PENGANTAR - bappeda.malangkota.go.idbappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/hasil_kajian... · menambah sarana kesehatan seperti rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan

Bahan Diskusi: (Executive Summary)

Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang Tahun 2011

1

Exsecutive Summary merupakan ringkasan atau inti sari dari penyusunan dokumen Studi Kelayakan Pembangunan RSD Kota Malang. Executive Summary ini disusun sebagai alat bantu dalam pelaksanaan diskusi sehingga dapat memperlancar dan memberi gambaran awal mengenai agenda-agenda yang menjadi fokus diskusi sesuai dengan proses kegiatan penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang.

Dalam Bahan Diskusi ini, disampaikan beberapa muatan bahasan, yaitu:

1. Pendahuluan 2. Gambaran Umum Wilayah Perencanaan 3. Pembahasan/Analisis, yang mencakup:

- Perkiraan kebutuhan pelayanan kesehatan - Perkiraan kebutuhan sarana dan peralatan - Kajian alternatif lokasi - Kajian lingkungan - Kajian ekonomi - Kajian legalitas, manajemen, dan SDM

4. Penilaian kelayakan Diharapkan Bahan Diskusi ini dapat membantu kelancaran

kelayakan rencana pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang.

PENGANTAR



2

1.1 LATAR BELAKANG Pertumbuhan dan perkembangan kota berjalan seiring dengan

perubahan yang terjadi di dalam kota tersebut. Salah satu perubahan yang terjadi di dalam kota adalah perubahan jumlah penduduk yang semakin bertambah dari waktu ke waktu. Pertambahan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan fasilitas dan utilitas kota. Dengan semakin bertambahnya penduduk yang tinggal di suatu kota maka fasilitas-fasilitas yang telah ada harus disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayaninya. Oleh karena itu diperlukan adanya perencanaan yang cermat sehingga kota dapat menampung penduduk dengan segala aktivitasnya. Salah satu fasilitas umum yang juga menunjang pertumbuhan perkotaan adalah fasilitas kesehatan kota atau rumah sakit.

Luas wilayah dan adanya pertambahan penduduk Kota Malang memiliki kaitan yang erat dengan tingkat kesehatan masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat menentukan tingkat pelayanan kesehatan di masyarakat dan tingkat pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan kesehatan. Beberapa indikator yang menilai derajat kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa derajat kesehatan di Kota Malang mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pelayanan kesehatan yang kurang memadai, sosialisasi kesehatan yang kurang, atau tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan yang kurang. Peningkatan

pelayanan kesehatan oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi salah satu hal penting untuk mengatasi hal tersebut, misalnya dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan atau secara kuantitas menambah sarana kesehatan seperti rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan yang memadai dan representatif.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa Kota Malang masih belum memiliki rumah sakit umum daerah, karena rumah sakit umum yang ada di Kota Malang selama ini adalah milik pemerintah Propinsi (RSSA) dan sisanya adalah milik swasta. Sehingga, untuk memenuhi semakin besarnya tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat yang mengharapkan pelayanan yang cepat, nyaman, efisien,dan efektif, juga masih banyaknya jumlah masyarakat yang belum terlayani masalah kesehatannya, maka direncanakan adanya pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang yang sebelumnya dilakukan Studi untuk menilai kelayakan dari adanya rencana pembangunan tersebut.

Bagian 1

PENDAHULUAN



3

2.1. ADMINISTRASI WILAYAH Kota Malang memiliki luas sejumlah 110.06 Km2, serta terletak

pada posisi 112,06°sampai dengan 112°07' BT dan 7,06° sampai dengan 8,02° LS. dengan dikelilingi gunung-gunung : Gunung Arjuno di sebelah Utara, Gunung Tengger di sebelah Timur, Gunung Kawi di sebelah Barat, dan Gunung Kelud di sebelah Selatan. Adapun batas wilayah Kota Malang adalah :

- Utara : berbatasan dengan Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari Kab. Malang

- Timur : berbatasan dengan Kecamatan Dau (Kota Batu) dan Kecamatan Wagir Kab. Malang

- Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Tajinan Kab. Malang

- Barat : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kab. Malang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang (RTRW) Tahun 2010, luas wilayah Kota Malang mencapai 11.005,66 Ha yang terdiri atas lima kecamatan. Pembagian wilayah menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

Kecamatan Lowokwaru, dengan luas wilayah 22.6 ha Kecamatan Sukun, dengan luas wilayah 20.97 ha

Kecamatan Klojen, dengan luas wilayah 8.83 ha Kecamatan Blimbing, dengan luas wilayah 17.77 ha Kecamatan Kedungkandang, dengan luas wilayah 39.89 ha.

Berdasarkan data dalam Kecamatan Dalam Angka Kota Malang Tahun 2009, dari lima kecamatan yang ada, terbagi atas 57 kelurahan, 526 unit RW, 3.935 unit RT, dan 219.700 KK. Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan desa/kelurahan dalam membangun wilayahnya tercatat seluruh desa/kelurahan masuk ke dalam kategori desa SwaSembada, artinya hampir seluruh desa/kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri.

2.2. TATA GUNA LAHAN Kondisi tata guna lahan Kota Malang pada umumnya didominasi

oleh kawasan terbangun yang terdiri dari perumahan, fasilitas umum dan industri. Dari beberapa fasilitas yang ada, perumahan memiliki luasan yang relatif mendominasi dibandingkan komponen tata guna lahan lainnya. Kawasan perumahan umumnya tersebar pada kawasan pusat kota yang meliputi Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan sebelah timur Kecamatan Sukun. Sedangkan kawasan persawahan dan tegalan masih terdapat di pinggiran kota yang meliputi Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Lowokwaru dan sebelah barat Kecamatan Sukun. Secara umum pola tata guna lahan di Kota Malang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sebagai pusat kegiatan dan orientasi umum Kota Malang dalam hal ini merupakan pusat kota, berada pada kawasan alun-alun dan sekitarnya. Aktivitas utama berupa kegiatan komersil dan pelayanan umum.

b. Sub pusat pelayanan tersebar cukup merata untuk mengurangi pergerakan kota yang memusat di pusat kota. Beberapa sub pelayanan yang telah berkembang diantaranya : Kawasan Blimbing, Gadang, Klojen, Kebalen dan Dinoyo.

c. Bagian lainnya yang cukup berkembang pesat adalah perkembangan kawasan terbangun ke arah barat sampai melebihi batas kota, terutama di Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir. Untuk rincian penggunaan lahan Kota Malang dapat dilihat pada

Tabel berikut ini :

Bagian 2

GAMBARAN UMUM



4

Tabel 1 Penggunaan Lahan Kota Malang Tahun 2009

No Kecamatan

Luas Lahan (Ha)

Non Pertanian

Sawah Lahan Kering

Perkebunan Hutan

RTH/ Kawasan

Tak Terbangun

Total

1 Kedungkandang 1,322.4202 601.6218 - 0.2840 - 2,064.8670 3,989.1930

2 Sukun 1,342.2900 337.7619 - - - 416.4263 2,096.4782

3 Klojen 802.0796 - - - - 77.8429 879.9225

4 Blimbing 1,256.9400 193.1511 - - - 330.2219 1,780.3130

5 Lowokwaru 1,478.8645 332.0708 - - - 448.8180 2,259.7533

Total 6,202.5943 1,464.605

6 - 0.2840 - 3,338.1761

11,005.6600

Sumber : Buku Data SLHD Kota Malang Tahun 2010

2.3. RENCANA PENGEMBANGAN Lokasi rencana Studi Kelayakan Pembangunan RSD Kota

Malang berada di wilayah Kota Malang yang disesuaikan dengan rencana tata ruang Kota Malang yang tercantum dalam kebijakan RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030.

Berdasarkan rencana tata guna lahan dan struktur tata ruang Kota Malang, diketahui bahwa arahan pengembangan Kota Malang selanjutnya berada di arah Selatan – Tenggara Kota Malang, yaitu di Kecamatan Kedungkandang. Selama ini, untuk BWK Malang Tenggara (Kecamatan Kedungkandang) fasilitas yang ada hanya pada tingkat BWK saja. Untuk itu di masa yang akan datang dengan adanya arahan pengembangan pada kawasan ini terutama pada pusat pelayanan di sekitar kawasan Gunung Buring diharapkan nantinya BWK ini akan memiliki tingkat pelayanan skala kota dan kalau memungkinkan sampai pada skala regional. Untuk meningkatkan skala pelayanan yang ada di wilayah ini direncanakan adanya kegiatan-kegiatan berupa pendidikan tinggi, perdagangan, sport centre, terminal, dan kegiatan lainnya. Dengan adanya kondisi wilayah yang luas dan banyaknya tanah kosong sehingga dapat menunjang rencana pengembangan kegiatan tersebut (RTRW Kota Malang, 2010: IV-3).

Sementara itu, jika ditinjau dari aspek pemanfaatan ruang Kota Malang, khususnya dari ketersediaan tanah maka diperkirakan

pemanfaatan ruang yang paling besar di masa yang akan datang ada di Kecamatan Kedungkandang mengingat bahwa arah pengembangan kota akan diarahkan pada kecamatan ini dan pada kecamatan ini banyak terdapat lahan untuk pengembangannya (RTRW Kota Malang, 2010: IV-7).

Jika disesuaikan dengan rencana pemanfaatan ruang yang ada di Kota Malang, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Kedungkandang yang berada di BWK Tenggara merupakan wilayah yang memiliki kemungkinan arahan pengembangan fasilitas umum skala kota paling besar dibandingkan wilayah lain di Kota Malang. Sehingga, dapat disimpulkan sementara bahwa arahan untuk pembangunan rumah sakit daerah sebagai fasilitas kesehatan skala kota berada di Kecamatan Kedungkandang sesuai arahan tersebut.

