1

PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN/

DEREGULASI KEBIJAKAN

MENINGKATKAN PERCEPATAN &

KEPASTIAN LAYANAN

PUBLIK

PENYEDERHANAAN & PENINGKATAN KUALITAS

PERATURAN PER-UU-AN/KEBIJAKAN

PENATAAN PERATURAN PER-UU-AN/ KEBIJAKAN

IDENTIFIKASI/PEMETAAN REGULASI TUMPANG TINDIH/TIDAK HARMONIS

KONSULTASI PUBLIK PENGEMBANGAN SISTEM/WEBSITE (UPAYA DIGITALISASI)

PERENCANAAN KEBIJAKAN DEREGULASI (ATURAN YANG MENGHAMBAT BIROKRASI)

EVALUASI BERKALA (KEMANFAATAN /MENGATASI PERMASALAHAN DI LAPANGAN)

INOVASI

PENATAAN PERATURAN PER-UU-AN/

DEREGULASI KEBIJAKAN

Sistem Informasi

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG -

UNDANGAN

Deregulasi

Usulan RBSN

Analisis Permasalahan

Identifikasi PUU

Perencanaan Publikasi Pengundangan Penyusunan,

Pembahasan dan Penetapan

Sistem Informasi

Rapat

Monitoring

Sistem Informasi Rapat

Evaluasi

Rapat

Konsultasi Publik

Status Peraturan

JDIH

Update Berita Hukum

Sosialisasi

PENATAAN PERATURAN PER-UU-AN

Histori Peraturan

4

GB. POHON PERATURAN

PERUNDANGAN

(Mapping Peraturan di Bidang SPK)

Identifikasi Penataan PBSN (Th 1998 sd 2019)

21 PBSN

TIDAK HARMONIS

4 PBSN Direvisi

(Th 2019)

6 PBSN Direvisi

(Th 2020)

5 PBSN DICABUT (Th 2019)

16 PBSN DIREVISI

6 PBSN Direvisi

(Th2019- 2020)

PENATAAN PERATURAN PER-UU-AN

PENCABUTAN PBSN

SIMPLIFIKASI PBSN

Birokrasi menghambat

LAYANAN PUBLIK

Deregulasi Peraturan BSN

ANALISA DAN KAJIAN PBSN

PENATAAN PERATURAN PER-UU-AN

Penyederhanaan PBSN

Konsultasi

Publik

Rapat Konsultasi

PARTISIPASI DARI STAKEHOLDER

Media Elektronik

Sistem/Aplikasi

PENYEMPURNAAN RPBSN

Tujuan

PENATAAN PERATURAN PER-UU-AN

MENGATASI PERMASALAHAN DI

LAPANGAN

MENGATASI HAMBATAN BIROKRASI

Sistem/Aplikasi Pembentukan Peraturan

(E-TAP)

PENINGKATAN PEMBENTUKAN RPBSN

Pengendalian

PARTISIPASI PUBLIK

KETERBUKAAN MUTU KETEPATAN

JADWAL

PENATAAN PERATURAN PER-UU-AN

Evaluasi Peraturan Secara Berkala

Tinjauan Aspek Hukum

Masukan Stakeholder

IDENTIFIKASI PERATURAN

Revisi Pencabutan Pencabutan & Penggantian

Pembentukan Peraturan Baru

PENATAAN PERATURAN PER-UU-AN

Pengendalian penyusunan peraturan menggunakan aplikasi E-TAP

dan SIKAP SNI

PENATAAN PERATURAN PER-UU-AN

Memudahkan proses

pemantauan pembentukan

Peraturan BSN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BSN

Histori PUU (pencabutan PUU)

Status PUU (berlaku/tidak berlaku)

Monev peraturan perundang-undangan

Tujuan :

mengetahui adanya kendala dalam pembentukan Peraturan Badan dan untuk mendapatkan solusinya

Monev dilakukan melalui rapat yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

Selain melalui rapat, monitoring setiap saat dapat dilakukan melalui aplikasi sistem informasi pembentukan Peraturan Badan.

PENATAAN PERATURAN PER-UU-AN

PEMANTAPAN RANCANGAN HASIL MONEV II 26 JULI 2019

No Nama Rancangan Judul Peraturan Unit Kerja Pengusul Kendala Rencana Tindak Lanjut Deadline

1 Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,

dan Hukum

penyempurnaan draf hasil harmonisasi

Agustus harus diundangkan

2 Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,

dan Hukum

proses pengajuan pengundangan

diundangkan awal Agustus

3 Jadwal Retensi Arsip Badan Standardisasi Nasional

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

penyempurnaan draf hasil harmonisasi

Agustus harus diundangkan

4 Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Standardisasi Nasional

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

draf belum ada akan dilakukan penelaahan apakah

akan ditetapkan peraturan/keputusan

hasil telaah selesai Agustus

5 Kriteria Calon Lembaga Penilaian Kesesuaian dan LPK Serta Tahapan Fasilitasi Bimbingan Untuk Mendukung Penerapan Standar SNI

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuaian

masih dilakukan pembahasan intensif dan pengayaan materi terhadap draf

menunggu tanggapan Ibu Deputi, diharapkan sudah di tetapkan pada

saat BMN

September

Update

13