5
1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;.; ri.;.' ..;' ;.;.. -' ^ ;;.; ' . v••.;.;;;' ^ :^' ;/ ; 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahim 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). ^ 4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Lembaga Peradilan jo Peraturan Mahkamah Agimg RI Nomor 9 Tahim 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya. Mengingat a.Bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Palembang, MAhkamah Agung RI dan Badan Peradilan Umum Wajib menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor60Tahun2018.^ b.Bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim. Menimbang KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR: W6.U6/489/KP.04.5/III/2019 . -;- ^' ;';' ; : ; ;;' . -.' .' •• ' . TENTANG . v ;. '' : \ ..., ' PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIANINTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KETUA PENGADILAN NEGERIMUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM...Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim. Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM...Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim. Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan

1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

;.; ri.•;•.•'..• •;'• ;.• •;.. •-' ••• ^ ;••;•.; '. v••••.;•.;;;•' ^ :^';/ •••••;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahim 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP). ^

4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Lembaga

Peradilan jo Peraturan Mahkamah Agimg RI Nomor 9 Tahim 2016 tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya.

Mengingat

a.Bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai satuan kerja dibawah

Pengadilan Tinggi Palembang, MAhkamah Agung RI dan Badan Peradilan

Umum Wajib menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor60Tahun2018.^

b.Bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektif perlu

dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan

Negeri Muara Enim.

Menimbang

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIMNOMOR: W6.U6/489/KP.04.5/III/2019

. -;- ^';'•• ;'; : ; ;•••;'. -.•'.•'•• •'. TENTANG . •v ;. '' : \ ..., '

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIANINTERN PEMERINTAH (SPIP)

DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERIMUARA ENIM

Page 2: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM...Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim. Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan

Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dilingkungan

Pengadilan Negeri Muara Enim.

Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Ketua

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam penyelenggaraan SPIP dilingkungan

Pengadilan Negeri Muara Enim.

Tugas Pokok Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:

a.Menyusun rencana kerja (Action Plan) tahun 2019/2020 dalam rangka

penyelenggaraan SPIP dilingungan Pengadilan Negeri Muara Enim.

b.Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang

pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a.

c.Menyelenggarakan koordinasi dengan Satgas pemngembangan SPIP

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

d.Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di

Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim.

Uraian Tugas untuk setiap unsur Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Masa kerja Satgas 2 (Dua) tahun terhitung Keputusan ini ditetapkan dan

dapat diperpanjang dengan keputusan-keputusan Ketua Pengadilan Negeri

MuaraEnim.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat keputusan ini

dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Enim Tahim Anggaran

2019.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.Ketujuh

Keenam

Keempat

Kelima

Ketiga

Kedua

Pertama

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

Page 3: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM...Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim. Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan

Tembusan disampaikan kepada Yth :1.Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.2.Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.3.Sekretaris Mahkamah Agung RI.4.Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

HROWI MUKHLIS, SH603182000031003

Ditetapkandi : MuaraEnimPadatanggal :01Maret2019

KETUA

NEGERI MUARA ENIM

Page 4: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM...Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim. Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan

hmAD NAKHROWI MUKHLIS, SH'^. 197603182000031003

0ETUA

EGERI MUARA ENIM

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris 2

Sekretaris 1

Ketua

Penanggung Jawab4

KETERANGAN

StafSubbagKepegawaian danOrtala

Staf SubbagPerencanaan, IT danPelaporan

Staf KepaniteraanHukum

Kasubbag Umum danKeuangan

KasubbagKepegawaian danOrtala

KasubbagPerencanaan, TI danPelaporan

Panitera Muda Pidana

Panitera MudaPerdata

Panitera MudaHukum

Sekretaris

Panitera

Hakim

Ketua PengadilanNegeri Muara Enim

3JABATAN

Jamal Paiko

Septian Krisna Dinata, S.Kom

Efendi Sulistiyo, ST.,SH

A.Mahbub Ulhaq, SE

Hendrik, SH

Yurika Ariani, SH

Arman, SH

Antonius Suanie, SH

Shofwan, SH

Syaifullah, SE.,MM

Darmawati, SH

Arpisol, SH

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, SH2

NAMA

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.1

NO

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SPIPPENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

TAHUN2019

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara EnimNomor: W6.U6/48VKP.04.5/III/2019Tanggal:01Maret2019

Page 5: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM...Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim. Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan

SH. 197603182000031003

IM

PENANGGUNG JAWAB1.Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP2.Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP3.Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP4.Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP

KETUASATGAS1.Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP2.Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk

menyelenggarakan SPIP3.Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggara SPIP4.Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI

SEKRETARIS SATGAS1.Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.2.Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.3.Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP.4.Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan

•'•' . • SPIP. ; ' •••,,,, ; .:•; ;, . ' : . •,; ; '. "• •• . . _ .-. . ,. .- • ^ ' .• .. , . .- •-

ANGGOTA SATGAS1.Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan

Bidang/bagian masing-masing.2.Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai Bidang/Bagian masing-masing.3.Melaksanakan Survey dan Evaluasi penyelenggaraan SPIP.4.Bertanggung jawab atas data dan hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/bagian masing-

; , masing. •.;. :,;.• .;•-•'"•••-.• ;:-,.• ••-,•• . .-.: • .;. - :; •;' . . .•'

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SPIPPENGADILAN NEGERIMUARA ENIM

TAHUN2019

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara EnimNomor: W6.U6/4S9/KP.04.5/III/2019Tanggal:01Maret2019