PENDAHULUAN 1 - Barenlitbang Official Websitebappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/hasil_kajian... · dengan kondisi kawasan lindung juga akan menyulitkan upaya pengendalian

Executive Summary

1

Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan sumberdaya alam serta pelestarian lingkungan perlu diatur untuk

menghindari kerusakkan lingkungan atau bencana lingkungan sehingga

pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat secara sinergis berjalan bersamaan.

Banyak produk hukum dibuat oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan

sumberdaya alam maupun pelestarian lingkungan, namun exploitasi sumberdaya alam

masih terjadi secara besar-besaran tanpa memperhatikan kemampuan alam untuk

memperbaiki diri.

Pengaturan pelestarian lingkungan juga perlu diperhatikan di dalam

pengaturan tata ruang. Berbagai kebijakan pemerintah cukup jelas dan tegas

mengatur tata ruang pengembangan wilayah baik dari tingkat nasional, provinsi dan

kabupaten atau kota dengan memperhatikan aspek lingkungan ke dalam penataan

ruang wilayah yang harus dilindungi untuk kepentingan kelestarian fungsi lingkungan.

Kawasan lindung dan kawasan budidaya ditetapkan untuk menjaga keharmonisan

antara pembangunan daerah dengan kelestarian fungsi lingkungan. Pengelolaan

kawasan lindung secara khusus diatur oleh Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990.

Kebijakan tersebut disusun sebagai pedoman pengelolaan kawasan lindung di dalam

pengembangan pola tata ruang wilayah. Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang juga menyebutkan keharusan penetapan kawasan lindung selain

kawasan budidaya.

Kelemahan di dalam upaya pengendalian penerapan rencana tata ruang

menjadi kendala utama di dalam menjamin kelestarian fungsi kawasan lindung yang

telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya informasi yang aktual dan valid terkait

dengan kondisi kawasan lindung juga akan menyulitkan upaya pengendalian tata

ruang. Karenanya sistem pemantauan secara reguler perlu dikembangkan untuk

mengetahui apakah rencana tata ruang yang dibuat sesuai dengan kondisi di

lapangan, bagaimana kondisinya serta perubahan apa yang terjadi di dalam kawasan

lindung tersebut. Informasi yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar

pertimbangan perbaikan kebijakan terkait dengan pengelolaan kawasan lindung

sehingga dapat memaksimalkan fungsinya untuk melindungi dan mencegah terjadinya

bencana lingkungan.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Adapun maksud, tujuan, dan sasaran dalam rangka penyusunan Naskah

Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kawasan Lindung Kota Malang

sesuai dengan yang disampaikan didalam Kerangka Acuan Kerja adalah sebagai

berikut.

PENDAHULUAN 1

Executive Summary

2


1.2.1 Maksud

Maksud dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan

Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang adalah :

1. Mengidentifikasi kawasan lindung di Kota Malang;

2. Mengidentifikasi obyek-obyek yang masuk dalam kategori kawasan lindung;

3. Memetakan seluruh kawasan lindung pada peta kedalaman skala 1 : 1000;

4. Menetapkan Pokok-pokok kebijakan kawasan lindung;

5. Menetapkan Kawasan Lindung Kota Malang;

6. Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengendalian Kawasan Lindung

dengan melibatkan kearifan lokal;

7. Menganalisis Indikasi Program dan Prioritas program tahunan selama 10 tahun;

8. Menyusun Naskah Akademis dan Rancangan peraturan Walikota tentang

Kawasan Lindung Kota Malang

1.2.2 Tujuan

Tujuan umum penyusunan laporan pendahuluan ini pada umumnya

memberikan esensi terhadap pemahaman kembali Kerangka Angka Acuan Kerja yang

telah dibuat. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan

Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang ini adalah Menyusun

pedoman sebagai acuan bersama bagi pemerintah dan masyarakat dalam

pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian kawasan lindung di Kota Malang.

Tahapan proses yang dilalui adalah :

1. Tahap Persiapan;

2. Tahap Survei dan Studi Literatur;

3. Tahap Analisis Data;

4. Tahap Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang

Kawasan Lindung Kota Malang;

Sehingga mampu :

1) Mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup;

2) Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta

nilai sejarah dan budaya daerah;

3) Mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang sebagai kota

pendidikan yang berkualitas dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang

didukung sektor penunjang pariwisata serta sektor industri, perdagangan dan jasa

agar tercipta kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

4) Menjamin kepastian hukum pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.3 Sasaran

Adapun Sasaran dari Penyusunan Kawasan Lindung Kota Malang ini adalah :

1. Teridentifikasinya secara data dan spasial penetapan kawasan lindung sesuai

Executive Summary

3


aturan perundang-undangan.

2. Terciptanya pemanfaatan ruang dan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai

rencana tata ruang;

3. Tersedianya acuan yang operasional dalam pengaturan kawasan lindung di Kota

Malang.

Adapun Sasaran dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan

Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Jalur Sepeda Kota Malang dapat

dikelompokkan untuk masing-masing tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan :

a. Perencanaan alat survei;

b. Mapping kelompok kawasan lindung di Kota Malang;


a. Studi literatur tentang pengertian dan kriteria teknis kawasan lindung;

b. Survei instansional tentang data yang terkait kawasan lindung;

c. Survei lapangan lokasi kawasan lindung untuk kemudian dilakukan

plottingnya pada peta


a) Mengidentifikasi kawasan lindung di Kota Malang, secara spasial dan

data tabular;

b) Mengidentifikasi obyek-obyek yang masuk dalam kategori kawasan

lindung;

c) Memetakan seluruh kawasan lindung pada peta skala 1 : 1000;

d) Analisis Pokok-pokok kebijakan kawasan lindung;

e) Penetapkan Kawasan Lindung Kota Malang;

f) Analisis kegiatan budidaya yang masih diperkenankan di Kawasan

lindung;

g) Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pengendalian Kawasan Lindung

dengan melibatkan kearifan lokal;

h) Analisis Indikasi Program dan Prioritas program tahunan selama 10

tahun;

4. Tahap Penyusunan Naskah Akademis dan rancangan peraturan Walikota

tentang Rencana Kawasan Lindung Kota Malang;

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dasarnya berfungsi untuk membatasi suatu pokok

bahasan agar tetap fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun ruang lingkup

dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota

tentang Kawasan Lindung Kota Malang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang

lingkup substansi serta kegiatan.

Executive Summary

4


1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah studi kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan

Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang adalah seluruh wilayah

Kota Malang, yang meliputi luas Kota Malang 110,06 km2, yang terdiri dari 5 Kecamatan

dan 57 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah, yaitu:

Utara : Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari (Kab. Malang),

Timur : Kecamatan Dau (Kota Batu), Kecamatan Wagir (Kab. Malang),

Selatan : Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Tajinan (Kab. Malang),

Barat : Kecamatan Pakis, Kecamatan Tumpang (Kab. Malang).

Secara keseluruhan ruang lingkup wilayah perencanaan untuk perencanaan,

pengelolaan dan pengendalian Kawasan Lindung Kota Malang meliputi bagian

wilayah kota:

1) Pusat Malang Tengah;

2) Sub Pusat Malang Tenggara;

3) Sub Pusat Malang Timur;

4) Sub Pusat Malang Timur Laut;

5) Sub Pusat Malang Utara; dan

6) Sub Pusat Malang Barat

Untuk pemahaman lebih lanjut terkait wilayah administrasi Kota Malang dapat dilihat

pada peta 1.1.

1.3.2 Ruang Lingkup Substansi Dan Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan dan substantif untuk Penyusunan Naskah Akademis

dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang ini

meliputi:

1. Tahap Persiapan;

Kegiatan persiapan bertujuan membuat persiapan khusus yang diperlukan bagi

pelaksanaan kegiatan, termasuk melakukan koordinasi tim dalam menyusun

jadwal dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang efektif, sehingga tidak

melebihi waktu yang telah ditetapkan. Lingkup kegiatannya meliputi :

a) Perencanaan survei;

b) Mapping obyek dan kelompok kawasan lindung;

c) Persiapan alat survei;


Kegiatan survei dan studi literatur bertujuan mengumpulkan data lapangan, data

instansional, dan data pustaka. Lingkup kegiatannya meliputi :

a) Pelaksanaan survei instansional, untuk memperoleh data sekunder

mengenai kebijakan makro kawasan lindung di Kota Malang;

b) Pelaksanaan survey lapangan, untuk memperoleh data primer kawasan

lindung

Executive Summary

5


Peta 1. 1 Batas Administrasi Wilayah Kota Malang

Executive Summary

6


c) Pelaksanaan studi literatur dan aturan untuk memperoleh acuan

implementatif penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan

lindung;


Data hasil survey disajikan dan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan

pengolahan dan analisis. Lingkup kegiatannya antara lain meliputi :

a. Identifikasi kawasan lindung di Kota Malang, meliputi kawasan rawan

bencana, kawasan lindung setempat (seperti sempadan sungai), kawasan

resapan air, kawasan hutan kota, kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau), dan

lain sebagainya;

b. Identifikasi obyek-obyek yang masuk dalam kategori kawasan lindung,

termasuk di dalamnya adalah sempadan rel kereta api dan sempadan

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

c. Memetakan seluruh kawasan lindung, dengan peta dasar hasil foto udara

atau citra satelit;

d. Analisis Pokok-pokok kebijakan kawasan lindung, terkait dengan kebijakan

nasional, provinsi, dan daerah dengan mengangkat kearifan budaya lokal;

e. Penetapkan Kawasan Lindung Kota Malang;

f. Analisis pemanfaatan ruang melalui kegiatan budidaya yang masih

diperkenankan di Kawasan lindung;

g. penetapan Kebijakan Pengelolaan dan Pengendalian Kawasan Lindung;

h. Analisis Indikasi Program dan Prioritas program tahunan selama 10 tahun;

4. Tahap Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota tentang

Kawasan Lindung Kota Malang. Lingkup kegiatannya adalah :

a) Penyusunan Naskah Akademis Kawasan Lindung Kota Malang Kota Malang,

dengan sistematika mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni :

- Judul

- Kata Pengantar

- Daftar Isi

- Bab I : Pendahuluan

- Bab II : Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

- Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan

terkait

- Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis, dam Yuridis

- Bab V : Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi

muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

- Bab VI : Penutup

- Daftar Pustaka

- Lampiran : Rancangan Peraturan Daerah

Executive Summary

7


b) Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota dalam bentuk naskah hukum atau

legal drafting, dengan sistematika mengacu pada Undang-Undang No. 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni :

- Judul

- Pembukaan

--- Frasa Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa

--- Jabatan Pembentuk Peraturan perundang-undangan

--- Konsiderans

--- Dasar Hukum

--- Diktum

- Batang Tubuh

--- Ketentuan Umum

--- Materi Pokok yang Diatur

--- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

--- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

--- Ketentuan Penutup

- Penutup

- Penjelasan (jika diperlukan)

- Lampiran (jika diperlukan)

1.4 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pikir dan tahapan Penyusunan Naskah Akademis dan

Rancangan Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang adalah

sebagai berikut.