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030

Gambar 1 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Malang Tahun 2030



5

2.4. LOKASI PROYEK Lokasi proyek pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang

berada di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang seperti yang telah ditunjukkan pada Gambar 1.1 Peta Rencana Lokasi Pembangunan RSD Kota Malang. Penetapan lokasi ini telah disesuaikan dengan arahan pengembangan pembangunan kota dalam rencana tata ruang Kota Malang (RTRW) Tahun 2010-2030 yang menyebutkan bahwa arahan pengembangan fasilitas sosial skala kota diarahkan di BWK Tenggara Kota Malang atau di Kecamatan Kedungkandang. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Walikota Malang Nomor 135 Tahun 2011 mengenai penetapan lokasi pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang yang berada di Kelurahan Bumiayu, luasan lahan yang direncanakan adalah sebesar 12.800 m2. Secara administratif, batasan wilayah Kelurahan Bumiayu yang memiliki luasan sebesar 386 ha adalah sebagai berikut:

Utara : Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang Timur : Kelurahan Wonokoyo dan Kelurahan Buring,

Kecamatan Kedungkandang Selatan : Kelurahan Wonokoyo dan Arjowinangun,

Kecamatan Kedungkandang Barat : Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun

Gambar 2 Peta Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Daerah

Kota Malang



6

3.1. PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN KESEHATAN

A. Kependudukan Jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2010 diperoleh

berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 dan hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2003 - 2009. Pada Gambar 4.1 dibawah ini hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 828.252 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk kota Malang pada tahun 2010 berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 7.453 jiwa/km2. Jumlah penduduk menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Data persentase pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan sumber data BPS. Rata-rata pertumbuhan penduduk kota Malang mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 sebesar 0,84 % per tahun. Sedangkan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 laju pertumbuhan penduduk kota Malang per tahun selama sepuluh tahun yakni dari tahun 2000 – 2010 sebesar 0,80%. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Kedungkandang adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kota Malang yakni sebesar 1,5%, diikuti Kecamatan Sukun 1,12%, Kecamatan Lowokwaru 0,99%, Kecamatan Blimbing 0,82% dan Kecamatan Klojen -1.02%. Terlihat setiap kecamatan mengalami pertumbuhan kecuali Klojen mengalami pertumbuhan dibawah nol.

Sumber : Buku Analisa SLHD Kota Malang 2010

Gambar 3 Grafik Persentase Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kota Malang Pada Mei 2010

Kepadatan penduduk merupakan jumlah jiwa yang menempati

suatu luasan lokasi tertentu dihitung dengan satuan jiwa/km2. Proyeksi kepadatan penduduk kota Malang tahun 2010 dari BPS sebesar 7.521 jiwa/km2. Kepadatan penduduk Kota Malang mempunyai kecenderungan meningkat selama tahun 2003–2010.

B. Sosio-Ekonomi Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang

berpengaruh terhadap kesenian tradisonal yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi). Untuk mengetahui lebih jauh tentang daerah-daerah lain disekitar Kota malang silahkan kunjungi : Daerah Sekitar Kota Malang.

Sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Kota Malang cukup banyak dan beragam, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), SD, SMP, SMU, hingga akademisi dan Perguruan Tinggi, baik pendidikan negeri maupun swasta. Demikian juga halnya dengan pendidikan yang lain seperti lembaga bimbingan belajar, kursus bahasa asing, kursus komputer, dan kursus-kursus keterampilan yang lain.

00.20.40.60.8

10.84 0.84 0.84 0.84 0.84

La

ju P

ert

um

bu

ha

n

Pe

nd

ud

uk

(%

)

Kecamatan

Bagian 3

PEMBAHASAN



7

Berikut ini jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah di Kota Malang:

Tabel 2 Jumah Sarana Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Malang

Tahun 2009/2010

Kecamatan Jumlah Sekolah

TK SD MI SMP MTs SMU SMK MA

Kedungkandang 49 54 19 14 9 5 6 3

Sukun 62 54 12 15 2 6 9 1

Klojen 69 43 6 25 5 19 12 4

Blimbing 57 56 6 19 2 5 9 1 Lowokwaru 62 58 4 16 6 11 10 4

Jumlah 299 265 47 89 24 46 46 13

Sumber : Profil Kesehatan Kota Malang,2010 Jumlah pencari kerja pada tahun 2008 yang terdaftar sebanyak

15.319 orang pencari kerja laki-laki dan perempuan sebanyak 13.251 orang. Sementara jumlah lowongan kerja yang tersedia 621 orang. Dengan demikian masih terjadi kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia.

Berdasarkan hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2008, penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan usaha tercatat yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, jasa-jasa, dan industri dengan persentase masing-masing sebesar 33,17 persen, 32,11persen, dan 14,47 persen.

Tabel 3 Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat

Pendidikan

Uraian Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki Perempuan

Sekolah Dasar 8 10 18

SMP 335 44 379

SMU 6.880 5.083 11.963 Diploma/ Akademi 1.584 1.557 3.141

Sarjana 6.512 6.557 13.069 Jumlah 15.319 13.251 28.570

Sumber : Kota Malang dalam Angka, 2009

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja dari suatu wilayah antara lain dengan melihat seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di suatu wilayah. Besaran nilai

tambah yang dihasilkan oleh factor-faktor produksi tersebut umumnya disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan struktur perekonomian makro suatu wilayah. Perkembangan PDRB dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Perhitungan besaran PDRB tersebut dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

Dari hasil peritungan besaran nominal PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 sebesar Rp 24.392.090,72 (dalam juta). Sektor yang memberikan andil yang cukup signifikan secara berurutan adalah sector industry pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, angkutan dan komunikasi.

Salah satu indikator lain yang dapat menggambarkan kemajuan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dihitung dari gambaran kenaikan jumlah produksi denga menghilangkan faktor perubahan harga. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2008 adalah 6,02%. Sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (7,92%), perdagangan, hotel, dan restoran (8,30%), bangunan (12,94%), jasa-jasa (5,75%), industri pengolahan (2,95%), angkutan dan komunikasi (5,13%), dan listrik, gas, dan air bersih (5,31%).

Tabel 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Jutaan Rupiah)

No. Sektor 2000 2007 2008

1. Pertanian 57.520,24 58.956,54 58.426,77

2. Pertambangan dan galian 6.581,78 7.000,50 6.789,43

3. Industri pengolahan 2.888.972,34 3.873.930,39 3.988.365,50

4. Listrik, gas, dan air bersih 36.276,63 45.986,86 48.430,69

5 Bangunan 191.063,81 265.209,93 299.515,90

6. Perdagangan, hotel, dan restoran 2.903.335,57 4.217.672,09 4.567.611,94

7. Angkutan dan komunikasi 411.919,90

8. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan

663.966,01 972.430.,91 1.049.483,68

9. Jasa-jasa 1.019.271,92 1.439.322,48 1.522.093,32

PDRB 8.178.908,20 11.412.769,63 12.100.269,47

Sumber : Kota Malang dalam Angka, 2009



8

C. Derajat Kesehatan Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat

dilihat dari kejadian kematian di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Di samping itu, kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Perkembangan tingkat kematian dan penyakit-penyakit penyebab utama kematian yang terjadi pada tahun 2010 akan diuraikan di bawah ini.

Sumber : Profil Kesehatan Kota Malang 2010

Gambar 4 Diagram Kematian Ibu di Kota Malang Tahun 2006 – 2010 Komponen harapan hidup diharapkan mencerminkan lama hidup

sekaligus hidup sehat suatu masyarakat. . Untuk meningkatkan usia harapan hidup, masyarakat harus senantiasa meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas kesehatan penduduk Kota Malang dalam kurun waktu tahun 2008 – 2009 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari angka harapan hidup penduduk Kota Malang pada tahun 2008 sebesar 70,22 menurun pada tahun 2009 menjadi 69,79. Ini semua tidak lepas dari penurunan salah satu indikator angka harapan hidup, yaitu indeks harapan hidup. Pada tahun 2009 AHH sebesar 69,79 dengan indeks harapan hidup 74,65. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 AHH menurun 0,71 tahun. Hal ini bermakna bahwa peluang seorang bayi untuk hidup di tahun 2009 lebih sedikit 0,71 tahun dibandingkan dengan tahun 2008.

Data kejadian kesakitan penduduk yang bersumber dari masyarakat (community based data) dapat diperoleh melalui studi morbiditas, dan dapat juga diperoleh melalui pengumpulan data dari puskesmas di kabupaten/ kota atau sarana pelayanan kesehatan lainnya (facility based data) yang didapat melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Berikut ini akan diuraikan situasi beberapa penyakit menular yang perlu mendapat perhatian, termasuk penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), dan penyakit potensial KLB/ wabah (Profil Kesehatan Kota Malang, 2010), diantaranya adalah:

a. Penyakit malaria b. Penyakit TB Paru c. Penyakit HIV/AIDS dan IMS d. Penyakit kusta e. Pneumonia f. Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi

- Difteri - Campak - AFP<15 tahun - Penyakit lain

g. Penyakit potensial KLB/Wabah

- Penyakit diare - Demam berdarah dengue

D. Kondisi Pelayanan Kesehatan Eksisting

1. Jumlah, jenis, dan kinerja layanan kesehatan Sarana kesehatan di Kota Malang beragam jenisnya dan banyak

sehingga diharapkan bisa membantu melayani masyarakat yang sakit. Jumlah dan jenis fasilitas kesehatan di Kota Malang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis

Sarana Kesehatan

Pemilikan/ Pengelola

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Pemerintah

Kab/Kota

TNI/Polri

BUMN

Swasta

Jumlah

(unit)

Rumah Sakit Umum

- 1 - 2 1 5 9

Rumah Sakit

- - - - - 13 13



9

Sarana Kesehatan


Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Pemerintah

Kab/Kota

TNI/Polri

BUMN

Swasta

Jumlah

(unit)

Khusus

Puskesmas perawatan

- - 2 - - - 2

Puskesmas Non Perawatan

- - 13 - - - 13

Puskesmas Keliling

- - 15 - - - 15

Puskesmas Pembantu

- - 33 - - - 33

Puskesmas Pembantu Gadar

- - - - - - -

Rumah Bersalin

- - 1 - - 5 6

Balai Pengobatan/ Klinik

- - - 5 - 63 68

Praktik Dokter Bersama

- - - - - 1 1

Praktik Dokter Perorangan

- - - - - 519

519

Praktik Pengobatan Tradisional

- - - - - 18

18

Poskesdes - - 57 - - - 57

Posyandu - - 655 - - - 655

Apotek - - - - - 161 161 Toko Obat - - - - - 3 3

Industri Obat

- - - - - 1 1

Industri Kecil Obat Tradisional

- - - - - 28 28

Industri Perbekalan

- - - - - 1 1

Sarana Kesehatan


Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Pemerintah

Kab/Kota

TNI/Polri

BUMN

Swasta

Jumlah

(unit)

Kesehatan Rumah Tangga Industri Alat Kesehatan

- - - - - 2 2

Pedagang Besar Farmasi

- - - - - 58 58

Penyalur Alat Kesehatan

- - - - - 3 3

Cabang Penyalur Alat Kesehatan

- - - - - 11 11

Sub Penyalur Alat Kesehatan

- - - - - 42 42

Sumber : Profil Kesehatan Kota Malang Tahun 2010

2. Pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat Indikator pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat

dapat dilihat pada tingkat kunjungan masyarakat ke tempat atau sarana pelayanan kesehatan yang ada. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2006, diketahui bahwa penduduk Kota Malang yang telah memanfaatkan puskesmas sebagai tempat untuk berobat atau memeriksakan diri sebanyak 686.700 orang atau 86.578 per 100.000 penduduk. Ini artinya, tingkat pemanfaatan puskesmas oleh penduduk Kota Malang terutama pelayanan rawat jalan tergolong tinggi, lebih dari separuh penduduk Kota Malang memanfaatkan puskesmas. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang pemanfaatannya hanya 454.115 orang atau 56.899 per 100.000 penduduk. Untuk mengetahui perbandingan pemanfaatan kunjungan masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut:



10

Gambar 5 Perbandingan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Oleh Masyarakat Kota Malang Tahun 2006

E. Jumlah Kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang

Direncanakan Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana

rumah sakit antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah rumah sakit dan tempat tidurnya serta rasionya terhadap jumlah penduduk. Namun rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk tidak dapat ditunjukkan karena rumah sakit yang ada juga menjadi rujukan penduduk dari luar Kota Malang.

