Embed Size (px)
Citation preview
PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN BERBASIS e-Samsat TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Daan Mogot Jakarta Barat)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan
Oleh
Chairunnisa
NIM. 11140150000069
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2018
v
ABSTRAK
Chairunnisa (NIM: 11140150000069). Jurusan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pengaruh
Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis e-Samsat Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor
SAMSAT Jakarta Barat)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat terhadap kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Daan Mogot Jakarta Barat
dan seberapa besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-
Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif, sampel pada penelitian ini adalah 95 wajib pajak kendaraan bermotor
yang terdaftar di kantor SAMSAT Jakarta Barat. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi dan kuesioner yang telah diuji validitas dan
reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis
adalah regresi linear sederhana
Hasil analisis data dilihat dari hasil uji koefisien determinasi, untuk
mengetahui besaran kontribusi yang diberikan sistem administrasi perpajakan
modern berbasis e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
sebesar 11,4%. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis dapat diketahui nilai thitung
sebesar 3,451 dan nilai ttabel diketahui sebesar 1,985. Maka dari itu melalui hasi
pengujian hipotesis yang berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,451 > 1,985).
Dengan demikian hasilnya adalah H0 ditolak dan Ha diterima. Oleh karena itu
terdapat pengaruh antara sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-
Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT
Daan Mogot Jakarta Barat namun tidak signifikan.
Kata Kunci : Sistem Administrasi, Perpajakan Modern, e-Samsat,
Kepatuhan Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor
vi
ABSTRACT
Chairunnisa (NIM: 11140150000069). Department of Social Sciences
Education. Faculty of Tarbiyah Science and Teaching. Effect of Modern
Taxation Administration System Based on e-Samsat on Compliance of
Motorized Taxpayers (Case Study at the SAMSAT Office of Daan Mogot West
Jakarta)
This study aims to determine whether there is an influence of the modern tax
administration system based on e-Samsat on motor vehicle taxpayer compliance
at the SAMSAT Office of Daan Mogot West Jakarta and how much influence the
modern tax administration system based on e-Samsat on taxpayer compliance.
This research is a quantitative study, the sample in this study is 95 motor vehicle
taxpayers registered at the West Jakarta SAMSAT office. Data collection
techniques using interviews, observation and questionnaires that have been tested
for validity and reliability. Data analysis techniques used to answer hypotheses
are simple linear regression
The results of data analysis are seen from the results of the coefficient of
determination, to determine the amount of contributions given by the modern tax
administration system based on e-Samsat on motor vehicle taxpayer compliance
by 11.4%. Furthermore, the results of hypothesis testing can be seen that the
value of t count is 3.451 and the value of t table is 1.985. Therefore, the results of
testing hypotheses means that the tcount is greater than t table (3.451 > 1.985).
Thus the result is H0 is rejected and Ha is accepted. Therefore, there is an
influence between the modern tax administration system based on e-Samsat on
motor vehicle taxpayer compliance at the Daan Mogot West Jakarta SAMSAT
office but not significant.
Keywords: Administration System, Modern Tax, e-Samsat, Taxpayer
Compliance, Motor Vehicle
vii
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis
panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya.
Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada
keluarga dan para sahabatnya, serta kepada seluruh muslimin dan muslimat.
Alhamdulillahi rabbil’alamiin, senantiasa selalu penulis panjatkan kepada
Allah SWT. Karena atas Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa sepenuhnya diri ini adalah makhluk sosial yang tidak
mungkin dapat hidup mandiri. Begitu pula dengan proses penyusunan skripsi,
penulis membutuhkan bimbingan, bantuan, dukungan dan do’a dari berbagai
pihak. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai ungkapan rasa
hormat yang teramat sangat, apresiasi dan rasa terima kasih setinggi-tingginya
penulis sampaikan kepada:
1. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Bapak Dr. Iwan Purwanto, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Drs. Syaripulloh, M.Si., Sekretaris Jurusan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial
4. Ibu Tri Harjawati, M.Si., Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Anissa Windarti, M.Sc., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan
banyak arahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Andri Noor Andriansyah, M.Si., Dosen Pembimbing II yang telah
memberikan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan IPS
8. Teristimewa untuk kedua orangtua, Bapak Saripudin dan Ibu Yanih Sutian
yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, memanjatkan do’a yang tiada
viii
henti dan selalu memberikan semangatnya kepada penulis. Semoga Allah
SWT memberikan sebaik-baiknya balasan bagi mereka berdua
9. Paman terbaik, Baba Oding yang selalu mendukung peneliti dalam
menyelesaikan perkuliahan ini sampai terselesaikan.
10. Adik-adikku, Abdul Azis dan Fatin Nurrahman yang selalu memberikan
semangat serta menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Cecep Suryana, selaku Kepala Bagian TU Kantor SAMSAT Jakarta
Barat, yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan
penelitian ini. dan Bapak Elling, H, Selaku Kepala Unit Pelayanan PKB &
BBN-KB Jakarta Barat yang membantu memberikan informasi sebagai
narasumber serta para petugas di Kantor SAMSAT Jakarta Barat yang
tidak bisa disebutkan satu-persatu
12. Teruntuk Muhamad Alwan, Iis Fatma, Amirah Karimah, Nuur Cholik dan
Izmi Nurzeen sebagai teman dekat dan sahabat penulis yang selalu
membantu, memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Sahabat masa SMA, Hamam, Nurul Fallah, Nur Cholifah, Fadilah Akbar
dan Izzul Abdurrahman yang selalu memberi semangat dan motivasi
kepada penulis
14. Sahabat masa kuliah, Baloon : Zahra, Yayu, Rani, Yunita, Nia, Aulia,
Vivi, Silvi, Ana dan Wardah yang selalu menceriakan, tempat berkeluh
kesah, pemberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Sahabat Ciwi-Ciwi Surga: Dini, Njun, Erna, Evi, Ike, Tuti, Syimau dan
Mardini yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan dan
menceriakan serta menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Keluarga besar PIPS angkatan 2014 yang telah berjuang Bersama-sama
dari pertama kali masuk kuliah hingga saat ini
17. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah
SWT membalas semua kebaikan kalian.
ix
Akhirnya, semoga segala bantuan bimbingan, semangat dan do’a yang telah
diberikan menjadi pintu datangnya ridho dan kasih sayang Allah SWT di
dunia dan di akhirat kelak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis
khususnya dan bagi khazanah pengetahuan pada umumnya
Jakarta, 20 Agustus 2018
Chairunnisa
ix
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .................................................................. i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ..................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN UJI REFERENSI .................................................. iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .......................... iv
ABSTRAK ............................................................................................................. v
ABSTRACT ........................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah ................................................................................... 12
C. Pembatasan Masalah .................................................................................. 13
D. Rumusan Masalah ...................................................................................... 13
E. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 13
F. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 13
1. Manfaat Teoritis............................................................................... 14
2. Manfaat Praktis ................................................................................ 14
x
BAB II KAJIAN TEORI .................................................................................... 16
A. Deskripsi Teoritik....................................................................................... 16
1. Perpajakan ....................................................................................... 16
2. Pajak Kendaraan Bermotor ............................................................. 29
3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern ........................................ 33
4. Kepatuhan Wajib Pajak ................................................................... 44
B. Hasil Penelitian yang Relevan ................................................................... 49
C. Kerangka Berpikir ...................................................................................... 55
D. Hipotesis Penelitian .................................................................................... 57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ......................................................... 58
A. Waktu dan Tempat Penelitian .................................................................... 58
B. Metode Penelitian....................................................................................... 59
C. Populasi dan Sampel Data .......................................................................... 60
D. Variabel Penelitian dan Definisi Variabel.................................................. 61
E. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 64
F. Instrumen Penelitian................................................................................... 66
G. Teknik Analisis Data .................................................................................. 74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 83
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................... 83
1. Profil Kantor SAMSAT Daan Mogot Jakarta Barat ............................. 83
2. Tim Pembina SAMSAT ....................................................................... 85
3. Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Barat ................................ 86
4. Jenis Pelayanan Kantor SAMSAT Daan Mogot Jakarta Barat ............ 95
5. Sarana dan Prasarana ............................................................................ 96
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian ................................................................. 98
xi
1. Deskripsi Responden ....................................................................... 98
2. Deskripsi Data ............................................................................... 101
C. Pengujian Prasyarat Analisis dan Pengujian Hipotesis ............................ 103
1. Uji Instrumen ................................................................................. 103
a. Uji Validitas ............................................................................ 103
b. Uji Reliabilitas ........................................................................ 105
2. Uji Asumsi Klasik ......................................................................... 106
a. Uji Normalitas ......................................................................... 107
b. Uji Homogenitas ...................................................................... 109
3. Uji Regresi Linear Sederhana ........................................................ 110
4. Pengujian Hipotesis ....................................................................... 111
a. Uji t Parsial .............................................................................. 111
b. Uji Koefisien Determinasi ....................................................... 112
D. Hasil Observasi dan Wawancara .............................................................. 113
E. Pembahasan .............................................................................................. 124
F. Keterbatasan Penelitian ............................................................................ 128
BAB V PENUTUP ............................................................................................. 129
A. Kesimpulan ............................................................................................... 129
B. Saran .......................................................................................................... 129
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 131
LAMPIRAN ....................................................................................................... 137
xii
DAFTAR TABEL
1.1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Pajak Terdaftar Di Wilayah
Jakarta Barat Per Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2013 S.D 2017
1.2 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013 S.D 2017
2.1 Tarif Lama dan Baru Pajak Kendaraan Bermotor
2.2 Penelitian yang Relevan
3.1 Waktu Penelitian
3.2 Kisi-kisi Instrumen Variabel X
3.3 Kisi-kisi Instrumen Variabel Y
3.4 Pedoman Observasi (Alur Pembayaran Pajak Secara Manual)
3.5 Pedoman Observasi (Pembayaran menggunakan e-Samsat)
3.6 Pedoman Wawancara
3.7 Kategori Hasil Validitas Instrumen
3.8 Kategori Hasil Reliabilitas Intrumen
4.1 Sarana dan Prasarana Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di Kantor
SAMSAT Jakarta Barat
4.2 Data Penyebaran Kuesioner
4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
4.4 Responden Berdasarkan Usia
4.5 Responden Berdasarkan Pekerjaan
4.6 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
4.7 Hasil Data Statistik
4.8 Hasil Uji Validitas Variabel X
4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Y
4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X
4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y
4.12 Hasil Uji Normalitas
xiii
4.13 Hasil Uji Homogenitas
4.14 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
4.15 Hasil Uji t Parsial
4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi
4.17 Rekap Penerimaan PKB (e-Samsat) Tahun 2016-2017
xiv
DAFTAR GAMBAR
2.1 Kerangka Berpikir
3.1 Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y
4.1 Struktur Organisasi Unit Pelayanan PKB & BBN-KB Jakarta Barat
4.2 Hasil Uji Normalitas menggunakan grafik histogram
4.3 Hasil uji normalitas menggunakan grafik p-plot
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
Lampiran 2 Pedoman Observasi dan Hasil
Lampiran 3 Transkip Wawancara
Lampiran 4 Hasil Analisis Data
Lampiran 5 Tabulasi Data Mentah
Lampiran 6 Surat Penelitian
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan nasional Indonesia, khususnya di bidang ekonomi
pengadaannya terus diupayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan
hidup masyarakat. Sasaran dalam pencapaian target pembangunan ekonomi
membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup agar dapat meraih tujuan
tersebut. Pembangunan dari segi fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat
merupakan bagian dari sasaran yang ingin dicapai dari adanya
pembangunan nasional ini. Ketersedian fasilitas pelayanan publik yang
diberikan untuk masyarakat merupakan salah satu dari pemanfaatan sumber
penerimaan yang menjadi dasar untuk membiayai pengeluaran pemerintah
dan pembangunan. Penerimaan yang menjadi penerimaan terbesar bagi
negara untuk melakukan pembangunan nasional adalah dari sektor
perpajakan.
Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang
digunakan dalam pembiayaan dan pembangunan. Peran sektor perpajakan
bagi pendapatan negara saat ini cukup besar, dilihat dari perkembangan
pendapatan negara dari sektor ini cukup besar.1 Pajak bersifat dinamik dan
mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta
masyarakatnya, Artinya besaran penerimaan pajak mengikuti perkembangan
kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat itu.
Tax Ratio merupakan perbandingan atau presentase penerimaan pajak
terhadap Produk Domestik Bruto. Tax ratio merupakan salah satu indikator
menilai kinerja penerimaan pajak. Pengamat ekonomi, Faisal Basri
berpendapat tax ratio selama 5 tahun terakhir menurun. Berdasarkan
1 Novi Purnama Sari, dkk.,Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus pada KPP Madya Malang), Jurnal FIA Universitas
Brawijaya, Malang, 2013, h. 1
2
catatannya, tax ratio 2012 sebesar 11,4%, 2013 sebesar 11,3%, 2014 sebesar
10,9%, 2015 sebesar 10,8%, 2016 sebesar 10,4% dan di 2017
diestimasikannya sebesar 10,1%. Bila dibandingkan dengan negara lain,
besaran tax ratio masih tergolong rendah. Capaian tax ratio di beberapa
negara Asia juga masih jauh diatas Indonesia, seperti Jepang 28,3%,
Malaysia 15,5%, Thailand 17%, Filipina 14,4%, Vietnam 13,8%. Indonesia
sedikit di atas Kamboja 8% dan Birma yang hanya sebesar 4,9%.2
Dari data tersebut dapat dilihat jika besaran tax ratio Indonesia
menurun dimulai tahun 2014 dan pencapaiannya selama tiga tahun
belakangan ini terus menurun. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat
besar potensi yang dimiliki Indonesia dari sektor perpajakan ini. Kondisi
perekonomian pun turut mendukung penerimaan pajak disuatu negara. saat
ini Indonesia sedang ditahap perbaikan untuk capaian pertumbuhan di
bidang ekonomi, sehingga pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan
besaran penerimaan pajak.
Pengalokasian anggaran dan penerimaan dari masyarakat dibedakan
menjadi penerimaan pusat dan penerimaan daerah. Semenjak
diberlakukannya era otonomi daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001 yang
menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan
yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Dengan
adanya hal tersebut setiap daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas baik dalam pemerintahan maupun pembangunan
infrastruktur, pemerintah daerah senantiasa memerlukan penerimaan yang
dapat diandalkan.
2 Djony Edward, 2017, Tahun Terburuk Dalam Pencapaian Tax Ratio, ditulis pada 8
Januari 2018, http://nusantara.news/2017-tahun-terburuk-dalam-pencapaian-tax-ratio/ Diakses
pada Rabu, 21 Februari 2018 Pukul 20.19
3
Kebutuhan penerimaan daerah tersebut semakin dirasakan oleh daerah
terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan
adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber
penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.
Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh
daerah.3
Pajak daerah menjadi salah satu penerimaan utama bagi pemerintah
daerah sekarang ini. Pemberlakuan Undang-Undang tentang pemerintah
daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber
penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Sejalan dengan pajak
pusat, pajak daerah memiliki peranan yang dominan dalam penerimaan
pemerintah daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan
daerah seperti fasilitas publik dan pengeluaran pemerintah daerah. Pajak
daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tingkat I (Pajak
Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing4
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2010
Tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala
daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada pasal 2 point 1 pajak
terdiri atas; (a) Pajak Provinsi dan (b) Pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak
yang masuk ke dalam Pajak Provinsi adalah: Pajak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, Pajak Air dan Permukaan, Pajak Rokok
Sedangkan untuk pajak yang masuk ke dalam Pajak Kabupaten/Kota
adalah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
3 Feisal Arif Taruna N. , Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Prov.Wil Kota Bandung III
Soekarno-Hatta), Skripsi,. FE Universitas Widyatama. 2015, h. 2 4 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, (Jakarta : Salemba Empat,2011 ) h. 8
4
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir,
Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan5
Melalui peraturan pemerintah tersebut jelas telah terbagi antara pajak
yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat. Pengaturan mengenai pajak daerah ini juga tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang isinya mengenai pembagian pajak yang harus
dipungut oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak
Kabupaten/Kota.
Salah satu komponen dari pajak daerah ialah pajak kendaraan
bermotor, pajak yang dibayarkan setiap tahun oleh wajib pajak kendaraan
bermotor ini merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak
daerah. Ungkap Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Edi
Sumantri “Penyumbang terbesar pajak daerah DKI Jakarta berasal dari
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp. 7,691 Triliun pada
tahun 2017”6. Besarnya sumbangsih yang diberikan ini sesuai keadaan di
masyarakat bahwa jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya
yang otomatis membuat wajib pajak kendaraan bermotor ini juga
meningkat.
Tercatat pada Kantor SAMSAT Jakarta Barat terjadi peningkatan
jumlah wajib pajak yang mendaftarkan pajak kendaraanya setiap tahun,
namun masih terdapat masalah dalam pembayaran pajak kendaraannya
berdasarkan data yang di peroleh pada tabel 1.1
5 Ibid, h. 8
6 Wiji Nurhayat, Per 18 Desember, Realisasi Penerimaan Pajak DKI Sudah 97%, Ditulis
Senin, 18 Desember 2017-15.20, https://kumparan.com/@kumparanbisnis/per-18-desember-
realisasi-penerimaan-pajak-dki-sudah-97 , Diakses pada Selasa, 17 April 2018 Pukul. 15.34
5
Tabel 1.1
Data Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Pajak Terdaftar
Di Wilayah Jakarta Barat Per Jenis Kendaraan Bermotor
Tahun 2013 S.D 2017
NO JENIS KBm 2013 2014 2015 2016 2017
1 Sedan dan sejenisnya
63,967
64,360
65,257
60,729
61,615
2 Jeep segala merk
37,508
39,927
42,173
42,484
45,223
3 Minibus, microbus
240,789
259,346
279,494
285,945
309,153
4
Pick up, light truck,
truck dan sejenisnya
45,337
47,008
49,345
45,927
47,462
5
Bt wagon, wagon,
box, delivery van
34,310
35,991
37,329
35,017
36,300
6
Dum truck, truck
tangki dan sejenisnya
8,083
8,421
9,070
8,393
8,818
7
Otoplet/opelet,
microlet
2,680
2,701
2,778
2,756
2,752
8
Kendaraan bermotor
roda tiga
3,211
3,312
3,686
4,016
4,456
9 Sepeda motor
1,313,202
1,424,322
1,535,097
1,586,984
1,687,634
10 Alat-alat berat
9,232
10,212
11,054
10,635
11,558
JUMLAH KBm
1,758,319
1,895,600
2,035,283
2,082,886
2,214,971
Sumber : Data Kantor SAMSAT Jakarta Barat
Dari data kendaraan yang terdaftar dalam kantor SAMSAT Jakarta
Barat jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun selama lima tahun
belakangan ini, dan untuk penerimaan pajak berdasarkan data pada tabel 1.2
6
Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2013 S.D 2017
TAHUN TARGET KBM REALISASI (%)
2013 Rp
922,940,230,828 1,176,164 Rp 824,822,562,596 89.37%
2014 Rp
1,012,688,587,713 1,108,961 Rp 880,680,480,106 86.96%
2015 Rp
1,132,315,000,000 1,142,173 Rp 1,111,551,014,537 98.17%
2016 Rp
1,278,135,000,000 1,270,058 Rp 1,366,691,543,355 106.93%
2017 Rp
1,552,000,000,000 1,234,132 Rp 1,698,874,415,928
109.46%
Sumber : Data Kantor SAMSAT Jakarta Barat
Dari kedua tabel tersebut bisa dilihat bahwa data jumlah kendaraan
bermotor yang dibayarkan dengan yang terdaftar jumlahnya tidak sesuai.
Artinya, masih terdapat 980.839 kendaraan bermotor wajib pajak yang tidak
dibayarkan pajaknya pada tahun 2017, ini berarti tingkat kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor pun masih terbilang rendah. Walaupun jika dlihat
setiap tahunnya penerimaan pajaknya meningkat, tetapi jumlah wajib pajak
yang membayar dengan yang terdaftar tidak sebanding.
Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah ini juga dapat dilihat dari
segi pajak penghasilan. Jumlah wajib pajak terdaftar saat ini mencapai
36.031.972 dengan 16.599.632 di antaranya wajib menyampaikan SPT. Dari
jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 hingga 14
April 2017 adalah 9.789.398 atau 58,97%. Adapun rincian berdasarkan
kategori wajib pajak adalah 247.215 WP badan, 797.443 WPOP non
karyawan dan 8.744.740 WPOP karyawan. Dari data tersebut bisa dilihat
bahwa jumlah keseluruhan pelaporan SPT ditahun 2017 ialah hanya sebesar
7
58,97% 7. Artinya tingkat kepatuhan pajak dari segi pajak penghasilan di
tahun 2017 masih tergolong rendah.
Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesedian pemenuhan
kewajiban wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesadaran dan
kepatuhan masyarakat akan peraturan perpajakan tentunya akan berimbas
pada peningkatan penerimaan pajak, khususnya pajak daerah8. Kepatuhan
wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam
mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat
pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan.
Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar
dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi
perpajakan9.
Reformasi perpajakan di Indonesia diawali dengan perubahan
mendasar mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakannya. Reformasi Pajak (Tax Reform) di Indonesia dari sisi
kebijakan (tax policy reform) telah dilakukan sejak tahun 1983 (33 tahun
yang lalu), dengan terbitnya lima undang-undang, yaitu Undang-Undang
(UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP), UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
dan UU No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), UU No 12
Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) dan UU No 13
Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
7 Ghoidah Rahmah, DJP Sebut Baru 58,97 Persen Wajib Pajak Lapor SPT, ditulis Selasa,
18 April 2017, http://www.google.co.id/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/867110/djp-sebut-baru=5897-
persen-wajib-pajak-lapor-spt diakses pada Rabu, 21 Februari 2018 pukul 21.21 8 I Wayan Sugi A. dan Ni Ketut Leli A.M , Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi
Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak, E-Jurnal
Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.1 2017, Bali, h. 818 9 Rindi Lestari S.S dkk, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Batu, Jurnal FIA Universitas Brawijaya,
Malang, 2015, h. 2
8
Kelima UU tersebut mengganti beberapa jenis pajak yang berlaku di
Indonesia yang dibuat sejak zaman penjajahan Belanda. Tahun 1997
dikeluarkannya serangkaian UU baru, melengkapi UU yang telah ada, yaitu
UU No 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, UU No
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa, UU No 20 Tahun
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU No 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Dilanjutkan reformasi ini
pada tahun 1994, 1997, 2000, 2007, 2008 dengan menerbitkan UU baru
namun hanya untuk mengganti atau menyempurnakan UU yang sudah
ada10
. Tujuan dari diadakannya reformasi perpajakan ini adalah untuk lebih
menegakkan kemandirian masyarakat dalam membiayai berbagai
pembangunan yang akan berlangsung. Kegiatan reformasi perpajakan yang
dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak sampai saat ini masih terus
dilakukan.
Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan dapat
diwujudkan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang
memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi,
perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan Account
Representative dan Complainment Center untuk menampung keberatan
wajib pajak. Hal lain yang perlu diketahui adalah sistem administrasi
perpajakan modern juga mengadopsi kemajuan teknologi terbaru di
antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP)
dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu
(SAPT).11
10
Gusfahmi Arifin, Perlunya Reformasi Pajak, ditulis pada Selasa, 20 Desember 2016,
http://www.pajak.go.id/content/article/perlunya-reformasi-pajak, diakses pada Kamis, 22 Februari
2018 pukul 08.25 11
Sinta Setiana,dkk., Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 November, Univ. Kristen
Maranatha Bandung, 2010, h. 134
9
Diterapkannya Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT)
tersebut sebagai bentuk inovasi teknologi yang di lakukan Direktorat
Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan
DJP, Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang mengelola pajak daerah melakukan inovasi teknologi
dengan menciptakan berbagai macam sistem diantaranya penerapan online
sistem yang dimulai pada awal tahun 2010 yaitu Samsat Online yang
bertujuan meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pada pelayanan
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk wilayah DKI Jakarta
sistem samsat online diatur oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
Perluasan dari sistem Samsat Online ini ialah pada Juni 2016 Gubernur DKI
Jakarta meluncurkan e-Samsat yakni alternatif layanan pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), pembayaran SWDKLLJ (Asuransi Jasa
Raharja) dan Pengesahan STNK Tahunan secara elektronik melalui channel
Bank (ATM, Mobile Banking, dan Internet Bangking). Latar belakang
dibuatnya e-Samsat adalah adanya Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor12
.
Menurut Rossy sebagai salah satu wajib pajak pengguna e-Samsat di
SAMSAT Jakarta Barat, administrasi yang dilakukan sebelum e-Samsat
ialah pembayaran secara manual yang sampai sekarang pun masih tetap
berlangsung, kelebihan dari e-Samsat ini pembayaran pajak tidak perlu
mendaftar bisa langsung membayar lewat bank atau ATM dengan syarat
nama di Surat Tanda Nomor Kendaraan dan ATM sama. Bukti pembayaran
tersebut bisa langsung dibawa ke SAMSAT dan langsung ditukarkan di
counter e-Samsat yang telah disediakan jadi tidak perlu mengantri seperti
pembayaran manual atau sebelum e-Samsat. pembayaran e-Samsat ini
hanya berlaku untuk perorangan tidak untuk badan dan juga tidak berlaku
12
Upthomas01, Gubernur Launching e-Pajak dan e-Samsat, ditulis pada 24 Juni 2016,
http://bprd.jakarta.go.id/gubernur-launching-e-pajak-dan-e-samsat di akses pada MInggu, 30
Oktober 2017, Pukul 12.35
10
untuk kendaraan yang sudah mengalami keterlambatan pembayaran atau
penunggakan.13
Pembaharuan sistem ini harus dibarengi dengan sosialisasi yang
dilakukan. Sejauh ini penyampaian informasi melalui website Badan Pajak
dan Retribusi Daerah mengenai pembaharuan sistem e-Samsat dan juga
melalui media cetak diharapkan penyampaian informasinya bisa
menjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah DKI Jakarta,
terkhusus Jakarta Barat. Di era globalisasi seperti sekarang ini wajib pajak
memiliki waktu response yang cepat terhadap berbagai informasi. Wajib
pajak membutuhkan proses penyampaian informasi yang baik, cepat dan
murah.14
Menurut Iis Fatma Sosialisasi yang dilakukan namun tidak
dibarengi dengan kepahaman mengenai ketentuan-ketentuannya, dalam hal
ini harus adanya kualitas pelayanan yang baik dalam proses pembayaran
melalui dijelaskannya secara rinci mengenai akses dan fasilitas yang
memudahkan bagi para wajib pajak.15
Proses sosialisasi sangat diperlukan, dengan adanya sosialisasi
diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari wajib pajak. Menurut
Rohmawati dan Rasmini dalam Srihadi, sosialisasi perpajakan merupakan
suatu upaya Direktorat Jendal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak
untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada
masyarakat mengenai segala seuatau yang berhubungan dengan perpajakan
dan perundang-undangan perpajakan. Dalam penelitiannya dibuktikan
bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara spasial terhadap kepatuhan
13
Rossy, Wajib Pajak Pengguna e-Samsat, Wawancara, Jakarta, 4 Juli 2018 Pukul. 10.27 14
Feisal Arif Taruna N. , Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
(Studi Kasus Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Prov.Wil Kota Bandung III
Soekarno-Hatta) h. 6 15
Iis Fatma, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Mahasiswa Univ. Mercu Buana,
Wawancara, Jakarta, 14 Oktober 2017, Pukul. 16.00
11
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Soreang16
. Artinya diperlukan
sosialisasi yang jelas agar para wajib pajak mengetahui dan memahami
mengenai kewajiban perpajakannya.
Untuk itu juga pelaksanaan administrasi perpajakan modern ini juga
harus dibarengi dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Sistem
Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) sebagai salah satu
instansi pemerintah juga harus mengikuti perubahan orientasi tersebut dan
harus memfasilitasi para wajib pajak dengan pelayanan yang diberikan
beserta juga penyampaian informasi mengenai proses pembayaran dan
besaran persentase kenaikan dan penurunan Pajak Kendaraan Bermotor agar
tingkat kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan.
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai
instansi yang mengurusi pajak daerah Provinsi DKI Jakarta, pada
kenyataannya dalam pelaksanaan administrasi perpajakan daerahnya belum
mencapai tingkat optimal. Hal ini ditunjukan dengan jutaan kendaraan
belum mendaftar ulang atau belum membayar pajak tahunan. Tunggakan
wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta hingga 2017 mencapai
triliunan rupiah. Sampai saat ini ada sekitar 3,2 juta roda dua dan 450 ribu
roda empat belum melakukan daftar ulang potensi besaran tunggakan
pajaknya sebesar Rp 1,6 triliun17
. Masalah tunggakan pajak tersebut
membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.
Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penerimaan pajak
kendaraan bermotor tersebut yang masih mengalami tunggakan sampai
triliunan rupiah, serta juga jumlah kendaraan bermotor terdaftar dengan
jumlah pajak yang dibayarkan nya tidak sesuai, meskipun Badan Pajak dan
16
Srihadi Winarningsih, Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi
Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus, Jurnal, FE
UNPAD, Bandung, 2017 h. 6 & h. 16
17
Mei Amelia. R, Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Rp. 1,6 triliun, ditulis
22 Juni 2017 https://m.detik.com/news/berita/d-3538693/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-
jakarta-rp-1,6-triliun, Diakses pada Minggu, 30 Oktober 2017 Pukul 13.20
12
Retribusi Daerah telah melakukan inovasi sejalan dengan reformasi
administrasi perpajakan yakni dengan sistem administrasi pajak yang
modern seperti lewat e-Samsat maka penulis tertarik untuk mencari tahu
lebih mendalam mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi.
Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT)
Jakarta Barat adalah institusi pemerintah yang berada di bawah naungan
Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi pusat pelayanan untuk
pembayaran pajak kendaraan bermotor khusus bagi wilayah Jakarta Barat.
Berdasarkan data sebelumnya bahwa di kantor SAMSAT ini tingkat
kepatuhan wajib pajaknya masih rendah. Penulis ingin mencari tahu apakah
di dalam penerapannya, sistem administrasi perpajakan modern yakni e-
Samsat telah efektif untuk mengurangi ketidakpatuhan para wajib pajak
kendaraan bermotor dan sejauh mana pengetahuan para wajib pajak
mengenai sistem administrasi perpajakan modern ini. Maka dari itu
berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang
berjudul :
“Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis e-Samsat
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” (Studi Kasus
Pada Kantor Samsat Jakarta Barat)
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis identifikasi beberapa
permasalahan, di antaranya:
1. Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya masih
rendah
2. Kurangnya sosialisasi mengenai kententuan pelaksanaan sistem
perpajakan samsat online
3. Kualitas pelayanan meliputi akses dan fasilitas dalam proses
pembayaran pajak yang belum optimal
13
4. Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
mengenai kewajiban yang harus dibayarkannya
C. Pembatasan Masalah
Oleh karena masalah yang teridentifikasi sangat luas, maka penelitian
ini hanya dibatasi pada kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor walaupun sudah diterapkan sistem administrasi pembayaran pajak
kendaraan bermotor secara online
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah maka rumusan masalah yang
diajukan dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah terdapat pengaruh sistem administrasi perpajakan modern
berbasis e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Seberapa besar pengaruh yang diberikan sistem administrasi perpajakan
modern berbasis e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka penelitian
ini bertujuan untuk;
1. Mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern berbasis
e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada
kantor samsat Jakarta Barat.
2. Melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan sistem administrasi
perpajakan modern berbasis e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor
F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak
yang terkait yaitu:
14
1. Manfaat teoritis :
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
kajian-kajian dan teori-teori yang berkaitan dengan perpajakan lewat
pemanfaatan teknologi dalam proses penerimaan pajak. Menguatkan
kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib
pajak dengan kemudahan akses dan fasilitas, Sehingga penerimaan
pajak di Indonesia dapat ditingkatkan. Terutama dalam penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor
2. Manfaat praktis :
a. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai sistem administrasi perpajakan modern dengan
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta menjadi pedoman
untuk melakukan penelitian selanjutnya.
b. Bagi pembaca
Penelitian ini dharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan
referensi bagi penelitian sejenis, sehingga pengembangan ilmu
perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan.
c. Bagi Instansi terkait
1) Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang
bermanfaat bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta untuk
upaya peningkatan layanan dan menjadi pertimbangan dalam perbaikan
serta menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat bersama
Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah,
terkhusus untuk pajak kendaraan bermotor.
15
2) Dinas Pelayanan Pajak
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang
bermanfaat bagi Dinas Pelayanan Pajak dan gambaran mengenai
persepsi wajib pajak tentang sosialisi, kualitas layanan dan penggunaan
teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
rangka upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, terutama Pajak
Kendaraan Bermotor
3) Samsat Jakarta Barat
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang
bermanfaat bagi kantor Samsat Jakarta Barat dalam upaya peningkatan
kualitas layanan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan
bermotor serta memahami faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
d. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan
pengetahuan untuk masyarakat yang khususnya menjadi wajib pajak
agar bisa mengetahui sistem administrasi pajak berbasis online dan bisa
mempengaruhi kepatuhananya dalam memenuhi kewajiban pajak
16
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Deskripsi Teoritik
Dalam deskripsi teoritik ini berisi penjelasan teori, yakni mengenai
Perpajakan, Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Administrasi Perpajakan
Modern dan Kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi landasan pembuatan
penelitian.
1. Perpajakan
a. Definisi Pajak
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang selalu
mengalami peningkatan pendapatannya dari tahun ke tahun. Pajak juga
dapat diartikan sebagai sumber dana pembiayaan dari sebuah negara yang
berfungsi mengatasi masalah-masalah seperti masalah sosial, peningkatan
kesejahteraan masyarakat, kemakmuran serta menjadi penghubung
pemerintah dengan warga negaranya. Banyak para ahli yang telah
mengemukakan mengenai pengertian dari pajak, satu sama lain pada
dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak
agar mudah dipahami. Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan
definisi mengenai pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli
dalam bidang perpajakan antara lain:
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah ”iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum” 1
1 Sukrisno Agoes dan E. Trisnawati, Akuntansi Perpajakan, (Jakarta : Salemba Empat,
2008) h. 3
17
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 pengertian
pajak yaitu :
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”2
Dari beberapa pengertian mengenai perpajakan di atas, dapat di
simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibebankan oleh seluruh
masyarakat yang menjadi Wajib Pajak yang pungutannya bersifat
memaksa dan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri
yang melekat pada pajak, yakni:
1. Iuran wajib dari rakyat kepada Negara
2. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan dengan undang-undang
yang berlaku dan sifatnya memaksa
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra-prestasi dari Negara secara
langsung dapat dituntut
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara yang
bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. 3
b. Fungsi Pajak
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada
pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat dua fungsi pajak yang
sangat melekat dalam sistem perpajakan yaitu:
2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan 3 Herry Purwono, Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak,(Jakarta: Erlangga, 2010)
h. 7
18
a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
b. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. 4
Selain dua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Waluyo,
Menurut Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana dalam bukunya terdapat
dua fungsi pajak yang lain yaitu:
c. Fungsi Pendistribusian Pendapatan (Redistribusi)
Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat
sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai
kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan
atas pekerjaannya.
d. Fungsi Stabilitas
Fungsi ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk membuat
kestabilan negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi
keresahan yang dialami oleh masyarakat. salah satu cara untuk
kestabilan negara, dapat dilakukan dengan pengalokasian
pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus daerah. 5
Secara umum fungsi pajak yang selama ini diterapkan ialah memang
untuk penerimaan (budgeter) dan pengatur (reguler). Selain kedua fungsi
utama tersebut sesungguhnya pajak juga berfungsi sebagai stabilitator yakni
untuk menstabilkan keadaan perekonomian suatu negara dan
pendistribusian, artinya pajak yang telah diterima tersebut bisa digunakan
untuk tujuan pemerataan bagi kesejahteraan rakyat. Dua fungsi pajak ini
4 Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011) h. 6
5 Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, Perpajakan Teori & Praktik, (Jakarta : Rajawali Pers,
2017) h. 4
19
merupakan perluasan dari dua fungsi utama yang selama ini diketahui oleh
masyarakat umum.
e. Jenis Pajak
Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat,
dan menurut lembaga pemungutnya.
1) Menurut Golongan
Pajak dikelopokkan menjadi dua, yaitu:
a) Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib
Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang
lain atau pihak lain.
b) Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain atau pihak ketiga.
2) Menurut Sifat
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
a) Pajak Subjektif
Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi
Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan
subjeknya
b) Pajak Objektif
Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa
benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan
timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan
keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat
tinggal.
3) Menurut Lembaga Pemungut
a) Pajak Pusat
20
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
b) Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah
tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak
kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah masing-masing6
f. Tata Cara Pemungutan Pajak
1) Sistem Pemungutan Pajak
Hingga saat ini ada tiga sistem yang diaplikasikan dalam
pemungutan pajak, yaitu:
a) Official Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur
perpajakan untuk menentukan sendiri pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.
b) Self Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib
Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.
c) With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-
6 Siti Resmi, Op.Cit., h. 7-8
21
undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. 7
2) Asas Pemungutan Pajak
Dalam penerapannya terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu:
a) Asas Domisili
Asas bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan
berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau
asal objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak
b) Asas Sumber
Asas bahwa pembebanan pajak oleh negara hanya terdapat
objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya
tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
c) Asas Kebangsaan
Asas bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan
pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara
Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda. 8
3) Stelsel Pajak
Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, adalah
sebagai berikut:
a) Stelsel Nyata (riil stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang
nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir
tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah
dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan
7 Ibid., h. 11
8 Herry Purwono, Op.Cit., h. 13
22
lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan
pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)
b) Stelsel Anggapan (fictive stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur
oleh undang-undang. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang
dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.
Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan
pada keadaan yang sesungguhnya.
c) Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasakan
suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak
disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya
pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut
anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya.
Sebaliknya apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta
kembali. 9
g. Tarif Pajak
Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan
dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk
kesejahteraan masyarakat. dalam penetapan tarif harus mendasarkan
pada keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif
pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak
terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat
9 Waluyu, Op.Cit., h. 16-17
23
dinyatakan dalam presentase10
. Secara umum, dikenal empat jenis tarif
perpajakan, yaitu:
1) Tarif Proporsional
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang tertuang
proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak
Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah
pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
2) Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak tertuang tetap.
Contoh : besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan
nilai normal berapapun adalah Rp. 1.000,0011
Dalam peraturan terbaru mengenai tarif pajak pada pasal 17 Undang-
Undang tentang Pajak Penghasilan. Wajib Pajak badan dalam negeri
dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh persen)12
.
Artinya besaran pajak penghasilan untuk badan ialah tetap
presentasenya sebesar 28% dalam lapisan penghasilan kena pajak
berapapun.
3) Tarif progresif
Tarif ini berupa presentase yang meningkat apabila jumlah
yang dikenai pajak juga meningkat.
Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
10
Waluyo, Op.Cit., h. 17 11
Mardiasmo, Perpajakan : Edisi Revisi 2009, (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2009) h. 9 12
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
24
a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar
b. Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
c. Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil
4) Tarif Degresif
Tarif pajak degresif adalah presentase tarif yang digunakan
semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.13
h. Pajak Daerah
Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, pajak pusat
atau pajak yang pemungutannya ditangani oleh pemerintah pusat dan pajak
daerah yang pemungutannya ditangani oleh pemerintah daerah. Dalam
otonomi daerah pemerintah telah mengatur mengenai keseluruhan kebijakan
untuk penerimaan pajak daerah.
1) Definisi Pajak Daerah
Bila melihat kembali ke dalam jenis pajak, terdapat
pengelompokkan berdasarkan lembaga pemungutnya yang dibedakan
menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak
yang ditetapkan dan diatur oleh pemerintah pusat, wewenang pemungutan
juga berdasarkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah
pajak yang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah sebagai
berikut :
“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.”14
Dalam pengertian lain, menurut Marihot Siahaan, pajak daerah adalah :
13
Mardiasmo, Op.Cit., h. 10 14
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi
Daerah
25
“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”15
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
pajak daerah adalah Iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
dibebankan kepada masyarakat atau badan di daerahnya yang sifatnya
memaksa dan pungutannya bersifat langsung. Digunakan untuk
kemakmurat rakyat dan penyelenggaraan pembiayaan daerah.
2) Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan pada perubahan Undang-Undang yang mengatr
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni dari Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua bagian yakni pajak provinsi dan pajak
kabupaten/kota. Jenis-jenis Pajak Provinsi menurut Undang-Undang yang
baru ini ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis yakni: Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok
Sedangkan, jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak
11 (sebelas), yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan16
15
Marihot Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) h.
9 16
Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010) h.
105
26
3) Objek Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang
menjadi objek pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkan pada
peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada
saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti
dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat
pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu provinsi atau
kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, untuk mengetahui apa
yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan
daerah dimaksud sebagai Objek Pajak.17
4) Subjek dan Wajib Pajak Daerah
Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang
disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu
subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak identik dengan wajib pajak
yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek
pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi
wajib pajak
Sedangkan wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau
pemotong pajak tertentu.18
17
Marihot Siahaan, Op.Cit., h. 78-79 18
Ibid., h. 79-80
27
5) Tarif Pajak Daerah
Salah satu unsur perhitungan pajak yang akan menentukan
besarnya pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan
pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak
daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif
paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:
a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan KAA ditetapkan paling
tinggi 5%
b. Tarif BBNKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 10%
c. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%
d. Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%
e. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
f. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
g. Tarif pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
h. Tarif Pajak Rejlame ditetapkan paling tinggi 25%
i. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
j. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan
paling tinggi 20%
k. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%19
6) Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Dalam sistem pemungutan pajak yang dijalankan saat ini yaitu Self
Assesment System, nyatanya penetapan ini juga dianut dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000, yang kini telah berubahn menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini
tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan
19
Ibid., h. 84
28
pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak,
sebagaimana tertera dibawah ini.
a) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan
perwujudan dari sistem self assesment, yaitu sistem pengenaan
pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD
b) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan
perwujuduan dari sistem official assesment, yaitu sistem
pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih
dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang
ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau
dokumen lain yang dipersamakan
c) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan
perwujudan dari sistem with holding, yaitu sistem pengenaan
pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya,
antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak
Penerangan Jalan atas penggunaan listrik yang disediakan oleh
PLN
Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak
daerah adalah sistem self assesment dan official assesment. Hal ini dapat
dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7
yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala
daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.20
20
Ibid., h. 98
29
2. Pajak Kendaraan Bermotor
a. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor
Dalam perubahan Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan
Retribusi daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000, menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
pengaturan pajak mengenai pajak kendaraan bermotor diatur dalam bagian
kedua dimulai dari pasal 3-8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Adapun yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah
kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di
semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7
(Tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud adalah : (a) Kereta Api, (b) Kendaraan
Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan
keamanan negara, (c) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai
kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan
lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan
pajak dari Pemerintah, (d) objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah.21
Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis
menjadi objek dari Pajak Kendaraan Bermotor ini adalah kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.22
Bisa dikatakan Pajak Kendaraan Bermotor ini adalah iuran wajib yang
dipungut atas kepemilikan kendaraan beroda baik roda dua sampai lebih
yang penerimaannya diatur oleh Pemerintah daerah setempat.
21
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Pasal 2 22
Darwin, Op.Cit., h. 106
30
b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jelas dijabarkan
mengenai subjek pajak dan wajib pajak bagi pajak kendaraan bermotor
pada pasal 4. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau
badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yag memiliki
Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini Wajib Pajak Badan, kewajiban
perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.23
c. Masa Pajak Kendaraan Bermotor
Pengenaan masa pajak, untuk Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan
untuk masa 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat
pendaftaraan Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus
dibayar di muka dan untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena
keadaan kahar (force majuere) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas)
bulan. Dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi
masa pajak yang belum dilalui. 24
d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan
Bermotor
1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai
perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :
a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual
kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran
umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum
dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku
23
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Pasal 4 24
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Pasal 8
31
b) Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan
dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan
bermotor. 25
NJKB diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu
kendaraan bermotor. Dalam harga pasaran umum tidak diketahui maka
NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
a) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan
tenaga yang sama
b) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
c) Harga kendaraan bermotor dengan merek bermotor yang sama
d) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan
bermotor yang sama
e) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan
bermotor yang sama
f) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
g) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen
Pemberitahuan Impor Barang.26
2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) lama dan
Perda baru adalah sebagai berikut:
25
Marihot Siahaan, Op.Cit., h. 182 26
Darwin, Op.Cit., h. 106-107
32
Tabel 2.1
Tarif Lama dan Baru Pajak Kendaraan Bermotor
No. Keterangan
Tarif Lama
Berdasarkan
Perda Nomor
8 Tahun
201027
Tarif Baru
Berdasarkan
Perda Nomor
2 Tahun 2015
1. Untuk kepemilikan kendaraan
bermotor pertama
1,5% 2%
2. Untuk kepemilikan kendaraan
bermotor kedua
2% 2,5%
3. Untuk kepemilikan kendaraan
bermotor ketiga
2,5% 3%
4. Untuk kepemilikan kendaraan
bermotor keempat dan seterusnya
4% 3,5%
Catatan: untuk perda baru setiap pembelian kendaraan bermotor selanjutnya
tarif selalu bertambah 0,5%, artinya tarif yang diberlakukan adalah tarif
progresif
Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat
yang sama. Penentuan tarif berikutnya antara lain;
a) Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar
2% (dua persen)
b) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans,
pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan
keagamaan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
27
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan
Bermotor
33
c) Pemerintah/TNI/POLRI/,Pemerintah Daerah dan kendaraan lain
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling
rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
d) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat
besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu
persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).28
3) Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor
Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara
umum perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan
rumus berikut :
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)29
Berdasarkan rumus tersebut besaran pajak terutang yang dapat
dikenakan pada wajib pajak kendaraan bermotor akan disesuaikan dengan
tarif yang terlah dijelaskan sebelumnya, begitu pun dengan NJKB dan
Bobot Kendaraan Bermotor tersebut.
3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern
a. Reformasi Perpajakan
Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang mulai
diterapkan sekarang ini yang diharapkan dapat mempermudah seluruh
kegiatan dan proses dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dalam bidang
pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus
melaksanakan terobosan untuk mengoprimalkan penerimaan pajak melalui
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil
oleh Direktorat Jendral Pajak adalah melakukan reformasi di bidang
28
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan
Bermotor Pasal 7 29
Marihot Siahaan, Op.Cit., h. 186
34
perpajakan (tax reform). Reformasi perpajakan yang dilakukan mencakup
dua bidang yaitu reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang
administrasi perpajakan. Reformasi di bidang administrasi dilaksanakan
melalui program modernisasi administrasi perpajakan.
Adapun konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku
aparat serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat
Jendral Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di
mata masyarakat. pelaksanaan modernisasi perpajakan mencakup empat
bidang, yaitu : (1) restrukturisasi organisasi, (2) perbaikan proses bisni
melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, (3)
perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia dan (4) pelaksanaan
good governence. Reformasi administrasi ini mempunyai tiga tujuan
utama, yakni meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak,
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas
dan integrasi aparat pajak (Sumber : DJP, 2007)30
.
Reformasi administrasi perpajakan ini juga memiliki tujuan utama
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan
oajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus
pengeluaran pembiayaan dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Ketiga,
untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan
pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib
Pajak ataupun kepada masyarakat pembayar pajak31
.
Pembaharuan dari segi sistem untuk tujuan meningkatkan kualitas
pelayanan yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan para wajib pajak
memang sangat diperlukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
30
I Wayan S.A dan Ni Ketut Lely A.M , Op.Cit., h. 820 31
Hasan Irawan dan Siti Khairani, Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, Jurnal,
STIE MDP, Palembang, 2011, h. 2
35
b. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Reformasi Perpajakan Indonesia telah tersebut telah dimulai sejak
Tahun 2002 dengan menerapkan Sistem Administrasi Modern di Kantor
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (Large Tax Office). Sebagai sebuah
kantor yang menjadi proyek percontohan (pilot project), Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) tersebut dinilai oleh banyak pihak berhasil dalam
merefleksikan reformasi di bidang administrasi perpajakan. Beberapa
sasaran dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah
tercapainya tingkat kepatuhan suka rela yang tinggi, tercapainya tingkat
kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap administrasi perpajakan, dan
tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.
Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan
paradigma perpajakan, yaitu dari semula berbasis jenis pajak sehingga
terkesan ada dikotomi berbasis fungsi dan lebih mengedepankan aspek
pelayanan kepada masyarakat. kemudian didukung oleh fungsi
pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak. Penerapan sistem
administrasi perpajakan modern ini merupakan indikator positif dari pihak
pemerintah untuk secara bersama-sama dengan masyarakat Wajib Pajak
mengelola pajak secara efektif dan efisien.32
Hal lain yang perlu diketahui adalah sistem administrasi perpajakan
modern juga mengadopsi kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui
pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan
fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang
dikendalikan dengan case management system dalam workflow system
dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan
basis e-system seperti e-SPT, e-Filling, e-Payment, e-Registration dan e-
32
Herry Purwono, Op.Cit., h. 17-18
36
Councelling yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol
yang lebih efektif.33
Karakteristik sistem administrasi perpajakan modern adalah :
1) Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem
administrasi yang berbasis teknologi terkini (sistem informasi)
2) Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor
penerimaan pembayaran secara online
3) Seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban
perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-SPT)
4) Monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif
dengan pemanfaatan profit Wajib Pajak
5) Wajib Pajak yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Madya hanya Wajib Pajak tertentu saja, yakni sekitar 500
Wajib Pajak. 34
Dengan begitu, setiap upaya yang telah dilakukan untuk
meningkatkan tingkat kesadaran bagi Wajib Pajak dengan melakukan
pembaharuan sistem dan meningkatkan proses perbaikan administrasi
dapat menjadi hal yang efektif dan efisien.
c. Reformasi Pajak Daerah
Dengan mulai bergulirnya pembaharuan sistem atau yang disebut
dengan reformasi pada bidang perpajakan, yang dicanangkan pemerintah
pusat, hal ini juga berimplikasi atau berpengaruh terhadap pajak daerah
dan retribusi daerah.
Reformasi dimaksud adalah pembaharuan sistem pepajakan daerah
dan retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil,
efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam
33
Sinta Setiana,dkk.,Op.Cit., h. 134 34
Ita Salsalina Lingga, Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data
Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X Bandung, Jurnal
Akuntansi Vol.4 No.2 November 2012, h. 104
37
pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu maka pada tahun 1997
terbitlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan dalam pelaksanaannya meskipun baru berjalan
kurang lebih tiga tahun, Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 mengalami
perbaikan atau perubahan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000.35
Agar dapat menyesuaikan diri dan mengikuti era serta tantangan
penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Seiring dengan
perkembangannya, kedua undang-undang pajak daerah tersebut dianggap
belum sesuai dengan perkembangan kebijakan otonomi daerah dan aspirasi
masyarakat.
Maka pada tahun 2009 diundangkan undang-undang pajak daerah
yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), dimana undang-undang ini
menggantikan ke dua undang-undang pajak daerah yang lama.
Tujuan dari perubahan ini dapat dilihat dari konsideran yang tercantum di
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yaitu:
1) Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak
daerah dan retribusi daerah dan pemberian direksi dalam
penetapan tarif;
2) Bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran
serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi
daerah
3) Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan
35
Darwin, Op.Cit., h. 96
38
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan dengan
kebijakan otonomi daerah.36
d. Modernisasi Pajak Daerah (e-Samsat)
Berdasarkan kebijakan Direktorat Jendral Pajak yang melakukan
perubahan dalam sistem administrasi perpajakan yakni dengan melakukan
modernisasi untuk memanfaatkan tekonologi informasi yang sedang
berkembang, hal tersebut juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk
menjalankan proses perpajakannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
menciptakan terobosan didalam layanan inovasi Pajak Daerah yakni
layanan Pajak Online atau e-Pajak. Tujuan e-Pajak atau Pajak Online
adalah untuk mempercepat layanan perpajakan dengan memanfaatkan
Teknologi Informasi walaupun memiliki keterbatasan SDM. Salah satu
layanan yang termasuk di dalamnya adalah e-Samsat
1. e-Samsat
Modernisasi perpajakan juga diterapkan untuk Pajak Kendaraan
Bermotor yakni dengan penerapan e-Samsat. e-Samsat adalah alternatif
layanan permbayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran SWDKLLJ
(Asuransi Jasa Raharja) dan Pengesahan STNK Tahunan secara elektronik
memalui Channel Bank (ATM, Mobile Banking dan Internet Banking).
Untuk pengesahan secara elektronik dan pengambilan STNK asli dapat
ditukarkan dengan struk ATM tersebut ke kantor-kantor SAMSAT.
Latar belakang dibuatnya e-Samsat adalah adanya Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
a) Manfaat dari teknologi e-Samsat ini adalah :
1) Sederhana, yaitu prosedur pelayanan dilaksanakan, dan diakses
karena dapat dilaksanakan pada mesin ATM maupun channel bank
yang telah bekerja sama untuk melaksanakan penerimaan
pembayaran e-Samsat.
36
Ibid., h. 97
39
2) Cepat, yaitu adanya kepastian waktu dalam penyelsaian pelayanan
3) Berkualitas dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik
4) Aman, yaitu proses dan produk pelayanan memberikan
perlindungan, rasa aman dan kepastian hukum
5) Efisien, yaitu Wajib Pajak tidak perlu antri dan hadir di kantor
Samsat
b) Syarat untuk dapat melakukan transaksi bayar melalui e-Samsat
1) Wajib Pajak dengan data kepemilikan kendaraan yang sesuai
dengan data yang ada dalam Server Samsat dan Data Nasabah di
Bank (NIK di KTP = NIK di Samsat)
2) Kendaraan tidak dalam status blokir polisi/blokir data kepemilikan
(jual-beli)
3) Wajib Pajak memiliki nomor rekening dan fasilitas ATM BANK
yang identitasnya sama dengan identitas pemilik kendaraan yang
akan dibayar pajaknya
4) Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan pengesahan
STNK tahunan
5) Kendaraan yang tidak memiliki tunggakan 1 tahun atau lebih
6) Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan
dengan penggantian STNK 5 tahun
7) Masa pajak yang dapat dibayarkan adalah 60 hari sebelum jatuh
tempo.
c) Keunggulan e-Samsat dibanding dengan pembayaran pajak
sebelumnya adalah :
1) Proses identifikasi kepemilikan, Pembayaran Pajak Kendaraan dan
Pembayaran SWDKLLJ terjadi secara terintegrasi, cepat, dan
akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi
2) Wajib Pajak tidak perlu datang hadir dan mengganti di Kantor
Samsat
40
3) Struk bukti pembayaran dipersamakan dengan SKPD. Catatan :
jika diperlukan Wajib Pajak dapat mencetak Struk bukti
pembayaran di kantor-kantor samsat terdekat.
4) Struk bukti pembayaran juga menjadi bukti bahwa telah
dilaksanakan pengesahan STNK tahunan
d) Mekanisme Tahapan Transaksi pembayaran e-Samsat adalah :
1) WP atau pemohon mengunjungi ATM bank terdekat untuk
melakukan transaksi pembayaran
2) Akan tampil menu pada kendaraan bermotor di layar mesin ATM
3) Wajib Pajak / pemohon memasukan kode Nopol kendaraannya
diawali dengan 4 digit angkat dan dilanjutkan dengan memasukan
konversi huruf (karena pada mesin ATM tidak ada entri huruf)
petunjuk akan ditampilkan pada layar ATM B = 02 , C = 03, D =
04, E = 05, F = 06 Dst sampai dengan Z = 26
4) ATM akan melakukan verifikasi data kepemilikan kendaraan
bermotor ke server Samsat berdasarkan data nasabah pemilik kartu
ATM dan Nopol yang di-entry pada layar ATM
5) Jika seluruh proses identifikasi sesuai dan valid maka pada layar
ATM akan menampilkan data kendaraan yang dimaksud beserta
jumlah besaran nominal PKB dan SWDKLLJ yang harus dibayar
6) Jika Wajib Pajak setuju dengan informasi yang ditampilkan, maka
pemohon dapat melanjutkan proses pembayaran
7) Jika proses pembayaran selesai dan dinyatakan berhasil maka dari
mesin bank secara otomatis akan mengeluarkan bukti pembayaran
berupa struk yang memiliki bentuk dan ukuran sesuai ketentuan37
.
Berdasarkan uraian mengenai e-Samsat tersebut dapat disimpulkan
bahwa peluncurannya ialah sesuai dengan reformasi perpajakan daerah
yang menginginkan bahwa sistem perpajakan daerah mengarah pada
37
Upthomas01, Gubernur Launching e-Pajak dan e-Samsat, di tulis pada 24 Juni 2016
http://bprd.jakarta.go.id/gubernur-launching-e-pajak-dan-e-samsat/ Di akses pada Rabu, 08
November 2017, Pukul. 19.16
41
sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan
peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.
e. Dimensi Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Berdasarkan penjelasan mengenai reformasi pajak dan dengan
memperbaharui proses perpajakan dengan sistem administrasi perpajakan
modern, maka dapat di susun dimensi yang menjadi penanda dari sistem
administrasi perpajakan modern yakni :
1. Strategi Organisasi
Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandang dan
tindakan yang betujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor,
peluang dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan
organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi
berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan
bermakna.
Strategi organisasi mencakup ialah kampanye sadar dan peduli
pajak, kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai bagian dari good
governance framework melalui berbagai pihak, seperti perguruan
tinggi, tokoh agama dan juga melalui media massa, portal website
serta pemasangan billboard di tempat-tempat strategis dan
meningkatkan kinerja penyuluhan sebagai information service dan
public relation38
2. Kualitas Layanan
Keputusan Menteri PAN No. 18 Tahun 1993 mendefinisikan
pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan, maupun dalam rangka
38
Annisa Astriningtyas, Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Teggalega Bandung),
Skripsi,. FE.UNPAS, Bandung, 2016, h. 48
42
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut
Indiahono dalam Nonik Faradila tujuan dari suatu pelayanan publik
pada umumnya adalah dapat memuaskan masyarakat tanpa
memandang apapun. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dituntut kualitas prima yang tercermin antara lain: tranparansi,
akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan
keseimbangan hak dan kewajiban.
Dalam hal perbaikan pelayanan, Direktorat Jendral Pajak
melakukan penulisan dan dokumentasi Standard Operating
Procedures (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Selain
itu DJP meluncurkan 8 layanan keunggulan bagi masyarakat yang di
dalamnya terdapat janji waktu pelayanan, kejelasan persayaratan dan
prosedur (Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2007)39
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan kualitas
layanan yang dimaksud adalah peningkatan penyelenggaran dalam
hal layanan agar masyarakat atau wajib pajak dapat merasa
terpuaskan serta adanya prosedur yang jelas.
3. Fasilitas Layanan dengan Teknologi Informasi
Teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan
elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisis dan
mendistribusikan informasi dalam bentuk apapun termasuk kata-kata,
bilangan dan gambar. Sedangkan fasilitas dengan teknologi informasi
merupakan salah satu bentuk dari penerapan sistem administrasi
39
Nonik Faradila Hastanti, Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap KPP Pratama Semarang Barat), Skripsi.,
FEB Univ. Dian Nuswantoro Semarang, 2016, h. 21-22
43
modern guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut Candra
dalam Doni40
Menurut Widodo dan Djefris dalam Nonik Faradila, media
penyampaian pengaduan dapat melalui e-mail, pos, nomor telepon
bebas biaya, atau langsung. Sarana, prasarana dan pendukung lainnya
yang lebih modern meliputi:
a. Help Desk dengan teknologi knowledge base pada TPT (service
counter)
b. Pelayanan menggunakan e-system antara lain e-payment
(pembayaran pajak secara on line), e-registration (pendaftaran
wajib pajak melalui internet), e-filling (pelaporan pajak melalui
internet), e-spt (pengisian SPT dengan program yang telah
disediakan DJP) dan e-counseling (konsultasi secara on line)
c. Built in control system
d. Pertugas pajak yang berkualitas tinggi berbasis kompetensi
e. Penerapan Kode Etik Pegawai
f. Sistem remunerasi yang lebih baik dengan adanya TKT
g. Layar sentuh Informasi Perpajakan (Touch Screen)
h. Sistem antrian dan LCD Proyektor berikut electric screen
layaknya di Bank
i. Tersedianya ruang konselung serta brosur, leaflet dan majalah
perpajakan
j. Tersedianya Bank/Tempat Pembayaran Pajak41
40
Doni Guspa Prabowo, Upaya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Timur), Jurnal Akuntansi
Univ. Dian Nuswantoro Semarang, 2015, h. 3 41
Nonik Faradila Hastanti, Op.Cit., h. 23
44
4. Kepatuhan Wajib Pajak
a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak
Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri
Keuangan No. 554/KMK/.04/2000 dalam Devano Sony & Siti Kurnia
Rahayu pada Feisal Arif adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu
Negara.42
.
Menurut Chairil Anwar Pohan, Kepatuhan Wajib Pajak atau Tax
Compliance adalah :
“Berhubungan dengan kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan,
yang meliputi : administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan
pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan
pemeriksaan pajak dan sebagainya, secara umum peraturan pajak
akan dipatuhi oleh Wajib Pajak bila biaya untuk memenuhinya
(compliance cost) relatif murah”43
Pengertian lain, kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai
suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban
perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya44
Berdasarkan pengertian berikut dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan
wajib pajak adalah usaha dari seorang Wajib Pajak untuk memenuhi
semua kewajiban perpajakannya dengan melakukan dan melaksanakan
sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu
kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan dalam pemabayaran pajak
merupakan tindakan tertib terhadap hukum perpajakan.
42
Feisal Arif Taruna N. , Op,Cit., h. 41 43
Chairil Anwar Pohan, Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis
Edisi Revisi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015) h. 8 44
Doni Guspa Prabowo, Op.Cit., h. 4
45
b. Macam-Macam Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Safri Nurmantu dalam Petrus Lumbantoruan, terdapat dua
macam kepatuhan yaitu :
1) Kepatuhan Material
Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat
memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi
Undang-Undang Perpajakan.
2) Kepatuhan Formal
Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban
perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Perpajakan. Kewajiban perpajakan formal diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan. 45
c. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya
disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut : 46
1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tempat
waktu dalam penyampaian SPT meliputi :
a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3
(tiga) tahun terakhir
b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambar dalam
tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak
45
Petrus Lumbantoruan, Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern,
Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Survey pada WPOP Di KPP Pratama Bandung Cibeunying), Jurnal., Unikom Bandung, 2013, h.
4 46
Sinta Setiana,dkk., Op.Cit., h. 140
46
lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak
berturut-turut dan
c) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan
tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Masa Pajak berikutnya.
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggaan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau
menunda pembayaran pajak.
3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga
Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan, bahwa kriteria
kepatuhan wajib pajak seperti yang di atas dapat terwujud dengan
dibarengi dengan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
pajaknya.
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama untuk melihat
kepatuhan seorang wajib pajak, ada beberapa faktor yang
mempengaruhinya. Menurut Aristanti Widyaningsih dalam R.A Vivi
Yulian dan Neri Susanti, antara lain :
1) Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, yaitu:
a) Official Assessment System
Yaitu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang
b) Self Assessment System
47
Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak
yang terutang
c) With Holding System
Yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada
pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang
2) Kualitas Pelayanan
Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu
keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum.
Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan
pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan
dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat
dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.
3) Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan membuat
masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat
pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam
masih banyaknya wajib pajak yang enggan melaksanakan
kewajiban perpajakannya karena kurangnya pemahaman.
4) Tingkat Penghasilan
Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan
besarnya penghasilan dalam dalam membayar pajak tepat pada
waktunya
5) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan
Faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan memiliki
pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayarkan kewajibannya. Kondisi ini berarti bahwa jika
48
persepsi/keyakinan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan
semakin tinggi akan menjadi pertimbangan wajib pajak dapat
memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak47
Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan menurut Siti
Kurnia Rahayu di dalam bukunya ialah:
6) Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara
Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila
didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai
pajak yang mumpuni dan prosedur perpajakan yang baik pula.
7) Tinggi Rendahnya Tarif yang Ditetapkan
Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib
Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui
tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. 48
e. Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak
Dimensi kepatuhan wajib pajak menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :
1) Kepatuhan Formal :
a) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri. Penandatanganan Surat
Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
b) Kepatuhan menyampaikan SPT tepat waktu. Menyampaikan
SPT masa lebih dari 20 hari setelah masa terhutangnya pajak
c) Kepatuhan dalam pembayaran pajak terhutang tepat waktu.
Menyampaikan SPT tahunan PPh terhutang tidak melampaui 4
(empat) bulan setelah akhir tahun pajak.
47
R.A Vivi Yulian dan Neri Susanti, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib
Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan
Provinsi (UPPP), Jurnal, FE Universitas Dehasen Bengkulu, 2013, h. 68 48
Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, (Bandung: Rekayasa Sains,
2017) h. 196-197
49
2) Kepatuhan Material :
a) Kepatuhan dalam megisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar,
lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin,
angka dan satuan mata uang rupiah
b) Kejujuran dalam perhitungan pajak terhutang
c) Membayar sanksi administrasi49
B. Hasil Penelitian Yang Relevan
Sebagai bahan masukan dalam penelitian ini, penulis mengambil
kajian-kajian sebelumnya berupa penelitian berbentuk skripsi dan jurnal
mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap
kepatuhan wajib pajak. antara lain ;
Sinta Setiana, dkk. Pada tahun 2010 dengan penelitian berjudul
“Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bandung Bojonagara). Penelitian ini mengkaji masalah mengenai sejauh
mana penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan menelaah
bagaimana pengaruh dari sistem administrasi perpajakan itu. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan teknik
analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian
menunjukkan terdapat pengaruh dari seluruh variabel yang digunakan
ditunjukkan dengan angka ɑ = 0,10 dan besarnya pengaruh sebesar 17,2%
yang artinya dari penelitian tersebut pengaruh variabel X sebesar 17,2% dan
sisanya 82,8% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian.50
Ita Salsalina Lingga pada tahun 2012 dengan judul penelitian
“Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data
Perpajakan : Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X,
49
Annisa Astriningtyas, Op.Cit., h. 56 50
Sinta Setiana,dkk., Op.Cit, h. 159
50
Bandung”. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai
kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem pelaporan digital,
menyebabkan masih banyak wajib pajak yang tidak ingin menggunakan
sistem ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan
teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana untuk menjawab
hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai p value dengan signifikansi
0,05 menghasilkan nilai 0,000 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari
p value 0,05 yang mengartikan hipotesis dalam penelitian ini Ha diterima
dan H0 ditolak, dimana terdapat pengaruh penerapan e-SPT terhadap
efisiensi pemrosesan data perpajakan.51
. Dalam penelitian ini keterbatasan
pada variabel bebas yang diteliti hanya berpengaruh 36,4% saja.
Feisal Arif Taruna Nugraha pada tahun 2015 dengan judul penelitian
“Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor (Studi Kasus Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Prov. Wil. Kota Bandung III Soekarno Hatta). Dalam penelitian Feisal ini,
masalah yang dikaji ialah proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan
bermotor yang belum optimal dan juga kurangnya kepatuhan wajib pajak
karena sanksi administrasi belum sepenuhnya berjalan. Metode dalam
penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi
linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan
berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang kuat terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan begitu kedua variabel
tersebut menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor. Pengaruh variabel tersebut menunjukkan pengaruh
sebesar 76,2% sedangkan 23,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
diteliti pada penelitian ini52
.
51
Ita Salsalina Lingga, Op.Cit., h. 112 52
Feisal Arif Taruna N. , Op.Cit., h. 114
51
Nonik Faradila Hastanti pada tahun 2016 dengan judul penelitian
“Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Semarang Barat). Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah masih
banyak wajib pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan surat
pemberitahuan (SPT) dan penulis ingin melihat apakah penerapan sistem
administrasi perpajakan modern terlah mampu membantu mengurangi
ketidakpatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah
kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil
penelitian ini menunjukkan dari variabel strategi organisasi, kualitas
pelayanan, fasilitas layanan dengan teknologi informasi dan kode etik.
Terdapat pengaruh variabel kualitas layanan dan kode etik dengan taraf
signifikansi didapat sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka
dikatakan kualitas layanan dan kode etik mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya 53
.
I Wayan Sugi A. dan Ni Ketut Lely A.M pada tahun 2017 dengan
penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan
Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak”.
Masalah yang dikaji ialah ketidakstabilan yang terjadi pada tingkat
kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis tertarik mengkaji faktor apa yang
menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Metode dalam penelitian ini adalah
kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi linear berganda.
Dalam penelitian ini menunjukan hasil variabel struktur organisasi, proses
bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi, manajemen sumber daya
manuasi dan pelasanaan good governance dalam sistem administrasi
perpajakan modern berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang
pribadi di KPP Pratama Gianyar.54
53
Nonik Faradila Hastanti, Op.Cit, h. 68 54
I Wayan Sugi A. dan Ni Ketut Leli A.M , Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi
Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak, h. 837 & 842
52
Tabel 2.2
Penelitian yang Relevan
No. Penulis Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
1. Sinta
Setiana,
dkk.(2010)
Pengaruh
Penerapan Sistem
Administrasi
Perpajakan
Modern terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak (Survey
Terhadap Kantor
Pelayanan Pajak
Pratama Bandung
Bojonagara)
Dalam penelitian
ini sama-sama
meneliti mengenai
reformasi
perpajakan yakni
sistem administrasi
perpajakan modern
dan variabel
dependen yang
diteliti sama yakni
untuk mengukur
kepatuhan wajib
pajak
Dalam penelitian ini,
variabel independen
atau X ialah sebanyak
empat variabel, studi
kasus pada penelitian
ini juga dilakukan di
KPP dan juga
penelitian ini meneliti
mengenai kepatuah
wajib pajak pada pajak
penghasilan
2. Ita Salsalina
Lingga
(2012)
Pengaruh
Penerapan e-SPT
Terhadap
Efisiensi
Pemrosesan Data
Perpajakan :
Survey Terhadap
Pengusaha Kena
Pajak pada KPP
Pratama X,
Bandung
Dalam penelitian
Lingga, penerapn
e-SPT diukur dari
indikator
kemudahan,
kepraktisan serta
pemanfaat
teknologi
informasi, sama
halnya dengan
penelitian ini yang
ingin meneliti
Pada penelitian Lingga
variabel X dan Y yang
diteliti berbeda, studi
kasus pada penelitian
ini juga berbeda
penelitian Lingga
masih sama dengan
sebelumnya yakni
dilakukan di KPP
53
mengenai
kemudahan, dan
kepraktisan
pembayaran pajak
melalui e-Samsat
3. Feisal Arif
Taruna
Nugraha
(2015)
Pengaruh Sistem
Administrasi
Perpajakan
Modern dan
Sanksi Perpajakan
Terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak Dalam
Membayar Pajak
Kendaraan
Bermotor (Studi
Kasus Pada
Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan
Daerah Prov. Wil.
Kota Bandung III
Soekarno Hatta)
Dalam penelitian
Feisal dengan
penelitian penulis
variabel X ialah
sama-sama Sistem
Administrasi
Perpajakan
Modern, subjek
pajak yang diteliti
juga sama yakni
Pajak Kendaraan
Bermotor, dan
Variabel Y juga
sama-sama
meneliti mengenai
kepatuhan wajib
pajak
Dalam penelitian
Feisal ia tidak hanya
menguji satu variabel
namun terdapat dua
variabel yakni Sanksi
Perpajakan, sedangkan
pada penelitian penulis
hanya menguji satu
variabel yakni Sistem
Administrasi
Perpajakan Berbasis e-
Samsat, dan studi
kasus pada penelitian
Feisal berbeda dengan
penelitian penulis
4. Nonik
Faradila
Hastanti
(2016)
Pengaruh
Penerapan Sistem
Administrasi
Perpajakan
Modern Terhadap
Kepatuhan Wajib
Dalam penelitian
Nonik juga masih
sama-sama
meneliti mengenai
Sistem
Administrasi
Penelitian Nonik dan
penelitian relevan
lainnya ialah meneliti
mengenai pajak pusat
yakni pajak
penghasilan,
54
Pajak (Survey
Terhadap Kantor
Pelayanan Pajak
Pratama
Semarang Barat)
Perpajakan Modern
dan Variabel
dependen masih
sama yakni
mengenai
Kepatuhan Wajib
Pajak
sedangkan dalam
penelitian penulis
mengenai pajak daerah
yakni PKB, variabel
yang diteliti dalam
penelitian ini juga
beragam sedangkan
pada penelitian penulis
hanya secara umum
yakni sistem
administrasi
perpajakan modern dan
studi kasus dalam
penelitian Nonik
adalah di KPP berbeda
dengan penulis yang
melalukan penelitian di
kantor Samsat
5. I Wayan
Sugi A. dan
Ni Ketut
Lely A.M
(2017)
Pengaruh
Penerapan Sistem
Administrasi
Perpajakan
Modern dan
Kesadaran Wajib
Pajak Pada
Kepatuhan Wajib
Pajak
Dalam penelitian I
Wayan dan Ni
Ketut tema yang
diteliti masih sama
yakni mengenai
Sistem
Administrasi
Perpajakan Modern
dan Variabel
Dependen yang
diteliti pun sama
mengenai
Kepatuhan Wajib
Pada penelitian I
Wayan dan Ni Ketut
variabel yang diteliti
lebih beragam lagi
yakni sebanyak lima
variabel, studi kasus
penelitian mereka ini
sama dengan penelitian
relevan lain yakni di
KPP sedangkan untuk
penelitian penulis
mengambil studi kasus
pada kantor Samsat
55
Pajak
dan jenis pajak yang
menjadi objek berbeda
yakni pajak
penghasilan dan
penelitian penulis
adalah PKB
C. Kerangka Berpikir
Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil suatu kerangka pemikiran
sebagai berikut. Pajak merupakan iuran wajib yang dibebankan oleh
masyarakat yang telah menjadi Wajib Pajak kepada pemerintah untuk
meningkatkan infrastruktur dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan adanya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah pusat dan
berimplikasi pada pemerintah daerah yakni lewat pajak daerah. Inovasi
dilakukan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini, tujuannya agar
Wajib Pajak merasakan kemudahan dan kepraktisan dalam pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor.
Langkah yang dilakukan adalah dengan Sistem Administrasi
Perpajakan, sekarang ini telah ada e-Samsat yang merupakan alternatif
layanan permbayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam penerapannya
sistem ini telah mengikuti reformasi perpajakan daerah yang menginginkan
proses administrasi yang cepat, sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga
dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan kendaraan
bermotornya.
Dengan demikian dari uraian latar belakang masalah tersebut diduga
bila sistem admnistrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat telah
dilakukan karena prosesnya yang lebih efektif dan efisien untuk pembayaran
56
pajak kendaraan bermotor maka terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor untuk membayarkan kewajiban pajaknya.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diilustrasikan pada:
Gambar 2.1
Kerangka Berpikir
Mempengaruhi
Kurang kesadaran dalam
membayarkan pajaknya,
kualitas layanan yang belum
optimal, dan tunggakan pajak
yang cukup besar
Reformasi Pajak Daerah
Sistem Administrasi
Perpajakan Modern (e-Samsat)
Proses Administrasi
dilakukan dengan :
- Cepat
- Sederhana
- Adil
- Efektif
- Efisien
Kepatuhan Wajib Pajak
Formal Material
57
D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, oleh karena itu rumusah masalah penelitian ini biasanya disusun
dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan skema kerangka pemikiran,
hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya
hubungan antar variabel X (variabel independent) dan Y (variabel
dependen). Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :
H0 : Tidak terdapat pengaruh sistem administrasi perpajakan berbasis e-
Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada
kantor Samsat Jakarta Barat
Ha : Terdapat pengaruh sistem administrasi perpajakan berbasis e-Samsat
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor
Samsat Jakarta Barat
58
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor SAMSAT Jakarta Barat yang
berlokasi di Jalan Daan Mogot KM. 13, RT.12/RW.3, Cengkareng Timur,
Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama tujuh bulan yakni dari bulan Februari
sampai Agustus 2018. Pengambilan waktu pelaksanaan ini didasarkan
pada pertimbangan bahwa interval waktu tersebut penulis sudah dapat
mengatur waktu kuliah sehingga bisa membagi waktu untuk memfokuskan
penelitian dan penulisan skripsi.
Tabel 3.1
Waktu Penelitian
No Kegiatan
2017 2018
BULAN
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pengajuan Judul
2 Persetujuan Judul
3 Penyusunan Bab I -
III
4 Seminar Proposal
5 Revisi Proposal
6 Penyusunan Bab I
7 Penyusunan Bab II
59
No Kegiatan
2017 2018
BULAN
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8
Penyusunan Bab III
dan Pembuatan
Instrumen
9 Penelitian Skripsi
10 Penyusunan Bab
IV
11 Penyusunan Bab V
12 Penyusunan
Lampiran-lampiran
13 Pengeditan Skripsi
14 Sidang Skripsi
B. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam hal tersebut terdapat empat
kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan
kegunaan1. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
kuantitatif dengan pendekatan survey. Metode ini disebut metode kuantitatif
karena data dalam penelitian ini berupa angka-angka dan analisis
menggunakan statistik2. Menurut Sugiyono pendekatan survey adalah
pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu
yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam
pengumpulan data misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test,
wawancara terstruktur dan sebagainya3.
Penelitian ini akan meneliti mengenai data kajian yang bersifat
numerik atau angka yang nantinya akan menghasilkan interpretasi data.
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2013)
h. 2 2 Ibid., h. 7
3 Ibid., h. 4
60
Desain penelitian ini adalah penelitian kausal, yaitu merupakan sebuah
penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh sistem
administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat terhadap kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor.
C. Populasi dan Sampel Data
1. Populasi Data
Menurut Sugiyono yang menerangkan bahwa “Populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya4.
Berdasarknya obyek penelitian, maka populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor
SAMSAT Jakarta Barat yang berjumlah 2.214.971 wajib pajak
2. Sampel Data
Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut5. Berdasarkan populasi
maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan
bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Jakarta Barat.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah
Probability Sampling. Probability Sampling adalah teknik pengambilan
sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota)
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel6. Dengan menggunakan
sampling secara acak sederhana (Simple Random Sampling Technique)
karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak
4 Ibid., h. 80
5 Ibid., h. 81
6 Sugiyono, Op.Cit., h. 82
61
tanpa memperhatikan strata yang diasumsikan dapat mewakili seluruh
jumlah populasi dalam populasi tersebut.7
Salah satu metode untuk menghitung jumlah sampel yang akan
digunakan adalah dengan menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut :
Keterangan :
n : Jumlah Sampel
N : Jumlah Populasi
e : Batas toleransi kesalahan (10%)8
Berdasarkan perhitungan dari rumus tersebut, maka jumlah sampel
yang ditentukan dengan taraf kesalahan 10% ialah sebesar 99,9 dibulatkan
menjadi 100 wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Jakarta Barat
D. Variabel Penelitian dan Definisi Variabel
1. Variabel Penelitian
a. Variabel Bebas (Variabel Independen)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (variabel dependen)9.
Variabel bebas pada penelitian ini adalah Sistem Administrasi Perpajakan
Modern Berbasis e-Samsat. Sistem administrasi perpajakan modern
7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 120
8 I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian kuantitatif, (Malang:
Madani, 2015) h. 18 9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 38
62
merupakan inovasi yang akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam membayarankan kewajiban pajaknya. Variabel ini
disimbolkan dengan huruf X.
b. Variabel Terikat (Variabel Dependen)
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas10
. Dalam penelitian ini
variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Variabel ini disimbolkan dengan huruh Y.
Gambar 3.1
Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y
Berpengaruh
2. Definisi Variabel
a. Definisi Konseptual
1) Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah sistem
administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan modern
adalah pembaharuan atau inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral
Pajak dalam proses pembayaran pajak. Pelaksanaan modernisasi perpajakan
mencakup empat bidang, yaitu : (1) restrukturisasi organisasi, (2) perbaikan
proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi, (3) perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia dan (4)
pelaksanaan good governence. Reformasi administrasi ini mempunyai tiga
tujuan utama, yakni meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak,
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas
10
Ibid., h. 38
Sistem Administrasi
Perpajakan Modern
Berbasis e- Samsat (X)
Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor (Y)
63
dan integrasi aparat pajak. Modernisasi administrasi perpajakan juga
dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam upaya peningkatan penerimaan
pajak dan untuk perbaikan kualitas pelayanan. Inovasi yang dilakukan
adalah dengan diterapkannya sistem e-Samsat untuk pembayaran pajak
kendaraan bermotor.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi
perpajakan modern berbasis e-Samsat adalah pembaharuan sistem
administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki
kualitas pelayanan pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
dimana dalam penelitian ini pembaharuan yang dilakukan adalah lewat
inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan e-Samsat.
dari definisi konseptual ini diperoleh dimensi : strategi organisasi atau
berkaitan dengan sosialisasi, kualitas layanan dan fasilitas layanan dengan
teknologi informasi.
2) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan
wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan
No. 554/KMK/.04/2000 adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu
Negara. Wajib pajak dikatakan telah patuh atau memenuhi kewajiban
perpajakannya ialah yang tepat waktu dalam melaporkan besaran pajak
pertahun, tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak dan membayar
sanksi administrasi yang dibebankan.
Berdasarkan pengertian berikut dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan
wajib pajak adalah usaha dari seorang wajib pajak untuk memenuhi semua
kewajiban perpajakannya dengan melakukan dan melaksanakan sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Kesadaran
untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan
64
terhadap hukum. Kepatuhan dalam pemabayaran pajak merupakan tindakan
tertib terhadap hukum perpajakan. Dari definisi konseptual ini di peroleh
dimensi kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan formal dan kepatuhan
material.
b. Definisi Operasional
1) Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Sistem adminitrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat ini diukur
dengan menggunakan model skala likert sebanyak 23 butir pertanyaan yang
mencerminkan dimensi sistem administrasi perpajakan modern yaitu
strategi organisasi dengan indikatornya sosialiasi program dan kampanye
sadar pajak. Kualitas layanan dengan indikatornya janji waktu pelayanan,
kejelasan persayaratan dan kejelasan prosedur. Fasilitas layanan dengan
teknologi informasi dengan indikatornya pembayaran secara online,
infrastruktur yang ada mendukung proses pelayanan, sistem e-Samsat
sudah dimanfaatkan dan fasilitas pembayaran melalui bank.
2) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini diukur dengan
menggunakan skala likert sebanyak 9 pertanyaan yang mencerminkan
dimensi kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan
material. Dalam setiap dimensi tersebut terdapat indikator yang dijadikan
pengukuran data, untuk kepatuhan formal indikatornya yaitu kepatuhan
mendaftarkan diri, kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan pajak, dan
kepatuhan pembayaran pajak tepat waktu. Kepatuhan material indikatornya
yaitu kepatuhan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak, dan membayar
sanksi administrasi.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah instrumen penelitian dengan
menggunakan kuesioner atau angket untuk variavel X dan untuk variabel Y.
Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui:
65
1. Kuesioner, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun
secara kronologis dari yang umum mengarah pada khusus untuk
diberikan pada responden/informan. Kuesioner diajukan pada
responden dalam bentuk tertulis disampaikan secara langsung ke alamat
responden, kantor atau tempat lain11
. Dalam penelitian ini
kuisioner/angket yang digunakan adalah angket tertutup, angket yang
disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta
untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya
dengan memberikan tanda silang (x) atau tanda checklist (√)12
.
Kuesioner ditunjukkan untuk responden yakni wajib pajak terdaftar di
Kantor SAMSAT Jakarta Barat
2. Observasi, menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono
mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang
kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan
psikhologis. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi
nonpartisipan yakni peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat
independen13
. Observasi di penelitian ini untuk melihat proses
pembayaran pajak secara manual dan dengan menggunakan e-Samsat
3. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik struktur maupun tidak
terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas
mengenai obyek penelitian14
. Untuk penelitian ini penulis
menggunakan wawancara tidak struktur, yakni wawancara yang bebas
di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah
tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara hanya berupa garis-
garis besar permasalahan yang akan ditanyakan15
. Wawancara
11
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
2015) h. 55 12
Riduwan, Pengantar Statistika Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 39 13
Sugiyono,Op.Cit, h. 145 14
Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi, (Yogyakarta : CAPS, 2011) h.
23 15
Sugiyono, Op.Cit., h. 140
66
dilakukan ke responden yakni wajib pajak pengguna e-Samsat dan
petugas pelayanan pajak
F. Instrumen Penelitian
Menurut Syofian Siregar, instrumen penelitian adalah suatu alat yang
dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan
informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan
menggunakan pola ukur yang sama16
. Pengukuran instrumen penelitian ini
menggunakan pengukuran Skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat
preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:
1 Sangat Tidak Setuju
2 Tidak Setuju
3 Ragu-Ragu atau Netral
4 Setuju
5 Sangat Setuju17
Dalam penelitian ini instrumen penelitian dibagi menjadi dua yakni
berdasarkan pada variabel yang diteliti berupa variabel X dan Variabel Y,
dan kisi-kisi dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Kisi-Kisi Instrumen Angket
a. Instrumen Angket Variabel X
Berdasarkan definisi konseptual dan operasional mengenai sistem
administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka untuk melakukan penelitian diperlukan kisi-kisi
instrumen untuk mengukur indikator-indikator tiap dimensi variabel X
yang akan dikembangkan menjadi 23 pertanyaan. Kisi-kisi instrumen
16
Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi Aksara,
2013), h. 75 17 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21,
(Semarang: Badan Penerbit-Undip, 2013) h. 47
67
penelitian tentang sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-
Samsat ini disajikan pada tabel 3.2.
Tabel 3.2
Kisi-Kisi Intrumen Variabel X
(Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis e-Samsat)
Variabel Terikat Dimensi Indikator No. Item
Soal
Sistem Administrasi
Perpajakan Moden
Berbasis e-Samsat
Strategi
Organisasi18
Sosialisasi Program 1,2
Kampanye Peduli
Pajak
3,4,5
Kualitas Layanan19
Janji Waktu
Pelayanan
6,7
Kejelasan
Persyaratan
8,9
Kejelasan Prosedur 10,11
Fasiltas Layanan
dengan Teknologi
Informasi20
Pembayaran Secara
online
12,13
Infrastruktur
Mendukung Proses
Pelayanan
14,15,16
Pemanfaatan Sistem
e-Samsat
17,18,19
Pembayaran
Melalui Bank
20,21,22,23
18
Annisa Astriningtyas, Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Teggalega Bandung),
Skripsi,. FE.UNPAS, Bandung, 2016, h. 69 19
Nonik Faradila Hastanti, Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap KPP Pratama Semarang Barat), h. 35 20
Ibid, h.35-56
68
Pada penelitian ini dimensi yang diambil sebagai instrumen angket
ialah mengadaptasi dari beberapa penelitian;
Dimensi Strategi Organisasi, adaptasi dari penelitian Annisa
Astriningtyas (2016) dalam penelitiannya strategi organisasi yang dimaksud
merupakan cara untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan dan juga
intensifikasi dari sistem administrasi perpajakan modern pada pajak
penghasilan. Dalam penelitian ini strategi organisasi merupakan untuk
mensosilisasikan dan mengkampanyekan program pembayaran pajak
kendaraan bermotor melalui sistem e-Samsat.
Dimensi Kualitas Layanan dan Fasilitas dengan Teknologi Informasi,
adaptasi dari penelitian Nonik Faradila H (2016) dalam penelitiannya
kualitas layanan dan fasilitas layanan dengan teknologi informasi, yang
dimaksud merupakan cara untuk mempercepat dan mengefisienkan proses
pemenuhan pajak yang dirasakan oleh para petugas pajak. Dalam penelitian
ini kualitas layanan dan fasilitas layanan dengan teknologi informasi
dimaksudkan untuk melihat apakah sistem pembayaran pajak kendaraan
bermotor melalui e-Samsat telah mempercepat dan mengefisienkan proses
pembayaran pajak dari segi kualitas layananya dan pemanfaatan fasilitas
layanan dengan teknologi informasi.
Butir-butir pernyataan yang tersedia untuk mengisi dengan model
skala likert dalam instrumen penelitian disediakan dengan alternatif jawaban
terdiri dari butir pernyataan dan responden dapat memilih satu jawaban
yang bernilai 1-5 sesuai dengan tingkat jawabannya.
b. Instrumen Angket Variabel Y
Berdasarkan definisi konseptual dan operasional mengenai kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
untuk melakukan penelitian diperlukan kisi-kisi instrumen untuk mengukur
indikator-indikator tiap dimensi variabel Y yang akan dikembangkan
69
menjadi 9 pertanyaan. Kisi-kisi instrumen penelitian tentang kepatuhan
wajib kendaraan bermotor ini disajikan pada tabel 3.4.
Tabel 3.3
Kisi-Kisi Intrumen Variabel Y
(Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)
Variabel Penelitian Dimensi Indikator
No
Item
Soal
Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan
Bermotor
Kepatuhan
Formal21
Kepatuhan Mendaftarkan
Diri
24,25
Kepatuhan Penyampaian
Surat Pemberitahuan
Pajak
26
Kepatuhan Pembayaran
Pajak Tepat Waktu
27,28
Kepatuhan
Material22
Kepatuhan Mengisi Surat
Pemberitahuan
29,30
Kepatuhan Membayar
Sanksi Administrasi
31,32
Dimensi Kepatuhan Formal dan Material penelitian ini, adaptasi dari
penelitian Annisa Astriningtyas (2016) dalam penelitiannya kepatuhan
formal dan kepatuhan material yang dimaksud merupakan cara untuk
mengukur kepatuhan wajib pajak dalam proses penyampaian pajak
penghasilan. Dalam penelitian ini kepatuhan formal dan material di adaptasi
dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor
21
Annisa Astriningtyas, Op,Cit., h. 70 22
Ibid., h. 70
70
Butir-butir pernyataan yang tersedia untuk mengisi dengan model
skala likert dalam instrumen penelitian disediakan dengan alternatif jawaban
terdiri dari butir pernyataan dan responden dapat memilih satu jawaban
yang bernilai 1-5 sesuai dengan tingkat jawabannya.
2. Pedoman Observasi
Observasi dalam penelitian ini merupakan observasi non partisipan yakni
peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.
Oleh karena itu dibuatlah pedoman observasi untuk memudahkan peneliti
memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial yang diamati.
Tabel 3.4
Pedoman Observasi
Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara manual di Kantor
SAMSAT
No Aspek yang diamati Deskripsi
1. Wajib pajak datang ke loket pendaftaran
untuk mengisi form permohonan
2. Wajib pajak menyerahkan form permohonan
ke loket khusus penyerahan berkas
3. Wajib pajak menunggu slip pembayaran
pajak
4. Wajib pajak menyerahkan slip pembayaran
dan membayar ke loket pembayaran pajak
5. Wajib pajak mendapat bukti pelunasan pajak
71
6. Wajib pajak membawa bukti pelunasan ke
loket pengambilan STNK untuk
mendapatkan STNK baru
Tabel 3.5
Pedoman Observasi
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan e-Samsat di Kantor
Samsat
No. Aspek yang diamati
Deskripsi Fasilitas
1. Ketersediaan Ruang Tunggu
2. Ketersediaan Loket Pembayaran
3. Ketersediaan bangku untuk menunggu
4. Ketersediaan papan petunjuk
Kecepatan Pelayanan
1. Wajib Pajak menukarkan struk dengan SKPD
dan melakukan pengesahan STNK
2. Lama proses pelayanan
Sumber Daya Manusia
1. Ketanggapan Petugas
2. Keramahan Petugas
72
3. Pedoman Wawancara
Instrumen interview atau wawancara pada penelitian ini adalah
sistem administrasi perpajakan modern yang berbasis e-Samsat untuk
melihat bagaimana penerapan sistem admininstrasi ini dan mengukur
kepatuhan wajib pajak dari adanya sistem administrasi ini. wawancara
dilakukan pada dua orang yakni petugas dan wajib pajak.
Tabel 3.6
Kisi-kisi Pedoman Wawancara
Variabel Pertanyaan Item
Soal
Sistem
Administrasi
Perpajakan
Modern
Berbasis e-
Samsat
Petugas
Seperti apa sosialisasi terkait program e-Samsat yang
dilakukan pihak samsat dan dinas terkait?
1
apakah sosialisasi program e-Samsat ini telah
sepenuhnya diketahui masyarakat?
2
adanya sistem administrasi perpajakan modern apakah
telah memudahkan petugas dalam menjalankan
pekerjaan? (adanya kejelasan pembagian tugas dan
wewenang)
3
bagaimana penerapan program e-Samsat yang selama
ini telah dilakukan?
4
apakah infarstruktur yang ada telah mampu
mendukung program e-Samsat ini?
5
apakah e-Samsat telah mempercepat proses
pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib
pajak?
6
apakah program e-Samsat ini telah benar-benar
dimanfaatkan oleh wajib pajak?
7
apakah pembayaran secara online memudahkan
petugas dalam memproses pemenuhan kewajiban
perpajakan wajib pajak?
8
73
apakah kecepatan pelayanan kepada wajib pajak oleh
petugas meningkat setelah ada penerapan e-Samsat
ini?
9
apa kelebihan dan kekurangan dari program ini? 10
adanya sistem administrasi perpajakan modern apakah
telah mempercepat proses pelayanan bagi wajib pajak?
11
Upaya seperti apa yang dilakukan petugas untuk
meningkatkan kesadaran wajib pajak?
12
Apa kendala yang dihadapi selama melakukan
pelayanan bagi wajib pajak?
13
bagaimana saran untuk kedepan agar program ini dapat
semakin efektif dilakukan?
14
Wajib Pajak
apakah saudara membayarkannya langsung melalui
ATM, Teller atau Mobile Banking?
1
Seperti apa proses yang dilakukan ketika pembayaran
bila melalui ATM dan Mobile Banking?
2
apakah step-step pembayaran melalui ATM sesuai
dengan petunjuk yang telah diberikan?
3
apakah sosialisasi yang diberikan terkait program e-
Samsat ini sudah efektif dilakukan?
4
apakah prosedur yang ada dari program e-Samsat
memudahkan untuk pembayaran pajak kendaraan
bermotor?
5
seperti apa peningkatan pelayanan dari program e-
Samsat ini?
6
apakah kecepatan pelayanan oleh petugas meningkat
setelah diterapkanna program e-Samsat?
7
apakah infrastruktur yang ada sudah layak dan
mendukung untuk penerapan program ini? (adanya
8
74
website dan pembayaran lewat bank)
Apa saudara merasa terdapat kemudahan dari
pembayaran melalui e-Samsat ini dibanding dengan
pembayaran secara manual?
9
Apakah ada kesulitan yang dihadapi dari pembayaran
melalui e-Samsat ini?
10
Apakah sistem pembayaran melalui e-Samsat sudah
sepenuhnya dimanfaatkan oleh para wajib pajak
kendaraan bermotor?
11
apakah proses pembayaran melalui e-Samsat ini sudah
dapat memangkas waktu pelayanan dan pembayaran
pajak kendaraan bermotor?
12
Menurut saudara, apakah pembayaran melalui bank
atau ATM sudah dapat dikatakan efektif dan efisien?
13
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan data
berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan
variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti,
melakukan perhitungan untuk menjawab masalah dan melakukan
perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan23
. Teknik analisis
data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian
ini menggunakan statistik deskriptif.
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data
yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,
minimum, sum, range, kurtosis dan swekness (kemencengan distribusi)24
23
Sugiyono , Op.Cit., h. 147 24
Imam Ghozali, Op.Cit., h. 19
75
2. Uji Instrumen
a. Uji Validitas
Menurut Suharsimi (2006) yang dikutip oleh Danang Sunyoto dalam
bukunya menjelaskan tentang Validitas yang merupakan suatu ukuran
yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu
instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas
yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki
validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu
mengukur apa yang diinginkan.
Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari
variabel yang diteliti secara tepat. Rumus korelasi yang dapat digunakan
adalah yang dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan rumus
korelasi product moment adalah sebagai berikut:
∑ 𝑥𝑦 𝑟𝑥𝑦 =
√(∑ 𝑥2)(∑ 𝑦2)
Atau bisa juga dengan rumus sebagai berikut:
∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦) r xy =
√( ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2 ( ∑ 𝑦 2 − (∑ 𝑦)2)
Keterangan :
r xy : koefisien korelasi antara variabel X dan Y
x : skor masing-masing item
y : total skor
x : jumlah kemudahan penyajian
Menggunakan ∝ = 0,05 (5%) diketahui r hitung > r tabel. Apabila
r hitung < r tabel maka status kuesioner adalah gugur25
25
Danang Sunyoto, Op.Cit., h. 69
76
Tabel 3.7
Kategori Hasil Validitas Instrumen
Kategori Keterangan
0,00 – 0,20 Sangat Rendah
0,20 – 0,40 Rendah
0,40 – 0,60 Cukup
0,60 – 0,80 Tinggi
0,80 – 1,00 Sangat Tinggi
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan
adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
1) Repeated Measure atau pengukuran ulang
2) One Shot atau pengukuran sekali saja : pengukuran hanya sekali dan
kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau
mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.
Untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( ).
Suatu variabel dikatakan handal jika memberikan nilai Cronbach Alpha >
0,70 dan dikatakan tidak reliabel atau tidak handal bila nilai Cronbach
Alpha < 0,7026
26
Imam Ghozali, Op.Cit., h. 47-48
77
Tabel 3.8
Kategori Reliabilitas Instrumen
Nilai Keterangan
0,00 sampai 0,20 Sangat Rendah
0,20 sampai 0,40 Rendah
0,40 sampai 0,60 Cukup
0,60 sampai 0,80 Tinggi
0,80 sampai 0,10 Sangat Tinggi
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Salah satu model asumsi model regresi adalah residual
mempunyai distribusi normal. Uji t digunakan untuk melihat
signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bisa
diaplikasikan jika residual tidak mempunyai distrubusi normal.27
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal
atau tidak dengan analisis grafik dan uji statistik28
. Uji statistik non-
parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan
kriteria pengujian:
a. Jika nilai sig. (Asymp.Sig) > 0,05 maka data residual berdistribusi
normal
b. Jika nilai sig. (Asymp.Sig) < 0,05 maka data residual tidak
berdistribusi normal.
27
Agus Widarjono, Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan
SMARTPLS, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015)., h. 89 28
Imam Ghozali, Op.Cit., h. 161
78
b. Uji Homogenitas
Homogen artinya data yang dibandingkan atau dikomparasikan
sejenis (bersifat homogen), maka perlu uji homogenitas29
. Maka uji
homogenitas ialah uji yang dilakukan untuk melihat data yang
dibandingan bersifat sama atau homogen. Uji yang dilakukan untuk
melihat adanya homogenitas data ialah menggunakan tabel F
dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel.
Langkah pengujian :
1) Menghitung varians terbesar dan varians terkecil (F hitung )
F hitung =
2) Bandingkan nilai F hitung dengan F tabel
Dengan rumus : db Pembilang = n-1 dan db Penyebut = n-1, dengan
taraf signifikansi ( = 0,05
3) Kriteria Pengujian
Jika : F hitung F tabel, Tidak Homogen
Jika : F hitung F tabel, Homogen30
4. Uji Regresi
Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana
yang didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal antar satu variabel
independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi
linear sederhana:
Keterangan :
: Variabel terikat
29
Riduwan, Op.Cit., h. 156 30
Ibid., h. 158
79
: harga bila = 0 (harga konstan)
: angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkat
atau variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila
(+), terjadi kenaikan; bila (-), terjadi penurunan
:
Harga 𝑟
Harga
Keterangan:
𝑟 : koefisien korelasi momen produk antara variabel dengan variabel
: simpangan baku variabel
: simpangan baku variabel
Bila koefiesien korelasi tinggi, harga juga tinggi. Sebaliknya, bila
koefisien korelasi rendah, harga juga rendah. Selain itu, bila koefisien
korelatif negatif, harga juga negatif. Sebaliknya, bila koefisien korelasi
positif, harga juga positif. Harga dan harga dapat dicari degan rumus
berikut:
∑ ∑
∑ ∑
∑ ∑
∑ ∑ ∑
∑ ∑
Keterangan :
= Regresi atas
= Variabel
= Konstanta regresi
= Koefisien regresi
= Jumlah data
80
∑ = Jumlah hasil perkalian dan
∑ 2 = Jumlah hasil perkalian skor
∑ 2 = Jumlah hasil perkalian skor 31
5. Uji Hipotesis
Hipotesis statistik merupakan dugaan ata pernyataan mengenai
satu atau lebih populasi yang perlu diuji kebenarannya. Benar atau
tidaknya suatu hipotesis statistik belum dapat diketahui dengan pasti
kecuali melakukan pengujian dengan menggunakan populasi32
.
a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh
satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi
variabel dependen. Hipotesis nol (H0) yang akan di uji adalah apakah
suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau :
HO : bi = 0
Artinya apakah suatu variable independen bukan merupakan penjelas
yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya
(HA) parameter suatu variable tidak sama dengan nol, atau:
HA : bi ≠ 0
Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan
terhadap variabel independen.
Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:
1) Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau
lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5% maka H0 yang
menyatakan bi = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2
(dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis
31
Sudaryono, Teori dan Aplikasi dalam Statistik, (Yogyakarta: ANDI, 2014) h. 80 32
Bambang Suharjo, Statistika Terapan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) h. 49
81
alternative, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen
secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel.
Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan
nilai t tabel, maka menerima hipotesis alternatif yang meyatakan
bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi
variabel dependen.33
b. Hipotesis Statistik
Untuk menguji pengaruh secara individual sistem administrasi
perpajakan modern apabila diperoleh probabilitas (p value) < 0,05 maka
dapat dikatakan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. begitu juga sebaliknya,
apabila diperoleh probabilitas (p value) > 0,05 maka dapat dikatakan
bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sehingga dapat ditarik hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah :
Ho : ditolak jika p value < 0,05
Ha : diterima jika p value > 0,05
c. Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil
berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan
variasi variabel dependen amat terbatas. Dalam kenyataan nilai adjusted
R2
dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai
33
Imam Ghozali, Op.Cit., h. 97
82
positif. Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali, jika uji empiris didapat
nilai R2 negatif, maka nilai adjusted R
2 bernilai nol.
Secara matematis :
a) Jika nilai R2
= 1, maka Adjusted R2 = R
2 = 1
b) Jika nilai R2 = 0, maka Adjusted R
2 = (1- k)/(n-k)
Jika k > 1, maka Adjusted R2 akan bernilai negatif.
34
34
Imam Ghozali, Op.Cit., h. 97-98
83
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Profil Kantor SAMSAT Daan Mogot Jakarta Barat
Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Daan Mogot Jakarta
Barat yang beralamat di Jl. Daan Mogot KM.13, Cengkareng, Jakarta
Barat 11720. Kantor SAMSAT ini berada di bawah nauangan Badan Pajak
dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Telepon : (021) 5442301 / Faximile :
(021) 5442357. Email : [email protected]
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan
serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi
Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor,
pembayaran BNN-KB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (SWDKLLJ).
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. Sebagai salah satu kantor yang
bertujuan untuk melayani masyarakat Kantor SAMSAT ini memiliki visi
dan misi berupa :
Visi
“Terwujudnya Pelayanan Prima Demi Kepuasan Masyarakat”
Misi
1. Menyediakan pelayanan bagi masyarakat wajib pajak dalam
pengurusan STNK dan SKPD secara cepat, tepat, dan benar serta
berpedoman pada ketentuan yang berlaku
84
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dokumen secara baik dan benar
dalam rangka menjamin kepemilikan dan identitas data kendaraan
bermotor
3. Menyajikan data sebagai bahan informasi tentang identitas
kepemilikan kendaraan bermotor yang diperkuat untuk pengambilan
keputusan
4. Melakukan upaya peningkatan untuk layanan melalui perbaikan sarana
dan prasarana, sistem komputerisasi serta pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) 1
Selain visi dan misi Kantor SAMSAT Jakarta Barat juga mementingkan
mutu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak lewat kebijakan mutu
sebagai berikut;
Kebijakan Mutu Samsat Jakarta Barat
Segenap pimpinan beserta jajaran SAMSAT Wilayah Jakarta Barat siap
memberikan pelayanan secara cepat dan benar kepada wajib pajak demi
tercapainya pelayanan tersebut kami selalu :
a. Berpedoman pada aturan yang berlaku
b. Memastikan diterapkannya sistem manajemen mutu ISO 9001 :
2000 dan meningkatkan sistem pelayanan secara
berkesinambungan
c. Memberikan pemahaman dan kepedulian pentingnya mutu layanan
yang cepat dan benar secara terus menerus kepada pelaksana
kegiatan
d. Berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara
terus menerus baik melalui pelatihan maupun kegiatan lain2
1 Kantor SAMSAT Jakarta Barat, “Observasi”, (Jakarta Barat : 11 Juli 2018) Pukul 10.23
2 Kantor SAMSAT Jakarta Barat, “Observasi”, (Jakarta Barat: 24 Juli 2018) Pukul 09.49
WIB
85
2. Tim Pembina SAMSAT
Kantor bersama Samsat merupakan wadah bagi Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas diwakili oleh Dirlantas
Polda, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan
pemungutan pajak Provinsi diwakili oleh Dinas Pendapatan (Dispenda)
dan Badan usaha dalam menyelenggarakan Samsat (PT. Jasa Raharja).
Ketiga instansi di atas selanjutnya disebut sebagai Tim Pembina Samsat
yang memiliki fungsi pelayanan masing-masing yaitu sebagai berikut:
a. Dirlantas Polda
Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor)
adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan
kelaikan, kepemilikan serta beroperasi Ranmor, fungsi, kontrol, forensik
Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi,
pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian buktir
registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.
Termasuk di dalam layanan registrasi dan identifikasi ranmor ini adalah:
1) Registrasi kendaraan bermotor baru
2) Registrasi perubahan identitas kendaraan dan pemilik
3) Registrasi pengesahan kendaraan bermotor
4) Pemblokiran dokumen regident kendaraan bermotor yang terkait
tindak pidana
5) Penggantian dokumen regident kendaraan bermotor yang terkait tindak
pidana
6) Penggantian dokumen regident kendaraan bermotor
7) Pengahapusan nomor registrasi kendaraan bermotor
b. Pelayanan Dispenda
Menerima dan mengelola pembayaran pajak atas kendaraan bermotor yang
meliputi :
86
1) Pajak Kendaraan Bermotor
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan
kepada kabupaten/kota , dialokasikan untuk pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum
c. PT. Jasa Raharja
Menerima dan mengelola pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan
lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari:
1) Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
merupakan sumbangan tahun wajib yang dibayar oleh pemiliki
kendaraan bermotor sebagai dana untuk pertanggungan wajib
kecelakaan lalu lintas jalan
2) Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP)
merupakan dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah
yang akan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang keuangan untuk pembayaran ganti rugi akibat
kecelakaan penumpang angkutan umum. 3
3. Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta
Barat
a. Visi dan Misi
Visi dan Misi Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi
Jakarta Barat, berpedoman pada Visi dan Misi Badan Pajak dan
Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Visi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah
Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
3 Tim Humas, Mengenal Giat dan Fungsi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Samsat https://bapenda.jabarprov.go.id/mengenal-giat-dan-fungsi-sistem-administrasi-
manunggal-satu-atap-samsat/ diakses pada 15 Juli 2018, Pukul 11.20 WIB
87
Misi yang menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang
dilakukan dalam mencapai visi sebagai berikut:
1) Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif;
2) Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan
melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan
permasalahan hukum pajak daerah;
3) Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan
pajak daerah;
4) Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana
prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan
anggaran dan program dinas;
5) Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan pajak daerah;
6) Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.
b. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota
Administrasi Jakarta Barat terdiri dari :
1. Kepala Unit;
2. Subbagian Tata Usaha ;
3. Satuan Pelaksana Penetapan PKB dan BBN-KB ;
4. Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan ; dan
5. Subkelompok Jabatan Fungsional.
Adapun skema struktur organisasi unit pelayanan PKB dan BBN-KB
Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut:
88
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB
Kota Administrasi Jakarta Barat
c. Kedudukan
1) Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Barat
merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pajak dan Retribusi Daerah
dalam pelaksanaan Pelayanan pemungutan PKB dan BBN-KB;
2) Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Barat
dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
KEPALA UNIT PELAYANAN PKB DAN BBN-KB
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KEPALA SATUAN PELAKSANA
PENDATAAN DAN PENAGIHAN
/ 123845
TMT 01-
1. PENGOLAH DATA PENDATAAN DAN
PENAGIHAN (1)
2. PENGADMINISTRASI PENDATAAN DAN
PENAGIHAN (2)
3. VERIFIKATOR PENDATAAN DAN PENAGIHAN
(1)
1. PENGOLAH PENETAPAN PKB DAN BBN-KB (4)
2. PENGADMINISTRASI PENETEPAN PKB DAN BBN-KB
(2)
KEPALA SATUAN PELAKSANA
PENETAPAN PKB DAN BBN-KB
067645
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
067636
1. PENGELOLA UMUM
2. PENGADMINISTRASI UMUM
89
d. Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan PKB-BBN KB
Tugas
Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Barat
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemungutan PKB dan
BBN-KB.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Unit
Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Barat
mempunyai fungsi:
1) Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran BPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
BPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) Penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UP PKB dan
BBN-KB;
4) Pelaksanaan pelayanan, pendaftaran, pendataan objek dan subjek,
penelitian lapangan, penetapan, penagihan PKB dan BBN-KB;
5) Pelaksanaan administrasi pengajuan permohonan angsuran,
penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan/
atau pemindahbukuan;
6) Pelaksanaan administrasi pengajuan permohonan pembetulan,
keringanan, pembatalan, pengurangan ketetapan PKB dan BBN-
KB;
7) Pelaksanaan administrasi pengajuan permohonan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi dan keberatan PKB dan
BBN-KB;
8) Pelayanan informasi dan pengoordinasian PKB dan BBNKB serta
pada satuan pelayanan di luar Kantor Bersama Samsat;
9) Pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan PKB dan BBN-KB;
10) Pengelolaan prasarana dan sarana UP PKB dan BBN-KB;
90
11) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP PKB dan
BBN-KB;
12) Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UP
PKB clan BBN-KB;
13) Pengelolaan kearsipan UP PKB dan BBN-KB;
14) Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP PKB dan
BBN-KB;
15) Penyiapan bahan laporan Badan yang terkait dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi UP PKB dan BBN-KB; dan
16) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
UP PKB dan BBN-KB.
e. Tugas Struktur Organisasi Unit Pelayanan PKB-BBN-KB
1) Kepala Unit
mempunyai tugas:
a) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi UP PKB dan BBN-KB;
b) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan
Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
c) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) dan/atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi UP PKB dan BBN-KB; dan
d) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi UP PKB dan BBN-KB.
2) Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf UP PKB
dan BBN-KB dalam pelaksanaan administrasi UP PKB dan BBN-
KB. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Unit. Subbagian Tat.a Usaha mempunyai tugas :
91
a) menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan
lingkuptugasnya;
b) melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup
tugasnya.
c) mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran UP PKB dan BBN-KB;
d) melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran UP PKB dan BBN-KB
e) menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UP PKB dan
BBN-KB.
f) melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang.
g) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
UP PKB dan BBN-KB.
h) melaksanakan pengelolaan kearsipan UP PKB dan BBNKB.
i) melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan,
pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana UP PKB
dan BBN-KB.
j) memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban
kantor.
k) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas UP PKB dan BBN-KB.
l) melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP
PKB dan BBN-KB.
m) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.
92
3) Satuan Pelaksana Penetapan PKB dan BBN-KB
Satuan Pelaksana Penetapan PKB dan BBN-KB merupakan Satuan
Kerja Lini UP PKB dan BBN-KB dalam pelaksanaan pelayanan pajak
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Satuan
pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan pelaksana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.
Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud bukan jabatan
struktural. Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit. Satuan
Pelaksana Penetapan PKB dan BBN-KB mempunyai tugas :
a) menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup
tugasnya.
b) melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup
tugasnya. melaksanakan pelayanan informasi dan pendaftaran
objek dan subjek PKB dan BBN-KB.
c) menetapkan PKB dan BBN-KB.
d) melakukan pemutakhiran, pengelolaan, perekaman, dan
pendokumentasian basis data PKB dan BBN-KB.
e) menerbitkan dan mengadministrasikan SKPD dan dokumen
lain yang dipersamakan untuk Kendaraan.
f) menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UP
PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya.
g) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi Satuan Pelaksana Penetapan PKB dan BBN-KB.
4) Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan
Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan merupakan Satuan Kerja
Lini UP PKB dan BBN-KB dalam pelaksanaan pendataan dan
penagihan PKB dan BBN-KB. Satuan pelaksana dipimpin oleh
93
seorang Kepala Satuan pelaksana yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Unit. Kepala Satuan Pelaksana
sebagaimana dimaksud bukan jabatan struktural. Kepala Satuan
Pelaksana sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Badan atas usul Kepala Unit. Satuan Pelaksana Pendataan dan
Penagihan mempunyai tugas :
a) menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup
tugasnya.
b) melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup
tugasnya.
c) melaksanakan pendataan dan penelitian lapangan subjek dan
objek PKB dan BBN-KB.
d) melakukan pengelolaan dan pemutakhiran basis data PKB dan
BBN-KB hasil pendataan dan penelitian lapangan.
e) menghimpun, dan menyajikan data objek dan subjek PKB dan
BBN-KB termasuk data kendaraan yang akan berakhir masa
.pajaknya dan pengenaan tarif pajak progresif.
f) menghimpun, menyusun, dan mengusulkan harga pasaran
umum/nilai jual kendaraan bermotor.
g) melaksanakan pelayanan pemblokiran/penundaan dan
pencabutan penundaan pembayaran objek pajak kendaraan
bermotor.
h) menyusun daftar dan menghimbau wajib pajak PKB yang
belum perpanjangan atau daftar ulang dan BBN-KB yang
belum tukar nama.
i) menyusun dan mengadministrasikan daftar piutang yang akan
dilakukan penagihan dengan surat paksa.
94
j) menerima, memproses dan mengadministrasi pengajuan
permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian
kompensasi, restitusi dan/atau pemindahbukuan.
k) menerima, memproses dan mengadministrasikan permohonan
pembetulan, keringanan, pembatalan, pengurangan ketetapan
PKB dan BBN-KB. menerima, memproses dan
mengadministrasi permohonan pengurangan dan penghapusan
sanksi administrasi PKB dan BBN-KB.
l) meneliti dan mengadministrasikan permohonan keberatan PKB
dan BBN-KB.
m) memproses dan menerbitkan surat keterangan telah melunasi
PKB dan BBN-KB (Fiskal) antar daerah
n) memproses dan menerbitkan STPD terhadap Wajib Pajak yang
belum melunasi PKB dan BBN-KB dan/atau yang tidak
mendaftar pada tahun berkenaan
o) menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UP
PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya.
p) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan.
5) Subkelompok Jabatan Fungsional
UP PKB dan BBN-KB dapat mempunyai Subkelompok Jabatan
Fungsional. Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan
Organisasi Struktural UP PKB dan BBN-KB.
4. Jenis Pelayanan Kantor SAMSAT Daan Mogot Jakarta Barat
Seiring berkembangnya teknologi dan informasi sudah ada beberapa
pelayanan yang diberikan oleh Kantor Samsat Daan Mogot Jakarta Barat,
yakni
95
a. Pelayanan Di dalam Gedung
Pelayanan pembayaran pajak yang berada di dalam gedung SAMSAT
Jakarta Barat, berupa loket-loket yang disediakan diantaranya, loket
pembayaran PKB roda dua, tiga, dan empat, loket e-Samsat, loket
pengesahan STNK dan SKPD, loket pembayaran SWDKLLJ, serta loket-
loket administrasi lain yang berada di dalam gedung SAMSAT Jakarta
Barat.
b. Loket Pelayanan Diluar Gedung SAMSAT Jakarta Barat
1) Pelayanan Samsat Keliling
Pelayanan Samsat Keliling merupakan pelayanan PKB perpanjangan
dilaksanakan menggunakan fasilitas bus keliling dengan lokasi di luar
gedung Samsat Jakarta Barat untuk menjangkau masyarakat wajib pajak
khususnya yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat tetapi jauh dari
Gedung Samsat Jakarta Barat untuk melakukan pembayaran PKB.
2) Pelayanan Gerai Samsat
Pelayanan Gerai Samsat merupakan pelayanan PKB perpanjangan
dilaksanakan di pusat perbelanjaan(Mall) untuk Wilayah Jakarta Barat
lokasi di Mall Taman Palem dan Lippo Mall Puri dengan tujuan menarik
masyarakat yang melakukan kegiatan di lokasi tersebut sekaligus dapat
melakukan pembayaran PKB. Upaya tersebut dilaksanakan untuk
meningkatkan penerimaan PKB.
3) Pelayanan Samsat Drive Thru
Pelayanan Drive Thru merupakan pelayanan PKB perpanjangan
dilaksanakan di gedung tersendiri dengan lokasi di halaman depan Samsat
Wilayah Jakarta Barat dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk
melaksanakan perpanjangan tanpa turun dari kendaraan sehingga
mempercepat proses pembayaran PKB. Upaya tersebut dilaksanakan untuk
meningkatkan penerimaan PKB.
96
4) Pelayanan Samsat Kecamatan Kebon Jeruk
Pelayanan Samsat Kecamatan Kebon Jeruk merupakan pelayanan PKB
perpanjangan dilaksanakan di Kecamatan Kebon Jeruk dengan tujuan
memudahkan masyarakat yang bertempat tinggal atau beraktifitas di
sekitar Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan lainnya untuk
melaksanakan perpanjangan sehingga mempercepat proses pembayaran
PKB. Upaya tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan PKB.
5. Sarana dan Prasarana
Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor berada di Gedung Samsat Jakarta Barat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beralamat di Jl. Daan Mogot KM. 13
Jakarta Barat. Sarana dan prasarana pada Gedung Samsat Jakarta Barat
sementara ini cukup memadai yang dilengkapi dengan fasilitas berupa :4
Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di Kantor
SAMSAT Jakarta Barat
Sarana Prasarana
Alat Penghancur Kertas Ruang kerja Kepala Unit
Faksimile Ruang kerja Kepala Subbag Tata Usaha
Filling Besi/Metal
Ruang kerja Kepala Satuan Pelaksana
Penetapan PKB dan BBN-KB
Film Projector
Ruang kerja Kepala Satuan Pelaksana
Pendataan dan Penilaian
Gerobak Lori Ruang kerja staf Subbag Tata Usaha
Hub
Ruang Pelayanan Perpanjangan Pajak
Kendaraan Bermotor Roda 4
Kursi Lipat Ruang Pelayanan Perpanjangan Pajak
4 Leoni, “Struktur Organisasi”, (Gmail: 27 Juli 2018, Pukul. 09.12), Soft File
97
Kendaraan Bermotor Roda 2
Kursi Putar Ruang Pelayanan BBN-KB
Kursi Rapat Ruang Pelayanan SKP/Fiskal
Kursi Tamu Ruang Server
Kursi Tangan Ruang Rapat
Lemari Besi Ruang Tunggu Wajib Pajak
Lemari Kaca Ruang Konsultasi Perpajakan
Lemari Kayu Ruang Operator
Meja Komputer Mushola
Meja Panjang Pantry
Meja Rapat Toilet
Meja Tulis Gudang
Mesin Absen
Mesin Ketik Manual Standar (14-
16)
P.C Unit
Pesawat Telepon
Printer
Rak Besi/Metal
Scanner
Server
Sofa
Televisi
UPS
98
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian
1. Deskripsi Responden
Masalah pada penelitian ini di tekankan untuk mengukur pengaruh
sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor SAMSAT
Jakarta Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,
yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Responden dalam
penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Jakarta
Barat. Jumlah responden penelitian ini adalah 95 responden. Berikut ini
adalah data penyebaran kuesioner yang ditunjukkan pada tabel 4.2
Tabel 4.2
Data Penyebaran Kuesioner
Keterangan Jumlah
Kuesioner yang disebar 100
Kuesioner yang tidak kembali 3
Kuesioner yang dikembalikan 97
Kuesioner yang tidak lengkap 2
Kuesioner yang diolah 95
Dalam penelitian ini, kuesioner yang disebar penulis ialah sebanyak
100 kuesioner sesuai dengan jumlah sampel, namun dalam penelitian di
lapangan dari 100 kuesioner yang disebar oleh penulis terdapat 3 kuesioner
yang tidak dikembalikan karena kendala situasi dan kondisi ketika di
lapangan. Sehingga kuesioner yang diterima penulis adalah sebanyak 97,
dari 97 kuesioner yang kembali tersebut terdapat 2 kuesioner yang tidak
digunakan karena item pernyataan ada yang tidak terisi. Maka dari itu
kuesioner yang dapat diolah penulis ialah sebanyak 95 kuesioner.
Selanjutnya dalam profil responden diperinci menurut jenis kelamin,
usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Salah satu tujuan dari
99
pengelompokkan responden adalah untuk mengetahui rincian profil
responden yang dijadikan sampel penelitian.
a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Deskripsi profil responden berdasarkan jenis kelamin dapat disajikan pada
tabel 4.3 berikut ini:
Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Status Jumlah Persentase
Laki-laki 59 62,1%
Perempuan 36 37,9%
Total 95 100% Sumber : Data Primer Diolah,Juli 2018
Berdasarkan tabel jenis kelamin di atas, dapat diketahui bahwa
responden laki-laki sebanyak 59 orang atau 62,1% dan sisanya ialah
responden perempuan sebanyak 36 orang atau 37,9%. Berdasarkan data
tersebut menunjukan mayoritas responden penelitian ini adalah laki-laki
b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia
Deskripsi profil responden berdasarkan usia dapat disajikan pada tabel 4.4 :
Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Usia
Usia Jumlah Persentase
< 20 Tahun 8 8,4%
21 – 30 Tahun 53 55,8%
31 – 40 Tahun 15 15,8%
41 – 50 Tahun 14 14,7%
> 50 Tahun 5 5,3%
Total 95 100% Sumber : Data Primer Diolah, Juli 2018
100
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang
berusia < 20 tahun sebanyak 8 orang atau 8,4%, responden yang berusia 21
– 30 tahun sebanyak 53 orang atau 55,8%, responden yang berusia 31 – 40
tahun sebanyak 15 orang atau 15,8%, responden yang berusia 41 – 50 tahun
14 orang atau 14,7% dan yang terakhir responden berusia > 50 tahun
sebanyak 5 orang atau 5,3%. Dari data tersebut menunjukan mayoritas
responden adalah berusia 21 – 30 Tahun sebanyak 53 orang atau sebesar
55,8%
c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan
Deskripsi profil responden berdasarkan pekerjaan dapat disajikan pada tabel
4.5 : Tabel 4.5
Responden Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan Jumlah Persentase
Wirausaha 15 15,8%
Pegawai Swasta 41 43,2%
PNS 8 8,4%
Pelajar/Mahasiswa 18 18,9%
Lainnya 13 13,7%
Total 95 100% Sumber : Data Primer Diolah, Juli 2018
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui responden yang bekerja
sebagai wirausaha sebanyak 15 responden atau 15,8%, responden yang
bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 41 orang atau sebesar 43,2%,
responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 8 orang atau sebesar 8,4%,
responden yang berstatus pelajar atau mahasiswa sebanyak 18 orang atau
sebesar 18,9% dan responden yang bekerja selain empat kriteria yang
disediakan atau lain-lainnya sebanyak 13 orang atau sebesar 13,7%. Dari
data tersebut menunjukan mayoritas responden dalam penelitian ini ialah
bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebanyak 41 orang atau sebesar 43,2%
101
d. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Deskripsi profil responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat disajikan
pada tabel 4.6:
Tabel 4.6
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pendidikan Jumlah Persentase
SD 0 0
SMP 4 4,2%
SMA 54 56,8%
D3/S1 34 35,8%
S2/S3 3 3,2%
Total 95 100% Sumber : Data Primer Diolah, Juli 2018
Berdasarkan tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa responden yang
berpendidikan SD tidak ada, responden yang berpendidikan SMP sebanyak
4 orang atau sebesar 4,2%, responden berpendidikan SMA sebanyak 54
orang atau 56,8%, responden berpendidikan D3/S1 sebanyak 34 orang atau
35,8% dan responden berpendidikan S2/S3 sebanyak 3 orang atau 3,2%.
Dari data tersebut menunjukan mayoritas pendidikan responden dalam
penelitian ini adalah SMA sebanyak 54 orang atau 56,8%.
2. Deskripsi Data
Deskripsi data hasil penelitian dimaksudkan untuk menyajikan
gambaran secara umum mengenai penyebaran atau distribusi data. Skor
yang akan disajikan setelah diolah dari data mentah dengan menggunakan
statistik deskriptif yaitu skor rata-rata dan simpangan baku atau standar
deviasi.
Berdasarkan jumlah variabel kepada masalah penelitian maka data
dikelompokkan menjadi dua. Kedua variabel tersebut adalah sistem
administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat dan kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor.
102
Hasil perhitungan analisis data dengan statistik deskriptif frekuensi
menggunakan aplikasi olahan komputer. Adapun hasil analisis data statistik
pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
Tabel 4.7
Hasil Data Statistik
Statistics
TOTALSAPM TOTALKPT
N Valid 95 95
Missing 0 0
Mean 89,86 34,24
Median 94,00 35,00
Mode 98 36
Std. Deviation 10,250 4,020
Variance 105,056 16,164
Range 44 25
Minimum 56 19
Maximum 100 44
Sum 8537 3253
Sumber: Data Olahan Penulis, 2018
Berdasarkan hasil data statistik pada tabel 4.7 maka diperoleh simpulan
sebagai berikut:
a. Data Sistem Administrasti Perpajakan Modern Berbasis e-Samsat
Data sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat
(Variabel X) diperoleh melalui pengisian instrumen penelitian yang
berupa skala likert oleh 95 responden. Ke- 95 orang responden tersebut
merupakan wajib pajak yang terdaftar di kantor SAMSAT Jakarta
Barat. Berdasarkan pengolahan data kuesioner model skala likert
diperoleh skor terendar 56 dan skor tertinggi 100, skor rata-rata sebesar
89,86, median data sebesar 94 dan standar deviasi 10,250 lebih kecil
dari skor rata-rata menggambarkan kualitas data yang baik.
b. Data Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Data kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Variabel Y)
diperoleh melalui pengisian instrumen penelitian yang berupa skala
103
likert oleh 95 responden. Ke- 95 orang responden tersebut merupakan
wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Jakarta Barat.
Berdasarkan pengolahan data kuesioner model skala likert diperoleh
skor terendah 19 dan skor tertinggi 44, skor rata-rata sebesar 32,34,
median data sebesar 35 dan standar deviasi 4,020 lebih kecil dari skor
rata-rata menggambarkan kualitas data yang baik.
C. Pengujian Prasyarat Analisis dan Pengujian Hipotesis
1. Uji Instrumen
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan
dan kecermatan kuesioner dalam melakukan fungsi ukurannya. Untuk
menentukan suatu item layak digunakan atau tidak, dapat dilihat pada
pearson correlation dengan r-tabel. Jika rhitung > dari rtabel, maka item
pernyataan dinyatakan valid dan jika rhitung < dari rtabel, maka item
pernyataan dinyatakan tidak valid. Nilai rtabel di dapat dari degree of
freedom (df=n-2), dimana n adalah jumlah responden dengan α = 0,05.
Dalam penelitian ini nilai rtabel yang didapat adalah 0,312 nilai tersebut
didapat dari (df=40-2=38) dengan tingkatan signifikan 0,05 atau dapat
dilihat dari sig (2-tailed) dimensi masing-masing kurang dari 0,05.
Hasil uji validitas dapat dilihat dari Tabel dibawah ini:
Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel X
(Sistem Administrasi Perpajakan Modern)
Variabel X Dimensi No
Soal Rhitung Rtabel Keterangan
Sistem
Administrasi
Perpajakan
Modern Berbasis
e-Samsat
Strategi Organisasi
1 0,531 0,312 Valid
2 0,759 0,312 Valid
3 0,704 0,312 Valid
4 0,685 0,312 Valid
5 0,739 0,312 Valid
6 0,761 0,312 Valid
Kualitas Layanan 7 0,237 0,312 Tidak Valid
104
8 0,012 0,312 Tidak Valid
9 0,476 0,312 Valid
10 0,450 0,312 Valid
11 0,759 0,312 Valid
12 0,574 0,312 Valid
Fasilitas Layanan
dengan Teknologi
Informasi
13 0,688 0,312 Valid
14 0,852 0,312 Valid
15 0,809 0,312 Valid
16 0,837 0,312 Valid
17 0,851 0,312 Valid
18 0,761 0,312 Valid
19 0,422 0,312 Valid
20 0,538 0,312 Valid
21 0,678 0,312 Valid
22 0,706 0,312 Valid
23 0,638 0,312 Valid Sumber : Data Olahan Penulis, 2018
Berdasarkan tabel 4.8 di atas, hasil uji validitas menunjukkan
bahwa dari 23 butir kuesioner, terdapat 21 butir soal yang valid dan 2
butir soal yang menunjukkam tidak valid yaitu butir soal nomor 7 dan
8 dengan skor rhitung sebesar 0,237 dan 0,012 maka penulis tidak
menggunakan atau membuang 2 soal tersebut. Oleh karena itu peneliti
mengambil 21 soal tersebut untuk dipakai sebagai data penelitian pada
variabel X.
Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Y
(Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)
Variabel Y Dimensi No
Soal Rhitung Rtabel Keterangan
Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan
Bermotor
Kepatuhan
Formal
1 0,587 0,312 Valid
2 0,659 0,312 Valid
3 0,883 0,312 Valid
4 0,598 0,312 Valid
5 0,729 0,312 Valid
Kepatuhan 6 0,527 0,312 Valid
105
Material 7 0,909 0,312 Valid
8 0,772 0,312 Valid
9 0,704 0,312 Valid
Sumber : Data Olahan Penulis, 2018
Berdasarkan tabel 4.9 di atas, hasil uji validitas pada variabel Y
menunjukan bahwa dari 9 butir soal kuesioner, tidak terdapat butir
soal yang tidak valid. Skor rhitung pada variabel Y semua melebihi rtabel
yakni 0,312. Oleh karena itu seluruh butir soal dalam variabel Y ini
dapat digunakan semua sebagai data penelitian.
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan
konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan suatu kuesioner.
Data kuesioner harus handal (reliabel). Data kuesioner dinyatakan
handal apabila memiliki nilai Cronbach’s Alpha >0,70. Berikut adalah
hasil perhitungan reliabilitas setelah dilakukan uji validitas :
Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas Variabel X
(Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasi e-Samsat)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items
N of Items
,937 ,931 23
Sumber : Data Olahan Penulis, 2018
Berdasarkan tabel 4.10 di atas, hasil uji reliabilitas variabel X
menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha sebersar 0,937 yaitu lebih besar
dari 0,70. Berdasarkan kriteria reliabilitas, dimana suatu instrumen
penelitian dikatakan reliable bila koefisien reliabilitasnya cronbach’s
alpha > 0,70. Maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan
reliable karena cronbach’s alpha lebih besar dari pada 0,70. Oleh
106
karena itu peneliti mengambil semua soal pada variabel X untuk
dipakai sebagai data penelitian.
Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y
(Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items
N of Items
,875 ,877 9
Sumber : Data Olahan Penulis, 2018
Berdasarkan tabel 4.11 di atas, uji reliabilitas variabel Y
menunjukkan Cronbach’s Apha sebesar 0,875 yang berarti melebihi
kriteria reliabilitas sebesar 0,70. Berdasarkan ketentuan kriteria
reliabilitas dimana suatu instrumen penelitian dikatakan reliable bila
koefisien reliabilitasnya cronbach’s alpha > 0,70. Maka indikator-
indikator dalam penelitian ini dikatakan reliable karena cronbach’s
alpha lebih besar dari pada 0,70. Oleh karena itu peneliti mengambil
semua soal pada variabel Y untuk dipakai sebagai data penelitian.
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas ini digunakan untuk menentukan data yang telah
dikumpulkan berdistribusi normal dan diambil dari populasi yang
normal. Pada penelitian ini penulis mengolah menggunakan aplikasi
olahan komputer dengan teknik Kolmogorov-Smirnov.
Kriteria pengukuran yang digunakan untuk menyatakan apakah
data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak
dinyatakan apabila nilai Sig. Atau siginifikansi yang terdapat dalam
kolom Kolmogorov-Smirnov <0,05 maka data residual berdistribusi
107
tidak normal. Sedangkan apabila nilai Sig. Atau signifikansi yang
terdapat dalam kolom Kolmogorov-Smirnov >0,05 maka data residual
berdistribusi normal.
Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel One-
Sample Kolmogorov-Smirnov Test berikut ini
Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize
d Residual
N 95
Normal Parametersa,b
Mean ,0000000
Std. Deviation 3,78535960
Most Extreme Differences
Absolute ,112
Positive ,090
Negative -,112
Kolmogorov-Smirnov Z 1,087
Asymp. Sig. (2-tailed) ,188
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Data Olahan Penulis, 2018
Berdasarkan tabel 4.12 di atas hasil menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov
Z sebesar 1,087 dan koefisien signifikansi atau Asymp-Sig sebesar
0,188 yang artinya lebih besar dari taraf kesalahan sebesar 0,05.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh
dalam penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi syarat uji
normalitas. Selain menggunakan tabel, uji normalitas juga dapat
dibuktikan melalui grafik histogram dan grafik P-Plot. Adapaun
gambar grafik histogram dan P-Plot sebagai berikut:
108
Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram
Sumber : Data Olahan Penulis,2018
Berdasarkan gambar 4.2 grafik histogram di atas, dapat
disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang
normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain
grafik histogram juga bisa dilihat dari grafik P-Plot berikut:
Gambar 4.3
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot
Sumber : Data Olahan Penulis, 2018
Berdasarkan gambar 4.3 di atas, hasil uji normalitas tentang
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menggunakan grafik P-
109
Plot of regression standarised residual. Dasar pengambilan
keputusannya adalah jika titik-titik menyebar disekitar garis dan
mengikuti garis diagonal berarti menunjukkan pola distribusi normal
dan model regresi memenuhi normalitas. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini
berdistribusi normal.
b. Uji Homogenitas
Uji homogenitas ialah uji yang dilakukan untuk melihat data yang
dibandingkan bersifat sama atau homogen. Uji yang dilakukan untuk
melihat adanya homogenitas data ialah menggunakan tabel F dengan
membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel. Berdasakan Ftabel dengan
tingkat signifikansi 0,05 di peroleh Ftabel sebesar 3,943. Hasil uji
homogenitas menggunakan uji F dapat dilihat pada tabel:
Tabel 4.13
Hasil Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic F df1 df2 Sig.
Sistem
Administrasi
Perpajakan
Modern
5,720 3,456 10 79 ,000
Kepatuhan PKB 4,803 3,763 20 67 ,000
Sumber : Data Olahan Penulis, 2018
Berdasarkan tabel 4.13 uji homogenitas diatas, dapat di lihat
Fhitung yang diperoleh pada variabel sistem administrasi perpajakan
modern (X) sebesar 3,456 yang menunjukan nilai lebih kecil dari Ftabel
3,943 (3,456 < 3,943) dan nilai Fhitung pada variabel kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor sebesar 3,763 juga menunjukan nilai yang
lebih kecil dari Ftabel sebesar 3,943 (3,763 < 3,943). Maka dapat
disimpulkan kedua variabel dalam penelitian ini memenuhi syarat uji
110
homogenitas dimana Fhitung < Ftabel yang berarti data pada penelitian
bervarian homogen.
3. Uji Regresi linear Sederhana
Pengujian dalam penelitian ini adalah mengadakan uji persamaan
regresi. Persamaan regresi yang digunakan adalam regresi linear
sederhana yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
antara kedua variabel yang diteliti. Dalam pengujian regresi linier
sederhana ini menggunakan aplikasi olahan komputer. Adapaun hasil
pengujian regresi linear pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 22,011 3,565
6,174 ,000
Sistem
Administrasi
Perpajakan
Modern
,125 ,036 ,337 3,451 ,001
a. Dependent Variable: Kepatuhan PKB Sumber : Data Olahan Penulis, 2018
Berdasarkan tabel 4.14 di atas, menunjukan hasil uji regresi linear
sederhana antara pasangan data pengaruh sistem administrasi
perpajakan modern berbasis e-Samsat (X) terhadap kepatuhan wajib
pajak kendaraan bermotor (Y) diketahui bahwa nilai koefisien regresi
adalah sebesar 0,125 dan nilai konstanta 22,011. Dengan demikian,
persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 22,011 + 0,125X.
Dimana Y adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,
sedangkan X adalah sistem administrasi perpajakan modern berbasis
e-Samsat. dari persamaan tersebut dapat dianalisis beberapa hal,
antara lain;
111
a. Nilai konstanta sebesar 22,011 menunjukan bahwa jika tidak ada
variabel sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat
(X), maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bernilai
22,011.
b. Nilai koefisien sebesar 0,125 menunjukan bahwa jika nilai
variabel sistem administrasi perpajakan modern (X) sebesar 1,
maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan bertambah
0,125
Berdasarkan nilai signifikansi, pada tabel 4.14 diperoleh nilai
signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari tingkat alpha
0,05 (0,001 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat (X)
berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor (Y)
4. Uji Hipotesis
a. Uji t Parsial
Pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji t. Uji t pada
dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas
atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat
signifikansi sebesar 0,05. Kriteria penilaian yang dipakai adalah
apabia p-value < 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan
t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 maka diperoleh t tabel sebesar
1,985. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel berikut:
112
Tabel 4.15
Hasil Uji t Parsial
Coefficientsa
Model
Standardized Coefficients t Sig.
Beta
1
(Constant) 6,174 ,000
Sistem Administrasi Perpajakan Modern
,337 3,451 ,001
a. Dependent Variable: Kepatuhan PKB
Sumber : Data Olahan Penulis, 2018
Berdasarkan tabel 4.15 di atas, di peroleh Sig. Atau signifikansi
sebesar 0,001 yang artinya signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dan
nilai thitung diperoleh sebesar 3,451 dan nilai ttabel sebesar 1,985 yang
berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,451 > 1,985), maka
keputusan dalam penelitian ini Ha diterima dan Ho ditolak. Maka
dapat di interprestasikan atau dapat diartikan sistem administrasi
perpajakan modern berbasis e-Samsat berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarakan
kewajiban perpajakannya.
b. Uji Koefisien Determinasi
Berikutnya adalah melakukan uji koefisien determinasi yang
bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau persentase
variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapul hasil koefisien
determinasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
113
Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,337a ,114 ,104 3,806
a. Predictors: (Constant), Sistem Administrasi Perpajakan Modern
b. Dependent Variable: Kepatuhan PKB Sumber : Data Olahan Penulis, 2018
Berdasarkan tabel 4.16 di atas, hasil perhitungan uji koefisien
determinasi diperoleh nila koefisien determinasi berupa R Square
sebesar 0,114 atau sama dengan 11,4%. Angka tersebut mengandung
arti bahwa pengaruh sistem administrasi perpajakan modern berbasis
e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah
sebesar 11,4%, sedangkan 0,886 atau 88,6% dipengaruhi oleh variabel
lain di luar model regresi ini, atau di luar penelitian ini.
D. Hasil Observasi dan Wawancara
1. Observasi
Penelitian dilakukan selama enam bulan dimulai dari observasi awal
yang dilakukan oleh penulis di bulan Februari 2018. Berdasarkan judul
penelitian ini “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis
e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” peneliti
ingin melihat apakah pembaharuan sistem yang dilakukan oleh pemerintah
daerah yang sejalan dengan reformasi perpajakan dimana sistem
administrasi untuk proses pembayaran pajak harus dilakukan secara
modern, begitupun dengan pajak daerah. Salah satu pembaharuan sistem
yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pada proses pembayaran
pajak kendaraan bermotor.
Dimana telah ada program e-Samsat. Sebuah program bagi para wajib
pajak kendaraan bermotor untuk membayarkan pajak kendaraan nya
114
secara cepat, efektif dan efisien melalui online sistem. Dasar diadakannya
program ini ialah untuk mempermudah dan mempersingkat waktu bagi
para wajib pajak kendaraan bermotor yang ingin membayarkan pajak
kendaraanya tanpa harus mengantri. Karena yang selama ini terjadi adalah
proses pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di kantor
SAMSAT prosesnya cenderung lama dan sulit. Dari observasi yang
dilakukan di Kantor SAMSAT Jakarta Barat, diperoleh hasil sebagai
berikut:
a. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara Manual
Pada proses pembayaran pajak kendaraan bermotor secara manual ini
yang diamati penulis di lapangan, para wajib pajak harus menyiapkan
berkas yang harus dipenuhi sebagai syarat pembayaran seperti Bukti
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Kartu Keluarga (KK) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berkas
tersebut di fotocopy yang kemudian dibawa untuk selanjutnya di proses.
Sebelum nya wajib pajak harus mengisi formulir pembayaran pajak yang
pada tahap ini pun terdapat antrian untuk pengambilan formulirnya, belum
lagi wajib pajak harus mengisinya terlebih dahulu secara manual.
Meskipun seperti itu disediakan ruang untuk menunggu dan mengisi bagi
para wajib pajak. saat ini e-Form sudah disediakan bagi wajib pajak agar
mengurai antrian dan mempermudah, terdapat beberapa komputer yang
disediakan untuk para wajib pajak mengisi sendiri data mereka.
Proses selanjutnya dari pembayaran manual ini adalah menyerahkan
seluruh berkas dan formulir yang telah disiapkan ke loket penyerahan
berkas yang berada di lantai 1 dan 2 kantor SAMSAT Jakarta Barat, di
proses ini pun terdapat antrian namun tidak terlalu panjang. Setelahnya
wajib pajak mendapat slip pembayaan pajak dengan besaran pajak yang
harus dibayarkan dan harus menunggu sampai mendapat giliran kemudian
menyerahkan slip pembayaran ke loket khusus pembayaran dari observasi
115
yang dilakukan penulis terdapat antrian panjang dalam proses pembayaran
diloket ini. wajib pajak kemudian mendapat bukti pelunasan pajak dan
membawanya turun ke lantai 1 untuk ditukarkan dan juga memberikan
STNK lama untuk selanjutnya diganti dengan yang baru. Waktu yang
diperlukan untuk pembayaran pajak secara manual dari awal sampai akhir
adalah 1 jam. Itu merupakan janji waktu yang diberikan oleh petugas dan
tertulis di dinding.
b. Pembayaran Pajak dengan Menggunakan e-Samsat
Dari observasi yang dilakukan untuk melihat proses pembayaran
menggunakan e-Samsat. penulis hanya mengamati dari segi sarana
prasarana, pelayanan petugas dan akses untuk menggunakan aplikasi atau
website pembayaran. Berdasarkan observasi yang dilakukan, pada kantor
SAMSAT Jakarta Barat sudah terdapat loket khusus untuk e-Samsat. loket
tersebut berfungsi untuk penyerahan bukti pembayaran yang telah
dilakukan oleh wajib pajak melalui bank, ATM, atau mobile banking yang
telah dilakukannya. Dari segi fasilitas yang diberikan terdapat ruang
tunggu yang cukup nyaman dengan ketersediaan banyak bangku dan
ruangan yang sudah ber-ac. Loket pembayaran e-Samsat juga tersedia
dengan jelas artinya wajib pajak bisa langsung mengetahui keberadaan
loket tersebut. Papan informasi juga telah tersedia sehingga wajib pajak
yang ingin membayar tidak perlu mencari-mencari dimana loket khusus e-
Samsat.
Dari segi pelayanan kecepatan yang dijanjikan dalam proses ini ialah
hanya 5-10 menit untuk proses penukaran struk dan melakukan
pengesahan STNK. Dari segi pelayanan petugas, ketanggapan dan
keramahan yang diberikan sudah dirasa maksimal. Untuk pengaksesan
informasi di webite, saat ini informasi mengenai e-Samsat dapat dilihat di
website Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta yakni
www.bprd.jakarta.go.id, informasi yang diberikan mengenai e-Samsat
116
berupa launching program dan informasi bank yang bekerja sama untuk
pembayaran. Untuk website e-Samsat sendiri ternyata belum ada, bagi
para wajib pajak yang ingin mendaftarkan dan menggunakannya bisa
mengunduh melalui aplikasi Samsat Online Nasional dengan mengisi data
registrasi kendaraan bermotor dan NIK untuk mendapat kode pembayaran
yang digunakan saat akan membayarkan melalui bank, ATM dan Mobile
Banking.
c. Pembahasan Observasi
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan antara kedua proses
pembayaran tersebut di lapangan. Pada kantor SAMSAT Jakarta Barat
masih banyak wajib pajak yang membayarkan pajak kendaraannya
menggunakan proses manual, terlihat dengan masih banyaknya wajib
pajak yang mengantri di loket pengambilan formulir dan sampai proses
yang dilakukan di lantai 2 kantor SAMSAT. mayoritas dari mereka
ternyata masih memilih pembayaran secara manual karena prosesnya yang
sudah diketahui dan mereka sudah sejak lama membayarkan pajaknya
dengan cara seperti itu. Sehingga para wajib pajak lebih memilih secara
manual.
Untuk pembayaran dengan e-Samsat. hasil observasi yang dilakukan
oleh penulis ternyata loket tersebut cenderung sepi dan diakui oleh
petugas kalau wajib pajak yang membayarkan pajaknya dengan e-Samsat
perhari hanya sekitar 2 sampai 3 orang yang datang bahkan sehari juga
bisa hanya 1 orang. Hal tersebut menunjukan bahwa para wajib pajak
kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Jakarta Barat lebih memilih
pembayaran pajak kendaraannya secara manual yang dilihat dari masih
banyaknya antrian diloket pembayaran pajak kendaraan bermotor yang
berada dilantai 2 dan sepi nya loket e-Samsat yang berada dilantai 1.
Loket e-Samsat di kantor SAMSAT Jakarta Barat ini juga belum
117
diresmikan namun sudah bisa digunakan untuk melayani wajib pajak yang
apabila membayarkan pajaknya dengan e-Samsat5.
2. Wawancara
Penulis telah melakukan wawancara kepada petugas dan pengguna e-
Samsat. Wawancara pada penggguna e-Samsat dilakukan saat penyebaran
angket Tanggal 04 Juli 2018, sedangkan wawancara kepada petugas
dilakukan setelah penyebaran angket pada 24 Juli 2018. Untuk
memudahkan saat wawancara, penulis membagi pertanyaan dalam
indikator-indikator dari tiap dimensi, seperti pada angket. indikator
tersebut adalah (1) Sosialisasi terkait program; (2) Kecepatan waktu
pelayanan dan kemudahan saat pembayaran; (3) Pemanfaatan program,
dan Infarstruktur pendukung seperti pembayaran lewat bank
a. Petugas Unit Pelayanan PKB Samsat Jakarta Barat
Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Unit Pelayanan PKB
Samsat Jakarta Barat.
1) Sosialisasi Program
Dari segi sosialisasi yang dilakukan program ini sudah di
kampanyekan lewat berbagai media baik itu media sosial, media cetak
bahkan di setiap dinas-dinas terkait juga mensosialisasikannya. Seperti
yang dikatakan langsung oleh petugas pelayanan pada saat wawancara
berikut pemaparannya:
“Sosialisasi itu kita sudah melalui media seperti media sosial,
media koran, ataupun elektronik juga tapi memang sekarang ini
sedang ingin digalakan lagi jadi media-media itu harus
mempunyai keseragaman. Karena e-Samsat itu kan identik dengan
bank jadi nanti sosialisasi dari bank-bank ini harus ada
5 Lampiran 2, Hasil Observasi, 02 Juli 2018
118
keseragaman apa yang harus di sampaikan apa yang ada dari
pada untuk sosialisasi e-Samsat ini”6
Terkait dengan seberapa besar diketahui oleh masyarakat itu kembali lagi ke
masyarakatnya sendiri, Seperti yang diungkapkan:
“Sebetulnya masyarakat kalau saya bilang secara jujur ya
terkadang perkembangan teknologi tidak juga diimbangi dengan
masyarakat yang seluas-luasnya, artinya masyarakat punya kelas-
kelas, masyarakat yang gaptek ada, ada juga yang maaf ya masih
buta huruf, ada juga yang sudah high tech gitu ya, jadi masyarakat
yang sudah high tech itulah yang mau menggunakan gitu ya”7
Berdasarkan dimensi pertanyaan petugas mengatakan bahwa untuk
sosialisasi dari program yang dijalan, informasi telah disebarkan ke
berbagai media dan juga penyampaian langsung dari petugas-pertugas
terkait, sehingga untuk diketahuinya atau tidak pasti banyak yang telah
mengetahui namun itu semua kembali lagi ke masyarakatnya, bagaimana
respon dari masyarakatnya ingin memahami itu atau hanya sekedar tahu
saja.
2) Kecepatan Waktu Pelayanan dan Kemudahan Proses
Pembayaran
Dari wawancara yang dilakukan terkait kualitas layanan. Di
adakannya program e-Samsat ini tujuannya adalah memang untuk
mempermudah wajib pajak yang memiliki waktu yang sedikit dan agar
lebih praktis. Seperti yang diungkapkan:
“e-Samsat juga kan ga harus ke Bank, di kamar dia juga bisa
langsung bayar soalnya kan mobile banking cuma dia harus
melakukan pengesahan kurang lebih satu bulan, jadi harus di
stempel kemudian di cetak gitu.”8
6 Lampiran 3, Hasil Wawancara, 24 Juli 2018
7 Lampiran 3, Hasil Wawancara, 24 Juli 2018
8 Lampiran 3, Hasil Wawancara, 24 Juli 2018
119
Dari pernyataan tersebut proses pembayaran kendaraan menggunakan
e-Samsat itu memudahkan dan dapat dilakukan dimana saja, kelebihan dari
program ini ialah seperti yang diungkapkan:
“Kalau kelebihannya sudah pasti mba, ya masyarakat sudah tidak
perlu repot lagi dirumah sambil tidur bisa, mau jamberapa aja pun
bisa membayar pajak. tidak menunggu hari kerja otomatis efisien
dan efektif, kedua data kita update mba berkaitan dengan data
yang sudah di input atau dimasukkan oleh masyarakat , dari email
ataupun nomer hp yang sudah dimasukan oleh masyarakat itu
selama ini kami kesulitan kalau kita mau memberi tahu bahwa
pajak anda akan jatuh tempo ini sulit kadang masyarakat itu sudah
pindah. Tapi jika masyarakat tersebut sudah update dengan
adanya email bisa diberi notifikasi kepada masyarakat dengan
cepat jadi begitu mba.”9
Untuk kemudahan bagi petugas, diungkapkan oleh Kepala Unit
Pelayanan bahwa yang dimaksud petugas untuk dalam proses pembayaran
e-Samsat adalah teller, berikut pemaparannya:
“Yang disebut petugas disini itu sebenarnya mungkin teller ya,
sepertinya dalam undang-undang maupun samsat ya karena dia
berkaitan dengan kerja sama”
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terkait dengan proses
pembayaran dan kemudahan dalam membayar, kelebihan dari program ini
sudah pasti membayar pajak menjadi lebih efektif dan efisien dari segi
waktu, masyarakat bisa dapat memperoleh notifikasi mengenai status
pembayaran pajaknya jika akan jatuh tempo, proses pelayanan juga
menjadi lebih mudah dan cepat.
3) Pemanfaatan Program dan Infrastruktur Pendukung
Dari segi infrastruktur pendukung untuk diadakannya program ini
sudah dikatakan mendukung karena program ini juga bekerja sama dengan
berbagai pihak termasuk juga dengan bank karena memang identik dengan
bank. Seperti diungkapkan:
9 Lampiran 3, Hasil Wawancara, 24 Juli 2018
120
“Infrastruktur sebenarnya sudah mendukung, hanya kita itu
terbentur pada suatu aturan-aturan yang karena SAMSAT itu kan,
seperti yang kita ketahui instansi yang terkaitnya ada tiga bahkan
empat ya seperti Pemda, Kepolisian, Jasa Raharja nah kalau Bank
DKI tidak jadi satu kepastian, kita bekerja sama untuk proses
pembayaran. Tapi jika menggunakan e-Samsat bank mana saja
bisa dan mendukung sekali gitu.”10
Diungkapakn Kepala Unit Pelayanan, bahwa infrastruktur untuk
program ini sudah mendukung, namun karena SAMSAT merupakan
instansi yang terkait dengan instansi lain masih harus ada penyesuaian dari
segi aturan-aturan yang terkait dengan penggunaan kerja sama dengan
Bank, tapi untuk saat ini kerja sama dengan Bank lain telah dilakukan
seperti yang diungkap:
“Sudah-sudah , itu sudah dimanfaatkan bahkan sudah ada lima
bank ya , Bank DKI, Bukopin, BNI, BCA dan apalagi yaa hmm ada
sih ada nanti saya print kan, nah itu ada lima bank itu semua
sudah menggunakan e-Samsat nah itu tadi kita kembali lihat lagi
pangsa pasarnya, pangsa pasar yang menggunakan ini adalah
orang-orang yang sibuk dan high tech kalau orang-orang yang
masih sempat datang, ya lebih baik datang dan membawa uang itu
yang jadi kendala.”11
Infrastruktur yang ada untuk mendukung program telah disiapkan
dengan baik dan upaya untuk lebih ditingkatkan terus dilakukan, namun
untuk pemanfaatannya itu kembali lagi kepada masyarakat dan kebijakan
harus jelas, seperti diungkapkan:
”Kalau menurut saya sebenarnya e-Samsat itu lebih unggul
seharusnya Cuma pemanfaatannya ataupun sosialisasinya belum
optimal karena disitu banyak-banyak kepentingan berkaitan
dengan ya kerja sama dengan bank yang belum seragam ini, itu
merupakan suatu kendala dan juga kembali lagi kemasyarakatnya
ingin menggunakan atau tidak . dan juga permasalahan ada pada
pengesahan ke kantor samsat itu yang membuat masyarakat
berfikir, toh tetap datang-datang juga ke kantor SAMSAT gitu aja
mba.”12
10
Lampiran 3, Hasil Wawancara, 24 Juli 2018 11
Lampiran 3, Hasil Wawancara, 24 Juli 2018 12
Lampiran 3, Hasil Wawancara, 24 Juli 2018
121
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, menurut Kepala Unit
Pelayanan kebijakan yang pasti dan tidak setengah-setengah dari pihak
terkait amat penting apabila pemanfaatan program ini ingin optimal dan
juga harus lebih meningkatkan sosialiasi karena merupakan bagian dari
strategi organisasi agar tujuan dari diadakannya program ini dapat
sepenuhnya tercapai dan dengan seperti itu kepatuhan masyarakat dalam
membayarkan kewjibannya pun bisa ditingkatkan. juga diharapkan adanya
perubahan kebijkan yang selama ini menghambat akan diperbaiki dan
dirubah secepatnya.
b. Pengguna e-Samsat
Wawancara dilakukan pada pengguna e-Samsat berinisial R
1) Sosialisasi Program
Indikator ini untuk melihat apakah sosialisasi terkait program yang
dilakukan sudah berjalan dengan sepenuhnya dan lewat berbagai media.
Dari wawancara yang dilakukan oleh pengguna diungkapkan:
“Kalau menurut saya, sudah ya mba saya dapet infonya dari berita
online di handphone sih tapi”13
Untuk segi pemahaman masyarakatnya, diungkapkan:
“Begini si mba kalau menurut saya, ini kan online ya sekarang
semua orang sebenernya sudah harus melek dengan teknologi dan
mengerti dengan informasi yang diberikan, prosedurnya jelas
sebenernya tapi terkadang ada saja kendalanya mba, dari
sistemnya atau dari orang-orang yang ingin pakai tapi dia belum
begitu paham sama programnya”14
Berdasarkan wawancara yang dilakukan terkait dengan sosialisasi
yang diberikan diakui belum sepenuhnya dilakukan optimal ketika
sosialisasi telah dilakukan namun informasi selanjutnya masih kurang
13
Lampiran 3, Hasil Wawancara, 04 Juli 2018 14
Lampiran 3, Hasil Wawancara, 04 Juli 2018
122
dipahami oleh masyarakat. diakui pengguna bahwa sebenarnya belum
banyak orang yang tahu.
2) Kecepatan Waktu Pelayanan dan Kemudahan Proses Pembayaran
Dari kualitas pelayanan program ini sudah meningkatkan pelayanan
dengan cara yang tidak harus mengantri dan juga tidak perlu memerlukan
waktu yang lama. Hal ini seperti yang diungkapkan:
“Kalau menurut saya ya mba, peningkatan dari segi waktu karena
kan kita jadi ga perlu waktu lama ya untuk bayar pajaknya, ga
perlu yang kaya fotocopy berkas dulu, terus daftar isi formulir,
ngasih formulir harus nunggu lagi.. lama kan ya itu, ini tinggal
kasih bukti pembayaran kita bawa STNK kita diserahin selesai deh
pembayarannya”15
Untuk pelayanan dari segi petugas juga menjadi cepat dan mudah, seperti
yang diungkapkan:
“Iya meningkat, jadinya petugas kan hanya nerima struk kita terus
dia proses pembayaran pajak kita, sebentar jadi juga memudahkan
mereka kalau menurut saya”16
Dari sisi kemudahan pembayaran, diakui oleh pengguna sebagai berikut:
“Kalau bagi saya iya mudah ya mba, Cuma terkadang kalau di
atm atau mobile itu kan kendala misalnya sinyal ya, atau di atm
mesinnya bisa kadang-kadang eror, jadi ada plus minusnya juga”
Selain kemudahan, terdapat kesulitan yang dirasakan oleh pengguna
saat proses pembayaran, selain sinyal dan eror namun menurut pengguna
R kesulitan lain adalah kerja sama dengan Bank terkait. Diunkapakan oleh
R:
“Oke gini mba, ngomongin soal sulit ya. Sulitnya itu program ini
hanya kerja sama sama bank negeri aja, padahal kan ya belum
tentu semua orang itu pakai bank negeri. Contoh gini Bank *** itu
sebenarnya pelayanannya maaf ya mba kurang, terus juga online
sistem nya ga banyak diketahuin orang. Saya pakai bank swasta
15
Lampiran 3, Hasil Wawancara, 04 Juli 2018 16
Lampiran 3, Hasil Wawancara, 04 Juli 2018
123
tapi pembayaran e-Samsat ini ga kerja sama sama bank itu. Jadi
kalau mau nerapin pelayanan yang mudah kalau menurut saya itu
harus ngejangkau ke semua orang, karena kan kalau tujuannya itu
memudahkan harusnya juga bisa bikin mudah orang, itu sih mba
kesulitan nya menurut saya.”17
Berdasarkan wawancara yang dilakukan untuk kecepatan waktu
pelayanan dan kemudahan proses pembayaran ialah kesulitan yang dihadapi
dari program ini bagi pengguna adalah pemilihan bank yang bekerja sama,
menurut pengguna dengan hanya bekerja sama pada beberapa bank saja
membuat orang-orang yang ingin menggunakan namun bukan merupakan
nasabah dari bank itu merasa sulit dan menjadi kurang tertarik, karena
program e-Samsat ini khusus untuk di Jakarta hanya bekerja sama dengan
beberapa bank saja yang juga merupakan bank negeri. Sehingga dirasa
pengguna jika ingin menerapkan pelayanan yang memudahkan juga harus
menjangkau semua lapisan masyarakat dengan tidak hanya dengan beberapa
bank saja.
3) Pemanfaatan Program dan Infrastruktur Pendukung
Untuk indikator ini untuk melihat apakah program e-Samsat telah
benar-benar dimanfaatkan dan di dukung oleh infrastruktur yang memadai.
Dari wawancara yang dilakukan untuk pemanfaatan program apa sudah
dimanfaatkan sepenuhnya, diakui pengguna sebagai berikut:
“Kalau menurut saya belum ya mba, baru hanya beberapa orang
karena kalau saya liat juga disini masih banyak yang pakai
manual, masih banyak yang antri, di lantai atas itu rame banget”
Pemanfaatan program berdasarkan persepsi dari pengguna e-Samsat
itu sendiri ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan, kurangnya
pemanfaatan ini diakui pengguna sebagai berikut:
“Mungkin yang tadi saya bilang sih mba, yang soal bank dan juga
sebenernya sekarang masih banyak orang lebih milih proses yang
17
Lampiran 3, Hasil Wawancara, 04 Juli 2018
124
udah dia ngerti aja tanpa mau coba proses yang baru yang dia
bakal mahamin lagi, walau maksudnya itu memudahkan ya”18
Untuk infrastruktur pendukung dari program ini telah diupayakan,
seperti yang diungkapkan:
“Kalau segi infrastruktur itu sebenernya memang harus di layakan
mba artinya gini, jaman itu apa-apa sudah serba praktis kita aja
kalau mau ngapa-ngapain pengen yang cepet. Jadi pelayanan
publik harus mengikuti itu. Sudah layak tapi harus lebih
ditingkatkan mba kalo menurut saya, karena berjalannya
bertahap”19
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh pengguna e-
Samsat yang ditemui. Program ini memang sudah bagus untuk membantu
para wajib pajak yang tidak ingin mengantri dan tidak memiliki banyak
waktu untuk membayar pajak kendaraannya. Pembayaran melalui bank,
atm dan mobile banking juga sudah mengikuti perkembangan teknologi
saat ini. Untuk infrastruktur yang diberikan pun sudah layak, tapi harus
ditingkatkan lagi karena online sistem ini yang paling mendukung ialah
memang dengan adanya infrastruktur yang layak dan memadai yang harus
ditandai dengan mudah untuk mengakses.
E. Pembahasan
Berdasarkan kajian teori sebelumnya dijelaskan bahwa kepatuhan
wajib pajak, menurut Chairil Anwar Pohan adalah berhubungan dengan
kegiatan untuk memenuhi aturan perpajakan yang meliputi: administrasi,
pembukuan, pemotongan/pemungutan perpajakan, penyetoran, pelaporan,
memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya20
.
Kepatuhan wajib pajak tersebut tentu tidak terlepas dari faktor yang
mempengaruhinya, faktor yang mempengaruhi ini yang harus diperhatikan
dan ditingkatkan agar tercapainya pemenuhan kewajiban perpajakan.
18
Lampiran 3, Hasil Wawancara, 04 Juli 2018 19
Lampiran 3, Hasil Wawancara, 04 Juli 2018 20
Chairil Anwar Pohan, Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis
Edisi Revisi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2017) h. 8
125
Menurut Siti Kurnia Rahayu faktor yang mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak salah satunya adalah kondisi sistem administrasi perpajakan
suatu negara, sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif bila
didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak
yang mumpuni dan prosedur perpajakan yang baik pula21
.
Jadi sistem administrasi perpajakan yang saat ini telah diterapkan
melalui modernisasi sistem yang bertujuan untuk mempermudah wajib
pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan.
Semakin mudah sistem administrasi yang diterapkan maka dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan hasil dan analisis data yang dilakukan, diketahui adanya
pengaruh positif antara sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-
Samsat dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor
SAMSAT Jakarta Barat. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan
dan analisis data yang dilakukan, dapat diketahui nilai thitung lebih besar
dari ttabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa thitung > ttabel, maka dari itu
hasilnya adalah H0 di tolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sistem administrasi
perpajakan modern berbasis e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor.
Terdapatnya pengaruh antara sistem administrasi perpajakan modern
ini ialah memang merupakan tujuan dari diadakannya reformasi
perpajakan. Dengan pemanfaatan teknologi yang diharapkan bisa membuat
proses administrasi berbasiskan pada fungsi dan untuk mempercepat
proses pelayanan kepada para wajib pajak. Pemerintah daerah pun
memanfaatkan reformasi perpajakan tersebut sebagai cara untuk
meningkatkan penerimaan wajib pajak lewat kemudahan akses serta
21
Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, (Bandung: Rekayasa Sains,
2017) h. 196
126
pelayanan bagi para wajib pajak, seperti untuk meningkatkan penerimaan
pajak kendaraan bermotor sistem administrasi perpajakan modern ini
direalisasikan lewat adanya e-Samsat yang digunakan sebagai alternatif
pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus mengantri dan otomatis
mempercepat serta mempermudah para wajib pajak.
Dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil regresi linear sederhana
antara pasangan sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat
(X) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) diketahui
bahwa nilai koefisien regresinya positif dan nilai konstanta juga
menunjukkan hasil yang positif. Dengan demikian, maka dapat diketahui
bahwa hasil dari uji regresi linear sederhana ini menunjukkan hasil yang
positif antara variabel X dengan konstanta dan juga menunjukkan adanya
pengaruh kenaikan dari variabel X untuk variabel konstanta
Selanjutnya dari hasil perhitungan nilai koefisien determinasi yang
dilihat dari tabel R Square yang diperoleh pada tabel sebelumnya
menunjukkan hasil determinasi yang terbilang kecil. Hal ini menunjukkan
pengaruh yang diberikan oleh variabel sistem administrasi berbasis e-
Samsat terhadap kepatuhan sangat kecil dan tidak menunjukkan pengaruh
yang begitu signifikan.
Jika dilihat kecilnya pengaruh yang disumbangkan dari sistem
administrasi perpajakan modern ini memang berdasarkan data yang
diperoleh dari lapangan. Pada observasi dan wawancara yang dilakukan
saat penelitian ini memang terdapat fakta bahwa di Kantor SAMSAT
Jakarta Barat jumlah pengguna e-Samsat ini jumlahnya masih kecil
dibandingkan dengan para wajib pajak yang membayarkan pajaknya
secara manual. Kurangnya pemanfaatan program e-Samsat serta sosialisasi
yang dirasa belum optimal merupakan faktor yang membuat kecilnya
pengaruh program tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini
berdasarkan data penerimaan dari program e-Samsat pada tabel berikut:
127
Tabel 4.17
Rekap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (e-Samsat)
Tahun 2016 - 2017
TAHUN KBM REALISASI
2016 53 Rp. 155,438,600
2017 1,211 Rp. 1,983,125,600
Sumber : Data Kantor SAMSAT Jakarta Barat, 2018
Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sejak pertama
kali diberlakukan yakni tahun 2016 jumlah wajib pajak yang
membayarkan pajaknya menggunakan program ini masih sebanyak 53
orang, dan ditahun 2017 jumlah tersebut meningkat menjadi 1,211 orang.