Executive Summary

8


Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan

Peraturan Walikota tentang Kawasan Lindung Kota Malang

Executive Summary

9


2.1 Kawasan Lindung Setempat

2.1.1 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota

Malang

Penetapan sempadan sungai ditentukan berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai.Kawasan

sempadan sungai ditentukan pada sungai bertanggul dan tidak bertanggul, baik di

dalam maupun di luar kawasan perkotaan.

Di Kota Malang mengalir sungai Brantas, Sungai Bango, Sungai Amprong, Sungai

Mewek, Sungai Kajar, dan Sungai Metro. Sungai-sungai tersebut berada di dalam

kawasan perkotaan dan tidak bertanggul.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, kawasan sempadan sungai di Kota Malang

ditetapkan sebagai berikut:

Sungai Brantas

Sungai Brantas mengaliri Malang Utara, MalangTimurLaut,Malang Timur, Malang

Tengah, dan MalangTenggara. Sungai ini memiliki lebar 5,5 meter dan kedalaman 30-

70 cm, tepatnya di Kecamatan Klojen. Dilihat dari kedalaman sungai terhadap kriteria

penetapan, maka garis sempadan Sungai Brantas ditetapkan 10 meter diukur dari tepi

kiri dan kanan sungai sepanjang aliran sungai.

Sungai Bango

Sungai Bango mengaliri Malang Timur Laut, dan Malang Timur. Sungai ini memiliki

lebar 4 meter dan kedalaman 70 cm, tepatnya di Kecamatan Belimbing.Dilihat dari

kedalaman sungai terhadap kriteria penetapan, maka garis sempadan Sungai Bango

ditetapkan 10 meter diukur dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang aliran sungai.

Sungai Amprong

Sungai Amprong mengaliri Malang Timur, dan Malang Tenggara. Sungai ini memiliki

lebar5 meter dan kedalaman 30-50 cm, tepatnya di Kecamatan Kedungkandang.

Dilihat dari kedalaman sungai terhadap kriteria penetapan, maka garis sempadan

Sungai Amprong ditetapkan 10 meter diukur dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang

aliran sungai.

Sungai Mewek

Sungai Mewek mengaliri Malang Utara, dan Malang Timur Laut. Sungai ini memiliki

lebar 10 meter dan kedalaman 2 meter. Dilihat dari kedalaman sungai terhadap

kriteria penetapan, maka garis sempadan Sungai Mewek ditetapkan 10 meter diukur

dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang aliran sungai.

PENETAPAN DAN PENANGANAN KAWASAN LINDUNG BESERTA OBYEK YANG MASUK DIDALAMNYA

2

Executive Summary

10


Berdasarkan penetapan garis sempadan sungai tersebut di atas serta melalui

perhitungan peta GIS maka diperoleh luasan keseluruhan kawasan lindung setempat

untuk sungai di tiap BWK Kota Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Luas Kawasan Lindung Setempat Berupa Sempadan Sungai Tiap BWK

Kota Malang

No. BWK Kota Malang Luasan Kawasan

Lindung (Ha)

1 BWK Malang Utara ± 229,59

2 BWK Malang Timur ± 102,09

3 BWK Malang Tengah ± 85,12

4 BWK Malang Timur Laut ± 145,43

5 BWK Malang Barat ± 333,43

6 BWK Malang Tenggara ± 83,38

Jumlah ± 979,05

Sumber : Hasil Perhitungan Peta GIS, 2013

Tabel 2. 2 Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Sungai di BWK Malang Utara

Lokasi Kondisi Eksisting Kebutuhan Penanganan Lokasi

Sungai

Metro

(tidak

bertanggul

)

Sungai

Brantas

(tidak

bertanggul

)

- Semakin banyak

pengkorvesian lahan-lahan

konservasi menjadi kawasan

permukiman

- Semakin sproradisnya

pertumbuhan permukiman di

bantaran sungai dan sungai

lain serta anak sungainya

sehingga menjebabkan

penyempitan dimensi sungai

yang nantinya akan

berdampak terjadi bencana

banjir

- Pertumbuhan di sepanjang

bantaran sungai dapat

menyebabkan penurunan

citra kota (slum area)

- Kurang terawatnya serta

kurang maksimal dalam

memanfaatkan ruang

terbuka di BWK Malang Utara

sebagai pembentuk citra

kota.

- Luasan Kawasan sempadan

sungai cenderung berkurang

karena adanya alih fungsi

lahan

- Penataan kembali

permukiman di

bantaran sungai

- Sosialisasi larangan

mendirikan

bangunan di

bantaran sungai

- Untuk kawasan

sepanjang bantaran

sungai yang terletak

di kawasan

permukiman perlu

adanya

pengendalian

sempadan

bangunan untuk

mempertahankan

fungsi sungai sebagai

penampung aliran air

hujan dan

pembuangan limbah

rumah tangga di

daerah perkotaan.

BWK

Malang

Utara

Sungai

Metro

- Sempadan sungai digunakan

sebagai permukiman seperti

Kelurahan Bandulan,

- Penataan kembali

permukiman di

bantaran sungai

BWK

Malang

Barat

Executive Summary

11



Mulyorejo.

- Masyarakat menggunakan

sungai untuk MCK


mendirikan

bangunan di

bantaran sungai

- pengendalian

sempadan

bangunan untuk

mempertahankan



hujan dan

pembuangan limbah

rumah tangga di

daerah perkotaan.

- Peningkatan

kesadaran

masyarakat yang

tinggal di sekitar

bantaran sungai

untuk tidak

mencemari sungai

dengan membuang

sampah ke aliran

sungai tersebut.

Sungai

Brantas

- Sempadan sungai sudah

banyak berubah fungsi

menjadi permukiman

- Di beberapa sempadan

sungai tidak terdapat

tanggul sehingga pada

saat terjadi hujan deras, air

meluap masuk kawasan

permukiman

- Penduduk yang tinggal

berdekatan dengan sungai

membuang sampah, air

limbah, dan MCK di sungai

- Luasan kawasan sempadan

sungai berkurang karena

adanya alih fungsi lahan

Penataan

permukiman di

bantaran sungai

Pengendalian

kegiatan yang telah

ada disekitar sungai

Penyediaan tempat

pengolahan limbah

yang disediakan di

tiap lingkungan

permukiman, agar

tidak mencemari air

sungai karena pada

akhirnya

pembuangan akhir

ke sungai

Peningkatan

kesadaran

masyarakat yang

tinggal di sekitar

bantaran sungai

untuk tidak

mencemari sungai

dengan membuang

sampah ke aliran

sungai tersebut.

Pembangunan jalan

inspeksi di

sepanjang sungai

BWK

Malang

Tengah

Executive Summary

12



untuk memudahkan

pengawasan

terhadap

berkembangnya

kawasan terbangun

pada sempadan

sungai maupun alih

fungsi lahan lainnya.

pembuatan tanggul

di sempadan sungai

Sungai

Amprong

Sungai

Brantas

Kali Asin

- Sempadan sungai sudah

banyak berubah fungsi

menjadi lahan terbangun

- Penduduk yang tinggal

berdekatan dengan sungai

membuang sampah, air

limbah, dan MCK di sungai

Penataan

permukiman di

bantaran sungai

Pengendalian

kegiatan yang telah

ada disekitar sungai

Penyediaan tempat

pengolahan limbah

yang disediakan di

tiap lingkungan

permukiman, agar

tidak mencemari air

sungai karena pada

akhirnya

pembuangan akhir

ke sungai

Peningkatan

kesadaran

masyarakat yang

tinggal di sekitar

bantaran sungai

untuk tidak

mencemari sungai

dengan membuang

sampah ke aliran

sungai tersebut.

Pembangunan jalan

inspeksi di

sepanjang sungai

untuk memudahkan

pengawasan

terhadap

berkembangnya

kawasan terbangun

pada sempadan

sungai maupun alih


BWK

Malang

Tenggara

Executive Summary

13



Sungai

Bango

(tidak

bertanggul

)

Sungai

Brantas

(tidak

bertanggul

)

- Semakin banyak

pengkorvesian lahan-lahan

konservasi menjadi

kawasan permukiman

- Bahaya banjir bandang,

yang tidak dapat

diperkirakan kapan akan

terjadi banjir bandang, dan

sebagainya.

- Semakin sproradisnya

pertumbuhan permukiman

di bantaran sungaidapat

menyebabkan

penyempitan dimensi

sungai dan aliran sungai

yang deras dapat

menyebabkan terjadinya

erosi di bibir sungai , yang

lama-lama menyebabkan

longsor

- Pertumbuhan di sepanjang

bantaran sungai dapat

menyebabkan penurunan

citra kota (slum area)

- Sebaiknya

difungsikan untuk

kawasan

penghijauan, selain

berfungsi untuk

melindungi juga

dapat memberikan

kontribusi bagi

pelestarian

lingkungan kota yang

lebih asri.

- Penataan kembali

permukiman di

bantaran sungai


mendirikan

bangunan di

bantaran sungai

- Untuk kawasan

sepanjang bantaran

sungai yang terletak

di kawasan

permukiman perlu

adanya

pengendalian

sempadan

bangunan untuk

mempertahankan



hujan dan

pembuangan limbah

rumah tangga di

daerah perkotaan.

- Pembangunan jalan

inspeksi di sepanjang

sungai untuk

memudahkan

pengawasan

terhadap

berkembangnya

kawasan terbangun

pada sempadan

sungai maupun alih


BWK

Malang

Timur

Laut

Sumber : Hasil Analisa, 2013

Executive Summary

14


Peta 2. 1 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Utara

Executive Summary

15


Peta 2. 2 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Timur

Executive Summary

16


Peta 2. 3 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Timur Laut

Executive Summary

17


Peta 2. 4 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Tengah

Executive Summary

18


Peta 2. 5 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Barat

Executive Summary

19


Peta 2. 6 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Tenggara

Executive Summary

20


2.1.2 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Irigasi Di Kota

Malang

Untuk menetapkan kawasan sempadan irigasi di Kota Malang sebelumnya

telah dilakukan analisa komparatif antara kebijakan yang mengatur tentang irigasi

dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Merujuk dari hasil analisa tersebut serta

kesepakatan antara tim teknis maka penetapan kawasan sempadan irigasi di Kota

Malang dapat ditetapkan sebagai berikut.