1. Kondisi sarana kesehatan Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana

rumah sakit antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah rumah sakit dan tempat tidurnya serta rasionya terhadap jumlah penduduk. Jumlah tempat tidur rumah sakit umum di seluruh Kota Malang pada tahun 2010 adalah 1.922 tempat tidur. Untuk melihat lebih jelas mengenai perkembangan rasio ketersediaan sarana kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Rasio Sarana Pelayanan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk

No. Uraian Satuan Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

1 Rasio Puskesmas/penduduk

Per 100.000 penduduk

1,89 1,86 1,84 1,82 1,77

2 Rasio Pustu/penduduk


4,16 4,11 3,96 3,94 3,89

3 Rasio Rumah Sakit/penduduk


0,88 0,85 0,82 0,79 0,76

Sumber: Hasil Analisis, 2011

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelayanan kesehatan di Kota Malang masih belum seimbang dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini diketahui dari setiap tahun rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan yang dikarenakan sedikitnya pertambahan jumlah sarana kesehatan untuk menampung kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap pertumbuhan penduduk. Sehingga diperlukan adanya penambahan sarana kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, salah satunya melalui rencana pembangunan Rumah Daerah Kota Malang.

2. Tingkat kepuasan penduduk dalam pemanfaatan pelayanan

kesehatan (rumah sakit) Selain itu, penilaian tingkat keberhasilan pelayanan sarana

kesehatan, khususnya rumah sakit juga dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu tingkat pemanfaatan sarana, mutu, dan tingkat efisiensi pelayanan. Beberapa indikator standar terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dipantau antara lain adalah pemanfaatan tempat tidur (BOR), rata-rata lama hari perawatan (ALOS), rata-rata tempat tidur dipakai (BTO), rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur (TOI), persentase pasien keluar yang meninggal (GDR) dan persentase pasien keluar yang meninggal setelah 48 jam dirawat (NDR).

Pencapaian BOR rumah sakit di Kota Malang selama tahun 2010 mencapai 32,4%. Artinya dari 100 tempat tidur ada di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Malang, yang dimanfaatkan selama tahun 2010 antara 32 – 33 tempat tidur. Sedangkan untuk pencapaian ALOS rumah sakit di Kota Malang pada tahun 2010 mencapai 6,7%. Artinya dari 100 orang pasien yang dirawat di Kota Malang, mereka mendapatkan perawatan antara 6 – 7 hari. Pencapaian TOI rumah sakit di Kota Malang pada tahun 2010 adalah 13,9%. Artinya rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya mencapai 13,9 hari per 100 hari. Angka GDR atau angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar adalah 96,8. Artinya selama tahun 2010 terjadi 96 – 97 kematian dari setiap 1.000 pasien yang keluar dari rumah sakit yang ada di Kota Malang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

60%

40%

Perbandingan Kunjungan Masyarakat terhadap Sarana Kesehatan di Kota Malang

Puskesmas

Rumah Sakit



11

Tabel 7 Efisiensi Rumah Sakit di Kota Malang

No.

Uraian Satuan Tahun

2006 2007 2008

2009

2010

1 BOR (Bed Occupancy Rate) Prosen 65,29

37,56

53,0 53,0 16

2 ALOS (Average Length of Stay)

Hari 4,74 4,64 5,42 5,2 6,7

3 TOI (Turn Over lnterval) Perseratus hari

4,84 10,64

5,1 4,6 34,8

4 NDR (Netto Death Rate) Perseribu orang

3,47 28,1 29,1 45,5 63,9

5 GDR (Gross Death Rate) Perseribu orang

4,08 47,0 41,6 67,5 96,8


Dalam kaitannya dengan kebutuhan sarana kesehatan, maka nilai BOR menunjukkan bahwa jika semakin tinggi nilainya, maka semakin dibutuhkannya sarana kesehatan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai menunjukkan semakin tinggi pula kebutuhan pada pemanfaatan tempat tidur atau semakin tinggi pula kebutuhan akan rumah sakit. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pemanfaatan sarana kesehatan berupa rumah sakit yang diukur dari pemanfaatan tempat tidur (BOR) menunjukkan penurunan di tahun 2010. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah tempat tidur di sarana rawat inap yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indikator lainnya adalah ALOS (Average Length of Stay) atau rata-rata lama inap, dimana angka ALOS yang semakin besar, maka semakin besar pula kebutuhan akan sarana rawat inap. Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa tiap tahunnya ALOS di Kota Malang mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan sarana rawat inap seperti rumah sakit memang diperlukan.

Selain itu, jika dilihat dari nilai TOI (rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur), menunjukkan bahwa rata-rata selama lima tahun terakhir (2006-2010) adalah sebesar 11,9. Angka ini masih cukup kecil jika dibandingkan dengan angka nasional. Dalam kaitannya dengan kebutuhan sarana kesehatan rumah sakit, jika nilai TOI semakin kecil, maka semakin besar kebutuhan sarana kesehatan. Hal ini dikarenakan angka tersebut menunjukkan semakin cepat pergantian pasien, yang

menunjukkan kebutuhan yang tinggi di masyarakat seperti halnya nilai yang ditunjukkan oleh Kota Malang ini.

Sedangkan untuk nilai GDR, akan semakin dibutuhkan sarana kesehatan rumah sakit, jika angkanya menunjukkan nilai yang semakin tinggi, seperti persentase pada tahun 2010 sebesar 96,8. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya persentase kematian pada pasien rawat inap, menunjukkan pelayanan kesehatan yang masih kurang, sehingga diperlukannya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih memadai, salah satunya dengan adanya rumah sakit.

Begitu pula halnya untuk nilai NDR, akan semakin dibutuhkan sarana kesehatan rumah sakit, jika angkanya menunjukkan nilai yang semakin tinggi. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, bahwa nilai NDR di Kota Malang selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Artinya, semakin tinggi kebutuhan pelayanan kesehatan. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan sarana kesehatan di Kota Malang masih belum tercukupi. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kualitas pada pelayanan kesehatan atau menambah jumlah sarana kesehatan seperti rumah sakit.

3. Cakupan jaminan kesehatan Saat ini telah berkembang berbagai cara pembiayaan kesehatan

bagi masyarakat antara lain dana sehat, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja (Astek), jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan sebagainya. Untuk penduduk miskin disediakan kartu sehat sehingga mereka tidak perlu membayar pelayanan kesehatan yang digunakannya. Namun demikian cakupan atau keikutsertaan masyarakat terhadap berbagai jaminan pembiayaan kesehatan ini masih sangat rendah. Berdasarkan data penduduk Kota Malang tahun 2010 yang tercakup jaminan pembiayaan kesehatan sebesar 21.30%. hal ini menunjukkan bahwa target capaian 10% dari total penduduk Kota Malang telah dicapai.

4. Pengelolaan tenaga kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Kota Malang tahun

2010 sebanyak 3.717 orang. Distribusi tenaga kesehatan di Kota Malang dapat dilihat pada tabel 4.19. Berdasarkan tabel di bawah ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan di Kota Malang sangat banyak, khususnya tenaga perawat yang mencapai 2.111 orang atau 56,81% dari



12

total tenaga kesehatan yang ada di Kota Malang. Diikuti dengan tenaga medis yang mencapai 543 orang atau 14,61% dari total tenaga kesehatan di Kota Malang. Demikian juga halnya dengan tenaga bidan yang mencapai 399 orang atau 10,74% dari total tenaga kesehatan di Kota Malang. Jumlah tenaga kesehatan tersebut dirasa sudah mencukupi apalagi jika didukung keberadaan praktik dokter perorangan yang mencapai 519 tempat praktik perorangan dan 1 praktik bersama. Namun, jumlah ini sebenarnya masih kurang jika disesuaikan dengan standar kebutuhan tenaga kesehatan di Kota Malang. Hal ini sangat penting mengingat permasalahan lingkungan di Kota Malang semakin lama semakin kompleks sehingga membutuhkan banyak sentuhan tenaga kesehatan untuk semakin menjadikan Kota Malang sebagai kota sehat.

5. Pembiayaan kesehatan Total anggaran pembangunan kesehatan dari berbagai sumber

pada tahun 2010 sebesar Rp 54.175.508.985 dimana sebesar 86,29% bersumber pada APBD Kota. Anggaran pembangunan untuk kesehatan di Kota Malang masih sebesar 4,59% dibandingkan dengan total APBD untuk belanja pembangunan/belanja langsung. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target 10% anggaran kesehatan terhadap APBD (sesuai dengan Permenkes) belum terwujud.

