32
KELOMPOK 2 NAMA ANGGOTA; RIZKI RAHMATULLAH RAHMAN BAIHAQI REO ALDI PRATAMA

Penegakan ham (_pkn_kelas_x)

Embed Size (px)

Citation preview

KELOMPOK 2NAMA ANGGOTA;

RIZKI RAHMATULLAHRAHMAN BAIHAQI

REO ALDI PRATAMA

DESAIN PEMBELAJARANPendidikan KewarganegaraanPendidikan Kewarganegaraan

( PKn )( PKn )Kelas XKelas X

Semester 1Semester 1

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : Menampilkan peran serta dalam upaya Menampilkan peran serta dalam upaya

pemajuan,penghormatan dan penegakan HAM di pemajuan,penghormatan dan penegakan HAM di IndonesiaIndonesia

IndikatorIndikator1.1. Siswa dapat menjelaskan sejarah singkat tentang Siswa dapat menjelaskan sejarah singkat tentang

penegakan HAM di Indonesiapenegakan HAM di Indonesia2.2. Siswa dapat menjelaskan beberapa lembaga yang Siswa dapat menjelaskan beberapa lembaga yang

berupaya menegakkan HAM di Indonesiaberupaya menegakkan HAM di Indonesia3.3. Siswa dapat mendeskripsikan upaya Siswa dapat mendeskripsikan upaya

pemajuan,penghormatan dan penegakan HAMpemajuan,penghormatan dan penegakan HAM4.4. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran Siswa dapat mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran

HAMHAM5.5. Siswa dapat menampilkan contoh perilaku penegakan di Siswa dapat menampilkan contoh perilaku penegakan di

IndonesiaIndonesia

Sejarah Perkembangan HAM

Pelanggaran HAM

Lembaga Perlindungan HAMInstrumen HAM

Pengadilann HAM

Upaya Penegakan HAM

Sejarah bangsa Indonesia mencatat Sejarah bangsa Indonesia mencatat

berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atau perilaku tidak adil dan diskriminatif atau atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnyadan status sosial lainnya

1. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia ( Komnas HAM )

2. Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap PerempuanKomisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan

3. Lembaga Bantuan HukumLembaga Bantuan Hukum

4. Komisi untuk orang hilang dan anti kekerasan Komisi untuk orang hilang dan anti kekerasan ( Kontras ) ( Kontras )

5. Komisi Nasional Perlindungan AnakKomisi Nasional Perlindungan Anak

6. Lembaga Studi dan Advokasi Hukum ( Elsam )Lembaga Studi dan Advokasi Hukum ( Elsam )

7. Pengadilan HAMengadilan HAM

Tujuan :Berdasarkan UU No. 39, tahun 1999:1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak azasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi universal hak azasi manusia. 2. Meningkatkannperlindungan dan penegakkan hak azasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya bepartrisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Tujuan :

Melindungi kaum perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan

1. Kedudukan:a. Pengadilan HAM berkedudukan di a. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten / kota yang daerah daerah kabupaten / kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.pengadilan negeri yang bersangkutan.b. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, b. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan bersangkutan

2. Kewenangan:

a. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM beratb. Berwenang Memeriksa dan memutus

perkara pelanggaran HAM berat dilakukan di luar batas teritorial wilayah Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pelanggaran HAM berat :

1. Kejahatan Genosida,Yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa , ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.

2. Kejahatan kemanusiaan,Yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan secara meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut dilakukan secara langsung terhadap masyarakat sipil

A. Di masa orde baru:1. Kasus Tanjung Priok Jakarta ( 1984 )2. Kasus Talang sari di lampung ( 1989 )3. Operasi Militer di Aceh ( 1989 - 1998 )4. Kasus terbunuhnya Marsinah ( 1994 )5. Kasus terbunuhnya Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin wartawan harian Bernas ( 1996 )6. Peristiwa penculikan para aktivis ( 1998 )7. Kasus Timika di Papua ( 1994 )

B. Di masa Reformasi :

1. Kasus Trisakti2. Kasus Semanggi I dan II3. Peristiwa kemerdekaan Timor Timur4. Kasus Ambon di Maluku5. Kasus Poso di Sulawesi Tenggara6. Kasus Sampit di Kalimantan Tengah7. Kasus TKI di Malaysia

Pelanggaran HAM di lingkungan keluarga:contoh: - kekerasan fisik

- kekerasan terhadap pembantu- anak diintimidasi oleh orang tua

* Pelanggaran HAM di lingkungan sekolah: contoh: - kekerasan fisik terhadap siswa

- pelecehan* Pelanggaran HAM di masyarakat:

contoh: - main hakim sendiri- pemerkosaan- tindak kejahatan- dan lain-lain

Upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan HAM :

PemerintahPemerintaha. mengenalkan pendidikan HAM kepada masyarakatb. ketegasan sanksi terhadap

pelanggaran HAMc. proses pengadilan HAM yang bebas dan tidak memihak

MasyarakatMasyarakat

a. Bersikap kritis dalam mendukung upaya pemerintahb. Melaporkan setiap ada pelanggaran hamc. Menghindari segala tindakan yang melanggar hamd. Bersikap proaktif dalam meneggakkan hukum