Upload
hyatt-higgins
View
207
Download
20
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pengantar Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Triarko Nurlambang Anggota Tim KLHS Dirjen Bina Bangda - DEPDAGRI Pusat Penelitian Geografi Terapan UI. MASALAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. Degradasi Lingkungan Hidup dan deplesi Sumber Daya Alam (SDA). Kecenderungan kritikal. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
PengantarKajian Lingkungan Hidup Strategis
Triarko NurlambangAnggota Tim KLHS Dirjen Bina Bangda - DEPDAGRI
Pusat Penelitian Geografi Terapan UI
Dikotomi baru: Ekonomi Berkelanjutan vs Ekologi Berkelanjutan? Dimanakah posisi kita saat ini? Menuju arah keberlanjutan yang mana?
Jadi mau kemanakah kita? Apakah akan tercipta Paranoia atau kemitraan
Degradasi Lingkungan Hidup dan deplesi Sumber
Daya Alam (SDA)
Meningkatnya disparitas pendapatan
Meingkatnya kemiskinan dan marjinalisasi
Jumlah dan pertumbuhan populasi
Pola dan volume ekonomi
Pilihan teknologi
Peran Pemerintah Kualitas Lingkungan Hidup
Sistem nilai, keinginan/hasrat, dan
aspirasi
Struktur kekuatan (politik)
Pengetahuan dan Pemahaman
Kebutuhan kehidupan Proses ekologis jangka panjang
Kecenderungan
kritikal
Perkiraan kecenderungan
Kecenderungan tertinggi (ultimate
trend)
MASALAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Krisis Ekologi
Berbasis
Regional
Aktifitas Pembangunan
Aktifitas Masyarakat
Tingkat Pembangunan
Danau Maninjau
Layak untuk melanjutkan
kegiatan pembangunan
Tidak Layak untuk
melanjutkan kegiatan
pembangunan
Kondisi Pembangunan
mengarah kritis perlu perlakuan
khusus
Kondisi Pembangunan sudah kritis Kegiatan Pembangu Utama perlu dibekukan/ dihentikan
Kondisi pembangunan yg aman perlu/
dapat dipertahankan
kelangusngannya
Ambang batas Ambang batas
Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan
Waktu
Tingkat Pembangunan
Danau Maninjau
Tingkat Pembangunan
Danau Maninjau
Sumber: Triarko N, 2006
Jika menggunakan pendekatan regional maka akan dilihat lebih holistik /komprehensif (capturing) dan sistemik; prioritas nya adalah kebutuhan stakeholder Pengang
guran
Tabungan terbatas
Kurang modal
Produktifitas rendah
Pendapatan/kapita rendah
Daya beli rendah
Pertmbhn eko. rendah
Keluarga besar
Laju kelahiran
tinggi
Permintaan tenga kerja
tinggi
Output/ pekerja kurang
Pendidikan kurang
Kemiskinan
Perumahan tak layak
Kondisi hidup tak sehat
Kesehatan buruk
Kurang gizi
Diet jelek
Ouput pertanian
kecil
Sedikit input modern
REGION
Jabodetabekcur
Jika menggunakan pendekatan sektoral maka sulit menentukan
prioritas diantara sektor-sektor
Penetapan Prioritas Pembangunan
Relatif lebih mudah Relatif lebih sulit
Sumber: Triarko N, 2006
Sistem Lingkungan Hidup
Perubahan Iklim dan Variasinya
Kejadian ekstrim (bencana)
Ketersediaan SD Air, udara dan
tanah berkualitas
Naiknya permukaan air laut
Dam
pak
pd
LH
Perubahan pada emisi dan tutupan lahan
Perubahan pada SD Air, Tanah,
Permodalan, Ketenagkerjaan, dan
produktifitas
Perubahan pada pola produksi dan konsumsi
Dam
pak
pd E
kono
mi
Ker
enta
nan
KEBIJAKANMitigasiAdaptasi
Sistem Ekonomi
Tekanan LH
Tekanan Ekonomi
Contoh Simplifikasi Integrasi Keterkaitan Sistem Lh dan Sistem Ekonomi (Kerangka Pemahaman KLHS)
Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan dan peran Kelembagaan (Formal dan Informal)
sebagai “Pendorong/Driver”
Lingkungan Hidup
Sosial Ekonomi
Institusi (Formal dan Informal)
Sumber: Partidario, 2000
SEA is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan, or program initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision-making on par with economic and social considerations (Sadler dan Verheem, 1996).