Tabel 8 Distribusi Tenaga Kesehatan di Kota Malang

Unit Kerja

Tenaga Kesehatan

Jumlah

Jumlah Tenaga

Non Kesehatan

Medis

Perawat Bidan Farmasi Kesmas Sanitasi Gizi Keterapian

Fisik Teknisi Medis

Dokter Umum

Dokter Spesialis

Dasar

Dokter Spesialisa Penunjang

Dokter Spesialis Lainnya

Dokter Gigi

Puskesmas (termasuk Pustu

dan Polindes)

39 1 - 1 28 131 112 32 3 17 24 - 17 405 86

Rumah sakit (pemerintah dan swasta)

101 81 32 98 40 1.749 218 141 17 6 73 26 112 2.694 1.869

UPT Dinas Kesehatan

7 2 - - 4 9 8 2 1 - - - 8 41 16

Sarana kesehatan lain

62 3 5 2 24 121 55 6 - - 2 - 93 373 -

Sub institusi diknakes/ diklat

4 - - - 1 87 1 2 48 2 6 - - 151 -

Sub dinas kesehatan kab/ kota

8 - - - - 14 5 9 9 4 3 - - 52 38

JUMLAH 221 87 37 101 97 2.111 399 192 270 299 108 26 230 3.717 2.007

Sumber: Profil Kesehatan Kota Malang, 2010

6. Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan

target Tahun 2010 – Tahun 2015. Sementara itu, pelayanan bidang kesehatan di Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut:



13

Tabel 9 Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No.

Kriteria Standar

Pelayanan Minimal

Eksisting Pelayanan Evaluasi

A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR

1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

95 % pada Tahun 2015

Pada tahun 2010, cakupan K4 sebesar 99,59% atau sebanyak 13.698 ibu hamil

Cakupan pelayanan eksisting telah melebihi dari target yang ditentukan, bahkan sebelum tahun target, yaitu tahun 2015.

2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80 % pada Tahun 2015

Dari sebanyak 2.751 ibu hamil, yang telah ditangani pada tahun 2010 adalah sebesar 2.749 ibu hamil atau mencapai 99,93%.

Cakupan pelayanan sudah melebihi target, bahkan sebelum tahun 2015 yang ditargetkan.

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90% pada Tahun 2015

Pada tahun 2010, ibu bersalin di Kota Malang yang mendapat pertolongan kesehatan oleh tenaga kesehatan mencapai 99,70%, yaitu 12.591 ibu bersalin dari 12.629 jumlah ibu bersalin yang ada di Kota Malang.

Cakupan pelayanan sudah melebihi target, bahkan sebelum tahun 2015 yang ditargetkan.

4. Cakupan pelayanan nifas

90% pada Tahun 2015

Cakupan pelayanan nifas di Kota Malang tahun 2010 sebesar 92.56%

Jika diasumsikan kenaikan target setiap tahun adalah 5%, maka target pada tahun 2010 adalah sebesar 65%. Akan tetapi, berdasarkan cakupan pelayanan di kondisi eksisting sudah melebihi target yang ditentukan.

5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

80% pada Tahun 2010

Cakupan KN2 pada tahun 2010 mencapai 95,63% dari 12.504 neonatus yang ada di Kota Malang, atau sebesar 11.957 neonatus

Sudah mencapai target SPM

6. Cakupan kunjungan bayi

90% pada Tahun

Cakupan pelayanan untuk kunjungan banyi di

Masih belum mencapai target

No.

Kriteria Standar

Pelayanan Minimal


2010 Kota Malang pada Tahun 2010 adalah sebesar 71.45%

capaian SPM

7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% pada Tahun 2010

Selama tahun 2010 Kota Malang mencapai 78,95% kelurahan UCI

Belum mencapai target SPM

8. Cakupan pelayanan anak balita

90% pada Tahun 2010

Cakupan pelayanan untuk balita di Kota Malang adalah sebesar 1.83 % pada tahun 2010.

Masih jauh di bawah target SPM.

9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin


Cakupan pelayanan untuk pemberian makanan pendamping ASI di Kota Malang adalah sebesar 57.43% pada tahun 2010.


10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan


Cakupan pelayanan untuk balita gizi buruk mendapat perawatan di Kota Malang adalah sebesar 0.57% pada tahun 2010.

Masih berada jauh di bawah target SPM.

11. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat


Cakupan pelayanan untuk penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kota Malang adalah sebesar 99.51% pada tahun 2010.


12. Cakupan peserta KB aktif

70% pada Tahun 2010

Cakupan pelayanan untuk peserta KB aktif di Kota Malang adalah sebesar 85.81% pada tahun 2010.

Sudah mencapa target SPM yang telah ditentukan.

13. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin


Cakupan pelayanan untuk kesehatan dasar masyarakat miskin di Kota Malang adalah sebesar 100% pada tahun 2010.

Sudah mencapa target SPM yang telah ditentukan.

B. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

1. Cakupan 100% pada Jumlah masyarakat jika diasumsikan



14

No.

Kriteria Standar

Pelayanan Minimal


pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Tahun 2015

miskin yang dicakup pelayanan kesehatan pada tahun 2010 mencapai 126.630 orang. Dari jumlah tersebut yang mendapat pelayanan kesehatan berupa rawat jalan di puskesmas mencapai 98,65% atau berjumlah 124.920 orang.

target capaian pelayanan setiap tahun adalah 5%, maka tahun 2010 targetnya adalah sebesar 75%. Sementara itu, kondisi eksisting menunjukkan pelayanan sebesar 98,65%, sehingga pelayanan rujukan untuk masyarakat miskin telah mencapai target.

2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota

100 % pada Tahun 2015.

Kunjungan pasien rawat jalan di puskesmas Kota Malang selama tahun 2010 mencapai 335.706 untuk kunjungan baru dan mencapai 306.586 untuk kunjungan lama. Sedangkan kunjungan pasien rawat inap mencapai 2.648 kunjungan lama. Sedangkan kunjungan rawat jalan di rumah sakit selama tahun 2010 baru mencapai 104.763 untuk kunjungan baru dan 109.808 untuk kunjungan lama. Sedangkan kunjungan rawat inap mencapai 40.988 untuk kunjungan baru dan mencapai 75.196 untuk kunjungan lama. Sehingga, jika dihitung dari jumlah total penduduk Kota Malang, maka pelayanan kesehatan rujukan sebesar 96,84%.

Jika diasumsikan target pencapaian setiap tahunnya adalah 5%, maka asumsi target untuk tahun 2010 adalah sebesar 75%. Dengan demikian, capaian pelayanan kesehatan rujukan untuk masyarakat telah melebihi target pada tahun 2010.

No.

Kriteria Standar

Pelayanan Minimal


C. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB

1. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam


Cakupan pelayanan untuk Kota Malang sebesar 100%.

Sudah mencapai target SPM.

D. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif

80% pada Tahun 2015

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat cakupan desa siaga aktif di Kota Malang adalah sebesar 71.93%pada tahun 2010.

Jika diasumsikan target capaian tiap tahun adalah sebesar 5%, maka asumsi target untuk tahun 2010 adalah sebesar 55%. Dengan demikian, target promosi kesehatan di Kota Malang telah mencapai target capaian SPM.

Sumber: Hasil Evaluasi, 2011

3.2. PERKIRAAN KEBUTUHAN SARANA DAN PERALATAN

KESEHATAN A. Kebutuhan Sarana dan Fasilitas Fisik

Kebutuhan sarana dan fasilitas fisik untuk Rumah Sakit Daerah Kota Malang disesuaikan dengan Pedoman Teknis yang mengatur mengenai kebutuhan sarana fisik pembangunan Rumah Sakit, khususnya Tipe D yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perijinan Rumah Sakit, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1165 Tahun 2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010



15

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur. B. Rencana Cakupan

Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Malang yang akan dibangun memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna sehingga direncanakan dapat mewadahi pelayanan medis dan pelayanan spesialitik yang penting. Dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan tersebut maka diperlukan penyediaan teknologi dan peralatan penunjang kesehatan yang memadai sehingga rumah sakit dapat menyelenggarakan pelayanan yang bermutu memenuhi standar minimal penyelenggaraan rumah sakit umum. 1. Lingkup pelayanan

Lingkup pelayanan rumah sakit mencakup : a. Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan yang akan diselenggarakan mencakup : 1. Poliklinik Umum dan Gigi; 2. Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); 3. Poliklinik Spesialis Penyakit Anak; 4. Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam; 5. Poliklinik Spesialis Bedah; 6. Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

b. Pelayanan Rawat Darurat Tingkat pemanfaatan Instalasi Rawat Darurat (IRD) oleh

masyarakat saat ini relatif belum maksimal. Hal tersebut mengacu pada jumlah pasien rawat inap dan pasian rujukan di Instalasi Rawat Darurat (IRD). Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, teknologi dan sumber daya manusia yang tersedia pada Instalasi Rawat Darurat (IRD) masih tergolong belum mencukupi apabila dibandingkan dengan data jumlah penyakit yang diderita penduduk Kota Malang. c. Unit Rawat Inap

Pelayanan rawat inap diselenggarakan mencakup semua fungsi pelayanan, yaitu:

1. Nurse station; 2. Rawat regular, semi intensif, intensif dan isolasi; 3. Ruang tindakan; 4. Dapur kecil;

5. Ruang pembilasan; 6. Ruang tunggu; 7. Akses darurat; 8. Ruang isolasi; 9. Gudang; 10. Ruang tunggu.

Dalam segmentasi kelas hanya diberlakukan pembedaan penetapan tarif berdasarkan perbedaan sarana yang disediakan namun tidak berpengaruh terhadap besaran tarif pelayanan medis dan penunjang lainnya.

2. Kebutuhan peralatan medic dan non medic Pelayanan penunjang medik untuk mendukung diagnostik dan

terapi yang disediakan oleh rumah sakit harus memenuhi standar minimal suatu rumah sakit yang mencakup:

a. Pelayanan penunjang medik 1. Radiologi dan elektromedik 2. Laboratorium 3. Kamar bedah 4. Kamar bersalin 5. Urin perinatologi 6. Rehabilitasi medic 7. Ruang intensif (ICU) 8. Unit farmasi

b. Pelayanan penunjang non medic 1. Instalasi gizi 2. Laundry dan binatu

c. Central sterilized supply department (CSSD) d. Instalasi pemeliharaan sarana dan sanitasi rumah sakit (IPSRS) e. Pelayanan administrasi f. Unit rekam medik g. Unit penunjang pelayanan publik



16

3.3. KAJIAN ALTERNATIF LOKASI

A. Persyaratan Lokasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 44

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Persyaratan lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.

