PENDIDIKAN PANCASILAProf. DR. Hj. Sri Mulyani Soegiono SH

PENGANTARGerakan Reformasi telah mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara dengan mengharuskan kajian Pancasila bagi mahasiswa di perguruan tinggu dilakukan secara ilmiah

Indonesia Negara Hukum dan Negara KesejahteraanIndonesia negara Demokrasi BerketuhananIndonesia negara Kebangsaan, Kesatuan dan Kekeluargaan

Landasan Pendidikan PancasilaPancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, mengembangkan dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas tentang landasan pendidikan Pancasila yang meliputi landasan historis, kultural ,yuridis dan filosofis serta tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILAI. Landasan HistorisPancasila dalam perjalanan sejarah bangsa IndonesiaUnsur Pancasila pada tahap kebudayaan Indonesia asliUnsur Pancasila pada tahap perkembangan pengaruh budaya HinduUnsur Pancasila pada Budaya IslamUnsur Pancasila pada Budaya Kristen dan BaratUnsur Pancasila pada tahap mencari bentuk kebudayaan Nasional IndonesiaNasionalisme, Islamisme, dan MarzismeProklamasi kemerdekaanPerumusan Pancasila dalam tiga UUDPancasila dalam tantangan

Landasan Historis tersebut mempunyai nilai-nilai ketuhanan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap toleransi, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dll menjadi dasar negara pada setiap pembukaan UUD 1945, konstitusi RIS, UUDS 1950 dan kembali kepada UUD 1945.Secara historis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Pancasila

II. Landasan KulturalSesuai dengan kepribadian bangsa bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri tidak baku terbuka bagi masukannya nilai-nilai baru yang positif generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman

III. Landasan YuridisAntara lain :Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945Undang-undang no. 2 tahun 1989 tantang Sistem Pendidikan Nasional sebagai Dasar Penyelenggaraan Pendidikan TinggiPeraturan pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang Status Pendidikan Pancasila Dalam Kurikulum Pendidikan TinggiKeputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 265/Dikti/Kep/2000 tentang Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi

IV. Landasan FilosofisNilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofis bangsa Indonesia Pancasila sebagai dasar filosofis negara harus menjadi sumber segala tindakan para penyelenggaraan negara dan menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara menjiwai pembangunan nasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan

Tujuan Pendidikan Pancasila1. Tujuan Nasional2. Tujuan Pendidikan Nasional3. Tujuan Pendidikan Pancasila

Tujuan Pendidikan PancasilaPendidikan Pancasila yang mencakup unsur filsafat Pancasila di perguruan tinggi bertujuan untuk hal-hal berikut :Dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) dalam kehidupannya sebagai warga negara republik indonesiaMenguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunanMembantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuritiis terhadap nila-nilai Pancasila

Pendidikan Pancasila yang berhasil akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas dan penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang

Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha EsaBerperikemanusiaan yang adail dan beradabMendukung persatuan bangsaMendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan, danMendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial

Masa Kejayaan Nasional

Masa Kerajaan SriwijayaMasa Kerajaan Majapahit

Masa Kerajaan SriwijayaAbad VII berdirilah kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan wangsa Syailendra di Sumatra.Dalam sistem pemerintahan sudahterdapat pegawai pajak pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi petugas tehnis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga saat itu kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai Ketuhanan

Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan SriwijayaUnsur-unsur dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemnusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia yang dihayati dan dilaksanakan namun pada saat itu belum dirumuskan secara konkrit

Masa Kerajaan MajapahitNilai-nilai sila keempat telah terwujud dengan diangkatnya Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga dengan Rakyat dan kaum BrahmanaSedangkan nilai-nilai keadilan sosial terwujud pada saat raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat

Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damaiEmpu Prapanca menulis negarakertagama yang di dalamnya terdapat istilah PancasilaEmpu Tantular mengarang buku Sutasoma di dalam buku itu terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua artinya walaupun berbeda-beda namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda

Sila Kemanusiaan telah terwujud dengan hubungan raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodya, Champa dan Kamboja.Nilai-nilai persatuan terwujud dengan adanya Sumpah Gajah Mada yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara RayaSila kerakyatan (keempat) sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga telah dilaksanakan dalam kerajaan MajapahitPerwujudan sila keadilan sosial sebagai wujud dari berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopan dengan kesejahteraan

Perjuangan Bangsa Indonesia

Perjuangan sebelum Abad ke XXKebangkitan Nasional 1908

Perjuangan sebelum Abad ke XXPenjajahan Eropa yang memusnahkan kemakmuran bangsa IndonesiaSejak imperialis menjejakkan kakinya di Indonesia, dimana-mana bangsa Indonesia melawan dengan sekuat tenagaPada Abad ke XVII dan XVIII;Sultan Agung di MataramSultan Hasanudin di MakasarSultan Ageng Tirtayasa dan Ki Tapa di BantenIskandar Muda di AcehUntung Suropati dan Trunojoyo di Jawa TimurIbnu Iskandar di MinangkabauDan masih banyak lagi

Pada permulaan abad ke-XIX Belanda mengahadapi perlawanan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh;Patimura di MalukuImam Bonjol di MinangkabauPangeran Diponegoro di MataramBadaruddin di PalembangPangeran Antasari di KalimantanJelantik di BaliAnak Agung Made di LombokTeuku Umar, Teuku Cik Di Tiro dan Cut Nya Din di AcehSisingamangaraja di Tanah BatakDan masih banyak perlawanan lainnya

Kebangkitan Nasional 1908Perubahan bentuk perlawanan pada permulaan abad ke XX dengan berdasarkan kegagalan perjuangan masa lampauBentuk perlawanan dengan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia tentang pentingnya bernegaraUsaha-usaha yang dilakukan dengan mendirikan berbagai organisasi politik di samping organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial

Organisasi yang pertama adalah Budi Utomo, mereka yang tergabung dalam organisasi itu merintis jalan baru ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa (dr.Wahidin Sudirohusodo)Sarikat Islam (HOS Tjokroaminoto)Indische Partij (Dowes Dekker, Ciptomangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara)Partai Nasiona Indonesia (Ir. Soekarno dkk)

Sumpah Pemuda 1928Dipelopori oleh Mr. Muh. Yamin, Kuncoro Poerbopranoto

SemboyanKemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiriSATUBANGSA TANAH AIRBAHASA INDONESIA

Perjuangan Bangsa Indonesia pada masa Penjajahan Jepang7 December 1941Perang Pasifik di Bomnya Pearl Harbour oleh Jepang8 Maret 1942Penyerahan Indonesia dari Belanda ke Jepang14 Agustus 1945Jepang Menyerahkan kepada sekutu

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan MaknanyaSebagai titik puncak perjuangan Bangsa IndonesiaSebagai sumber lahirnya Republik IndonesiaMerupakan norma pertama dari Tata Hukum Indonesia, artinya :Proklamasi adalah suatu peraturan yang merupakan dasar berlakunya norma-norma aturan hukum yang lain

Proses Perumusan Pancasila29 Mei 1945 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya yang pertama beberapa tokoh berbicara dalam sidang tersebut antara lain tentang 5 asas dasar negara Indonesia Merdeka

MOH.YAMIN(29-05-1945)SUPOMO(31-05-1945)SUKARNO(01-06-1945) Perikebangsaan Perikemanusiaan Perikerakyatan Kesejahteraan Rakyat Periketuhanan PersatuanKekeluargaanMusyawarahKeadilan RakyatKeseimbangan lahir dan Bathin Kebangsaan Perikemanusiaan/ internasionalis Mufakat/Demokrasi Kesejahteraan sosial Ketuhanan YME

TRI SILASosio nasionalisme/kebangsaanSosiodemokrasi (Mufakat)Ketuhanan

EKA SILAGotong Royong

Piagam Jakarta 22 Juni 1945Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyaKemanusiaan Yang Adil dan BeradabPersatuan IndonesiaKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilanKeadilan sosial bagi rakyat Indonesia

18 Agustus 1945 berlangsung sidang pleno PPKI untuk mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar RI. Dasar Negara terdiri dari 5 Sila sebagaimana tercantum di dalam piagam Jakarta dengan menghilangkan kata Dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknyaKetuhanan Yang Maha Esa

Perumusan Pancasila dan UUD 45Perumusan PancasilaPancasila dirumuskan dalam Pembukaan UUD-1945 (alenia-4) yaitu :Ketuhanan Yana Maha EsaKemanusiaan yang adil dan beradabPersatuan IndonesiaKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilanKeadilan sosial bagi rakyat Indonesia

2.Penetapan PancasilaRumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD-1945 ditetapkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18-8-1945 (yang kemudian dimuat dalam Berita RI Tahun-II nomor 7 tanggal 15-2-1946)

3.Dasar Negara dan Pandangan HidupSejak tanggal 18-8-1945, Pancasila menjadi dasar negara RI dan pandangan hidup bangsa Indonesia

Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi KemerdekaanMasa Revolusi FisikMasa Demokrasi LiberalMasa Orde LamaMasa Orde BaruMasa Reformasi

Perumusan Pancasila dalam tiga UUD

Pembukaan UUD45Konstitusi RISUUDS50Ketuhanan Yang Maha EsaKemanusiaan yang adil dan beradabPersatuan IndonesiaKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilanKeadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaKetuhanan Yang Maha EsaPerikemanusiaanKebangsaanKerakyatanKeadilan sosialKetuhanan Yang Maha EsaPerikemanusiaanKebangsaanKerakyatanKeadilan sosial

Pancasila Dalam TantanganPancasila yang telah kita terima sebagai dasar negara ternyata menghadapi berbagai tantangan, antara lain :Adanya ekstrem kanan dan ekstrim kiriKericuhan dalam sidang Konstituante di Bandung

Masa Orde LamaPemilu tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, bahkan kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hankam.

Dekrit PresidenPresiden Mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 juli 1959, yang isinya sebagai berikut :Membubarkan KonstituanteMenetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Dengan dasar pemikiran supaya tidak Terulang lagi peristiwa dimasa lampau maka Presiden Soekarno sebagai kepala eksekutif menerapkan demokrasi terpimpin.Ideologi Pancasila pada saat itu dirancang oleh PKI untuk diganti dengan ideologi Manipol Usdek serta konsep Nasakom.

Masa Orde BaruMenuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuenDiawali dengan tuntutan aksi-aksi dari seluruh masyarakat, seperti KesatuanAksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan lain-lainTuntutan mereka dikenal dengan nama TRITURA yang isinya sebagai berikut :Pembubaran PKI dan ormas-ormasnyaPembersihan Kabinet dan unsur-unsur G.30-S/PKIPenurunan harga

Pada tahun 1983 pemerintah mengajukan satu paket yang terdiri dari 5 undang-undang politik tentang :Susunan dan kedudukan anggota MPR/DPRPemilihan umumKepartaian dan GolkarOrganisasi masyarakat danreferendum

Pada Kenyataannya, orde baru telah jauh menyimpang dari perjuangannya semula. Penyimpangan itu antara lain sebagai berikut :Orde baru secara eksplisit tidak mengakui 1 juni sebagai lahirnya PancasilaButir-butir P4 mendidik secara halus ketaatan individu kepada kekuasaan dan tidak ada butir yang mencantumkan kewajiban negara terhadap rakyatnyaPengamalan Pancasila dengan membentuk citra pembangunan sebagai ideologi sehingga rekayasa mendukung bapak Pembangunan melalui kebulatan tekad rakyat

Sistem Ketatanegaraan RIPengertian Hak DasarPengertian UUD 45Kedudukan UUD 45Sifat UUD 45Fungsi UUD 45

Pengertian Hak Dasar

TertulisTidak TertulisKonvensi

Secara teoritis harus memenuhi 2 syarat bentuknya tertulis isinya peraturan yang fundamentalUndang-Undang Dasar :Diatur tentang ketentuan pokok dasar ketatanegaraan,Artinya:Mengikat pemerintah Mengikat setiap lembaga negara Mengikat lembaga masyarakat Mengikat seluruh Warga Negara Indonesia dimanapun mereka berada Mengikat setiap penduduk yang berdomisili di wilayah negara RIBerisi norma, aturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati

Kedudukan UUD 45Sebagai sumber hukum, setiap produk hukum undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan lain, setiap tindakan kebijakan pemerintah harus berdasarkan dan bersumber kepada hukum dasar pada pemerintah lebih tinggi UUD45

Sifat UUD 45Luwes (Fleksible)Singkat dan supelmengikat

Fungsi UUD 45Sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku sesuai/tidak dengan ketentuan UUD

Menganalisa Kedudukan Pembukaan UUD 45 Sebagai Pokok Fundamental Negara RIMakna Pembukaan UUD 45Makna alinea dalam UUD 45Pokok Pikiran dalam UUD 45Hubungan pikiran dalam UUD 45

Makna Pembukaan UUD 45Merupakan sumber tertinggi dan Hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Pembukaan UUD 45 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai Tujuan Nasional, cita-cita nasional yang ingin ditegakkan baik nasional maupun internasionaltetap menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia, tetap setia kepada Proklamasi 17-08-45

Dasar-dasar Pembentukan NegaraTujuan NegaraAsas Politik NegaraAsas Kerohanian Negara

Makna Alinea-Alinea dalam Pembukaan UUD 1945Alenia PertamaMengungkap suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilanSuatu pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan

Alenia KeduaMenunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita atas perjuangan bangsa Indonesia selama itu.Apa yang dikehendaki oleh para pengantar kemerdekaan ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Alenia KetigaBahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan, antara kehidupan materiil dan spiritual, antara kehidupan di dunia dan di akhiratMemuat motivasi spirituil yang luhur serta suatu pengukuhan dan proklamasi kemerdekaan

Alenia KeempatNegara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannyaNegara berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyatNegara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila

Pokok-pokok Dalam Pembukaan UUD 1945

Pokok pikiran pertama: PersatuanPokok pikiran kedua: Keadilan SosialPokok pikiran ketiga: KerakyatanPokok pikiran keempat: Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan berdab

Hubungan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945Antara pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 keduanya merupakan satu kesaruan yang tak dapat dipisahkan, yakni sebagai rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.

Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 berisi 3 materi pokok:Pasal-pasal yang berisi materi penyatuan sistem pemerintahanPasal-pasal yang berisi hubungan antara negara dan warga negara serta HAMHal-hal lain; bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan serta Pembahasan UUD itu sendiri

ad. a) Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik IndonesiaIndonesia ialah negara berdasar atas hukum (Rechsstaat)Ciri-ciri negara hukum adalah :Pengakuan akan hak asasi manusiaAdanya asas legalitasAdanya suatu peradilan yang bebas dan ridak memihakSistem KonstitusionalKekuasaan tertinggi di tangan MPRPresiden tidak bertanggung jawab terhadap DPRPresiden ialah Penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah MPRMentri negara ialah Pembantu PresidenKekuasaan Kepala negara tidak tak terbatas

Kelembagaan NegaraPresidenDPADPRBPKMA

ad. b). Hubungan Negara dengan Warga Negara serta HAM menurut UUD 1945

Hubungan negara dengan warga negara, penduduk dan masyarakat, diwujudkan dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar asasi manusia Indonesia disamping juga melakukan kewajiban-kewajiban dasar/asasinya.Hal dimaksudkan agar pelaksanaannya tidak cenderung berlebih-lebihan yang dapat merugikan kepentingan umum yang lebih tinggi/luas dengan menempatkan kepentingan yang ada secara seimbang

ad.c). Pasal 35, 36A.36B.36 CPerubahan UUD 1945Kedudukan aturan peralihan dan aturan tambahan

Pancasila Sebagai Sistem FilsafatFungsi dan Peranan :Sebagai Pedoman dan pegangan dalam di dalam - Sikap kehidupan - tingkah laku sehari-hari - perbuatan

Hasilnyanilai :diperlukan bagisifat,manusia sebagaikeadaanfilosofi/pandangan hidupkualitassadar/tidak sadar

Nilai sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kehidupan yang paling baik bagi bangsa Indonesia adalah PANCASILA, baik sebagai filosofi maupun pandangan hidup

1 Pengertian Pancasila SecaraFilsafatimencari hakekat Pancasila,Hal inimenganalisis dan dilakukanmenyusunnya secaraMelalui 3sistematis menjadi ketentuanAspekyang menyeluruh

a. Aspek ontologib. Aspek Epistemologic. Aspek Axiologi

3 Aspek :Aspek OntologiMenyelidiki tentang makna keberadaan manusia, benda, menjangkau keberadaan Tuhan, alam gaib, rohani, kehidupan sesudah matiAspek Epistemologimenyelidiki sumber pengetahuan, proses dan terjadinya pengetahuanAspek AxiologiMenyelidiki hakekat nilai-nilai :Tingkah laku moral yang berwujud etikaEkspresi etika yang berwujud estetika/seni/keindahanSosiopolitik yang berwujud ideologi

Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia

Pandangan mengenai hubungan antara manusia dan masyarakat merupakanFalsafah kehidupan masyarakatMemberi bobot yang berlebihan kepada IndividuMemberi bobot yang berlebihan kepada masyarakat, sehingga kedudukan manusia kehilangan kepribadiannya

Pancasila sebagai Sistem etika

ETIKANilai

Ada 3 kategori :Nilai materialNilai vitalNilai kerohanianKebenaranKeindahanMoralreligiMoral

Ajaran tentang baik dan burukNorma

Norma AgamaNorma KesusilaanNorma kesopananNorma hukumKesusilaan,Tabiat,kelakuan

Pancasila Sebagai nilai dasar dan fundamental bagi bangsa IndonesiaMakna nilai-nilai setiap nilai PancasilaPancasila sebagai IdeologiMakna Ideologi bagi negara

PengertianMaksud dan tujuanPokok-pokok etika kehidupan berbangsa :Etika sosial budayaEtika politik dan pemerintahanEtika ekonomi dan bisnisEtika penegakan hukum dan keadilanEtika keilmuanEtika lingkungan

Etika kehidupan berbangsaKesadaran berbangsa dan bernegaramelemahFaktor dari dalam negara (8)Faktor dari luar (2)