DEFINISI
APA KLHS?APA KLHS?
KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program (KRP) dalam rangka memastikan adanya pertimbangan LH yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan sedini/seawal mungkin dari proses pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan sosial
KLHS MEMFASILITASI TERINTEGRASINYA ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERLANJUTAN(Untuk Kebijakan-Rencana-Program/KRP)
MENGAPA MENGAPA PERLU KLHS?PERLU KLHS?
Meningkatkan manfaat pembangunan. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin
keberlanjutannya. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat
prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
Tujuan KLHS
Maksud (Aim) Tujuan Generik (Generic Objectives)
Instrumental
Mengidentifikasi dampak penting lingkungan dari kebijakan, rencana, program untuk proses pengambilan keputusan
Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, atau program.
Transformatif
Memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana, dan program
Memfasilitasi proses pengambilan keputusan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi
Substantif
Meminimumkan potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari kebijakan, rencana, atau program (tingkat keberlanjutan lemah)
Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh (tingkat keberlanjutan moderat)
Memelihara potensi sumberdaya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem (tingkat keberlanjutan moderat sampai tinggi)
Sumber: Partidario, 2000
Sejarah tumbuhnya KLHS
KLHS dikembangkan
sebagai respons terhadap
keterbatasan instrumen Kajian
Lingkungan Hidup (EA:
Environmental Assessment)
KLHS sampai saat ini secara luas dimanfaatkan untuk bidang-bidang, diantaranya:• Perjanjian internasional• Privatisasi• Program Operasi Terstruktur• Anggaran Nasional• Rencana Investasi Jangka Panjang• Proposal legislatif• Kebijakan Global dan Sektoral• Kebijakan Strategi Pengentasan Kemiskinan• penataan Ruang dan Perencanaan Tata Guna Tanah• Perencanaan Sektoral (pertanian, pariwisata, pertambangan, infrastruktur, dll)
PEMANFAATAN KLHS DI DUNIA
Nilai Dasar KLHS
• Keterkaitan (interdependency)
• Keberlanjutan (sustainable)
• Keadilan sosial & ekonomi (socio-economic just)
Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007
PRINSIP-PRINSIP (Kriteria performa)
● Sesuai tujuan (fit for purpose)● Bersifat obyektif (objective led)● Dijiwai oleh semangat keberlanjutan
(sustainability led)● Komprehensif (comprehensive scope)● Relevan untuk keputusan (decision relevant)● Integratif (integrative)● Partisipatif (participative)● Efektif biaya (cost-effectiveness)
Sumber: IAIA, 2000
• The SEA methodology described in this Guide adopts a strategic approach based on a long-term, holistic and cross-sectoral perspective that is highly focused on few, though significant, factors of analysis that are strategic for decision-making • The scope of SEA includes physical, ecological, social, cultural and economic aspects, to the extent that they are relevant in determining the quality of the context in which we live and the risks and opportunities for sustainable development.