44 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 ini adalah harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan rumah sakit. 1. Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan

Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/ atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait kesehatan dan keselamatan lingkungan pada kegiatan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang dilakukan dengan pengamatan sekunder. Parameter kesehatan lingkungan yang dipantau diantaranya adalah menurunnya kualitas air (TSS, kekeruhan, dan tingkat pH) dan kualitas udara (CO, SO2, dan NOx) pada saat konstruksi bangunan hingga rumah sakit tersebut berjalan. Sementara itu, untuk parameter keselamatan lingkungan yang dipantau adalah perubahan guna lahan yang sebelumnya adalah lahan produktif menjadi lahan terbangun yang kemungkinan akan berdampak pada kenaikan limpasan hujan pada saat musim hujan jika sistem drainase dalam pembangunan RSD Kota Malang tidak diantisipasi dengan baik. Parameter kesehatan dan keselamatan lingkungan menjadi penting dalam persyaratan lokasi pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang. Hal ini dikarenakan agar dampak yang terjadi akibat pembangunan rumah sakit dapat ditekan hingga tingkat minimal atau tidak ada dampak sama sekali, terutama yang menyangkut kesehatan dan keselamatan lingkungan yang akan berubah selama masa pembangunan atau hingga pasca konstruksi pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang. 2. Ketentuan mengenai tata ruang

Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang

diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Berdasarkan rencana tata guna lahan dan struktur tata ruang Kota Malang, diketahui bahwa arahan pengembangan Kota Malang selanjutnya berada di arah Selatan – Tenggara Kota Malang, yaitu di Kecamatan Kedungkandang. Selama ini, untuk BWK Malang Tenggara (Kecamatan Kedungkandang) fasilitas yang ada hanya pada tingkat BWK saja. Untuk itu di masa yang akan datang dengan adanya arahan pengembangan pada kawasan ini terutama pada pusat pelayanan di sekitar kawasan Gunung Buring diharapkan nantinya BWK ini akan memiliki tingkat pelayanan skala kota dan kalau memungkinkan sampai pada skala regional. Untuk meningkatkan skala pelayanan yang ada di wilayah ini direncanakan adanya kegiatan-kegiatan berupa pendidikan tinggi, perdagangan, sport centre, terminal, dan kegiatan lainnya. Dengan adanya kondisi wilayah yang luas dan banyaknya tanah kosong sehingga dapat menunjang rencana pengembangan kegiatan tersebut (RTRW Kota Malang, 2010: IV-3).

Sementara itu, jika ditinjau dari aspek pemanfaatan ruang Kota Malang, khususnya dari ketersediaan tanah maka diperkirakan pemanfaatan ruang yang paling besar di masa yang akan datang ada di Kecamatan Kedungkandang mengingat bahwa arah pengembangan kota akan diarahkan pada kecamatan ini dan pada kecamatan ini banyak terdapat lahan untuk pengembangannya (RTRW Kota Malang, 2010: IV-7).

Jika disesuaikan dengan rencana pemanfaatan ruang yang ada di Koa Malang, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Kedungkandang yang berada di BWK Tenggara merupakan wilayah yang memiliki kemungkinan arahan pengembangan fasilitas umum skala kota paling besar dibandingkan wilayah lain di Kota Malang. Sehingga, dapat disimpulkan sementara bahwa arahan untuk pembangunan rumah sakit daerah sebagai fasilitas kesehatan skala kota berada di Kecamatan Kedungkandang sesuai arahan tersebut.

Lokasi rencana Studi Kelayakan Pembangunan RSD Kota Malang berada di wilayah Kota Malang yang disesuaikan dengan rencana tata ruang Kota Malang yang tercantum dalam kebijakan RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030. Sehingga, berdasarkan arahan pengembangan dalam kebijakan tersebut, dipilih Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang sebagai lokasi pembangunan Rumah Sakit



17

Daerah Kota Malang yang kemudian ditetapkan dalam SK Walikota Malang Nomor 135 Tahun 2011 tentang Penetapan lokasi barang milik daerah berupa tanah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang untuk pembangunan Rumah Sakit Daerah terletak di Kelurahan Bumiayu Kecamatan kedungkandang. Hal ini seperti yang telah ditunjukkan pada Gambar sebelumnya tentang Peta Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang. 3. Analisa aspek fisik lokasi

a. Lokasi tapak Penentuan lokasi sangat berperan penting dalam berbagai

macam kegiatan pembangunan fisik, dalam hal ini terkait dengan pembangunan rumah sakit. Pemilihan lokasi yang tepat akan memperlancar proses pembangunan dan operasionalisasi rumah sakit, dimana permasalahan yang akan timbul terutama selama proses pembangunan atau konstruksi dapat diminimalisir. Dalam kegiatan pembangunan rumah sakit sebaiknya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Dekat dengan pusat pemerintahan - Dekat dengan pusat perekonomian - Dekat dengan pusat pengaruh masyarakat

b. Kondisi fisik lahan Penilaian kelayakan lokasi berdasar konfisi fisik lahan dalam

studi ini didasarkan analisis satuan kemampuan lahan (SKL). Kajian kemampuan lahan yang pertama ditinjau terkait dengan ketersediaan air, dimana lokasi atau wilayah yang sesuai untuk pengembangan kawasan rumah sakit merupakan wilayah dengan ketersediaan air bersih yang cukup memadai terutama dalam tujuan untuk memenuhi konsumsi unit-unit fungsional dalam rumah sakit. Berdasar pada hasil analisa diketahui bahwa pada lokasi rencana di Kelurahan Bumiayu ini memiliki kemampuan lahan yang baik apabila ditinjau berdasar kondisi ketersediaan air dalam kategori yang mencukupi. Sehingga dapat disimpulkan jika pembangunan rumah sakit berada di wilayah ini, tidak akan ada gangguan dalam sistem penyediaan air bersih dan air minum, karena telah memadai untuk menunjang aktivitas setiap unit fungsional pelayanan kesehatan yang ada di kawasan rumah sakit.

c. Aksesbilitas Aksesibilitas menjadi faktor penting dalam mendukung tingkat

pelayanan dan akses masyarakat terhadap fasilitas umum maupun sosial pada suatu wilayah. Keberadaan fasilitas yang tidak didukung dengan akses atau jaringan jalan yang memadai dapat membuat fasilitas tersebut sulit dijangkau masyarakat sehingga kondisi pelayanannya tidak maksimal. Oleh karena itu dalam analisis kelayakan pembangunan rumah sakit ini perlu diperhitungkan aspek aksesibilitas dalam memilih alternatif lokasi pembangunan yang sesuai. Lokasi rencana pembangunan rumah sakit di Kelurahan Bumiayu ini berada dekat dengan ruas jalur lingkar kota yang juga menjadi penghubung antara wilayah Kota Malang dan wilayah Kabupaten Malang, sehingga kondisi aksesbilitas lokasi rencana di wilayah ini baik untuk menunjang pola sirkulasi dalam maupun luar tapak rumah sakit.

4. Kesesuaian pembangunan dengan kebijakan daerah Tinjauan lokasi pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota

Malang dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya arahan kebijakan penataan ruang terutama untuk pengembangan fasilitas kesehatan dalam skala pelayanan regional, terutama substansi kebijakan tersebut termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

b. Efisiensi dan efektivitas program pembangunan rumah sakit dimana baik dalam aspek pembiayaan, aspek aksesibilitas maupun aspek kelengkapan fasilitas pendukung berupa sarana – prasarana medis dan non medis;

c. Persyaratan pelayanan sebuah rumah sakit umum daerah yang komprehensif mencakup kenyamanan, keamananan dan kemudahan dalam pengelolaan dan penanganan kesehatan;

d. Tersedianya lahan yang legal dan bebas dari konflik sehingga memudahkan proses pembangunan karena tidak perlu melakukan pembebasan lahan yang rumit serta tidak membutuhkan biaya yang sangat besar;

e. Potensi pengembangan dan perluasan rumah sakit di masa yang akan datang cukup besar, baik berdasar aspek fisik maupun aspek finansial;



18

f. Keselarasan pembangunan terhadap kondisi lingkungan sehingga dalam perkembangannya terbentuk wujud (image) pengembangan rumah sakit yang ramah lingkungan.

3.4. KAJIAN LINGKUNGAN Salah satu komponen studi kelayakan pembangunan rumah

sakit daerah kota Malang adalah kajian mengenai aspek lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan visi kota Malang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Disamping itu, pembangunan RSD Kota Malang sejalan dengan salah satu misi kota Malang untuk mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota.

Gambar 6 Lokasi Rencana Proyek

Studi aspek lingkungan pembangunan RSD Kota Malang terbatas pada kajian dampak lingkungan kegiatan pembangunan RSD Kota Malang terhadap kondisi lingkungan di sekitar lokasi terpilih dengan mempertimbangkan kebijakan dan peraturan terkait. Untuk penyusunan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL-UPL) akan dilakukan studi tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lingkup studi dalam kajian aspek lingkungan dalam pembangunan RSD Kota Malang meliputi :

Kajian kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan sekitar lokasi pembangunan.

Kajian pengelolaan dampak lingkungan kegiatan pembangunan Studi aspek lingkungan pembangunan RSD Kota Malang

mempunyai batas ekologi yang disesuaikan dengan batas proyek. Untuk lebih jelasnya batas proyek dan batas ekologis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

1. Kajian dampak lingkungan Pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji dampak lingkungan

adalah dengan melakukan kunjungan kelapangan (site investigation), melakukan pengumpulan data rona awal lingkungan, selanjutnya melakukan diskusi/wawancara terbatas dengan instansi terkait, pemrakarsa dan masyarakat untuk memperoleh isu-isu pokok (main issues) dampak lingkungan. Selanjutnya dampak yang diprakirakan akan timbul dikategorikan atas Dampak Positif (+) dan Dampak Negatif (-). Sedangkan skala penting dampak dikategorikan atas : Skala Kecil (1), Sedang (2) dan Besar (3).