Ini berarti e-Samsat sudah dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk proses
pembayaran pajaknya namun belum secara optimal. Pemanfataan e-Samsat
ini masih kecil hanya sebesar 0,12% dari total wajib pajak kendaraan
bermotor. Hal ini juga sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh
kepala unit pelayanan PKB Samsat Jakarta Barat, Menurut Bapak Elling,
sejak diberlakukannya pengguna e-Samsat meningkat setiap tahun namun
memang jumlahnya belum sebanyak wajib pajak yang membayarkannya
secara manual22
. Dari obervasi yang dilakukan juga kurangnya
pemanfaatan program ini terlihat dari sepinya loket e-Samsat dan masih
penuhnya loket-loket unuk proses pembayaran secara manual.
Kecilnya pengaruh dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian
terdahulu, pada penelitian I Wayan Sugi dan Ni Ketut Leli (2017),
pengaruh yang diberikan dari penerapan sistem administrasi perpajakan
modern hanya sebesar 33,3% dan 66,7% dipengaruhi oleh variabel lain
diluar penelitian23
begitu juga dengan Sinta Setiana dkk (2010) dalam
22
Elling, H , Kepala Unit Pelayanan PKB Samsat Jakarta Barat, wawancara, Jakarta, 24
Juli 2018, Pukul 09.40 23
I Wayan Sugi A. dan Ni Ketut Leli A.M , Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi
Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak, E-Jurnal
Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.1 2017, Bali, h. 837
128
penelitiannya menujukkan pengaruh sistem administrasi perpajakan
modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 17,2% dan sisanya
sebanyak 82,8% dipengaruhi oleh variabel lain.24
Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa sistem administrasi
perpajakan modern memang merupakan upaya pemerintah untuk
meningkatkan pelayanan bagi kemudahan wajib pajak dalam administrasi
perpajakannya. Dengan diadakannya sistem yang memudahkan serta
mempercepat prosesnya ini juga harus diimbangi dengan soliasisasi,
infrastruktur pendukung serta kebijakan yang jelas dari pemerintah dan
dinas terkait sehingga penerapan sistem administrasi perpajakan modern
ini benar-benar bisa memberikan pengaruh yang signifikan untuk
kepatuhan wajib pajak.
F. Keterbatasan Penelitian
Dalam Penelitian ini, penulis menyadari bahwa ada keterbatasan-
keterbatasan yang dihadapi dan tidak sepenuhnya hasil penelitian ini
mencapai tingkat kebenaran mutlak, sehingga tidak menutup kemungkinan
untuk dilakukan penelitian lanjutan. Adapun keterbatasan yang dihadapi
penulis antara lain sebagai berikut;
1. Penelitian ini hanya meneliti pada satu Kantor SAMSAT, sehingga
sampel yang digunakan dalam penelitian ini cukup kecil dan data yang
didapat dalam lingkup yang sedikit
2. Observasi yang dilakukan dilapangan kurang sehingga terdapat
kekurangan informasi yang diperoleh
3. Kurangnya pendalaman mengenai masalah yang diteliti, variabel yang
digunakan dalam penelitian ini kurang bervariasi sehingga nilai R2
hanya bernilai kecil dan masih banyak dipengaruhi oleh faktor lain
24
Sinta Setiana,dkk., Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 November, Univ. Kristen
Maranatha Bandung, 2010, h. 134
129
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem
administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat terhadap kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Jakarta Barat dan
seberapa besar pengaruh yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis data yang telah diuraikan dalam bab 4, diperoleh hasil nilai thitung
sebesar 3,451 dan nilai ttabel sebesar 1,985 yang berarti nilai thitung lebih
besar dari ttabel (3,451 > 1,985), maka keputusan dalam penelitian ini
adalah H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh sistem
administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat terhadap kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor. Pengaruh sistem administrasi perpajakan
modern berbasis e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor sebesar 11,4%. Dengan demikian dapat simpulkan bahwa
terdapat pengaruh sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-
Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor namun
pengaruh tersebut masih terbilang kecil.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan kesimpulan yang
diperoleh, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi penelitian
selanjutnya agar lebih meneliti secara mendalam mengenai sistem
administrasi perpajakan modern terutama dengan menggunakan e-Samsat,
karena objek penelitian tersebut menarik dan masih bisa dieksplorasi lebih
lanjut. Misalnya penelitian yang lebih spesifik lagi terkait sistem
administrasi perpajakan modern dan faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi administrasi, kualitas pelayanan,
modernisasi strategi, amnesty pajak.
Karena objek penelitian ini memberikan pengaruh sehingga dapat
menjadi perhatian bagi wajib pajak, petugas, dan instansi atau dinas
terkait. Juga hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pada kantor
130
SAMSAT Jakarta Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,
memfasilitasi penyampaian informasi terkait dengan program yang
berjalan serta infrastruktur pendukung agar program lebih berjalan secara
efektif. Dalam hal ini perlu sosialisasi terkait dengan program harus lebih
giat dilakukan dan juga kepastian kebijakan dari pemerintah diperlukan
agar program e-Samsat ini dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh para
wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak ini akan semakin
meningkat bila sistem administrasi yang diterapkan memberikan
kemudahan serta kejelasan informasi yang berkaitan dengan program
sudah baik.
131
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Agoes, Sukrisno dan E. Trisnawati. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba
Empat. 2008
Anwar Pohan, Chairil. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan
Pajak dan Bisnis Edisi Revisi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
2015
Darwin. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana
Media. 2010
Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS
21, Semarang: Badan Penerbit-Undip. 2013
Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. Perpajakan Teori & Praktik. Jakarta :
Rajawali Pers. 2017
Kurnia Rahayu, Siti. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung:
Rekayasa Sains. 2017
Mardiasmo. Perpajakan : Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
2009
Purwono, Herry. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta:
Erlangga. 2010
Resmi, Siti. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. 2011
Riduwan. Pengantar Statistika Sosial. Bandung: Alfabeta. 2009
Siahaan, Marihot. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja
Grafindo. 2010
Siregar, Syofian . Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta:
Bumi Aksara. 2013
Subagyo, P. Joko . Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta. 2015
Sudaryono. Teori dan Aplikasi dalam Statistik. Yogyakarta: ANDI. 2014
132
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta. 2013
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2010
Suharjo, Bambang. Statistika Terapan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013
Sunyoto, Danang. Metodologi Penelitian untuk Ekonomi. Yogyakarta :
CAPS. 2011
Thoifah, I’anatut. Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian kuantitatif.
Malang: Madani. 2015
Waluyo. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 2011
Widarjono, Agus. Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS,
AMOS, dan SMARTPLS. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2015
133
SKRIPSI/JURNAL
Arif T.N, Feisal. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Prov.Wil Kota Bandung III
Soekarno-Hatta).Skripsi. FE Universitas Widyatama. 2015
Astriningtyas, Annisa. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi
Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi
Kasus pada KPP Pratama Teggalega Bandung). Skripsi. FE.UNPAS.
Bandung. 2016
Faradila Hastanti, Nonik. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi
Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey
Terhadap KPP Pratama Semarang Barat). Skripsi. FEB Univ. Dian
Nuswantoro. Semarang. 2016
Guspa Prabowo, Doni. Upaya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama
Semarang Timur). Jurnal Akuntansi Univ. Dian Nuswantoro.
Semarang. 2015
Irawan, Hasan dan Siti Khairani. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan
Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan
Pajak Madya Palembang. Jurnal. STIE MDP. Palembang. 2011
Lestari S.S, Rindi,. Dkk. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP
Pratama Batu. Jurnal FIA Universitas Brawijaya. Malang. 2015
Lumbantoruan, Petrus. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi
Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran
Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada WPOP Di
KPP Pratama Bandung Cibeunying). Jurnal. Unikom Bandung. 2013
Purnama Sari, Novi, dkk. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus pada KPP
Madya Malang). Jurnal FIA .Universitas Brawijaya. Malang. 2013
R.A Vivi Yulian dan Neri Susanti, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan
134
Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP),
Jurnal, FE Universitas Dehasen Bengkulu, 2013, h. 68
Salsalina Lingga, Ita. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi
Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena
Pajak pada KPP Pratama X Bandung. Jurnal Akuntansi Vol.4 No.2
November 2012
Setiana, Sinta .,dkk. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan
Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada KPP
Pratama Bandung Bojonagara) , Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2
November. Univ. Kristen Maranatha. Bandung. 2010
Sugi A, I Wayan dan Ni Ketut Leli A.M. Pengaruh Penerapan Sistem
Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada
Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
Vol.18.1 2017
Winarningsih, Srihadi. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui
Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan
dan Pelayanan Fiskus, Jurnal, FE UNPAD, Bandung, 2017
135
WEBSITE
Amelia. R, Mei. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Rp. 1,6
triliun, ditulis 22 Juni 2017 https://m.detik.com/news/berita/d-
3538693/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-di-jakarta-rp-1,6-
triliun, Diakses pada Minggu, 30 Oktober 2017 Pukul 13.20
Djony Edward, 2017, Tahun Terburuk Dalam Pencapaian Tax Ratio, ditulis
pada 8 Januari 2018, http://nusantara.news/2017-tahun-terburuk-
dalam-pencapaian-tax-ratio/ Diakses pada Rabu, 21 Februari 2018
Pukul 20.19
Ghoidah Rahmah, DJP Sebut Baru 58,97 Persen Wajib Pajak Lapor SPT,
ditulis Selasa, 18 April 2017,
http://www.google.co.id/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/867110/djp-
sebut-baru=5897-persen-wajib-pajak-lapor-spt diakses pada Rabu, 21
Februari 2018 pukul 21.21
Gusfahmi Arifin, Perlunya Reformasi Pajak, ditulis pada Selasa, 20
Desember 2016, http://www.pajak.go.id/content/article/perlunya-
reformasi-pajak, diakses pada Kamis, 22 Februari 2018 pukul 08.25
http://bprd.jakarta.go.id/lokasi-pelayanan-samsat-dan-humas-dpp/ diakses
pada 15 Juli 2018, Pukul 10.15
https://bapenda.jabarprov.go.id/mengenal-giat-dan-fungsi-sistem-
administrasi-manunggal-satu-atap-samsat/ diakses pada 15 Juli 2018,
Pukul 11.20 WIB
Nurhayat, Wiji. Per 18 Desember, Realisasi Penerimaan Pajak DKI Sudah
97%, Ditulis Senin, 18 Desember 2017-15.20,
https://kumparan.com/@kumparanbisnis/per-18-desember-realisasi-
penerimaan-pajak-dki-sudah-97 , Diakses pada Selasa, 17 April 2018
Pukul. 15.34
Upthomas01, Gubernur Launching e-Pajak dan e-Samsat, ditulis pada 24
Juni 2016, http://bprd.jakarta.go.id/gubernur-launching-e-pajak-dan-e-
samsat di akses pada Minggu, 30 Oktober 2017, Pukul 12.35
136
UNDANG-UNDANG/PERATURAN
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak
Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak
Kendaraan Bermotor
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan
LAINNYA
H, Elling , Kepala Unit Pelayanan PKB Samsat Jakarta Barat, wawancara,
Jakarta, 24 Juli 2018, Pukul 09.40
Leoni, “Struktur Organisasi”, (Gmail: 27 Juli 2018, Pukul. 09.12), Soft File
137
Lampiran 1
KUESIONER
PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN
BERBASIS E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
Saya mohon bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi beberapa
pernyataan yang ada di bawah dengan sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnya
Kuisioner ini saya susun sebagai bahan melakukan penelitian untuk mengetahui
pengaruh sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Jakarta Barat
A. Karakteristik Responden
Petunjuk Pengisian:
Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai
Isilah titik-titik dengan jawaban yang sesuai
1. Nama Responden : .................................
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
3. Usia : < 20 Tahun 41 - 50 Tahun
21 – 30 Tahun > 50 Tahun
31 – 40 Tahun
4. Pekerjaan : Wirausaha Pelajar/Mahasiswa
Pegawai Swasta Lainnya
PNS
5. Pendidikan Terakhir : SD D3/S1
SMP S2/S3
SMA
138
B. Pernyataan
Petunjuk Pengisian
1. Berilah tanda (√ ) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan pilihan Anda
2. Jawaban merentang dari 1 sampai 5 dengan ketentuan jawaban sebagai
berikut:
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Tidak Setuju (TS)
3 = Ragu-Ragu (RR)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
3. Pastikan semua pertanyaan tidak ada yang terlewat
KUISIONER MENGENAI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
MODERN BERBASIS E-SAMSAT
No Pernyataan
Skala Keterangan
STS TS RR S SS
Strategi Organisasi
1. Saya mengetahui program e-Samsat
dari spanduk, media massa, media
sosial dan televisi
2. Menurut Saya, sosialisasi program e-
Samsat melalui berbagai media (tv,
spanduk dan media sosial) telah
dilakukan secara efektif
3. Menurut saya, banyak yang telah
mengetahui program e-Samsat lewat
sosialisasi yang diberikan oleh
petugas pajak
4. Menurut saya, kampanye peduli pajak
yang dilakukan dapat meningkatkan
kesadaran wajib pajak
5. Menurut saya, lewat kampanye peduli
pajak merupakan modernisasi strategi
139
agar pemenuhan perpajakan dapat
terlaksana dengan baik
6. Menurut saya, kampanye peduli pajak
yang dilakukan oleh petugas pajak
dan dinas terkait sebagai bentuk
pembaharuan sistem perpajakan
Kualitas Layanan
7. Menurut saya, pembayaran melalui e-
Samsat telah mempersingkat waktu
pelayanan
8. Menurut saya, kecepatan pelayanan
yang diberikan oleh petugas
meningkat setelah diterapkannya
pembayaran melalui e-Samsat
9. Menurut saya, persyaratan yang
diberikan dalam pembayaran melalui
e-Samsat sudah jelas
10. Menurut saya, persyaratan dalam
proses pembayaran melalui e-Samsat
mampu dipenuhi oleh para wajib
pajak
11. Menurut saya, prosedur dalam proses
pembayaran melalui e-Samsat lebih
memudahkan wajib pajak
12. Menurut saya, prosedur yang ada
dalam proses pembayaran melalui e-
Samsat dapat meningkatkan kualitas
pelayanan
Fasilitas Layanan dengan Teknologi Informasi
13. Menurut saya, pembayaran pajak
secara online (Teller bank, internet
banking, ATM) memudahkan wajib
pajak karena prosesnya cepat
14. Menurut saya, pembayaran pajak
secara online (Teller bank, internet
140
banking, ATM) lebih efisien dari sisi
biaya yang dikeluarkan dibanding
sistem manual
15. Menurut saya, infrastruktur yang ada
(website) telah memudahkan proses
pembayaran pajak
16. Menurut saya, infrastruktur yang ada
untuk mendukung proses pelayanan
telah memadai
17. Menurut saya, infrastruktur yang ada
untuk pembayaran melalui e-Samsat
memudahkan wajib pajak dalam
membayar pajak kendaraan bermotor
18. Menurut saya, pemanfaatan sistem e-
Samsat mempersingkat waktu
pembayaran pajak kendaraan
bermotor
19. Menurut saya, pemanfaatan sistem e-
Samsat mempermudah wajib pajak
dalam proses pembayaran pajak
kendaraan bermotor
20. Menurut saya, sistem e-Samsat sudah
benar-benar dimanfaatkan wajib pajak
dalam hal pemenuhan kewajiban
perpajakannya
21. Menurut saya, proses pembayaran
melalui bank mempermudah wajib
pajak kendaraan bermotor
22. Menurut saya, proses pembayaran
melalui bank merupakan peningkatan
fasilitas pelayanan
23. Menurut saya, pembayaran melalui
bank telah benar-benar dimanfaatkan
wajib pajak sebagai pemenuhan
kewajiban perpajakannya
141
KUISIONER MENGENAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
No Pernyataan
Skala Keterangan
STS TS RR S SS
Kepatuhan Formal
1. Saya mendaftarkan diri sebagai wajib
pajak secara sukarela dengan mengisi
formulir SPPKB (Surat Pendaftaran
dan Pendapatan Kendaraan Bermotor)
2. Saya melakukan pendaftaran
kendaraan baru sebagai bentuk
pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Saya selalu mengisi formulir
pembayaran pajak kendaraan
bermotor sesuai dengan ketentuan
4. Saya membayar pajak kendaraan
bermotor tepat waktu sebelum batas
akhir
5. Saya tidak pernah melakukan
penunggakan dalam pembayaran
pajak kendaraan bermotor
Kepatuhan Material
6. Saya selalu mengikuti prosedur yang
berlaku selama proses pembayaran
pajak kendaraan bermotor
7. Saya telah menyerahkan bukti
pembayaran pajak sesuai dengan
kebutuhan perpajakan
8. Saya selalu membayar denda apabila
terdapat tunggakan pajak
9. Saya membayar sanksi administrasi
sesuai dengan peraturan yang berlaku
142
142
Lampiran 2
PEDOMAN OBSERVASI
Alur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara manual di Kantor SAMSAT
Tempat : Kantor SAMSAT Daan Mogot Jakarta Barat
Tanggal : Senin, 02 Juli 2018
Waktu : 10.00-14.30 WIB
No Aspek yang diamati Deskripsi
1. Wajib pajak datang ke
loket pendaftaran untuk
mengisi form
permohonan
Wajib pajak datang dengan membawa
berkas yang disiapkan untuk proses
pembayaran dan mengantri untuk mendapat
formulir diloket pendaftaran, namun saat ini
sudah terdapat corner untuk mengisi formulir
secara mandiri tanpa memerlukan kertas
dengan disediakan beberapa komputer yang
dinamakan dengan e-form tapi belum
berjalan sepenuhnya
2. Wajib pajak
menyerahkan form
permohonan ke loket
khusus penyerahan
berkas
Wajib pajak yang telah mendapatkan
formulir kemudian mengisi informasi yang
diperlukan dalam formulir kemudian naik ke
lantai 2 untuk wajib pajak kendaraan
bermotor roda dua dimana loket-loket khusus
pembayaran kendaraan roda dua terdapat
dilantai 2 kantor SAMSAT Jakarta Barat,
sedangkan untuk wajib pajak kendaraan roda
empat atau lebih seluruh loketnya berada di
lantai 1, dimana selanjutnya wajib pajak
menyerahkan seluruh berkas yang telah
disiapkan ke loket penyerahan berkas dan
143
selanjutnya menunggu untuk dipanggil agar
mendapat slip pembayaran pajak kendaraan
3. Wajib pajak menunggu
slip pembayaran pajak
Wajib pajak menunggu dibangku-
bangku yang telah disediakan, namun jumlah
bangku yang disediakan tidak cukup untuk
menampung para wajib pajak sehingga
banyak wajib pajak yang menunggu dengan
cara berdiri, pada lantai 1 dan 2 tersebut
terlihat sangat ramai karena semua loket
dalam proses pembayaran berada disana, dan
setiap loket terdapat antrian sehingga
membuat para wajib pajak yang lain juga
sama-sama menunggu disana
4. Wajib pajak
menyerahkan slip
pembayaran dan
membayar ke loket
pembayaran pajak
Setelah nama wajib pajak dipanggil
untuk mengambil slip pembayaran,
kemudian wajib pajak harus mengantri
diloket pembayaran untuk membayar jumlah
pajak kendaraan bermotornya, terdapat dua
jalur antrian untuk loket pembayaran ini
dengan dua petugas yang melayani, lama
waktu yang diperlukan untuk mengantri
sampai membayar kurang lebih setiap wajib
pajak menghabiskan waktu 10 menit diloket
ini.
5. Wajib pajak mendapat
bukti pelunasan pajak
Proses selanjutnya setelah membayar
diloket pembayaran, wajib pajak
mendapatkan bukti pelunasan pajak yang
selanjutnya ditukarkan ke loket di lantai
bawah atau kemudian wajib pajak harus
turun ke lantai satu untuk menukarkan STNK
144
nya dengan STNK yang baru.
6. Wajib pajak membawa
bukti pelunasan ke loket
pengambilan STNK
untuk mendapatkan
STNK baru
Wajib pajak menyerahkan bukti
pelunasan pajak dan menukarkan STNK
lama dengan STNK yang baru, di proses ini
wajib pajak harus menunggu kembali untuk
proses perpanjangan STNK yang kurang
lebih memerlukan waktu 10-15 menit. Pada
kantor samsat terdapat janji waktu pelayanan
saat proses pembayaran pajak dari mulai
pendaftaran sampai mendapat bukti
pelunasan maksimal memerlukan waktu satu
jam.
145
PEDOMAN OBSERVASI
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan e-Samsat di Kantor
Samsat
Tempat : Kantor SAMSAT Daan Mogot Jakarta Barat
Hari/Tanggal : Rabu, 04 Juli 2018
Waktu : 10.00-14.00 WIB
No. Aspek yang diamati
Deskripsi Fasilitas
1. Ketersediaan Ruang Tunggu Pada loket khusus e-Samsat ini
berada dilantai satu, dimana tersedia
ruang tunggu yang dilengkapi dengan
bangku. Ruang tunggu di depan loket
ini cenderung sepi
2. Ketersediaan Loket Pembayaran Loket pembayaran khusus e-
Samsat terdapat dan tersendiri berada
di tengah loket lain dan juga terdapat
nama loket dengan. Loket
pembayaran e-Samsat ini tersedia
dengan dua jenis pembayaran, non
tunai dan tunai
3. Ketersediaan bangku untuk
menunggu
Bangku di ruang tunggu yang
berada di depan loket jumlahnya
cukup banyak, namun dari observasi
yang dilakukan penulis bangku-
bangku yang disediakan ramai
dipakai oleh wajib pajak yang lain
bukan oleh pengguna e-Samsat,
karena masih sedikitnya pengguna
yang membayar ke kantor samsat ini.
146
4. Ketersediaan papan petunjuk Keberadaan papan petunjuk
informasi sangat lah penting disuatu
tempat yang ramai, begitupun di
kantor samsat ini. ketersediaan papan
petunjuk sudah sangat jelas,
informasi yang diberikan untuk
menunjukan loket-loket apa saja yang
ada juga jelas. Juga di loket e-Samsat
tertulis jelas dan terdapat petunjuk
untuk loket pembayaran e-Samsat ini
Kecepatan Pelayanan
1. Wajib Pajak menukarkan struk
dengan SKPD dan melakukan
pengesahan STNK
Selama penulis melakukan
penelitian, penulis hanya berjumpa
dengan dua orang yang
membayarkan pajaknya dengan e-
Samsat, ketika datang dan membayar
struk pembayaran waktu yang
dibutuhkan oleh wajib pajak
dikatakan cepat dibanding proses
manual
2. Lama proses pelayanan Lama proses pelayanan dengan
pembayaran melalui e-Samsat ini
hanya sekitar 5-10 menit karena
ketika wajib pajak menyerahkan
bukti pembayarannya petugas hanya
tinggal memproses pembayaran yang
selanjutnya wajib pajak dapat
memperpanjang STNK nya.
Sumber Daya Manusia
147
1. Ketanggapan Petugas Dalam melayani wajib pajak, para
petugas terlihat tanggap dan juga
cekatan dalam proses pelayanannya.
Tidak terdapat petugas yang
mengabaikan wajib pajak semua
bekerja sesuai bagiannya masing-
masing
2. Keramahan Petugas Dalam melayani wajib pajak, para
petugas juga bersikap profesional
serta menunjukan keramahan dengan
memberitahu apa saja yang harus
dipenuhi wajib pajak dan jika
memerlukan bantuan selanjutnya
mereka akan menanyakannya kepada
wajib pajak.
Website
1. Kelengkapan Informasi Untuk memperoleh informasi
terkait dengan e-Samsat ini, terdapat
pada website Badan Pajak dan
Retribusi Daerah atai BPRD DKI
Jakarta. www.bprd.dki.go.id disana
terdapat informasi mengenai
penggunaan e-Samsat serta bank apa
saja yang bekerja sama dengan
program ini. Namun di rasa informasi
yang diberikan belum sepenuhnya
lengkap karena hanya sekedar
informasi umum saja.
2. Aksesibilitas Bila dilihat dari segi
pengaksesannya, dalam web ini
148
sudah disediakan main menu yang
menampilkan berbagai menu yang
akan dipilih bila kita mengakses
website ini, namun untuk mengakses
informasi mengenai e-Samsat kita
tidak bisa langsung menemukannya
di menu tersendiri, harus membuka
main menu (kotak yang berada diatas
kanan) kemudian pilih lokasi
pelayanan dan kemudian pilih UPT
PKB dan BBNKB (SAMSAT)
sehingga kita tidak bisa langsung
mengakses mengenai e-Samsat
melainkan harus melalui beberapa
tahap. Untuk website pembayaran e-
Samsat sendiri dikelola oleh dirlantas
polri dan untuk aplikasi terdapat
aplikasi Samsat Online Nasional
yang bisa didownload di smartphone
masyarakat.
149
Lampiran 3
TRANSKIP WAWANCARA
Pengguna e-Samsat
Wawancara Rabu, 4 Juli 2018
Nama Lengkap : Rossy
Usia : 51 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Keterangan
N = Nisa
R = Rossy
N : “Ibu membayarkan pajaknya melalui ATM atau Mobile Banking bu?”
R : “Saya bayar ke ATM mba”
N : “Seperti apa sih bu proses pembayaran melalui ATM?”
R : “Jadi awalnya harus mendapat kode pembayaran dulu mba, caranya daftar
di website atau download aplikasi masing-masing bank, kalau saya pakai
BNI jadi setelah daftar nanti dapat kode untuk digunakan di atm dalam
pembayaran”
N : “Kalau di ATM itu kan pasti ada step atau langkah-langkahnya ya bu, apa
udah sesuai sama petunjuk yang diberikan?”
R : “Iya tinggal ikutin langkah-langkah nya mba, tapi saya dibantu anak saya
juga waktu itu karena agak bingung saya”
N : “Menurut ibu, apa sosialisasi program e-Samsat ini sudah menyeluruh atau
sudah diketahui seluruh masyarakat?”
150
R : “Kalau menurut saya, sudah ya mba saya dapet infonya dari berita online
di handphone sih tapi”
N : “Dari segi prosedur bu, apa sudah dianggap mudah untuk proses
pembayaran?”
R : “Begini si mba kalau menurut saya, ini kan online ya sekarang semua
orang sebenernya sudah harus melek dengan teknologi dan mengerti dengan
informasi yang diberikan, prosedurnya jelas sebenernya tapi terkadang ada
saja kendalanya mba, dari sistemnya atau dari orang-orang yang ingin pakai
tapi dia belum begitu paham sama programnya”
N : “Jadi kalau menurut ibu, memudahkan bagi yang mengerti ya tetapi
terkadang apa yang diarahkan diprosedur ketika penerapannya belum
sesuai?”
R : “Iya mba kurang lebih seperti itu”
N : “Nah, program e-Samsat ini memberikan peningkatan pelayanan yang
seperti apa menurut ibu?”
R : “Kalau menurut saya ya mba, peningkatan dari segi waktu karena kan kita
jadi ga perlu waktu lama ya untuk bayar pajaknya, ga perlu yang kaya
fotocopy berkas dulu, terus daftar isi formulir, ngasih formulir harus nunggu
lagi.. lama kan ya itu, ini tinggal kasih bukti pembayaran kita bawa STNK
kita diserahin selesai deh pembayarannya”
N : “Jadi mempersingkat waktu memang ya bu, Nah kalau dari segi petugas
nih bu apakah kecepatan petugas dalam melayani juga meningkat?”
R : “Iya meningkat, jadinya petugas kan hanya nerima struk kita terus dia
proses pembayaran pajak kita, sebentar jadi juga memudahkan mereka kalau
menurut saya”
N : “Dari segi infrastruktur nih bu, apa sudah layak untuk mendukung program
ini?, yang tadi ibu bilanga ada websitenya dan pembayaran lewat bank”
151
R : “Kalau segi infrastruktur itu sebenernya memang harus di layakan mba
artinya gini, jaman itu apa-apa sudah serba praktis kita aja kalau mau ngapa-
ngapain pengen yang cepet. Jadi pelayanan publik harus mengikuti itu.
Sudah layak tapi harus lebih ditingkatkan mba kalo menurut saya, karena
berjalannya bertahap”
N : “Oh jadi infrastruktur ini memang sebenernya sudah bisa mendukung ya
bu, namun dikatakan layak masih belum karena ini juga masih bertahap”
R : “Betul mba”
N : “Bicara soal kemudahannya nih bu, ibu merasakan kemudahan di banding
pembayaran secara manual?”
R : “Kalau bagi saya iya mudah ya mba, Cuma terkadang kalau di atm atau
mobile itu kan kendala misalnya sinyal ya, atau di atm mesinnya bisa
kadang-kadang eror, jadi ada plus minusnya juga”
N : “Kalau kesulitannya bu, apa kesulitan yang ibu hadapi?”
R : “Oke gini mba, ngomongin soal sulit ya. Sulitnya itu program ini hanya
kerja sama sama bank negeri aja, padahal kan ya belum tentu semua orang
itu pakai bank negeri. Contoh gini Bank *** itu sebenarnya pelayanannya
maaf ya mba kurang, terus juga online sistem nya ga banyak diketahuin
orang. Saya pakai bank swasta tapi pembayaran e-Samsat ini ga kerja sama
sama bank itu. Jadi kalau mau nerapin pelayanan yang mudah kalau
menurut saya itu harus ngejangkau ke semua orang, karena kan kalau
tujuannya itu memudahkan harusnya juga bisa bikin mudah orang, itu sih
mba kesulitan nya menurut saya. Program ini hanya ngejangkau beberapa
bank aja yang padahal belum tentu bank itu aksesnya mudah. Mendingan
kan ketauan sama bank yang sering dipakai masyarakat. jadi sulitnya saya
bayar pake ini, saya harus jadi nasabah bank ini terus ikutin prosedurnya”
N : “Oh, jadi bagi ibu yang memang mobilitasnya bukan di bank negeri sulit
ya bu untuk pembayaran dengan ini hanya di tentukan pada bank-bank
152
negeri saja, iya yang saya tahu memang hanyak empat bank yang bekerja
sama dengan program ini, di Jakarta ya bu. Kalau di Jawa Barat dia sudah
meluas”
R : “Nah itu mba, yang tadi saya bilang mereka mau nerapin sistem tapi
sebenernya masih bertahap untuk pengaksesannya”
N : “Nah iya bu betul saya juga setuju, lanjut ya bu.. jadi kalau menurut ibu
apa e-Samsat ini sudah sepenuhnya di manfaatkan oleh para wajib pajak?”
R : “Kalau menurut saya belum ya mba, baru hanya beberapa orang karena
kalau saya liat juga disini masih banyak yang pakai manual, masih banyak
yang antri, di lantai atas itu rame banget”
N : “Apa sih bu yang membuat program ini belum di manfaatkan secara penuh
oleh wajib pajak?”
R : “Mungkin yang tadi saya bilang sih mba, yang soal bank dan juga
sebenernya sekarang masih banyak orang lebih milih proses yang udah dia
ngerti aja tanpa mau coba proses yang baru yang dia bakal mahamin lagi,
walau maksudnya itu memudahkan ya”
N : “Oh iya benar bu, bisa seperti itu.. lagi nih bu, jadi kalau menurut ibu
proses pembayaran melalui e-Samsat itu udah memotong waktu pelayanan
pajak motor ya bu?”
R : “ Iya sudah jadi lebih cepet”
N : “Terakhir ya bu, jadi proses pembayaran melalui ATM sudah efektik dan
efisien menurut ibu?
R : “Iya mba kalau menurut saya sudah ya, karena kan apa-apa kita juga mau
bayar sesuatu sekarang atm aja atau yaudah transfer aja gitu”
153
TRANSKIP WAWANCARA
Petugas SAMSAT Jakarta Barat
Wawancara, Selasa 24 Juli 2018
Nama : Elling Hartono
Usia : 52 Tahun
Jabatan : Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB SAMSAT Jakarta Barat
Keterangan
N = Nisa
E = Elling
N : “Oke saya langsung aja ya pak, kan sekarang ini sudah ada e-Samsat ya
pak nah kalau sosialisasinya seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh dinas
terkait?”
E : “Ya oke terima kasih nisa, ya bahwa e-Samsat itu adalah tuntutan
masyarakat dengan kemajuan teknologi jadi intinya masyarakat itu tidak
perlu ataupun tidak perlu membawa uang untuk membayar ke samsat, di
samping salah satunya bisa lewat ATM, pembayaran gerai di kecamatan,
maupun di kantor samsat. tujuan e-Samsat itu ya mulia sekali untuk
mempermudah masyarakat membayar kewajiban khususnya pajak
kendaraan bermotor ya lebih cepat, lebih nyaman ya itu, itu tujuan utama
kita terpenting juga tujuan pemerintah berkaitan dengan cash less tidak
perlu orang membawa uang untuk membayar pajak.”
N : “Kalau sosialisasinya itu..”
E : “Oh iya sosialisasinya lupa, sosialisasi itu kita sudah melalui media seperti
media sosial, media koran, ataupun elektronik juga tapi memang sekarang
ini sedang ingin digalakan lagi jadi media-media itu harus mempunyai
keseragaman. Karena e-Samsat itu kan identik dengan bank jadi nanti
154
sosialisasi dari bank-bank ini harus ada keseragaman apa yang harus di
sampaikan apa yang ada dari pada untuk sosialisasi e-Samsat ini”
N : “Jadi kalau menurut bapak masyarakat sudah mengetahui belum sih pak
secara keseluruhan?”
E : “Sebetulnya masyarakat kalau saya bilang secara jujur ya terkadang
perkembangan teknologi tidak juga diimbangi dengan masyarakat yang
seluas-luasnya, artinya masyarakat punya kelas-kelas, masyarakat yang
gaptek ada, ada juga yang maaf ya masih buta huruf, ada juga yang sudah
high tech gitu ya, jadi masyarakat yang sudah high tech itulah yang mau
menggunakan gitu ya, tapi kalau yang menengah kebawah ataupun orang
yang masih suka ah lebih baik dateng bayar, tapi kita tetap menggalakkan
akan sosialisasi tersebut dan juga diberi pengertian kepada masyarakat
bahwa manfaatnya lebih banyak.”
N : “Iya pak lebih banyak, karena memang praktis juga kan ya pak”
E : “Iya betul...”
N : “Kalau menurut bapak, infrastruktur yang ada ini sudah mendukung belom
sih pak untuk diadakannya program ini?”
E : “Infrastruktur sebenarnya sudah mendukung, hanya kita itu terbentur pada
suatu aturan-aturan yang karena SAMSAT itu kan, seperti yang kita ketahui
instansi yang terkaitnya ada tiga bahkan empat ya seperti Pemda,
Kepolisian, Jasa Raharja nah kalau Bank DKI tidak jadi satu kepastian, kita
bekerja sama untuk proses pembayaran. Tapi jika menggunakan e-Samsat
bank mana saja bisa dan mendukung sekali gitu.”
N : “Nah kalau misalnya seperti yang tadi bapak bilang untuk mempermudah
ya pak, e-Samsat ini untuk mempermudah nah apakah itu sudah
mempercepat proses membayar pajak kendaraan bermotor belum pak?”
155
E : “Jadi begini kita pisahkan sesuai dengan Pepres 5 Tahun 2015 tentang ke
Samsatan ya, sebenarnya kalau untuk proses pembayaran itu sangat cepat
otomatis penerimaan pajaknya juga cepat tetapi disini ada fungsi regiden
yang harus kita patuhi yaitu dengan adanya pengesahan itulah yang harus
kita patuhi dan yang menjadi salah satu hambatan e-Samsat itu bayar mudah
tetapi masyarakat harus kembali ke kantor samsat baik di kecamatan bisa, di
gerai bisa untuk adanya pengesahan, tapi untuk pembayarannya karena
sudah mobile payment cepat dari pada orang yang bayar manual, tapi kalau
dari segi fungsi regiden itu harus adanya pengesahan STNK itu
hambatannya.”
N : “Jadi mungkin masyarakat berfikir ah sama aja toh juga dateng ke
SAMSAT juga,”
E : “Ya ya tapi cuma dia cash less aja. Kalau pakai e-Samsat fungsi
regidennya dibelakang tapi kalau dikantor samsat regidennya di depan
bayarnya di belakang”
N : “Nah kalau menurut bapak program ini tuh benar-benar bisa dimanfaatkan
belum pak?”
E : “Sudah-sudah , itu sudah dimanfaatkan bahkan sudah ada lima bank ya ,
Bank DKI, Bukopin, BNI, BCA dan apalagi yaa hmm ada sih ada nanti saya
print kan , nah itu ada lima bank itu semua sudah menggunakan e-Samsat
nah itu tadi kita kembali lihat lagi pangsa pasarnya , pangsa pasar yang
menggunakan ini adalah orang-orang yang sibuk dan high tech kalau orang-
orang yang masih sempat datang, ya lebih baik datang dan membawa uang
itu yang jadi kendala. Sebetulnya jika paksakan, seperti mau masuk ke toll
harus pake e-Toll ya , ya itu bisa aja sekarang kesiapan masyarakatnya aja
dan kebijakan ini berani lah kita bahwa sudah tidak pakai non tunai”
N : “Kesiapan petugasnya juga ya pak”
156
E : “Kebijakan sebenarnya sih, kalau petugas itu kan mengikuti kebijakan iya
begitu”
N : “Jadi dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern ini juga telah
mempercepat proses pelayanan ya pak?”
E : “Oh iya, disamping e-Samsat sekarang dikantor samsat itu juga sudah
menggunakan cash less , jadi artinya bisa menggunakan atau membayar
pakai ebc, setiap lantai loketnya ada transaksi tunai dan non tunai jadi mau
bank mana saja sudah multi payment pakai bank apa saja bisa. Juga
merupakan bagian dari administrasi modern, jadi yang lebih laku tuh itu dari
pada e-Samsat karena mereka ga perlu bawa uang cash datang ke SAMSAT
sekali jalan sudah bisa membayar.”
N : “Oh dari pada mereka menggunakan e-Samsat yang harus ke bank dulu
baru ke SAMSAT, jadi lebih baik pakai non tunai di SAMSAT ya pak”
E : “e-Samsat juga kan ga harus ke bank, di kamar dia juga bisa langsung
bayar soalnya kan mobile banking cuma dia harus melakukan pengesahan
kurang lebih satu bulan, jadi harus di stempel kemudian di cetak gitu.”
N : “Nah kalau yang saya baca itu kan harus menggunakan kode pembayaran
ya pak itu”
E : “Iya betul”
N : ”Itu caranya seperti apa pak?”
E : “Sebetulnya, kode pembayaran ya kalau e-Samsat itu kode pembayarannya
jadi proses nya gini, Pada saat awalnya jadi kita menginput data terlebih
dahulu ya, menginput data sesuai KTP, KK saya persisnya tidak mengikuti
banget tapi yang saya ikuti seperti itu setelah diinput pada saat input kita
sudah punya account/user . user itu menjadi rahasia kita nah nanti pada saat
menggunakan. Nantinya e-Samsat itu akan berkembanga ke dalam e-Pajak
atau e-tax itu jadi semua pajak dengan satu user bisa semua, itu e-tax nanti
157
nomor polisi kita sudah kita daftarkan nanti pada saat kita mau bayar ada
istilahnya notification kalau sudah mau jatuh tempo itu di notifikasi lewat
email bahwa pajak anda sudah mau jatuh tempo nah pada saat sudah masuk
dan bayar disitulah mendapat kode , yang tadi mba bilang kode bayar . kode
bayar nya itu yang digunakan untuk payment nya melalui kita membayar
pakai bank apa, sama aja begini e-Samsat itu copy paste dari pada jual beli
online seperti buka lapak, itu kan ada kode pembayaran kan nnti kita dapat.”
N : “Jadi dengan adanya e-Samsat apakah sudah mempermudah petugas dalam
memberikan pelayanan kepada wajib pajak”
E : “Yang disebut petugas disini itu sebenarnya mungkin teller ya, sepertinya
dalam undang-undang maupun samsat ya karena dia berkaitan dengan kerja
sama . Kalau menurut saya sebenarnya e-Samsat itu lebih unggul
seharusnya Cuma pemanfaatannya ataupun sosialisasinya belum optimal
karena disitu banyak-banyak kepentingan berkaitan dengan ya kerja sama
dengan bank yang belum seragam ini, itu merupakan suatu kendala dan juga
kembali lagi kemasyarakatnya ingin menggunakan atau tidak . dan juga
permasalahan ada pada pengesahan ke kantor samsat itu yang membuat
masyarakat berfikir, toh tetap datang-datang juga ke kantor SAMSAT gitu
aja mba.”
N : “Nah tadi kan, yang bapak bilang kendalanya itu, sedangkan kalau
kelebihannya?”
E : “Kalau kelebihannya sudah pasti mba, ya masyarakat sudah tidak perlu
repot lagi dirumah sambil tidur bisa, mau jamberapa aja pun bisa membayar
pajak. tidak menunggu hari kerja otomatis efisien dan efektif, kedua data
kita update mba berkaitan dengan data yang sudah di input atau dimasukkan
oleh masyarakat , dari email ataupun nomer hp yang sudah dimasukan oleh
masyarakat itu selama ini kami kesulitan kalau kita mau memberi tahu
bahwa pajak anda akan jatuh tempo ini sulit kadang masyarakat itu sudah
158
pindah. Tapi jika masyarakat tersebut sudah update dengan adanya email
bisa diberi notifikasi kepada masyarakat dengan cepat jadi begitu mba.”
N : “Nah selanjutnya upaya seperti apa sih pak yang bisa meningkatkan
kepatuhan dan kesadaran wajib pajak?”
E : “Sebetulnya upaya kita tetap melakukan sosialisasi ke masyarakat yang
lebih luas lagi dan juga melakukan satu strategi juga yang merupakan
bagian dari sosialisasi dan yang terakhir ya itu adanya perubahan kebijakan
yang mungkin selama ini menghambat, kita perbaiki atau kita rubah
secepatnya gitu aja.”
N : “Kalau diberikan sanksi administrasi itu bisa meningkatkan kepatuhan juga
ga sih pak?”
E : “Saya sih pengennya kalau boleh jujur, udah seperti e-Toll mulai tanggal
segini sudah tidak ditetapkan pembayaran menggunakan uang tunai, jadi
dengan adanya perubahan kebijakan mba, kalau ada kebijakan seperti e-Toll
mulai tanggal segini pembayaran tol tidak dapat menggunakan uang cash ya
udah masyarakat nurut kan mba, kalau dia gamau masuk tol berarti dia gak
perlu mengisi top up jadi administrasinya kita juga jelas dan mungkin juga
ya mba, mungkin sudah tidak ada penyelewengan terkadang masyarakat
melalui biro jasa tertipu ternyata biro jasa nya melarikan diri sering terjadi
begitu, kalau itu kan sudah pasti tidak adalah kalau semua dilakukan,
terutama point ketiga tadi dari segi kebijakan.”
N : “Jadi dari atasnya itu, kebijakannya harus jelas ya pak tidak setengah-
setengah”
E : “Yaa betul sekali mba, harus berani maksudnya begitu tidak setengah-
setengah tapi sekarang siap tidak masyarakat kita ya kan seperti itu, ya itu
semua kembali mungkin ada sekitar 30-50% masyarakat kita yang tidak
punya rekening koran (tabungan) artinya ga semuanya kita mengakomodir
159
keinginan orang-orang high tech tapi kita juga menginginkan orang yang
juga maap yaa seperti kuli bangunan aja punya motor bisa tiga atau empat.”
N : “Jadi yang bisa saya simpulin itu semua kembali lagi kepada atasan ingin
menetapkan ini secara keseluruhan atau tidak”
E : “Ya sebenarnya begini kalau mau kita paksakan kaya e-Toll juga
sebenarnya kan balik lagi, masyarakat kita ini ya tidak semua yang kelas
menengah.”
N : “Kalau untuk bank tadi pak, bapak bilang ada lima bank yang sudah
bekerja sama, tapi yang saya baca di website BPRD itu hanya ada sekitar
empat bank
E : “Oh bank ya, ini sebentar saya cari dan baca kan jadi yang pertama itu ada
bank DKI, BRI, BNI, BTN, dan BUKOPIN nah E-samsat lewat kelima bank
ini itu melalui ATM jadi e-Samsat nya bayar pakai ATM itu ada lima, tapi
yang melalui mobile banking itu ada tiga baru Bank DKI, BRI sama BTN .
Jadi pembayaran e-samsat bisa lewat ATM dengan lima bank tadi dan lewat
mobile banking dengan tiga bank tadi dan juga dicatat ya per hari ini itu
info yang didapat itu, jangan nnti ga dicantumin kapan mendapatkan
informasinya.”
N : “Iya pak dicantumkan sumbernya jelas, kalau begitu sudah selesai pak
pertanyaannya”
E : “Oh sudah, ya baik kalau begitu.. kalau misalnya butuh apa-apa sekiranya
ada yang kurang silahkan hubungi saja pihak kantor.”
160
Lampiran 4
Hasil Analisis Data
Uji Validitas
Correlations
TOTALSAPM
SAPM1
Pearson Correlation ,531**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM2
Pearson Correlation ,759**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM3
Pearson Correlation ,704**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM4
Pearson Correlation ,685**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM5
Pearson Correlation ,739**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM6
Pearson Correlation ,761**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM7
Pearson Correlation ,237
Sig. (2-tailed) ,142
N 40
SAPM8
Pearson Correlation ,012
Sig. (2-tailed) ,939
N 40
SAPM9
Pearson Correlation ,476**
Sig. (2-tailed) ,002
N 40
SAPM10
Pearson Correlation ,450**
Sig. (2-tailed) ,004
N 40
SAPM11
Pearson Correlation ,759**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM12
Pearson Correlation ,574**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
161
SAPM13
Pearson Correlation ,688**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM14
Pearson Correlation ,852**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM15
Pearson Correlation ,809**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM16
Pearson Correlation ,837**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM17
Pearson Correlation ,851**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM18
Pearson Correlation ,761**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM19
Pearson Correlation ,422**
Sig. (2-tailed) ,007
N 40
SAPM20
Pearson Correlation ,538**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM21
Pearson Correlation ,678**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM22
Pearson Correlation ,706**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
SAPM23
Pearson Correlation ,638**
Sig. (2-tailed) ,000
N 40
TOTALSAPM
Pearson Correlation 1
Sig. (2-tailed)
N 40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
162
Uji Validitas Variabel Y
Correlations
KPT1 KPT2 KPT3 KPT4 KPT5 KPT6 KPT7 KPT8 KPT9 TOTALKPT
KPT1
Pearson
Correlation
1 ,210 ,449** ,401
* ,509
** ,225 ,363
* ,374
* ,249 ,587
**
Sig. (2-tailed) ,192 ,004 ,010 ,001 ,162 ,021 ,017 ,121 ,000
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
KPT2
Pearson
Correlation
,210 1 ,669** ,317
* ,261 ,231 ,614
** ,469
** ,469
** ,659
**
Sig. (2-tailed) ,192 ,000 ,046 ,103 ,152 ,000 ,002 ,002 ,000
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
KPT3
Pearson
Correlation
,449** ,669
** 1 ,594
** ,634
** ,342
* ,857
** ,619
** ,499
** ,883
**
Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,000 ,000 ,031 ,000 ,000 ,001 ,000
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
KPT4
Pearson
Correlation
,401* ,317
* ,594
** 1 ,751
** ,354
* ,422
** ,111 ,111 ,598
**
Sig. (2-tailed) ,010 ,046 ,000 ,000 ,025 ,007 ,494 ,494 ,000
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
KPT5
Pearson
Correlation
,509** ,261 ,634
** ,751
** 1 ,622
** ,625
** ,274 ,168 ,729
**
Sig. (2-tailed) ,001 ,103 ,000 ,000 ,000 ,000 ,087 ,300 ,000
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
KPT6
Pearson
Correlation
,225 ,231 ,342* ,354
* ,622
** 1 ,494
** ,148 ,202 ,527
**
Sig. (2-tailed) ,162 ,152 ,031 ,025 ,000 ,001 ,362 ,212 ,000
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
KPT7
Pearson
Correlation
,363* ,614
** ,857
** ,422
** ,625
** ,494
** 1 ,754
** ,632
** ,909
**
Sig. (2-tailed) ,021 ,000 ,000 ,007 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
KPT8
Pearson
Correlation
,374* ,469
** ,619
** ,111 ,274 ,148 ,754
** 1 ,873
** ,772
**
Sig. (2-tailed) ,017 ,002 ,000 ,494 ,087 ,362 ,000 ,000 ,000
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
KPT9
Pearson
Correlation
,249 ,469** ,499
** ,111 ,168 ,202 ,632
** ,873
** 1 ,704
**
Sig. (2-tailed) ,121 ,002 ,001 ,494 ,300 ,212 ,000 ,000 ,000
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
TOTALKPT
Pearson
Correlation
,587** ,659
** ,883
** ,598
** ,729
** ,527
** ,909
** ,772
** ,704
** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
163
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Uji Reliabilitas X
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items
N of Items
,937 ,931 23
Uji Reliabilitas Y
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items
N of Items
,875 ,877 9
Uji Normalitas Tabel
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 95
Normal Parametersa,b
Mean ,0000000
Std. Deviation 3,78535960
Most Extreme Differences
Absolute ,112
Positive ,090
Negative -,112
Kolmogorov-Smirnov Z 1,087
Asymp. Sig. (2-tailed) ,188
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
164
Uji Homogenitas F
ANOVA
TOTALKPT
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 915,632 27 33,912 3,763 ,000
Within Groups 603,799 67 9,012
Total 1519,432 94
ANOVA
TOTALSAPM
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 4372,876 15 291,525 3,456 ,000
Within Groups 6664,430 79 84,360
Total 11037,305 94
165
Test of Homogeneity of Variances
Levene
Statistic
F df1 df2 Sig.
Sistem
Administrasi
Perpajakan
Modern
5,720 3,456 10 79 ,000
Kepatuhan
PKB
4,803 3,763 20 67 ,000
Test of Homogeneity of Variances
TOTALKPT
Levene Statistic df1 df2 Sig.
4,803 20 67 ,000
Uji Regresi Sederhana
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 22,011 3,565 6,174 ,000
TOTALSAPM ,125 ,036 ,337 3,451 ,001
a. Dependent Variable: TOTALKPT
166
Uji t Parsial
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 22,011 3,565 6,174 ,000
TOTALSAPM ,125 ,036 ,337 3,451 ,001
a. Dependent Variable: TOTALKPT
Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,337a ,114 ,104 3,806
a. Predictors: (Constant), TOTALSAPM
b. Dependent Variable: TOTALKPT
Statistik deskriptif
Statistics
TOTALSAPM TOTALKPT
N Valid 95 95
Missing 0 0
Mean 89,86 34,24
Median 94,00 35,00
Mode 98 36
Std. Deviation 10,250 4,020
Variance 105,056 16,164
Range 44 25
Minimum 56 19
Maximum 100 44
Sum 8537 3253
167
Lampiran 5
Tabel Data
Resp
Item Pertanyaan Variabel X Item Pertanyaan Variabel Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y
1 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 88 4 4 5 5 4 4 4 4 5 39
2 5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 5 5 87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 88 4 4 4 4 4 5 4 4 5 38
4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 92 5 4 5 4 4 5 5 5 4 41
5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 91 4 4 4 4 4 5 4 4 5 38
6 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 99 4 4 4 3 3 4 4 5 5 36
14 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 100 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38
15 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 99 4 4 4 3 3 4 4 5 5 36
16 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 94 4 4 4 3 3 4 4 5 5 36
17 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 94 4 4 4 3 3 4 4 5 5 36
18 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 94 4 4 4 3 3 4 4 5 5 36
19 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 98 4 4 4 3 3 4 4 5 5 36
20 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 98 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38
21 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 93 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38
22 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 97 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38
23 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38
24 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 100 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38
25 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38
26 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4 59 4 1 1 3 3 4 1 1 1 19
28 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 5 5 74 3 3 4 4 3 3 3 4 4 31
29 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 92 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44
30 5 5 3 2 4 4 4 4 4 4 5 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 82 3 4 3 3 3 4 4 4 4 32
31 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 96 4 4 5 5 5 5 5 5 4 42
168
32 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 5 76 5 5 4 4 3 3 3 4 3 34
33 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 3 3 3 4 83 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
34 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 3 4 3 5 4 87 2 3 4 3 4 4 4 4 3 31
35 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 79 3 3 3 3 1 2 3 4 4 26
36 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 5 77 3 4 4 4 4 4 4 3 3 33
38 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 85 3 5 4 3 3 4 4 5 5 36
39 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 1 1 2 3 2 3 3 1 2 60 1 4 2 3 1 4 2 2 3 22
40 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 81 4 5 5 4 4 4 4 3 3 36
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 3 68 3 4 3 4 3 3 4 4 3 31
42 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 78 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36
43 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 90 5 5 4 4 4 4 4 4 5 39
44 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 86 3 3 3 3 1 2 3 4 4 26
45 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 90 5 5 4 4 4 4 4 4 5 39
46 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 80 4 3 4 4 4 4 3 3 3 32
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 87 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37
48 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 5 93 4 4 5 4 4 4 5 5 4 39
49 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 95 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
50 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 95 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
51 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 95 5 5 4 4 4 3 5 4 4 38
52 3 4 4 1 1 1 1 1 4 5 3 4 4 1 1 1 1 5 3 5 3 56 3 4 4 5 4 5 3 3 3 34
53 3 4 4 1 1 1 1 1 4 5 3 4 4 1 1 1 1 5 3 5 3 56 3 4 4 5 4 5 4 3 3 35
54 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 95 4 4 3 3 3 3 3 4 4 31
55 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 99 4 4 3 3 3 3 3 4 4 31
56 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 95 4 4 3 3 3 3 3 4 4 31
57 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 97 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
58 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 88 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
59 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 99 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
60 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 95 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
61 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 96 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30
62 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 88 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32
63 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 71 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 78 5 4 4 4 2 2 2 4 4 31
65 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32
66 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 95 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
67 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 95 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
68 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 95 4 5 3 3 3 3 3 4 3 31
169
69 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 95 4 4 4 3 3 4 3 4 3 32
70 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 3 3 3 3 3 4 4 31
71 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 3 3 3 3 3 4 4 31
72 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 3 3 3 3 3 4 4 31
73 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 3 3 3 3 3 4 4 31
74 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32
75 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 99 4 4 3 3 3 3 3 4 4 31
76 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 99 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
77 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 99 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
78 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 99 4 4 3 3 3 3 3 4 4 31
79 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 3 3 3 3 3 4 4 31
80 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38
81 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 98 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38
83 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 89 4 5 4 5 3 4 4 4 5 38
84 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 84 4 5 4 4 3 4 3 4 4 35
85 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 80 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31
86 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 85 5 4 3 3 4 4 4 4 4 35
87 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 90 5 4 4 4 3 4 4 4 5 37
88 4 4 4 4 3 5 2 5 3 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 86 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 82 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31
90 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 87 4 5 5 5 4 4 4 4 4 39
91 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 85 4 5 4 5 5 4 4 4 4 39
92 3 4 4 4 3 4 2 4 5 5 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 82 4 4 3 4 4 4 4 5 4 36
93 4 3 5 5 4 4 3 5 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 81 4 4 4 4 3 3 3 4 4 33
94 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 3 91 5 4 4 4 3 5 3 5 5 38
95 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 83 4 4 4 4 3 3 3 4 4 33
170
Lampiran 6
171
172
173
174
