PENERAPAN SPIP MELALUI MANAJEMEN RISIKO (INMEN PU NOMOR: 02/IN/M/2011)

MENDORONG TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKSTUR KE-PU -AN

YANG EFISIEN DAN EFEKTIF TAHUN 2013

Disampaikan pada: KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM Jakarta, 26–27 Februari 2013

1

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (Pasal 11 PP Nomor: 60 Tahun 2008)

2

1. Memberi keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian

2. Memberi peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelengga- raan tugas dan fungsi Kementerian

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian.

LANDASAAN HUKUM TUGAS APIP DAN

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

3

PP No. 60 Tahun 2008, Tugas APIP a.l.: Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya

(Quality Assurance, Kemitraan)

INMEN PU No. 02/IN/M/2011 Para Eselon-I, Kepala Balai, dan Kasatker menerapkan Manaje men Risiko

dengan merinci Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko, Monitoring & Peninjauan, Komunikasi & Konsultansi

lnspektur Jenderal melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penerapan SPIP

Peraturan Menkeu No. 32/PMK/2013 Tahun 2013 Pasal 38 ayat 1.c. usulan revisi anggaran yang diajukan Kuasa Pengguna

Anggaran mengakibatkan perubahan anggaran terlebih dahulu dilakukan koordinasi/konsultasi dengan Itjen

PROGRAM PENGAWASAN ITJEN KEMENTERIAN PU

4

Pengawasan Pengelolan Keuangan Negara (melalui pendampingan dari Pe rencanaan Pemograman Anggaran, Procurement, Pelaksanaan Pekerjaan Fisik/Konsultan/Swakelola, Monitoring, Pelaporan, dan Revisi DIPA)

Pengawasan Kinerja Satminkal (Evaluasi LAKIP Satminkal E-I, Reviu Lap Keu, Evaluasi Kinerja Sampah, Air Minum, GNKPA, Pansimas, dll)

Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi (penerapan SPIP melalui Manajemen Risiko sesuai INMEN PU No. 02/IN/M/2011, terwujudnya lingkungan Anti Korupsi melalui Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK-KPK) dan Pelaksanaan PBJ makin baik melalui Probity Audit)

Pengawasan Perilaku Penyelenggara Negara (MoU dengan Kepolisian serta dengan PPATK)

Prioritas Tahun 2013 dan 2014, Itjen mempriotaskan Quality Assurance melalui kegiatan pendampingan/kemitraan/mengawal Satminkal agar penyelenggaraan infastruktur berjalan efisien, efektif, tepat target, tepat mutu, tepat biaya ,dan tepat sasaran

Workshop PBC, pembicara Dit BM, Itjen, BPKP, BPK-RI, Polri. Kejaksaan, KPK, Ditjen Anggaran (peserta penyedia/pengguna)

SID

LA

COM

• LAND ACQUISITION

• SURVEY

• INVESTIGATION

• DESIGN

• CONSTRUCTION (PROCUREMENT

DAN ASET)

• OPERATION

• MAINTENANCE

TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, BPK-RI ATAS SPI

AKIBAT PARA KEPALA BALAI DAN KASATKER BELUM MENERAPKAN

MANAJEMEN RESIKO (IN MEN PU NO. 02/IN/M/2011)

5

TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, BPK-RI

ATAS KELEMAHAN SPI TERKAIT DENGAN

DESIGN, LAND ACQUISITION, CONSTRUCTION/

PROCURMENT/ASSETS

6

NO

AUDIT

JUMLAH TEMUAN

DESIGN

LAND ACQUISI

TION

CONS- TRUCTI-

ON

PROCU- REMENT

ASSETS

1

ITJEN

9

24

273

252

135

2

BPKP

48

7

91

52

22

3

BPK RI

1

1

14

8

12

REKAPITULASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, BPK RI

ATAS SISTIM PENGENDALIAN INTERIN (SPI ) TAHUN 2012

7

NO

AUDIT

LHA

JUMLAH TEMUAN DAN SARAN

KODE 01 KODE 02 KODE 03 SD 10

1

ITJEN

98

-

-

98 TEMUAN/

98 SARAN

2

BPKP

56

68 TEMUAN/ 116 SARAN

05 TEMUAN/

06 SARAN

74 TEMUAN/

96 SARAN

3

BPK RI

1

24 TEMUAN/37 SARAN

REKAPITULASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, BPK -RI

ATAS SISTIM PENGENDALIAN INTERIN (SPI ) TAHUN 2012

PER SATMINKAL ESELON I

8

100

80

60

40

0 CK BM SDA BP

KON

104

78 81

02 04 SET JEN

TEMUAN BPK-RI, BPKP, ITJEN:

PENYEBAB LEMAHNYA SISTEM PENGENDALIAN

INTERN (SPI) TAHUN 2012 ADALAH

9

Para Kepala Balai dan Para Kasatker belum menerapkan Manajemen Risiko dengan mengurai Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko, Monitoring dan Peninjauan (Reviu), Komunikasi dan Konsultansi

lnspektur Jenderal dalam melakukan Pendampingan dan Pengawasan atas Penerapan SPIP Belum Efektif, terlihat dari belum berjalannya penerapan Manajemen Risiko oleh para Kepala Balai dan Kasatker

Para Kepala Balai dan Para Kasatker belum seluruhnya mengikuti sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko

SATMINKAL YANG TELAH MENGIKUTI SOSIALISASI SPIP DAN

MANAJEMEN RISIKO SD TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013

10

NO

SATMINKAL

ESELON I

REALISASI SOSIALISASI

2012 2013

1 2 3 4

1

2

3

4

5

Balitbang DJBM BP Konst DJSDA DJCK

4 Pusat, 1 Set.Balitbang

1 Dit.BPWil-III, 4 Balai

Set .BPKonstruksi

BWS Mesuji Sekampung

Dit.PLP

1 Dit.BPWil-I, 3 Balai

CONTOH KASUS MANAJEMEN RISIKO

(INMEN PU NO. 02/IN/M/2011) DAN POTENSI PAKET TERLAMBAT TH 2012

11

No

PENETAPAN

KONTEKS

IDENTIFI KASI

RISIKO

ANALISIS

RISIKO

EVALUASI

RISIKO

PENANGA NAN

RISIKO

MONITO RING &

PENINJAU AN

KOMUNI KASI &

KONSUL TASI

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Pekerjaan Paket SAL terlambat

Waktu pe laksanaan terbatas

(2 sd 3 bl)

Putus Kontrak; Denda; Kualitas tidak se

suai spektek

Paket SAL ditinjau kembali (dilaksa- nakan/ batal)

Waktu ditambah alat,SDM jam kerja ditambah Paket SAL pekerjaan

major ditinjau

Laporan mingguan & bulanan dievaluasi

secara ketat

Satker, PPK

Penga- was Lap

Penyedia Jasa hrs

lebih intensif

rapat

Paket SAL potensi

terlambat

SDA 12 paket/4 Sat- ker/3 Prov

BM 83 paket/18 Sat -ker/15 Prov

CK 19 paket/ 6 Sat- ker/5 Prov

CONTOH KASUS MANAJEMEN RISIKO

JALAN PANTURA

12

NO

PENETAPAN

KONTEKS

IDENTIFI KASI

RISIKO

ANALISIS

RISIKO

EVALUASI

RISIKO

PENANGA NAN

RISIKO

MONITO RING &

PENINJAU AN

KOMUNI KASI &

KONSUL TASI

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Jalur Pantu ra selalu rusak dan Perbaikan Jalur Pantu ra setiap ta hun

Kualitas fisik blm optimal Pemanfaatan angga rankurang efektif Sistem pengada an masih menganut output ba sed (tradi sional)

Muatan berlebih blm ter kendali Itensitas pengguna an jalan sangat tinggi (LHR 48.000 kend/hr)

Ketepatan desain se suai kebu

tuhan lapangan

Anggaran dipenuhi

Pengawa san peng

guna jalan diperketat

MereviewDesain se suai kebu tuhan la pangan

Ketersedian angga

ran sesuai kebutuh

an

Pengawa san diper

ketat

Meninjau kebijakan disain di pantura

termasuk biaya per

KM di Pantura

Koordina si dengan

Ditjen anggaran atas pe

rubahan disain ter

kait dengan

pendana an

Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur

13

Implementasi PBC dan PBMC

Pelaksanaan Probity Audit pada

proyek-proyek strategis

Jenis kontrak yang pencapaiannya diukur dari kinerja

pelayanan infrastruktur yang dibangun

Uji coba penerapannya pada beberapa ruas jalan Pantura:

1. Ciasem–Sukamandi

2. Demak Trengguli

3. Semarang–Bawen

Keunggulan KBK dibanding kontrak tradisional

1. Waktu lebih efisien

2. Inovasi teknologi untuk mendapatkan biaya konstruksi dan

pemeliharaan jalan yang paling efisien lebih terbuka (life

cycle costing lebih murah)

3. Resiko peningkatan biaya konstruksi dan pemeliharaan

antara pemilik proyek dan kontraktor terdisitribusi dengan

baik

Kontrak Berbasis Kinerja (KBK)

14

Design Phase Construction Phase Maintenance Phase

Kontrak Tradisional

TA n-1 TA n TA n+1

Konsultan A Kontraktor B Kementerian PU

Design Phase Construction Phase Maintenance Phase

Kontrak Berbasis Kinerja

TA n TA n+1

Kontraktor B 15

Probity Audit

Audit pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan (proyek) dengan menilai aspek-aspek:

Transparency

Fairness

Value for Money Compliance

Accountability

PROBITY AUDIT

16

No

LINGKUP

BOBOT

NILAI

KONDI

SI

STATUS

1 2 3 4 5 6

1

Transparansi

20

20

100 %

75% Very Good

50%-75% Good

25%-50% Fair

< 25% Bad

2

Kompetisi/Fairness

15

15

100 %

3

Value for Money

15

15

100 %

4

Ketaatan

25

25

100 %

5

Akuntabilitas

25

25

100 %

Jumlah

100

100

100 %

KRITERIA PROBITY AUDIT

NO

URAIAN

JUMLAH

PAKET

PA

REKOMENDASI

LELANG

ULANG

EVALUASI

ULANG

KOREKSI

NILAI OE

1 2 3 4 5 6

1

Ditjen Bina Marga

11

3

-

-

2

Ditjen SDA

5

1

-

Rp 2,6 M

REKAPITULASI HASIL PROBITY AUDIT

TAHUN 2012

REKAPUTULASI SISA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP DAN BPK-RI TH 2012

19

NO

AUDIT

SISA TEMUAN DAN NILAI (Rp)

BPKP 1997 sd 2012 ITJEN 2206 sd 2012 BPK RI 2005 sd 2012

1 2 3 4 5

1

2

3 4

5

6

7

8

SDA BINA MARGA CIPTA KARYA PENATAAN RUANG BALITBANG BP KONSTRUKSI SETJEN ITJEN

765/44.548.043.959,29

254/35.770.665.245,87

2.469/28.942.958.550,85 - - - - -

197/9.901.541.155,16

132/15.589.676.75801

360/12.920.695.572,12 -

14/

34/28.450.665

06/5.335.757.108

-

167/1.817.862.202,12 (untuk 8 Satminkal

Kemen PU)

Penyelesaian tindaklanjut temuan BPKP, BPKP Perwakilan akan mefasilitasi tindaklanjutnya sesuai kesepakatan pada acara Reviu LRA bulan Januari 2013 dan diharapkan peran aktif Satker/PPK terkait

TERIMA KASIH

20