pelaksanaan pengawasan badan lingkungan hidup kabupaten

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN

HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP

PENGELOLAAN LIMBAH HASIL PEMBAKARAN

BATUBARA BAGI INDUSTRI

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan

guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

VENNI RINDYA KUSUMADEWI

NIM. E0007236

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv


commit to user

v

MOTTO

Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari

nikmat Allah.

(Q.S. IBRAHIM :34)

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Yang menciptakan. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah.

Bacalah!dan Tuhanmu yang paling Pemurah. Yang telah mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.

Dia telah mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya.

(Q.S. Al Alaq : 1-5)


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

Allah SWT, Maha Suci Engkau, Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan, Pencipta Pemikiran dan Ilmu Pengetahuan.

Ayah Ibuku tercinta, sumber kasih sayang, memberi cinta tanpa batas,

Segalanya bagi hidupku.

Kakak-kakakku tersayang, semua keluarga besar, pemberi warna dan cahaya dalam hidup.

Seseorang yang senantiasa melengkapi hidupku yang indah, yang selalu ada dihatiku.

Sahabat-sahabat terbaikku, sosok penguat dan pemberi keceriaan dalam perjalanan

hidupku.

& Civitas Akademika

Fakultas Hukum UNS


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya

yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH

HASIL PEMBAKARAN BATUBARA BAGI INDUSTRI”.

Penulis manyadari bahwa dalam proses penyusunan hukum (skripsi) ini

menemui berbagai rintangan, tantangan, dan hambatan yang harus penulis lewati

dan ini semua tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik moral maupun

spiritual dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini, penulis ingin

menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNS

yang telah menjadikan Fakultas Hukum menjadi Fakultas andalan dan

membanggakan serta memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk

menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

2. Ibu Dr. I.G. Ayu Ketut Rachmi H., S.H., M.M., selaku pembimbing Penulisan

Hukum (Skripsi) yang membimbing penulis dengan penuh kesabaran,

meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi serta memberikan masukan

dan arahan yang sangat berguna kepada penulis hingga tersusunnya Penulisan

Hukum (Skripsi) ini.

3. Bapak Soehartono, S.H,.M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah

memberikan nasehat yang berguna selama penulis menempuh pendidikan di

Fakultas Hukum UNS.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu

pengetahuan, bimbingan, dan berbagi pengalaman yang merupakan hal yang

luar biasa tidak ternilai yang penulis peroleh, sehingga dapat menjadi bekal

penulis setelah lulus dari Fakultas Hukum yang tercinta ini.


commit to user

viii

5. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum UNS, Bu Yani, Bu Ike, Pak Joko, Pak

Yono, Pak Gunawan, Mas Wawan (PPH), Mbak Dian dan Mas Haryanto

(Perpusatakaan) terimakasih atas bantuan dan kebaikannya selama ini.

6. Bapak Drs.Waluyo Dwi Basuki, MM., selaku Kepala Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan izin kepada penulis

untuk melakukan penelitian.

7. Ibu Indah Rudiartati, S.H,.M.M, selaku Kasubid Penegakan Hukum yang telah

dengan sabar dan ramah memberikan bimbingan serta arahan, menjawab

permasalahan yang penulis teliti, membantu memberikan informasi dan data

berkaitan dengan Penulisan Hukum (Skripsi) ini sehingga dapat terselesaikan

dengan lancar.

8. Ibu Intan Hardanti, S.H, Bapak Aji Dwi Bintoro, ST., Msi, serta staf Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya selama penulis

melakukan penelitian.

9. Mama dan Papa tercinta yang dengan tulus senantiasa mendoakan penulis,

mendidik sampai sebesar ini, memberikan semangat, kasih sayang yang tidak

ternilai harganya serta Papa yang senantiasa membantu, mengarahkan dan

memberikan nasehat yang sangat berguna dalam Penulisan Skripsi ini.

Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan mama dan

papa.

10. Kakak-kakak tersayang, Mas Hendra, Mas Dani, Mbak Ika, Mbak Elsa, dan si

kecil Chaca, terimakasih atas perhatian, do’a dan semangatnya selama ini.

11. Mas Luhur Budi Wibowo tersayang yang telah mendampingi penulis selama

ini, terimakasih atas semua yang diberikan kepada penulis, semangat,

perhatian, kesetiaan, kasih sayang, do’a dan juga kesabaran untuk membantu

penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

12. Sahabat-sahabat tercinta Tyas (sahabat cerita dimanapun kapanpun berada,)

Lina (teman curhat yang sangat dewasa), Shinta (teman super heboh yang

ceria) yang selama ini sudah menjadi sahabat yang sangat berarti, mewarnai

hari-hari dengan kebersamaan yang sangat indah, sahabat dalam suka dan


commit to user

ix

duka, terimakasih banyak untuk do’a, perhatian, kasih sayang, bantuan,

dukungan dan semangatnya. Kalian sahabat untuk selamanya.

13. Adik-adik dan teman-teman De’Ita, De’Mita, Dina, Dian (Tante Shafa)

terimakasih untuk dukungan, semangat dan do’anya. Dita Nuri dan Mbak

Erika (tempat berkonsultasi) terimakasih untuk bantuannya selama ini.

14. Eyang, Om, Bulik dan semua keluarga besar yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu, terimakasih atas do’anya selama ini.

15. Teman-teman magang, Mey, Puspita, Dika, Wawan, Mas Agung, Mas Sukma,

dan Mardian sahabat dan keluarga baru bagi penulis, terimakasih atas

kenangan yang telah kalian torehkan.

16. Seluruh keluarga besar Angkatan 2007 Fakultas Hukum tercinta, terimakasih

untuk masa-masa indah selama kuliah, kalian tidak akan terlupakan.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah

membantu penulisan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak

kekurangan. Oleh karena itu saran, kritik dan masukan yang membangun sangat

diharapkan dari berbagai pihak demi kemajuan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, Maret 2011

Penulis


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………….. i

HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………………............... ii

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………................ iii

HALAMAN PERNYATAAN ……………………………………................ iv

HALAMAN MOTTO ………………………………………………………. v

HALAMAN PERSEMBAHAN ……………………………………………. vi

KATA PENGANTAR ……………………………………………………… vii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………….. x

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ……………………………………….. xii

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………... xiii

ABSTRAK ………………………………………………………………….. xiv

ABSTRACT ………………………………………………………………… xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ………………………………………………… 1

B. Rumusan Masalah ………………………………………………………. 6

C. Tujuan Penelitian ……………………………………………………….. 7

D. Manfaat Penelitian ……………………………………………………… 8

E. Metode Penelitian ………………………………………………………. 8

F. Sistematika Penulisan Hukum ………………………………………….. 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ………………………………………………………….. 17

1. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup ………………................ 17

2. Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan ……………………….. 24

3. Tinjauan Umum tentang Limbah dan Pengelolaannya ………………. 27


commit to user

xi

4. Tinjauan tentang Pembakaran Batubara ……………………………… 37

B. Kerangka Pemikiran ……………………………………………………… 39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian …………………………………………..... 42

1. Deskripsi Lokasi Penelitian ………………………………………… 42

2. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar … 42

3. Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………………. 44

B. Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten ………..

Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara

Bagi Industri ……………………………………………………………… 50

1. Mekanisme Pengajuan Izin Penyimpanan Sementara Limbah ………..

Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Karanganyar ………….. 51

2. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran …...

Batubara bagi Industri di Kabupaten Karanganyar …………………... 57

C. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengawasan ………………

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Terhadap …………...

Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri …………

serta Solusinya ……………………………………………………………. 74

1. Internal ……………………………………………………………….. 74

2. Eksternal ……………………………………………………………… 75

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan ………………………………………………………………….. 77

B. Saran ……………………………………………………………………… 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Teknik Analisis Kualitatif Model Interaktif

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Gambar 3. Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar

Gambar 4. Alur Pengaduan Masyarakat

Tabel 1. Perusahaan yang Diterbitkan Izin TPS LB3 pada Tahun 2010

Tabel 2. Data Pengawasan BLH ke Perusahaan Pengguna Batubara pada

Tahun 2010


commit to user

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran II Formulir Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Daftar Ceklist Permohonan Izin

Lembar Kegiatan Limbah Bahan Berbahaya dan Baracun (LB3) Perusahaan

Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Lampiran III Contoh Manivest (Dokumen Limbah B3)


commit to user

xiv

ABSTRAK

Venni Rindya Kusumadewi. E0007236. 2011. PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH HASIL PEMBAKARAN BATUBARA BAGI INDUSTRI. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Pelaksanaan pengelolaan limbah batubara yang termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh beberapa industri di Karanganyar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga perlu adanya suatu pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah, dalam hal ini limbah hasil pembakaran batubara bagi industri; faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pejabat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang berwenang menangani hal yang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Studi kepustakaan diperoleh dari referensi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal, karya ilmiah, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan institusi yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup, termasuk salah satunya adalah pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pemberlakuan prosedur perizinan bagi pelaku usaha dengan dilengkapi Tim pengarah,Tim Pengkaji, dan Peneliti penerbitan Izin; pembentukan Tim Pengawas pelaksanaan kebijakan Lingkungan Hidup; melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan dengan intensitas 1 kali dalam seminggu. Dalam rangka menangani masalah-masalah lingkungan hidup melalui kegiatan pengawasan dijumpai hambatan-hambatan, seperti: dari internal yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia yang professional dan terbatasnya sarana operasional lapangan untuk melakukan pengawasan. Faktor eksternalnya adalah kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, mahalnya biaya operasional untuk penanganan limbah, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan hidup.

Kata Kunci : pengawasan pemerintah, pengelolaan limbah industri (B3)


commit to user

xv

ABSTRACT

Venni Rindya Kusumadewi. E0007236. 2011. IMPLEMENTATION OF CONTROLLING WASTE MANAGEMENT’S RESULT FOR BURNING COAL INDUSTRY BY ENVIRONMENTAL INSTITUTION LOCAL GOVERNMENT AT KARANGANYAR DISTRICT. Law Faculty of Sebelas Maret University.

Implementation of the coal waste management including hazardous and toxic waste by some industries in Karanganyar that does not comply with the legislation in force feared could lead to environmental damage, so its need to controlled by both government and society. This research will study and answer the problems concerning the implementation of Environmental Institution Local Government controls at Karanganyar District on waste management, that is the waste of coal combustion for industries, factors that hinder the implementation of environmental institute local goverment's supervision at Karanganyar district to the waste management of coal combustion for industries. This research is empirical legal research is a descriptive qualitative approach. The research data includes primary data and secondary data. Source data that used includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Technique of data collecting conducted with field studies and literature studies. Field studies conducted through interviews with officials of the Environmental Institution Local Government at Karanganyar District authorities handle matters related to waste management. Literature study is obtained from reference books, legislation, official documents, journals, scientific papers, internet and other library materials relating to the problems examined. Qualitative data analysis techniques with an interactive model. Results obtained from this study is that the Environmental Institution Local Government at Karanganyar District is a competent institution related to Environment, including one of which is controlling. Form of controlling is carried out enforcement procedures for business licensing equipped with Steering Team, Review Team, and Researcher Permit issuance. Formation of Controlling Team Environment policy implementation, conduct surveillance to companies with intensity once a week. In order to address environmental problems through surveillance activities encountered obstacles, such as of the limitations of internal human resources professionals and the limited means of field operations to conduct surveillance. External factor is the lack of awareness among businesses to comply with laws and regulations applicable, expensive operating costs for waste handling, and lack of community participation in the handling of environmental problems.

Keywords: government controlling, management of industrial waste (B3)


commit to user

1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha

Esa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus senantiasa dijaga, dikelola

dan dikembangkan dengan baik agar dapat menjadi sumber penghidupan bagi

manusia dan mahkluk lainnya demi meningkatkan kualitas hidup. Antara

manusia dan lingkungan sekitar tentu sangat berhubungan erat, karena

manusia berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan alam dan

lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik baik itu positif maupun

negatif.

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius.

Ibarat bola salju yang selalu menggelinding, semakin lama semakin besar.

Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional,

nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap

lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait

mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai

relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Awalnya masalah

lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang

terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa

menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat

pulih kemudian secara alami. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak

lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena

manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel

bagi peristiwa-peristiwa lingkungan (N.H.T Siahaan 2004:1).

Salah satu kegiatan manusia yang sangat berhubungan dengan

lingkungan adalah pembangunan industri. Dapat diambil contoh di daerah

perkotaan, semakin meningkat jumlah penduduk perkotaan, semakin besar


commit to user

2

pula masalah lingkungan hidup perkotaan yang di hadapi. Kenaikan jumlah

penduduk di perkotaan ini erat kaitannya dengan pesatnya industrialisasi.

Industrialisasi yang berlangsung dalam proses pembangunan, pada

hakekatnya merupakan upaya meningkatkan pemanfaatan berbagai faktor,

misalnya sumber alam, keahlian manusia, modal, dan teknologi, secara

berkesinambungan. Semakin banyak kebutuhan masyarakat, semakin banyak

kegiatan industri yang berlangsung, sehingga semakin besar pula tekanan

untuk meningkatkan pemanfaatan faktor-faktor tersebut. Berkaitan dengan

itu, pada dasarnya industrialisasi adalah sebuah dilema. Di satu pihak,

pembangunan industri ini sangat diperlukan untuk meningkatkan penyediaan

barang dan jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat, untuk memperluas

kesempatan kerja, dan untuk meningkatkan devisa negara melalui ekspor.