Ada 3 tujuan obyektif yang biasanya dihasilkan dari pendekatan strategis:
1. Memastikan adanya integrasi aspek LH, sosial, dan ekonomi dalam proses penyusunan KRP;
2. Menemukan segala peluang dan resiko, dikaji dan dibandingkan untuk membangun opsi-opsi alternatif pembangunan yang masih
terbuka untuk didiskusikan;3. Memberikan kontribusi bagi pemantapan konteks kepentingan
pembangunan yang lebih tepat untuk merumuskan sejumlah proposal pembangunan masa depan
KLHS sebagai pendekatan strategis
Kebijakan Perencanaan Program Proyek
KAJIAN LINGKUNGAN
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLHS ProgramatikKLHS Programatik
KLHS KebijakanKLHS Kebijakan
KLHS Regional KLHS Regional
KLHS SektoralKLHS Sektoral
AMDAL
Source: Partidario, 2000
TIPOLOGITIPOLOGI
Atribut AMDAL KLHS
Posisi Akhir siklus pengambilan keputusan Hulu siklus pengambilan keputusan
Pendekatan Cenderung bersifat reaktif Cenderung pro-aktif
Fokus analisisIdentifikasi, prakiraan & evaluasi dampak lingkungan
Evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
Dampak kumulatif Amat terbatasPeringatan dini atas adanya dampak kumulatif
Titik berat telaahanMengendalikan dan meminimumkan dampak negatif
Memelihara keseimbangan alam, pembangunan berkelanjutan
Alternatif Alternatif terbatas jumlahnya Banyak alternatif
Kedalaman Sempit, dalam dan rinciLuas dan tidak rinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi & kerangka umum
Deskripsi prosesProses dideskripsikan dgn jelas, mempunyai awal dan akhir
Proses multi-pihak, tumpang tindih komponen, KRP merupakan proses iteratif & kontinyu
Fokus pengendalian dampak
Menangani simptom kerusakan lingkungan
Fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, terutama ditujukan utk menelaah agenda keberlanjutan,
BEDA DENGAN AMDAL [lanjutan] AMDAL KLHS
PEMRAKARSA Pemerintah/swasta Pemerintah
INSTITUSI PENILAI
Diperlukan institusi yang berwenang memberikan penilaian & persetujuan AMDAL
Tidak diperlukan institusi yg berwenang memberikan penilaian & persetujuan KLHS
KARAKTERISTIKKajian dapat dilakukan secara BERJENJANG
[tiering]:◊ Nasional provinsi kabupaten/kota◊ Kebijakan rencana program
instrumen PENGIKAT antar sektor, wilayah, dan lembaga menjawab distorsi pemahaman OTDA
Fokus pada KONSEP, bukan rancangan teknis fisik.Antisipatif terhadap dampak lingkungan yang bersifat
KUMULATIF, TIDAK LANGSUNG, dan SINERGISTIK..
Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007
Sumber: WB, 2002
Aplikasi KLHS Sistem Inti Institusi penanggungjawab
Tata Ruang RTRW Dept. PU – Pemda
Rencana Pembangunan Daerah
RPJP (D), RPJM (D), RTRW(D)
Dept. Dagri – Pemda
Rencana Pembangunan Nasional
Perencanaan Nasional Bappenas
KLHS sektor Belum sepenuhnya dikembangkan
Dept. Sektoral
Kebijakan KLHS• Wajib (?)• Sukarela (?)
Kajian belum sepenuhnya selesai dikaji
KLH/ Bappenas/ Depdagri
APLIKASI KLHSAPLIKASI KLHS
Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007
24
Bagaimana mengintegrasikan KLHS dalam pembuatan keputusan/kebijakan?
2 opsi terbaik:
Planning SEA
integrated processesmerged processes
Sumber: Verheem, 2007
Peran KLHS dalam proses pembuatan keputusan/ kebijakan
26
Contoh KLHS dalam satu kesatuan (merge) proses
• Tidak ada proses standar KLHS
• KLHS sebagai satu set kegiatan kunci dalam perencanaan, diantaranya:– Pemantapan visi untuk masa depan yang diinginkan– Identifikasi isu-isu kritis LH– Kaji opsi-opsi untuk menciptakan masa depan yang diinginkan– Identifikasi dan kaji aksi-aksi untuk merealisasi strategi terbaik– dll.
ref: Partidario 2007
27
Mana yang paling efektif?
• Merged processes:– Opsi terbaik jika para perencana memiliki sikap yang
positif terhadap permasalahan LH dan KLHS
• Integrated processes:– Opsi terbaik untuk kasus yang memiliki sikap negatif
(terhadap LH)– Dasar yang terbaik (only?) untuk membuat peraturan– Praktek yang paling banyak diterapkan di dunia
Sumber: Verheem, 2007
28
Seberapa ‘dini’ KLHS mulai diterapkan?
• ‘Sangat awal’:– Proposal kebijakan belum ada (baru ide/wacana)– Analisis KLHS dibutuhkan untuk mengatasi masalah– KLHS membantu membangun proposalContoh: ide menghubungkan secara fisik pulau Jawa dan Sumatera (terowongan atau jembatan ?)
• ‘Awal’: – Sudah ada proposal kebijakan– KLHS mengkaji dampak– Proses KLHS memberi peluang alternatif yang lebih baikContoh: proses RPJP, RPJM, RTRW
Sumber: diadopsi dari Verheem, 2007
29
Fokus kunci pada dampak atau isntitusi?
