 13-3 Sunadi Pedagang11. 13-5 H. Neni Tokoh Masyarakat12. 14-1 Wuryandari Environment Supervisor PT.
Krakatau Daya Listrik13. 14-2 Suryadi HSEK3LH PT. Krakatau Daya
Listrik14. 14-3 Risa Indah P Sr. Hst Assisten PT.Pundi Kencana15. 14-4 Andi Ichwan Akbar Supervisor PT.Golden Grand Mills16. 14-5 Suheli Humas PT.Cerestar Flour Mills
(sumber : peneliti, 2015)
80
Tabel 4.2
Pedoman Wawancara
No Aspek Informan1 Akurat
a. Standar Pengelolaan Limbahb. Jenis Pencemaran Lingkunganc. Jarak keberadaan pabrik
1. BLH 11-1
2. Dprd Cilegon 11-2
3. Kecamatan 12-1,12-2
4. Desa 12-2 ,12-3
2 Tepat Waktua. Kegiatan Pengawasan Sudah
dijadwalkanb. Waktu pengawasan
1. BLH 11-1
2. Dprd cilegon 11-2
3. Kecamatan 12-1
4. Desa 12-2,12-3
5. Perusahaan 14-1,14-
2
3 Obyektif Dan Menyeluruha. Penilaian terhadap keahlian
yang dimiliki pengawasb. Pelatihan pada petugas
pengawasan
1. BLH 11-1
2. Dprd Cilegon 11-2
3. Kecamatan 12-1
4. Desa 12-2,12-3
5. Masyarakat 13-1.13-
2.13-3,13-4
6. Perusahaan 14-1,14-
2
4 Terpusat pada titik pengawasanstrategik
a. Sanksi teringan sampai terberatb. Pemberian sanksi sesuai
pelanggaran
1. BLH 11-1
2. Dprd Cilegon 11-2
3. Perusahaan 14-1,14-
2
4. Kecamatan 12-1
5. Desa 12-2,12-3
5 Realistik secara ekonomia. Biaya yang dianggarkan dalam
kegiatan oengawasan1. BLH 11-1
2. Peusahaan 14-1,14-2
6 Realistik secara organisasionala. Keterlibatan masyarakat dalam
pengawasanb. Keterlibatan karang taruna dan
desac. Jumlah pengawas
1. BLH 11-1
2. Dprd Cilegon 11-2
3. Kecamatan 12-1
4. Desa 12-2,12-3
5. Masyarakat 13-1.13-
2.13-3,13-4
6. Perusahaan 14-1,14-
81
2
7 Terkoordinasi dengan aliran kerjaa. Kompensasi yang diberikan
perusahaan kepada masyarakatb. Tindakan yang dilakukan
pihak terkait kepadaperusahaan
1. BLH 11-1
2. Kecamatan 12-1
3. Desa 12-2,12-3
4. Masyarakat 13-1.13-
2.13-3,13-4
5. Perusahaan 14-1
8 Fleksibela. Cara dan metode pengawasan 1. BLH 11-1
2. Peusahaan 14-1,14-2
9 Bersifat sebagai petunjuk operasionala. Pengawasan sesuai dengan sopb. Tingkat pendidikan pengawas
1. BLH 11-1
2. Dprd Cilegon 11-2
3. Peusahaan 14-1,14-2
10 Diterima para anggota organisasia. Perusahaan merespon
mengenai pengawasan yangdilakukan pihak terkait
b. Kepuasan masyarakatmengenai kinerja pengawai
1. BLH 11-1
2. Kecamatan 12-1
3. Desa 12-2,12-3
4. Masyarakat 13-1.13-
2.13-3,13-4
5. Perusahaan 14-1
(Sumber: peneliti,2015)
82
4.3 Deskripsi Data dan Analisis Data
Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data
yang telah didapatkan dari hasil observasi penelitian. Penelitian mengenai
Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam Mengatasi
Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon,peneliti menggunakan teori indikator pengawasan. Teori
tersebut memberikan visualisasi yang berguna atas komponen-komponen
penting yang harus dilakukan oleh suatu organsasi untuk menjamin bahwa
pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif. Pengawasan
yang efektif mencakup hubungan yang saling mendukung antara indikator
satu dengan yang lainnya. Adapun indikator pengawasan tersebut yaitu:
1. Akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat,
data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat
menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang
keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak
ada.
2. Tepat – waktu, informasi harus dikumpulkan disampaikan dan
dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan
segera.
3. Obyektif dan menyeluruh, informasi harus mudah dipahami
dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik, sistem
pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang – bidang
83
di mana penyimpangan – penyimpangan dari standar paling
sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling
fatal.
5. Realistik secara ekonomi, biaya pelaksanaan sistem
pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan
kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional, sistem pengawasan harus
cocok atau harmonis dengan kenyataan – kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, informasi
pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi,
karena setiap tahap dan proses pekerjaan dapat mempengaruhi
sukses kegagalan atau keseluruhan operasi, dan informasi
pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang
memerlukannya.
8. Fleksibel, pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk
memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun
kesempatan dan lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sistem pengawasan
efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari
standar. Tindakan koreksi apa yang sebenarnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi, sistem pengawasan harus
mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota
84
organisasi dengan mendorong perasaan otonomi,
bertanggungjawab, dan berprestasi.
Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat
deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi
lapangan serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Berdasarkan teknik
analisa data kualitatif data-data tersebut dianalisis selama penelitian
berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui
observasi, studi dokumentasi, dan wawancara dilakukan triangulasi data
yaitu proses check dan recheck antara sumber data dengan sumber data
lainnya, serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-
jawaban yang sama dan berakitan dengan pembahasan permasalahan
penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban
penelitian, peneliti memberikan kode yaitu:
1. Kode Q menunjukan daftar urutan pertanyaan
2. Kode I menujukan informan
3. Kode I1, I2, I3 dan seterusnya menunjukan daftar urut informan
4.3 Pembahasan Analisi Dan Analisis Hasil Penelitian
4.3.1 Pengawasan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon Dalam Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan
Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.
Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan
standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan,
85
merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan
kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya,
menentukan dan mengukur penyimpangan – penyimpangan serta
mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin
bahwa sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif
dan efisien dalam pencapaian tujuan – tujuan perusahaan.
Pengawasan juga memiliki arti sangat penting untuk
pemerintah daerah, karena adanya kegiatan pengawasan akan
memberikan perbaikan dalam mengatasi pencemaran lingkungan
yang terjadi dan bagi pelaksana pengawasan berfungsi sebagai
bentuk aktivitas pengawasan yaitu memberikan suatu kontribusi
dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan agar kegiatan
pengawasan bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan
secara efektif dan efisien, adapun maksud dari adanya kegiatan
pengawasan yaitu untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan
yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu
rencana termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya
tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial dimana
rencana tersebut disusun dan ditetapkan.
Kegiatan pembangunan yang kita ketahui sekarang ini
mengacu pada pertumbuhan ekonomi untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat, namun tidak sedikit jumlah lingkungan
86
yang mengalami kerusakan akibat dari pelaksanaan pembangunan
tersebut, terutama kegiatan yang bersifat industri. Kegiatan industri
di Kota Cilegon merupakan salah satu dari sekian banyak usaha
yang berpotensi mencemari lingkungan, dari kegiatan yang
berlangsung tersebut menimbulkan dampak kepada masyarakat
sekitar, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan dari
kegiatan industri tersebut, maka yang merugikan masyarakat maka
mengharuskan pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
selaku pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan dalam
setiap usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.
Tujuan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan pihak dari
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yaitu supaya proses
pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dari
rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat
penyimpangan – penyimpangan, dan supaya tujuan yang dihasilkan
sesuai dengan rencananya untuk mengetahui bagaimana
pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam
Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di
Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon mengikuti ( Handoko ( 2003
:373 ) Karakteristik Pengawasan yang Efektik, yaitu : Akurat,
Tepat – waktu, Obyektif dan menyeluruh. Terpusat Pada titik – titik
pengawasan strategik, Realistik secara ekonomis, Realistik secara
organisasional, Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi,
87
Fleksibel, Bersifat sebagai petunjuk dan opersional, dan Diterima
para anggota organisasi.
4.3.1.1 Akurat
Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat
informasi dan data yang tidak akurat dari sistem
pengawasan dapat menyebabkan organisasi atau instansi
mengambil tindakan koreksi yang keliru bahkan
menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Dalam
pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan
Industri Di Kota Cilegon, standar pengelolaan yang
ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan.
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam
melaksanakan kegiatan pengawasan harus memiliki
standar dalam pengelolaan limbah hasil industri pabrik,
agar setiap perusahaan yang berpotensi mencemari
lingkungan tidak dapat mengatasi pencemaran yang terjadi
dengan baik yang sesuai dengan standar pengelolaan yang
baik, seperti halnya yang disampaikan oleh Eri ( 38 ),
kasubid pengendalian lingkungan dan perusakan
lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ( 11-1 )
:
88
“ Disini yang dimaksud pencemaran lingkungan yaitumasuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidupoleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutulingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pengelolaanlimbah industri pada perusahaan atau pabrik bukanhanya di kecamatan Ciwandan, jadi pengelolaannyatergantung limbah yang dihasilkan,misalnya limbahcair ada yang cukup dengan fisika saja, akan tetapiketika ada kimia – kimia tertentu itu bisa diprosesdengan kimia, tetapi ada juga kimia tertentu itu denganproses kimia justru berubah kimianya menjadi tidakterdeteksi makanya harus dengan biologi. Jadi tidakada standarisasi yang pasti untuk pengelolaan limbah.Disini kualitas air penerima meliputi parameter :Kimia : pH, DO, Besi, Mn, Co, Zn, Cr6+, Cr, Cd,Hg, Pb, Su, Cu, As, Se, Ni, Cn, H2-s, F, Organochlorin,NH3-N, NO2-N, BOD, COD, Surfactan, detergen, fenol,minyak dan lemak.Fisika : suhu, TSS, TDS, Warna, Bau, Kecerahan,Kekeruhan, Kedalaman laut, Pola arus, Pasang surut,Pergerakkan massa air.Biologi : Indeks keragaman, Benthos, dan Indeksdominansi miktoorganisme.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 11-1 dapat
disimpulkan bahwa pengelolaan limbah industri tidak ada
standar pengelolaannya yang khusus, karena pengelolaan
limbah berdasarkan limbah yang dihasilkan oleh setiap
perusahaan atau pabrik, dan limbah yang dihasilkan setiap
perusahaan atau pabrik berbeda – beda, dan tidak memiliki
standar khusus dalam pengelolaan limbah industri yang
terjadi di Kecamatan Ciwandan.
Perusahaan atau pabrik di Kecamatan Ciwandan dalam
pengelolaan limbah harus sesuai dengan peraturan
perundang – undangan yang ditetapkan oleh pemerintah
89
seperti halnya yang disampaikan oleh ( Wuryandari ) (30),
Environment Supervisor (14-1) :
“menurut peraturannya kami sudah sesuai, karenasebelum mendirikan dan izin produksi pihak kamidiwajibkan memiliki Amdal ( analisis mengenaidampak lingkungan ), UKL-UPL” ( wawancara/ 08mei 2015/ pukul 14:00/dilaksanakan dikantor KrakatauDaya Listrik).
Hal yang senada disampaikan oleh Andi (37)
Supervisor PT.Golden Grand Mills (14-4) :
“Ada SOP, karena sebelum mendirikan dan izinproduksi pihak kami diwajibkan memilikiAMDAL”(wawancara/30 juni 2015/pukul13.00/dilaksanakan dikantor PT.Golden Grand Mills).
Berdasarkan pernyataan dari 14-1 dan 14-4, setiap
perusahaan wajib memiliki izin produksi dan diwajibkan
memiliki ambal ( analisis mengenai dampak lingkungan)
dan UKL-UPL dan sesuai pada gambar dibawah ini :
Gambar 4.1
SLHD kota Cilegon mengenai kewajiban setiap
perusahaan untuk memiliki AMDAL, UKL-UPL
90
Hal yang sama juga disampaikan oleh Eri, ( 38 ),
Kasubid pengendalian lingkungan dan perusakan
lingkungan (11-1) :
“untuk perusahaan atau pabrik di KecamatanCiwandan yang sudah kita awasi bisa dikatakan sudahsesuai, peraturan pertama sebelum memproduksiperusahaan atau pabrik diwajibkan izin mengenaipengeluaran limbah industri sesuai no 5 tahun 2002yang berbunyi bahwa limbah industri yang dikeluarkandari penghasil ( industri ) kepada pihakmenerima,potensial dapat mencemari dan merusaklingkungan hidup dan / atau membahayakanlingkungan hidup lainnya, bahwa untuk mencegahdampak negatif dimaksudkan diatas diperlukan upayapengendalian pengeluaran limbah dari setiappenghasil. Limbah pembuangan limbah cair sesuaidengan keputusan walikota Cilegon no 18 tahun 2002yaitu bahwa limbah cair yang dihasilkan dari kegiatanyang dibuang ke badan penerima ( laut ) potensialmengakibatkan terjadinya pencemaran, makadiperlukan adanya pengendalian pembuangan limbahcair dan keputusan menteri Lingkungan hidup no51/MENHL/10/1995 tentang baku mutu limbah cairbagi kegiatan industri. Sedangkan peraturan walikotaCilegon no 45 tahun 2009 mengenai izin penyimpanansementara dan pengumpulan limbah bahan berbahayadan beracun di Kota Cilegon.aturan – aturannyabanyak dan sangat tergantung juga pada limbah yangdihasilkan juga pada limbah yang dihasilkan, akantetapi kita belum bisa mengawasi untuk emisinya, ituterkendala dengan anggaran dan alatnya juga kamitidak punya pihak Badan Lingkungan Hidup KotaCilegon hanya bisa memantau dari laboratoriumeksternal yang independen dan itu semua hanyaditanggung oleh perusahaan tersebut, karenaperusahaan ada kewajiban 6 bulan sekali untukmemeriksa itu”(wawancaea/24 november 2014/pukul10:55/dilaksanakan dikantor BLH cilegon ).
Hal senada dinyatakan oleh ketua komisi II, H. Hasbi
Sidik (45) (11-2) :
91
“standar pasti sudah ada, hanya saja dalampelaksanaan kegiatannya belum maksimal, buktinyamasih keterbatasannya alat, masih banyak komplendari masyarakat, belum optimalnya Badan LingkunganHidup Kota Cilegon dalam menangani pencemarantersebut dan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegonbelum memiliki perda tentang pemeliharaanlingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup hanyamelihat dari perwal saja, dan setiap pendirian usahadikota Cilegon wajib memiliki AMDAL, UKL – UPLuntuk meminimalisir pencemaran lingkungan”(wawancara/ 19 mei 2015/ pukul 11:20/ dilaksanakandikantor DPRD kota Cilegon).
Berdasarkan wawancara dengan (41-1) bahwa
perusahaan harus memiliki Amdal, dokumen UKL-UPL
yang telah disetujui oleh pihak Badan Lingkungan Hidup
Kota Cilegon dan sesuai dengan keputusan walikota
Cilegon untuk standar atau ukuran dalam pengelolaan
limbah, akan tetapi pihak Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon belum bisa mengawasi limbah yang dihasilkan
dari emisi atau udara, karena pihak Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon memiliki kendala yaitu Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak memiliki alat untuk
mengukur limbah diakibatkan oleh emisi.
Dari hasil wawancara dengan beberapa informan
tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon dalam mengawasi perusahaan di
Kecamatan Ciwandan yang menghasilkan limbah industri
tidak mempunyai standar khusus untuk pengelolaan
92
limbah industri tersebut. Setiap perusahaan menghasilkan
produksi dan limbah yang berbeda , maka dari itu
pengelolaan limbahnya disetiap perusahaan memiliki
perbedaan. Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
mewajibkan untuk setiap perusahaan mempunyai
dokumen AMDAL, UKL-UPL. Sesuai dengan Keputusan
Walikota Cilegon no 2 tahun 2004 tentang pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Kota
Cilegon dalam pasal 3 menyebutkan setiap orang atau
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang
mengakibatkan pencemaran lingkungan dan perusakan
lingkungan mewajibkan melakukan penanggulangan
pencemaran dan atau perusakan lingkungan diakibatkan
oleh usaha dan atau kegiatan. Dan pasal 8 menyebutkan
setiap orang atau penanggung jawab yang melakukan
usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap
lingkungan wajib memilki dokuman kajian lingkungan (
UKL-UPL atau AMDAL ). Bagi kegiatan usaha yang
berpotensi untuk mencemari lingkungan harus memliki
pedoman yang disebut Amdal atau UKL-UPL supaya
perusahaan dapat mengendalikan dan dapat
meminimalisasikan bentuk pencemaran yang ditimbulkan.
93
Perusahaan di Kecamatan Ciwandan menghasilkan
jenis limbah yang menimbulkan pencemaran
lingkungan apabila tidak diolah dan diawasi oleh pihak
terkait dengan baik maka akan mengakibatkan
pencemaran lingkungan, sebagaimana yang
disampaikan oleh Eri, ( 38 ), Kasubid pengendalian
lingkungan dan perusakan lingkungan (11-1) :
“Limbah yang dihasilkan oleh setiap perusahaan yaituberbeda – beda dengan perusahaan lain, diantaranyalimbah cair, padat, udara. ( wawancara/ 24 november /pukul 10:55/ dilakukann dikantor Badan LingkunganHidup kota Cilegon).
Hal yang senada dikatakan oleh ketua komisi II, H.
Hasbi Sidik (45) (11-2) :
“pencemaran disini ada yang kimia saja, tepung yangbaru- baru ini banyak di Ciwandan, pencemaranlingkungannya berbeda- beda yang dihasilkan setiapperusahaan dan semua industri itu bermasalah”(wawancara/ 19 mei 2015/ pukul 11:20/dilaksanakandikantor DPRD Kota Cilegon).
Hal yang senada disampaikan oleh Bendahara
kelurahan Tegal ratu, Ma’rufi (49) (12-2) :
“limbah yang ditimbulkan dari pabrik sangat berbedaneng, ada yang menghasilkan skrap besi, ada yangdrum bekas, ada yang biji plastik, dan masih banyaklagi”(wawancara/ selasa 05 mei 2015/pukul09:00/dilaksanakan dikantor Kelurahan Tegal Ratu)
Pernyataan yang senada disampaikan oleh Environment
Supervisor, Wuryandari ( 30) (14-1) :
94
“jenis limbah yang dihasilkan pabrik atau perusahaankami yaitu limbah cair, limbah gas yang terbuang,akan tetapi itu sudah kita pantau melalui laporanperenam bulan”( wawancara/ jumat 08 mei 2015/pukul14:00/dilaksanakan dikantor Krakatau Daya Listrik).
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
informan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan
yang berada di Kecamatan Ciwandan limbahnya setiap
hari dihasilkan, apabila limbah itu tidak diawasi oleh
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon maka akan terjadi
pencemaran lingkungan dan berdampak buruk untuk
masyarakat setempat terutama pada kesehatan dan
mencemari lingkngan sekitar perusahaan atau pabrik dan
semua industri itu bermasalah.
4.3.1.2 Tepat – Waktu
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan
dievaluasi secepatnya bila kegiatan – kegiatan perbaikan
harus dilakukan segera. Dalam hal ini pengawasan Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengawasi dan
mengatasi pencemaran lingkungan dinyatakan dalam bentuk
pernyataan kegiatan pengawasan sudah dijadwalkan
sebelumnya dan waktu pengawasan.
Pengawasan dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon sudah ditentukan jadwal sebelumnya sebagaimana
dalam wawancara dengan Eri ( 38 ), Kasubid pengendalian
95
lingkungan dan perusakan lingkungan Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon ( 11-1) :
“pengawasan yang dilakukan oleh Badan LingkunganHidup Kota Cilegon sudah dijadwalkan sebelumnya “(wawancara /24 november 2014/pukul 10:55/dilakukandikantor Badan Lingkungan hidup Kota Cilegon).
Hal yang senada disampaikan oleh ketua komisi II, H.
Hasbi sidik (45) (11-2) :
“pengawasan sudah dijadwalkan mungkin dananggarannya pun sudah dianggarkan akan tetapi pihakdari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon masihmemiliki kendala seperti program sudah ada dan telahdijadwalkan tetapi belum berjalan dengan maksimal yakarena itu keterbatasan anggaran Badan LingkunganHidup Kota Cilegon sudah mengajukan kepusat tetapibelum disetujui”(wawancara/ 19 mei 2015/ pukul11:20/dilaksanaka dikantor DPRD Kota Cilegon).
Dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
melakukan kegiatan pengawasan kepada setiap perusahaan
atau pabrik satu kali dalam setahun, bila terjadi
pencemaran lingkungan maka dilakukan intensif setahun
3- 5 kali. Pengawasan yang dilakaukan Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan setahun 2
kali. Wawancara yang disampaikan oleh Eri ( 38 ),
kasubid pengendalian dan perusakan lingkungan (11-1) :
“pihak kami melakukan pengawasan hanya 1-2 kalidan sesuai perusahaan atau pabrik tersebutmengeluarkan limbah yang mengakibatkanpencemaran lingkungan”(wawancara/24 november2014/pukul 10:55/dilaksanakan dikantor BadanLingkungan Hidup Kota Cilegon).
96
Berdasarkan wawancara 11-1 diatas dapat disimpulkan
bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon satu sampai dua kali
dalam setahun. Karena pihak dari Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon tidak terfokus pada satu kecamatan
saja akan tetapi masih banyak kecamatan yang ada
perusahaannya yang perlu diawasi, jadi pengawasan
dilakukan satu sampai dua kali dalam setahun. Dan
pengawasan dilakukan apabila setiap ada pengaduan
tentang pencemaran dari masyarakat, seperti halnya yang
disampaikan oleh Edi Qudratullah ( 32) , Kasie Tantrib
Kecamatan Ciwandan (12-2):
“pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegonturun ke lapangan atau kelapangan jika ada masalahdan dapat laporan saja dari pihak kami, seharusnya sirutin neng”(wawancara/kamis 30 april 2015/pukul09:35/dilaksanakan dikantor Kecamatan Ciwandan).
Apabila perusahaan atau pabrik dalam keadaan baik –
baik saja dalam artian tidak mencemari lingkungan maka
tidak dilakukan dalam setahun ini tidak ada pengawasan
dilapangan, pengawasan dilakukan berkali – kali jika
terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan
perusahaan atau pabrik, sebagaimana dalam wawancara
yang disampaikan oleh Sr. Hse Assisten PT.Krakatau
Daya Listrik, Risa ( 25) (14-2) :
97
“pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegonmelakukan pengawasan dan satu tahun paling minim 1kali pengawasan, tetapi ada waktunya pihak BadanLingkungan Hidup Kota Cilegon melakukanpengawasan dua kali untuk membuktikan kesamaanatau kebenaran laporan dari pihak perushaan ataupabrik”(wawancara/ sabtu 09 mei2015/10:35/dilaksanakan dikantor Pundi Kencana).
Hal yang senada disampaikan oleh Andi (37),
Supervisor PT.Golden Grand Mills (14-4) :
“Pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegonmeninjau atau mengawas ke perusahaan kami barusekali dalam setahun”(wawancara/selasa 30 juni 2015/13:00/dilaksanakan di kantor PT.Golden Grand Mills).
Seharusnya pengawasan untuk perusahaan yang
menghasilkan limbah dilakukan setiap bulannya agar
meminimalisasikan bentuk pencemaran lingkungan yang
ditimbulkan oleh pabrik atau perusahaan. Seperti halnya
yang disampaikan oleh ibu Fuadah ( 48 ), kasubag umum
Kecamatan Ciwandan (12-1) :
“pihak kecamatan Ciwandan hanya memberikaninformasi jika ada keluhan, yang mempunyaiwewenang langsung untuk mengawasi itu dari pihakBadan Lingkungan Hidup Kota Cilegon langsungmungkin mereka melakukan pengawasan sebulan sekaliatau setahun sekali, karena tidak ada pemberitahuandari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegonseharusnya si rutin neng untuk meminimalisasikan danmengurangi pencemaran yang terjadi di KecamatanCiwandan “( wawancara/ 30 april 2015/ pukul08:32/dikatonr kecamatan Ciwandan).
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
informan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan
98
Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan
yang sifatnya mendatangi langsung ke Perusahaan atau
pabrik maka Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
melakukan pengawasan hingga tiga kali dalam setahun,
karena perusahaan atau pabrik bukan hanya ada di
kecamatan Ciwandan saja maka pihak dari Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon harus membagi waktu
agar pengawasan yang dilakukan bisa dilakukan disemua
perusahaan atau pabrik. Seharusnya pihak dari Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan kegiatan
pengawasan dilakukan satu kali dalam sebuan supaya
masyarakat tidak merasakan atau pengurangan
pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan
atau pabrik.
4.3.1.3 Obyektif Dan Menyeluruh
Informasi harus mudah difahami dan bersifat obyektif
serta lengkap dalam melakukan kegiatan pengawasan yang
dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon harus
bersifat obyektif. Dinyatakan dalam bentuk pernyataan
keahlian yang dimiliki pengawas atau pelatih pengawas.
Petugas Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum
sepenuhnya mempunyai sertifikasi untuk pengawas
sebagaiman yang disampaikan oleh Eri ( 38 ), kasubid
99
pengendalian pengawasan dan perusakan lingkungan
hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon (11-1) :
“pendidikan petugas kami sudah bagus minimal s1 danStandar petugas pengawasan yaitu mengikuti diklatteknis, diklat pengelolaan limbah B3, diklatpengendalian udara dan air, diklat pengambilansampel air, diklat pengawas. Tetapi pihak kamimemiliki kendala untuk diklat – diklat belumsepenuhnya dan seluruh tenaga pengawas mempunyaisertifikasi untuk pengawas maka harus diikuti diklat –diklat tersebut, namun pihak kami terkendala dari segianggaran” ( wawancara /24 november 2014/pukul10:55/dilakukan dikantor Badan Lingkungan HidupKota Cilegon ).
Hal yang senada disampaikan oleh ketua komisi II,
H.Hasbi sidik (45 ) (11-2):
“sudah sesuai mungkin rata – rata sepertinya s1, danberkompeten mungkin sudah sesuai dengan bidangnya,hanya saja keterbatasan tenaga teknis”(wawancara/ 19mei 2015/pukul 11:20/dilaksanakan dikantor DPRDKota Cilegon).
Dan sesuai dengan pernyataan dari 11-1 11-2, pendidikan
yang dimiliki petugas pengawas kami dan pegawai BLH
Kota Cilegon yaitu s1 dan sesuai gambar pada dibawah
ini:
100
Gambar 4.2
Sesuai SLHD Kota Cilegon pendidikan yang
dimiliki petugas pengawas dan pegawai BLH Kota
Cilegon
Berdasarkan wawancara dengan 11-1 diatas dapat
disimpulkan bahwa petugas pengawas Badan Lingkngan
Hidup Kota Cilegon belum sepenuhnya mengikuti diklat –
diklat karena belum semua petugas pengawas mempunyai
sertifikasi pengawas, karena terkendala dengan anggaran,
akan tetapi Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon selalu
memperbaiki dan berusaha menjadikan petugas
pengawasnya berstandarisasi. Hal senada juga
disampaikan oleh Environment Supervisor, Wuryandari (
30 ) (14-1) :
“Belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yangdibutuhkan,pihak kami melihatnya pihak dari BadanLingkungan Hidup Kota Cilegon selalu dan sedangmemperbaiki”( wawancara/ jumat 08 mei 2015/ pukul14:00/dilaksanakan dikantor Krakatau Daya Listrik).
0246 tingkat
pendidikan blhkota Cilegon
PEREMPUAN
LAKI-LAKI
101
Berdasarkan wawancara dengan 13-1 mengungkapkan
dengan keahlian dari petugas pengawasn Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang kurang
berkompeten menjadikan keberadaan pabrik atau
perusahaan di Kecamatan Ciwandan, pencemaran
lingkungan disekitar pabrik masih dirasakan masyarakat
sekitar, seperti halnya yang disampaikan oleh Masyarakat
sekitar perusahaan, Ichwan (33) (13-1):
“Jika lagi ada perbaikan terjadi itu bising neng,sangatmengganggu, tetapi itu tidak sering paling tujuh bulansekali atau setahun dua kali dan debunya itu yangmakin parah neng kadang sampai dilantai rumah dantidak lama ini pernah terjadi banjir neng kalau hujanpadahal dulunya tidak pernah seperti itu”(wawancara/kamis 07 mei 2015/pukul15:00/dilaksanakan dirumah warga/.
Berdasarkan wawancara dengan 13-1 dapat disimpulkan
bahwa perusahana atau pabrik di Kecamatan Ciwandan
masih merasakan pencemaran lingkungan yang terparah
terjadi pada pencemaran udara. Hal senada disampaikan
oleh masyarakat, Dimyati (45) (13-2) :
“Kami masih sangat terganggu karena sebagian besarperusahaan disekitar sini adalah perusahaan yangmemproduksi kimia yang sangat berbahaya danmencemari lingkungan sekitar” (wawancara/kamis 08mei 2015/pukul 16:00/dilaksanakan disekitar pabrik).
102
Berdasarkan wawancara dengan 13-2 menyampaikan
jika merasa terganggu dan masih merasakan dampak
buruk dari limbah yang dihasilkan oleh perusahaan atau
pabrik.
4.3.1.4 Terpusat Pada Titik Pengawasan Strategik
Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik, sistem
pengawasan harus tepat harus memusatkan perhatian pada
bidang – bidang dimana penyimpangan – penyimpangan
dari standar paling sering terjadi atau yang akan
mengakibatkan kerusakan paling parah. Seperti dalam
bentuk pernyataan sanksi teringan sampai terberat dan
pemberian sanksi sesuai dengan pelanggaran.
Perusahaan atau pabrik di Kecamatan Ciwandan yang
melakukan pencemaran dan limbah yang dihasilkan
perusahaan yang menyebabkan Pencemaran
Lingkungan,dengan itu Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon memberikan sanksi kepada setiap perusahaan atau
pabrik yang melakukan pelanggaran dan melakukan
pencemaran lingkungan. Sanksi yang ditetapkan yaitu
dalam bentuk teguran, peringatan dan bahkan hingga
penutupan usaha yang memberikan dampak buruk
terhadap Lingkungan sebagaimana oleh Kasubid
103
pengawasan dan pengendalian Badan Lingkungan Hidup
Kota Cilegon Eri ( umur ) (11-1) :
“teguran itu dari yang teringan sampai pencabutanizin, pembekuan izin, paksaan pemerintah,pembekuan izin lingkungan. Tahapan sanksi tersebutadalah kita undang perusahaan atau pabrik untukklarifikasi dan pembelaan sesuai fakta lapangannya,teguran hingga 1 – 3 kali, sanksi administratif,pencabutan izin, pembekuan izin, paksaanpemerintah, pembekuan izin lingkungan.( wawancara/24 november 2014/ pukul 10:55/ dilakukan dikantorBadan Lingkungan Hidup kota Cilegon).
Hal yang senada disampaikan oleh ketua komisi II,
H.Hasbi Sidik (45) (11-2) :
“pemberian sanksi dari yang teringan yaitu dengansurat pemberitahuan saja, dan sanksi terberat yaitusampai dengan penutupan atau pemberentian ijinproduksi. Akan tetapi ada saja perusahaan yang bandelwalau sudah dikasih surat pemberitahuan atau suratteguran tetap tidak peduli, dan ada yang dipanggil laluperusahaan tersebut menanggapi sesuai dengan batumutu,tetapi jika tidak sedang diawasi kembali lagi”(wawancara/19 mei 2015/pukul 11:20/dilaksanakandikantor DPRD Kota Cilegon).
Berdasarkan wawancara dengan 11-1 tahap sanksi yang
diberikan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
kepada perusahaan yang melakukan pencemaran terhadap
lingkungan yaitu mengundang perusahaan atau pabrik
yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan untuk
mengklarifikasi dan pembelaan sesuai fakta lapangannya
apakah benar pencemaran yang terjadi disebabkan oleh
perusahaan atau pabrik tersebut, kedua melakukan teguran
kepada perusahaan atau pabrik teguran tersebut terdiri dari
104
teguran ke – 1 teguran ke – 2 teguran ke – 3, ketiga sanksi
administratif, keempat penutupan sementara dan yang
paling berat adalah penutupan permanen yaitu penutupan
hasil pabrik yang dimaksud bukan penutupan perusahaan
atau pabrik akan tetapi kegiatan industri hasil produksi
bisa dikatakan pencabutan izin produksi, dengan
ditutupnya produksi maka akan berpengaruh pada
semuanya.
Pihak dari kepala desa juga memberikan teguran
terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran
lingkungan melalui mengadukan keluhannya ke pihak
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Sebagaimana
yang disampaikan oleh kepala desa Tegal Ratu, Tubagus
Juanda (55) (12-4) :
“Desa tidak memberi sanksi, tetapi hanya teguran danmengadukan keluhannya ke pihak Badan LingkunganHidup Kota Cilegon. Apabila tidak ada respon dariperusahaan biasanya masyarakat di desa melakukandemonstrasi dan sanksi terberat dari desa adalahmendemonstrasi perusahaan karena desa tidak dapatmemberikan sanksi terhadap pencemaran lingkunganyang dilakukan oleh perusahaan, hanya instansi yangterkait seperti Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegonyang dapat memberikan sanksi” (wawancara/selasa 08mei 2015/pukul 11:00/dilaksanakan dikantorKelurahan Kubangsari).
Berdasarkan wawancara dengan 12-4 dapat
menyimpulkan bahwa desa dapat memberikan sanksi
hanya berupa teguran saja dan sanksi terberat dengan
105
demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat jika pihak
perusahaan tidak merespon. Tetapi setiap masalah
pencemaran lingkungan yang terjadi di Kecamatan
Ciwandan yang ditimbulkan perusahaan oleh proses
produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu biasanya
hanya selesai dibawah meja artinya pencemaran
lingkungan yang terjadi itu tidak ditemukan titik temu dan
titik penyelesainannya, sebagaiman disampaikan oleh
kepala desa Kubangsari, Tubagus Juanda (55) (12-4) :
“Pihak desa menjaga kenyamanan warganya agartidak terjadi masalah sekalipun perusahaan ditutupatau dicabut ijin produksinya, dampaknyapengangguran didesa ini makin banyak, makapertimbangannya itu kami tidak pernah melaporkanpabrik itu karena banyak masyarakat menyimpulkanseluruh pabrik didesa ini bermasalah dalampencemaran lingkungan ”(wawancara/selasa 05 mei2015/pukul 11:00/dilaksanakan dikantor KelurahanKubangsari).
Berdasarkan wawancara dengan 12-4 dapat disimpulkan
bahwa masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan
oleh perusahaan akibat limbah tidak pernah terselesaikan
sampai dengan selesai hingga kini dan tidak ada tindakan
yang dilakukan pihak terkait kepada perusahaan yang
menimbulkan pencemaran lingkungan semua masalah
yang terjadi hanya selesai dibawah meja saja makanya
hingga saat ini tidak ada yang berani melaporkan.
106
Berdasarkan observasi peneliti, dengan pencemaran
yang terjadi dari tahun ke tahun dan Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon selalu menutupi itu semua dan
menurut peneliti itu seharusnya tidak dilakukan oleh pihak
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon seharusnya lebih terbuka
terhadap data atau informasi mengenai perusahaan atau
pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan.
Pengawasan – pengawasan yang dilakukan sudah diatur
dan sanksi – sanksi yang dikenakan juga sudah diatur, dan
denda yang diberikan sudah dicantumkan. Pencemaran
yang ditimbulkan dari pabrik atau perusahaan tersebut
seperti diperusahaan perusahaan banyak sekali debu dan
bau tak sedap yang dihasilkan oleh industri tersebut,
apalagi jika tidak memakai helm melewati kawasan
tersebut sudah seperti hujan debu bahkan peneliti
mencium bau disekitar pabrik.
Setiap permasalahan pencemaran lingkungan yang
diakibatkan oleh perusahaan diselesaikan secara mufakat
sebagaimana disampaikan oleh Eri ( 38 ), kasubid
pengendalian lingkungan dan kerusakan lingkungan (11-1)
:
“Jika ada perusahaan yang melakukan pencemaranlingkungan kita menindak lanjuti keluhan dari warga
107
terus mendatangi kelapangan lalu kita lakukanverifikasi pengaduan, jika pengaduan berkaitan denganlingkungan maka kita tindak lanjuti dan ketika didugaada pencemaran lingkungan maka kita selesaikandengan masyarakat untuk mufakat, mufakat disini yaituadanya ganti rugi kepada masyarakat jika memangbenar ada pencemaran lingkungan” ( wawancara/ 24november 2014 / pukul 10:55 / dilakukan dikantorBadan Lingkungan Hidup Kota Cilegon)
Hal yang senada disampaikan Andi (37), Supervisor
PT.Golden Grand Mills (14-4) :
“Jika ada limbah yang merugikan masyarakat makapihak kami akan tindak lanjut” ( wawancara/ selasa 30juni 2015/pukul. 13:00/dilaksanakan dikantorPT.Golden Grand Mills).
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan
diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan yang
melakukan pencemaran lingkungan akan diselesaikan
secara musyawarah mufakat. Di Kecamatan Ciwandan
masih dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitar
perusahaan terutama pencemaran pada udara, tidak adanya
tindakan tegas dari Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon, karena faktanya setiap permasalahan yang terjadi
selalu terselesaikan di bawah meja, maksudnya masalah
yang terjadi dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan
oleh perusahaan hanya sebatas teguran dan tidak ada
sanksi tegas makanya selalu selesai dibawah meja.
108
4.3.1.5 Realistik Secara Ekonomi
Realistik secara ekonomi, biaya pelaksanaan sistem
pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama
dengan yang dibutuhkan dari sistem tersebut. Dinyatakan
dalam bentuk pernyataan biaya yang dianggarkan dalam
pengawasan, dalam hal ini sumber keuangan hanya berasal
dari APBD sebagaimana yang disampaikan Eri ( 38 ),
kasubid pengendalian lingkungan dan perusakan
lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon (11-1) :
“Untuk tahun 2014 anggarannya kurang lebih Rp.500.000.000 (wawancara / 24 november 2014/ pukul10: 55 / dilakukan dikantor Badan Lingkungan HidupKota Cilegon).
Berdasarkan wawancara dengan informan diatas dapat
disimpulkan bahwa anggaran untuk melakukan
pengawasan persahaan adalah Rp. 500.000.000. dari
anggaran tersebut Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
belum secara intens mengawasi seluruh perusahaan atau
pabrik yang ada dikota Cilegon 169 perusahaan itu
dikarenakan kendala dari pengawas petugas lapangan yang
hanya ada dua petugas lapangan,itupun mengawas jika
terdapat pengaduan dari warga jika ada perusahaan yang
melakukan pencemaran lingkungan.
109
4.3.1.6 Realisti Secara OrganisasionalRealistik secara organisasional, sistem pengawasan
harus sesuai dan sesuai fakta yang dihasilkan harus dengan
kenyataan – kenyataan organisasi. Itu semua dinyatakan
dalam bentuk pernyataan keterlibatan masyarakat dalam
pengawasan, keterlibatan kecamatan dalam pengawasan
terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran
lingkungan dan keterlibatan desa dalam pengawasan pada
perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.
Pengawasan terhadap perusahaan yang dilakukan
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak melibatkan
masyarakat, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Eri
( 38 ), kasubid pengendalian lingkungan dan perusakan
lingkungan ( 11-1) :
“Tidak melibatkan masyarakat ketika sedangmengawasi, karena jika sedang terjadi masalah harusrutin itu sangat teknis. Tetapi jika terdapat keluhandari masyarakat baru pihak Badan Lingkungan HidupKota Cilegon menindak lanjuti keluhan dari wargatersebut kita lakukan verifikasi pengaduan, jikapengaduan berkaitan dengan lingkungan baru kitatindak lanjuti “ (wawancara / 24 november 2014/ pukul10:55/ dilakukan dikantor Badan Lingkungan HidupKota Cilegon ).
Hal yang senada disampaikan oleh ketua komisi II, H.
Hasbi Sidik (45) (11-2) :
“Dalam Undang – undang lingkungan hidup,masyarakat boleh melaporkan sebagai bentukpengawasannya akan tetapi tidak dilibatkan langsung.Karena wewenang untuk mengawasi itu ada dipihak
110
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon agar bisamengurangi dan meminimalisir pencemaranlingkungan. Jika ada keluhan pasti menanggapi danmenindak lanjuti tetapi pasti ada saja perusahaan yangbandel jika dipanggil mungkin sesuai dengan proseduratau baku mutu sesuai tetapi jika sedang tidak diawasimungkin melakukan pencemaran lagi” (wawancara/19mei 2015/pukul 11:20/dilaksanakan dikantor DPRDKota Cilegon).
Dari hasil wawancara dengan 11-1 dan 11-2 dapat
disimpulkan bahwa tidak adanya keterlibatan masyarakat
langsung, kecamatan, dan desa karena teknis ada di Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon bahkan tidak ada
kewajiban untuk melibatkan kecamatan, desa dan
masyarakat terkecuali apabila terjadi pencemaran
lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan yang
mencemari lingkungan dan berdampak buruk pada
masyarakat sekitar.
Dengan tidak adanya keterlibatan masyarakat dari
pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon, masyarakat hanya merasakan
pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tanpa dapat
melakukan tindakan apapun, seperti halnya yang
disampaikan oleh masyarakat, Dimyati (45) (13-2) :
“Kita mah neng Cuma dapat dampaknya aja dariperusahaan ini” (wawancara/ kamis 08 mei 2015/pukul 16:00/dilaksanakan di sekitar pabrik).
111
Hal seperti itu juga disampaikan oleh warga lainnya
yang berada disekitar pabrik atau perusahaan, Ichwan (
33) (13-1) :
“tidak pernah dilibatkan neng buat saat ini, hanyasekedar mengeluh saja dan yang saya tau perusahaantersebut berdampak buruk neng”( wawancara/ kamis07 mei 2015/ pukul 15:00/dilaksanakan dirumahwarga).
Pernyataan yang sama juga mengenai tidak adanya
keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pada
perusahaan yang menghasilkan limbah disampaikan oleh
Eri ( 38), kasubid pengendalilan lingkungan dan kerusakan
lingkungan (11-1) :
“Buat saat ini warga disini belim dilibatkan nenghanya sekedar pemberian info saja jika terjadipencemaran lingkungan” (wawancara /24 november2014/ pukul 10:55/ dilaksanakan dikantor BadanLingkungan Hidup Kota Cilegon).
Pengawasan perusahaan dalam pengelolaan limbah
industri yang mencemari lingkungan tersebut tidak
melibatkan kecamatan, desa, masyarakat. Padahal mereka
merupakan bagian dari bagian masyarakat yang merasakan
langsung dari pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan
atas pencemaran lingkungan tersebut. Seperti yang
disampaikan oleh Fuadah (48), kasubag umum Kecamatan
Ciwandan (12-1) :
“Saya dan pihak dari Kecamatan Ciwandan disinitidak memiliki wewenang seperti itu untuk ikut serta
112
mengawasi,pihak kami hanya dilibatkan dalammemberikan info saja jika ada pencemaran yangterjadi.Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegontidakpernah melaporkan hasil pengawasan yang seharusnyaada pemberitahuannya, tetapi itu tidak terjadi diKecamatan Ciwandan tidak dilibatkan oleh instansiterkait tersebut. ( wawancara /30 april/ pukul 08:32/dilaksanakan dikantor Kecamatan Ciwandan).
Hal senada disampaikan oleh Bendahara Kelurahan
Tegal Ratu, ma’rufi (49) (12-3) :
“Kami tidak dilibatkan dalam pengawasan yangdilakukan oleh Badan Lingkungan hidup Kota Cilegonseharusnya si kami dilibatkan,apakah sistempengelolaan limbah dipabrik tersebut sudah memenuhistandar atau sama sekali belum. Sebernanyakewenangan tersebut dari pihak Badan LingkunganHidup Kota Cilegon, akan tetapi pihak dari instansitersebut tidak memberikan tembusan kepada pihakdesa. Seharusnya si ada pemberitahuan dari BadanLingkungan Hidup Kota Cilegon kepada pihak desabahwa perusahaan ini layak beroperasi atau tidak”(wawancara/selasa 05 mei 2015/pukul09:00/dilaksanakan dikantor Kelurahan Tegal ratu).
Begitu pula hal yang sama disampaikan oleh lurah desa
kubangsari, Tubagus Juanda (55) (12-4) :
“Disini kami tidak dilibatkan mengenai pengawasanBadan Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadappabrik penghasil limbah , mungkin karena kurangnyasosialisai dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegonkepada masyarakat untuk mengikut sertakan dalammengawasi pabrik penghasil limbah tersebut, minimsekali pemberitahuan dari Badan Lingkungan HidupKota Cilegon, seharusnya apapun kegiatan yangdilakukan setidaknya memberikan laporan ataupemberitahuan mekanisme atau caranya.Pengawasannya saja kita tidak tahu, karena memangkita tidak tahu dan belum diikut sertakan” (wawancara/ 05 mei 2015/ pukul 11:00/dilaksanakandikantor kelurahan Kubangsari).
113
hal senada juga disampaikan oleh LSM, Ketua karang
taruna di Kecamatan Ciwandan, Rudi ( 40) ( 12-5) :
“Disini karang tarunanya tidak dilibatkan neng dalamsegi apapun baik dalam pengawasan terutama padamasalah limbah yang berdampak besar padamasyarakat” ( wawancara/07 mei 2015/pukul17:00/dilaksanakan dirumah).
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan
diatas dapat disimpulkan tidak adanya keterlibatan
masyarakat, kecamatan, desa, karang taruna dalam
pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon, mereka merasakan masih adanya
pencemaran lingkungan yang terjadi, seperti debu makin
menebal bahkan pernah terjadi seperti hujan debu, bau tak
sedap, dan terkadang terjadi kebisingan yang masih
dirasakan masyarakat disekitar pabrik. Seharusnya pihak
desa dilibatkan disegi sistem pengolahan limbah dipabrik
itu sudah memenuhi standar atau belum. Kewenangan
pengawasan tersebut dari Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon, apakah itu semua sudah memnuhi standar atau
belum karena pihak desa yang merasakan pencemaran
lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan
pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak
ada sosialisai kepada masyarakat sekitar tentang mengenai
bahaya yang diakibatkan oleh perusahaan apabila
114
limbahnya tidak diolah dengan baik dan agar masyarakat
juga mengetahui apabila pencemaran yang dirasakan
selama ini bila dirasakan dalam jangka waktu yang
panjang akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan
masyarakat yang berada disekitar pabrik.pada
pengawasannya pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon tidak melibatkan masyarakat. Kecamatan, desa
dan karang taruna dalam pengawasan tersebut dikarenakan
teknis ada dipihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
dan disitu tidak ada kewajiban untuk melibatkan
masyarakat, kecamatan, desa dan karang taruna dalam
pengawasan tersebut, terkecuali apabila perusahaan
melakukan pencemaran lingkungan dan merugikan
masyarakat. Masyarakat mengeluhkan masih merasakan
pencemaran yang terjadi karena pabrik masih
menimbulkan pencemaran pada lingkungan hidup namun
dalam hal itu masyarakat hanya bisa mengeluh tanpa dapat
tindakan atau melakan sanksi tegas. Dan dalam hal apapun
masyarakat tidak pernah dilibatkan langsung dalam
pengawasan tersebut.
Jumlah perusahaan atau pabrik yang berpotensi
melakukan pencemaran lingkungan di Kecamatan
Ciwandan kota Cilegon yaitu ada 169 perusahaan atau
115
pabrik dan yang baru diawasi oleh Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon 40 pabrik. Seperti halnya yang
disampaikan oleh Eri ( 38 ), kasubid pengendalian
lingkungan dan perusakan lingkungan (11-1) :
“Jumlah pengawas lapangan Cuma ada dua dan satukoordinator sedangkan jumlah pabrik di Kota Cilegonada 169 perusahaan, rata – rata satu orang harusmengawasi 50 pabrik padahal 1 oramg idealnya 30pabrik, tenaga kerja pengawas lapangan kurang sekali.Kita itu kurang tenaga pengawas dan sarana tenagapengawas kurang sekali,kendaraan Cuma ada 1 dari169 pabrik itu yang kita awasi baru 100, rencana untuktahun depan 120 pabrik. Antisipasi kita adalahmemaksimalkan yang kita punya, yang kita punya kitamaksimalkan sehingga melakukan pengawasan seharicukup 1 pabrik. Kita coba 1 hari 2 pabrik tetapi jikaseperti Pt posko, itu tidak mungkin 1 hari 2 pabrikkarena ini pabrik sangat bermasalah jadi harusinsentif” ( wawancara/24 november 2014/pukul 10:55/dilaksanakn dikantor Badan Lingkungan Hidup KotaCilegon ).
Menurut Suheli ( 40), Humas PT.Cerestar Flour Mills
(14-5) :
“Pihak kami merasa belum pernah ada pengawasandari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon”
Berdasarkan hasil wawancara 11-1 dapat disimpulkan
bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon memiliki
petugas pengawas hanya 2 dan 1 koordinator dan jumlah
pabrik yang harus diawasi dikota Cilegon ada 169 pabrik,
jadi 1 pabrik 1 petugas pengawas hanya mengawasi 40
pabrik. Dan idealnya itu 1 petugas pengawas hanya
mengawasi 30 pabrik, Cara atau mekanisme yang
116
dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon agar
dapat mengawasi seluruh pabrik tersebut adalah dengan
memilih pabrik yang harus diawasi sesuai dengan
pernyataan ibu Eri ( 38 ), kasubid pengendalian
lingkungan dan perusakan lingkungan ( 11-1) :
“Strategi kita untuk mengawasi dari 169 perusahaanatau pabrik itu kita pilih jadi 100 karena 169 itubanyak macam pabrik terutama industri, jadi jikapabrik itu bermasalah maka kami akan mengawasi 1kali setahun dan jika pabrik itu masih bandel makakami akan terus awasi makanya kami memilih yangbermasalah lebih diutamakan” ( wawancara /24november 2014/ pukul 10:55/ dilaksanakn dikantorBadan Lingkungan Hidup Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara dengan 11-1 dapat disimpulkan
bahwa pabrik di kota Cilegon yang berpotensi melakukan
pencemaran lingkungan berjumlah 169 pabrik dan itu
wajib diawasi, tetapi dari 169 pabrik tersebut baru 100
pabrik yang sudah diawasi oleh pihak Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon, karena personil pengawasan Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon hanya berjumlah 2
personil dan 1 koordinator, jadi setiap pengawas Badan
Lingkungan Hidup harus mengawasi 50 pabrik, padahal
idealnya 1 orang hanya mengawasi 30 pabrik. Dan sarana
kendaraan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
hanya memiliki 1 kendaraan. Dari 100 perusahaan atau
pabrik yang diawasi tidak setiap tahun diawasi, karena
117
apabila dalam laporan setiap tiga dan enam bulan
perusahaan tersebut tidak bermasalah maka tahun ini,
pabrik atau perusahaan tersebut tidak dilakukan
pengawasan secara rutin.
4.3.1.7 Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja Organisasi
Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, informasi
pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja, karena
setiap tahan dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi
sukses atau kegagalan keseluruhan operasi dan informasi.
Pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang
memerlukannya. Dinyatakan dalam bentuk pernyataan
kompensasi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat.
Dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh pabrik
atau perusahaan pasti akan ada kesalahan dan kekeliruan
yang dapat berdampak buruk kepada masyarakat dan
merugikan masyarakat baik dalam segi material maupun
dalam segi kesehatan. Dalam hal ini pabrik memberikan
kompensasi apabila ada kelalaian dalam pengelolaan limbah
hasil pabrik yang menyebabkan pencemaran lingkungan,
seperti halnya yang disampaikan oleh ketua karang Taruna
Di Kecamatan Ciwandan, Rudi (40 ) (12-5):
“Tidak semua pabrik atau perusahaan memberikankompensasi, ada yang memberikan kompensasi adayang tidak, ada yang kompensasinya dalam bentukmemberikan pengobatan gratis dari pabrik tetapi itu
118
tidak sering, paling pernah dua kali“(wawancara/kamis 07 mei 2015/pukul17:00/dilaksanakan dirumah).Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan
bahwa pabrik yang ada di Kecamatan Ciwandan yang
sudah mengakibatkan pencemaran lingkungan yaitu dalam
pencemaran udara yang mengakibatkan masyarakat
setempat tidak dapat menghirup udara segar, karena udara
disana sudah terkontaminasi bahan kimia sehingga jika
dalam jangka waktu panjang sangat berbahaya bagi
saluran pernafasan, dengan pencemaran yang dilakukan
pabrik maka pabrik tersebut. Agar pencemaran lingkungan
yang dilakukan tidak berdampak buruk bagi kesehatan
masyarakat sekitar, sebagaimana disampaikan oleh
masyarakat yang tinggal disekitar pabrik, Dimyati (45) (13-
2) :
“Disini pernah ada pengobatan gratis tapi itu bisakeitung Cuma dua kali dan itupun tidak dilakukan tiaptahunnya. Debu mah masih saja tiap hari neng,disinimah debu tuh udah jadi sarapan sehari – hari neng,orang jalanan disini yang lewat truk – truk gede daripabrik”(wawancara/kamis 08 mei 2015/ pukul16:00/dilaksanakan disekitar pabrik).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan
bahwa masyarakat yang berada disekitar pabrik masih
merasakan limbah dan pencemaran lingkungan terutama
pencemaran udara dari debu – debu yang dihasilkan truk –
119
truk pengangkut bahan – bahan pabrik, namun perhatian
terhadap debu yang dihasilkan oleh truk – truk pabrik ini
kurang terlalu diperhatikan sehingga masyarakat setempat
sudah menganggap jika debu disini sudah menjadi
sarapannya tiap hari padahal jika tidak diperhatikan secara
serius itu semua berdampak buruk terhadap kesehatan
masyarakat setempat dalam jangka waktu panjang.
4.3.1.8 Fleksibel
Fleksibel,pengawasan harus mempunyai fleksibelitas
untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap
ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan dinyatakan
dalam bentuk pernyataan bentuk pengawasan.
Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan
langsung dan pengawasan tidak langsung, seperti halnya
yang disampaikan oleh Eri (38 ), kasubid pengendalian
lingkungan dan perusakan lingkungan (11-1-) :
“kami dalam mengawasi memiliki wewenang sebagaiberikut : melakukan pemantauan, meminta keterangan,membuat salinan dari dokumen dan atau membuatcatatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu,memotret, membuat rekaman audio visual,mengambilsampel, memeriksa peralatan. Adapun dua carapengawasan yang dilakukan pihak kami yaitupengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.Pengawasan langsung adalah langsung terjunkelapangan sedangkan pengawasan tidak langsungyaitu dengan memverifikasi data, evaluasi laporanyang diberikan pihak perusahaan pertiga bulan dan
120
perenam bulan. Dan metode pengawasan langsungyaitu persiapannya seperti rapat intern tim,menyiapkan formulir BA, menyiapkan peralatan danperlengkapan jika dibutuhkan sample kita siapkan alatsampel kelapangan diperiksa keseluruhannya mulaidari dokumen lingkungan dan perijinan pengelolaanlingkungan hidup, diperiksa pengendalian danpengelolaan pencemaran air, udara, limbah B3, setelahhasil verifikasi lapangan kita tuangkan dalam beritaacara pengawasan yang di tanda tangani oleh pihakperusahaan setelah hasil tersebut dibuat tindak lanjutbisa berupa surat peringatan atau sanksiadministratif”. ( wawancara /24 november 2014/ pukul10:55/dilaksanakan dikantor Badan Lingkngan HidupKota Cilegon.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 11-1 dapat
disimpulkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan
oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ada dua
macam yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak
langsung. Pengawasan langsung yaitu pihak dari Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon langsung mendatangi
kelapangan atau ke pabrik tersebut, dan metode
pengawasan langsung yaitu persiapannya seperti rapat
intern tim, menyiapkan formulir BA, menyiapkan
peralatan dan perlengkapan jika dibutuhkan sample kita
siapkan alat sampel kelapangan diperiksa keseluruhannya
mulai dari dokumen lingkungan dan perijinan pengelolaan
lingkungan hidup, diperiksa pengendalian dan pengelolaan
pencemaran air, udara, limbah B3, setelah hasil verifikasi
lapangan kita tuangkan dalam berita acara pengawasan
121
yang di tanda tangani oleh pihak perusahaan setelah hasil
tersebut dibuat tindak lanjut bisa berupa surat peringatan
atau sanksi administratif. Sedangkan pengawasan tidak
langsung yaitu pihak Badan Lingkungan Hidup
memverifikasi dari data atau laporan yang diberikan pihak
perusahaan pertiga bulan atau perenam bulan. Namun
dalam pengawasan limbah dari udara emisi, pihak Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum bisa melakukan
uji emisi tersebut, karena Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon belum memiliki alat untuk uji emisi tersebut dan
yang melakukan uji emisi tersebut adalah Badan eksternal
yang independent dan perusahaan membiayai sendiri
untuk uji emisi dan uji emisi tersebut dilakukan setiap
enam bulan sekali. Senada dengan pernyataan diatas,
Wuryandari ( 30 ) Environment supervisor ( 14-1) :
“pengawasan yang dilakukan pihak dari BadanLingkungan Hidup Kota Cilegon yaitu pengawasannyaterkadang inspeksi mendadak, dan terkadang sesuaidengan surat tugas. Dalam setahun Badan LingkunganHidup Kota Cilegon setahun sekali mengawasiperusahaan kami dan maksimal dua kali .perusahaankami setiap pertiga bulan memberikan laporan kepihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, laporantersebut yaitu laporan pengendalian air limbah,laporan pengendalian limbah B3, laporan pengelolaanindustri, dan laporan pelaksanaan izin lingkungan.Dan adapun dalam pengambilan sampel air pertigabulan dan enam bulan. pihak dari Badan LingkunganHidup langsung ke objek sasaran dan pengambilansampelnya sudah ditentukan satu tempat dan telah
122
disepakati dua belah”(wawancara/8 mei 2015/pukul14:00/dilaksanakan dikantor Krakatau Daya Listrik).
Sesuai dengan pernyataan dari 14-1, setiap pertiga bulan
dan perenam bulan diadakan pengambilan sampel air laut
dan sesuai dengan pada gambar dibawah ini :
Gambar 4.3
Pengambilan air sampel laut
(Sumber, peneliti 2015 )
Pernyataan yang sama mengenai bentuk pengawasan
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon juga disampaikan
oleh Sr. Hse Assisten, Risa Indah ( 25 ) (14-2) :
“Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegondalam mengawasi secara langsung yaitu memberikanaudit Lingkungan Hidup Limbah B3, dan audit propersedangkan pengawasan tidak langsungnya yaitu pihakperusahaan memberikan laporan pertiga bulan sepertilaporan limbah B3 sedangkan laporan UKL/UPL
123
AMDAL perenam bulan. Dalam setahun maksimal duakali secara inspeksi mendadak” ( wawancara /9 mei2015/ pukul 10:35 /dikantor Pundi Kencana ).
Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas
dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan yang
dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon ada dua
cara pengawasan yaitu pengawasan langsung dan
pengawsan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu
pengawasan rutin ke pabrik dan pengawasan rutin
dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
dalam setahun bisa sampai satu atau maksimal dua kali
pengawasan. Pengawasan tersebut pihak Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengambil sampel air
diuji di Laboratorium dan tempat pengambilan sampelnya
sudah ditentukan pada satu tempat atau fokus yang telah
disepakati oleh kedua pihak dan air yang diambil tersebut
layak atau tidak untuk dibuang kelaut. Pengawasan tidak
langsung adalah pengawasan yang dilakukan Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon melalui laporan yang
dibuat oleh setiap pabrik, itu diberikan setiap pertiga bulan
dan perenam bulan. Dari laporan tersebut Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon memverifikasinya dan
dari laporan tersebut Badan Lingkungan Hidup Kota
124
Cilegon mengetahui bentuk dan angka – angka baku mutu
yang dilewati oleh perusahaan tersebut.
4.3.1.9 Bersifat Sebagai Petunjuk Operasional
Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, suatu sistem
pengawasan yang efektif harus menunjukkan baik deteksi
atau denasi dari standar, tindakan koreksi apa yang harus
diambil dan dimiliki. Dinyatakan dalam bentuk
pengawasan sesuai dengan SOP dan tingkat pendidikan
yang dimiliki oleh petugas pengawas yang dimiliki Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon, standar operasional
prosedurnya belum dibuat namun telah tertuang dalam S.K
Rencana kerja. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh
kasubid pengawasan, pengendalian dan kerusakan
lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Eri (
38 ) ( 11-1) :
“sesuai sop tetapi pengawasan masih mengacu padaperwal atau perda dan sop sebetulnya sudah buat akantetapi pada prinsipnya sop itu dijalankan tetapi secarasurat keputusan belum dibuat dan langkah –langkahnya pertama investasi, data kegiatan tahunsebelumnya kedua pembahasan data bahanpenyusunan rencana operasional, ketiga penyusunanrencana operasional pembuatan dan penyampaian ataupengedaran surat pemberitahuan monitoring ataupengawasan kepada kegiatan pelaku usaha, keempatpembuatan format surat tugas, berita acara danlaporan periodik ( pertiga dan enam bulan ), kelimapelaksanaan monitoring dan pengawasan bersamaandengan implementasi tindak lanjut hasil kegiatan
125
usaha”(wawancara/24 november 2014/pukul10:55/dilaksanakan dikantor Badan Lingkungan HidupKota Cilegon).
Dari hasil wawancara dengan 11-1 dapat disimpulkan
bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum
mempunyai SOP namun prinsipnya sudah tertuang di SK
Rencana kerja bidang pengawasan pengendalan dan
perusakan lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon. Isi dari Rencana kerja pengawasan, pengendalian
dan perusakan lingkungan hidup yaitu pertama investasi,
data kegiatan tahun sebelumnya kedua pembahasan data
bahan penyusunan rencana operasional, ketiga penyusunan
rencana operasional pembuatan dan penyampaian atau
pengedaran surat pemberitahuan monitoring atau
pengawasan kepada kegiatan pelaku usaha, keempat
pembuatan format surat tugas, berita acara dan laporan
periodik ( pertiga dan enam bulan ), kelima pelaksanaan
monitoring dan pengawasan bersamaan dengan
implementasi tindak lanjut hasil kegiatan usaha dan
tindakan lapangan. Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon dalam melakukan pengawasan pihak Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon tidak mengintimidasi
pihak pabrik atau perusahaan. Sebagaimana yang
126
disampaikan oleh Environment Supervisor Krakatau Daya
Listrik, Wuryandari ( 30 ) (14-1) :
“Dalam melakukan pengawasan di perusahaan kamipihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegontidak mengintimidasi pihak kami”( wawancara/8 mei2015/pukul 14:00/dilaksanakan di kantor KrakatauDaya Listrik).Berdasarkan hasil wawancara dengan 14-1, dapat
disimpulkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon dalam melakukan pengawasan pencemaran
lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan industri
sifatnya tidak mengintimidasi pihak perusahaan dalam
melakukan pengawasan tersebut. Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon dalam melakukan pengawasan sudah
sesuai dengan SOP sebagaimana yang disampaikan oleh
Environment Supervisor Krakatau Daya Listrik,
Wuryandari ( 30) (14-1) :
“Saya rasa mungkin sudah sesuai sop yang dimilikioleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon” (wawancara/8 mei 2015/ pukul 14:00/ dilaksanakandikantor Krakatau Daya Listrik ).
Hal yang senada disampaikan oleh Andi (37),
Supervisor PT.Golden Grand Mills :
“Seharusnya sudah sesuai SOP yang dimiliki olehBadan Lingkungan Hidup Kota Cilegon”(wawancara/selasa 30 juni2015/pukul.13:00/dilaksanakan dikantor PT.GoldenGrand Mills).
127
Hal yang senada disampaikan oleh ketua komisi II,
H.Hasbi Sidik (45) (11-2) :
“Pengawasannya mungkin sudah sesuai, hanya dalampelaksanaan kegiatannya belum maksimal, karenamasih banyak kendalanya yaitu keterbatasan alat,disini Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belummemiliki laboratorium, masih ada komplen darimasyarakat dan belum optimalnya Badan LingkunganHidup Kota Cilegon dalam menangani pencemaranlingkungan tersebut, namun pasti pihak BadanLingkungan Hidup Kota Cilegon selalu berusahamemperbaiki itu semua”(wawancara/19 mei2015/pukul 11:20/dilaksanakan dikantor DPRD KotaCilegon).
Berdasarkan hasil wawancara dengan 14-1 dan 12-1 dapat
disimpulkan bahwa walaupun Badan Lingkungan Hidup
Kota Cilegon belum memiliki sop tetapi Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam melakukan
pengawasan sudah berdasarkan prosedur yang dimiliki
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
4.3.1.10 Diterima Para Organisasi
Diterima para organisasi, sistem pengawasan harus
mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota
organisasi dengan mendorong perasaan otonomi,
bertanggungjawab, dan berprestasi. Hal ini dinyatakan
dalam bentuk pernyataan respon pabrik terhadap
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon dan kepuasan masyarakat terhadap
kinerja pengawas dalam mengatasi pencemaran
128
lingkungan di Kecamatan Ciwandan merespin baik adanya
kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yan
terkait, seperti halnya yang disampaikan oleh kasubid
pengawasan, pengendalian dan perusakan lingkungan
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Eri ( 38 ) (11-1) :
“merespon sangan baik sesuai prosedur, jika adakeluhan pihak kami menindak lanjuti keluhan wargalalu kelapangan kemudian kita lakukan verifikasipengaduan dan jika pengaduan berkaitan denganlingkungan maka kami tindak lanjuti” (wawancara/ 24november 2014/ pukul 10:55/ dilaksanakn dikantorBadan Lingkungan Hidup Kota Cilegon).
Pernyataan diatas diperkuat oleh Environment
Supervisor, wuryandari ( 30) (14-1) :
“kami merespon baik dari kegiatan pengawasan yangdilakukan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup KotaCilegon, pihak kami jadi mengetahui dengan kegiatanyang baru” ( wawancara /8 mei 2015/ pukul14:00/dilaksanakan dikantor Krakatau Daya Listrik).
Hal yang senada disampaikan oleh Andi (37),
Supervisor PT.Golden Grand Mills:
“Merespon baik kegiatan pengawasan yang dilakukanoleh Badan Lingkungan Hidup KotaCilegon”(wawancara/selasa 30 juni 2015/pukul13:00/dilaksanakan dikantor PT.Golden Grand Mills).
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
informan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan atau
pabrik di Kecamatan Ciwandan merespon dengan baik
kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon, namun masyarakat tidak
129
puas dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak
terkait, karena masyarakat masih merasakan pencemaran
lingkungan setiap harinya. Sebagaimana yang
disampaikan oleh kasubag umum kecamatan Ciwandan,
Fuadah ( 48) (12-1) :
“Disini kalo ibu ditanya mengenai punya jawaban duaneng, jika ibu sebagai pegawai, maka ibu puas karenaBadan Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah atasanibu walaupun dampaknya kurang, tetapi jika ibusebagai masyarakat sampai sekarang ibu masihmerasakan pencemaran udara sepertin bau ga sedap.Ibu sebenarnya tidak tahu ada kegiatan pengawasanatau tidak pihak kecamatan tidak pernah diberitahudan juga memang bukan wewenang dari pihak kami,yang punya wewenang untuk mengawasi perusahaanyang menghasilkan limbah yaitu pihak dari BadanLingkungan Hidup Kota Cilegon” ( wawancara / 30april 2015/ pukul 08:32/dilaksanakan dikantorKecamatan Ciwandan).
Berdasarkan hasil wawancara dengan 12-1 dapat
disimpulkan bahwa pihak dari Kecamatan Ciwandan
kurang begitu puas dengan kegiatan pengawasan yang
dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon,
dan pihak kecamatan Ciwandan tidak pernah mengetahui
sebenarnya pabrik tersebut benar – benar diawasi atau
tidak karena setiap pelaksnaan kegiatan pengawasan pihak
Kecamatan Ciwandan tidak mengetahui kegiatan tersebut
dan pemberitahuan secara langsung. Karena pabrik
tersebut ada di kawasan kecamatan Ciwandan maka
130
wilayah kami yang merasakan dampak pencemaran
tersebut. Pihak kami masih belum merasakan efeknya
masih tetap sama tiap hari masih merasakan udara yang
sudah terkontaminasi.
Sesuai dengan pernyataan dari 12-1, pencemaran udara
masih dirasakan dan yang menjadi terbanyak dari keluhan
masyarakat,sesuai pada gambar dibawah ini :
Gambar 4.4
Sesuai dengan tabel SLHD Kota Cilegon
Pencemaran udara masih yang terbanyak dikeluhkan
masyarakat
Hal senada disampaikan oleh Bendahara Kelurahan
Desa Tegal Ratu, Ma’rufi ( 49) ( 12-3) :
“Respon dari kami si sebenarnya kurang puas neng,pihak kami juga serba salah jika perusahaan tersebutsampai ditutup, sebagian warga disini kerja dipabriktersebut, pabrik tersebut jadi jika memang perusahaan
00.5
11.5
22.5
33.5
44.5
pengaduanmasyarakat
Column1
Column2
131
tersebut mlakukan pencemran lingkungan ya pihakkami ikut baiknya saja neng seperti musyawarah, agarkedua belah pihak sama – sama tidak dirugikan,karena jika surat izin operasi produksi sampai dicabut,maka sebagian warga kami akan kehilanganpekerjaan” ( wawancara /5 mei 2015/ pukul09:00/dilaksanakan dikelurahan Tegal ratu).Ketua karang taruna desa Tegal Ratu di Kecamatan
Ciwandan, Rudi (40) (12-5) memberikan keterangan yang
sama dengan Bendahara kelurahan Tegal ratu :
“Saya merasa kurang begitu puas dengan kegiatanpengawasan tersebut, karena yang merasakandampaknya warga sini jadi kami belum merasakanefeknya tetap saja tiap hari debu dimana- mananeng”(wawancara/7 mei 2015/ pukul 17:00/dilaksanakan dirumah ketua karang taruna).
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
informan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak
Kecamatan, Desa, Karang taruna merasa kurang puas
dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon, karena setiap harinya
warga sekitar pabrik masih merasakan pencemaran
lingkungan yang terjadi terutama yang paling parah
pencemaran pada udara. Apabila Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan dengan baik
maka sedikit mengurangi pencemaran bahkan tidak ada
pencemaran yang terjadi pada lingkungan yang merugikan
masyarakat sekitar. Akan tetapi pihak desa tegal ratu,
Ma’ruf (49) (12-3) :
132
“Serba salah pabrik tersebut ditutup karena keluhanpencemaran akan terjadi banyak pengangguran” (wawancara /5 mei 2015/ pukul 09:00/dilaksanakandikelurahan Tegal ratu).
Hal yang sama disampaikan oleh masyarakat umum,
Ichwan ( 33) (13-1) :
“Saya sebenarnya merasa kurang puas, akan tetapisaya juga serba salah kalau emang pabrik ini ditutuppasti banyak pengangguran banyak yang kehilanganpenghasilan.tetapi asap yang kita hirup tiap hari inibahaya ,itu bahan kimia semua neng”(wawancara/7mei 2015/ pukul 15:00/dilaksanakan dirumah pakIchwan)Hal yang senada juga disampaikan tokoh masyarakat
oleh H.Nani, (60) (13-5) :
“saya merasa kurang puas neng,pencemaran disinimasih terparah yaitu pencemaran diudara dan disinimasih dirasakan pencemaran udara menjadi yangterparah “Hal senada disampaikan oleh pedagang sekitar pabrik,
sunadi (40) (13-3) :
“kalo ditanya si neng sebenanrnya kurang puas, sayatidak tahu ada kegiatan pengawasan tersebut, dandisini masih terjadi pencemaran terutama debuneng”(wawancara/7mei2015/pukul 13:00/dilaksanakandisekitar pabrik).
Hal yang sama disampaikan mengenai ketidak puasan
masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Dimyati ( 45 )
(13-2) :
“Saya merasa kurang puas ,saya juga tidak tahusebenarnya ada pengawasan atau tidak, faktanya sayamasih merasakan neng mencium bau tak sedap,teruskalau sudah rada siang itu truk – truk gede dari pabrik
133
lewat debunya kemana- mana”(wawancara 7 mei2015/pukul 16:00/dilaksanakan dirumah warga).
Dan sesuai dengan pernyataan 13-2, truk besar sering
melintasi area pabrik yang menjadi jalan warga sehari –
hari, sesuai pada gambar dibawah ini :
Gambar 4.5
Truk dari pabrik yang mengangkut hasil produksi
(sumber, peneliti 2015)
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa para
informan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat
disekitar pabrik masih merasakan pencemaran dari pabrik
– pabrik yang berada di Kecamatan Ciwandan dan rata –
rata masyarakat sekitar pabrik tidak mengetahui jika pihak
134
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengawasi pabrik
tersebut.
4.4 Pembahasan
Dalam pelaksanaan penelitian ini penyebaran surat untuk
perusahaan yang berada di Kecamatan Ciwandan yang berjumlah 20
perusahaan, namun dalam kenyataan surat yang menanggapi surat
peneliti yaitu hanya 2 perusahaan, 3 perusahaan menolak, sisanya
tidak menanggapi surat yang diajukan peneliti. Peneliti memilih dua
desa dari 6 desa yang berada di Kecamatan Ciwandan yaitu Tegal
ratu, Kubangsari, gunung sugih, kepuh, randakari,dan Banjar negara,
karena titik perusahaan yang banyak hanya berada didua desa yaitu
desa Tegal ratu dan desa Kubangsari. Peneliti tidak mewawancarai
pihak laboratorium independent dari perusahaan, karena keterbatasan
waktu yang dimiliki peneliti.
Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas yang berdasarkan
10 karakteristik pengawasa yang efektif ( Handoko ( 2003:373 ) yaitu
: akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, data
yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan
organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan hanya
menciptakan yang sebenarnya tidak ada. Tepat waktu, Tepat – waktu,
informasi harus dikumpulkan disampaikan dan dievaluasi secepatnya
bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Obyektif dan
135
menyeluruh, informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif
serta lengkap.Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik, sistem
pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang – bidang di
mana penyimpangan – penyimpangan dari standar paling sering
terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.Realistik
secara ekonomi, biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih
rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari
sistem tersebut.Realistik secara organisasional, sistem pengawasan
harus cocok atau harmonis dengan kenyataan–kenyataan
organisasi.Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, informasi
pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena
setiap tahap dan proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses
kegagalan atau keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus
sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya. Fleksibel,
pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan
tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dan
lingkungan.Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sistem
pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari
standar. Tindakan koreksi apa yang sebenarnya diambil.Diterima para
anggota organisasi, sistem pengawasan harus mampu mengarahkan
pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong
perasaan otonomi, bertanggungjawab, dan berprestasi.
136
Hasil dari penelitian ini terfokus pada bentuk, mekanisme, dan
tindakan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi
pencemaran lingkungan pada kawasan industri di Kecamatan
Ciwandan Kota Cilegon.
Hasil peneliti mengenai Bentuk pengawasan yang dilakukan
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran
lingkungan pada kawasan industri di Kecamatan Ciwandan Kota
Cilegon belum cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari dimensi
Handoko ( 2003 : 373 ) yaitu berdasarkan aspek akurat, tepat waktu,
obyektif dan menyeluruh, fleksibel, dan bersifat sebagai petunjuk
operasional.
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengawasi
perusahaan Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang
menghasilkan limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan
tidak mempunyai standar khusus dalam pengelolaan limbah yang
menimbulkan pencemaran lingkungan, setiap perusahaan
menghasilkan produksi pasti menghasilkan limbah dan pencemaran
lingkungan yang berbeda – beda, oleh karena itu pengelolaan limbah
yang menimbulkan pencemaran lingkungan memiliki perbedaan –
perbedaan tertentu dan standarnya masing – masing. Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon mewajibkan untuk setiap perusahaan
mempunyai dokumen Amdal dan UKL – UPL, karena sesuai dengan
peraturan daerah Kota Cilegon Nomor 2 tahun 2004 tentang
137
pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan yang berbunyi
bahwa beberapa usaha dan / atau kegiatan jasa, pengelolaan bahan
maupun yang memanfaatkan sumber daya alam atau lingkungan
sebagai tempat pembuangan limbah yang berdampak terhadap
perubahan lingkungan. Pasal 8 nomor 2 berbunyi setiap orang atau/
penanggung jawab yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang
berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen kajian
UKL/UPL/AMDAL. Sedangkan sesuai udang – undang Nomor 32
tahun 2009 pasal 22 dijelaskan bahwa setiap usaha dan / atau kegiatan
yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki
AMDAL. Peraturaan selanjutnya yang mengatur Amdal adalah
peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan
peraturan menteri Nomor 05 tahun 2012 tentang usahan dan / atau
kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal dan produk akhir
Amdal adalah diterbitkannya surat kelayakan lingkungan hidup
(SKLH) dari kepala daerah sebagai dasar dikeluarkannya izin
lingkungan, setiap kegiatan usahan yang berpotensi untuk mencemari
lingkungan harus memiliki pedoman yang disebut Amdal/ UKL-UPL
supaya perusahaan dapat meminimalisasi bentuk pencemaran yang
ditimbulkan, namun kenyataannya berdasarkan SLHD kota Cilegon
masih ada perusahaan yang terdata tidak menyusun Amdal, dan dari
169 perusahaan yang ada di Kota Cilegon hanya terdapat 46 kegiatan
yang telah mengurus UKL/UPL.
138
Perusahaan yang berada di Kecamatan Ciwandan, kapasitasnya
limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan setiap hari
semakin tinggi dan berdampak makin tinggi mencemari lingkungan
dan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat sekitar
pabrik. Apabila limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan
tersebut tidak diawasi oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon dengan baik maka akan berdampak buruk bagi kesehatan
masyarakat sekitar perusahaan dan akan menambah parah mencemari
lingkungannya. Perusahaan yang berada di Kecamatan Ciwandan
sudah mengelola limbahnya dengan baik berdasarkan laporan yang
telah diberikan kepada pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
setiap pertiga bulan dan perenam bulan.
Badan lingkungan hidup Kota Cilegon dalam melakukan kegiatan
pengawasan yaitu yang bersifat langsung datang ke perusahaan itu
setahun sekali dan apabila ada pengaduan tentang pencemaran
lingkungan yang disebabkan oleh limbah perusahaan yang berdampak
mencemari lingkungan yang ditimbulkan dari hasil produksi pabrik
maka pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan
pengawasan sampai 3 kali dalam setahun. Karena perusahaan tidak
hanya ada di Kecamatan Ciwandan saja, akan tetapi pihak dari Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon membagi waktu agar bisa
mengawasi semua perusahaan yang berada di Kota Cilegon.
Seharusnya dalam melakukan kegiatan pengawasan pada perusahaan
139
yang menghasilkan limbah dan berdampak mencemari lingkungan
dilakukan setiap bulannya agar dapat meminimalisasikan pencemaran
yang terjadi dan supaya masyarakat tidak merasakan pencemaran
lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pengawasan yang dilakukan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon ada dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan
pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung diartikan dengan
diartikan dengan pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
langsung mendatangi perusahaan, pengawasan langsung atau rutin ke
perusahaan dalam setahun bisa dilakukan oleh Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon satu hingga dua kali itupun jika ada laporan dari
warga jika ada pencemaran lingkungan, dalam pengawasan langsung
yang dilakukan oleh pihak dari Badan Lingkungan Hidup yaitu
mengambil sampel air untuk diuji agar bisa diketahui air itu layak atau
tidak untuk dibuang dibadan air yang dimaksud dengan badan air
yaitu air laut atau sungai. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan hidup Kota
Cilegon yaitu pengawasan hanya dipantau dari laporan yang diberikan
oleh perusahaan kepada pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
setiap pertiga dan perenam bulannya dan sudah diuji batas baku mutu
dan juga telah telah dibuat dalam bentuk laporan kemudian diserahkan
kepada pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan dari laporan
tersebut pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
140
mengetahui perusahaan tersebut menimbulkan pencemaran atau tidak
dan mengetahui bagaimana angka – angka batas baku mutu yang telah
dilewati perusahaan tersebut. Pengujian tersebut dilakukan oleh badan
eksternal yang telah terakreditasi nasional. Uji – uji tersebut telah
sesuai dengan UKL – UPL yang dimiliki oleh pihak perusahaan.
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum mempunyai SOP
tetapi pada prinsipnya sudah sesuai dengan SK rencana kerja bidang
pengawasan lingkungan, pengendalian dan perusakan lingkungan
hidup. Isi dari rencana kerja tersebut tersebut yaitu investasi data
kegiatan tahun sebelumnya, pembahasan data bahan penyusunan
rencana operasional, penyusunan rencana operasional, pembuatan dan
penyampaian atau pengedaran surat pemberitahuan monitoring dan
pengawasan kepada pelaku kegiatan pelaku usaha, pembuatan formal
yang isinya surat tugas, berita acara, laporan periodik dan pelaksanaan
monitoring dan pengawasan bersamaan dengan tindak lanjut hasil
kegiatan usaha.menurut peraturan daerah tentang pengendaliang
pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan no 2 tahun 2004
pasal 33 mengenai pengawasan dan pelaporan yang berbunyi
pemerintah daerah dalam rangka melakukan pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan berwenang melakukan
pemantauan, pembuatan catatn yang diperlukan, memasuki tempat
tertentu, mengambil contoh, meemriksa peralatan, memeriksa instalasi
dan atau transportasi dan setiap pengawas wajib memperlihatkan surat
141
tugas dan/ atau tanda pengenal serta wajib memperlihatkan situasi dan
kondisi tempat pengawasan tersebut. Badan lingkungan hidup Kota
Cilegon dalam melakukan pengawasan mengenai pencemaran
lingkungan pada kawasan industri di Kecamatan Ciwandan Kota
Cilegon tidak mengintimidasi.
Hasil peneliti mengenai Mekanisme yang dilakukan oleh Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam pengelolaan limbah yang
berdampak dan menimbulkan pencemaran lingkungan masih belum
efektif, itu bisa dilihat dari dimensi teori Handoko ( 2003:373)
berdasarkan aspek realistik secara ekonomis dan aspek realistik secara
organisasi.
Anggaran yang dianggarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon sesuai dengan APBD Kota Cilegon untuk melakukan
kegiatan pengawasan pada perusahaan yaitu RP. 500.000.000. dengan
anggaran Rp. 500.000.000 pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon belum dapat mengawasi seluruh perusahaan yang berada di
Kota Cilegon.
Perusahaan di kota Cilegon yang berpotensi melakukan
pencemaran lingkungan berjumlah 169 perusahaan dan itu wajib
diawasi, tetapi dari 169 perusahaan hanya 100 perusahaan yang bisa
diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, karena personil
pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang berrjumlah
142
dua orang dan 1 koordinator, jadi setiap perusahaan petugas pengawas
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon harus mengawasi 50
perusahaan padahal idealnya satu petugas pengawas mengawasi 30
perusahaan, dan sarana kendaraan yang dimiliki Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon tidak setiap tahunnya diawasi, karena apabila
dilihat dari laporan pertiga bulan atau perenam bulan tidak ada
masalah makan tahun berikutnya tidak diawasi secara rutin.
Tidak adanya keterlibatan masyarakat, kecamatan, desa, dan karang
taruna dalam pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup
Kota Cilegon. Banyak masyarakat sekitar yang masih merasakan
adanya pencemaran lingkungan yang terjadi seperti pencemaran udara
yang sudah tidak segar lagi apalagi jika siang hari sudah banyak truk –
truk gede yang berlalu lalang dan disekitar perusahaan tersebut
tercium bau tak sedap dan terkadang kebisingan masih dirasakan
masyarakat. Seharusnya pihak desa dilibatkan karena pihak desa yang
sebagian merasakan dampak langsungnya. Pihak dari kecamatan,
desa, masyarakat, dan karang taruna tidak dilibatkan memang
wewenangnya yang bertugas mengawasi perusahaan tersebut yaitu
pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tetapi meskipun
kegiatan pengawasan pada perusahaan tersebut dilakukan namun
pihak masyarakat, desa, kecamatan dan karang taruna masih
merasakan pencemaran lingkungan tersebut. Kurangnya sosialisasi
yang dilakukan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada
143
masyarakat sekitar perusahaan mengenai limbah yang dihasilkan oleh
perusahaan tersebut jika tidak diolah dengan baik dan pencemaran
yang dirasakan jika dalam jangka panjang akan mengganggu
kesehatan. Pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
berpendapat tidak melibatkan Kecamatan, desa, masyarakat, dan
karang taruna karena di pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
keterbatasan dana dan juga tidak ada kewajiban untuk melibatkan
masyarakat, kecamatan, desa, dan karang taruna dan yang memiliki
wewenang untuk mengawasi yaitu pihak dari Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon.pihak dari kecamatan, desa, masyarakat, dan
karang taruna hanya memiliki hak untuk mengeluhkan pencemaran
yang terjadi dan tidak dapat bertindak apapun karena masyarakat tidak
dilibatkan dalam kegiatan pengawasan tersebut hanya pihak dari
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang memiliki wewenang
untuk melakukan pengawasan pada perusahaan.
Hasil peneliti menganai Tindakan yang dilakukan Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada perusahaan yang mencemari
lingkungan di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon masih belum jelas,
hal ini dapat dilihat dari dimensi Handoko ( 2003 :373 ) berdasarkan
aspek terkoordinasi dengan aliran kerja dan aspek diterima para
anggota dan aspek terpusat pada titik pengawasan strategik.
Perusahaan yang berada di Kecamatan Ciwandan yang
mengahsilkan limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan
144
pada air sebagian masyarakat menggunakan air keruh tidak bersih,
akan tetapi pencemaran yang dianggap terparah yaitu pencemaran
pada udara yaitu debu yang dihasilkan dari cerobong asap pabrik
yang berwarna gelap, jika hal tersebut tidak ditindak lanjuti secara
serius maka dalam jangka waktu panjang akan mengganggu kesehatan
warga, maka dari itu kompensasi yang diberikan perusahaan yaitu
pengobatan secara gratis untuk meminimalisasi agar warga tidak
terkena isapa ( inspeksi saluran pernafasan akut ). Akan tetapi
walaupun perusahaan ada yang memberikan pengobatan secara gratis
itu tidak sering dan masyarakat masih saja mengeluhkan dan
merasakan pencemaran udara seperti halnya debu yang ditimbulkan
dari truk – truk pabrik yang melewati sekitar pabrik.
Pencemaran dalam bentuk apapun dapat merugikan dan berdampak
buruk bagi kesehatan, dan atas pencemaran yang dilakukan
perusahaan memberikan kompensasi seperti diadakannya pengobatan
gratis untuk meminimalisasi warga yang terkena ISPA akibat
menghirup udara yang sudah terkintaminasi, namun perusahaan tidak
melakukan tindakan apapun mengenai udara emisi yang diakibatkan
oleh perusahaan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat
disekitar pabrik, mengenai hal itu kurang ada tindak lanjut lebih.
Pencemaran udara yang setiap hari dirasakan oleh masyarakat sekitar,
bahkan masyarakat mencium bau tak sedap yang ditimbulkan oleh
pabrik gula tersebut dan peneliti sendiri ketika observasi ke
145
masyarakat memang merasakan dan mencium bau tak sedap tersebut,
dan jika dalam jangka waktu yang panjang tidak ada tindakan makan
akan mengakibatkan ISPA.
Sanksi yang diberikan oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon kepada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan
untuk membuktikan kebenarannya pihak Badan lingkungan Hidup
Kota Cilegon menanggapi informasi yang diberikan oleh warga
kemudian mengundang perusahaan untuk mengklarifikasi kebenannya
apakah itu benar atau tidak ditimbulkan oleh perusahaan tersebut, jika
memang itu semua dilakukan oleh perusahaan tersebut maka pihak
dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon memberikan teguran ,
yaitu dari teguran pertama, kedua hingga teguran ketiga, kemudian
jika tidak mendapatkan respon atau tanggapan maka pihak Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon memberikan sanksi Administratif
(pencabutan izin, pembekuan izin, paksaan pemerintah, pembekuan
izin lapangan ), keempat penutupan sementara dan yang paling berat
adalah penutupan permanen. Penutupan kegiatan yang dimaksud yaitu
bukan menutup perusahaan tersebut, akan tetapi mengehntikan
kegiatan proses pengelolaan hasil produksinya saja dengan begitu
akan berpengaruh kesemuanya. Namun pada kenyataannya tindakan
dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengenai perusahaan
yang menimbulkan pencemaran lingkungan selalu selesai dengan
musyawarah mufakat, karena Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
146
tidak mempersulit karena prosesnya membutuhkan waktu yang sangat
lama, dan dari pihak masyarakat banyak yang bergantung pada
perusahaan tersebut jadi jika proses produksi dihentikan maka
masyarakat kehilangan mata pencaharian.
Pihak desa juga memiliki hak untuk memberikan teguran walaupun
pihak desa tidak punya wewenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan, namun pihak desa memiliki hak untuk memberikan
informasi kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon jika
perusahaan tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan jika
sudah ditegur Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melalui surat
peringatan kemudian jika tidak ada respon baru pihak desa
demonstrasi, namun selalu selesai secara musyawarah dan selesai
dibawah meja artinya penyelesaian tidak ditemukan titik temunya dan
pihak desa merasa semua masalah pencemaran lingkungan yang
diakibatkan oleh perusahaan tidajk pernah ada titij temunya dan tidak
pernah terselesaikan. Padahal setiap harinya masyarakat masih
merasakan pencemaran terutama pencemaran pada udara.
Pihak kecamatan Ciwandan merasa tidak puas dengan pengawasan
yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon karena
kecamatan memang tidak dilibatkan dalam mengawas, namun
memang pihak kecamatan tidak memiliki wewenang untuk
mengawasi, faktanya masih merasakan pencemaran yang terjadi
147
disekitar pabrik, oleh sebab itu pihak dari kecamatan Ciwandan
merasa kurang puas memang karena dampaknya masih dirasakan.
Pihak dari karang taruna dan desa merasa tidak puas dengan
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kota
Cilegon,karena setiap harinya masih merasakan pencemaran
lingkungan, terutama pencemaran pada udara jika pengawasan
dilakukan dengan baik mungkin saja pencemaran bisa
diminimalisasikan dampaknya bahkan tidak ada pencemaran lagi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai
Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon Dalam
Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di
Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, secara pengawasan sesuai denga
SK Rencana Kerja bidang Pengawasan, pengendalian dan perusakan
lingkungan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi pelaksanaan
kegiatan pengawasannya dilapangan masih belum cukup baik atau
maksimal, karena dari hasil wawancara yang dilakukan kepada
beberapa masyarakat di Kecamatan Ciwandan menyatakan bahwa
pengawasan masih belum berjalan dengan optimal.
4.3 Temuan Lapangan
No Aspek Temuan lapangan Kategori
1 Akurata. Standar
PengelolaanLimbah
a. Tidak ada standarpengelolan limbahkhusus karena cara
a. BelumBaik
148
b. JenisPencemaranLingkungan
c. Jarakkeberadaanpabrik
pengelolaan berbedapada setiapperusahaan
b. Pencemaran udaraterutama debu yangsemakin parah tiaphari
c. Masyarakat yangberada disekitarperusahaan masihmerasakanpencemaranlingkungan
b. Belumbaik
c. Belumbaik
2 Tepat Waktua. Kegiatan
PengawasanSudahdijadwalkan
b. Waktupengawasan
a. Pengawasan yangdilakukan sudahdijadwalkan karenasudah ada direncanakerja bagianpengawasanpengendalian dankerusakan lingkungan
b. BLH kota Cilegonhanya melakukankegiatan pengawasankepada perusahaanhanya 1-2 kalu dalamsetiap tahun
a. Baik
b. Balumbaik
3 Obyektif DanMenyeluruh
a. Penilaianterhadapkeahlianyangdimilikipengawas
c. Pelatihanpada petugaspengawasan
a. Keahlian dari petugasBLH kurangberkompeten danberstandarisasi
b. Pengawas BLHbelum sepenuhnyamempunyai sertifikatpelatihan/diklat-diklat
a. Belumbaik
b. Belumbaik
4 Terpusat pada titikpengawasanstrategik
a. Sanksiteringansampai
a. Teguran dari teringanhingga penutupanyang terberat
b. Masalah yang terjadi
a. Baik
b. Belum
149
terberatb. Pemberi
an sanksisesuaipelanggaran
selalu selesai secaramusyawarah/tidakada kejelasan
baik
5 Realistik secaraekonomi
a. Biaya yangdianggarkandalamkegiatanoengawasan
a. Anggaran untukmelakukan kegiatanpengawasanRp.500.000.000
a. Belumbaik
6 Realistik secaraorganisasional
a. Keterlibatanmasyarakatdalampengawasan
d. Keterlibatankarangtaruna dandesa
e. Jumlahpengawas
a. Tidak adanyaketerlibatankecamatan,desa,dankarang taruna, karenateknis ada di BLHCilegon danwewenang dalammengawas untukBLH CilegonBLH kota Cilegonmemiliki petugas 2dan 1 koordinator dansedangkan jumlahperusahaan di KotaCilegon 169perusahaan dan 1pengawas harusmengawasi 50perusahaan
b. Belumbaik
c. Belumbaik
d. Belumbaik
7 Terkoordinasidengan aliran kerja
b. Kompensasiyangdiberikanperusahaankepadamasyarakat
c. Tindakanyangdilakukanpihak terkaitkepada
a. Pencemaran udara,akan tetapipencemaran udarabelum. ada ganti rugidari perusahaan.
b. Tindakan BLH KotaCilegon padaperusahaan yangmencemarilingkungan belumjelas
a. Belumbaik
b. Belumbaik
150
perusahaan8 Fleksibel
a. Cara danmetodepengawasan
a. Bentuk pengawasanyang dilakukan BLHKota Cilegonmemiliki 2 caradalam mengawasiyaitu pengawasanlangsung dan tidaklangsung tetapi BLHCilegon lebih seringke pengawasan tidaklangsung denganmenerima laporan.
a. Belumbaik
9 Bersifat sebagaipetunjukoperasional
a. Pengawasansesuaidengan sop
c. Tingkatpendidikanpengawas
a. BLH Kota Cilegonbelum memilki sop,namun dalammelakukanpengawasan sudahsesuai SK RencanaKerja.
b. Petugas pengawasdari BLH rata- ratalulusan tekhnik
a. Belumbaik
b. Baik
10 Diterima paraanggota organisasi
a. Perusahaanmeresponmengenaipengawasanyangdilakukanpihak terkait
c. Kepuasanmasyarakatmengenaikinerjapengawai
a. Perusahaan kurangmerespon baikterhadappengaduan/laporanyang dilakukanmasyarakat
b. Masyarakat merasakurang begitu puaskarena masihmerasakan dampakdari pencemaranlingkungan
a. Belumbaik
b. Belumbaik
(sumber : peneliti,2015)
150
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan – temuan dilapangan maka
kesimpulan dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon dam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan industri di
Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon kurang efektif dan kurang optimal hal ini
dapat dilihat beberapa aspek antara lain :
a. Pada aspek keakuratan kesimpulannya yaitu tidak adanya standar
khusus pengelolaan limbah pada setiap perusahaan.
b. Pada aspek ketepatan waktu kesimpulannya yaitu kegiatan
pengawasan sudah dijadwalkan sebelumnya, akan tetapi kegiatan
pengawasan yang sering dilakukan yaitu pengawasan tidak langsung
dengan menerima laporan yang diberikan pihak perusahaan kepada
pihak instansi terkait atau Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
c. Pada aspek obyektif dan menyeluruh kesimpulannya yaitu keahlian
yang dimiliki belum seluruhnya berkompeten dan memiliki semua
sertifikat diklat – diklat.
d. Pada aspek terpusat pada titik pengawasan strategik kesimpulannya
yaitu mengenai sanksi yang diberikan menurut administratif sudah
baik, akan tetapi fakta dilapangan kurang cukup optimal dan kurang
baik.
151
e. Pada aspek realistik secara ekonomis kesimpulannya yaitu biaya yang
dianggarkan dalam melakukan kegiatan pengawasan dirasa kurang
sesuai dengan banyaknya perusahaan yang ingin diawasi.
f. Pada aspek organisasional kesimpulannya yaitu mengenai keterlibatan
masyarakat, kecamatan, dan desa tidak dilibatkan dalam kegiatan
pengawasan yang dilakukan, karena memang wewenang untuk
melakukan kegiatan pengawasan ada dipihak Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon dan Badan Lingkungan Hidup kota Cilegon
memiliki petugas pengawas dilapangan ada 2 dan 1 koordinator itu
tidak sesuai dengan perusahaan yang diawasi yaitu 169 perusahaan
dikota Cilegon.
g. Pada aspek koordinasi dengan aliran kerja kesimpulannya yaitu
kompensasi atau ganti rugi mengenai pencemaran udara belum ada
ganti rugi dan tindakan pihak instansi terkait atau Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon pada perusahaan yang mencemari lingkungan
belum jelas.
h. Pada aspek fleksibelitas kesimpulannya yaitu bentuk pengawasan
yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon memiliki
dua cara dalam melakukan kegiatan pengawasan yaitu pengawasan
secara langsung dengan mendatangi langsung perusahaan terkait,
sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu dengan menerima
laporan yang diberikan pihak perusahaan kepada Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon.
152
i. Pada aspek bersifat sebagai petunjuk operasional kesimpulannya yaitu
kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup
Kota Cilegon belum memiliki SOP, namun dalam melakukan kegiatan
pengawasan sudah sesuai SK. Rencana kerja.
j. Pada aspek diterima para anggota organisasi kesimpulannya yaitu
dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait atau
Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, perusahaan kurang merespon
baik terhadap pengaduan atau laporan yang dilakukan masyarakat dan
kepuasan masyarakat mengenai kinerja pegawai belum merasa begitu
puas karena masyarakat masih merasakan dampaknya dari
pencemaran lingkungan tersebut.
5.2 SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa
rekomendasi yaitu :
a. Pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon untuk melibatkan
Kecamatan, desa, masyarakat, dan karang taruna dalam melakukan
kegiatan pengawasan, agar pihak kecamatan, desa, masyarakat
mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengawasi perusahaan yang
menimbulkan pencemaran lingkungan.
b. Badan lingkungan Hidup Kota Cilegon seharusnya mengajukan
kenaikan anggaran agar dapat mengawasi seluruh perusahaan yang
153
berpotensi mencemari lingkungan, pelatihan atau diklat – diklat untuk
petugas pengawas agar memiliki semua sertifikasi semua
diklat,menambah jumlah petugas pengawas Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon yang untuk kelapangan agar dari 169 perusahaan
dapat diawasi seluruhnya oleh Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon dan bisa menambah petugas pengawas lapangan agar dapat
mengawasi semua perusahaan yang berada di Kota Cilegon terutama
di Kecamatan Ciwandan.
c. Pemberian sanksi yang diberikan Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon kepada perusahaan harus lebih jelas.
d. Seharusnya menambah waktu pengawasan yang lebih intensif dan
rutin dan tidak menunggu laporan dari masyarakat untuk melakukan
kegiatan pengawasan langsung dan agar tidak menunggu laporan dari
perusahaan saja.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku
Darsono, Valentinus. 1992. Pengantar Ilmu Lingkungan. Yogyakarta: UniversitasAtma Jaya Yogyakarta.
Ginting, Perdana. 2007. Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri.Bandung: Cv. Yrama Widya.
Handayaningrat, Soewarno. 1990. Pengantar studi ilmu administrasi danmanajemen. Jakarta : Pt.Gunung Agung.
Handoko T, Hani.2003. Manajemen edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
Harahap, Sofyan Syafri. 2001. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta: Pt.Pustaka Quantum.
Hasibuan, Malayu S.P. 2008. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah.Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
Ign Suharto. 2011. Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara Dan Air.Yogyakarta: Cv. Andi.
Kristanto, Philip. 2006. Ekologi Industri. Yogyakarta: Andi.
Manullang. M. 2005. Dasar – Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung ; PT RemajaRosdakarya Offset.
____________.2005. Metode Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung ; PT RemajaRosdakarya.
Raihan. 2006. Lingkungan Dan Hukum Lingkungan. Jakarta: Katalog DalamTerbitan (KDT ).
Sastrawijaya, A.Tresna. 2000. Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Pt. RinekaCipta.
Satori, Djaman. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Siagian, Sondang.2008. Manajemen Strategi. Jakarta: Bumi Aksara .
____________. 2007. Fungsi – Fungsi Manajerial. Jakarta: Pt.Bumi Aksara.
Silalahi, M.Daud. 2001. Hukum Lingkungan. Bandung: Alumni.
Soemarwoto, Otto. 2009. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
Sumber Internet
http://repository.fisip-untirta.ac.id/30/1/SKRIPSI_Krida.k Setiawan.pdf
fh.unila.ac.id/index.php/han/A.Hirliansyah.pdf
digilib.uns.ac.id
Sumber Dokumen
Pp 27 tahun 1999 tentang usaha dan/atau kegiatan – kegiatan yangmemungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadaplingkungan. Pp 27 tahun 1999 tentang usaha dan/atau kegiatan – kegiatanyang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan pentingterhadap lingkungan.
UUD No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Analisis Mengenai DampakLingkungan.
UUD NO. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Perlindungan Dan PengelolaanLingkungan Hidup.
Keputusan walikota Cilegon No. 5 tahun 2002 mengenai izin pengeluaran limbahindustri.
Lampiran foto
Wawancara dengan ibu Eri sukaesih Kasubid pengendalian pencemaran lingkungan dankerusakan lingkungan
Wawancara dengan ibu Wuryandari dari Krakatau Daya Listrik
Wawancara denga Rissa PT Pundi Kencana
Wawancara dengan pihak Kecamatan Ciwandan
Wawancara dengan Ibu Fuadah
wawancara dengan bapak qodratullah
wawancara dengan pihak kelurahan Tegal Ratu
Wawancara dengan pihak Kelurahan Kubang Sari
Pembuangan limbah dari perusahaan yang langsung ke laut
Pengambilan sampel limbah cair
Pembuangan limbah pada saluran aliran sungai kecil menuju ke laut
Wawancaea dengan masyarakat di Kecamatan Ciwandan
Tokok masyarakat kelurahan tegal ratu bapak H. Nani
Wawancara dengan Pa Rudi
Wawancara denga pak Ichwan
Wawancara denga pak Sunadi
wawancara dengan pak Dimyati
wawancara dengan Bapah H. Hasbi Sidik, ST( ketua komisi II , ketua partai, ketua fraksi)
Cerobong asap produksi
Tempat pengolahan pabrik tepung pt pundi kencana
Pengangkutan hasil produksi
KODING DATA
kode Kata Kunci
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Standar pengelolaan limbah yang berdampak mencemari lingkungan
Standar pengelolaan limbah yang berdampak mencemari lingkungan
Standar pengelolaan limbah yang berdampak mencemari lingkungan
Standar pengelolaan limbah yang berdampak mencemari lingkungan
Standar pengelolaan limbah yang berdampak mencemari lingkungan
Jarak keberadaan perusahaan
Jarak keberadaan perusahaan
Jarak keberadaan perusahaan
Jarak keberadaan perusahaan
Jarak keberadaan perusahaan
Jarak keberadaan perusahaan
Jarak keberadaan perusahaan
Kebisingan dan bau menyengat akibat proses produksi
Kebisingan dan bau menyengat akibat proses produksi
Kebisingan dan bau menyengat akibat proses produksi
Kebisingan dan bau menyengat
Pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan
Pengelolaan limbah diserahkan kepada pihak ketiga
Pengelolaan limbah dikelola oleh perusahaan masing – masing
Pengelolaan limbah perusahaan dikelola oleh pihak ketiga oleh badan – badan yang
mempunyai izin.
Pencemaran udara
Pencemaran udara dan pencemaran laut
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pencemaran udara
Pencemaran udara
Pencemaran udara
Pencemaran udara
Pencemaran udara
Pencemaran udara
Pencemaran udara dan pencemaran laut
Sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan
Sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan
Sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan
Sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan
Sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan
Sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan
Bagian supervisor Environment
Bagian st hst Assistent
Mempunyai keahlian bidang k3 ( kesehatan kerja dan keselamatan kerja)
Mempunyai keahlian bidang k3 ( kesehatan kerja dan keselamatan kerja)
Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
Tidak mengetahui pengawasan yang dilakukan BLH kota Cilegon
Tidak mengetahui pengawasan yang dilakukan BLH kota Cilegon
Tidak mengetahui pengawasan yang dilakukan BLH kota Cilegon
Tidak mengetahui pengawasan yang dilakukan BLH kota Cilegon
Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Sudah sesuai dengan SOP
Sudah sesuai dengan SOP
Tidak mengetahui sudah sesuai SOP atau belum
Tidak mengetahui sudah sesuai SOP atau belum
Tidak mengetahui sudah sesuai SOP atau belum
Tidak mengetahui sudah sesuai SOP atau belum
Sudah sesuai dengan SOP
Sudah sesuai dengan SOP
Tingkat pendidikan s1,s2
Tingkat pendidikan s1
Keahlian sudah berkompeten
Keahlian sudah berkompeten
Keahlian sudah berkompeten
Tidak mengetahui keahlian BLH Kota Cilegon
Tidak mengetahui keahlian BLH Kota Cilegon
Tidak mengetahui keahlian BLH Kota Cilegon
Belum sepenuhnya berompeten
Belum sepenuhnya berompeten
Dua petugas pengawas lapangan dan satu koordinator
Dua petugas pengawas lapangan dan satu koordinator
Dua petugas pengawas lapangan dan satu koordinator
Ada diklat tetapi petugas pengawas belum sepenuhnya memiliki sertifikat
Ada pelatihan khusus untuk pengawas dari BLH Kota Cilegon
Tidak ada kewajiban melibatkan kecamatan, desa, masyarakat terkecuali ada
masalah yang bersangkutan dengan pencemaran lingkungan yang berdampak
langsung
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Tidak ada keterlibatan kecamatan, desa dan masyarakat
Tidak ada keterlibatan desa dalam pengawasan perusahaan seharusnya dilibatkan
karena desa yang merasakan akibat dari pencemaran lingkungan tersebut
Tidak ada keterlibatan desa dalam pengawasan perusahaan seharusnya dilibatkan
karena desa yang merasakan akibat dari pencemaran lingkungan tersebut
Karang taruna tidak dilibatkan dalam pengawasan perusahaan
Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan perusahaan
Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan perusahaan
Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan perusahaan
Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan perusahaan
Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan perusahaan
Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan perusahaan
Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan perusahaan
Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan perusahaan
Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan perusahaan apabila ada pengaduan dari
masyarakat.
Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan perusahaan apabila ada pengaduan dari
masyarakat.
Masyarakat sebagai pengawas disekitar perusahaan
Masyarakat sebagai pengawas disekitar perusahaan
Kegiatan pengawasan sudah dijadwalkan sebelumnya
Kegiatan pengawasan sudah dijadwalkan sebelumnya
Kegiatan pengawasan sudah dijadwalkan sebelumnya
BLH Kota Cilegon melakukan pengawasan 1-2 kali dalam setahun
Seharusnya BLH Kota Cilegon setiap bulan melakukan pengawasan ke perusahaan
Desa tidak mengetahui waktu pengawasan yang dilakukan BLH Kota Cilegon
Desa tidak mengetahui waktu pengawasan yang dilakukan BLH Kota Cilegon
Karang taruna tidak dilibatkan dan tidak mengetahui waktu pengawasan yang
dilakukan BLH Kota Cilegon.
Respon sangat baik dan langsung ditanggapi apabila ada pengaduan masyarakat
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
BLH Kota Cilegon melakukan pengawasan 1-2 kali dalam setahun
BLH Kota Cilegon melakukan pengawasan 1-2 kali dalam setahun
Respon sangat baik dan langsung ditanggapi apabila ada pengaduan masyarakat
Respon sangat baik dan langsung ditanggapi apabila ada pengaduan masyarakat
Respon sangat baik dan langsung ditanggapi apabila ada pengaduan masyarakat
Respon sangat baik dan langsung ditanggapi apabila ada pengaduan masyarakat
Pengaduan masyarakat direspon namun tidak dihiraukan
Pengaduan masyarakat direspon namun tidak dihiraukan
Pengaduan masyarakat direspon namun tidak dihiraukan
Pengaduan masyarakat direspon namun tidak dihiraukan
Pengaduan masyarakat direspon namun tidak ada penyelesaiannya
Perusahaan merespon dengan baik terhadap pengaduan masyarakat dan langsung
ditanggapi
Perusahaan merespon dengan baik terhadap pengaduan masyarakat dan langsung
ditanggapi
Perusahaan merespon dengan baik terhadap pengaduan masyarakat dan langsung
ditanggapi
Perusahaan merespon dengan baik terhadap pengaduan masyarakat dan langsung
ditanggapi
Dana pengawasan Blh Kota Cilegon Rp. 500.000.000
Biaya untuk pengelolaan limbah 56% dari dana hasil produksi
Memberikan teguran kepada perusahaan
Untuk menyelesaikan masalah pencemaran adalah dengan musyawarah mufakat
Karang taruna tidak emmpunyai wewenang untuk melakukan tindakan mengenai
pencemaran lingkungan
Sanksi teringan adalah teguran dan terberat adalah penutupan perusahaan
Kecamatan tidak memberikan sanksi
Desa tidak memberikan sanksi
Karang taruna tidak memberikan sanksi
Perusahaan merespon baik terhadap pengawasan yang dilakukan BLH Kota
Cilegon
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Perusahaan merespon baik terhadap pengawasan yang dilakukan BLH Kota
Cilegon
Perusahaan merespon baik terhadap pengawasan yang dilakukan BLH Kota
Cilegon
Ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari
pencemaran yang dilakukan perusahaan
Tidak ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran
lingkungan
Ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari
pencemaran lingkungan
Ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari
pencemaran lingkungan
Ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari
pencemaran lingkungan
Ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari
pencemaran lingkungan
Ada kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari
pencemaran lingkungan
Tidak ada kompensasi langsung untuk pencemaran namun perusahaan membantu
dalam pembangunan sekolah
Tidak ada kompensasi langsung untuk pencemaran namun perusahaan membantu
dalam pembangunan desa, memberikan sumbangan bangku, buku
Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan
Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan
Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan
Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan
Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan
Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan
Kompensasi yang diberikan sesuai dengan dampak yang dihasilkan
Kurang puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait
Kurang puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait
Tidak puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait
Tidak puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait
belum puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait
belum puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait
Kurang puas terhadap pengawasan yang dilakukan pihak terkait
Transkip data
Peneliti : Bagaimana dengan standar pengelolaan limbah?
11-1 : Disini yang dimaksud pencemaran lingkungan yaitu masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang
telah ditetapkan. Pengelolaan limbah industri pada perusahaan atau pabrik
bukan hanya di kecamatan Ciwandan, jadi pengelolaannya tergantung limbah
yang dihasilkan,misalnya limbah cair ada yang cukup dengan fisika saja, akan
tetapi ketika ada kimia – kimia tertentu itu bisa diproses dengan kimia, tetapi
ada juga kimia tertentu itu dengan proses kimia justru berubah kimianya
menjadi tidak terdeteksi makanya harus dengan biologi. Jadi tidak ada
standarisasi yang pasti untuk pengelolaan limbah. Disini kualitas air penerima
meliputi parameter :
Kimia : pH, DO, Besi, Mn, Co, Zn, Cr6+
, Cr, Cd, Hg, Pb, Su, Cu, As, Se,
Ni, Cn, H2-s, F, Organochlorin, NH3-N, NO2-N, BOD, COD, Surfactan,
detergen, fenol, minyak dan lemak.
Fisika : suhu, TSS, TDS, Warna, Bau, Kecerahan, Kekeruhan, Kedalaman
laut, Pola arus, Pasang surut, Pergerakkan massa air.
B biologi: Indeks keragaman, Benthos, dan Indeks dominansi miktoorganisme.
14-1 : menurut peraturannya kami sudah sesuai, karena sebelum mendirikan dan izin
produksi pihak kami diwajibkan memiliki Amdal ( analisis mengenai
dampak lingkungan ), UKL-UPL .
Peneliti : Bagaimana jenis pencemaran lingkungannya?
11-1 : Limbah yang dihasilkan oleh setiap perusahaan yaitu berbeda – beda dengan
perusahaan lain, diantaranya limbah cair, padat, udara.
14-1 : jenis limbah yang dihasilkan pabrik atau perusahaan kami yaitu limbah cair,
limbah gas yang terbuang, akan tetapi itu sudah kita pantau melalui
laporan perenam bulan
12-2 : limbah yang ditimbulkan dari pabrik sangat berbeda neng, ada yang
menghasilkan skrap besi, ada yang drum bekas, ada yang biji plastik,
dan masih banyak lagi
13-2 : pencemaran disini mah neng pencemaran diudara, coba aja neng lewat
daerah jalan yang deket pabrik jangan make helm pasti debu dirambut
semua terus debu disini kecium bau tidak enak
13-1 : Dampak terparah sih masih kaya bau bahan kimia neng seperti yang
ditimbulkan pabrik.
13-3 : menurut saya si kalau disini yang paling kena dampak langsung dipernafasan
itu bau kimia dari pabrik gula, itu setiap hari bahkan tiap menit neng saya
merasakan bau seperti itu.
13-5 : pencemaran disini masih yang terparah yaitu pencemaran diudara,
pencemaran diudara yang menjadi keluhan warga terbanyak.
Peneliti : bagaimana dengan jarak keberadaan pabrik ?
11-1 : ada yang dekat dengan rumah warga ada yang jauh.
13-1 : jarak keberadaan perusahaan sama rumah saya udah tetanggaan neng, jika
lagi ada perbaikan terjadi itu bising neng sangat mengganggu tetapi itu
tidak sering, paling tujuh bulan sekali atau setahun dua kali dan debunya
makin parah neng kadang sampai lantai rumah debunya, tidak lama ini
pernah terjadi banjir neng kalau hujan, padahal dulunya tidak pernah
seperti itu.
13-2 : jarak perusahaan sama rumah warga sangat dekat neng, sebenarnya saya
sangat terganggu, karena sebagian besar perusahaan disekitar sini
adalah perusahaan atau pabrik produksi kimia yang sangat berbahaya
dan mencemari lingkungan sekitar.
13-5 : keberadaan pabrik disini sangat menimbulkan dampaknya seperti
udara yang sudah terkontaminasi, karena semua itu industri yang
memproduksi bahan kimia dengan pencemaran udara yang sangat
tinggi.
Peneliti : bagaimana dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan BLH Kota
Cilegon apakah sudah dijadwalkan sebelumnya?
11-1 : pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon sudah dijadwalkan sebelumnya
13-1 : saya tidak tahu neng
13-2 : kalo masalah itu saya tidak tahu neng
13-3 : mengenai pengawasan yang dilakukan saya tidak tahu
13-4 : saya tidak tahu saya tidak dilibatkan
13-5 : bapa tidak tahu neng kalo masalah itu
Peneliti : bagaimana dengan waktu pengawasan yang dilakukan BLH kota
Cilegon?
11-1 : pihak kami melakukan pengawasan hanya 1-2 kali dan sesuai
perusahaan atau pabrik tersebut mengeluarkan limbah yang
mengakibatkan pencemaran lingkungan
12-2 : pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon turun ke lapangan
atau kelapangan jika ada masalah dan dapat laporan saja dari pihak
kami, seharusnya si rutin neng
14-2 : pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan
dan satu tahun paling minim 1 kali pengawasan, tetapi ada waktunya
pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melakukan pengawasan
dua kali untuk membuktikan kesamaan atau kebenaran laporan dari
pihak perushaan atau pabrik
12-1 : pihak kecamatan Ciwandan hanya memberikan informasi jika ada
keluhan, yang mempunyai wewenang langsung untuk mengawasi itu
dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon langsung mungkin
mereka melakukan pengawasan sebulan sekali atau setahun sekali,
karena tidak ada pemberitahuan dari pihak Badan Lingkungan Hidup
Kota Cilegon seharusnya si rutin neng untuk meminimalisasikan dan
mengurangi pencemaran yang terjadi di Kecamatan Ciwandan
Peneliti : bagaimana dengan penilaian keahlian yang dimiliki pengawas?
11-1 : Standar petugas pengawasan yaitu mengikuti diklat teknis, diklat
pengelolaan limbah B3, diklat pengendalian udara dan air, diklat
pengambilan sampel air, diklat pengawas. Tetapi pihak kami memiliki
kendala untuk diklat – diklat belum sepenuhnya dan seluruh tenaga
pengawas mempunyai sertifikasi untuk pengawas maka harus diikuti
diklat – diklat tersebut, namun pihak kami terkendala dari segi
anggaran
14-1 : Belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan,pihak
kami melihatnya pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
selalu dan sedang memperbaiki
12-1 : kami tidak tahu neng karena kami tidak dilibatkan
13-1 : saya tidak tau neng
13-2 : saya tidak tau neng tidak dilibatkan
13-3 : saya tidak tau
13-4 : saya tidak tau
13-5 : mengenai itu bapa tidak tau neng
Peneliti : bagaimana dengan sanksi yang diberikan dari yang teringan hingga
terberat?
11-1 : teguran itu dari yang teringan sampai pencabutan izin, pembekuan
izin, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan. Tahapan
sanksi tersebut adalah kita undang perusahaan atau pabrik untuk
klarifikasi dan pembelaan sesuai fakta lapangannya, teguran hingga
1 – 3 kali, sanksi administratif, pencabutan izin, pembekuan izin,
paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan.
12-4 : Desa tidak memberi sanksi, tetapi hanya teguran dan mengadukan
keluhannya ke pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
Apabila tidak ada respon dari perusahaan biasanya masyarakat di
desa melakukan demonstrasi dan sanksi terberat dari desa adalah
mendemonstrasi perusahaan karena desa tidak dapat memberikan
sanksi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh
perusahaan, hanya instansi yang terkait seperti Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon yang dapat memberikan sanksi
12-4 : Pihak desa menjaga kenyamanan warganya agar tidak terjadi masalah
sekalipun perusahaan ditutup atau dicabut ijin produksinya,
dampaknya pengangguran didesa ini makin banyak, maka
pertimbangannya itu kami tidak pernah melaporkan pabrik itu
karena banyak masyarakat menyimpulkan seluruh pabrik didesa
ini bermasalah dalam pencemaran lingkungan
13-1 : mungkin kalo sanksi itu sebenarnya pihak BLH yang memiliki
wewenang, tetapi sepertinya sanksi atau berupa surat teguran
yang diberikan kurang tegas jadi kurang ada efek jera untuk
perusahaan atau pabrik tersebut.
13-2 : waktu itu si warga desa disini pada demo neng ada hujan debu
tetapi berbentuk kristal, kami demo lalu pihak BLH Kota Cilegon
memberikan surat teguran tetapi saya tidak tahu lagi bagaimana
kelanjutannya.
Peneliti : bagaimana dengan biaya yang dianggarkan pihak BLH kota
Cilegon?
11-1 : Untuk tahun 2014 anggarannya kurang lebih Rp. 500.000.000
Peneliti : bagaimana dengan keterlibatan masyarakat, desa, kecamatan, dan
karang taruna ?
11-1 : Tidak melibatkan masyarakat ketika sedang mengawasi, karena jika
sedang terjadi masalah harus rutin itu sangat teknis. Tetapi jika
terdapat keluhan dari masyarakat baru pihak Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon menindak lanjuti keluhan dari warga tersebut
kita lakukan verifikasi pengaduan, jika pengaduan berkaitan
dengan lingkungan baru kita tindak lanjuti
13-2 : Kita mah neng Cuma dapat dampaknya aja dari perusahaan ini
13-1 : tidak pernah dilibatkan neng, lagian saya mah tidak tahu apa – apa
neng, hanya sekedar mengeluh saja dan yang saya tau perusahaan
tersebut berdampak buruk neng
12-1 : Saya dan pihak dari Kecamatan Ciwandan disini tidak memiliki
wewenang seperti itu untuk ikut serta mengawasi,pihak kami
hanya dilibatkan dalam memberikan info saja jika ada
pencemaran yang terjadi.Badan Lingkungan Hidup Kota
Cilegontidak pernah melaporkan hasil pengawasan yang
seharusnya ada pemberitahuannya, tetapi itu tidak terjadi di
Kecamatan Ciwandan tidak dilibatkan oleh instansi terkait
tersebut.
12-3 : Kami tidak dilibatkan dalam pengawasan yang dilakukan oleh
Badan Lingkungan hidup Kota Cilegon seharusnya si kami
dilibatkan,apakah sistem pengelolaan limbah dipabrik
tersebut sudah memenuhi standar atau sma sekali belum.
Sebernanya kewenangan tersebut dari pihak Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon, akan tetapi pihak dari
instansi tersebut tidak memberikan tembusan kepada pihak
desa. Seharusnya si ada pemberitahuan dari Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada pihak desa bahwa
perusahaan ini layak beroperasi atau tidak
12-4 : Disini kami tidak dilibatkan mengenai pengawasan Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon terhadap pabrik penghasil
limbah , mungkin karena kurangnya sosialisai dari Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon kepada masyarakat untuk
mengikut sertakan dalam mengawasi pabrik penghasil limbah
tersebut, mimim sekali pemberitahuan dari Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon, seharusnya apapun kegiatan
yang dilakukan setidaknya memberikan laporan atau
pemberitahuan mekanisme atau caranya. Pengawasannya saja
kita tidak tahu, karena memang kita tidak tahu dan belum
diikut sertakan
12-5 : Disini karang tarunanya tidak dilibatkan neng dalam segi apapun
baik dalam pengawasan terutama pada masalah limbah yang
berdampak besar pada masyarakat
Peneliti : berapakah jumlah pengawas dilapangan?
11-1 : Jumlah pengawas lapangan Cuma ada dua dan satu koordinator
sedangkan jumlah pabrik di Kota Cilegon ada 169 perusahaan,
rata – rata stu orang harus mengawasi 50 pabrik padahal 1
oramg idealnya 30 pabrik, tenaga kerja pengawas lapangan
kurang sekali. Kita itu kurang tenaga pengawas dan sarana
tenaga pengawas kurang sekali,kendaraan Cuma ada 1 dari 169
pabrik itu yang kita awasi baru 100, rencana untuk tahun depan
120 pabrik. Antisipasi kita adalah memaksimalkan yang kita
punya, yang kita punya kita maksimalkan sehingga melakukan
pengawasan sehari cukup 1 pabrik. Kita coba 1 hari 2 pabrik
tetapi jika seperti Pt posko, itu tidak mungkin 1 hari 2 pabrik
karena ini pabrik sangat bermasalah jadi harus insentif
13-1 : saya tidak tau ada berapa pengawas
13-2 : saya tidak tau tentang itu
13-5 : mengenai itu saya tidak tau neng
Peneliti : bagaimana kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada
masyarakat?
12-5 : Tidak semua pabrik atau perusahaan memberikan kompensasi, ada
yang memberikan kompensasi ada yang tidak, ada yang
kompensasinya dalam bentuk memberikan pengobatan gratis
dari pabrik tetapiitu tidak sering, paling pernah dua kali
13-2 : Disini pernah ada pengobatan gratis tapi itu bisa keitung Cuma dua
kali dan itupun tidak dilakukan tiap tahunnya. Debu mah masih
saja tiap hari neng,disini mah debu tuh udah jadi sarapan sehari –
hari neng, orang jalanan disini yang lewat truk – truk gede dari
pabrik
Peneliti : bagaimana dengan metode dan cara pengawasan yang dilakukan
BLH Kota Cilegon?
11-1 : kami dalam mengawasi memiliki wewenang sebagai berikut :
melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan
dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan,
memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio
visual,mengambil sampel, memeriksa peralatan. Adapun dua cara
pengawasan yang dilakukan pihak kami yaitu pengawasan
langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung
adalah langsung terjun kelapangan sedangkan pengawasan tidak
langsung yaitu dengan memverifikasi data, evaluasi laporan yang
diberikan pihak perusahaan pertiga bulan dan perenam bulan. Dan
metode pengawasan langsung yaitu persiapannya seperti rapat
intern tim, menyiapkan formulir BA, menyiapkan peralatan dan
perlengkapan jika dibutuhkan sample kita siapkan alat sampel
kelapangan diperiksa keseluruhannya mulai dari dokumen
lingkungan dan perijinan pengelolaan lingkungan hidup, diperiksa
pengendalian dan pengelolaan pencemaran air, udara, limbah B3,
setelah hasil verifikasi lapangan kita tuangkan dalam berita acara
pengawasan yang di tanda tangani oleh pihak perusahaan setelah
hasil tersebut dibuat tindak lanjut bisa berupa surat peringatan
atau sanksi administratif”
14-1 : pengawasan yang dilakukan pihak dari Badan Lingkungan Hidup
Kota Cilegon yaitu pengawasannya terkadang inspeksi
mendadak, dan terkadang sesuai dengan surat tugas. Dalam
setahun Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon setahun sekali
mengawasi perusahaan kami dan maksimal dua kali .perusahaan
kami setiap pertiga bulan memberikan laporan ke pihak Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon, laporan tersebut yaitu laporan
pengendalian air limbah, laporan pengendalian limbah B3,
laporan pengelolaan industri, dan laporan pelaksanaan izin
lingkungan. Dan adapun dalam pengambilan sampel air pihak
dari Badan Lingkungan Hidup langsung ke objek sasaran dan
pengambilan sampelnya sudah ditentukan satu tempat dan telah
disepakati dua belah pihak
14-2 : Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam
mengawasi secara langsung yaitu memberikan audit Lingkungan
Hidup Limbah B3, dan audit proper sedangkan pengawasan
tidak langsungnya yaitu pihak perusahaan memberikan laporan
pertiga bulan seperti laporan limbah B3 sedangkan laporan
UKL/UPL AMDAL perenam bulan. Dalam setahun maksimal
dua kali secara inspeksi mendadak
13-1 : saya tidak tahu neng
13-5 : mengenai itu saya tidak tau neng
Peneliti : apakah pengawasan yang dilakukan sesuai dengan SOP?
11-1 : sesuai sop tetapi pengawasan masih mengacu pada perda dan sop
sebetulnya sudah buat akan tetapi pada prinsipnya sop itu
dijalankan tetapi secara surat keputusan belum dibuat dan
langkah – langkahnya pertama investasi, data kegiatan tahun
sebelumnya kedua pembahasan data bahan penyusunan
rencana operasional, ketiga penyusunan rencana operasional
pembuatan dan penyampaian atau pengedaran surat
pemberitahuan monitoring atau pengawasan kepada kegiatan
pelaku usaha, keempat pembuatan format surat tugas, berita
acara dan laporan periodik ( pertiga dan enam bulan ), kelima
pelaksanaan monitoring dan pengawasan bersamaan dengan
implementasi tindak lanjut hasil kegiatan usaha
14-1 : Saya rasa mungkin sudah sesuai sop yang dimiliki oleh Badan
Lingkungan Hidup Kota Cilegon
Peneliti : bagaimana dengan tingkat pendidikan pengawas ?
11-1 : untuk petugas pengawas kami lulusan s1
Peneliti : bagaimana dengan respon perusahaan mengenai pengawasan
yang dilakukan oleh BLH Kota Cilegon?
11-1 : merespon sangan baik sesuai prosedur, jika ada keluhan pihak
kami menindak lanjuti keluhan warga lalu kelapangan
kemudian kita lakukan verifikasi pengaduan dan jika
pengaduan berkaitan dengan lingkungan maka kami tindak
lanjuti
14-1 : kami merespon baik dari kegiatan pengawasan yang dilakukan
oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, pihak
kami jadi mengetahui dengan kegiatan yang baru
14-2 : merespon baik dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan
oleh BLH Kota Cilegon
Peneliti : bagaimana dengan kepuasan masyarakat mengenai knerja
pengawasan yang dilakukan oleh BLH Kota Cilegon?
12-1 : Disini kalo ibu ditanya mengenai punya jawaban dua neng, jika
ibu sebagai pegawai, maka ibu puas karena Badan Lingkungan
Hidup Kota Cilegon adalah atasan ibu walaupun dampaknya
kurang, tetapi jika ibu sebagai masyarakat sampai sekarang ibu
masih merasakan pencemaran sepertin bau ga sedap. Ibu
sebenarnya tidak tahu ada kegiatan pengawasan atau tidak pihak
kecamatan tidak pernah diberitahu dan juga memang bukan
wewenang dari pihak kami, yang punya wewenang untuk
mengawasi perusahaan yang menghasilkan limbah yaitu pihak
dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon
12-3 : Respon dari kami si sebenarnya kurang puas neng, pihak kami juga
serba salah jika perusahaan tersebut sampai ditutup, sebagian
warga disini kerja dipabrik tersebut, pabrik tersebut jadi jika
memang perusahaan tersebut mlakukan pencemran lingkungan ya
pihak kami ikut baiknya saja neng seperti musyawarah, agar
kedua belah pihak sama – sama tidak dirugikan, karena jika surat
izin operasi produksi sampai dicabut, maka sebagian warga kami
akan kehilangan pekerjaan
12-5 Saya merasa kurang begitu puas dengan kegiatan pengawasan tersebut,
karena yang merasakan dampaknya warga sini jadi kami belum
merasakan efeknya tetap saja tiap hari debu dimana- mana neng
12-3 : Serba salah pabrik tersebut ditutup karena keluhan pencemaran akan
terjadi banyak pengangguran
13-1 : Saya sebenarnya merasa kurang puas, akan tetapi saya juga serba
salah kalau emang pabrik ini ditutup pasti banyak pengangguran
banyak yang kehilangan penghasilan.tetapi asap yang kita hirup tiap
hari ini bahaya ,itu bahan kimia semua neng
13-3 : kalo ditanya si neng sebenanrnya kurang puas, saya tidak tahu ada
kegiatan pengawasan tersebut, dan disini masih terjadi pencemaran
terutama debu neng
13-2 : Saya merasa kurang puas ,saya juga tidak tahu sebenarnya ada
pengawasan atau tidak, faktanya saya masih merasakan neng
mencium bau tak sedap,terus kalau sudah rada siang itu truk – truk
gede dari pabrik lewat debunya kemana- mana
Riwayat Hidup
Nama
Tempat/tanggal/lahir
Jenis kelamin
Agama
Alamat
Nomor Telepon
Riwayat Pendidikan
SD
SMP
SMA
Data Orang tua
Nama ayah
Tempat/tanggal lahir
Pekerjaan
Agama
Alamat
Namaibu
Tempat/tanggal/lahir
Pekerjaan
Agama
alamat
: Choiriah
: Serang,05 Oktober 1992
: Perempuan
: Islam
: Jl. Ketileng timur no 120- rt/rw 02/01 Cilegon- Banten
: 087771866249
: SDN 1 Ketileng Timur
: SMP Negeri 7 Cilegon
: SMA Informatika Serang
: H.Hujaini
: 6 maret 1958
: Wiraswasta
: Islam
: Jl. Ketileng Timur no 120 rt/rw 02/01 Cilegon – Banten
: Almarhumah Hj. Aisyah
: 9 juni 1960
: Ibu rumah tangga
: Islam
: Jl. Ketileng Timur no 120 rt/rw 02/01 Cilegon – Banten