Berikut ini kajian dampak lingkungan rencana kegiatan pembangunan dan operasional Rumah Sakit Umum Kota Malang.

a. Tahap Prakonstruksi Kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak terhadap

lingkungan dalam tahap ini adalah : 1. Survey lapangan dan pengukuran 2. Pembebasan dan penyiapan lahan

b. Tahap konstruksi Kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak terhadap

lingkungan dalam tahap ini adalah : 1. Pembuatan dan Pengoperasian Kantor Proyek & Base Camp

- Penurunan kualitas air permukaan



19

- Gangguan kuantitas air tanah - Gangguan kualitas air tanah - Terbukanya kesempatan usaha dan pendapatan - Mobilisasi tenaga kerja - Mobilisasi alat-alat berat dan material konstruksi

• Peningkatan kebisingan • Penurunan kualitas udara • Kemacetan lalu lintas

- Pekerjaan tanah • Peningkatan kebisingan • Penurunan kualitas udara • Kesesuaian dengan RTRW Kota Malang • Berkurangnya RTH sebagai daerah resapan air

hujan • Pekerjaan pondasi

c. Tahap pasca konstruksi Tahap pasca konstruksi berupa pengoperasian rumah sakit

umum Kota Malang yang direncakan bertipe D sehingga kegiatan

operasional yang akan berlangsung menyesuaikan dengan fasilitas pelayanan rumah sakit tipe D sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan operasional rumah sakit yang berdampak terhadap lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinis - Peningkatan kesehatan masyarakat - Peningkatan kesempatan kerja dan usaha - Peningkatan kemacetan lalu lintas

2. Pengelolaan limbah

- Sampah - Limbah cair - Limbah klinis

Ringkasan perkiraan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10 Identifikasi Dampak

SUMBER DAMPAK KOMPONEN LINGKUNGAN YANG

TERKENA DAMPAK JENIS DAMPAK

KATEGORI DAMPAK

SKALA DAMPAK

TAHAP PRAKONSTRUKSI

1. Survei dan Pengukuran Persepsi masyarakat Penerimaan positif masyarakat terhadap kegiatan pembangunan

Positif Besar

2.Pembebasan dan penyiapan lahan Persepsi masyarakat Penerimaan negatif masyarakat terhadap kegiatan pembebasan lahan

Negatif Sedang

TAHAP KONSTRUKSI

1. Pembuatan dan pengoperasian kantor proyek dan base camp

Kualitas air permukaan

Penurunan kualitas air permukaan (kekeruhan, TSS, BOD, Total Coli)

Negatif Kecil

Kualitas air tanah

Gangguan kuantitas air tanah Negatif Kecil

Kualitas air tanah Penurunan kualitas air tanah (Total Coli) Negatif Kecil

Kesempatan usaha Terbukanya kesempatan usaha penyediaan kebutuhan sehari-hari, makanan dan minuman

Positif Besar

Perekonomian rumah tangga Peningkatan pendapatan Positif Besar

2. Mobilisasi tenaga kerja Kesempatan kerja Terbukanya kesempatan kerja sebagai tenaga pelaksana (kuli dan tukang )

Positif Kecil

Persepsi masyarakat Kecemburuan sosial terhadap pekerja pendatang Negatif Kecil

3. Mobilisasi alat berat Kebisingan Peningkatan kebisingan Negatif Sedang

Kualitas udara Penurunan kualitas udara

Lalu lintas Peningkatan kemacetan Negatif Kecil



20

SUMBER DAMPAK KOMPONEN LINGKUNGAN YANG

TERKENA DAMPAK JENIS DAMPAK

KATEGORI DAMPAK

SKALA DAMPAK

Kualitas jalan Penurunan kualitas jalan (ambles, berlubang) Negatif Kecil

4. Pengangkutan material Kebisingan Peningkatan kebisingan Negatif Sedang

Lalu lintas Peningkatan kemacetan Negatif Kecil

Kualitas udara Peningkatan kadar debu Negatif Sedang

5. Pekerjaan tanah Kebisingan Peningkatan kebisingan Negatif Kecil

Kualitas udara Peningkatan kadar debu Negatif Sedang

Ruang, Lahan dan Tanah Kesesuaian dengan RTRW Kota Malang Positif Besar

Hidrologi Berkurangnya lahan RTH sebagai daerah resapan Negatif Sedang

Kuantitas air tanah Berkurangnya kuantitas air tanah Negatif Kecil

6. Pekerjaan pondasi Kuantitas air permukaan Gangguan pengaliran air tanah Negatif Kecil

Fisiografi tanah Gangguan kestabilan tanah Negatif Sedang

TAHAP OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

1. Pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan, penunjang klinis

Kesehatan masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat Positif Besar

Lalu lintas Peningkatan kemacetan lalu lintas Negatif Besar

Kesempatan kerja dan usaha Terbukanya peluang usaha dan kerja di lingkungan rumah sakit maupun di sekitarnya

Positif Besar

Kebisingan Peningkatan kebisingan Negatif Besar

Kualitas udara Penurunan kualitas udara (debu, NOx, SOx, Timbal, logam berat, B3)

Negatif Sedang

Perekonomian rumah tangga Peningkatan pendapatan Positif Besar

2. Pengelolaan sampah Kualitas air tanah Penurunan kualitas air tanah dari lindi sampah (BOD, COD Nitrat, Fosfat)

Negatif Kecil

Kepadatan dan penyebaran fauna Pertambahan populasi dan penyebaran tikus, lalat, nyamuk, kecoa

Negatif Besar

Kesehatan masyarakat Penyebaran penyakit Negatif Sedang

Kualitas tanah Penurunan kualitas tanah (logam berat dan B3) Negatif Kecil

3. Pengelolaan limbah cair Kualitas air permukaan Penurunan kualitas air permukaan (kekeruhan, TSS, BOD, COD, Fosfat, Nitrat, Fecal Coli)

Negatif Sedang

4. Pengelolaan limbah klinis Kualitas air tanah Penurunan kualitas air tanah (biota pathogen, B3 ) Negatif Kecil

Kualitas air permukaan Penurunan kualitas air permukaan (biota pathogen, B3 ) Negatif Kecil


3.5. KAJIAN EKONOMI Perkiraan biaya yang diperhitungkan dalam rencana

pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang tidak hanya dihitung dari biaya pembangunan (pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi), tetapi juga pembiayaan dalam pembelian alat-alat kesehatan dan sumber daya manusia. Tentunya pembiayaan tersebut juga disesuaikan dengan Anggaran Pembangunan untuk Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang ini.

Untuk menganalisis pembiayaan dilakukan dengan metode yang paling sederhana yaitu Cash Flow atau aliran uang, yang diproyeksikan

untuk lima tahun kedepan sampai tahun 2015, hal ini untuk mengetahui waktu terjadinya titik kembali dan internal rate of return (IRR). Adapun biaya penyelenggaraan rumah sakit atau cash outflow terdiri atas : biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan, sementara untuk cash inflow atau pendapatan operasional berasal dari unit produksi seperti rawat jalan (poli umum, gigi dan spesialis), rawat inap, rawat darurat, tindakan pembedahan, laboratorium, radiologi, apotek, gizi dan penunjang yang lain seperti ambulan, dan pelayanan administrasi yang lain.



21

Tabel 11 Proyeksi Pembiayaan Tahun 2011 – 2015

No Jenis Arus Uang PVA Tahun (rupiah)

2011 2012 2013 2014 2015

Cash Outlow:

1

Investasi:

Tanah 1% 2.029.500.000 5.404.005.000 3.726.900.000 3.726.900.000 3.726.900.000

Gedung 1% 10.000.000.000 13.150.851.450 11.435.523.000 11.435.523.000 11.435.523.000

Alat medik 1% 1.290.312.870 3.435.751.269 2.369.483.634 2.369.483.634 2.369.483.634

Alat non medik 1% 8.250.000 21.967.500 15.150.000 15.150.000 15.150.000

IPAL, Incen, Genset 1% 71.500.000 190.385.000 131.300.000 131.300.000 131.300.000

Kendaraan 1% 33.000.000 87.870.000 60.600.000 60.600.000 60.600.000

Sub total 1 13.432.562.870 22.290.830.219 17.738.956.634 17.738.956.634 17.738.956.634

2

Operasional:

Jasa 2% 4.943.850.113 5.040.788.350 5.137.726.588 5.234.664.825 5.331.603.063

Bahan 2% 3.488.389.718 3.556.789.517 3.625.189.315 3.693.589.114 3.761.988.912

Sub total 2 8.432.239.831 8.597.577.867 8.762.915.903 8.928.253.939 9.093.591.975

3

Pemeliharaan:

Gedung 2% 1.132.230.000 1.154.874.600 1.177.519.200 1.200.163.800 1.222.808.400

Alat medik 1% 117.301.170 118.474.182 119.647.193 120.820.205 121.993.217

Alat non medik 10% 7.500.000 8.250.000 9.000.000 9.750.000 10.500.000

IPAL, Incen, Genset 2% 6.000.000 6.120.000 6.240.000 6.360.000 6.480.000

Kendaraan 2% 13.000.000 13.260.000 13.520.000 13.780.000 14.040.000

Sub total 3 1.263.031.170 1.287.718.782 1.312.406.393 1.337.094.005 1.361.781.617

Sub Total A (1+2+3) 23.127.833.871 32.176.126.868 27.814.278.930 28.004.304.578 28.194.330.225

Cash inflow:

4

Operasional:

Pembedahan 10% 10.793.687.500 11.873.056.250 12.952.425.000 14.031.793.750 15.111.162.500

Non Pembedahan 10% 822.375.000 904.612.500 986.850.000 1.069.087.500 1.151.325.000

Pelayanan medik 10% 1.300.175.000 1.430.192.500 1.560.210.000 1.690.227.500 1.820.245.000

Penunj. Medik 10% 524.634.375 577.097.813 629.561.250 682.024.688 734.488.125

Apotek(netto) 10% 422.249.063 464.473.969 506.698.876 548.923.782 591.148.688

Sub total 4 13.863.120.938 15.249.433.032 16.635.745.126 18.022.057.219 19.408.369.313

5 sewa kendaraan 10% 12.000.000 13.200.000 14.400.000 15.600.000 16.800.000

sub total 5 12.000.000 13.200.000 14.400.000 15.600.000 16.800.000

sub total B(4+5) 13.875.120.938 15.262.633.032 16.650.145.126 18.037.657.219 19.425.169.313

Total B-A -9.252.712.933 -16.913.493.836 -11.164.133.805 -9.966.647.358 -8.769.160.912

Sumber: Hasil Perhitungan, 2011



22

3.6. KAJIAN LEGALITAS, MANAJEMEN, DAN SDM A. Legalitas

Kajian legalitas mengenai rumah sakit mencakup perijinan rumah sakit. Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin yang terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional. Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun. Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Izin Rumah Sakit kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perijinan Rumah Sakit, maka perijinan dalam mendirikan rumah sakit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Studi Kelayakan; b. Master Plan; c. Status Kepemilikan; d. Rekomendasi Izin Mendirikan; e. Izin undang-undang gangguan (HO); f. Persyaratan pengolahan limbah; g. Luas tanah dan sertifikatnya; h. Penamaan; i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); j. Izin Penggunaan Bangunan (IPB); dan k. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Adapun persyaratan izin operasional rumah sakit adalah sebagai

berikut: a. Memiliki izin mendirikan b. Sarana prasarana c. Peralatan d. Sumber daya manusia e. Administrasi manajemen Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah harus

berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Manajemen Rumah sakit adalah organisasi yang kompleks dengan sumber

daya yang terlibat dengan kandungan padat modal, padat dengan multi profesi, teknologi yang semakin canggih dan pelayanan yang kompleks sehingga memungkinkan terjadinya permasalahan yang banyak terjadi dalam operasionalisasinya baik dari pasien dan pengunjung maupun dari internal rumah sakit itu sendiri. Sehingga dalam pengelolaan rumah sakit perlu menggunakan pendekatan yang tidak linier tapi menerapkan manajemen yang partisipatif dengan tetap berorientasi pada objektif yang telah ditetapkan.