• KLHS fokus pada dampak :– KLHS memprediksi dampak masa depan dari opsi-opsi
kebijakan– Kemudian membangun opsi terbaik
• KLHS fokus pada penguatan institusi:– KLHS mengidentifikasi titik lemah dalam peran institusi
untuk pengelolaan LH dari rumusan kebijakan baru– Kemudian memberikan pendapat opsi-opsi untuk
penguatan institusi
Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007
30
Bagaimana KLHS dapat berpengaruh?
• Ada 3 bangunan KLHS:
– Informasi yang baik: kajian yang solid tentang isu-isu keberlanjutan
– Partisipasi penuh: struktur perdebatan antara pemerintah dan publik mengenai isu-isu tersebut
– Pengaruh: mekanisme yang memastikan hasil kajian dan debat ikut dipertimbangkan
Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007
31
Mana yang lebih efektif? Fokus pada dampak atau institusi?
• Fokus pada dampak:– Selalu penting, tetapi seringkali sangat sulit untuk
tingkat kebijakan
• Fokus pada institusi:– Selalu penting, tetapi seringkali tidak optimal
dalam proses KLHS
Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007
32
Bagaimana mekanisme agar KLHS berpengaruh?
Melalui proses organisasi: – Komitmen politisi, pimpinan industri, tokoh masyarakat sipil (‘create
champions’)– Organisir kerjasama antar dinas
Melalui susunan prosedurial: – Mekanisme akuntabilitas– Mekanisme pengendalian mutu
Melalui komunikasi: “bicara ekonomi” – Biaya dan Manfaat– Nilai jasa-jasa ekosistem/LH– Kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi– Gambarkan peluang kerja yang tercipta
Sumber: Verheem, 2007
Sumber: Thomas B. Fisher
Metode yang sering diterapkan dalam KLHS
Penggunaan metode dan teknik yang cocok dalam KLHS tergantung dari kisaran aspek-aspek yang dikaji.
Metode KLHS Teknik yang sering digunakan
Penapisan Indikator, checklists, konsultasi Tenaga Ahli
Pelingkupan Indikator, checklists, matriks, partisipasi publik, konsultasi
Kajian dampak Matriks, survey, partisipasi publik, konsultasi, jaringan, analisis statistik, peta overlay
Review Konsultasi, partisipasi publik
Pengambilan Keputusan Checklists, matriks, peta overlay
Tindak - lanjut Indikator, survey
Metode KLHS yang sering diterapkan
Sumber: Thomas B. Fisher
Contoh penerapan metode KLHS; kasus perencanaan transportasi
● Penataan ruang sebagai instrumen preemtif pengelolaan lingkungan [UU 23/1997].
● Kebijakan umum penataan ruang yang tertuang dalam UU 26/2007 telah mengakomodasi pertimbangan lingkungan KLHS membantu memastikan sampai tingkat implementasi.
● Instrumen pelengkap KLHS untuk memastikan kepentingan lingkungan dipertimbangkan secara memadai dalam rencana tata ruang wilayah: daya dukung dan daya tampung lingkungan, valuasi ekonomi lingkungan, dll.
INTEGRASI KLHS INTEGRASI KLHS DALAM PERENCANAAN DALAM PERENCANAAN
TATA RUANGTATA RUANG
Sumber: Bambang Setiabudi, 2008
• RTRWN• RTR-PULAU• RTRK STRATEGIS• PER-PEL UU 26/2007
RTRWP RTRK STRATEGIS
INSTANSI PENAGGUNG JAWAB PUSAT
INSTANSI PENAGGUNG JAWAB PROVINSI
INSTANSI PENAGGUNG JAWAB KAB/KOTA
RTRW Kab/Kota RDTR Kab/Kota RTRK STRATEGIS
INSTANSI LH PUSAT
INSTANSI LH PROVINSI
INSTANSI LH KAB/KOTA
NSPK
INTEGRASI KLHS DALAM PERENCANAAN INTEGRASI KLHS DALAM PERENCANAAN TATA RUANGTATA RUANG
Sumber: Bambang Setiabudi, 2008
Sekian dan terima kasih
LAMPIRANNine steps of SEA
Pre - SEA:
(A) Establish the need / objectives of the proposed action
• trade, finance, economic, military & other agreements
• intl. conventions, multilateral & bilateral devt. assistance, global issues
• legislation, policies, plans, programs
• govt. spending & investment priorities
(B) Determine if an SEA is required and what level of detail
Nine-Step Approach to SEA
Nine steps to SEA
I.Scoping: Identify the important issues/ impacts that need to be examined; assemble envtl. information.
Steps 1-31) Find the stakeholders & announce start of the SEA process
2) Develop a shared vision on problems/objectives/ alternatives
3) Do a consistency analysis: new versus existing objectives
II. Assessment: identify and compare range of alternatives including a best practice envtl. option & relate to costs and benefits
Steps 4-6
4) Set TOR for the assessment of alternatives identified
5) Do the assessment and document it
6) Organize (independent) quality assurance
Nine Steps to SEA
Nine Steps to SEA
III. Decision making: approve, reject or modify proposal
Steps 7-8
7) Discuss with all stakeholders the alternative to prefer, with reason for decision
8) Motivate the (political) decision in writing
Nine Steps to SEA
IV. Monitoring and audit: check to see if implementation is envt’ly sound & in accordance with approvals
Step 9
9) Monitor the implementation and discuss the
results
Key SEA Principles, Measures and Performance Criteria
The following describes the components of SEA effectiveness / performance & distinguish the SEA process from other processes with partially similar characteristics and/or objectives.
• principles that describe good practice in SEA process design and implementation;
• key performance criteria and characteristics and measures that describe an effective approach;
1. Integrated - identifies key environmental, social & economic effects of the proposed initiative & their policy & planning implications
Analyzes environmental, social & economic effects & interrelationships
Takes account of relevant sector & spatial linkages &, were appropriate, is tiered to project EIA & decision-making
Incorporates environmental considerations into the mainstream of development policy & plan-making
Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness
2. Sustainability-driven – explicitly describes how devt. options & proposals contribute to envt. & social devt.
Analyses the environmental, social &
economic effects against a framework of sustainability objectives, principles & criteria
Identifies the best practicable alternative from a sustainability perspective
Defines the environmental outcomes that are sought from implementation of the proposal
Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness
3. Adaptive - improves capability to manage risk & uncertainty & to cope with unanticipated effects (i.e. that are greater than predicted)
Undertakes an iterative approach that is customized to the context & circumstances of decision making.Addresses risks, uncertainties & opportunities associated with a proposal.Identifies measures for policy/plan implementation & follow-up, including monitoring and review of lessons & experience
Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness
4. Focused - undertakes an ‘objectives-led’ approach that gives attention to environmentally significant proposals & their impacts & opportunities.
Identifies the environmental objectives (targets & indicators) that will be used to guide the assessment
Undertakes a scoped assessment that defines the key issues & impacts
Considers major alternatives and compares them in terms of impact on the environment
Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness
5. Credible - carries out a robust, evidence-based assessment that improves understanding of the potential impacts of a proposed policy or plan
Undertakes technical studies in sufficient depth & detail to address the issues.
Employs an appropriate methodology and techniques
Assembles the information in accordance with terms of reference (or to meet the requirements of decision-making)
Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness
6. Transparent - complies with requirements & procedures; implemented systematically & accountably by the proponents, lead agencies & key stakeholders
Follows clear, easily-understood requirements & procedures
Is administered responsibly, fairly & impartially wit independent checks on compliance
Requires consideration of findings in decision-making with written statement of reasons for decision
Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness
7. Participative - provides appropriate opportunities & means for public & stakeholder involvement
Informs & involves interested, affected public & government bodies throughout the decision-making process Addresses their inputs & concerns in documentation & decision making Clarifies areas of agreement or disagreement & helps to build consensus among stakeholders
Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness
8. Informative - explicitly describes how development options and proposals contribute to(ward) environmentally and socially sustainable development
Provides sufficient and timely information early in decision-making and continuing throughout the process
Documents the findings of assesment in a written report as an input to final decision-making
Clarifies the trade-offs at stake
Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness
9. Outcomes-oriented - delivers on the ground benefits or improvements for resources & the environment& builds capacity for managing toward sustainability
Results in appropriate terms and conditions that protect or enhance the environment
Leads to positive changes in policy and institutional capacity for environmental management or sustainable development
Safeguards environmental sustainability in support of poverty reduction in accordance with MDG 7
Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness