UPAYA

PEMERITAH

AN DALAM

PENEGAKKA

N HAM DI

INDONESIA

PKn

X-MIA 4

Kelompok 2

Anggota Kelompok 4 : Farahafsyah B. (11) Hawa Elian A. (16) Khodijah Adrebi

(21) Khusnul Khotimah (22) Ma’rifatul Wasilah (23) Maulidya Indriawati(24) Reo Febry Trisyanto(32)

HAKEKAT HAK ASASI MANUSIA

Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang paling mulia, memiliki derajat luhur sebagai manusia dan mempunyai budi pekerti yang bebas antar individu.

HAK ASASI MANUSIA (HAM) berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya dapat disimpulkan hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun

UPAYA PEMERINTAHAN DALAM MENEGAKKAN HAM

Membuat peraturan perundang-undangan mengenai HAM. Dengan demikian, eksistensi HAM di dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat

Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM internasional, yang berarti perjanjian itu masuk dan berlaku sebagai hukum nasional maupun internasional

Pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk penegakkan HAM di seluruh Indonesia

LEMBAGA PENEGAK HAM DI INDONESIA MENURUT

UUD 1945

KOMNAS HAM

PENGADILAN HAM

(KNPA) & (KPAI)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap

Perempuan

Komisi Kebenaran

Dan Rekonsiliasi

(KNPA) & (KPAI)Komisi Nasional Perlindungan Anak & Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KNPA lahir berawal dari gerakan nasional perlindungan anak sejak 1997. Setelah reformasi, tanggung jawab tersebut diserahkan pada masyarakat. KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain.

Ada juga KPAI yang dibentuk berdasar pasal 76 UU No, 23 tahun 2002. KPAI dibentuk dengan tujuan:1) Melakukan sosialisasi per-UUan yang berkaitan dengan perlindungan anak2) Mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak3) Memberi laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

PENGADILAN HAM

Merupakan pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum di kabupaten atau kota yang secara khusus menangani kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida (pemusnahan massal terhadap suatu ras, etnis, bangsa atau agama tertentu) dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemusnahan, pengusiran, perkosaan, pemaksaan pemandulan, peganiayaan, penculikan, kejahatan apartheid (penindasan dan dominasi terhadap suatu kelompok ras demi mempertahankan kekuasaan) dan lain-lain (menurut UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

KOMNAS HAM

TUJUAN :1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

FUNGSI :•1) Pengkajian dan Penelitian

Mengkaji dan meneliti instrument internasional HAM (kemungkinan aksesi dan ratifikasi) dan instrument nasional HAM (rekomendasi pembentukan, perubahan dan pencabutan per-UUan)

•2) PenyuluhanMenyebarluaskan wawasan HAM kepada masyarakat, peningkatan kesadaran HAM dalam lembaga formal dan non-formal, dan kerjasama dengan organisasi lain dalam bidang HAM

•3) PemantauanMelakukan pengamatan dan pengawasan akan berjalannya HAM di kehidupan

masyarakat, membuat laporan serta memberikan sanksi pada pelaku penyimpangan HAM•4) Mediasi

Perdamaian, penyelesaian perkara, pemberian saran untuk menempuah jalan pengadilan, penyampaian rekomendasi kepada pemerintah DPR RI untuk ditindaklanjuti

Kepres. No. 50 tahun 1993. Terbentuknya UU HAM pada 1999

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi ini dibentuk berdasar kepres No. 181 tahun 1998 dengan dasar pertimbangan sebagai upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan.

TUJUAN :1) Menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan2) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan3) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.

FUNGSI :1) Penyebarluasan pemahaman, pencegahan penanggulangan, penghapusan kekerasan terhadap

perempuan2) Pengkajian dan penelitian terhadap instrument PBB terkait perlindungan HAM terhadap perempuan3) Pemantauan dan penelitian terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan4) Penyebarluasan hasl pemantauan thd kekerasan terhadap perempuan5) Pelaksanaan kerjasama regionl dan internasional dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan

terhadap perempuan

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Dibentuk berdasar UU No. 27 tahun 2004 dengan TUJUAN :

•1) Memberikan alternative penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan (non litigasi) HAM ketika pengadilan HAM mengalami kebuntuan

•2) Sarana mediasi pelaku dan korban pelanggaran HAM berat di luar jalur sidang.

*ILUSTRASI*

TERKAIT HAM