Lingkup manajemen yang lain yang ada di rumah sakit adalah : a. Manajemen pelayanan dan penjagaan mutu; b. Manajemen SDM; c. Manajemen pemeliharaan sarana dan lingkungan rumah

sakit; d. Manajemen sosial marketing dan kepuasan pelanggan; e. Manajemen keuangan.

1. Pengembangan manajemen Pengembangan manajemen pelayanan dan mutu

Pengembangan manajemen pelayanan dan mutu rumah sakit diarahkan kepada pemenuhan kepuasan stake holder rumah sakit dalam hal ini adalah Pasien; Masyarakat; Pemerintaah dan anggota dewan; dan Para professional.

Untuk mendapatkan evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan oleh rumah sakit perlu dilakukan survai dan audit secara berkesinambungan sebagai berikut:

Survai kepuasan pasien; Survai kepuasan karyawan. Sedangkan audit pelayanan dilakukan selain berdasarkan

indikator klinik juga indikator proses berupa audit medik, audit farmasi, audit rekam medik dan audit klinis. Penjagaan Mutu Sehubungan dengan rencana pendidirian rumah sakit baru, maka institusi yang berkaitan langsung dengan mutu pelayanan medis secara fungsional adalah Komite Medis.

Untuk memperjelas akuntabilitas masing-masing antara rumah sakit sebagai lembaga dan para professional dokter sebagai pemberi pelayanan langsung, maka perlu dilaksanakan registrasi dan legitimasi dari setiap dokter untuk memenuhi azas ‘Hospital by law’.



23

2. Manajemen pelayanan customer Pengembangan manajemen sosial marketing dilakukan proses

perencanaan dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat khususnya di area cakupan rumah sakit dan dilakukan langkah operasional dengan secara terprogram dan terorganisir dalam struktur organisasi rumah sakit.

Survei untuk pemantauan kepuasan komplain berkelanjutan, identifikasi karakteristik, persepsi dan preferensi masyarakat terus dilakukan secara berkesinambungan baik kepada pengunjung maupun kepada per group di tengah masyarakat melalui berbagai saluran di masyarakat baik formal maupun informal. 3. Manajemen pemasaran

Pemasaran atau marketing merupakan segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperlancar arus pertukaran barang atau jasa ke tangan konsumen, baik sebelum terjadi pertukaran maupun sesudahnya dengan harapan dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen, dan pada gilirannya keuntungan dapat dicapai.

Dewasa ini rumah sakit sebagai jasa kesehatan berfokus pada konsumen. Hal ini didorong oleh semakin cerdasnya konsumen jasa kesehatan sehingga tingkat harapannya juga meningkat, porsi belanja yang dikeluarkan konsumen untuk jasa kesehatan semakin besar (Godman & Stano, 1993, dalam Sudirman, 2001) dan peraturan pemerintah yang lunak, dikombinasikan dengan oversupply meningkatkan intensitas persaingan (Stelber, 1987, Nelson & Goldstein, 1989, dalam Sudirman, 2001). Kemampuan rumah sakit untuk bertahan pada pasar yang sangat kompentitif membutuhkan pemahaman terhadap kebutuhan pasar dan pemanfaatan informasi tersebut untuk menyajikan nilai bagi pasien. Oleh karena itu, manajer harus mampu memanfaatkan sumber dayanya secara efektif untuk memaksimasi nilai dari jasa yang ditawarkan pada pasien atau konsumen sasaran. C. Organisasi

Status kelembagaan Rumah Sakit adalah Badan Layanan Umum (BLU). Jika disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 15 ayat 5, disebutkan bahwa lembaga teknis daerah yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. Direktur yang dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Rumah sakit umum kelas D terdiri dari satu subbagian tata usaha dan dua seksi (Pasal 31 ayat 5). Untuk kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D merupakan jabatan struktural eselon IIIb.



24

Sumber : Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 983/MENKES/SK/XI/1992

Gambar 7 Organisasi Rumah Sakit Daerah Tipe D

DIREKTUR

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN DAN

INFORMASI

SUB BIDANG PENELITIAN DAN

REKAM MEDIK

SUB BIDANG PENYULUHAN DAN

PEMASARAN

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

SUB BIDANG SARANA DAN

PRASARANA MEDIK

SUB BIDANG SARANA DAN

PRASARANA NON MEDIK

BIDANG PELAYANAN

SUB BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN

KEPERAWATAN

SUB BIDANG PELAYANAN

PENUNJANG MEDIK

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Sekretaris Daerah

Garis Koordinatif

Garis Instruktif

Keterangan:



25

D. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Analisa terhadap prediksi pelayanan kesehatan di masa yang

akan datang menuntut peningkatan kualitas SDM dan peningkatan dibidang manajemen organisasi dengan sasaran-sasaran sesuai dengan tujuan Medical Excellence yaitu :

• Tercapainya kualifikasi ketenagaan yang sesuai dengan bidang tugasnya;

• Tercapainya jumlah tenaga sesuai standar kebutuhan; • Terlaksananya hak dan kewajiban karyawan; • Terciptanya Personal Values dari seluruh karyawan untuk

mewujudkan Customer Values berupa integritas, kesediaan untuk melayani dan kerendahan hati;

• Tercapainya evaluasi kerja karyawan dalam kaitannya dengan sistem reward and punishment.

1. Perkiraan Jumlah Tenaga Rumah Sakit Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 262 Tahun 1979, maka jenis ketenagaan rumah sakit dapat dikelompokan dalam 4 kategori ketenagaan yang juga disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit Tipe D. Pedoman yang digunakan adalah standarisasi ketenagaan yang ditetapkan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010, yaitu jumlah tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan. Adapun rincian ketenagakerjaan pada Rumah sakit kelas D adalah sebagai berikut :

1) Tenaga medis (jumlah: 6 orang) a. Pelayanan medik dasar minimal harus ada empat

dokter umum dan satu orang dokter gigi sebagai tenaga tetap

b. Pelayanan medik spesialis dasar harus ada masing-masing minimal satu orang dokter spesialis dari dua jenis pelayanan spesialis dasar dengan satu orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap.

2) Tenaga paramedis perawatan, dengan rasio tempat tidur : tenaga keperawatan adalah 3 : 2, dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai dengan pelayanan di Rumah Sakit. Jika standar minimal tempat tidur pada Rumah Sakit Daerah Tipe D adalah sebanyak 50 unit, maka jumlah perawat yang dibutuhkan adanlah sebanyak 33 orang minimal.

3) Tenaga paramedis non perawatan, disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit.

4) Tenaga non medis, disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit.

Jika Rumah Sakit menerapkan sistem 24 jam layanan dan juga menerapkan sistem shift pergantian sebanyak tiga kali, maka jumlah tenaga minimum adalah 73 x 3, yaitu sebanyak 219 orang. Jumlah tenaga kerja tersebut diasumsikan dengan setiap kebutuhan ruang membutuhkan masing-masing satu orang, sehingga jika pelayanan dibuka selama 24 jam, maka tiap klasifikasi ruangan membutuhkan 3 orang tenaga kerja, termasuk tenaga medis, tenaga medis perawatan, tenaga paramedis non perawatan, dan tenaga non medis.

Sebagai estimasi ketenagaan di RSD Kota Malang, maka untuk cakupan kebutuhan tenaga kerja secara moderat dapat dibulatkan jumlahnya, agar dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja di RSD baru nantinya tidak terjadi kekurangan. Hal ini dikarenakan, perhitungan di atas hanya sebatas perhitungan kebutuhan untuk tenaga medis, non medis, dan tenaga penunjang rumah sakit. Sedangkan tenaga kerja di bisang rumah tangga, sementara ini masih belum diperhitungkan. Oleh karena itu, maka pembulatan yang dipakai atas estimasi jumlah tenaga kerja di atas adalah sebanyak ± 250 orang.



26

Rencana pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang ini

disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan atas sarana kesehatan yang berdasarkan hasil kajian sebelumnya menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat pada pelayanan sarana kesehatan terutama rumah sakit masih belum memenuhi. Adapun tipe Rumah Sakit yang akan dibangun adalah Rumah Sakit Tipe D yang nantinya masih dapat dimungkingkan mengalami peningkatan kelas berdasarkan kebutuhan masyarakat.

4.1. AZAS DAN MANFAAT Beberapa penilaian kelayakan secara yang umum dapat

dijelaskan menurut manfaat dari rencana pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Malang adalah sebagai berikut: A. Secara Sosial, pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang

layak untuk dilaksanakan dikarenakan:

Ketersediaan RSD Kota Malang sebagai fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dalam pelayanan umum dan pelayanan spesialis, diharapkan dapat memacu peningkatan kondisi atau kualitas kesehatan masyarakat yang ada di Kota Malang dan sekitarnya.

Ketersediaan RSD Kota Malang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Malang karena menunjukan kualitas pembangunan yang ada di Kota Malang, dimana RSD ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dalam rangka penyembuhan atau pengobatan.

B. Secara Ekologis/ Lingkungan, pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang ini nantinya dapat menciptakan:

Terciptanya keseimbangan dan keserasian lingkungan dengan keberadaan kawasan rumah sakit.

C. Secara Ekonomis, pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi secara makro baik untuk lingkup lokal (Kota Malang) maupun lingkup regional (Propinsi Jawa Timur), yang berupa:

Rencana pembangunan RSD Kota Malang ini diperkirakan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja yang baru bagi masyarakat, baik pada tahap konstruksi maupun tahap operasionalisasi. Pada tahap konstruksi diperkirakan akan membutuhkan banyak pekerja bangunan, sementara pada tahap operasionalisasi diperlukan banyak pekerja sebagai pegawai administrasi atau non medis serta pegawai medis.

Secara tidak langsung, keberadaan RSD Kota Malang akan mempengaruhi peningkatan nilai dan harga aset/properti milik warga yang berada di sekitar lokasi rumah sakit. Hal tersebut dipengaruhi oleh proses pembebasan lahan untuk pembangunan rumah sakit ini, dimana lahan yang sebelumnya berupa lahan dengan guna lahan sawah da perkebunan mulai dibeli dengan harga yang tinggi. Oleh karena itu, diperkirakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi rumah sakit juga akan mulai mematok harga untuk lahan yang mereka miliki.

Keberadaan RSD Kota Malang ini diperkirakan akan memicu perkembangan aktivitas ekonomi baru pada wilayah sekitarnya. Aktivitas ekonomi tersebut ada yang terkait dengan aktivitas rumah sakit namun ada yang sama sekali tidak terkait dengan aktivitas rumah sakit, dimana aktivitas ekonomi tersebut meliputi berdirinya warung atau toko yang menjual barang atau bahan yang diperlukan pegawai, pasien maupun pengunjung rumah sakit, kemudian muncul toko obat ataupun kios farmasi dan lain sebagainya.

Bagian 4 PENILAIAN

KELAYAKAN



27

4.2. PARAMETER DAN KRITERIA Pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Malang paling

tidak harus memperhatikan parameter dan kriteria sebagai berikut: a. Kriteria Tapak Rumah Sakit, meliputi:

Lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan tersedia cukup luas;

Lokasi tapak mudah diakses atau dijangkau dari segala penjuru wilayah;

Terdapat angkutan umum yang melayani rute menuju lokasi rumah sakit;

Pada lokasi tapak diperlukan utilitas atau jaringan prasarana wilayah;

Kondisi fisik tanah harus memiliki kemampuan dan kesesuain untuk pembangunan rumah sakit.

b. Kriteria Teknis Rumah Sakit, meliputi :

Kesesuaian rencana pembangunan rumah sakit dengan kebijakan penataan ruang dan kebijakan pembangunan wilayah;

Kesesuaian lay out rumah sakit dan kondisi kawasan/tapak;

Desain dan teknologi pembangunan rumah sakit yang tepat dan sesuai dengan kondisi lokal (arsitektur,struktur, MEP);

Fasilitas dan utilitas yang direncakan untuk disediakan pada kawasan rumah sakit, baik fasilitas kesehatan utama maupun fasilitas penunjang;

Batasan anggaran/dana yang disediakan pemerintah untuk pembangunan rumah sakit.

c. Kriteria Ekonomi/Finansial, meliputi :

Pertumbuhan sektor ekonomi, terutama pada sektor yang terkait dengan pelayanan publik;

Pemerataan pelayanan kesehatan pada berbagai wilayah terutama di Kota Malang, dimana pelayanan kesehatan ini berpotensi menjadi pos pendapatan asli daerah (PAD) yang baru;

Penyediaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Kota Malang, baik dalam tahap konstruksi maupun tahap operasionalisasi rumah sakit.

d. Kriteria Lingkungan, meliputi :

Kegiatan pembangunan atau operasionalisasi rumah sakit diharuskan tidak merusak atau mengganggu kondisi lingkungan sekitar;

Terdapat usaha pengelolaan lingkungan dalam kegiatan konstruksi maupun operasionalisasi rumah sakit, salah satunya dalam bentuk penyusunan AMDAL;

Menyediakan fasilitas atau utilitas untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah sakit yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan nilai ekologis kawasan rumah sakit.

e. Kriteria Sosial – Budaya, meliputi :

Rencana pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSD) di Kota Malang salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kualitas atau derajat kesehatan masyarakat;

Dengan meningkatnya kualitas atau derajat kesehatan masyarakat maka diharapkan produktivitas atau kinerja masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3. PENILAIAN KELAYAKAN

Untuk menentukan alternatif lokasi yang sesuai untuk kegiatan pembangunan rumah sakit maka perlu dilakukan penilaian lokasi tersebut berdasar pada kondisi, keuntungan dan kerugian alternatif lokasi. Adapun parameter penilaian lokasi tersebut ditinjau berdasar pada aspek kondisi umum lokasi, aspek aksesibilitas, aspek fisik lahan, aspek utilitas serta aspek pembiayaan proyek.

Berdasar pada aspek dan kriteria penilaian yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dilakukan analisis penilaian kelayakan terhadap kegiatan pembangunan rumah sakit daerah di Kota Malang. Adapun ketentuan hasil penilaian kelayakan adalah sebagai berikut:

Tidak layak : 22 – 34 Layak bersyarat : 35 – 47 Layak : 48 – 60 Sangat layak : > 60



28

Tabel 12 Penilaian Kelayakan RSD Kota Malang

NO ASPEK/KRITERIA Nilai untuk RSD Kota Malang

ASPEK KONDISI TAPAK (SITE)

1 Luas Lahan Tapak 3

2 Kondisi Tapak 2

3 Lokasi Tapak 2

4 Status Kepemilikan Tapak 3

5 Kesesuaian dengan Kebijakan Wilayah 2

ASPEK AKSESBILITAS

1 Ketersediaan Jaringan Jalan 3

2 Ketersediaan Sarana Angkutan 2

ASPEK FISIK LAHAN

1 Kemiringan/Kelerengan Lahan 3

2 Potensi Kegempaan 3

3 Ketersediaan Air 3

4 Ketahanan Erosi 4

5 Kestabilan Lereng 4

6 Kemudahan Penggalian 4

7 Kemampuan Drainase 4

ASPEK UTILITAS

1 Jaringan Air Bersih 3

2 Jaringan Telekomunikasi 3

3 Jaringan Drainase 3

4 Sistem Sanitasi 3

5 Sistem Persampahan 3

ASPEK EKONOMI

1 BCR (Benefit Cost Ratio) 1

2 NPV (Net Present Value) 1

3 Pay Back Period 3

TOTAL 62

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Berdasar pada hasil perhitungan/penilaian terhadap kedua alternatif lokasi, maka diketahui bahwa rencana pembangunan RSD Kota Malang dikatakan sangat layak. Tetapi perlu diketahui bahwa bukan berarti alternatif dengan nilai sangat layak tersebut tidak memiliki kekurangan karena rencana pembangunan RSD juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria dan aspek yang digunakan dalam analisis di atas.

Pada alternatif lokasi rencana pembangunan RSD tersebut, meskipun tidak memiliki memiliki potensi terhadap kerawanan terjadinya bencana, tetapi harus dilakukan antisipasi terhadap kerawanan terjadinya bencana. Adapun yang dimaksud adalah diidentifikasi mengalami bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Dalam antisipasi bencana tersebut dapat diperhatikan dalam perencanaan teknis bangunan tahan gempa dengan memperhatikan tingkat minimal kelas gempa yang diperhitungkan. Selain itu peil banjir perlu juga diperhatikan dalam penentuan lantai dasar bangunan dan basement yang diperlukan kelak dalam desain teknis pembangunan RSD Kota Malang. Untuk aspek sanitasi tampaknya perlu lebih diperhatikan karena wilayah yang terpilih merupakan wilayah yang dekat dengan kawasan permukiman penduduk.

4.4. REKOMENDASI RENCANA

Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Malang bersifat komprehensif yang akan melibatkan berbagai sektor kehidupan serta membutuhkan sumber daya modal yang besar. Di pihak lain, keterbatasan modal pembangunan (baik dalam pengertian dana, sumber daya manusia, maupun bahan baku pembangunan) merupakan masalah umum yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan pembangunan RSD Kota Malang tidak dapat dilangsungkan sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap.

Program-program pembangunan per tahapan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 10.3 Rencana Tindak Pembangunan RSD Kota Malang. Rencana tindak tersebut berbentuk matrik perencanaan program atau proyek yang merupakan suatu alat untuk mengembangkan rancangan proyek yang memberikan suatu ringkasan mengenai rancangan dan tahapan perencanaan proyek tersebut dalam bentuk sebuah matriks.



29

Program-program pembangunan tersebut secara umum terbagi atas program pembangunan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu maupun yang dilakukan secara berkala. Ditinjau dari kemungkinan realisasinya, maka diperkirakan tidak seluruh komponen yang direncanakan akan dapat terealisasi dalam kurun waktu umum

berlakunya rencana. Untuk itu, penentuan jangka waktu pelaksanan pembangunan tersebut ditetapkan dalam suatu kurun waktu tertentu yang relatif lebih panjang, disesuaikan dengan kurun waktu program pembangunan jangka pendek (lima tahun).

Tabel 13 Rencana Tindak Pembangunan RSD Kota Malang

INDIKATOR OBYEKTIF

Uraian Penanggung Jawab Tahun

2011 2012 2013 2014 2015

Biaya investasi Bappeda Kota Malang 3.432.562.870 9.139.978.769 6.303.433.634 6.303.433.634 6.303.433.634

Biaya operasional Bappeda Kota Malang 8.432.239.831 8.597.577.867 8.762.915.903 8.928.253.939 9.093.591.975

Penyusunan Feasibility Study Dinas Kesehatan dan Bappeda Kota Malang 150.000.000

Pembangunan konstruksi (sebagian) Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum 10.000.000.000

Penetapan Kelembagaan (Praturan Daerah Struktur Organisasi RS dan Peraturan Daerah Retribusi Tarif RS)

Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi 150.000.000 150.000.000

Penyusunan UKL/ UPL Dinas Kesehatan dan BLH 100.000.000

Penyusunan Master Plan Dinas Kesehatan dan Bappeda Kota Malang 100.000.000

Recruitment SDM Dinas Kesehatan dan BKD - - - -

Pembebasan Lahan Tambahan Dinas Kesehatan, Bappeda Kota Malang, dan Dinas Perumahan

6.375.000.000

Pembangunan Fisik Lanjutan Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum 13.150.851.450 11.435.523.000 11.435.523.000 11.435.523.000

Pemindahan Kantor Kelurahan yang ada di lokasi eksisting (1000 m2)

Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Bagian Pemerintahan

500.000.000

Penyusunan ANDAL/ LALIN Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan 150.000.000

Biaya pemeliharaan Dinas Kesehatan 1.263.031.170 1.287.718.782 1.312.406.393 1.337.094.005 1.361.781.617

Total biaya yang dikeluarkan per tahun 23.277.833.871 39.051.126.868 28.464.278.930 28.004.304.578 28.194.330.226

Sumber: Hasil Rencana, 2011

Documents

PENGANTAR - bappeda.malangkota.go.idbappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/hasil_kajian... · menambah sarana kesehatan seperti rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan