PEDOMAN PENATAAN RUANG - ?· pedoman penataan ruang departemen pekerjaan umum direktorat jenderal penataan…

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.22/PRT/M/2007

KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR

PEDOMAN PENATAAN RUANG

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGJL.PATIMURA NO.20 KEB.BARU, JAKARTA SELATAN

PEDOMAN PENATAAN RUANGKAWASAN REKLAMASI PANTAIPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007

PEDOMAN PENATAAN RUANG

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.22/PRT/M/2007

KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

i

MENTERI PEKERJAAN UMUMREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR : 22 /PRT/M/2007

TENTANGPEDOMAN PENATAAN RUANG

KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanyaPedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan BencanaLongsor;

b. bahwa Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan BencanaLongsor diperlukan agar penataan ruang di kawasan rawanbencana longsor dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidahpenataan ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan MenteriPekerjaan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentangPelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata CaraPeran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

i

MENTERI PEKERJAAN UMUMREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR : 22 /PRT/M/2007

TENTANGPEDOMAN PENATAAN RUANG

KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanyaPedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan BencanaLongsor;

b. bahwa Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan BencanaLongsor diperlukan agar penataan ruang di kawasan rawanbencana longsor dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidahpenataan ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan MenteriPekerjaan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentangPelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata CaraPeran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

ii

4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentangPengelolaan Kawasan Lindung;

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaKementerian Negara RI;

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen PekerjaanUmum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANGPEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN RAWANBENCANA LONGSOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan lindung atau kawasan

budi daya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.2. Longsor adalah suatu proses perpindahan massa tanah/batuan dengan arah

miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap,karena pengaruh gravitasi, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dantranslasi.

3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

(1) Pengaturan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsordimaksudkan untuk:a. memberikan acuan dalam penentuan kawasan yang berpotensi

menimbulkan longsor berdasarkan pertimbangan karakteristik fisik alamidan aktifitas manusia yang memberi dampak terjadinya longsor,

iii

b. memberikan acuan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor,

c. memberikan acuan dalam penyusunan dan peninjauan kembali rencanatata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pengaturan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsorbertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah provinsi dankabupaten/kota yang operasional dalam memberikan perlindungan kepadamasyarakat dari ancaman bencana longsor.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan tentang perencanaantata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, danpenatalaksanaan penataan ruang kawasan rawan bencana longsor.

(2) Pengaturan tentang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,pengendalian pemanfaatan ruang, dan penatalaksanaan penataan ruangkawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimuat secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentinganuntuk diketahui dan dilaksanakan.

ii

4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentangPengelolaan Kawasan Lindung;

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaKementerian Negara RI;

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;

7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen PekerjaanUmum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANGPEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN RAWANBENCANA LONGSOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan lindung atau kawasan

budi daya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.2. Longsor adalah suatu proses perpindahan massa tanah/batuan dengan arah

miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap,karena pengaruh gravitasi, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dantranslasi.

3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

(1) Pengaturan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsordimaksudkan untuk:a. memberikan acuan dalam penentuan kawasan yang berpotensi

menimbulkan longsor berdasarkan pertimbangan karakteristik fisik alamidan aktifitas manusia yang memberi dampak terjadinya longsor,

iii

b. memberikan acuan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor,

c. memberikan acuan dalam penyusunan dan peninjauan kembali rencanatata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pengaturan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsorbertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah provinsi dankabupaten/kota yang operasional dalam memberikan perlindungan kepadamasyarakat dari ancaman bencana longsor.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan tentang perencanaantata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, danpenatalaksanaan penataan ruang kawasan rawan bencana longsor.

(2) Pengaturan tentang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,pengendalian pemanfaatan ruang, dan penatalaksanaan penataan ruangkawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimuat secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentinganuntuk diketahui dan dilaksanakan.

iv

Lampiran : Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor : 22/PRT/M/2007Tanggal : 12 Juli 2007Tentang : PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN

BENCANA LONGSOR

v

Daftar isi

Daftar isi ........................................................................................ v

Bab I Pendahuluan .............................................................................. 11.1 Latar belakang ............................................................................ 11.2 Pengertian dan istilah ................................................................. 21.3 Pendekatan ................................................................................ 6

1.3.1 Pendekatan rekayasa ....................................................... 61.3.2 Pendekatan penataan ruang ............................................. 7

1.4 Acuan normatif ........................................................................... 81.5 Kedudukan pedoman di dalam sistem peraturan

Perundang-undangan bidang penataan ruang............................ 81.6 Ruang lingkup ............................................................................. 11

Bab II Perencanaan tata ruang kawasan rawan bencana longsor ....... 132.1 Penetapan kawasan rawan bencana longsor

dan tipologi zona berpotensi longsor ......................................... 132.1.1 Dasar penetapan ............................................................. 142.1.2 Penetapan kawasan rawan bencana longsor ................. 152.1.3 Tipologi kawasan rawan bencana longsor

berdasar