(1) Saluran Irigasi Tidak Bertanggul yang sebagian besar mendominasi di seluruh

BWK Kota Malang ditetapkan 3 meter di ukur dari tepi saluran parit. Untuk

penetapan sempadan saluran irigasi yang memiliki kondisi karakteristik saluran

dengan ketentuan debit/kemampuan mengalirkan air dan kedalaman air

berbeda dapat ditetapkan,

Saluran irigasi tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 1 meter

dan memiliki kemampuan dalam mengalirkan air 4 m³/detik atau lebih,

maka sempadan irigasi ditetapkan 5 meter yang sekaligus merupakan

batas mendirikan bangunan diukur dari tepi luar parit saluran baik disisi

kanan dan kiri saluran.


dan memiliki kemampuan dalam mengalirkan air 1-4 m³/detik, maka

sempadan irigasi ditetapkan 3 meter yang sekaligus merupakan batas

mendirikan bangunan diukur dari tepi luar parit saluran baik disisi kanan dan

kiri saluran.


dan memiliki kemampuan dalam mengalirkan air kurang dari 1m³/detik,

maka sempadan irigasi ditetapkan 2 meter yang sekaligus merupakan

batas mendirikan bangunan diukur dari tepi luar parit saluran baik disisi

kanan dan kiri saluran.

(2) Saluran Irigasi Bertanggul

Saluran irigasi bertanggul dengan ketinggian kurang 1 meter dan memiliki

kemampuan dalam mengalirkan air 4 m³/detik atau lebih, maka


mendirikan bangunan diukur dari sisi bagian terluar kaki tanggul atau

inspeksi jalan

Saluran irigasi tidak bertanggul dengan ketinggian kurang dari 1 meter dan

memiliki kemampuan dalam mengalirkan air 1-4 m³/detik, maka sempadan

irigasi ditetapkan 3 meter yang sekaligus merupakan batas mendirikan

bangunan diukur dari sisi bagian terluar kaki tanggul atau inspeksi jalan

Saluran irigasi tidak bertanggul dengan ketinggian kurang dari 1 meter dan

memiliki kemampuan dalam mengalirkan air kurang dari 1m³/detik, maka


Executive Summary

21


mendirikan bangunan diukur dari tepi luar parit saluran baik disisi kanan dan

kiri saluran.

Berdasarkan penetapan garis sempadan saluran irigasi tersebut di atas serta melalui

perhitungan peta GIS maka diperoleh luasan keseluruhan kawasan lindung

setempat untuk saluran irigasi di tiap BWK Kota Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Luas Kawasan Lindung Setempat Berupa Sempadan Irigasi Tiap BWK

Kota Malang


Lindung (Ha)







Jumlah ± 27,08


Kebutuhan penanganan yang ada dilakukan pada area sempadan irigasi

yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung Kota Malang. Kebutuhan

penanganan pada area sempadan irigasi Kota Malang didasarkan pada kondisi

potensi permasalahan eksisting yang ada pada masing- masing karakteristik saluran

irigasi.

Tabel 2. 4 Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Irigasi di Kota Malang

No. Jenis Saluran Karakteristik dan kondisi

Saluran

Kebutuhan Penanganan

1 Irigasi Primer (Kali

amprong, Kali

Metro, dan Kali

Sukun)

Untuk kali amprong

Memiliki debit 0,49

m3/det, kali metro

memiliki debit 2,873

m3/det di akhir tahun

2011

Rata- rata kedalaman 50

cm – 1 m dan tidak

bertanggul

Berfungsi sebagai saluran

irigasi primer yang

menyuplai daerah irigasi

BWK Malang Tenggara

Penggunaan lahan

sekitar saluran sebesar

80% berupa sawah dan

areal terbuka

Masih terdapat ruang

Normalisasi saluran

secara rutin

Mempertahankan serta

melestarikan daerah

hijau di sisi kanan dan

kiri saluran

Membatasi kegiatan

yang mengeksplorasi

sumberdaya alam yang

terkandung dalam

sungai/ saluran

Meminimalisasi faktor

pembawa sedimentasi

dari hulu ke hilir

Menerapkan garis

sempadan saluran

yang sudah ditetapkan

untuk membatasi

Executive Summary

22


No. Jenis Saluran Karakteristik dan kondisi

Saluran


terbuka hijau di sisi kanan

dan kiri saluran setebal ±

2 m

bangunan- bangunan

liar di tepi saluran

2 Irigasi Sekunder

(melalui Kel.

Kedungkandang,

Kel. Buring, Kel.

Bumiayu, Kel.

Wonokoyo, Kel.

Gadang, Kel.

Cemorokandang)

Rata- rata memiliki debit

0,5-1,5 m3/detik di akhir

tahun 2011

Memiliki rata- rata

kedalaman kurang dari 1

m dan tidak bertanggul

Berfungsi sebagai saluran

irigasi sekunder yang

menyuplai daerah irigasi

BWK Malang Tenggara

Penggunaan lahan

sekitar di beberapa

saluran ada yang melalui

kawasan permukiman

sehingga permasalahan

yang terjadi saluran

irigasi tertutup sampah

dan bangunan bahkan

difungsikan sebagai

saluran drainase

Tidak ada jalan atau

ruang pembatas antara

saluran dengan

permukiman

Menerapkan garis

sempadan saluran


untuk membatasi

bangunan- bangunan

liar di tepi saluran

Memisahkan saluran

irigasi dengan saluran

pembuang drainase

kota terutama pada

saluran yang melintasi

kawasan permukiman

Menyediakan ruang

atau jalan setelah

sempadan irigasi untuk

upaya konservasi dan

pemeliharaan saluran

Perbaikan saluran yang

telah tertutup material

bangunan

3 Irigasi Tersier Rata- rata memiliki debit

kurang dari 1 m3/detik

Memiliki rata- rata

kedalaman 30-50 cm

dan tidak bertanggul

namun beberapa

saluran sudah diperkeras/

diplengseng dan masih

ada pula yang masih

alami

Terdapat titik saluran

yang masih belum

tersuplai air ke petak-

petak sawah di musim

kemarau dari jaringan

saluran sekunder

Meningkatkan jaringan

irigasi terutama saluran

irigasi tersier untuk area

petak sawah yang sulit

dijangkau

Menerapkan garis

sempadan saluran


untuk upaya

pelestarian saluran

Perbaikan saluran-

saluran tersier alami

yang masih mengalami

penyempitan saluran

dengan membangun

plengsengan saluran

Sumber : Hasil Kajian dan Analisa, 2013

Executive Summary

23


Peta 2. 7 Penetapan Kawasan Lindung sempadan irigasi Kota Malang

Executive Summary

24


2.2 Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya di Kota Malang meliputi bangunan cagar budaya dan

lingkungan cagar budaya.

Penetapan kawasan cagar budaya ditentukan berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 32

tahun 1990, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008. Berdasarkan dari kriteria

yang telah ditetapkan pada kebijakan tersebut dan hasil analisis, maka kawasan cagar

budaya di Kota Malang, terdiri atas:

Bangunan cagar budaya, yang meliputi Balai Kota Malang, Stasiun Kereta Api,

Bank Indonesia, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Masjid Jami’, Gereja

Kayu Tangan, Gereja Immanuel, Toko Oen, RS RKZ, Sekolah Cor Jessu, Klenteng

Toa Pek Tong, RS Tentara Soepraoen, Gedung PLN, serta perumahan yang ada

di sepanjang Jl. Ijen, Jl.Besar Ijen, Jl.Semeru, Jl.Kahuripan, Jl.Tugu,

Jl.Kertanegara.

Lingkungan cagar budaya, yang meliputi lingkungan Candi Badut, lingkungan

Candi Tidar, lingkungan Gunung Buring, situs Tlogomas, lingkungan Polowijen,

komplek pemakaman sukun, komplek pemakaman Samaan.

Adapun penanganan kawasan lindung cagar budaya di Kota Malang dapat

dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Kebutuhan Penanganan Kawasan Cagar Budaya

No. Jenis Cagar

Budaya Lokasi Kondisi Eksisting

Kebutuhan

Penanganan

Bangunan Cagar Budaya

1. Balai Kota

Malang

Jl. Tugu Tidak mengalami

banyak

perubahan sejak

didirikan tahun

1905. Saat ini

bangunan

tersebut masih

berfungsi sebagai

kantor

Kotamadya

Malang

- Bangunan cagar

budaya diatur

dalam Peraturan

Daerah untuk

mengatur dan

melindungi

- Mempertahankan

dan memelihara

keberadaan cagar

budaya

- Upaya-upaya

penanganan

dengan konservasi,

preservasi 2. Stasiun Kereta Api Jl. Trunojoyo Tidak banyak

mengalami

perubahan sejak

direnovasi tahun

1930. Saat ini

bangunan

tersebut masih

berfungsi sebagai

Executive Summary

25


No. Jenis Cagar


Kebutuhan

Penanganan

stasiun KA.

3. Bank Indonesia Jl. Klayatan Tidak mengalami

banyak

perubahan sejak

didirikan tahun

1916

4. Kantor

Perbendaharaan

dan Kas Negara

Selatan alun-

alun kota

Belum

mengalami

banyak

perubahan sejak

didirikan tahun

1882

5. Masjid Jami’ Jl. Merdeka

Barat

Belum

mengalami

banyak

perubahan sejak

didirikan tahun

1824

6. Gereja Kayu

Tangan

Jl. Basuki

Rahmat

Belum

mengalami

banyak

perubahan sejak

didirikan 1887

7. Gereja Immanuel Jl. Merdeka

Barat

Saat ini masih

digunakan

sebagai gereja

8. Toko Oen Jl. Basuki

Rahmat

Belum

mengalami

banyak

perubahan sejak

didirikan tahun

1914

9. RS RKZ Jl. Yulius

Usman

Belum

mengalami

banyak

perubahan sejak

didirikan tahun

1929. Saat ini

masih berfungsi

sebagai rumah

sakit umum

10. Sekolah Cor Jessu Jl. Celaket Belum

mengalami

banyak

perubahan sejak

didirikan tahun

1900-an. Saat ini

bangunan masih

berfungsi sebagai

Executive Summary

26


No. Jenis Cagar


Kebutuhan

Penanganan

tempat

pendidikan

11. Klenteng Toa Pek

Tong

Jl. Laksamana

Martadinata

Belum

mengalami

banyak

perubahan sejak

didirikan tahun

1900-an. Saat ini

masih berfungsi

sebagai tempat

ibadah

12. RS Tentara

Soepraoen

Jl. Arif

Margono

Saat ini masih

berfungsi sebagai

rumah sakit

13. Gedung PLN Pertigaan Jl.

Kayutangan,

Jl. Oro-oro

Dowo, dan Jl.

Celaket

Saat ini masih

berfungsi sebagai

gedung PLN

Lingkungan Cagar

Budaya

1. Candi Badut Kelurahan

Karang Besuki,

Kecamatan

Sukun

Kondisi candi

tidak utuh lagi.

Bagian yang

tersisa tinggal

batur candi, kaki

candi, dan tubuh

candi lengkap

dengan lima

buah bagian

relungnya. Selain

itu Candi Badut

kehilangan

tampak

pandangan

(view) dari jalan

desa dikarenakan

tertutup oleh

rumah warga.

Melestarikan benda

cagar budaya serta

masyarakat ikut

melindungi, dan

memelihara. Selain itu,

diperlukan promosi

Candi Badut karena

pada saat ini Candi

Badut tersebut sepi dari

wisatawan.

2. Lingkungan

Candi Tidar

- Melestarikan,

melindungi,

memelihara dan

melakukan promosi

untuk menarik

wisatawan

3. Lingkungan

Gunung Buring

4. Situs Tlogomas Tlogomas

5. Lingkungan

Polowijen

Kelurahan

Polowijen,

Kecamatan

Blimbing

6. Komplek

Pemakaman

Sukun

Kecamatan

sukun

Executive Summary

27


No. Jenis Cagar


Kebutuhan

Penanganan

7. Komplek

Pemakaman

Samaan

Masih digunakan

sebagai

pemakaman

umum


2.3 Kawasan Rawan Bencana

A. Penetapan Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kota Malang

Tingkat kerawanan banjir suatu daerah berbeda-beda, dipengaruhi kemiringan

lahan, intensitas curah hujan, tekstur tanah, buffer sungai, dan penggunaan lahan.

Kemiringan Lahan

Semakin tinggi kemiringan lahan maka kemungkinan terjadi banjir semakin kecil

Intensitas Curah Hujan

Daerah yang memiliki curah hujan tinggi akan lebih mempengaruhi tejadi banjir

Tekstur Tanah

Tekstur tanah yang sangat halus memiliki peluang yang tinggi terjadi banjir

Kedekatan dengan Sungai (buffer sungai)

Semakin dekat jarak suatu wilayah dengan sungai, maka peluang untuk terjadi banjir

semakin tinggi.

Penggunaan Lahan

Daerah yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan akan sulit mengalirkan air

limpasan, sehingga kemungkinan terjadi banjir lebih kecil daripada daerah yang

tidak ditanami oleh vegetasi.

Kota Malang memiliki dominasi kemiringan lahan 0-2% dan 2-5%, dilalui oleh

banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, serta penggunaan lahan

didominasi penggunaan lahan perkotaan, seperti permukiman, perdagangan dan jasa,

perkantoran dan fasilitas pendukung, bahkan penggunaan lahan di sempadan sungai

telah dimanfaatkan untuk kawasan perumahan penduduk, terutama pada sungai-

sungai yang terletak di sekitar pusat kawasan perkotaan.Sehingga Kota Malang,

khususnya daerah yang berada di sekitar sempadan daerah aliran sungai berpotensi

terjadi banjir, karena kawasan sempadan sungai merupakan kawasan rawan banjir.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, kawasan rawan

bencana banjirdi Kota Malang ditetapkan sebagai berikut :

Kawasan rawan banjir dengan tingkat kerawanan sedang terletak di daerah

yang dialiri sungai (sempadan sungai) dengan jarak 25-100 meter dari tepi

sungai.

Kawasan rawan banjir dengan tingkat kerawanan rendah atau agak rawan

terletak di daerah yang dialiri sungai (sempadan sungai) dengan jarak 100-250

meter dari tepi sungai.

Executive Summary

28


Peta 2. 8 Penetapan Kawasan Lindung Rawan Bencana di Kota Malang

Executive Summary

29


B. Kebutuhan Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kota Malang

Di Kota Malang banjir lebih banyak disebabkan oleh pendangkalan sungai,

penyempitan dimensi sungai karena sempadan sungai digunakan beralih fungsi

menjadi permukiman penduduk. Untuk itu, kebutuhan penanganan untuk mengurangi

banjir dan dampak yang ditimbulkan akibat banjir yaitu penertiban permukiman yang

berada di sempadan sungai, pengendalian sempadan bangunan untuk

mempertahankan fungsi sungai sebagai penampung aliran air hujan serta perbaikan

penampang sungai atau normalisasi dengan melebarkan sungai atau memperdalam

(pengerukan) sungai dan pembuatan tanggul. Pengertian normalisasi sungai sering

dilakukan dengan meluruskan sungai, melebarkan sungai, atau memperdalam

penampang, dengan maksud agar aliran air lebih cepat dan kapasitas sungai dalam

menampung air menjadi lebih besar.

2.4 Kawasan RTH Kota

2.4.1 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Jalan Di Kota Malang

Adapun lokasi ruas jalan yang memiliki RTH Jalur Jalan yang perlu

dipertahankan keberadaannya dan ditetapkan sebagai kawasan lindung

diantaranya adalah sebagai berikut.

RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Peneduh

Meliputi Jl. Besar Ijen, Jl. Bandung-Jl.Veteran- Jl. Yogyakarta, sekitar

kawasan Jl. Surabaya, Jl. Bogor, Jl. Jakarta, Jl. Merbabu, Jl. Panglima

Sudirman, Jl. Tumenggung Suryo serta taman Jl. Kali Mewek, Taman Serayu,

Taman Ciujung, Taman Cisadea, dan Taman Cidurian.

RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Penyerap Polusi Udara

Meliputi seluruh ruas jalan di Kota Malang yang memiliki ruang terbuka hijau

baik berada pada posisi kiri, kanan, tengah jalan serta dapat berupa pulau

jalan, median jalan, dan buffer koridor.

RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Penyerap Kebisingan

Meliputi koridor jalan yang memiliki akses menuju kawasan industri yang

notabenenya jalan tersebut dilalui oleh kendaraan berat dan koridor jalan

yang memiliki intensitas kendaraan padat.

RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Pemecah Angin

Meliputi koridor jalan yang memiliki kondisi sekitar berupa ruang terbuka

yang terhampar cukup luas sehingga berpotensi menimbulkan tiupan

angin kencang, seperti hamparan sawah, pesisir pantai, sungai dengan

lebar lebih dari 10 meter.

RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Pembatas Pandang

Meliputi Jl. Mayjend Panjaitan, Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Jl. Besar Ijen, Jl.

Retawu, dan Jl. Panglima Sudirman.

RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Penahan Silau Lampu Kendaraan

Executive Summary

30


Meliputi Jl. Raya Dieng, Jl. Raya Langsep, Jl. Besar Ijen, Jl. Danau Toba, Jl.

Danau Kerinci Raya, Jl. Galunggung, dan Jl. Veteran.

RTH Jalur Hijau Jalan dengan Fungsi Pengarah Pandangan

Meliputi persimpangan Jl. Besar Ijen ke arah jalan terusan Jl. Surabaya-

Jl.Guntur dan Jl. Buring, persimpangan Jl. Besar Ijen ke arah Jl. Bandung,

persimpangan Jl. Besar Ijen ke arah Jl. Kawi, dan persimpangan Jl. Hamid

Rusdi serta taman bundaran Jl. Panglima Sudirman dan Taman Segitiga

Arjosari.

Kebutuhan penanganan dilakukan pada RTH Jalur Jalan yang sudah

ditetapkan sebagai kawasan lindung Kota Malang. Kebutuhan penanganan pada

RTH Jalur Jalan di Kota Malang didasarkan pada kondisi potensi permasalahan

eksisting yang ada serta pada masing- masing karakteristik fungsi RTH Jalur Jalan.

Adapun kebutuhan penanganannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 6 Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Jalan di Kota Malang

No. Karakteristik Fungsi RTH Jalur

Jalan


Pada Jalur Tanaman Tepi

1 Sebagai Peneduh Pemangkasan ranting di area pejalan

kaki untuk memenuhi kebutuhan ruang

bebas dari juntaian ranting dan dahan

pohon sekitar 2,5 m dari permukaan

tanah

2 Penyerap Polusi Udara Pemeliharaan/ perawatan secara

berkala pada tanaman pohon yang

baru direncanakan sebagai RTH Jalur

Jalan

Melakukan seleksi pada jenis pohon

yang sudah tidak lagi memiliki

ketahanan tinggi terhadap pengaruh

udara dan kemudian mengganti

dengan calon tanaman pohon baru

bermassa daun padat

3 Penyerap Kebisingan Menerapkan pola penempatan vegetasi

bergilir antara pohon bermassa daun

rapat dan pohon perdu/semak

Menempatkan vegetasi dengan

berbagai bentuk tajuk dengan pola

tanam rapat

4 Pemecah Angin Menerapkan pola tanam berbaris dan

berjarak rapat dengan kerapatan

kurang dari 3 m

Menempatkan tanaman pohon

bermassa daun rapat dan tinggi ± 4-5 m

untuk koridor jalan yang bersebelahan

dengan area terbuka cukup luas

5 Pembatas Pandang Menerapkan pola tanam berbaris dan

berjarak rapat dengan kerapatan

Executive Summary

31


No. Karakteristik Fungsi RTH Jalur

Jalan


kurang dari 3 m

Pada Jalur Median

6 Penahan Silau Lampu

Kendaraan

Menerapkan pola tanam berjarak rapat

dengan kerapatan kurang dari 1 m

Menempatkan vegetasi dengan

berbagai bentuk tajuk dan tanaman

perdu/semak dengan ketinggian

maksimal 1,5 m

Pada Area Tikungan dan Persimpangan

7 Pengarah Pandangan Pemangkasan pada cabang, dahan,

dan ranting yang dapat menghalangi

pandangan pengguna jalan

Sumber : Hasil kajian dan analisa, 2013

2.4.2 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Taman, Monumen, Gerbang Kota

Malang

Berdasarkan kriteria RTH Taman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan RTH Di

Kawasan Perkotaan serta berdasarkan masterplan RTH Kota Malang yang telah

disusun pada tahun 2012, maka penetapan RTH Taman Kota, Monumen, dan

Gerbang Kota di Kota Malang yang sekaligus akan direncanakan

pengembangannya tiap BWK adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Penetapan RTH Taman Kota, Monumen, Gerbang Kota di Masing- masing BWK

Kota Malang

No. Bagian Wilayah

Kota

Nama/Jenis RTH Luas

(M²)

1 BWK Malang Barat RTH Taman Kelurahan

Karangbesuki

297.000

RTH Taman Kelurahan Mulyorejo

RTH Taman Kelurahan Bandulan

RTH Taman Kelurahan

Bandungrejosari

RTH Taman Kelurahan Bakalan

Krajan

RTH Taman Supit urang Kelurahan

Mulyorejo

159.200

2 BWK Malang

Tengah

Taman cimacam 1.114

Taman Segitiga Pekalongan 346

Taman Cibogo 2.604

Taman Terusan Cikampek 1.619

Taman Cikampek 197

Taman Alun-alun Merdeka 23.970

Taman Choiril Anwar 43

Taman alun-alun tugu 10.923

Taman Kertanegara 2.758

Executive Summary

32


No. Bagian Wilayah

Kota

Nama/Jenis RTH Luas

(M²)

Taman Trunojoyo 5.840

Taman Ronggowarsito 3.305

Taman Adipura/Arjuna 395

Taman TGP 201

Taman Melati 210

Taman Simpang Balapan 1.810

Taman Wilis 700

3 BWK Malang Timur RTH Taman Kota Velodrom 4 ha

RTH Taman Kecamatan berupa

taman bermain dan lapangan

10 ha

RTH taman kelurahan berupa

taman bermain dan lapangan

7 ha

4 BWK Malang Utara Taman tata surya di Kelurahan

Tlogomas

-

Taman Soekarno Hatta di

Kelurahan Jatimulyo

-

Taman Puspo di Kelurahan

Lowokwaru

-

Taman Sarangan -

Taman sarangan dan Taman

Soekarno Hatta di Kelurahan

Mojolangu

-

Tanah Kosong di Kelurahan

Tulusrejo

-

5 BWK Malang

Tenggara

RTH taman kecamatan yang

meliputi seluruh taman bermain

dan taman lingkungan

17 ha

RTH taman Kelurahan yang

meliputi seluruh taman bermain

dan taman lingkungan

11 ha

6 BWK Malang Timur

Laut

Taman Kali Mewek 5.002

Taman Serayu 135

Taman Cidurian 350

Taman Ciujung 160

Taman Cisadea 1.005

Sumber : Masterplan RTH Kota Malang, 2012

Pengembangan taman kota menerapkan konsep kenyamanan lingkungan

kota. Taman kota diupayakan memiliki perlindungan terhadap ekosistem Kota

Malang, memberikan nilai keindahan, kebersihan, dan dapat sebagai rekreasi

masyarakat kota. Taman kota secara idealnya memiliki pembagian ruang aktif dan

pasif. Ruang pasif digunakan sebagai habitat tanaman sedangkan ruang aktif

digunakan sebagai area rekreasi, bermain, dan berolahraga yang juga ditumbuhi

oleh tanaman peneduh. Taman kota yang akan dikembangkan juga harus memiliki

elemen lembut dan elemen keras.

Taman kota dapat berfungsi sebagai identity atau landmark sebuah kota

dengan menetapkan prinsip desain penentuan tema unity yakni penetapan tema

Executive Summary

33


yang terlihat dari adanya kesan kesatuan merupakan upaya untuk memunculkan

kesan utama, karakter atau identitas melalui unity yang terjadi, karakter taman

dapat terlihat dengan jelas. Sebagai contoh taman yang memiliki karakter sebagai

taman bermain, taman rumah, taman formal, taman tropis, taman sebagai

gerbang kota.

2.4.3 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Lapangan Olahraga Dan Makam

Untuk penetapan RTH makam dan lapangan olahraga di Kota Malang dalam

naskah akademis ini akan mengacu pada masterplan RTH Kota Malang yang telah

disusun pada tahun 2012. Adapun penetapan kawasan lindung RTH Makam dan

lapangan olahraga di Kota Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Jenis dan Lokasi RTH Makam dan Lapangan Olahraga di Masing- masing BWK

Kota Malang

No Bagian Wilayah

Kota

Jenis dan Lokasi RTH

RTH Lapangan OLahraga RTH Makam

1 BWK Malang Utara Lapangan di

Kelurahan Dinoyo

Lapangan di

Kelurahan Tlogomas

Lapangan di

Kelurahan

Ketawanggede

Lapangan di

Kelurahan Sumbersari

Lapangan di

Kelurahan Lowokwaru

Lapangan di

Kelurahan Jatimulyo

Pemakaman

umum di Kelurahan

Sumbersari

Pemakaman

umum di Kelurahan

Tunggulwulung

Pemakaman

umum di Kelurahan

Tlogomas

Pemakaman

umum di Kelurahan

Lowokwaru

Pemakaman

umum di Kelurahan

Mojolangu

Pemakaman

umum di Kelurahan

Tulusrejo

Pemakaman

umum di Kelurahan

Tasikmadu

2 BWK Malang

Tengah

Kompleks GOR

Gajayana,

Lapangan segitiga

Jaksa Agung

Suprapto

Lapangan Tretes

Selatan

Lapangan simpang

ijen

Lapangan belakang

Jl. Brigjen Slamet

Riyadi

Makam Betek

Makam Pejuang

Pelajar

Makam Samaan

Makam Mergan

Makam Gading

Taman Makam

Pahlawan Suropati

Taman Makam

Pahlawan Trip

Executive Summary

34


No Bagian Wilayah

Kota



Lapangan simpang

pattimura

Lapangan di Jl.

Mangga

Lapangan kompleks

perumahan Taman

Indah Ijen

Lapangan di Jl. Jeruk

3 BWK Malang Timur GOR velodrom

Lapangan olahraga

pada tiap pusat

pelayanan blok

Makam Ki Ageng

Gribig

Makam umum di

Kelurahan

Sawojajar

Makam umum di

Kelurahan

Madyopuro

Makam umum di

Kelurahan

Cemorokandang

Makam umum di

Kelurahan

Lesanpuro

Makam umum di

Kelurahan

Kedungkandang

4 BWK Malang Barat Lapangan olahraga

di Kelurahan

Bandulan

Lapangan olahraga

di Kelurahan

Tanjungrejo

Lapangan olahraga

di Kelurahan

Pisangcandi

Lapangan olahraga

di Kelurahan

Karangbesuki

Pemakaman

umum di Jl. Dr.

Sutomo Kelurahan

Bakalanrejo

Pemakaman

umum di Jl. Jupri

Kelurahan

Tanjungrejo

Pemakaman

umum di Jl.

Pisangcandi

Kelurahan

Pisangcandi

Pemakaman

umum di Jl. Candi

Kelurahan

Karangbesuki

5 BWK Malang

Tenggara

Perumahan Sawojajar

Perumahan puncak

buring

Perumahan

Casablanca

Perumahan oma view

Perumahan

dirgantara

Pemakaman

kelurahan

bandungrejosari

Pemakaman

kelurahan Bumiayu

Pemakaman

kelurahan Kota

Lama

Pemakaman

Executive Summary

35


No Bagian Wilayah

Kota



kelurahan

Mergosono

Pemakaman

kelurahan

Tlogowaru

Pemakaman

kelurahan sukun

Pemakaman

kelurahan

wonokoyo

Pemakaman

kelurahan gadang

Pemakaman

kelurahan

arjowinangun

Pemakaman

kelurahan buring

Pemakaman

kelurahan

kebonsari

6 BWK Malang Timur

Laut

Lapangan Kelurahan

Bunulrejo

Lapangan Kelurahan

Arjosari

Lapangan Kelurahan

Blimbing

Lapangan Kelurahan

Polowijen

Lapangan Kelurahan

Purwodadi

Lapangan Kelurahan

Purwantoro

Lapangan Kelurahan

Pandanwangi

Lapangan Kelurahan

Kesatrian

Lapangan Kelurahan

Jodipan

Pemakaman

umum Kelurahan

Arjosari

Pemakaman

umum Kelurahan

Balearjosari

Pemakaman

umum Kelurahan

Bunulrejo

Pemakaman

umum Kelurahan

Blimbing

Pemakaman

umum Kelurahan

Jodipan

Pemakaman

umum Kelurahan

Pandanwangi

Pemakaman

umum Kelurahan

purwantoro

Pemakaman

umum Kelurahan

purwodadi


Lapangan olahraga di Kota Malang dikembangkan sebagai sarana ruang

terbuka yang memiliki fungsi sosial aktif. Pengembangan lapangan olahraga

diarahkan pada peningkatan kualitas visual tanaman dengan penataan pohon

yang tidak mengganggu kegiatan olahraga didalamnya. Tanaman yang diletakan

Executive Summary

36


berupa pohon peneduh yang memiliki ketinggian relatif tinggi dan ditempatkan di

sekeliling lapangan atau mengelompok di beberapa sudut lapangan.

Berdasarkan penetapan RTH Makam dan Lapangan Olahraga tersebut di atas serta

melalui perhitungan peta GIS maka diperoleh luasan keseluruhan kawasan lindung

RTH Kota untuk jenis makam dan lapangan olahraga di tiap BWK Kota Malang

adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Makam dan Lapangan Olahraga Tiap

BWK Kota Malang

No. BWK Kota Malang Luasan Kawasan Lindung (Ha)

Makam Lapangan

Olahraga

1 BWK Malang Utara ± 21,72 ± 15,17

2 BWK Malang Timur ± 5,81 ± 14,47

3 BWK Malang Tengah ± 8,21 ± 9,64

4 BWK Malang Timur Laut - -

5 BWK Malang Barat ± 4,46 ± 2,67

6 BWK Malang Tenggara ± 0,06 ± 3,21

Jumlah ± 40,30 ± 45,18


2.4.4 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Hutan Kota Dan Taman Bibit

Penetapan RTH hutan kota dan taman bibit pada dasarnya tetap mengacu

pada masterplan RTH Kota Malang yang telah disusun pada tahun 2012. Adapun

penetapan lokasi kawasan RTH hutan kota dan taman bibit di Kota Malang adalah

sebagai berikut.

Tabel 2. 10 Lokasi RTH Hutan Kota dan Taman Bibit di masing- masing

BWK Kota Malang

No. Bagian Wilayah Kota Lokasi RTH Hutan Kota dan Taman Bibit

1 BWK Malang Utara -

2 BWK Malang Tengah Hutan Kota Malabar

Hutan Kota Jakarta

Hutan Kota Kediri

Hutan Kota Trunojoyo

Hutan Kota Ronggowarsito

Taman Bibit Garbis

3 BWK Malang Timur Hutan Kota Kecamatan

Kedungkandang

4 BWK Malang Barat -

5 BWK Malang Tenggara Hutan kota di Kelurahan Arjowinangun

Hutan kota di Kelurahan Kebonsari

Hutan kota di Kelurahan Gadang

Hutan kota di Kelurahan Buring

6 BWK Malang Timur Laut -


Executive Summary

37


Pengembangan hutan kota diterapkan dengan konsep sebagai area resapan

air dan pengendali iklim mikro di Kota Malang. Penerapan ruang terbuka hijau

berupa hutan kota diarahkan sesuai dengan bentuk dan lokasi pengembangan.

Bentuk hutan kota yang akan dikembangkan adalah hutan kota bergerombol dan

hutan kota jalur. Penanaman tanaman diterapkan dengan tingkat kerapatan

sedang dan memiliki ketinggian yang bervariasi.

2.4.5 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur Kereta Api

Berdasarkan kriteria RTH Taman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan RTH Di

Kawasan Perkotaan serta berdasarkan hasil kajian analisa dan kesepakatan

dengan tim teknis, penetapan sempadan jalur kereta api di Kota Malang adalah

sebagai berikut.

Jalan Kereta Api Lurus

Mengingat jalur kereta api yang melintasi Kota Malang melintang dari utara ke

selatan direncanakan pengembangannya sebagai jalur ganda (double track)

maka untuk jalan kereta api lurus sempadan jalur ditetapkan 11 meter yang

diukur dari as jalur terdekat ke arah kanan dan kiri.

Jalan Kereta Api Berkelok

Berbeda halnya dengan jalan kereta api lurus, untuk sempadan jalan rel kereta

api berkelok dengan lengkungan ke dalam ditetapkan 23 meter atau lebih

sedangkan sempadan jalan rel kereta api yang memiliki lengkung ke luar

ditetapkan 11 meter atau lebih.

Setelah adanya penetapan sempadan jalur kereta api seperti yang telah

dijabarkan di atas, ditetapkan pula kriteria garis sempadan jalur rel kereta api yang

dapat dimanfaatkan untuk RTH. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat

apabila jalan rel kereta api lurus

(2) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari

kaki tanggul

(3) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari

puncak galian tanah atau atas serongan

(4) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari

as jalan rel kereta api

(5) Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 meter

diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam jalur tanah yang bebas,

yang secara berangsur angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari

23 meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 meter di muka lengkungan

untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 meter.

Executive Summary

38


(6) Garis sempadan jalan rel kereta api yang dimaksud pada poin 1 tidak berlaku

apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 meter

(7) Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan

jalan raya adalah 30 meter dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan

as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur angsur

menuju pada jarak lebih dari 11 meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600

meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.

Berdasarkan penetapan garis sempadan jalan rel kereta api tersebut di atas

serta melalui perhitungan peta GIS maka diperoleh luasan keseluruhan kawasan

lindung RTH Kota untuk RTH pengaman jalur kereta api di tiap BWK Kota Malang

adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 11 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Pengaman Jalur Kereta Api Tiap BWK

Kota Malang


Lindung (Ha)

1 BWK Malang Utara -

2 BWK Malang Timur -





Jumlah ± 39,22


Sempadan yang disyaratkan untuk daerah milik jalur adalah 12 meter,

sehingga kebutuhan penanganan untuk memperoleh sempadan rel kereta api

yang nantinya akan diperuntukkan sebagai RTH jalur pengaman rel sesuai standar

beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 12 Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Kereta Api di Kota Malang

No. Kondisi Lingkungan Sekitar

Jalur Rel Kereta

Kebutuhan Penanganan Sempadan RTH

Jalur Rel Kereta

1 Didominasi bangunan

permukiman dengan

kepadatan tinggi sepanjang

jalur rel yang berada di

wilayah Kota Malang bagian

utara ke selatan melalui BWK

Malang Tenggara

Menyediakan lahan permukiman yang

layak untuk resettlement bangunan

rumah yang menempati sempadan rel

Pengosongan lahan dari bangunan

yang menempati sempadan rel

Penghijauan lahan sempadan rel kereta

dengan melakukan penanaman

beberapa varietas vegetasi yang sesuai

2 Terdapat bangunan

pergudangan dengan luasan

kavling yang cukup luas

Mengembalikan status lahan KAI yang

dipergunakan oleh pihak pribadi

dengan mengukur ulang luasan kavling

Penghijauan lahan sempadan rel kereta

Executive Summary

39


No. Kondisi Lingkungan Sekitar

Jalur Rel Kereta

Kebutuhan Penanganan Sempadan RTH

Jalur Rel Kereta

dengan melakukan penanaman

beberapa varietas vegetasi yang sesuai

3 Didominasi areal persawahan

di sisi kanan dan kiri rel yang

melintasi wilayah BWK Malang

Tenggara

Penanaman vegetasi yang memiliki

karakteristik fungsi sebagai buffer atau

pembatas antara areal persawahan

dengan sempadan rel yang

mempertimbangkan jarak dari sumbu rel

adalah 5 m

Mempertahankan sempadan rel kereta

api yang masih memiliki RTH

Sumber : Hasil kajian dan analisa, 2013

2.4.6 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur Sutt

Pada dasarnya penetapan RTH pengaman jalur SUTT memiliki manfaat yang

cukup banyak apabila dimplementasikan baik bagi keselamatan penduduk sekitar

maupun bagi proses pengawasan atau pengamanan oleh pihak PLN. Namun

kondisi yang ada di Kota Malang, beberapa jalur SUTT mellintasi wilayah perkotaan

yang notabenenya sebagian besar penggunaan lahannya berupa permukiman

dan perdagangan jasa. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi bahkan

mengganggu jarak bebas minimum yang disyaratkan untuk pengamanan dan

pengawasan jalur SUTT . Adapun beberapa usulan kebutuhan penanganan terkait

RTH pengaman Jalur SUTT di Kota Malang dengan mempertimbangkan beberapa

kondisi lingkungan sekitar diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.9.

Berdasarkan penetapan RTH pengaman Jalur SUTT tersebut di atas serta melalui

perhitungan peta GIS maka diperoleh luasan keseluruhan kawasan lindung RTH

Kota untuk RTH berupa pengaman jalur SUTT di tiap BWK Kota Malang adalah

sebagai berikut.

Tabel 2. 13 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Pengaman Jalur SUTT Tiap BWK

Kota Malang


Lindung (Ha)







Jumlah ± 177,10


Executive Summary

40


Tabel 2. 14 Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur SUTT di Kota Malang

No. Jenis SUTT Kondisi Lingkungan Sekitar Kebutuhan Penanganan

1 SUTT dengan

Tegangan 70

KV

Penggunaan lahan

sekitar berupa

permukiman, bangunan

perdgangan jasa,

fasilitas umum dan

olahraga

Melakukan sosialisasi

kepada masyarakat

mengenai bahaya

bermukim di sekitar area

jalur pengaman SUTT

Mengendalikan intensitas

bangunan dengan melihat

kriteria ketinggian

bangunan yang diijinkan

pada bagian bwah jalur

pengaman SUTT

Resettlement permukiman

yang menempati/ berdiri

tepat di area kaki tower

SUTT

Pengembangan RTH

Pengaman Jalur SUTT

dengan menerapkan

konsep roof garden pada

bangunan yang berada di

bawah jalur SUTT

Penggunaan lahan

sekitar berupa areal

persawahan, tegalan/

ladang, dan kebun.

Menjaga konsistensi areal

persawahan, ladang,

kebun untuk tidak berubah


Melakukan pengawasan

terhadap kondisi RTH

sempadan sekitar jalur SUTT

untuk mengantisipasi

pemanfaatan ruang

secara illegal

Penghijauan dengan

kriteria penanaman

vegetasi yang tidak

menimbulkan gangguan

terhadap jaringan listrik

serta menghindari bahaya

terhadp penduduk

sekitarnya dengan tetap

mempertimbangkan jarak

bebas minimum

2 SUTT dengan

Tegangan 150

KV

Penggunaan lahan

sekitar berupa

permukiman, bangunan

perdgangan jasa,

fasilitas umum dan

olahraga

Melakukan sosialisasi

kepada masyarakat

mengenai bahaya

bermukim di sekitar area

jalur pengaman SUTT

Mengendalikan intensitas

bangunan dengan melihat

kriteria ketinggian

bangunan yang diijinkan

pada bagian bwah jalur

Executive Summary

41


No. Jenis SUTT Kondisi Lingkungan Sekitar Kebutuhan Penanganan

pengaman SUTT

Resettlement permukiman

yang menempati/ berdiri

tepat di area kaki tower

SUTT

Pengembangan RTH

Pengaman Jalur SUTT

dengan menerapkan

konsep roof garden pada

bangunan yang berada di

bawah jalur SUTT

Penggunaan lahan

sekitar berupa areal

persawahan, tegalan/

ladang, dan kebun.

Menjaga konsistensi areal

persawahan, ladang,

kebun untuk tidak berubah


Melakukan pengawasan

terhadap kondisi RTH

sempadan sekitar jalur SUTT

untuk mengantisipasi

pemanfaatan ruang

secara illegal

Penghijauan dengan

kriteria penanaman

vegetasi yang tidak

menimbulkan gangguan

terhadap jaringan listrik

serta menghindari bahaya

terhadp penduduk

sekitarnya dengan tetap

mempertimbangkan jarak

bebas minimum


2.4.7 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Sempadan Sungai Dan Buffer Zone

A. Penetapan RTH Sempadan Sungai dan Buffer Zone di Kota Malang

Adapun RTH sempadan sungai di Kota Malang yang ditetapkan dan

direncanakan pengembangannya dalam Masterplan RTH Kota Malang

diantaranya adalah sebagai berikut.

1) BWK Malang Utara

RTH sempadan sungai ditetapkan seluas 383.200 m² meliputi sempadan sungai

Brantas dan Kali Metro.

2) BWK Malang Tengah

Wilayah BWK Malang Tengah pada kondisi eksistingnya di lalui oleh sungai

Brantas sehingga RTH sempadan sungai ditetapkan mengikuti wilayah daerah

aliran sungai Brantas dengan luas sekitar 439.910 m².

3) BWK Malang Timur

RTH sempadan sungai di wilayah BWK Malang Timur meliputi daerah aliran

Sungai Amprong dan Sungai Bango dengan lebar sempadan masing- masing

Executive Summary

42


15 meter dengan luas ± 67 Ha. Sedangkan untuk sungai kecil ditetapkan

dengan luas ± 53 ha.

4) BWK Malang Barat

RTH sempadan sungai di wilayah BWK Malang Barat ditetapkan dengan luasan

159.200 m².

5) BWK Malang Tenggara

RTH sempadan sungai di wilayah BWK Malang Tenggara ditetapkan mengikuti

daerah aliran sungainya yakni meliputi sungai Amprong, Sungai Brantas, Sungai

Kasin, Sungai Metro, dan Sungai Wonokoyo dengan lebar sempadan masing-

masing 15 m dan luas ± 200 ha.

6) BWK Malang Timur Laut

RTH sempadan sungai di wilayah BWK Malang Timur Laut ditetapkan dengan

luas ± 210 ha yang meliputi Sungai Bango, Sungai Brantas, Sungai Mewek,

Sungai Sari, Sungai Kajar, dan Sungai Sumpil.

B. Kebutuhan Penanganan dan Konsep Pengelolaan RTH Sempadan Sungai dan

Buffer Zone di Kota Malang

Konsep pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan sungai

diarahkan pada area resapan air dan longsor serta area peneduh di sepanjang

jalan aliran sungai. Pengembangan tanaman/vegetasi pada sempadan sungai

diarahkan pada jenis tanaman yang memiliki perakaran kuat, dedaunan yang

rindang, dan ketinggian yang bervariasi. Area pengembangan sempadan sungai

minimal 5-10 m di sepanjang sungai.

Executive Summary

43


Peta 2. 9 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Utara

Executive Summary

44


Peta 2. 10 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Timur

Executive Summary

45


Peta 2. 11 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Timur Laut

Executive Summary

46


Peta 2. 12 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Tengah

Executive Summary

47


Peta 2. 13 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Barat

Executive Summary

48


Peta 2. 14 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Tenggara

Executive Summary

49


Indikasi program pada dasarnya merupakan penjabaran lebih rinci dari

kebutuhan penanganan yang telah ditentukan sebelumnya dalam bentuk program-

program kegiatan yang disertai dengan jangka waktu pelaksanaan, pembiayaan dan

penanggung jawab masing- masing instansi terkait. Adapun penjabaran program-

program kegiatan dari kebutuhan penanganan masing- masing kawasan lindung

beserta obyek yang ada didalamnya di Kota Malang dapat disajikan pada Tabel 3.1

berikut.

INDIKASI PROGRAM TAHUNAN PENGELOLAAN

KAWASAN LINDUNG

3

50

Executive Summary


Tabel 3. 1 Indikasi Program Kawasan Lindung Beserta Obyek Yang Masuk Didalamnya Di Kota Malang

Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

Sempadan

Sungai

Sepanja

ng aliran

Sungai

Brantas,

Sungai

Metro,

Sungai

Bango,

Sungai

Amprong

, dan Kali

Mewek

Di

Seluruh

BWK

Kota

Malang

Penetapan

garis

sempadan

sungai

Dinas

Pekerjaan

Umum Cipta

Karya, Badan

Lingkungan

Hidup,

Wasbangdalin

g, Dinas

Pengairan

Wilayah

Pengawasan

Bango

Gedangan, PT.

Jasa Tirta I

APBD

Penyusunan

studi penelitian

untuk daerah

aliran sungai

yang memiliki

karakteristik fisik

sungai yang

khusus

terutama pada

titik meander

(lekuk sungai)

APBD

Konservasi

sungai di luar

kawasan

terbangun

APBD,

APBN

Sosialisasi

larangan

mendirikan

bangunan di

bantaran

sungai

APBD

Inventarisasi

rumah- rumah

yang

APBD

51

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

menempati

kawasan

sempadan

sungai

Pembangunan

patok batas

sempadan

sungai

APBD

Perlu adanya

studi kelayakan

lahan untuk

resettlement

APBD

Penyiapan

lahan bagi

masyarakat

yang terkena

resettlement

APBD,

APBN

Resettlement

bangunan

yang

menempati

sempadan

sungai yang

telah

ditetapkan

APBD,

APBN

Penghijauan

melalui

penanaman

kembali pada

lahan bekas

APBD

52

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

bangunan

Pengendalian

sempadan

bangunan

APBD

Sosialisasi

sebagai upaya

peningkatan

kesadaran

masyarakat

untuk tidak

mencemari

daerah aliran

sungai

APBD

Sempadan

Irigasi

Irigasi

Primer

(Kali

amprong

, Kali

Metro,

dan Kali

Sukun)

Normalisasi

saluran secara

rutin

Dinas

Pekerjaan

Umum Cipta

Karya, Badan

Lingkungan

Hidup,

Wasbangdalin

g, Dinas

Pengairan

Wilayah

Pengawasan

Bango

Gedangan,

BAPPEDA

APBD

Mempertahanka

n serta

melestarikan

daerah hijau di

sisi kanan dan

kiri saluran

APBD,

Swadaya

Masyara

kat

Pembangunan

patok batas

sempadan

saluran irigasi

APBD

Pembangunan

plengsengan

bibir saluran

untuk

APBD,

APBN

53

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

melancarkan

debit air

Membatasi

kegiatan yang

mengeksplorasi

sumberdaya

alam yang

terkandung

dalam sungai/

saluran

APBD

Meminimalisasi

faktor pembawa

sedimentasi dari

hulu ke hilir

Swasta,

Swadaya

Masyara

kat

Menerapkan

garis sempadan

saluran yang

sudah

ditetapkan

untuk

membatasi

bangunan-

bangunan liar di

tepi saluran

APBD,

Swadaya

Masyara

kat

Irigasi

Sekunder

(melalui

Kel.

Kedungk

andang,

Memisahkan

saluran irigasi

dengan saluran

pembuang

drainase kota

terutama pada

APBD

54

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

Kel.

Buring,

Kel.

Bumiayu,

Kel.

Wonokoy

o, Kel.

Gadang,

Kel.

Cemorok

andang)

saluran yang

melintasi

kawasan

permukiman

Menyediakan

ruang atau jalan

inspeksi setelah

sempadan irigasi

untuk upaya

konservasi dan

pemeliharaan

saluran

APBD,AP

BN

Perbaikan

saluran yang

telah tertutup

material

bangunan

APBD,

Swadaya

Masyara

kat

Pembangunan

plengsengan

bibir saluran

untuk

melancarkan

debit air

APBD

Seluruh

kawasan

BWK

Kota

Malang

yang

mempun

Meningkatkan

jaringan irigasi

terutama

saluran irigasi

tersier untuk

area petak

sawah yang sulit

APBD

55

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

yai

saluran

irigasi

tersier

dijangkau

Perbaikan

saluran- saluran

tersier alami

yang masih

mengalami

penyempitan

saluran dengan

membangun

plengsengan

saluran

APBD,

APBN

Kawasan

Cagar

Budaya

Jl. Tugu,

Jl.

Trunojoy

o, Jl.

Klayatan,

Jl.

Merdeka

Barat, Jl.

BasukiRa

hmat, Jl.

Celaket,

Jl.Kayuta

ngan,

Kel.

Besuki,

Kel.

Inventarisasi

ulang

benda/lingkung

an cagar

budaya

berdasar

kebijakan pusat

yang berlaku

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata,

BAPPEDA

APBD

Pengelompokka

n kelas/kategori

pelestarian

benda/lingkung

an cagar

budaya melalui

studi penelitian

APBD

Penyusunan

peraturan

daerah tentang

penetapan

APBD

56

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

Polowijen cagar budaya

Pelestarian dan

perlindungan

bangunan

cagar budaya

APBD

Sosialisasi

bangunan

cagar budaya

sebagai promosi

wisata

APBD

Kawasan

Rawan Banjir

Sempad

analiran

sungai

dengan

jarak 25-

250

meter

dari tepi

sungai

Penertiban

permukiman

yang berada di

sempadan

sungai melalui

resettlement

BPBD Kota

Malang, Dinas

Pengairan

Wilayah

Pengawasan

Bango

Gedangan,

Dinas

Pekerjaan

Umum Cipta

Karya

APBD

Pemintakatan

kawasan rawan

bencana

berdasarkan

tingkat

kerawanan

APBD

Sosialisasi

pemanfaatan

ruang di

kawasan rawan

bencana sesuai

tingkat

kerawanannya

APBD

pengendalian APBD

57

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

sempadan

bangunan

melalui

pengketatan

pemberian ijin

bangunan

menerapkan

desain

bangunan yang

sesuai terhadap

masing- masing

tingkat

kerawanan

bencana banjir

APBD

normalisasi

sungai dan

pembuatan

tanggul sekitar

kawasan rawan

banjir

APBD

Kawasan

RTH Jalur

Jalan

Jl. Besar

Ijen, Jl.

Bandung

-

Jl.Vetera

n- Jl.

Yogyaka

rta,

sekitar

kawasan

Pemangkasan

ranting di area

pejalan kaki

untuk memenuhi

kebutuhan

ruang bebas

dari juntaian

ranting dan

dahan pohon

sekitar 2,5 m dari

Dinas

Pertamanan

dan

Kebersihan

Kota Malang,

Dinas PU Bina

Marga

APBD

58

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

Jl.

Surabay

a, Jl.

Bogor, Jl.

Jakarta,

Jl.

Merbabu

, Jl.

Panglima

Sudirman

, Jl.

Tumengg

ung

Suryo

serta

taman Jl.

Kali

Mewek,

Taman

Serayu,

Taman

Ciujung,

Taman

Cisadea,

dan

Taman

Cidurian

permukaan

tanah

Meliputi

seluruh

ruas

Pemeliharaan/

perawatan

secara berkala

APBD

59

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

jalan di

Kota

Malang

yang

memiliki

ruang

terbuka

hijau

pada tanaman

pohon yang baru

direncanakan

sebagai RTH Jalur

Jalan

Melakukan

seleksi pada

jenis pohon

yang sudah

tidak lagi

memiliki

ketahanan

tinggi terhadap

pengaruh udara

dan kemudian

mengganti

dengan calon

tanaman pohon

baru bermassa

daun padat

APBD

Meliputi

koridor

jalan

yang

memiliki

akses

menuju

kawasan

industri

yang

Menerapkan

pola

penempatan

vegetasi bergilir

antara pohon

bermassa daun

rapat dan pohon

perdu/semak

APBD

60

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

notaben

enya

jalan

tersebut

dilalui

oleh

kendara

an berat

dan

koridor

jalan

yang

memiliki

intensitas

kendara

an

padat

Meliputi

koridor

jalan

yang

memiliki

kondisi

sekitar

berupa

ruang

terbuka

yang

terhamp

ar cukup

Menerapkan

pola tanam

berbaris dan

berjarak rapat

dengan

kerapatan

kurang dari 3 m

APBD

Menempatkan

tanaman pohon

bermassa daun

rapat dan tinggi

± 4-5 m untuk

koridor jalan

APBD

61

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

lua yang

bersebelahan

dengan area

terbuka cukup

luas

persimpa

ngan Jl.

Besar Ijen

ke arah

jalan

terusan

Jl.

Surabay

a-

Jl.Guntur

dan Jl.

Buring,

persimpa

ngan Jl.

Besar Ijen

ke arah

Jl.

Bandung

,

persimpa

ngan Jl.

Besar Ijen

ke arah

Jl. Kawi,

dan

Pemangkasan

pada cabang,

dahan, dan

ranting yang

dapat

menghalangi

pandangan

pengguna jalan

APBD

62

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

persimpa

ngan Jl.

Hamid

Rusdi

serta

taman

bundara

n Jl.

Panglima

Sudirman

dan

Taman

Segitiga

Arjosari

Kawasan

RTH Taman

Seluruh

lokasi

Taman di

wilayah

BWK

Kota

Malang

pembagian

ruang aktif dan

pasif untuk

taman dengan

fungsi publik

rekreatif

Dinas

Pertamanan

dan

Kebersihan

Kota Malang

APBD

penyelenggaraa

n studi penelitian

dan studi

kelayakan

terkait pemilihan

lokasi taman

yang sesuai

untuk

dikembangkan

sebagai taman

APBD

63

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

tematik

penetapan

tema taman

untuk

memunculkan

kesan utama,

karakter atau

identitas Kota

Malang

APBD

Kawasan

RTH Makam

dan

Lapangan

Olahraga

Seluruh

wilayah

BWK

Kota

Malang

peningkatan

kualitas visual

tanaman

dengan

penataan

pohon yang

tidak

mengganggu

kegiatan

olahraga

didalamnya

Dinas

Pertamanan

dan

Kebersihan

Kota Malang,

Masyarakat

APBD

Penataan

vegetasi dan

lansekap di area

pemakaman

yang tidak

memunculkan

kesan

menyeramkan

APBD

Kawasan

RTH Hutan

Seluruh

lokasi

Penanaman

tanaman

Dinas

Pertamanan

APBD

64

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

Kota dan

Taman Bibit

Hutan

Kota di

wilayah

BWK

Kota

Malang

diterapkan

dengan tingkat

kerapatan

sedang dan

memiliki

ketinggian yang

bervariasi.

dan

Kebersihan

Kota Malang

Pembentukan

hutan kota yang

akan

dikembangkan

adalah hutan

kota

bergerombol

dan hutan kota

jalur

APBD

Pelaksanaan

studi kelayakan

Hutan Kota dan

Taman bibit

apabila akan

difungsikan

sebagai hutan

kota rekreatif

APBD

Menetapkan

persentase

peruntukkan

Hutan Kota

sebagai fungsi

ekologis dan

APBD

65

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

rekreatif

Kawasan

RTH Jalur Rel

Kereta Api

Seluruh

wilayah

keluraha

n yang

dilintasi

jalur rel

kereta

api

Menyediakan

lahan

permukiman

yang layak

untuk

resettlement

bangunan

rumah yang

menempati

sempadan rel

Dinas

Pertamanan

dan

Kebersihan

Kota Malang,

PT. KAI Daop

VIII

APBD,

APBN

Pengosongan

lahan dari

bangunan yang

menempati

sempadan rel

APBD,

APBN

Penghijauan

lahan

sempadan rel

kereta dengan

melakukan

penanaman

beberapa

varietas vegetasi

yang sesuai

APBD

Mengembalikan

status lahan KAI

yang

dipergunakan

oleh pihak

APBD,

APBN

66

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

pribadi dengan

mengukur ulang

luasan kavling

Penanaman

vegetasi yang

memiliki

karakteristik

fungsi sebagai

buffer atau

pembatas

antara areal

persawahan

dengan

sempadan rel

yang

mempertimban

gkan jarak dari

sumbu rel

adalah 5 m

APBD

Mempertahanka

n sempadan rel

kereta api yang

masih memiliki

RTH

APBD

Kawasan

RTH Jalur

SUTT

Seluruh

wilayah

keluraha

n yang

dilintasi

jalur SUTT

Melakukan

sosialisasi

kepada

masyarakat

mengenai

bahaya

Dinas

Pertamanan

dan

Kebersihan

Kota Malang,

PT. PLN

APBD

67

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

dan pos

pengaw

asannya

bermukim di

sekitar area jalur

pengaman SUTT

Mengendalikan

intensitas

bangunan

dengan melihat

kriteria

ketinggian

bangunan yang

diijinkan pada

bagian bwah

jalur pengaman

SUTT

APBD

Resettlement

permukiman

yang

menempati/

berdiri tepat di

area kaki tower

SUTT

APBD,

APBN

Pengembangan

RTH Pengaman

Jalur SUTT

dengan

menerapkan

konsep roof

garden pada

bangunan yang

berada di

APBD

68

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

bawah jalur SUTT

Menjaga

konsistensi areal

persawahan,

ladang, kebun

untuk tidak

berubah

menjadi lahan

terbangun

APBD

Melakukan

pengawasan

terhadap kondisi

RTH sempadan

sekitar jalur SUTT

untuk

mengantisipasi

pemanfaatan

ruang secara

illegal

APBD

Penghijauan

dengan kriteria

penanaman

vegetasi yang

tidak

menimbulkan

gangguan

terhadap

jaringan listrik

serta

menghindari

APBD

69

Executive Summary


Penanganan

Kawasan Lokasi

Program dan

Kegiatan dari

Bentuk

Penanganan

Tahun Pelaksanaan

Instansi

Pelaksana

Sumber

Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

bahaya terhadp

penduduk

sekitarnya

dengan tetap

mempertimban

gkan jarak

bebas minimum

Kawasan

RTH

Sempadan

Sungai dan

bufferzone

Seluruh

wilayah

BWK

Kota

Malang

Peningkatan

resapan air dan

longsor serta

area peneduh di

sepanjang jalan

aliran sungai.

Dinas

Pertamanan

dan

Kebersihan

Kota Malang,

Dinas

Pengairan

Wilayah

Pengawasan

Bango

Gedangan, PT.

Jasa Tirta I

APBD

Pengembangan

tanaman/veget

asi pada

sempadan

sungai

diarahkan pada

jenis tanaman

yang memiliki

perakaran kuat,

dedaunan yang

rindang

APBD

Sumber : Hasil Rencana, 2013

70

Executive Summary


Contents 1.1 Latar Belakang .......................................................................................................................................................................... 1

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran................................................................................................................................................ 1

1.2.1 Maksud .................................................................................................................................................................................... 2

1.2.2 Tujuan ....................................................................................................................................................................................... 2

1.2.3 Sasaran .................................................................................................................................................................................... 2

1.3 Ruang Lingkup ........................................................................................................................................................................... 3

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah....................................................................................................................................................... 4

1.3.2 Ruang Lingkup Substansi Dan Kegiatan ......................................................................................................................... 4

1.4 Kerangka Berpikir ...................................................................................................................................................................... 7

2.1 Kawasan Lindung Setempat ................................................................................................................................................. 9

2.1.1 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Malang .............................. 9

2.1.2 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Irigasi Di Kota Malang ............................... 20

2.2 Kawasan Cagar Budaya ...................................................................................................................................................... 24

2.3 Kawasan Rawan Bencana .................................................................................................................................................. 27

2.4 Kawasan RTH Kota .................................................................................................................................................................. 29

2.4.1 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Jalan Di Kota Malang ...................................................... 29

71

Executive Summary


2.4.2 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Taman, Monumen, Gerbang Kota Malang ........................ 31

2.4.3 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Lapangan Olahraga Dan Makam ......................................... 33

2.4.4 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Hutan Kota Dan Taman Bibit ................................................... 36

2.4.5 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur Kereta Api .................................................... 37

2.4.6 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur Sutt.................................................................. 39

2.4.7 Penetapan Dan Kebutuhan Penanganan RTH Sempadan Sungai Dan Buffer Zone ...................................... 41

Tabel 2. 1 Luas Kawasan Lindung Setempat Berupa Sempadan Sungai Tiap BWK ......................................................... 10

Tabel 2. 2 Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Sungai di BWK Malang Utara .............................................. 10

Tabel 2. 3 Luas Kawasan Lindung Setempat Berupa Sempadan Irigasi Tiap BWK ........................................................... 21

Tabel 2. 4 Kebutuhan Penanganan Kawasan Sempadan Irigasi di Kota Malang ........................................................... 21

Tabel 2. 5 Kebutuhan Penanganan Kawasan Cagar Budaya .............................................................................................. 24

Tabel 2. 6 Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Jalan di Kota Malang................................................................................... 30

Tabel 2. 7 Penetapan RTH Taman Kota, Monumen, Gerbang Kota di Masing- masing BWK Kota Malang .............. 31

Tabel 2. 8 Jenis dan Lokasi RTH Makam dan Lapangan Olahraga di Masing- masing BWK Kota Malang................ 33

Tabel 2. 9 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Makam dan Lapangan Olahraga Tiap BWK Kota Malang .... 36

Tabel 2. 10 Lokasi RTH Hutan Kota dan Taman Bibit di masing- masing BWK Kota Malang ........................................... 36

Tabel 2. 11 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Pengaman Jalur Kereta Api Tiap BWK ........................................ 38

Tabel 2. 12 Kebutuhan Penanganan RTH Jalur Kereta Api di Kota Malang ....................................................................... 38

Tabel 2. 13 Luas Kawasan Lindung RTH Kota Berupa Pengaman Jalur SUTT Tiap BWK .................................................... 39

Tabel 2. 14 Kebutuhan Penanganan RTH Pengaman Jalur SUTT di Kota Malang ............................................................ 40

72

Executive Summary


Peta 2. 1 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Utara.......................................................................................................... 14

Peta 2. 2 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Timur ......................................................................................................... 15

Peta 2. 3 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Timur Laut ................................................................................................. 16

Peta 2. 4 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Tengah ....................................................................................................... 17

Peta 2. 5 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Barat .......................................................................................................... 18

Peta 2. 6 Penetapan Kawasan Lindung Sungai BWK Malang Tenggara .................................................................................................... 19

Peta 2. 7 Penetapan Kawasan Lindung sempadan irigasi Kota Malang.................................................................................................... 23

Peta 2. 8 Penetapan Kawasan Lindung Rawan Bencana di Kota Malang ................................................................................................. 28

Peta 2. 9 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Utara .......................................................................................................... 43

Peta 2. 10 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Timur ....................................................................................................... 44

Peta 2. 11 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Timur Laut ................................................................................................ 45

Peta 2. 12 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Tengah ..................................................................................................... 46

Peta 2. 13 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Barat ........................................................................................................ 47

Peta 2. 14 Penetapan Kawasan Lindung RTH di BWK Malang Tenggara .................................................................................................. 48

73

Executive Summary


74

Executive Summary


75

Executive Summary


76

Executive Summary


77

Executive Summary


78

Executive Summary


79

Executive Summary


80

Executive Summary


Documents

PENDAHULUAN 1 - Barenlitbang Official Websitebappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/hasil_kajian... · dengan kondisi kawasan lindung juga akan menyulitkan upaya pengendalian