Tetapi di lain pihak, industrialisasi juga mempunyai dampak negatif,

khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan

sumber alam (R.M. Gatot P. Soemartono, 1996:195-196).

Dampak positif dari pembangunan sektor industri sudah banyak kita

rasakan, mulai dari meningkatnya kemakmuran rakyat, meningkatnya

pendapatan perkapita, memperluas lapangan kerja, meningkatnya mutu

pendidikan masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang

semakin meningkat dan masih banyak lagi sisi positif dari pembangunan.

Namun demikian semua jenis usaha memiliki dampak atau sisi negatif,

selanjutnya pemerintah kurang memperhatikan kebijaksanaan yang mengatur

tentang dampak atau sisi negatif dari pembangunan salah satunya kegiatan

industri yang ternyata sangat banyak.

Salah satu dampak negatif pembangunan yang menonjol adalah

timbulnya berbagai macam pencemaran, akibat penggunaan mesin-mesin

dalam industri maupun mesin-mesin sebagai hasil produksi dari industri

tersebut. Ada berbagai bentuk pencemaran, antara lain pencemaran udara

yang diakibatkan oleh asap yang dihasilkan sisa pembakaran dari mesin,

pencemaran air yang diakibatkan pembuangan sisa industri yang bersifat cair

secara langsung tanpa melalui proses daur ulang, pencemaran tanah akibat


commit to user

3

sampah plastik yang tidak dapat diuraikan oleh tanah dan pencemaran suara

dari suara mesin-mesin. Akibat semakin gencarnya para pengusaha

berproduksi untuk memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar,

maka semakin meningkat sisa pembakaran berupa gas CO, yang berbahaya

bagi manusia juga bertambah jumlah, sisa produksi berupa bahan kimia yang

berbahaya juga bertambah jumlahnya. Selain itu masyarakat yang

mengkonsumsi produk tersebut akan membuang kemasannya dalam jumlah

besar maka terjadilah pencemaran akumulasi dari berbagai bentuk

pencemaran dalam suatu daerah

(http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&i

d=51&Itemid=51).

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti

tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbaharui

oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah payung di bidang pengelolaan

lingkungan hidup yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup di

Indonesia dewasa ini. Dengan demikian, UUPLH merupakan dasar ketentuan

pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar

penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya

serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh di dalam

suatu sistem (Muhamad Erwin, 2008:13).

Sejalan dengan itu, dalam perkembangannya ternyata Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 memiliki beberapa kekurangan. Sebagai

penyempurnaan UUPLH 1997 lahir dalam bentuk Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih baik dibandingkan UUPLH 1997. Hal

ini terjadi karena secara hierarki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009


commit to user

4

adalah penyempurnaan UUPLH 1997. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 memuat hal-hal yang lebih jelas dan rinci, seperti adanya pola

perlindungan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (LB3), yang pengaturan mengenai hal tersebut tidak ditemui dalam

UUPLH 1997.

Salah satu sektor dominan sebagai pendukung pembangunan ekonomi

adalah industri. Proses industri disamping dibutuhkan bahan baku baik lokal

maupun impor, juga dibutuhkan energi bahan bakar sebagai tenaga penggerak

peralatan ataupun mesin-mesin industri. Ada beberapa macam sumber energi

sebagai tenaga penggerak mesin antara lain berupa bahan bakar minyak dan

batubara. Dengan semakin mahalnya harga bahan bakar minyak, maka

penggunaan bahan bakar batubara terbukti lebih efisien untuk meningkatkan

produktifitas proses industri.

Batubara adalah sumber energi yang paling mudah diambil dari alam.

Dewasa ini banyak industri yang beralih menggunakan batubara sebagai

bahan bakar dalam menghasilkan uap, hal ini disebabkan karena pemakaian

batubara dianggap lebih efisien dibandingkan dengan pemakaian minyak

yang terus meningkat. Selain itu, batubara merupakan bahan yang siap

dieksploitasi secara ekonomis karena terdapat dalam jumlah yang banyak

sehingga menjadi bahan bakar yang dapat mendukung kebutuhan energi

dunia dalam jangka waktu yang relatif lama.

Bertolak dari kondisi tersebut, banyak industriawan di Kabupaten

Karanganyar yang menggunakan batubara sebagai sumber energi.

Penggunaan batubara disamping menghasailkan energi yang efisien ternyata

menyisakan permasalahan yakni pengelolaan limbah hasil pembakaran

batubara (fly ash dan bottom ash) yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan limbah seharusnya

disesuaikan dengan baku mutu limbah, sehingga diharapkan tidak

mengancam pencemaran dan perusakan lingkungan di sekitarnya. Selain

dibutuhkan adanya kesadaran dari para pelaku industri itu, pemerintah juga


commit to user

5

sangat berperan penting, khususnya institusi yang berwenang dalam

pengelolaan lingkungan.

Limbah batubara itu disebut dengan Fly Ash dan Bottom Ash yaitu abu

terbang yang ringan dan abu relatif berat yang timbul dari proses pembakaran

suatu bahan yang lazimnya menghasilkan abu. Sesuai Peraturan Pemerintah

No 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

bahwa Fly Ash dan Bottom Ash termasuk dalam jenis limbah B3 yang

pemanfaatannya harus mendapat izin pemanfaatan dari Kementerian

Lingkungan Hidup (http://tractor-truck.com/berita/1411-pabrik-limbah-

batubara-segera-dibangun-di-kim.html).

Beberapa perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur

pengeloaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) termasuk limbah

batubara, antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif apabila

didukung oleh perangkat penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan

berkaitan dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat

terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu

adminstratif, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum

lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan

dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan

individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sanksi


commit to user

6

administratif, kepidanaan, dan keperdataan, Siti Sundari Rangkuti (Muhamad

Erwin, 2008:113). Penegakan hukum salah satunya adalah dapat berupa

kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu institusi

lingkungan hidup.

Pelaksanaan pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara oleh

beberapa industri di Kabupaten Karanganyar ternyata masih dijumpai hal-hal

yang belum atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerusakan

lingkungan. Sementara itu, efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan

baik oleh pemerintah maupun masyarakat sangat besar peranannya dalam

rangka mengawal peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui sejauh

mana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan limbah

batubara. Oleh sebab itu, sangat penting untuk dilakukan kajian lebih jauh,

sehingga dalam penelitian ini penulis memilih judul : PELAKSANAAN

PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

KARANGANYAR TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH HASIL

PEMBAKARAN BATUBARA BAGI INDUSTRI.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang

lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti

berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Perumusan masalah

merupakan hal yang sangat penting dalam setiap tahapan penelitian.

Perumusan masalah yang jelas akan menghindari pengumpulan data yang

tidak perlu, dapat menghemat biaya, waktu, tenaga dan penelitian akan lebih

terarah pada tujuan yang ingin dicapai (Abdulkadir Muhammad, 2004:62).


commit to user

7

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang hendak diteliti dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran

batubara bagi industri ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasan Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah

hasil pembakaran batubara bagi industri, dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam mencapai

maksud dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahuai pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah hasil

pembakaran batubara bagi industri.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan

pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

tehadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri

dan juga mengetahui solusinya.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama

penyusunan penulisan hukum untuk melengkapi syarat akademis guna

memperoleh gelar sarjana dalam program studi ilmu hukum di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan

kemapuan penulis dalam mengkaji masalah yang diperoleh dari teori


commit to user

8

dan praktek lapangan dalam hal ini lingkup hukum administrasi

negara, khususnya hukum lingkungan.

c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh,

agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya

dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat, baik

untuk mengetahui hasil yang diteliti maupun bagi pengembangan penelitian

tersebut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum

pada umumnya dan hukum adminstrasi negara pada khususnya yang

berkaitan dengan sejauh mana pelaksanaan pengawasan Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terkait dengan

pengelolaan limbah.

b. Memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan yang dapat

digunakan sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang.

2. Manfaaat Praktis

a. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis

penulis, sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis atas ilmu

yang telah diperoleh.

b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk

mengetahui seluk-beluk sesuatu. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan

karena ada sesuatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin


commit to user

9

membuktikan sesuatu yang telah dialaminya selama hidup, untuk mengetahui

berbagai latar belakang terjadinya sesuatu (Beni Ahmad Saebani, 2008:12).

Metode penelitian adalah suatu tulisan atau karangan mengenai

penelitian disebut dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran

yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur sistematis dengan

menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan

dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian

(Winarno Surachman, 1990:26). Metode yang digunakan penulis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum empiris. Pada penelitian empiris yang diteliti pada

awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian

pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono

Soekanto, 1986:52).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat

suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain

dalam masyarakat (Amirudin dan Z. Asikin, 2004: 25).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan

kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

lisan, dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 1986:32). Penelitian

kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan


commit to user

10

pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi

verbal maupun normatif dan bukan dalam bentuk angka-angka.

Penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian etnografi yang

bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup

menjadi berarti bagi orang atau masyarakat, teknik penelitian yang

digunakan adalah wawancara mendalam (dept interview), pengamatan

terlibat (participant observation) dan dokumen pribadi seperti buku

harian, surat-surat, otobiografi, transkrip dan wawancara tidak berstruktur

(Burhan Ashshofa, 2004:61).

4. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Karanganyar, yang beralamat di Jl. K.H Samanhudi No 5,

Karanganyar yang dianggap merupakan institusi yang berwenang dalam

pengawasan pengelolaan limbah dalam hal ini adalah pengelolaan limbah

hasil pembakaran batubara bagi industri.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer diperoleh berdasarkan sejumlah keterangan

atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di

lapangan, data ini diperoleh melalui wawancara (interview) dan

pengamatan (observation).

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu

tulisan ilmiah, sumber tertulis, buku, arsip, majalah, literatur,

peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis

lainnya yang berasal dari media serta situs-situs resmi pemerintah.


commit to user

11

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu

sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung

dari lapangan berdasarkan keterangan dari pihak-pihak terkait dalam hal

ini adalah keterangan dari pihak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan sumber

data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu materi hukum yang sifatnya mengikat dan

mempunyai kedudukan yuridis, seperti peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun1999 tentang Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Bahan Berbahaya dan Beracun.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2009 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Karangnyar.

7) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pemberian Izin Pengumpulan dan Penyimpanan

Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten

Karanganyar.

8) Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 660.1/293 Tahun 2009

tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pengkaji dan Peneliti


commit to user

12

Penerbitan Izin Tempat Pengumpulan dan Penyimpanan

Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) di

Kabupaten Karanganyar.

9) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Selaku Pengguna

Anggaran Nomor 660.1/593 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/20.3

Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan

Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

10) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran Nomor 660.1/60.3

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan

Lingkungan Hidup Nomor 660.1/18.3 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Tim Kesekretariatan Pos Pengaduan Lingkungan

Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2010.

11) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran Nomor 660.1/58.3

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan

Lingkungan Hidup Nomor 660.1/21.3 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup dan Tim

Teknis/Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku

teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat

para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil

simposium mutakhir yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya

diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi, dan lain sebagainya

(Soerjono Soekanto, 2006:13).


commit to user

13

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang yang digunakan penulis dalam

peneltian ini adalah dengan studi lapangan dan studi pustaka.

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan cara penelitian

untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti

melakukan observasi dan wawancara. Wawancara dipandang sebagai

teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang

dikerjakan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal

yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan (Burhan Ashshofa,

2004:59).

b. Studi kepustakaan diperoleh penulis dengan cara membaca,

mempelajari dan mengkaji bahan-bahan pustaka, baik berupa peraturan

perundang-undangan, artikel-artikel dari internet, jurnal, makalah,

dokumen, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis

kualitatif dengan model interaktif, yaitu setiap unit data yang diperoleh

dari beragam sumber data, selalu diinteraksikan atau dibandingkan dengan

unit data lain untuk menemukan beragam hal yang diperlukan sesuai

dengan tujuan penelitiannya (keluasan, kesepadanan, perbedaan, bentuk

hubungan keterkaitan antar unsurnya, dan sebagainya). Proses interaktif

ini dilakukan dengan membandingkan data yang telah diperoleh lewat

wawancara dengan data hasil observasi, arsip, dan sebagainya sebagai

usaha pemantapan kesimpulan yang dicoba untuk dikembangkan dan

validitas datanya dengan melihat tingkat kesamaannya, perbedaannya, atau

kemungkinan lainnya (H.B. Sutopo, 2006:107).


commit to user

14

Ketiga kompenen tersebuat, menurut H.B Sutopo adalah sebagai

berikut:

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi

dari data (fieldnote).

b. Penyajian Data

Merupakan suatu realita organisasi informasi yang

memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian

data meliputi berbagai jenis matriks, gambar dan skema,

jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami

arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-

pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-

pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi, arahan sebab akibat dan

berbagai reposisi kesimpulan yang diverifikasi. Teknis analisis

kualitatif model interaktif dapat digambarkan dalam bentuk

rangkaian yang utuh antara ketiga komponen diatas sebagai

berikut :


commit to user

15

Gambar 1. Teknik Analisis Kualitatif Model Interaktif

Proses analisis interaktif tersebut dimulai pada waktu pengumpulan

data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan sajian data. Tahap

selanjutnya setelah pengumpulan data selesai adalah peneliti mulai

melakukan penarikan kesimpulan dengan memverifikasi berdasarkan apa

yang terdapat dalam sajian data. Proses yang dilakukan dengan siklus

komponen-komponen tersebut maka akan diperoleh data yang benar-benar

mewakili sesuai dengan masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab termasuk

diantaranya daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Sistematikanya adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai :

A. Latar Belakang Masalah

Pengumpulan Data

Sajian Data Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan


commit to user

16

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup

2. Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan

3. Tinjauan Umum tentang Limbah dan Pengelolaannya

4. Tinjauan tentang Pembakaran Batubara

B. Kerangka Pemikiran

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

B. Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah

Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri

C. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil

Pembakaran Batubara Bagi Industri serta Solusinya.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

17


commit to user

17

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang

terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk

hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya (N.H.T Siahaan,

2004 :4). Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah

istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di

alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara

alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1

angka 1, yang dimaksud lingkungan hidup adalah : “kesatuan ruang

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lain”.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem

yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga

pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan

Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup

termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup

yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa

lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai,

karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang

diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan

penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya


commit to user

18

dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek (Supriadi,

2006:22).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka pengertian

lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-

unsur sebagai berikut :

1) Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme,

tanah, air, udara, dan lain-lain.

2) Daya, disebut juga dengan energi;

3) Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;

4) Makhluk hidup;

5) Perilaku;

6) Proses interaksi, saling mempengaruhi;

7) Kelangsungan kehidupan dan;

8) Kesejahteraan manusia dan makhluk lain.

LL.Bernard dalam bukunya yang berjudul “Introduction to

Social Psychology” membagi lingkungan atas empat macam

(N.H.T Siahaan, 2004:13-14) yakni :

1) Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri

dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut,

radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.

2) Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang

bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-

tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan

proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan

sebagainya.

3) Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi ke dalam tiga bagian :

a) Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan

materiil: peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan

lain-lain.

b) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu

manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan


commit to user

19

tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan

yang digunakan manusia yang berasal dari sumber

organik.

c) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan

dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan,

keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan,

agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.

4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara

institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang

terdapat di daerah kota atau desa.

Ekosistem merupakan bagian dari lingkungan hidup. Menurut

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud

dengan ekosistem adalah “tatanan unsur lingkungan hidup yang

merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam

membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan

hidup”. Proses interaksi tidak terjadi antara manusia dengan

lingkungannya saja, tetapi juga antar makhluk-makhluk lain. Diantara

unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga

harus senantiasa dijaga keseimbangannya. Apabila tidak, maka

dampaknya keseimbangan lingkungan itu sendiri akan terganggu.

Lingkungan hidup juga mempunyai posisi penting dalam

kehidupan manusia. Kemudian lebih jauh definisi mengenai

lingkungan atau disebut juga lingkungan hidup, tidak lain adalah

“ruang” di mana baik makhluk hidup maupun tak hidup ada dalam satu

kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik,

sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup

tersebut, khususnya manusia. Dalam kaitannya dengan konsep

lingkungan ini, maka penjelasan tentang mutu lingkungan adalah

relevan dan sangat penting karena mutu ligkungan merupakan


commit to user

20

pedoman untuk maencapai tujuan pengelolaan lingkungan (R.M. Gatot

P. Soemartono, 1996: 17-18).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa

lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan

manusia. Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang

bersifat timbal balik. Terlebih manusia mencari makan dan minum

serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan sumber-sumber

yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai

sumber utama dan terpenting bagi pemenuhan kebutuhan (N.H.T.

Siahaan, 2004: 2-3). Pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan

manusia inilah yang membawa konsekuensi logis, bahwa manusia

hidup berdampingan dengan lingkungan, dan banyaknya pencemaran

terhadap lingkungan sebisa mungkin harus dikurangi dan bahkan

dihindari demi kenyamaman hidup setiap makhluk hidup.

b. Pencemaran Lingkungan Hidup

1) Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat

dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup memberikan definisi Pencemaran Lingkungan Hidup

sebagai “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang

telah ditetapkan”. Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka

14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tersebut, maka unsur-unsur

atau syarat mutlak untuk disebut sebagai suatu lingkungan telah

tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

a) Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (makhluk

hidup, zat, energi, dan lain-lain);


commit to user

21

b) Ke dalam lingkungan hidup;

c) Kegiatan manusia;

d) Timbul perubahan, atau melampaui baku mutu lingkungan

hidup yang ditetapkan.

Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas,

nyata bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan

sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi

berbagai unsur tersebut.

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang

menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik

yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga

mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia

serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut

disebut bahan pencemar/polutan (Imam Supardi, 2003:25).

Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan

pencemaran lingkungan sebagai berikut:

“pencemaran adalah suatu keadaan,dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksikan ke dalam suatu ligkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati” (Muhamad Erwin, 2008:36).

Ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran

lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar

tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur

materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga

mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini

perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena

pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap

kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa


commit to user

22

manusia (http://mastegar.blogspot.com/2010/02/makalah-

pencemaran-lingkungan.html).

2) Jenis-jenis Pencemaran Lingkungan

Jenis-jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam

degradasi lingkungan fisik (Prabang Setyono, 2008:36-37) adalah:

a) Pencemaran Air

Sumber pencemaran air adalah pergelandangan kota (urban

dwelles) yang membuang sampah dimana mereka berada,

pembuangan kotoran dari pabrik dan industri, penghuni kota

dengan sampah-sampahnya dan kotoran hasil cucian (detergen)

dan sebagainya. Pencemaran melalui air berbahaya karena di

dalam air yang tercemar dikandung bakteri, virus, dan bahan-

bahan kimiawi yang berbahaya.

b) Pencemaran Suara

Suara yang dikategorikan sebagai pencemaran dan dapat

merusak telinga adalah suara-suara yang melebihi 75 decibel.

Pencemaran suara dapat mengakibatkan terganggunya saraf

dan konsentrasi kerja. Suara-suara yang sudah mencapai 145

decibel dan secara terus-menerus di dengar dapat menimbulkan

rasa sakit.

c) Pencemaran Udara

Sumber-sumber pencemaran udara adalah kendaraan

bermotor yang banyak memadati jalanan kota, emisi atau

kotoran melaui asap pabrik, kepadatan penduduk dan

pembakaran sampah, pembukaan daerah melalui tebang dan

bakar yang mengakibatkan udara dipenuhi dengan


commit to user

23

carbonmonoxide, nitrogen oxide, nitrogen oxide, dan sulfat

oxide.

Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar

udara seperti: pembakaran batubara, bahan bakar minyak dan

pembakaran lainnya, yang mempunyai limbah berupa partikulat

(aeroso, debu, abu terbang, kabut, asap, jelaga), selain kegiatan

pabrik yang berhubungan dengan perampelasan, pemulasan, dan

pengolesan (grinding), penumbukan dan penghancuran benda

keras (crushing), pengolahan biji logam dan proses pengeringan.

Kadar pencemaran udara yang semakin tinggi mempunyai dampak

yang lebih merugikan (Muhamad Erwin, 2008: 39-40).

Menurut Muhamad Erwin dalam bukunya, selain

pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara

(kebisingan) seperti disebutkan di atas, di tambahkan satu jenis

pencemaran yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat

terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan

ada yang tidak langsung. Pencemaran yang langsung dapat berupa

tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang

melebihi dosis yang ditentukan. Sedangkan pencemaran tidak

langsung dapat terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi. Sering

tanah persawahan dan kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan

minyak, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani

dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu

dibongkar oleh bulldozer pada musim kering, debu tanahnya yang

bercampur zat-zat kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara, dan

mencemari udara (Muhamad Erwin, 2008:43).


commit to user

24

2. Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan

a. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum adalah pegangan yang pasti, positif, dan pengarah bagi

tujuan-tujuan program yang akan dicapai. Semua peri kehidupan diatur

dan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, sehingga dapat tercipta

masyarakat yang teratur, tertib, dan berbudaya disiplin. Hukum

dipandang selain sebagai sarana pengaturan ketertiban rakyat (a tool a

social order) tetapi juga sebagai sarana untuk mempengaruhi dan

mengubah masyarakat ke arah hidup yang lebih baik (as s tool of

social engineering, (N.H.T Siahaan, 2004:125). Istilah hukum

lingkungan sendiri merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu

“Environmental Law” dalam Bahasa Inggris, “Millieeurecht” dalam

Bahasa Belanda, “L,environment” dalam Bahasa Prancis,

“Umweltrecht” dalam Bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam

Bahasa Malaysia, “Batas nan Kapalisgiran” dalam Bahasa Tagalog,

“Sin-ved-lom Kwahm” dalam Bahasa Thailand, “Qomum al-Biah”

dalam Bahasa Arab, St. Munadjat Danusaputro (Muhamad Erwin,

2008:8).

Hukum lingkungan menurut Danusaputro (1980:35-36) adalah

hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata

pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Danusaputro

membedakan antara Hukum Lingkungan modern yang beroriantasi

kepada lingkungan atau “environment-oriented law” dan Hukum

Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan

atau “use-oriented law”. Hukum Lingkungan modern berorientasi

kepada lingkungan sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat

dan watak lingkungan itu sendiri sehingga memiliki sifat utuh

menyeluruh atau komprehensif-integral, sebaliknya Hukum

Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku, dan sukar berubah

(R.M.Gatot P.Soemartono, 1996:46-47).


commit to user

25

Selanjutnya menurut Drupsteen, Hukum Lingkungan adalah

hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam seluas-luasnya.

Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup

pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan

merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.

Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan teutama oleh

pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas

hukum pemerintahan (R.M.Gatot P.Soemartono, 1996:49-50).

Hukum lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang

mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan

mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia

berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan

manusia dan jasad-jasad hidup lainnya (Soedjono, 1983:29). Hukum

lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang

ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan

mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum

pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum

lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk

mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan

seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum

yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya

(http//id.wikipedia.org//wiki/Hukum_Lingkungan).

b. Hukum Lingkungan Indonesia

Hukum Lingkungan Indonesia adalah keseluruhan peraturan

yang mengatur tingkah laku manusia (orang) tentang apa yang

seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap “lingkungan hidup

Indonesia” yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan

dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian,

perbedaan pengertian antara “hukum lingkungan” dan “hukum

lingkungan Indonesia” adalah terletak pada ruang lingkup berlakunya


commit to user

26

keseluruhan peraturan tersebut, yaitu hanya berlaku di wilayah

Nusantara; atau hanya pada lingkungan hidup Republik Indonesia

(R,M Gatot P. Soemartono, 1996:61).

Pengaturan hukum mengenai masalah lingkungan hidup

manusia yang perlu dipikirkan, menurut Mochtar Kusuma-Atmadja

adalah sebagai berikut:

1) Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses

sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang

harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, di

samping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan

memperlihatkan dampak secara keseluruhan.

2) Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat

bersifat preventif atau represif; sedangkan mekanismenya ada

beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perizinan, insentif,

denda, dan hukuman.

3) Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral,

misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industry,

pekerjaan umum, kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan

secara menyeluruh dengan mengadakan Undang-undang Pokok

mengenai Limgkungan Hidup Manusia (Law on the Human

Environment atau Environmental Act) yang merupakan dasar bagi

pengaturan sektoral.

4) Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh

suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-

soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum

hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan

perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan

kegunaannya.

5) Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia

tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat

penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum


commit to user

27

dalam kenyataan hidup sehari-hari (R.M Gatot P. Soemartono,

1996:58-59).

3. Tinjauan Umum tentang Limbah dan Pengelolaannya

a. Limbah

1) Pengertian Limbah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah

didefinisikan sebagai “sisa atau buangan dari suatu usaha dan/atau

kegiatan manusia”. Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai

yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola

dengan baik. Air limbah industri maupun rumah tangga (domestik)

apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak

negatif bagi kesehatan.

Limbah atau sampah yaitu limbah atau kotoran yang dihasilkan

karena pembuangan sampah atau zat kimia dari pabrik-pabrik.

Limbah atau sampah juga merupakan suatu bahan yang tidak

berarti dan tidak berharga, tapi kita tidak mengetahui bahwa

limbah juga dapat menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat

jika diproses secara baik dan benar. Limbah atau sampah juga

dapat berarti sesuatu yang tidak berguna dan dibuang oleh

kebanyakan orang, mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang

tidak berguna dan jika dibiarkan terlalu lama maka akan

menyebabkan penyakit padahal dengan pengolahan sampah secara

benar maka dapat menjadikan sampah ini menjadi benda

ekonomis(http://www.g-excess.com/id/pengertian-dan-macam-

macamlimbah-atau-sampah.html).


commit to user

28

2) Pengelompokan Limbah

a) Pengelompokan limbah,

(http://www.scribd.com/doc/48494431/Pengelompokan-Limbah)

berdasar jenis senyawa, yaitu :

(1) Limbah Organik

Limbah organik memiliki defenisi berbeda yang

penggunaannya dapat disesuaikan dengan tujuan

penggolongannya. Berdasarkan pengertian secara kimiawi

limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung

unsur karbon (C), sehingga meliputi limbah dari mahluk hidup

(misalnya kotoran hewan dan manusia, sisa makanan, dan

sisa-sisa tumbuhan mati), kertas, plastik, dan karet. Namun,

secara teknis sebagian besar orang mendefinisikan limbah

organik sebagai limbah yang hanya berasal dari mahluk hidup

(alami) dan sifatnya mudah busuk. Artinya, bahan-bahan

organik alami namun sulit membusuk/terurai, seperti kertas,

dan bahan organik sintetik (buatan) yang juga sulit

membusuk/terurai, seperti plastik dan karet, tidak termasuk

dalam limbah organik. Hal ini berlaku terutama ketika orang

memisahkan limbah padat (sampah) di tempat pembuangan

sampah untuk keperluan pengolahan limbah.

Limbah organik yang berasal dari mahluk hidup mudah

membusuk karena pada mahluk hidup terdapat unsur karbon

(C) dalam bentuk gula (karbohidrat) yang rantai kimianya

relatif sederhana sehingga dapat dijadikan sumber nutrisi bagi

mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur. Hasil pembusukan

limbah organik oleh mikroorganisme sebagian besar adalah

berupa gas metan (CH4) yang juga dapat menimbulkan

permasalahan lingkungan.


commit to user

29

(2) Limbah Anorganik

Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah

anorganik meliputi limbah-limbah yang tidak mengandung

unsur karbon, seperti logam (misalnya besi dari mobil bekas

atau perkakas, dan aluminium dari kaleng bekas atau peralatan

rumah tangga), kaca, dan pupuk anorganik (misalnya yang

mengandung unsur nitrogen dan fosfor). Limbah-limbah ini

tidak memiliki unsur karbon sehingga tidak dapat diurai oleh

mikroorganisme.

Seperti halnya limbah organik, pengertian limbah

anorganik yang sering diterapkan di lapangan umumnya

limbah anorganik dalam bentuk padat (sampah). Agak sedikit

berbeda dengan pengertian di atas secara teknis, limbah

anorganik didefinisikan sebagai segala limbah yang tidak

dapat atau sulit terurai/busuk secara alami oleh

mikroorganisme pengurai. Dalam hal ini, bahan organik

seperti plastik, kertas, dan karet juga dikelompokkan sebagai

limbah anorganik. Bahan-bahan tersebut sulit diurai oleh

mikroorganisme sebab unsur karbonnya membentuk rantai

kimia yang kompleks dan panjang (polimer).

b) Pengelompokan Berdasarkan Wujud

(1) Limbah Cair

Limbah cair adalah segala jenis limbah yang berwujud

cairan, berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang

tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air. Limbah

cair diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu :

(a) Limbah cair domestik (domestic wastewater) yaitu limbah

cair hasil buangan dari rumahtangga, bangunan

perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. Misalnya air

deterjen sisa cucian, air sabun, tinja.


commit to user

30

(b) Limbah cair industri (industrial wastewater), yaitu limbah

cair hasil buangan industri. Misalnya air sisa cucian

daging, buah, sayur dari industri pengolahan makanan dan

sisa dari pewarnaan kain/bahan dari industri tekstil.

(c) Rembesan dan luapan (infiltration and inflow), yaitu

limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang

memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui

rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari

permukaan.

(d) Air Hujan (strom water), yaitu limbah cair yang berasal

dari aliran air hujan di atas permukaan tanah.

(2) Limbah Padat

Merupakan limbah yang terbanyak dilingkungan.

Biasanya limbah padat disebut sebagai sampah. Klasifikasi

limbah padat (sampah) menurut istilah teknis ada 6 kelompok,

yaitu :

(a) Sampah organik mudah busuk (garbage), yaitu limbah

padat semi basah, berupa bahan-bahan organik yang

mudah busuk.

(b) Sampah anorganik dan organik tak membusuk (rubbish),

yaitu limbah padat anorganik atau organik cukup kering

yang sulit terurai oleh mikroorganisme, sehingga sulit

membusuk, misalnya kertas, plastik, kaca dan logam.

(c) Sampah abu (ashes), yaitu limbah padat yang berupa abu,

biasanya hasil pembakaran.

(d) Sampah bangkai binatang (dead animal), yaitu semua

limbah yang berupa bangkai binatang.

(e) Sampah sapuan (street sweeping), yaitu limbah padat hasil

sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah yang tersebar

di jalanan


commit to user

31

(f) Sampah industri (industrial waste), semua limbah padat

buangan industri.

(3) Limbah Gas

Jenis limbah gas yang berada di udara terdiri dari

bermacam-macam senyawa kimia. Misalnya, karbon

monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), Nitrogen oksida

(NOx), Sulfur dioksida (SOx), asam klorida (HCl), Amonia

(NH3), Metan (CH4), Klorin (Cl2). Limbah gas yang dibuang

ke udara biasanya mengandung partikel-partikel bahan

padatan, disebut materi partikulat.

(a) Pengelompokan Berdasarkan Sumber

(i) Limbah domestik, adalah limbah yang berasal dari

kegiatan pemukiman penduduk.

(ii) Limbah industri, merupakan buangan hasil proses

industri.

(iii)Limbah pertanian, berasal dari daerah pertanian atau

perkebunan.

(iv) Limbah pertambangan, berasal dari kegiatan

pertambangan.

(4) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Suatu limbah digolongkan sebagai Limbah B3 bila

mengandung bahan berbahaya beracun yang sifat dan

konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung dapat

merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau

membahayakan kesehatan manusia. Bahan yang termasuk

Limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan

beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan,

tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan

penanganan dan pengolahan khusus.


commit to user

32

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999

tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun

mendefinisikan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

disingkat limbah B3, sebagai :

sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah yang

memenuhi salah satu atau lebih karakteristik, (R.M Gatot P.

Soemartono, 1996:143-144) yaitu:

(a) Mudah meledak

Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi

kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan

tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan

sekitarnya.

(b) Mudah terbakar

Limbah mudah terbakar adalah limbah yang apabila

berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber

nyala lain akan mudah menyala atau terbakat dan apabila

telah nyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.

(c) Bersifat reaktif

Limbah bersifat reaktif adalah limbah yang dapat

menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima

oksigen.

(d) Beracun

Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun

yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B-3

dapat menyebabkan kematian dan sakit yang serius, apabila


commit to user

33

masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan, kulit, atau

mulut.

(e) Menyebabkan infeksi

Limbah yang menyebabkan infeksi sangat berbahaya

karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan

kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan,

masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.

(f) Bersifat korosif

Limbah bersifat korosif dapat menyebabkan iritasi

(terbakar) pada kulit atau mengkorosikan baja.

(g) Jenis lainnya

Limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksilogi

dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B3, misalnya

dengan metode LD-05 (lethal dose fifty) yaitu perhitungan

dosis (gram pencemar per kilogram berat bahan) yang dapat

menyebabkan kematian 50% populasi makhluk hidup yang

dijadikan percobaan.

Sementara menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah

No 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan

Beracun, B3 dikualifikasikan sebagai berikut:

(a) mudah meledak (explosive);

(b) pengoksidasi (oxidizing);

(c) sangat mudah sekali menyala (extremely flammable);

(d) sangat mudah menyala (highly flammable);

(e) mudah menyala (flammable);

(f) amat sangat beracun (extremely toxic);

(g) sangat beracun (highly toxic);

(h) beracun (moderately toxic);

(i) berbahaya (harmful);

(j) korosif (corrosive);

(k) bersifat iritasi (irritant);


commit to user

34

(l) berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the

environment);

(m) karsinogenik (carcinogenic);

(n) teratogenik (teratogenic);

(o) mutagenik (mutagenic).

3) Baku Mutu Limbah

Menentukan tolok ukur apakah limbah dari suatu industri atau

pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan

dua sistem baku mutu limbah, yakni:

a) Menetapkan suatu effluent standard, yaitu kadar maksimum

limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan

seperti air, tanah, dan udara. Kadar maksimum bahan polutan

yang terkandung dalam limbah tersebut ditentukan pada waktu

limbah tersebut meninggalkan pabrik/industri.

b) Menetapkan ketentuan tentang stream standard, yaitu penetapan

batas kadar bahan-bahan polutan pada sumber daya tertentu

seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai dan lain-lain.

Penetapan baku mutu limbah harus dikaitkan dengan kualitas

ambien dan baku mutu ambien. Untuk jelasnya dapat dijelaskan

dengan beberapa contoh sebagai berikut:

a) Suatu daerah yang keadaan lingkungan ambiennya masih sangat

baik berarti pula bahwa batas baku mutu ambien masih jauh dari

keadaan kualitas ambien.

b) Pelepasan bahan pencemar dari suatu proyek akan menurunkan

keaddaan kualitas ambien. Tetapi karena batas baku ambien

masih jauh maka penurunan kualitas ambien belum melampaui

baku mutu ambien yang telah ditetapkan. Dalam keadaan seperti

ini baku mutu limbah yang digunakan dapat dari golongan

kualitas limbah yang longgar.


commit to user

35

c) Suatu daerah lain mempunyai keadaan kualitas ambien yang

sudah tidak baik atau mendekati baku mutu ambien yang telah

ditetapkan. Keadaan ini menunjukkan pula bahwa pencemaran

dari proyek-proyek yang ada sudah sangat berat. Akibat dari

keadaan tersebut, apabila ada pelapasan bahan pencemar yang

sedikit saja, maka terjadi penurunan keadaan kualitas ambien

yang sudah melampaui batas baku mutu ambien. Maka baku

mutu limbah yang ditetapkan adalah golongan kualitas keras

(Muhamad Erwin, 2008:69-70).

Penetapan baku mutu lingkungan adalah salah satu upaya

untuk mendorong kalangan yang potensial menimbulkan

pencemaran seperti industri/pabrik guna menekan kadar bahan

polutan yang terkandung dalam limbah seminimum mungkin, agar

pembuangan limbah dari kegiatan-kegiatan pabrik/industri tersebut

tidak merusak atau mencemari lingkungan (Muhamad Erwin,

2008:70). Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menegaskan bahwa baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran

untuk menentukan terjadi atau tidaknya pencemaran lingkungan

hidup. Sementara dalam Pasal 20 ayat (2) dijelaskan bahwa baku

mutu lingkungan hidup meliputi:

a) baku mutu air;

b) baku mutu air limbah;

c) baku mutu air laut;

d) baku mutu udara ambien;

e) baku mutu emisi;

f) baku mutu gangguan; dan

g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi


commit to user

36

b. Pengelolaan Limbah

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun

1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

Pengolahan limbah B3 adalah “proses untuk mengubah karakteristik

dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi

sifat bahaya dan/atau sifat racun”. Dalam tuntutan hukum, limbah B3

tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang dapat

dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan karena cara

mengelola limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu

dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan.

Sehingga, mengetahui cara pengelolaan limbah B3 yang memenuhi

persyaratan wajib diketahui oleh pihak-pihak yang terkait

(http://www.benefita.com/view.php?item=pelatihan&id=HAZ-01).

Pengelolaan limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah No 18

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun meliputi kegiatan reduksi, penyimpanan, pengumpulan,

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.

1) Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk

mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan sifat racun

limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.

2) Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan

oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau

pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan

sementara.

3) Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3

dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara

sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau

penimbun limbah B3.

4) Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah

B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat


commit to user

37

dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat

dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3.

5) Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali

(recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang

(recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu

produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan

dan kesehatan manusia.

6) Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik

dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau

mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.

7) Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah

B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak

membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan

perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan setiap

aktivitas tahapan pengelolaan limbah B3 harus dilaporkan ke KLH.

Untuk aktivitas pengelolaan limbah B3 di daerah, aktivitas kegiatan

pengelolaan selain dilaporkan ke KLH juga ditembuskan ke institusi

lingkungan hidup setempat.

4. Tinjauan tentang Pembakaran Batubara

Saat ini di Indonesia, suatu limbah yang dihasilkan dan banyak

dipermasalahkan adalah limbah sisa bakaran batubara oleh suatu industri

yang mempergunakan bahan bakarnya adalah batubara. Bottom Ash (abu

bawah) adalah fraksi masih kasar yang dihasilkan dari tungku pembakaran

batubara pada saat batubara dimasukkan ke alat pemanas atau pembakar

yang sifatnya lebih berat dibandingkan dengan Fly Ash (abu terbang).

Bottom Ash dan Fly Ash merupakan limbah yang dihasilkan oleh industri-

industri yang memanfaatkan batubara sebagai bahan bakarnya. Hasil

analisis menunjukkan bahwa dalam Bottom Ash terkandung pula unsur-

unsur logam berat seperti Pb (timbal), cadmium (Cd), dan tembaga (Cu),


commit to user

38

dan lain-lain, yang apabila masuk ke dalam lingkungan tanah maupun

perairan akan mencemari lingkungan, (Nunung Sundari, 2009:89).

Batubara adalah benda padat yang mengandung karbon, hydrogen,

dan oksigen dalam kombinasi kimia dengan sedikit kandungan unsur

sulfur dan nitrogen, yang terdapat di dalam lapisan kulit bumi yang berasal

dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami metamorphosis dalam

kurun waktu yang lama. Batubara juga merupakan salah satu bahan bakar

yang digunakan selain minyak bumi dan gas serta dapat dimanfaatkan

sebagai bahan dasar energi maupun bahan baku industri. Sifat terpenting

dari batubara ini berhubungan erat dengan proses pembakaran. Dalam

kondisi normal (ada udara), proses pembakaran batubara akan

menghasilkan energi dan sisanya berupa abu (http://agoespoenyagawe-

cat.blogspot.com/2009/10/pengertian-batubara.html).

Batubara merupakan bahan bakar padat yang terbentuk secara

alamiah akibat pembusukan sisa tanaman purba dalam waktu jutaan tahun,

oleh karena itu, karakteristik dan kualitas batubara sangat bervariasi dan

tidak homogen dibandingkan dengan bahan bakar yang tidak mengalami

proses pengolahan dalam pabrik. Seperti misalnya bahan bakar minyak.

Sebagai contoh adalah batubara digunakan sebagai bahan bakar

pembangkit listrik (PLTU Suralaya), mengingat potensinya paling besar di

Indonesia, batubara ditetapkan sebagai bahan bakar alternatif utama

pengganti bahan bakar minyak (Slamet Suprapto, 2009:31-32).

Sama halnya dengan contoh PLTU Suralaya tersebut diatas,

batubara juga merupakan salah satu bahan bakar fosil yang banyak

digunakan untuk pembangkit listrik. Listrik dibangkitkan dengan cara

batubara untuk memanaskan air dalam bejana guna menghasilkan uap.uap

yang dihasilkan akan memutar turbin dan menghasilkan listrik. Dampak

lingkungan terbesar dari penggunaan batubara adalah pelepasan CO2,

NOx, CO, SO2, hidrokarbon dan abu serta abu layang (bottom ash dan fly

ash) dalam jumlah yang relatif besar (Heni Susiati, 2006:386).


commit to user

39

Burning coal inject mainly CO2, NOx, SO2, CO, and CH4 into the

atmosphere and depletes atmosphere O2. Absorption of SO2 by soil

increase the acidity of the soil surface layers. Elevated levels of CO2

increase plant’s photosynthetic rates leaf area, biomass, and yield.

Pembakaran batubara yang menghasilkan CO2, NOx, SO2, CO, dan CH4

ke atmosfer akan menggantikan keberadaan O2 di atmosfer. Penyerapan

SO2 atau sulfure dioxide di tanah, akan meningkatkan kadar asam di

struktur tanah. Peningkatan level CO2 akan meningkatkan kecepatan

fotosintesis tumbuhan, biomasa, dan hasilnya (Akim M. Rahman, Clive

A.Edward, Sheikh A.Akbar, 2000).

Fossil fuels are only mentioned as the world’s primary source of

fuel, which renewable fuels must compete with and re-place when “the

availability of fossil fuels declines, and that burning fossilized biomass

(fossil fuels)” releases carbon into the atmosphere. To be sure, the

adverse effects of burning fossil fuels have sig-nificant impact on the

ecosystem services. These externalities have been well studied and

documented, drive environmental regulation, and are the subject of much

ongoing concern. Bahan bakar fosil hanya disebutkan sebagai sumber

penting bahan bakar dunia, yang merupakan bahan bakar yang dapat

didaur ulang harus bersaing dan digantikan ketika ketersediaannya

menurun atau bahan fosil itu tidak ada, dan pembakaran fosil itu akan

melepaskan karbon ke atmosfir. Sudah barang tentu efek dari pembakaran

bahan bakar fosil mempunyai imbas yang sangat signifikan bagi

ekosistem. Eksternalitas ini telah diteliti dan didokumentasikan dengan

baik, pengendali regulasi atau kebijakan lingkungan, merupakan subyek

dari kepedulian atau keprihatinan yang berkelanjutan (David Hodas,

2007:602-603).

B. Kerangka Pemikiran

Secara singkat kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan dengan

skema sebagai berikut :


commit to user

40

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

BATUBARA

SUMBER ENERGI

INDUSTRI

PROSES PEMBAKARAN

LIMBAH

Dikelola

- INSTRUMEN

PERUNDANG-

UNDANGAN

- PERDA

KABUPATEN

KARANGANYAR

NOMOR 12 TAHUN

2006

ENERGI PENGAWASAN

PEMERINTAH (BLH) & MASYARAKAT

LIMBAH

Sesuai

PROSEDUR

KETENTUAN


commit to user

41

Keterangan :

Proses industri menggunakan sumber energi berupa batubara. Di dalam

proses pembakaran disamping menghasilkan energi yang diharapkan, juga

menghasilkan limbah berupa bottom ash dan fly ash (termasuk kategori limbah

B3). Agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maka limbah hasil

pembakaran batubara yang berupa bottom ash dan fly ash harus dikelola dengan

benar. Dalam melakukan pengelolaan limbah B3 terdapat perangkat peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan dapat berlaku

efektif apabila di dukung oleh perangkat penegak hukum. Salah satu komponen

penegakan adalah berupa pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah atau

institusi lingkungan hidup dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup maupun oleh

masyarakat. Dengan adanya pengawasan dari institusi terkait dengan pengelolaan

limbah hasil pembakaran batubara sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka akan dihasilkan limbah yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan

pengelolaan limbah.


commit to user

42


commit to user

42

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Karanganyar

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas

membantu Bupati Karanganyar dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah di Bidang Lingkungan Hidup. BLH Kabupaten Karanganyar

berlokasi di Jl. K.H Samanhudi No 5, komplek perkantoran Cangakan

Karanganyar.

Keberadaan Institusi ini sangat penting dalam rangka memberikan

pelayanan masyarakat Kabupaten Karanganyar khususnya dalam hal :

a. Menyusun kebijakan daerah dalam rangka perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.

b. Menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kerusakan

Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar melalui kegiatan

pengendalian maupun pengawasan lingkungan (penegakan hukum).

Dibentuknya Satuan Kerja lingkungan hidup di Kabupaten

Karanganyar ini sejalan dengan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah

pengembangan industri yang sangat rentan terhadap masalah-masalah

kerusakan lingkungan. Oleh karena itu keberadaan institusi ini sangatlah

penting demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat.

2. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas

Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang

lingkungan hidup, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.


commit to user

43

Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sejalan

dengan visi Bupati Karanganyar Tahun 2008-2013 adalah :

“TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT DAN

TENTERAM DALAM SEMANGAT KEMITRAAN”

Penjelasan visi tersebut adalah bahwa eksistensi Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar harus mampu memegang

peranan utama dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang sehat

dan tenteram dalam semangat kemitraan. Adapun penjabaran

TENTERAM dari sisi pandang lingkungan hidup adalah :

Tenang : bebas dari kebisingan

Teduh : terwujudnya kelestarian lingkungan, alam, hutan, dan

penghijauan yang memenuhi aspek etika dan estetika

lingkungan.

Rapi : tata ruang lingkungan yang sinergis dengan daya dukung

dan daya guna lingkungan/alam.

Aman : waspada terhadap dampak pencemaran dan kerusakan

lingkungan baik udara, tanah, perairan dan sumber daya

alam.

Makmur : keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan

berwawasan Lingkungan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Karanganyar untuk mencapai visi terwujudnya lingkungan

hidup yang sehat dan tenteram dalam semangat kemitraan adalah :

a. Mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

b. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengelola

lingkungan hidup secara sistematik dan holistik.

c. Menegakan hukum di bidang lingkungan.

d. Memfasilitasi berbagai upaya pengelolaan, pemulihan dan rehabilitasi

kerusakan sumber daya alam dan lingkungan sebagai basis

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan..


commit to user

44

e. Mendorong individu, keluarga, dan masyarakat agar memiliki

komitmen dan melaksanakan secara nyata pengelolaan lingkungan

hidup.

f. Meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia dan

kelembagaan lingkungan hidup.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi yang

berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Lingkungan

Hidup yang didasarkan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81

Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Sebagaimana yang

telah diatur dalam Pasal 3, Kepala Badan mempunyai tugas membantu

Bupati dalam penyelanggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan

hidup. Badan Lingkungan dalam menyelenggarakan tugas tersebut,

mempunyai fungsi antara lain :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di

bidang lingkungan hidup yang meliputi analisa dampak lingkungan,

pengendalian, pemulihan lingkungan dan pelestarian sumber daya

alam serta kesekretariatan;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup yang

meliputi analisa dampak lingkungan, pengendalian, pemulihan

lingkungan dan pelestarian sumber daya alam serta kesekretariatan;

4) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam Badan Lingkungan

Hidup;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kebijakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 4, Pengelolaan Lingkungan Hidup


commit to user

45

dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan konsisten melalui

kebijakan :

1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat

usaha dan/atau kegiatan.

2) Pengendalian pencemaran dan kerusakann lingkungan hidup akibat

limbah domestik yang dapat mengganggu ekosistem perairan di

daerah.

3) Perlindungan ruang terbuka hijau dan sumber air untuk menjaga

ketersediaan air.

4) Pengelolaan sampah rumah tangga melalui upaya pengurangan

volume, guna ulang dan daur ulang.

5) Mengupayakan ruang terbuka hijau.

6) Pengembangan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup.

Tahun 2010 Badan Lingkungan Hidup mempunyai kebijakan

dalam Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Karanganyar sebagai

berikut:

1) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dan

hasil guna dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2) Peningkatan kerjasama regional, nasional maupun internasional

untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3) Peningkatan kesadaran, peran serta dan tanggung jawab masyarakat,

organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam upaya

pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

4) Terjaganya fungsi lingkungan hidup sebagai pendukung dan

penyangga ekosistem kehidupan dengan mewujudkan keseimbangan,

keselarasan, dan kelestarian yang dinamis antara ekologi, social

ekonomi dan sosial budaya.

5) Terjaminnya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan di Kabupaten Karanganyar.


commit to user

46

6) Peningkatan kualitas habitat dan kawasan lingkungan hidup yang

nyaman huni dan produktif bagi pembangunan potensi sumber daya

lokal.

7) Terjaganya kawasan konservasi, kualitas dan kuantitas (ketersediaan)

sumber air/mata air serta sumber daya alam lainnya.

8) Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkendalinya pencemaran

lingkungan.

9) Penegakan hukum lingkungan (law enforcement) berdasarkan

kemitraan dan konsistensi.

10) Pelayanan umum masyarakat dalam perijinan bidang lingkungan

hidup.

11) Pelayanan umum masyarakat dalam penyediaan informasi

lingkungan hidup.

Struktur atau Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81

Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam Pasal 2 adalah

sebagai berikut :

1) Kepala Badan;

2) Sekretariat, membawahkan :

a) Sub Bagian Perencanaan;

b) Sub Bagian Keuangan;

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Analisa Dampak Lingkungan, membawahkan :

a) Sub Bidang Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan;

b) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas

4) Bidang Pengendalian, membawahkan :

a) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan;

b) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.

5) Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam,

membawahkan :


commit to user

47

a) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan;

b) Sub Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam.

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang mempunyai tugas dan

fungsinya sendiri, namun tetap secara bersinergi diarahkan untuk

mencapai tujuan yang diharapkan bersama agar tetap efektif dan efisien.

Tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang secara

garis besar adalah sebagai berikut :

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Badan.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris

dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pelaporan

pertanggungjawaban keuangan Badan.

3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan

administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan,

dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan

administrasi kepegawaian Badan.

4) Kepala Bidang Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang

Analisa Dampak Lingkungan.

5) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan

mempunyai tugas membantu kepala Bidang Analisa dampak

Lingkungan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub

Bidang pengelolaan teknis dampak lingkungan.

6) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Analisa Dampak

Lingkungan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan


commit to user

48


Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas.

7) Kepala Bidang Pengendalian mempuyai tugas membantu Kepala

Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina

dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pengendalian.

8) Kepala Sub Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pengendalian dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumuan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan

pengendalian kegiatan Sub Bidang Pengendalian Lingkungan.

9) Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempuyai tugas

membantu Kepala Bidang Pengendalian dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan

pengendalian kegiatan Sub Bidang Pengendalian Lingkungan.

10) Kepala Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya

Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan

kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan

di bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam.

11) Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian

Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan


Bidang Pemulihan Lingkungan.

12) Kepala Sub Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Pemulihan Lingkungan dan

Pelestarian Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan

pengendalian kegiatan Sub Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam.


commit to user

49

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian Intan Hardanti,

SH.

Sub Bagian Keuangan

Sri Hartati, SE.

Sub Bagian Perencanaan

ES. Budi Lestari, S.Sos.

BIDANG PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN

PELESTARIAN SUMBER DAYA

ALAM Dra. Sri Sukapti, M.Si.

BIDANG ANDAL Drs. In Roesmiedi,

M.M.

BIDANG PENGENDALIAN

Drs. Nur Arifin

SuBid Pengembangan

Kelembagaan dan Kapasitas

Ir. Masdari, MM.

Sub Bidang Pengelolaan Teknis

Dampak Lingkungan Ir. Tri Widodo

Sub Bidang Pengendalian

Lingk. Aji Dwi B. ST.,M.Si.

Sub Bidang Penegakan Hukum

Indah Rudiartati, SH.,MM.

UPT

Sub Bidang Pemulihan

Lingkungan

Ir. Supardiyono, MM.

KEPALA Drs. Waluyo Dwi Basuki,

MM.

SEKRETARIAT Ir. Indah Sumarahadi

Kiranarini

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Sub Bidang Pelestarian Sumber

Daya Alam Hafidl A., SP.


commit to user

50

B. Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran

Batubara Bagi Industri

Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) bahwa Fly Ash dan Bottom Ash termasuk dalam

jenis limbah B3 yang pemanfaatannya harus mendapat izin pemanfaatan dari

Kementerian Lingkungan Hidup. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan

Pemerintah tersebut, Lampiran I Tabel 2 mengenai Daftar Limbah B3 dari

Sumber yang Spesifik dijelaskan bahwa Kode D223 yaitu kegiatan PLTU yang

menggunakan bahan bakar batubara, dengan kegiatan pembakaran batubara

untuk pembangkit listrik akan menghasilkan sumber pencemar berupa Fly Ash

dan Bottom Ash (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki

karakteristik limbah B3), dengan pencemaran utama berupa logam berat dan

bahan organik. Menurut Pasal 7 angka 3 Peraturan Pemerintah No 85 Tahun

1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menyatakan bahwa

“daftar limbah dengan kode limbah D220, D221, D222, dan D223 dapat

dinyatakan limbah B3 setelah dilakukan uji karakteristik dan atau uji

toksikologi”

Pengelolaan limbah B3 ada1ah rangkaian kegiatan yang mencakup

reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,

dan penimbunan limbah B3. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah

B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat

dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan

sementara.


commit to user

51

1. Mekanisme Pengajuan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah

dijelaskan dalam Pasal 15 bahwa “setiap penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau

kegiatan”, kemudian lebih diperjelas dalam Pasal 17 PERDA ini yaitu “setiap

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan B3 wajib

melakukan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Bercun (B3)”. Pengelolaan

Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi :

a. Menghasilkan;

b. Mengangkut;

c. Mengedarkan;

d. Menyimpan;

e. Menggunakan dan/atau membuang.

Proses dan cara pembuangan limbah yang bersifat cair, padat, gas, debu

serta penanggulangan kebisingan suara dan/atau getaran (vibrasi) wajib

dijelaskan pada saat pengajuan perohonan izin. Pembuangan limbah tersebut

wajib dilakukan melalui proses pengolahan terlebih dahulu sesuai dengan

baku mutu yang ditetapkan. Setiap orang atau badan yang mempunyai

kegiatan di bidang pengumpulan dan/atau penyimapan sementara Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun wajib memperoleh izin dari Bupati. Izin dari

Bupati yang kemudian diterbitkan dalam suatu Keputusan Bupati tersebut

berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pemohon atau Pengusaha yang ingin mengajukan permohonan Izin

penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

mendatangi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk

kemudian memperoleh formulir. Tata cara pengajuan izin penyimpanan

sementara LB3 sebagai berikut :

a. Pemohon diwajibkan mengisi Formulir Permohonan Izin Penyimpanan

Sementara LB3. Formulir tersebut diantaranya memuat:


commit to user

52

1) Keterangan Pemohon meliputi nama, alamat dan nomor telepon.

2) Deksripsi Perusahaan secara rinci meliputi : nama perusahaan,

alamat perusahaan, nomor telepon, bidang usaha, akte pendirian,

nomor izin usaha industri, NPWP, izin-izin yang telah dimiliki

(izin lokasi, IMB, HO, SIUP, TDP, izin usaha industri, Dokumen

UKL-UPL)

3) Keterangan Lokasi (Letak dan Luas)

4) Keterangan Pengelolaan Limbah B3 meliputi : jenis pengelolaan,

spesifikasi pengelolaan dan peralatan yang digunakan, jenis dan

karakteristik limbah yang disimpan, tata letak saluran pengelolaan

LB3, alat pencegah pencemaran, serta perlengkapan sistem

tanggap darurat.

5) Dokumen yang harus disampaikan pemohon izin kepada

Kementerian Lingkungan Hidup meliputi : akte pendirian

perusahaan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan

(HO), dokumen UKL-UPL, peta lokasi tempat kegiatan, uraian

tentang bahan baku dan proses kegiatan, uraian tentang spesifikasi

alat pengolahan limbah batubara.

b. Formulir permohonan disertai dengan kelengkapan persyaratan yang

ditandai dengan cek list, dengan data minimal yang harus dilampirkan

sebagai berikut :

1) Dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL);

2) Akte pendirian perusahaan;

3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

4) Fotocopy asuransi pengelolaan lingkungan;

5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

6) Izin Lokasi;

7) Izin Gangguan (HO);

8) Keterangan tentang lokasi (nama, tempat/letak, luas, titik

koordinat);

9) Jenis-jenis limbah yang akan dikelola;


commit to user

53

10) Jumlah LB3 (untuk per jenis limbah) yang akan dikelola;

11) Karakteristik per jenis LB3 yang akan dikelola;

12) Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara;

13) Desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan;

14) Flowsheet lengkap proses pengelolaan LB3;

15) Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang

digunakan;

16) Uraian tentang pengelolaan pasca penyimpanan;

17) Daftar perlengkapan sistem tanggap darurat;

18) Tata letak saluran drainase (tempat pengumpulan LB3 fasa cair);

19) Foto gudang/bangunan penyimpanan LB3.

c. Pra Verifikasi, dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mengadakan suatu rapat

intern untuk melihat kelengkapan berkas Pemohon, untuk kemudian

dilanjutkan verifikasi.

d. Verifikasi.

Bupati menetapkan Tim Pengkaji dan Peneliti Pemberian Izin

Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (LB3) di Kabupaten Karanganyar. Tim tersebut mempunyai tugas

antara lain :

1) Meneliti kelengkapan berkas permohonan;

2) Melakukan verifikasi lapangan berkaitan dengan data yang diberikan;

3) Meneliti kelayakan lokasi pengumpulan dan penyimpanan sementara

LB3;

4) Menyelenggarakan administrasi perizinan;

5) Menyusun dan menandatangani Berita Acara Tim.

Tim tersebut diatas tidak hanya beranggotakan pihak dari Badan

Lingkungan Hidup saja, melainkan juga melibatkan pihak-pihak terkait

lainnya yang sedikitnya terdiri dari unsur :

1) Badan Lingkungan Hidup sebagai Ketua dan Sekretaris;

2) Badan Pelayanan Perizinan terpadu sebagai anggota;


commit to user

54

3) Dinas Kesehatan sebagai anggota;

4) Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota;

5) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota;

6) Bagian hukum sebagai anggota;

7) Camat setempat sebagai anggota tidak tetap.

e. Badan Lingkungan Hidup (BLH) melaui Tim melakukan penelitian

terhadap kelengkapan berkas permohonan dari ketentuan yang

dipersyaratkan.

f. Berdasarkan hasil penelitian oleh Tim apabila dokumen dinyatakan tidak

lengkap, maka pihak BLH akan memberitahukan kepada pemohon dalam

waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya

permohonan izin. Kemudian pemohon wajib melengkapi dokumen yang

dipersyaratkan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak

diterimanya surat pemberitahuan yang dimaksud.

g. Apabila dalam kajian Tim menyatakan tidak sesuai dengan hasil penelitian

di lapangan maka Kepala BLH dapat memberikan penolakan permohonan

izin yang diajukan dengan memberikan alasan.

h. Apabila dalam kajian lapangan Tim menyatakan layak dan tidak keberatan

yang dibuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan maka Kepala BLH

menyiapkan konsep Naskah Keputusan Bupati tentang Izin Penyimpanan

Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Data perusahaan yang mempunyai izin Tempat Penyimpanan

Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun :

Tabel. 1 Perusahaan yang Diterbitkan Izin TPS LB3 pada Tahun 2010

NO. NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT NO. SK

BARU/ PERPAN-JANGAN

MASA BERLAK

U AWAL

MASA BERLAKU

AKHIR

1. PT.Kusuma Mulia

Jl.Raya Solo-Sragen Km.9 Ds

660.1/397

Baru 25-06-2010

25-06-2013


commit to user

55

Sroyo Kec.Jaten Karanganyar.

Tahun 2010

2. PT.Kemilau

Indah Permana

Jl.Raya Solo-

Sragen Km.13

Kebakkramat

Karanganyar

660.1/

398

Tahun

2010

Baru 25-06-

2010

25-06-2013

3. PT.Mutu

Gading Tekstil

Jl.Raya Solo-

Purwodadi Km.11

Ds Bulurejo Kec

GondangRejo

Karanganyar

660.1/

399

Tahun

2010

Per-

Panjangan

25-06-

2010

25-06-2013

4. PT.Wijaya

Kwarta Penta

Jl.Mojo Tegalrejo

Ds.Dagen

Kec.Jaten

Karanganyar

660.1/

472

Tahun

2010

Baru 12-08-

2010

12-08-2013

5. PT.Sekar

Bengawan

Jl.Raya Solo-

Sragen Km.8,6

Ds.Jetis Kec.Jaten

Karanganyar

660.1/

473

Tahun

2010

Baru 12-08-

2010

12-08-2013

6. PT.Sari Warna

Asli Unit III

Jl.Raya Solo-

Sragen Km.9-10

Karanganyar

660.1/

474

Tahun

2010

Baru 12-08-

2010

12-08-2013

7. PT.Indo

Acidatama Tbk

Jl.Raya Solo-

Sragen Km.11,4

Kemiri,

Kebakkramat

Karanganyar

- Per-

Panjangan

- -

8. PT.Kusuma

Remaja

Jl.Raya Solo-

Sragen Km.7,8

Ds.Gerdu,Jetis

- Baru - -


commit to user

56

Kec.Jaten

Karanganyar

9. PT.Sari Warna

Asli Unit I

Ds.Kemiri

Kec.Kebakkramat

Karanganyar

- Baru - -

10. PT.Dunia Setia

Sandang Asli

Tekstil

Jl.Palur Raya

Km.7,1

Karanganyar

- Per-

Panjangan

- -

Sumber : Data BLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2010

Data tersebut diatas merupakan daftar perusahaan yang telah memperoleh

izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(LB3), dengan urutan nomor 1 s/d 6 merupakan perusahaan yang telah

memperoleh persetujuan Bupati Karanganyar dengan diterbitkannya Surat

Keputusan (SK) Bupati Tahun 2010, sedangkan 4 perusahaan lainnya pada saat

berlangsungnya penelitian masih dalam proses penandatanganan.

Pemegang Izin dalam hal ini setiap orang atau badan yang mempunyai

kegiatan di bidang pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara LB3

mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. menyelenggarakan administrasi pengumpulan dan/atau pengumpulan

sementara LB3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

c. apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah dan/atau cara

penyimpanan sementara LB3, pemohon wajib mengajukan permohonan baru;

d. mengajukan izin, diajukan 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin

berakhir;

e. dilarang memindahtangankan izin tanpa seizin Bupati.


commit to user

57

2. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara

bagi Industri di Kabupaten Karanganyar.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa peraturan

perundang-undangan dapat berlaku efektif apabila didukung oleh perangkat

penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan

kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang

berlaku yang menghindarkan keadaan lingkungan yang tercemar. Ditambah

lagi, efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah dalam

hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar maupun oleh

masyarakat sangat besar peranannya dalam rangka mengawal peraturan

perundang-undangan tersebut.

Pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran

Batubara bagi industri Kabupaten Karanganyar dilaksanakan oleh Pemerintah

dan Masyarakat.

a. Pemerintah

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PERDA Kabupaten

Karanganyar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup Pasal 21 bahwa “dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk

tertibnya perlu adanya pengawasan operasional, yang diatur oleh Bupati

dengan mengikut sertakan instansi badan/lembaga dan masyarakat terkait

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Instansi

badan/lembaga yang berwenang dalam hal yang berhubungan dengan

Lingkungan Hidup pada umumnya dan pengelolaan limbah hasil

pembakaran batubara pada khususnya adalah Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Karanganyar.

Pada tahun 2008 dibentuk suatu Tim Pengawasan yaitu Tim

Pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup tetapi hanya sejauh

pengelolaan Lingkungan Hidup secara umum saja. Selanjutnya mulai tahun

2010 ada pelimpahan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup,

dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Jo. Peraturan


commit to user

58

Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, yang termuat dalam Pasal 47 ayat (1),

(2), (3), (4) serta Pasal 48 ayat (1), dan (2).

Pasal 47

(1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Menteri dan

pelaksanaanya diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemantauan terhadap penaatan persyaratan serta ketentuan teknis

dan administratif oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul,

pengangkut, pengolah, dan penimbun limbah B3.

(3) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 di daerah

dilakukan menurut tata laksana yang ditetapkan oleh Kepala instansi

yang bertanggung jawab.

(4) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat pada tingkat

nasional dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dan

pada tingkat daerah dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat

II.

.

Pasal 48

(1) Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilengkapi tanda

pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala instansi

yang bertanggung jawab.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

(a) memasuki areal lokasi penghasil, pemanfaatan, pengumpulan,

pengolahan dan penimbun limbah B3;

(b) mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di

laboratorium;


commit to user

59

(c) meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan

pengelolaan limbah B3;

(d) melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan

pengawasan.

Berkenaan dengan masalah pencemaran lingkungan yang

diakibatkan oleh adanya limbah dari industri dalam hal ini limbah hasil

pembakaran batubara, merupakan kewenangan dan tugas dari Bidang

Pengendalian, yang membawahi :

1) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan

2) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

Kepala Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala

Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan

mengendalikan kegiatan di Bidang Pengendalian. Uraian tugas tersebut

adalah sebagai berikut :

a) Merumuskan program kegiatan di Bidang Pengendalian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya,

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tulisan guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala

Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun

tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang

optimal;

e) Melaksanakan kegiatan pengendalian lingkungan;

f) Menyiapkan bahan kajian kualitas air pada aliran sungai;

g) Melaksanakan pengendalian pencemaran air pada sumber air;


commit to user

60

h) Memantau pelaksanaan Program Kali Bersih (Prokasih) dan

kualitas udara (Program Langit Biru);

i) Melaksanakan pengawasan Program Peringkat Kerja Perusahaan

(PROPER);

j) Menyiapkan bahan pengendalian, pengawasan dan

penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;

k) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

pengendalian lingkungan;

l) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

m) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

dasar pengambilan kebijakan;

n) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Pengendalian dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

kegiatan Sub Bidang Pengendalian Lingkungan. Uraian tugas secara

keseluruhan sama dengan tugas dari Bidang Pengendalian, hanya yang

membedakan adalah sub Bidang ini menyusun kegiatan Sub Bidang

Pengendalian Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan.

Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai

tugas membantu kepala Bidang pengendalian dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan

pengendalian kegiatan Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan. Tugas


commit to user

61

Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan sedikit berbeda dengan Sub

Bidang Pengendalian Lingkungan, yang membedakan antara kedua Sub

Bidang ini adalah bahwa Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

uraian tugasnya sebagai berikut :

1) Menyusun program kegiatan Sub Bidang Penegakan Hukum

Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan;

2) Melaksanakan kegiatan di bidang Penegakan Hukum Lingkungan;

3) Melaksanakan penerapan uang paksa terhadap pelaksanaan

penaggulangan pencemaran air skala Kabupaten pada keadaan

darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;

4) Melaksanakan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran

dan/atau Kerusakan Lingkungan;

5) Memberikan pelayanan pengaduan dari masyarakat di bidang

lingkungan hidup;

6) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan yang berkaitan dengan

lingkungan hidup;

7) Menelaah, mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

8) Menghimpun, mengkaji, dan meyelesaikan sengketa masalah

lingkungan;

9) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang

lingkungan hidup;

10) Menyiapkan rekomendasi Izin Gangguan;

11) Menyiapkan rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin

Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);

12) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

penegakan hokum lingkungan.


commit to user

62

Menurut Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2009

tentang Pedoman Pemberian Izin Pengumpulan dan Penyimpanan

Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten

Karanganyar, Badan Lingkungan Hidup (BLH) melakukan pembinaan,

pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan izin. Hal tersebut

dimaksudkan agar :

1) memahami dan meningkatkan kesadaran pelaku industri agar

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) mengendalikan pengumpulan dan penyimpanan sementara LB3;

3) meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

4) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak

yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia

dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan

B3.

Bentuk pelaksanaan pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan limbah hasil pembakaran

batubara bagi industri antara lain berupa :

1) Pemberlakuan prosedur wajib untuk memperoleh izin tempat

penyimpanan sementara LB3 bagi pelaku industri yang

mempunyai kegiatan di bidang pengumpulan dan/atau

penyimpanan sementara LB3;

(2) Adanya Tim Pengarah, Tim Pengkaji dan Peneliti Penerbitan Izin

Tempat Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara LB3.

Dasarnya adalah Keputusan Bupati Karanganyar Nomor

660.1/293 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim

Pengkaji dan Peneliti Penerbitan Izin Tempat Pengumpulan dan

Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(LB3) di Kabupaten Karanganyar. Tugas Tim Pengarah adalah :


commit to user

63

(a) memberikan bahan pertimbangan kepada Bupati yang

berkaitan dengan permasalahan Izin Tempat Pengumpulan

dan Penyimpanan Sementara LB3;

(b) memberikan pengarahan dan pembinaan kepada Tim

Pengkaji Peneliti Penerbitan Izin Tempat Pengumpulan dan

Penyimpanan Sementara LB3;

(c) menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Izin Tempat

Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara LB3;

(d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

berkaitan dengan Izin Tempat Pengumpulan dan

Penyimpanan Sementara LB3.

(3) Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

Dasarnya adalah dengan menerbitkan Keputusan Kepala

Badan Lingkungan Hidup Selaku Pengguna Anggaran Nomor

660.1/593 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala

Badan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/20.3 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

(4) Mewajibkan pelaku industri yang mempunyai kegiatan di bidang

pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara LB3 untuk

membuat laporan dalam bentuk manivest (dokumen limbah B3) ke

BLH setiap tiga (3) bulan sekali.

(5) BLH melakukan pengawasan lingkungan Hidup dengan terjun ke

perusahaan-perusahaan dengan intensitas satu (1) kali dalam

seminggu.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Karanganyar tiap seminggu

sekali melakukan pengawasan lingkungan hidup secara umum, yang mulai

tahun 2011 ini diagendakan akan melakukan pengawasan lebih intensif.

Agenda yang ingin dilakukan tidak hanya berupa pengawasan, tetapi juga

pembinaan dan pengarahan. Target pada tahun ini adalah dengan


commit to user

64

melakukan pengawasan, pembinaan dan pengarahan ke 67 perusahaan

lebih. Pengawasan BLH diarahkan sebagai suatu pembinaan yang tidak

mencari-cari kesalahan dari perusahaan dan/atau pelaku industri. BLH

menganggap semua perusahaan atau pelaku usaha sebagai mitra. Setiap

terjadi kesalahan selalu diupayakan untuk dibina terlebih dahulu, baru

apabila terjadi pelanggaran, BLH mempunyai wewenang untuk

melaporkan kepada Institusi Lingkungan Hidup Propinsi.

Data pengawasan yang dilakukan oleh BLH ke perusahaan yang

menggunakan bahan bakar batubara di Kabupaten Karanganyar Tahun

2010 :

Tabel 2. Data Pengawasan BLH ke Perusahaan Pengguna Batubara

Tahun 2010

No. Nama

Perusahaan

Pengelolaan

Air Limbah

Pengelolaan

LB3

Analisa

Udara

Ket.

1. PT. Busana

Mulyatex

(Tekstil), Jl.Solo-

Tawangmangu

Km.7

*belum

melaporkan

hasil analisa

air limbah

bulan

Januari-

Maret 2010

*belum

memiliki

TPS LB3

*belum

melakukan

uji udara

ambient

Tidak taat

2. PT. Lombok

Gandaria (Kecap

dan Saos),

Jl.Solo-

Tawangmangu

Km.

*analisa air

limbah

memenuhi

baku mutu.

*memiliki

izin IPAL.

*melaporkan

hasil analisa

*trial

percobaan

penggunaan

blower

dengan bahan

bakar

batubara.

*belum

*sudah

melaksanakan

uji udara

ambien.

*belum

melakukan

uji emisi

cerobong.

Tidak taat


commit to user

65

air limbah

tiap bulan

1kali.

memiliki TPS

LB3.

3. PT. Wijaya

Kwarta Penta

(Tekstil),

Jl.Dagen Jaten

*analisa air

limbah

memenuhi

baku mutu.

*memiliki

izin IPAL.

*Bulan

Pebruari

2010 tidak

melakukan

analisa air

limbah

*sudah

memiliki izin

TPS LB3

*sudah

melakukan

uji udara

ambien dan

emisi gas

buang

(cerobong

asap)

Izin TPS

LB3 sudah

ada

4. PT. Kusuma

Mulia (Tekstil),

Jl.Solo-Sragen

Km.9

*tidak

melaporkan

hasil analisa

air limbah

bulan

Januari-

Maret 2010.

*memiliki

izin IPAL.

*sudah

memiliki Izin

TPS LB3

*sudah

melakukan

uji udara

ambien dan

emisi gas

buang

(cerobong

asap)

Izin TPS

LB3 sudah

ada

5. CV. Afantex

(Tekstil), Jl.Solo-

Sragen Km.9,5

*memiliki

izin IPAL.

*analisa air

limbah

memenuhi

baku mutu.

*sudah

memiliki Izin

TPS LB3

*sudah

melakukan

uji udara

ambien dan

emisi gas

buang

Taat (baru

melakukan

pembenahan

TPS)


commit to user

66

(cerobong

asap)

6. PT. Kemilau

Indah Permana

(Tekstil), Jl.Solo-

Sragen Km.13-

Kebakkramat.

*telah

melakukan

analisa air

limbah.

*belum

memilki izin

IPAL.

*telah

memiliki Izin

TPS LB3.

*sudah

melakukan

analisa udara

ambien dan

sumber emisi

tidak

bergerak.

Tidak Taat

(Izin IPAL

masih

dalam

proses

penerbitan)

7. PT. Tsunami

Santosa (Tekstil),

Dagen, Jaten

Karanganyar.

*sudah

melakukan

analisa air

limbah secara

rutin.

*telah

memiliki izin

IPAL.

*belum

memiliki Izin

TPS LB3.

*sudah

melakukan

analisa udara

ambien dan

sumber emisi

tidak

bergerak.

Tidak taat

8. PT. Sekar Lima

Pratama (Tekstil),

Jl.Raya Solo-

Sragen Km.8,1

Karanganyar.

*air limbah

berasal dari

proses

pengkanjian,

volume kecil.

*belum

memiliki

TPS LB3.

*limbah

batubara

belum

dikelola

dengan

benar.

*belum

melakukan

analisa udara

ambien dan

sumber emisi

tidak

bergerak.

*tidak taat

(belum

menyusun

Dokumen

UKL-UPL).

9. PT. Sapi Gunung

(Tekstil), Jl. Solo-

Sragen Km.6,5

*sudah

melakukan

analisa air

limbah rutin,

*sudah

memiliki SK

Izin TPS

LB3, tetapi

*sudah

melakukan

analisa udara

ambien dan

Tidak taat


commit to user

67

tetapi masih

ada yang

melebihi

baku mutu.

*sudah

memiliki izin

IPAL.

belum

melakukan

pengelolaan

LB3 secara

administrasi

dan fisiknya.

emisi gas

buang.

10. PT. Sekar

Bengawan

Tekstil, Jl.Solo-

Sragen Km.8,6

*telah

melakukan

analisa air

limbah.

*sudah

memiliki izin

IPAL

*telah

memiliki Izin

TPS LB3.

*sudah

melakukan

analisa udara

ambien dan

sumber emisi

tidak

bergerak.

Taat

11. PT. Kusuma

Remaja,

Pemurnian

Minyak Goreng,

Dusun Gerdu,

Jetis, Jaten.

*telah

melakukan

analisa air

limbah.

*sudah

memiliki izin

IPAL

*telah

memiliki Izin

TPS LB3.

*sudah

melakukan

analisa udara

ambien dan

sumber emisi

tidak

bergerak.

Taat

12. PT. Surya

Kebaktex

(Tekstil), Jl.Solo-

Sragen Km.12,8

Kebakkramat

*tidak ada air

limbah dari

produksinya

*Izin TPS

LB3 masih

dalam proses.

*sudah

melakukan

analisa udara

ambien dan

sumber emisi

tidak

bergerak.

*Izin TPS

LB3 masih

dalam

proses.

13. PT. Sari Warna

Asli Unit 1

*telah

melakukan

*telah

memiliki Izin

*sudah

melakukan

Taat


commit to user

68

(Tekstil), Kemiri,

Kebakkramat.

analisa air

limbah.

*sudah

memiliki Izin

IPAL.

TPS LB3. analisa udara

ambien dan

sumber emisi

tidak

bergerak.

14. PT. Duniatex

(DSSA) Tekstil,

Jl.Raya Palur

Km.7,1

Karanganyar.

*telah

melakukan

analisa air

limbah.

*sudah

memiliki Izin

IPAL.

*telah

memiliki Izin

TPS LB3.

*sudah

melakukan

analisa udara

ambien dan

sumber emisi

tidak

bergerak.

Taat

15. PT. Indatex

(Tekstil/Spinning)

*tidak

menghasilkan

air limbah.

*Izin TPS

LB3 masih

dalam proses.

*sudah

melakukan

analisa udara

ambien dan

sumber emisi

tidak

bergerak.

*Izin TPS

LB3 masih

dalam

proses.

16. PT. Agra

Kencana GC

(Tekstil)

*Instalasi

IPAL dalam

proses

perbaikan,

sampai tahap

di bak

biologi.

*analisa air

limbah

selama

perbaikan

*limbah

batubara

masih

dikumpulkan

di lokasi

perusahaan.

*belum

mempunyai

Izin TPS

LB3.

*belum

melakukan

uji udara

ambien

maupun

emisi udara

dari

cerobong

boiler

batubara.


commit to user

69

tidak

dilakukan

analisa.

17. PT.Javatex

Internusa Perkasa,

Tekstil (Handuk),

Banaran, Ngringo

Jaten

*Instalasi

IPAL masih

dalam proses

Trial.

*belum

melakukan

analisa air

limbah.

*limbah

batubara

sementara

sementara

ditumpuk di

lokasi

perusahaan

di ruang

terbuka.

*belum

melakukan

pengelolaan

limbah

batubara.

*belum

memiliki

TPS LB3

*belum

melakukan

uji emisi gas

buang dari

cerobong

boiler

batubara

maupun uji

udara

ambient

18. PT.Kusumahadi

Santosa Tekstil,

Jl.Solo-

Tw.Mangu

Km.9,4

*sudah

melakukan

pengolahan

air limbah

dengan baik.

*memiliki

Izin IPAL.

*telah

melakukan

pengelolaan

LB3 dengan

baik.

*telah

memiliki TPS

LB3 dan telah

memiliki Izin

Penyimpanan.

*telah

melakukan

uji emisi gas

buang dan uji

udara ambien

secara rutin 6

(enam) bulan

sekali.

Taat

Sumber : Data BLH Kabupaten Karanganyar Tahun 2010


commit to user

70

b. Masyarakat

Badan Lingkungan Hidup (BLH) merupakan instansi yang

berwenang dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah, dalam hal

ini limbah hasil pembakaran batubara bagi industri. Selain BLH,

partisipasi masyarakat juga sangat penting demi terciptanya lingkungan

hidup yang sehat dan tidak tercemar. Permasalahan yang berkaitan dengan

lingkungan semakin lama akan semakin kompleks, tidak mungkin

semuanya dapat diakomodir oleh satu instansi dalam waktu yang

bersamaan. Sangat mungkin terjadi suatu bentuk pelanggaran misalnya

suatu perusahaan yang tidak mengelola limbahnya sesuai aturan, sehingga

mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar industri tersebut.

Masyarakat sangat berperan dalam hal ini, karena tidak mustahil

terdapat suatu pelanggaran yang tidak diketahui oleh Badan Lingkungan

Hidup Karanganyar, tetapi hal tersebut diketahui atau bahkan merugikan

masyarakat itu sendiri. Masyarakat berkewajiban untuk melaporkan

kepada instansi terkait perihal masalah tersebut. Strategi operasional untuk

penanganan permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks serta

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan kasus

lingkungan hidup yang diadukan oleh masyarakat maka dibentuklah Pos

Pengaduan Lingkungan Hidup dan Tim Teknis/Verifikasi Pengaduan

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dengan diterbitkannya

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

Nomor 660.1/21.3 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dikarenakan

mutasi pejabat dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Karanganyar Nomor 660.1/58.3 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar Nomor 660.1/21.3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos

Pengaduan Lingkungan Hidup dan Tim Teknis/Verifikasi Pengaduan

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.


commit to user

71

Pos Pengaduan di Kabupaten Karanganyar ini belum tentu dimiliki

oleh kabupaten-kabupaten lain, sehingga merupakan suatu keistimewaan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Pos Pengaduan Lingkungan Hidup

dan Tim Teknis/Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup ini

bersekretariat di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Tugas

Tim Teknis/Verifikasi adalah sebagai berikut :

1) menerima Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan

Lingkungan Hidup;

2) mempelajari data dan informasi pengaduan lingkungan hidup;

3) melakukan verifikasi pengaduan lingkungan hidup;

4) membuat laporan verifikasi pengaduan lingkungan hidup dan

rekomendasi penanganan kasus;

5) mengkoordinasikan penanganan kasus dengan pihak terkait;

6) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Karanganyar.

Sehubungan dengan hal tersebut, demi kelancaran pelaksanaan

pelayanan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup dibentuklah Tim

Keskretariatan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

Tahun 2010, dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Nomor 660.1/18.3 Tahun

2010 sebagaimana yang telah diubah dikarenakan ada mutasi pejabat

dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar Nomor 660.1/60.3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas


Nomor 660.1/18.3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Keskretariatan

Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2010.


commit to user

72

Tim Keskretariatan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar mempunyai tugas :

1) membantu kelancaran tugas Tim Teknis dan Verifikasi Pos

Pengaduan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;

2) menyiapkan keperluan administrasi dan kesekretariatan

pelayanan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Kabupaten

Tahun 2010;

3) menyiapkan keperluan rapat dan kunjungan lapangan kegiatan

Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

Tahun 2010;

4) membantu Tim Teknis dan Verifikasi dalam penyusunan

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan Pos

Pengaduan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun

2010.


commit to user

73

Alur Pengaduan Masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Alur Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat

MEDIASI (Penyelesaian

Masalah)

Investigasi Lapangan

Masalah Lingkungan Hidup

Bukan Masalah Lingkungan Hidup

Lisan / Tertulis

Sekretariat Pos Pengaduan

Lingkungan Hidup Kab.Karanganyar

Ditolak

Identifikasi Tim Verifikasi


commit to user

74

B. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengawasan

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap

Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara bagi Industri

serta Solusinya.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam rangka menangani

masalah-masalah lingkungan hidup melalui kegiatan pengawasan dijumpai

beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut dapat dibagi menjadi 2,

yaitu :

a. INTERNAL

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur professional untuk

melakukan pengawasan.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Karangnyar

mempunyai 38 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana dari 38 yang ada

baru 5 orang yang mengikuti pendidikan pelatihan pengawas lingkungan

(Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup), dan semua belum

dikukuhkan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

(PPLHD). Dengan demikian, kapasitas maupun profesionalisme mereka

sebagai pengawas lingkungan hidup masih sangat terbatas.

2) Terbatasnya sarana mobilitas atau operasional lapangan untuk

melakukan pengawasan.

BLH Kabupaten Karanganyar hanya mempunyai 3 unit kendaraan

roda empat, 1 kendaraan khusus untuk pimpinan, sedangkan 2 unit

lainnya untuk kegiatan operasional dalam bentuk Tim yang digunakan

oleh Sekretariat dan 3 bidang secara bergantian dengan sistem

penjadwalan untuk masing-masing bidang. Keadaan tersebut

mengakibatkan intensitas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim

Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sangat kurang,

demikian juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi

terutama di Bidang Penegakan Hukum.


commit to user

75

b. EKSTERNAL

1) Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama ini para pelaku usaha kebanyakan hanya berorientasi pada

keuntungan perusahaan (profit-oriented), dengan demikian anggaran

yang digunakan untuk mengelola lingkungan hidup dalam perusahaan

tersebut (internal-cost) menjadi terabaikan atau ditekan seminimal

mungkin, walaupun sebenarnya para pelaku usaha tersebut tahu tentang

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan

lingkungan. Akibatnya beban pengelolaan lingkungan harus ditanggung

oleh masyarakat yang terkena dampak.

2) Tingginya biaya operasional untuk penanganan limbah bagi para pelaku

usaha.

Sebagaimana diketahui bahwa biaya untuk mengelola lingkungan

hidup khususnya limbah industri sangatlah mahal, apalagi untuk

mengelola Limbah B3. Hal tersebut karena perusahaan yang dapat dan

sudah mempunyai Izin untuk mengelola Limbah B3 berada di Propinsi

Jawa Barat. Akibatnya, biaya pengangkutan menjadi sangat besar dan

banyak pelaku usaha yang merasa keberatan.

3) Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam

penanganan masalah-masalah lingkungan hidup terutama dalam rangka

penegakan Hukum Lingkungan.

Masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha

biasanya enggan untuk melaporkan kepada Institusi yang berwenang.

Hal ini disebabkan karena disamping ketidaktahuan tentang prosedur

dan mekanisme pelaporan, juga disebabkan karena tidak mau terbebani

(tidak mau dipusingkan) dengan urusan-urusan yang tidak langsung

menyentuh kepentingannya.


commit to user

76

Solusi atau usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut antara lain dengan :

a. mengukuhkan atau melantik para pegawai yang telah mengikuti Diklat

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan

Hidup Daerah (PPLHD) sehingga kapasitas dan profesionalitas mereka

dalam melakukan pengawasan akan lebih maksimal.

b. menambah sarana operasional yang digunakan untuk pengawasan di

lapangan. Minimal disediakan 1 unit kendaraan untuk masing-masing

bidang. Hal tersebut dapat menjadikan pelaksanaan tugas dari masing-

masing bidang dapat berjalan dengan lebih lancar, tanpa terhalang dengan

adanya sistem penjadwalan atau pemakaian sarana operasional dengan cara

bergantian.

c. memperbanyak sosialisasi kepada para pelaku usaha yang berkaitan dengan

pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan limbah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain sosialisasi, salah satu

contoh yang dilakukan BLH terhadap perusahaan yang belum mengajukan

permohonan Izin Pengumpulan Penyimpanan Sementara LB3 adalah dengan

cara pengawasan ke perusahaan tersebut. Apabila terdapat temuan tentang

pengelolaan LB3 yang tidak sesuai prosedur, BLH akan membuat berita

acara yang kemudian disampaikan ke perusahaan tersebut untuk

ditindaklanjuti.

d. mengupayakan agar tempat perusahaan pengelola limbah B3 tidak terlalu

jauh dengan perusahaan penghasil limbah, sehingga menghemat biaya

angkut limbah.

e. lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu terkait

dengan arti pentingnya lingkungan hidup serta prosedur pengaduan

masyarakat kepada BLH khususnya untuk penanganan masalah-masalah

yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.


commit to user

77


commit to user

77

BAB IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil

simpulan yaitu :

Institusi yang berwenang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada

umumnya di Kabupaten Karanganyar adalah Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Karanganyar, sebagaimana diamanatkan dalam PERDA Kabupaten

Karanganyar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pemberlakuan prosedur wajib untuk memperoleh izin tempat

penyimpanan sementara LB3 bagi pelaku industri yang mempunyai

kegiatan di bidang pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara

LB3;

b. Adanya Tim Pengarah, Tim Pengkaji dan Peneliti Penerbitan Izin

Tempat Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara LB3. Dasar

hukumnya adalah Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 660.1/293

Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pengkaji dan

Peneliti Penerbitan Izin Tempat Pengumpulan dan Penyimpanan

Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) di Kabupaten

Karanganyar;

c. Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, dasar hukumnya adalah

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Selaku Pengguna

Anggaran Nomor 660.1/593 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/20.3 Tahun


commit to user

78

2010 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Kebijakan

Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;

d. Mewajibkan pelaku industri yang mempunyai kegiatan di bidang

pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara LB3 untuk membuat

laporan dalam bentuk manivest (dokumen limbah B3) ke BLH setiap

tiga (3) bulan sekali.

e. BLH melakukan pengawasan lingkungan Hidup secara umum dengan

terjun ke perusahaan-perusahaan dengan intensitas satu (1) kali dalam

seminggu, termasuk di dalamnya yaitu industri yang menggunakan

bahan bakar batubara. Pada tahun 2011 ini ditargetkan akan melakukan

pengawasan ke 67 perusahaan lebih.

f. Membentuk Pos Pengaduan Lingkungan Hidup dan Tim

Teknis/Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan


2010 sebagaimana telah diubah dikarenakan mutasi pejabat dengan


Nomor 660.1/58.3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Nomor

660.1/21.3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Pengaduan

Lingkungan Hidup dan Tim Teknis/Verifikasi Pengaduan Lingkungan

Hidup Kabupaten Karanganyar. SK Kepala BLH tersebut memudahkan

masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pengawasan terhadap

masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dengan Pos

Pengaduan sebagai sarananya.

g. Membentuk Tim Keskretariatan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup

Kabupaten Karanganyar Tahun 2010, dengan dikeluarkannya


Nomor 660.1/18.3 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah

dikarenakan ada mutasi pejabat dengan Keputusan Kepala Badan



commit to user

79

2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Karanganyar Nomor 660.1/18.3 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Tim Keskretariatan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup

Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 yang berfungsi untuk membantu

kelancaran pelaksanaan pelayanan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup

Tahun 2010.

h. Pengawasan BLH diarahkan sebagai suatu pembinaan yang tidak

mencari-cari kesalahan dari perusahaan atau pelaku industri dan

menganggapnya sebagai mitra. Setiap terjadi kesalahan selalu

diupayakan untuk dibina terlebih dahulu, baru apabila terjadi

pelanggaran, BLH mempunyai wewenang untuk melaporkan kepada

Badan Lingkungan Hidup Propinsi.

2. Terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Badan

Lingkungan Hidup Kabupeten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah hasil

pembakaran batubara bagi industri, serta solusi yang dapat ditempuh adalah

sebagai berikut :

a. INTERNAL

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur professional

yang dimiliki oleh BLH Kabupaten Karanganyar untuk melakukan

pengawasan.

2) Terbatasnya sarana mobilitas atau operasional lapangan untuk

melakukan pengawasan. Keadaan tersebut mengakibatkan intensitas

kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas

Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sangat kurang.

b. EKSTERNAL

1) Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku.


commit to user

80

2) Tingginya biaya operasional untuk penanganan limbah bagi para

pelaku usaha.

3) Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk terlibat

dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup terutama

dalam rangka penegakan Hukum Lingkungan.

Solusi dan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut antara lain dengan :

a. mengukuhkan atau melantik para pegawai yang telah mengikuti Diklat

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagai Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

b. menambah sarana operasional yang digunakan untuk pengawasan di

lapangan. Hal tersebut dapat menjadikan pelaksanaan tugas dari masing-

masing bidang bisa berjalan dengan lebih lancar, tanpa terhalang dengan

adanya sistem penjadwalan atau pemakaian sarana operasional dengan

bergantian.

c. memperbanyak sosialisasi kepada para pelaku usaha, yang berkaitan

dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan limbah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. mengupayakan agar tempat perusahaan pengelola limbah B3 tidak

terlalu jauh dengan perusahaan penghasil limbah, sehingga menghemat

biaya angkut limbah.

e. lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu terkait

dengan arti pentingnya lingkungan hidup serta prosedur pengaduan

masyarakat kepada BLH khususnya untuk penanganan masalah-masalah

yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.


commit to user

81

B. SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Karanganyar diharapkan segera merevisi Peraturan

Daerah (PERDA) No 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengupayakan membentuk semacam

Lembaga Kerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan tempat

pengolahan LB3 yang mudah dijangkau oleh para pelaku usaha di

Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya.

3. BLH Kabupaten Karanganyar agar menambah frekuensi sosialisasi baik

pelaku usaha khususnya yang kegiatannya menghasilkan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (LB3).

4. Kepala BLH Kabupaten Karanganyar agar segera mengusulkan kepada

Bupati Kabupaten Karanganyar untuk menambah 2 unit mobil operasional

sehingga pengawasan terhadap masalah-masalah yang berkaiatan dengan

lingkungan hidup dapat lebih maksimal.

5. BLH Kabupaten Karanganyar secara insidentil melakukan Sidak (Inspeksi

Mendadak) ke perusahaan-perusahaan.

6. Mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku usaha yang terbukti

melanggar melalui penangguhan proses perizinan kegiatan usaha.

Documents

pelaksanaan pengawasan badan lingkungan hidup kabupaten