27

MAKALAH PENDAMPING

PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK

BERKEBUTUHAN KHUSUS

DI KALIMANTAN UTARA

Nazwa Manurung

Universitas Borneo Tarakan

nazwamanurung16@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 32 dan

Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan peluang dan

kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan

disekolah reguler mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan

Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. Maka terbentuklah pendidikan inklusif, yaitu

pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki

potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena

sesuatu hal antara lain cacat, autis, keterbelakangan mental, anak gelandangan,

dan memiliki bakat serta potensi lainnya. Pendidikan inklusif adalah sistem

layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Sekolah

reguler yang menerapakan pendidikan inklusif yang disebut sekolah inklusif,

tersebar diseluruh Indonesia. Akan tetapi masih ada beberapa daerah yang belum

memiliki sekolah inklusif, salah satunya adalah Propinsi Kalimantan Utara.

Kata Kunci : Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif pendidikan yang dirancang dan disesuaikan dengan

kebutuhan semua peserta didik, baik peserta didik yang normal maupun peserta

didik berkebutuhan khusus. Masing-masing dari mereka memperoleh layanan

pendidikan yang sama tanpa dibeda-bedakan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara

memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk

memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Konsep pendidikan inklusif

bertujuan untuk memasukkan anak-anak penyandang cacat ke dalam kelas reguler

dimana guru harus menggunakan berbagai pendekatan pengajaran, bekerja secara

kolaboratif, dan menggunakan berbagai metode penilaian (Rouse, 2007).

28

Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak pula

memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (reguler) dalam

pendidikan. Selama ini, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di

Indonesia disediakan melalui tiga macam lembaga pendidikan yaitu, Sekolah Luar

Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi

anak berkebutuhan khusus. Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus

disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik

yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang

diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada

tingkat pendidikan dasar dan menengah. Secara lebih operasional, hal ini

diperkuat dengan peraturan pemerintah tentang Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus. Dengan demikian pelayanan pendidikan bagi Anak

Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak lagi hanya di SLB tetapi terbuka di setiap

satuan dan jenjang pendidikan baik sekolah luar biasa maupun sekolah

reguler/umum.

Anak berkebutuhan khusus (children with special needs) adalah anak

dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa

selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Anak

Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan anak yang mengalami

kelainan/penyimpangan fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosial. Anak

Berkebutuhan Khusus (ABK) disebut juga dengan anak yang memiliki

ketidakmampuan (difabel) merupakan kependekan dari Diference Ability (Effendi,

2008). Peserta didik berkebutuhan khusus adalah seseorang yang secara signifikan

mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental, intelektual, sosial, dan

emosional) dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan

dengan orang lain yang seusia, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan

khusus.

Sekolah luar biasa (SLB) adalah satu-satunya sarana yang diperoleh oleh

anak berkebutuhan khusus di Kalimantan Utara terkhusus Kota Tarakan. Hal ini

29

dikarenakan sampai dengan saat ini belum ada sekolah inklusif di Kalimantan

Utara pada umumnya dan di Kota Tarakan pada khususnya. Menurut pusat data

dan statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga saat ini hanya

terdapat 4 SLB dan tidak terdapat sekolah inklusif di Propinsi Kalimantan Utara.

Tidak adanya sekolah inklusif bukan berarti bahwa di sekolah-sekolah regular di

Kalimantan Utara tidak terdapat anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan

khusus cukup banyak yang bersekolah di sekolah-sekolah regular mulai dari

jenjang yang paling awal yaitu PAUD sampai jenjang SMA. Namun belum dapat

dikatakan sekolah inklusif jika hanya sekedar terdapat anak berkebutuhan khusus

didalamnya. Karena untuk menjadi sekolah inklusif, sekolah regular harus

memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu.

Syarat yang harus dipenuhi sekolah regular untuk menjadi sekolah

inklusif adalah menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan

kebutuhan baik bagi peserta didik normal maupun peserta didik berkebutuhan

khusus melalui penyesuaian kurikulum, strategi/metode pembelajaran, penilaian,

dan penyiapan sarana prasarananya. Sehingga peserta didik berkebutuhan khusus

mendapatkan layanan sesuai dengan potensinya dan peserta didik normal

mendapatkan layanan untuk mengembangkan potensinya sesuai kapasitas yang

dimilikinya, sehingga peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik

normal secara bersama-sama mengembangkan potensi sesuai dengan kapasitasnya

masing-masing. Dengan demikian, layanan pendidikan yang diselenggarakan

menggabungkan layanan pendidikan reguler dan khusus dalam satu sistem

persekolahan.

PEMBAHASAN

Sekolah inklusi, oleh para pengelola pendidikan, masih dipandang

dengan setengah hati. Sedikit sekali lembaga pendidikan yang bersedia

mengimplementasikan program pendidikan inklusi dengan berbagai alasan.

Padahal, pemerintah telah memasukkan sekolah inklusi ke dalam sistem

perundang-undangan. Kebijakan tentang sekolah inklusi merupakan konsekuensi

lanjut dari kebijakan global Education for All yang telah dicanangkan UNESCO

30

pada tahun 1990. Dengan adanya pendidikan inklusi, memberikan kesempatan

yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik,

emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat

istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuannya. Konsep sekolah inklusi tidak lagi membeda-bedakan kondisi

peserta didik; baik yang berkenaan dengan kondisi fisik, intelektualitas, sosial,

emosional, linguistik, etnisitas, agama, jender, kecakapan ataupun yang lainya.

Konsepnya, pelayanan pendidikan untuk semua manusia. Filsafat dan nilai

pendidikan humanis menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Terbentuknya sekolah inklusif juga didasarkan pada kenyataan semakin

berkurangnya toleransi didalam masyarakat. Terjadinya berbagai macam konflik,

seperti tawuran, penyerangan terhadap kelompok lain hingga pengrusakan tempat

ibadah, sebagai akibat dari lunturnya nilai-nilai toleransi untuk tetap saling

menghargai perbedaan. Pada aspek pendidikan, perbedaan anak dalam hal

tampilan fisik, komunikasi, kemampuan, sikap, perilaku menjadikan mereka

sangat rentan diskriminasi. Anak berkebutuhan khusus diperlakukan tidak adil

oleh sistem pendidikan. Misalnya pendidikan bagi anak yang berkebutuhan

khusus (ABK) harus bersekolah di sekolah khusus (Sekolah Luar Biasa/SLB).

Pentingnya ada sekolah inklusif selain SLB untuk dapat mengurangi

diskriminasi dan memperkuat toleransi diantara peserta didik. Dengan

menyatukan ke dalam ruang kelas yang sama, akan memberikan pengertian

kepada peserta didik bahwa dalam kehidupan akan ditemuai banyak sekali

perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu hendaknya tidak dijadikan sebagai hambatan,

melainkan sebuah kenyataan yang harus dihadapi dan dihormati. Itulah realitas

kehidupan yang harus dialami bersama. Kondisi dan situasi pembelajaran yang

majemuk ini dapat menjadi media pendidikan karakter yang sangat efektif bagi

semua peserta didik. Rasa empati, simpati, peduli, serta kesadaran diri akan

muncul dalam setting pembelajaran model ini.

Kebanyakan sekolah regular di Kalimantan Utara memiliki anak

berkebutuhan khusus didalamnya, akan tetapi dikarenakan tidak memiliki sarana

dan prasarana untuk dapat mendidik anak berkebutuhan khusus, terlebih lagi

31

pendidiknya sendiri tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk dapat

mengenali apalagi memberikan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus

tersebut sehingga sekolah regular tersebut tidak dapat dikatakan sekolah inklusif.

Hal ini mengakibatkan anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah regular

tidak dapat mengembangkan potensinya. Menurut Kantavong (2017) keberhasilan

penerapan pendidikan inklusif bergantung pada keberadaan sistem pendukung,

yang meliputi pelatihan guru, sumber daya untuk sekolah, dukungan sosial, dan

partisipasi masyarakat, di antaranya dengan mengembangkan hubungan

kolaboratif di antara staf dan dengan orang tua, serta hubungan kolaboratif dengan

organisasi yang terlibat dalam masyarakat.

Kompetensi yang dimiliki guru di Kalimantan Utara baik dari jenjang

PAUD sampai SMA masih sangat kurang untuk dapat mengidentifikasi maupun

menerapkan metode pembelajaran yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus.

Walaupun semua guru pernah mendapatkan Mata Kuliah Anak Berkebutuhan

Khusus semasa mereka kuliah, tetapi hal tersebut belum dapat membuat para guru

bisa dengan baik berinteraksi dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Para

guru yang disekolahnya terdapat anak berkebutuhan khusus biasanya hanya dapat

memberikan pelajaran dan penilaian sesuai dengan standar yang sudah ada tanpa

mempertimbangkan potensi dan kemampuan anak berkebutuhan khusus yang ada

di sekolahnya.

Bukan hanya para pendidik, peserta didik yang ‘normal’ juga biasanya

bukan bertoleransi tapi malah menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai

sasaran bulli. Karenanya sangat penting untuk menjadikan sekolah-sekolah

regular menjadi sekolah inklusif karena anak berkelainan/berkebutuhan

pendidikan khusus akan lebih berprestasi jika mereka belajar bersama dengan

anak-anak pada umumnya di sekolah inklusif, dan tidak ada label bagi anak

berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus sebagai anak cacat yang tidak

mampu melakukan kegiatan belajar; tetapi mereka juga diakui keberadaan dan

prestasinya (Ishartiwi, 2010).

Ketiadaan sekolah inklusif di Kalimantan Utara membuat anak

berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah regular tidak begitu dapat

32

mengembangkan potensi yang mereka miliki, malah sebaliknya mereka cenderung

menunjukkan kemunduran karena kesulitan mengejar teman-temannya yang lain

ditambah dengan perlakuan yang berbeda dari teman dan gurunya. Dukungan

orang tua juga merupakah hal penting bagi anak berkebutuhan khusus yang

bersekolah di sekolah regular. Orang tua merasa anaknya ‘normal’ sehingga tetap

memaksakan anaknya bersekolah di sekolah regular. Sekolah reguler dengan

orientasi inklusif merupakan cara yang efektif untuk memerangi diskriminasi,

menciptakan masyarakat terbuka, membangun suatu masyarakat yang inklusif,

dan mencapai pendidikan untuk semua. Lebih dari itu sekolah inklusi memberikan

pendidikan yang efektif kepada mayoritas peserta didik untuk meningkatkan

efisiensi sehingga menekan biaya untuk keseluruhan sistem pendidikan (Kadir,

2015).

KESIMPULAN

Anak berkebutuhan khusus yang semakin bertambah dari tahun ke tahun

membuat penyelenggara pendidikan berpikir keras agar dapat memenuhi

kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus tersebut. Lembaga yang

biasanya menampung anak berkebutuhan khusus seperti SLB, SDLB atau

Pendidikan terpadu sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan semua

anak berkebutuhan khusus sekarang ini. Sehingga dibentuklah sekolah inklusif

sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak

berkebutuhan khusus.

Sekolah inklusif adalah sekolah reguler dengan orientasi inklusif, yaitu

cara yang efektif untuk memerangi diskriminasi, menciptakan masyarakat

terbuka, membangun suatu masyarakat yang inklusif, dan mencapai pendidikan

untuk semua. Sekolah inklusif adalah sekolah yang menyediakan sistem layanan

pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan baik bagi peserta didik normal

maupun peserta didik berkebutuhan khusus melalui penyesuaian kurikulum,

strategi/metode pembelajaran, penilaian, dan penyiapan sarana prasarananya.

Sehingga peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan layanan sesuai dengan

potensinya dan peserta didik normal mendapatkan layanan untuk mengembangkan

33

potensinya sesuai kapasitas yang dimilikinya, sehingga peserta didik

berkebutuhan khusus maupun peserta didik normal secara bersama-sama

mengembangkan potensi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan

demikian, layanan pendidikan yang diselenggarakan menggabungkan layanan

pendidikan reguler dan khusus dalam satu sistem persekolahan.

Di Indonesia sudah diterapkan sekolah inklusif di beberapa kota dan

daerah, akan tetapi masih ada kota atau daerah yang belum memiliki sekolah

inklusif, salah satunya adalah Propinsi Kalimantan Utara. Propinsi Kalimantan

Utara hanya memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai tempat pemenuhan

kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Padahal di lapangan

jumlah anak berkebutuhan khusus di Propinsi Kalimantan Utara sudah cukup

banyak dan tidak semuanya bersekolah di SLB. Banyak anak berkebutuhan

khusus bersekolah di sekolah regular dari PAUD hingga SMA. Propinsi

Kalimanta Utara sangat membutuhkan sekolah-sekolah yang berorientasi inklusif

agar dapar memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Amka. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter Inklusi Bagi Anak

Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Reguler. Madrosatuna: Journal of

Islamic Elementary School Vol. 1 (1).

Ishartiwi. (2010). Implementasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan

Khusus Dalam Sistem Persekolahan Nasional. JPK Vol 6 No.2 Mei 2010.

Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP Universitas Negeri Yogyakarta.

Kadir, A. (2015). Penyelenggaraan Sekolah Inklusi Di Indonesia. Jurnal

Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01.

Kantavong, P. (2017). Understanding inclusive education practices in schools

under local government jurisdiction: a study of Khon Kaen Municipality in

Thailand. International Journal of Inclusive Education, DOI:

10.1080/13603116.2017.1412509.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Gambaran Sekolah Inklusif Di

Indonesia Tinjauan Sekolah Menengah Pertama. Pusat Data Dan Statistik

Pendidikan Dan Kebudayaan: Jakarta.

Purnomo, E. (2016). Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Inklusi Dalam

Meningkatkan Kompetensi Melalui Media Video. Kwangsan, Vol. 4 No. 2.

34

Rahim, A. (2016). Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Dalam Mewujudkan

Pendidikan Untuk Semua. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, Vol. 3,

Nomor 1.

Saputra, A. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. Golden

Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Vol 1 No.3.