Penegakan Ham Di Indonesia

PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

PPKN

Penegakan HAM di Indonesia

• Standar kompetensi:

3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia

• Kompetensi dasar:

3.2 Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia


Indikator:1. Siswa dapat menjelaskan sejarah

singkat tentang penegakan HAM di Indonesia

2. Siswa dapat menjelaskan beberapa lembaga yang berupaya menegakkan HAM di Indonesia

3. Siswa dapat mendeskripsikan upaya pemajuan,penghormatan dan penegakan HAM

4. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran HAM

5. Siswa dapat menampilkan contoh perilaku penegakan di Indonesia

Peta Konsep

Pengertian HAM1. John Locke2. Koentjoro P.3. UU No.39/1999

Upaya-upaya yang telah dilakukan

1. Pribadi2. Ekonomi3. Politik4. Perlakuan yg sama5. Sosial Budaya6. Tata Cara Peradilan


Perkembangan HAM di Indonesia

Macam-macam HAM

Peran Serta

Tantangan & Hambatan

Hambatan Penegakan HAM

Tantangan Penegakan HAM

Sejarah Perjuangan HAM di Indonesia

Sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atau atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya.

Pengertian HAM

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari Droit De I ‘Homme dalam bahasa Perancis, Menselijke Rechten dalam bahasa Belanda, dan Human Rights bahasa Inggris.

HAM merupakan Hak Dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak dasar tersebut berlaku Universal pada semua manusia. Jadi HAM Pada hakekatnya merupakan hak-hak Fundamental yang melekat pada Kodrat manusia itu sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat sebagai manusia.

Pengertian HAM

Pengertian HAM menurut para ahli:1. John Locke, Hak asasi manusia adalah

hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Dengan demikian, maka : Hak asasi harus dikorbankan untuk

kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban.

Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Pengertian HAM

2. Koentjoro Poerbapranoto (1976)

Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia nenurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

Pengertian HAM

3. UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia)

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Macam-Macam HAM

1. Hak Asasi Pribadi (Perseonal Rights)Hak Asasi Pribadi adalah hak yang

meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebabasan dalam untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.

Contoh: 1) Hak Kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat. 2) Hak kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk atau memilih agama.

Macam-Macam HAM

2. Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)Hak Asasi Ekonomi adalah Hak

untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu.

Contoh: 1) Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam membeli.2) Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian Kontrak.3)Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu.

Macam-Macam HAM

3. Hak Asasi Politik (Politik Rights) Hak Asasi Politik adalah hak ikut

serta dalam pemerintahan, hak pilih maksunya hak untuk dipilih contohnya : mencalonkan sebagai Bupati , dan memilih dalam suatu pemilu contohnya memilih Bupati atau Presiden), hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya.

Contoh: 1)Hak Asasi Politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah.2) Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.

Macam-Macam HAM

4. Hak Asasi Hukum (Rights Of Legal Equality)

Hak Asasi Hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Contoh:1) Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.2) Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. 3) Hak yang sama dalam proses hukum. 4) Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum.

Macam-Macam HAM

5. Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Culture Rights)

Hak Asasi Sosial dan Budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarkat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

Contoh: 1)Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.2)Hak untuk mendapat pelajaran. 3)Hak untuk memilih, menentukan pendidikan.4)Hak untuk mengembangkan hobi.

Macam-Macam HAM

6. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)Hak Asasi Peradilan adalah hak

untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights), misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan.

Contoh: 1) Hak mendapatkan perlakukan yang adil dan pembelaan dalam hukum.2) Hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan

Instrumen Hukum HAM di Indonesia

1. PANCASILA1) Sila Pertama: Hak untuk memeluk agama.2) Sila Kedua: Diperlakukan secara pantas,sesuai dengan harkat,martabat dan derajatnya3) Sila Ketiga: Hak asasi agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara4) Sila Keempat: Hak untuk berkumpul, berpendapat,serta ikut serta dalam pemerintahan5) Sila Kelima: Perimbangan hak milik dengan fungsi sosial


2. UUD 19451) Pembukaan UUD 1945

Alinia ke-1: Hak merdeka.Alinia ke-4: Negara melindungi

segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara perdamaian dunia.2) Batang Tubuh (Pasal-Pasal) UUD 1945

BAB XA ** Hak Asasi ManusiaPasal 28A – Pasal 28J

Ket : ** (Amandemen ke-2 di sahkan 18 agustus 2000)


3. TAP MPR No. XVII/MPR/1998Terdiri dari 10 Bab dan 44 Pasal

4. Undang-Undang1) UU RI No. 39 Th 1999 Tentang HAM

Terdiri dari 11 Bab dan 106 Pasal2) UU RI No. 26 Th 2000 Tentang Pengadilan HAM

Terdiri dari 10 Bab dan 51 Pasal3) KEPPRES No 129 tentang rencana aksi nasional HAM Indonesia4) PP No. 3 Th 1998 tentang kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM.5) PP No. 2 Th 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan sanki dalam pelaggaran HAM.

Lembaga Perlindungan HAM

1. KOMNAS HAM ( Keppres No.50 Th. 1993, tgl 7 Juni 1993 )

Tujuan dibentuknya KOMNAS HAM menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 pasal 75 adalah sebagai berikut:a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM.b) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

.


2. Pengadilan HAM (UU RI No. 26 Tahun 2000)

Tugas dan wewenag pengadilan HAM adalah sebagai berikut:a) Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang beratb) Memriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah Negara RI oleh WNIc) Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur di bawah 18 tahun


3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Lembaga bantuan hukum berperan

sebagai:a) Sebagai relawan yang membantu kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuh di bidang hukumb) Sebagi pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaranc) Sebagi pembela dan pelindung HAMd) Sebagai penyuluh dan penyebar informasidi bidang hokum dan hak-hak asasi manusia


4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi/KKR (UU RI nomor 27 tahun 2004)

Menurut pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM Berat yang tidak dapat di selesaikan melalui pengadilan HAM akan ditangani oleh KKR. KKR ini di bentuk untuk:a) Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAMb) Sarana mediasi antar pelaku dengan korban pelanggaran HAM.


5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (UU RI No. 23 Tahun 2002)

Tugas komisi perlindungan anak Indonesia adalah :

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

2. Mengumpulkan data dan informasi.3. Menerima pengaduan masyarakat.4. Melakukan penelaahan.5. Pemantauan evaluasi.6. Pengawasan terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak.

Pengadilan HAM

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan Hak Asai Manusia merupakan salah satu Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabuparen atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 1999.

Upaya Penegakan HAM

1. Upaya Penegakan HAM Oleh Pemerintah Perlindungan HAM yang di maksud

adalah pembelaan terhadap HAM, artinya pemerintah harus menjaga agar HAM tidak di langgar oleh orang lain.Pemerintah telah melakukan upaya perlindungan HAM dengan cara sebagai berikut.1) Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan nasional sesuai yang tercantum dalam instrument nasional. Dengan demikian. Eksistensi HAM di dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat.

Upaya Penegakan HAM

2) Meratifikasi dan mengadopsi instrumen- instrumen HAM internasional, yang berarti perjanjian itu masuk dan berlaku sebagai hukum (positif) nasional.3) Memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM dengan mengadakan sosialisasi sehingga HAM menjadi bagian dari setiap individu warga Negara Indonesia

Lanjutan

Upaya Penegakan HAM

2. Upaya Penegakan HAM Oleh MasyarakatKeberhasilan perlindungan dan

penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga HAM, dan kita sebagai warga masyarakat. sebagai anggota masyarakat dapat mendukung dan menghargai upaya perlindungan HAM dengan ikut berpartisipasi yang di lakukan dengan cara sebagai berikut.1) Menyampaikan laporan terjadi pelanggaran HAM kepada KOMNAS HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM.

Upaya Penegakan HAM

2) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaiatan dengan HAM kepada KOMNAS HAM dan atau lembaga lain yang relevan3) Dengan cara sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM

Lanjutan

Upaya Penegakan HAM

3. Upaya Penegakan HAM Oleh Siswa1) Mengajar teman kepada kebaikan.2) Mengendalian diri untuk tidak melakukan pelanggaran HAM.3) Menasehati teman yang melakukan kesalahan.4) Melerai teman yang melakukan perkelahian.5) Melindungi teman yang dianiaya.

Hambatan Dalam Upaya Penegakan HAM

Masalah HAM masih saja di bicarakan, karena masih banyak pelanggaran atau kepalsuan. Masalah HAM memang masalah kemanusiaan berarti terkait dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan tetapi yang lebih penting sejauh mana harkat kemanusiaanyang dimiliki setiap orang dapat dimiliki oleh setiap individu tanpa beda. Upaya penegakan HAM di Indonesia, masih banyak hambatan-hambatan yang di hadapi antara lain sebagai berikut:


1) Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi baik mengenai dirinya maupun pihak lain.2) Belum optimalnya kemampuan para hakim di peradilan HAM ad hoc.3) Keterbatasan kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM.4) Sulitnya mencari Jaksa sebagai penuntut umum sebab hanya orang yang berpengalaman penuntut saja yang diangkut atau kata lainnya sifatnya tertutup.

Lanjutan


5) Masalah hakim,ternyata tidak begitu mudah menentukan para calon hakim ad hoc diluar hakim karir, meskipun sampai sekarang sudah begitu lantang orang berbicara tentang pelanggaran HAM dan banyak pelatihan dan penanaman HAM. LSM HAM pun ternyata tak banyak yang tersrdia. Banyak tokoh-tokoh HAM yang terikat oleh tugas dilembaga lain.6) Masalah pembahasan acara peradilan yang belum tuntas, masih tersisa pertanyaan banding dan langsung saja dari peradilan tingkat pertama langsung ke MA.

Lanjutan

Tantangan Dalam Upaya Penegakan HAM

Dalam menegakkan HAM, selain hambatan masih banyak tantangan yang di hadapi antara lain sebagai berikut:1) Dengan disahkannya UU no 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditegaskan bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi sebelum UU No 26 disahkan tidak dapat diadili berdasarkan prinsip hak asasi manusia, sehingga peristiwa pelanggaran HAM yang besar tidak mungkin lagi dapat diselesaikan berdasarkan peradilan HAM ad hoc, misalnya;


a. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti pada bulan Mei 1998.

b. Pembantaian warga muslim Tanjung Priuk pada bulan 1994.

c. Kasus Pembantai di Ambon dan di Poso tahun 1997.2) Dengan adanya amandemen UUD 45 Pasal 28 tentang larangan hukum berlaku surut memungkinkan para tersangka luput dari proses hukum acara,akan sangat tidak adil hukum itu.

Lanjutan


3) Asas mengatur bahwa orang yang telah dihukum oleh pengadilan HAM tidak dapat lagi dituntut oleh pengadilan pidana biasa. Namun keterbatasan lingkup pengadilan HAM yang haknya sebatas padagenosida (pembantaian masal) dan kejahatan melawan kemanusiaan, mengakibatkan ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi.

Lanjutan

Documents

Penegakan Ham Di Indonesia