Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan

8/12/2019 Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan

1/22

Penataan Ruang dalamRangka MengoptimalkanPemanfaatan Ruang diKawasan Hutan

Komisi Pemberantasan Korupsi - Jakarta, 13 Desember 2012

Disampaikan oleh:

Direktur Jenderal Penataan Ruang


2/22

I. Isu Terkait Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan

II. Konsep Penyelenggaraan Penataan Ruang

III. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Bidang Penataan Ruang dengan Bidang KehutananIV. Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang pada

Kawasan Hutan

V. Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan

VI. Penutup

Outline

BHK-DJPR2


3/22

I. Isu Terkait Pemanfaatan Ruangpada Kawasan Hutan

BHK-DJPR3


4/22

1. Harmonisasi Kebijakan dalam Pengaturan Ruanguntuk Pengelolaan Sektor Sumberdaya Alam

Isu Terkait Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Hutan

(draft white paper KPK)

BHK-DJPR4

2. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

3. Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan


5/22

II. Konsep PenyelenggaraanPenataan Ruang

BHK-DJPR5


6/22

15

BHK-DJPR

Sistem Penyelenggaraan Penataan Ruang (UUPR)

PEMBINAAN PENGAWASAN

PengendalianPemanfaatan

Ruang

Pemanfaatan

RuangPerencanaan

Taru Ruang

PENGATURAN

6


7/22

Rencana Tata Ruang Akomodasi Semua Kepentingan

RTR merupakan alokasi ruang untuk semua kepentingan

baik Pemerintah dan pemerintah daerah (termasukkepentingan instansi sektoral, seperti kehutanan,

pertambangan, perkebunan, dll), maupun masyarakat luas

yang disusun atas dasar kesepakatan untuk

memanfaatkan ruang wilayahsecara optimal

RTR mencakup suatu wilayah administratif (termasuk

kawasan hutan)

RTR disusun melalui suatu proses dan prosedur

penyusunan RTR berdasarkan i nputdari para pemangku

kepentingan, termasuk sektor kehutanan

RTR memuat indikasi program utama

acuan penyusunanprogram pemanfaatan ruang dalam rangka

pembangunan Nasional, melalui sinkronisasi program

sektoral dan kewilayahan.

BHK-DJPR7


8/22

Muatan RTR mengakomodasi seluruh kepentingan sektormaupun daerah, termasuk hasil perencanaan kehutanan(berupa pengukuhan kawasan hutan)

Penetapan raperda RTRW dilakukan apabila peruntukanruang wilayah secara keseluruhan telah memperolehpersetujuan peruntukan ruangnya, termasuk peruntukan

ruang untuk kawasan hutan Apabila dalam penyusunan RTRW terdapat usulan

perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan,maka terlebih dahulu perlu dilakukan penetapanperubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutantersebut oleh Menteri Kehutanan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

kehutanan, yang selanjutnya diintegrasikan dalamperubahan rencana tata ruang wilayah (Pasal 31 ayat (1)dan (2) PP 15/2010).

Perencanaan Sektor Kehutanan

Sebagai Bagian Integral dari Perencanaan Tata Ruang

16BHK-DJPR

8


9/22

III. Harmonisasi Peraturan Perundang-undanganBidang Penataan Ruang dengan Bidang Kehutanan

BHK-DJPR9


10/22bhk-djpr

Pelaksanaan

pemanfaatan ruang

harus mengacu pada

rencana tata ruang

(Ps.94 ayat (1))

R T R W

Diperlukan

kesepakatan dan

persetujuan

peruntukan

ruang (Ps.29)

Bagian kawasan hutan dlm wil provinsi yg belum

memperoleh persetujuan peruntukan ruangnyadiintegrasikan ke dlm RTRWP yang akan ditetapkan

dgn mengacu pada ketentuan peruntukan&fungsi

kaws hutan serta penggunaan kawasan hutan

berdasarkan RTRWP sebelumnya

(Ps.30 ayat (2))

Penggunaan kawasan

hutan dilakukan

berdasarkan izinpinjam pakai kawasan

hutan

(Ps. 6 ayat (1))

Penggunaan kawasan hutan

untuk kepentingan

pembangunan di luar kegiatan

kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang

mempunyai tujuan strategis

termasuk kegiatan

pertambangan)

(Ps. 4 ayat (1))

Kegiatan yg mempunyai

tujuan strategiskegiatan yg

diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh yg

sangat penting secara

nasional thd kedaulatan,

hankam, pertumbuhan

ekonomi, sosbud, dan/atau

lingkungan (Penj. Ps. 4)

Izin pinjam pakai kawasan

hutan dapat dilakukan

dengan kompensasi lahan,

kompensasi membayar

PNBP Pengggunaan Kaw.

Hutan dan penanaman,

dan/atau tanpa keduanya(Ps.6 ayat (2) a)

Lokasi lahan

kompensasi

ditetapkan sesuai

dengan atau

diintegrasikan dalam

proses perubahan

rencana tata ruang

(Penj. Ps.6 ayat (2) a)

Ketentuan zonasi

sektoral ditetapkan

oleh menteri terkait

sesuai

kewenangannya

(Ps.151 ayat (6))

Ketentuan perubahan

peruntukan&fungsi

kawasan hutan serta

penggunaan kawasan

hutan berlaku ketentuan

PerUUan di bidang

kehutanan

(Ps.31 ayat (1))

Perubahan peruntukan

dan fungsi kawasan

hutan serta penggunaan

kawasan hutan

diintegrasikan dalam

perubahan RTRW

(Ps.31 ayat (2))


dan fungsi kawasan

hutan serta penggunaan

kawasan hutan

dapat dilaksanakan

sebelum ditetapkan

perubahan RTRW(Ps.31 ayat (3))


kawasan hutan

dilakukan berdasarkan

usulan dari gubernur

kepada Menteri

(Ps.30 ayat (1))

Usulan perubahanperuntukan kawasan

hutan diintegrasikan oleh

gubernur dalam revisi

rencana tata ruang

wilayah provinsi

(Ps.30 ayat (2))

Keputusan Menteri

tentang perubahan

peruntukan kawasan

hutan diintegrasikan olehgubernur dalam revisi

rencana tata

ruang wilayah provinsi

(Ps.32)

Setiap perubahan

peruntukan kawasan

hutan secara parsial yang

memperoleh keputusan

pelepasan kawasan hutan

dari Menteri dapat

melakukan kegiatan(Ps.27)

Peninjauan

kembali rencana

tata ruang

dilakukan 1

(satu) kali dlm 5

(lima) thn

(Ps.82 ayat (1))

Bagian kawasan hutan yang belum

memperoleh persetujuan peruntukan

ruang dikembalikan ke rencana tata

ruang wilayah provinsi sebelumnya

(Ps.30 ayat (1))

PP 24/2010

PP 10/2010

Peninjauan

kembali rencana

tata ruang dapat

dilakukan lebih

dari 1 (satu) kali

dalam 5 (lima)

tahun

(Ps.82 ayat (2))

PP 15/2010

BHK-DJPR

Harmonisasi PP 15/2010

dengan PP 10/2010 dan PP 24/2010

10

setelah berlakunya UU 26/2007


11/22

Terkait dengan izin kegiatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas dasar rencana

tata ruang wilayah (RTRW) yang ditetapkan sebelum berlakunya UU 26/2007, maka telah

dilakukan harmonisasi melalui:

- Ketentuan Pasal 51A dan Pasal 51B PP 60/2012 tentang Perubahan Atas PP 10/2010

tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang menyatakan

bahwa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, hutan produksi tetap,

dan/atau hutan produksi terbatas dapat dilepaskanuntuk kegiatan usaha perkebunan

yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan RTRW provinsi atau

kabupaten/kotadengan memenuhi ketentuan dalam PP dimaksud.

- Pasal 25A PP 61/2012 tentang Perubahan Atas PP 24/2010 tentang Penggunaan

Kawasan Hutan, yang menyatakan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan dapat

diberikan untuk kegiatan usaha pertambangan pada kawasan hutan produksi yang

izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan RTRW provinsi dengan

memenuhi ketentuan dalam PP dimaksud.

Harmonisasi PP 15/2010 dengan 2 PP Bidang Kehutanan ( lanjutan)

16BHK-DJPR

11

Setelah ditetapkannya UU 26/2007, mengingat RTR merupakan matra spasial pembangunan

Nasional, yang penyusunannya melibatkan seluruh sektor, maka semua pemanfaatan ruang

harus mengacu pada RTR.


12/22

IV. Penyelesaian Konflik PemanfaatanRuang pada Kawasan Hutan

BHK-DJPR12


13/22

RTR merupakan matra spasial pembangunan Nasional yang harus digunakan sebagai dasar perizinan

pemanfaatan ruanguntuk semua kepentingan dalam rangka mengoptimalkan ruang yang terbatas,

sehingga tumpang tindih izin pemanfaatan ruang antarsektor tidak terjadi lagi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hukum dan landasan spasial bagi pelaksanaan

pembangunan dilakukan upaya percepatan penyelesaian perda RTRW antara lain melalui:

- sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan peraturan perundang-

undangan sektoral terkait bidang penataan ruang;

- pemberian bimbingan teknis, bantuan teknis, dan pendampingan dalam penyusunan dan

penetapan RTRW;- fasilitasi konsultasi peta RTRW ke Badan Informasi Geospasial;

- fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang daerah melalui forum BKPRN; dan

- sinkronisasi RTRW, khususnya dalam rangka pemberian persetujuan substansi RTRW.

BHK-DJPR13

Percepatan Penyusunan dan Penetapan RTRW:sebagai Resolusi Konflik Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan

Peningkatan Peran BKPRN

Fasilitasi penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang di kawasan hutan melalui

pembahasan pada Pokja IV Bidang Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan

Ruang, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).


14/22

Untuk melaksanakan ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

serta penggunaan kawasan hutan yang efektif ke depan, diperlukan

pengaturan zonasi sektoral kehutanan,sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 151 dalam PP PPR yang disusun oleh Menteri Kehutanan

sesuai dengan kewenangannya

Pengaturan zonasi sektor kehutanan memuat arahan mengenai hal-hal yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, dan yang

dilarang dalam kawasan hutan, termasuk peruntukan untuk kegiatan

pertambangan dan perkebunan.

Pengintegrasian arahan zonasi sektoral kehutanan dan ketentuan

zonasi sektoral lainnya ke dalam penyusunan perda RTRW sehinggakemudian investasi terkait sektor kehutanan sesuai dengan

arahan/ketentuan zonasi sektor dan terakomodasi dalam RTRW.

BHK-DJPR14

Pentingnya Aturan Zonasi Sektoral


15/22

V. PercepatanPengukuhan Kawasan Hutan

BHK-DJPR15


16/22


17/22BHK-DJPR17Status per tanggal 12 Desember 2012

Progres Penyelesaian RTRW Provinsi


18/22BHK-DJPR

18

Progres Penyelesaian RTRW Provinsi (2)

PERDA PERSETUJUAN SUBSTANSI

(14 Provinsi) (19 Provinsi)

1. Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009)

2. Bali (Perda No. 16 Tahun 2009)

3. Lampung (Perda No. 1 Tahun 2010)

4. DI Yogyakarta (Perda No. 2 Tahun 2010)

5. Nusa Tenggara Barat (Perda No. 3 Tahun 2010)

6. Jawa Tengah (Perda No. 6 Tahun 2010)

7. Jawa Barat (Perda No. 22 Tahun 2010)

8. Nusa Tenggara Timur (Perda No. 1 Tahun 2011)

9. Banten (Perda No. 2 Tahun 2011)

10. Gorontalo (Perda No. 4 Tahun 2011)

11. DKI Jakarta (Perda No. 1 Tahun 2012)

12. Bengkulu (Perda No. 2 Tahun 2012)

13. Jawa Timur (Perda No. 5 Tahun 2012)

14. Sumatera Barat (Perda No. 13 Tahun 2012)

a. Dalam proses pengintegrasian SK Menhut ke dalam raperda RTRW:

1. Kalimantan Selatan

2. Papua

3. Kalimantan Tengah

4. Maluku Utara

b. Menunggu persetujuan DPR untuk perubahan peruntukan

DPCLS/Proses penerbitan SK Menhut:

5. Sulawesi Utara

c. Penelitian Terpadu sudah selesai , dalam proses penerbitan Keputusan

Menhut:

6. Sulawesi Barat

7. Jambi

8. Maluku

9. Kalimantan Barat

10. Riau

11. Kepulauan Riau

d. Dalam Proses Penelitian Terpadu:

12. Aceh

13. Sumatera Utara

14. Sumatera Selatan

15. Kepulauan Bangka Belitung

16. Kalimantan Timur

17. Sulawesi Utara

18. Sulawesi Tengah

19. Papua Barat

Status per tanggal 12 Desember 2012


19/22BHK-DJPR

19

Perlu upaya percepatan pengukuhan kawasan hutan melaluiproses Tim Terpadu yang berkualitas, sebagai acuan

penetapan alokasi ruang dalam RTRW.

Perlunya kesamaan peta dasar dalam penyusunan rencana

sektoral untuk kemudian diintegrasikan dalam RTRW Perlu adanya sistem informasi terkait kehutanan (seperti:

inventarisasi hutan, penunjukan kawasan hutan, penataan

batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, penetapan

kawasan hutan, dan sebagainya) agar tidak terjadioverlapping pemanfaatan ruang

Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan


20/22

VI. Penutup

BHK-DJPR20


21/22BHK-DJPR

21

Penutup

Ruang harus dikelola secara bijaksanauntuk memenuhi kebutuhan antargenerasi.

Penataan ruang merupakan pendekatan komprehensifdan terintegrasidalam pengelolaan

ruang dan pemanfaatan sumber daya alam serta merupakan landasan untuk kepastianhukum bagi pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengatasi isu konflik antarkepentingan (antarsektor, termasuk sektor kehutanan)

dalam pemanfaatan ruang diperlukan sinergitas rencana sektoral yang diintegrasikan

dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Perlunya sistem informasi kehutanan yang terintegrasi satu sama lain di lingkungan

Kementerian Kehutaan agar tersedia informasi kehutanan yang tunggal (seiring dengan

prakarsa UKP4 tentang one map movement)

UUPR, dikehendaki berperan sebagai umbrel la actterhadap berbagai peraturan

perundang-undangan yang memanfaatkan ruang, sehingga seyogyanya UUPR dijadikanlandasan untuk menilai dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang memuat

ketentuan tentang segi-segi pemanfaatan ruang


22/22

bers m men t ru ng untuk semu

Documents

Penataan Ruang dalam rangka Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan