PEMERINTAH (L Kj IP) - setda.purworejokab.go.idsetda.purworejokab.go.id/attachments/article/15/LKjIP Setda 2014.pdf · 8. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentan g

i

SETDA KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP) SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014

ii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................ i

DAFTAR ISI .................................................................................. ii

KATA PENGANTAR ....................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1

A. Latar Belakang .............................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan ...................................................... 2

C. Dasar Hukum ................................................................ 3

D. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo ...................................................................... 3

1. Tugas Pokok ............................................................. 3

2. Fungsi ...................................................................... 4

E. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo ...................................................................... 4

1. Susunan Organisasi ................................................. 4

2. Bagan Organisasi ...................................................... 6

F. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo 8

1. Susunan Kepegawaian .............................................. 8

2. Perlengkapan ............................................................ 9

G. Aspek Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

...................................................................................... 9

H. Sistematika Penyusunan LKjIP ...................................... 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................. 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................... 29

A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2014 .................................................................. 29

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 .................. 29

2. Realisasi Kinerja DPPKP Tahun 2011-2014 ............... 29

B. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan dan

Solusi yang Telah Dilakukan ......................................... 97

C. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2014 .................................................. 97

1. Pendapatan .............................................................. 97

2. Belanja ..................................................................... 98

BAB IV PENUTUP ......................................................................... 101 LAMPIRAN

1. SK Penetapan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

2014

2. SK Pembentukan Tim Penyusun LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2014

iii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT

karena dengan rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

2014 dapat terselesaikan. Laporan kinerja merupakan kewajiban yang

harus dibuat sebagaimana amanat pasal 3 (tiga) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupaka wujud

pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo selama 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah berupaya mengungkapkan secara

obyektif tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program

kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai wujud

komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam

menggembangkan sistem akuntabilitas kinerja bagi Sekretariat Daerah,

hal ini tampak dari dukungan yang diberikan oleh seluruh Bagian di

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

Akhir kata, kepada seluruh Kepala Bagian di Lingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo agar senantiasa

meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada prinsip transparansi,

partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian maka akan memberikan

kontribusi tercapainya kepemerintahan yang baik (Good Governance)

yang menjadi harapan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan

khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

Purworejo, Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO

Drs. TRI HANDOYO, MM

iv

NIP. 19601121 198503 1 004

v

Page | 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu

Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan TataKerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, yang

merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah mempunyai peranan yang strategis

dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan,

administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam

memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat

daerah Kabupaten Purworejo. Dengan posisi tersebut, Sekretariat

Daerah memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan

pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan

berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab guna mewujudkan

otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggungjawab serta

terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good govermance

dan clean government).

Dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih baik, Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo selalu mendorong ditingkatnya kualitas pelayanan

kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka mewujudkan

Purworejo yang mandiri, berkualitas, sejahtera, bermatabat, iman

taqwa berdasarkan Pancasila.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Purworejo tidak

mungkin terwujud tanpa dukungan aparatur pemerintah daerah

yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya

masing-masing. Setiap penyelenggara pemerintah daerah harus

mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam

melaksanakan tugas poko dan fungsinya sehingga terjadi

sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan

keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Page | 2

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang

professional serta memahami tugas dan fungsinya diperlukan

keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar

penyelnggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan

dinamis. Selain itu diperlukan instrument yang mampu mengukur

indicator pertanggungjawab setiap penyelenggaran pemerintahan

daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan

suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing

instansi. Sebagai instansi pemerintah menyampaikan laporan

tersebut yang menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo melalui Akuntabilitas Instansi Pemerintah

(AKIP).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat

Daerah kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja

tahunan yang berisi pertangungjawaban kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang

digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo adalah :

a. Mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejountuk

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan

secara baik dan benar (good governance).

b. Mendororng Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo untuk

dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan secara akuntabel, sehingga dapat berpotensi

Page | 3

secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi

masyarakat.

c. Memberi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan dan

peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

C. DASAR HUKUM

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dah

Nepotisme

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998

Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo

8. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas

pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan

Page | 4

mengkoordinasikan dengan Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan,

Kelurahan dan Lembaga lain.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Staf

Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP,

Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain

c. Penyelenggaran administrasi pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah

e. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas

pokok dan fungsinya

E. STRUKTUR ORGANISASI

1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2008

tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah

2. Asisten Pemerintahan terdiri dari:

1) Bagian Pemerintahan yang terdiri dari:

a. Sub Bagian Pemerintahan Umum

b. Sub Bagian Otonomi Daerah

c. Sub Bagian Kerja Sama dan Pertanahan

2) Bagian Hukum yang terdiri dari:

a. Sub Bagian Peratutan Perundang-Undangan

Page | 5

b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

c. Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum

3) Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang terdiri dari:

a. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan

b. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa

dan Kelurahan

c. Sub Bagian Pengembangan Kelembagaan Pemdes

2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

1) Bagian Perekonomian terdiri dari:

d. Sub Bagian Bina Produksi

e. Sub Bagian Bina Usaha

f. Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah

2) Bagian Pembangunan terdiri dari:

a. Sub Bagian Data Informasi dan Pelaporan

b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan

c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Daerah

3) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:

a. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi

b. Sub Bagian Analisis dan Kemitraan Media

c. Sub Bagian Protokol

3. Asisten Administrasi dan Kesra terdiri dari:

1) Bagian Organisasi dan Aparatur terdiri dari:

a. Sub Bagian Kelembagaan

b. Sub Bagian Ketatalaksanaan

c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a. Sub Bagian Agama, Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi

b. Sub Bagian Kesehatan, KB dan Pemberdayaan

c. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga

dan Pariwisata

3) Bagian Umum terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b. Sub Bagian Keuangan dan Rumah Tangga

c. Sub Bagian Tata Usaha dan Persandian

d.

Page | 6

2. Bagan Organisasi

Berikut adalah bagan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2013.

Page | 7

BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

STAF AHLI

BUPATI

ASISTEN

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

BAGIAN

PEMBANGUNAN

BAGIAN

HUBUNGAN

MASYARAKAT

BAGIAN

PEREKONOMIAN

ASISTEN

ADMINISTRASI DAN KESRA

ASISTEN

PEMERINTAHAN

SUBBAG

DATA, INFORMASI

DAN PELAPORAN

SUBBAG

PENGEND. ADMIN.

PEMBANGUNAN

SUBBAG

SARANA DAN

PRASARANA DAERAH

SUBBAG

BINA PRODUKSI

SUBBAG

BINA USAHA

SUBBAG

PENGEMBANGAN

USAHA DAERAH

SUBBAG

INFORMASI

DAN DOKUMENTASI

SUBBAG

ANALISIS DAN

KEMITRAAN MEDIA

SUBBAG

PROTOKOL

BAGIAN

PEMERINTAHAN DESA

DAN KELURAHAN

BAGIAN

HUKUM

BAGIAN

PEMERINTAHAN

SUBBAG

PEMBIN. ADMIN

DESA DAN KEL.

SUBBAG

PENGEMB. KAP.

PEEMDES DAN KEL

SUBBAG

PEMBINAAN

KELEMB. PEMDES

SUBBAG

PEMERINTAHAN

UMUM

SUBBAG

OTONOMI

DAERAH

SUBBAG

KERJASAMA DAN

PERTANAHAN

SUBBAG

PERATURAN

PER-UU-AN

SUBBAG

BANTUAN HUKUM

DAN HAM

SUBBAG

PENGKAJIAN DAN

DOK. HUKUM

BAGIAN

UMUM

BAGIAN

HUBUNGAN

MASYARAKAT

BAGIAN

ORGANISASI DAN

APARATUR

SUBBAG

PERENCANAAN, EVAL

DAN PELAPORAN

SUBBAG

KEUANGAN DAN

RUMAH TANGGA

SUBBAG

TATA USAHA DAN

PERSANDIAN

SUBBAG

KELEMBAGAAN

SUBBAG

KETATALAKSANAAN

SUBBAG

PENDAYAGUNAAN

APARATUR

SUBBAG

AGAMA, SOS, NAKER

DAN TRANS

SUBBAG

KESEHATAN, KB DAN

PEMBERDAYAAN

SUBBAG

PENDIDIKAN, KEBUD,

PEMUDA, OR DAN

PARIWISATA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

LAMPIRAN I:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR:

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Page | 8

F. SUMBER DAYA

1. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat

Darah Kabupaten Purworejo didukung dengan susunan

kepegawaian dengan jumlah karyawan karyawati sebanyak

241 orang yang terdiri dari PNS Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo sebanyak 205 orang yang terdiri dari

134 laki-laki dan 70 perempuan dan tenaga jasa perseorangan

sejumlah 36 orang yang terdiri dari 26 laki-laki dan 10

perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) Berdasarkan golongan

Golongan IV : 18 orang

IV/a : 3 orang

IV/b : 9 orang

IV/c : 6 orang

Golongan III : 135 orang

III/a : 16 orang

III/b : 68 orang

III/c : 22 orang

III/d : 29 orang

CPNS III/a : - orang

Golongan II : 46 orang

II/a : 4 orang

II/b : 14 orang

II/c : 13 orang

II/d : 15 orang

CPNS II/a : - orang

Golongan I : 6 orang

I/a : - orang

I/b : 1 orang

I/c : 1 orang

I/d : 4 orang

CPNS I/a : - orang

Tenaga Jasa

Perseorangan

: 36 orang : 36 orang

T O T A L : 241 orang

Page | 9

2) Berdasarkan pendidikan

SD : 2 orang

SMP : 15 orang

SMA : 103 orang

D1 : - orang

D2 : - orang

D3 : 22 orang

D4 : 1 orang

S1 : 80 orang

S2 : 18 orang

T O T A L : 241 orang

2. Perlengkapan

Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menempati kantor

dengan alamat di Jalan Proklamsi No. 2 Purworejo terdiri

dari gedung kantor, ruang pertemuan, gudang, tempat parkir

dan halaman. Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat)

sebanyak 27 buah, roda 2 (dua) sebanyak 52 buah, beserta

inventaris lainnya.

G. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA YANG

DIHADAPI

1. Aspek Strategis

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo adalah

“Terwujudnya profesionalisme perumusan kebijakan dan

koordinasi perangkat daerah menuju tata kelola pemerintahan

yang baik”.

Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo adalah :

a. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan

koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hubungan

Masyarakat.

b. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan

koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Page | 10

c. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan

koordinasi Bidang Aparatur, Kesejahteraan Rakyat dan

Umum.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi

SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya

mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah,

dan dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan

san sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat

memberihan kontribusi untuk pendapatan daerah,

sasarannya adalah meningkatnya manajemen pengelolaan

NJOP.

b. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah dari segi

kelembagaan, sumber daya aparat, dan keuangan daerah

dalam rangka pelayanan publik yang prima, sasarannya

adalah:

Meningkatnya kualitas SDM Aparatur.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meningkatnya kemudahan publik untuk mengskses data

dan informasipemerintah dan pembangunan daerah.

Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar

SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan

efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan

kualitas pelayanan publik.

c. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah dari segi

kelembagaan, sumber daya aparatur, dan keuangan daerah

dalam rangka pelayanan publik yang prima, sasarannya

adalah:





Page | 11


pembangunan.


d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-

sumber pendapatan daerah untuk mendukung

pembagunan daerah, dengan sasaran optimalisasi kualitas

dan peran BUMD. Koperasi dan UMKM.

e. Meningkatkan daya saing daerah sehingga dapat

memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah, dengan

sasaran meningkatnya investasi pembangunan daerah.

f. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi

kelembagaan, sumber daya aparatur, dan keuangan daerah

dalam rangka pelayanan publik yang prima, dengan

sasaran:

Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data

dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah.




pemmbangunan.




Meningkatnya kualitas SDM aparatur.

H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP

a. Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, maksud dan

tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber

Daya, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang

dihadapi, dan Sistematikan Penulisan LKjIP.

b. Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2014

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran tahun 2014

Page | 12

d. Bab IV Penutup berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian

kinerja tahun 2014 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan

untuk meningkatkan kinerja tahun 2015.

e. Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2014

2) SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

2014

Page | 13

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab

II tentang Perencanaan Kinerja berisi tentang ringkasan/ikhtisar

perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo tahun 2014.

Page | 14

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SEKRETARIAT DAERAH Alamat : Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 321012, Fax (0275) 321666 E-Mail : [email protected]

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Tri Handoyo, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Mahzun Zain, M.Ag.

Jabatan : Bupati Purworejo

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 201 ini berjanji akan mewujudkan target

kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja

dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Drs. H. MAHZUN ZAIN,M.Ag Drs. TRI HANDOYO, MM

Page | 15

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN : 2014

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

Meningkatnya manajemen pengelolaan NJOP

Prosentase tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat

33% Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 160.000.000

Identifikasi tanah negara dan permohonan hak pengelolaan lahan

150.000.000

Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

10.000.000

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

pemerintahan

Prosentase SKPD yang

predikat akuntabilitas

yang baik

17% Program Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah

215.000.000

Penyusunan LKPJ Bupati 100.000.000

Penyusunan LPPD dan EKPPD 45.000.000

Desk pemilu legislative dan pemilu Presiden/

Wakil Presiden

70.000.000

Page | 16

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

Pemerintahan

57.000.000

Fasilitasi permasalahan tapal batas 32.000.000

Pembakuan nama rupabumi/toponimi 25.000.000

Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi

sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi

100% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

380.000.000

Forum pimpinan daerah 380.000.000

Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan


100% Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi

110.000.000

Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

110.000.000

Meningkatnya mekanisme dan tata

hubungan antar SKPD/instansi

Prosentase efektifitas mekanisme dan tata

hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi


140.000.000

Page | 17


Penyusunan Raperda Kelurahan/ Desa

40.000.000

Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

100.000.000

Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi

Pemerintah Pemerintahan Desa

7.500.000

Pembinaan perangkat desa dalam rangka

pemberian tunjangan kompensasi yang tidak

diangkat PNS

7.500.000

Meningkatnya

Manajemen

Pengelolaan NJOP

Prosentase tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

15.000.000

Fasilitasi dan Mediasi Tukar Menukar/ Ganti Rugi Tanah Kas Desa

15.000.000

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Desa

Prosentase Ketertiban Administrasi Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

100.540.000

Penanganan Administrasi Dana Bantuan Desa 68.740.000

Page | 18

Fasilitasi Pilihan Kepala Desa

31.800.000

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

357.762.000

Pembekalan Bagi Kepala Desa Baru

84.300.000

Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa

16.980.000

Rapat Koordinasi Kepala Desa/Kelurahan

37.500.000

Pelatihan Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa

44.982.000

Pembekalan Bagi Perangkat Baru 24.000.000

Pembinaan Implementasi Secara Konfrehensip Administrasi Desa pada Desa Pilot Project

28.780.000

Pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan 32.500.000

Inventarisasi Pendataan, Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Kas Desa

74.420.000

Fasilitasi Pembekalan/Diklat Bagi Perangkat Non PNS

14.300.000

Terselenggaranya Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Rekomendasi Produk-Produk Hukum Daerah Untuk Disesuaikan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

100% Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

832.305.400

Berlaku Pengkajian dan Penelaahan Produk-Produk Hukum Daerah

104.679.400

Penerbitan Produk-Produk Hukum Daerah 259.251.000

Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-Produk Hukum 130.000.000

Page | 19

Daerah

Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-Produk Hukum Pusat

150.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai

110.000.000

Penyuluhan Hukum Masyarakat

43.375.000

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

35.000.000

Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan


100% Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi 19.000.000

Koordinasi dan pelayananan RANHAM 19.000.000

Meningkatnya tertib

administrasi dan kualitas pelayanan publik

Tingkat tertib administrasi

dan pelaksanaan pembangunan daerah

17% Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah

175.000.000

Penyelesaian Perkara PN dan PTUN

175.000.000


SKPD/instansi sehingga mendorong

Prosentase efektifitas

mekanisme dan tata

hubungan kerja lembaga

perangkat daerah/instansi

100% Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

314.855.100

Page | 20

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Penyaluran Raskin dan Titik Distribusi ke RTS-PM

314.855.100

Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi

249.289.700

Penyusunan Perda BUMD 35.200.000

Pembinaan, Koordinasi dan Penataan Kelembagaan BUMD

51.205.000

Pembinaan, Koordinasi dan Penataan Kelembagaan BUMD

91.484.700

Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan Monev Bidang Bina Produksi

47.500.000

Bantuan Operasional Kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

23.900.000

Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi



mekanisme dan tata




143.000.000

Koordinasi Bidang Prasarana Pengairan 40.000.000

Koordinasi Bidang Prasarana Perhubungan 38.000.000

Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup 40.000.000

Pelaporan Bantuan/Hibah/ Bansos APBD 25.000.000

Page | 21

Tingkat Tertib Administrasi dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah

1.009.550.000

Bimbingan Teknis Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

340.000.000

Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa

48.700.000

Penyusunan Data dan Informasi Kegiatan di Kabupaten Purworejo

14.000.000

Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non APBD

160.000.000

Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kabupaten Purworejo

55.000.000

Rakor Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo

43.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE

75.000.000

Koordinasi Dana-Dana Pusat dan Propinsi

53.350.000

Bimbingan Teknis Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

50.500.000

Operasional Sekretariat LPSE

40.000.000

Sosialisasi Peratutan Perundang-Undangan Jasa Kontruksi

25.000.000

Sosialisasi Peratutan Perundang-Undangan Jasa 35.000.000

Page | 22

Kontruksi

Koordinasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa

70.000.000

Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Humas, Ekonomi dan

Pembangunan

Prosentase Efektifitas Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Lembaga Perangkat Daerah/Instansi

100% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

7.500.000

KegiatanPenyusunan Konsep dan Penerbitan Buku Himpunan Sambutan Bupati.

7.500.000

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 15.000.000

Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintahan dan pembangunan

Prosentase pempublikasian data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat dan terbaru

95% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

78.275.000

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

9.583.000

Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah

58.292.000

Pengelolaan Data Base Informasi Publik

10.400.000

Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan

Prosentase Pempublikasian Data dan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan yang Akurat dan Terbaru

100% Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

108.000.000

Page | 23

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Penyusunan dan Penyampaian ILPPD Melalui Media 10.000.000

Penerbitan Media Daerah 98.000.000

Meningkatnya tertib administrasi dan

kualitas pelayanan publik

Jumlah sistem informasi yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah berbasis IT

100% Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

15.000.000

Analisa Pendapat Umum

15.000.000

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

Prosentase Tingkat Disiplin dan Etos Kerja

100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.467.395.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

896.520.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 58.500.000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

35.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

45.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman 138.375.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

650.000.000

Page | 24

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

450.000.000

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

16.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.115.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 475.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

174.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

26.000.000

Pemeliharaan Rutin / berkala Komputer 45.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Arsip 10.000.000

Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan lainnya 375.000.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Persandian 10.000.000 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Prosentase SKPD yang Menyusun LAKIP

100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

68.393.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan 40.594.000

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 27.799.000

Meningkatnya

mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan


mekanisme dan tata



100% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.138.400.000

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil 62.400.000

Page | 25

Kepala Daerah

Pelayanan Kesehatan Kada/Wakada 25.000.000

Fasilitasi Tamu-Tamu Daerah 600.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman 315.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.000.000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan 35.000.000

Sewa Tempat/Gedung 25.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 45.000.000 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

Prosentase Aparatur Pemerintah yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SDM

84% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

56.910.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

56.910.000

Prosentase Aparat yang Bebas dari Praktek KKN

97% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

184951.000

Sosialisasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun

2004

26.781.000

Reformasi Birokrasi

64.000.000

Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)

22.000.000

Evaluasi 5 Hari Kerja

52.500.000

Pelayanan Admnistrasi Kepegawaian Setda

19.670.000

Page | 26

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Prosentase SKPD yang Menyusun LAKIP

100% Program Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah

57.782.000

Penyusunan RKT Daerah 13.851.000

Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah

39.200.000

Penyusunan penetapan Kinerja Daerah 4.731.000 Meningkatnya

mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan


mekanisme dan tata



100% Program Penataan Kelembagaan Daerah

75.415.000

Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah 47.020.000

Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah

28.395.000

Meningkatnya tertib administrasi dan kualitas pelayanan publik

Prosentase SKPD yang menerapkan SPM dan memiliki SOP

17% Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah

48.500.000

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

48.500.000

Jumlah SKPD/Unit Kerja yang Sudah Memiliki IKM

10% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

35.550.000

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

35.550.000

Page | 27

Berkurangnya Tindak Komplain Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Melalui SMS)

43% Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masykatat

17.385.000

Penanganan SMS Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

17.385.000

Peningkatan Kualitas

Publik Terbaik

100% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

67.344.000

Pembinaan dan Kompetisi Pelayanan Publik 46.844.000

Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas 20.500.000 Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan


mekanisme dan tata




1.971.636.000

Koordinasi Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

180.000.000

Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan, dan Kesehatan

450.767.000

Koordinasi Bidang Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan

90.869.000

Fasilitasi Pendampingan Haji 455.000.000

Pemberangkatan dan Penjemputan Haji (P2H) 90.000.000

Penghargaan Masyarakat Berprestasi 660.000.000

Page | 28

Pembinaan DHC 45 25.000.000

Pembinaan PWRI 20.000.000


100% Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan

125.000.000

Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Purworejo

100.000.000

Pembinaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kebupaten

Purworejo 25.000.000


BUPATI PURWOREJO JO SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO

Drs. MAHSUN ZAIN, g M.Ag Drs. TRI HANDOYO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19601121 198503 1 004

Page | 29

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

PURWOREJO TAHUN 2014

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014

Tahun anggaran 2014 Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang direncanakan

sebagai bagian dari Rencana Strategis. Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran

yang akan dicapai. 9 (sembilan) sasaran tersebut selanjutnya

diukur dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja.

Berdasarkan rencana strategi yang telah dilaksanakan di tahun

2014 dapat dijelaskan rincian realisasi sasaran dan program

beserta indikator sebagai berikut :

a. Pada sasaran “meningkatnya manajemen pengelolaan

NJOP” capaian indikator kinerja terealisasi 81,75% karena

dalam program penataan, penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah kegiatan identifikasi

tanah Negara permohonan hak pengelolaan lahan tidak

direalisasi disebabkan kegiatan dimaksud terkait dengan

instansi lain namun belum ada kejelasan dan kepastian

akan kelanjutan kegiatan dimaksud. Pada program

penyelesaian konflik-konflik pertanahan kegiatan fasilitasi

dan mediasi tukar menukar/ganti rugi tanah kas desa, dari

rencana 3 (tiga) desa yang ditargetkan hanya 2 (dua) desa

yang mengajukan proses administrasi tukar menukar

tanah kas desa

b. Pada sasaran”meningkatnya mekanisme dan tata

hubungan antar SKPD/Instansi sehingga mendorong

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan” capaian indikator kinerja terealisasi

98,16%. Karena pada program peningkatan pelayanan

Page | 30

kedinasan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

kegiatan pelayanan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah tidak dilaksanakan karena adanya penganggaran

ganda untuk pelayanan kesehatan yang sudah dianggarkan

lewat belanja tidak langsung. Pada program peningkatan

koordinasi SKPD/instansi kegiatan koordinasi bidang

kesejahteraan, tenaga kerja, transmigrasi, keluarga

berencana dan pemberdayaan, masih belum optimal

tingkat kehadiran anggota tim/personil SKPD dalam

melaksanakan koordinasi lintas/antar SKPD/instansi

sehingga penyusunan bahan kebijakan bidang

kesejahteraan, tenaga kerja, transmigrasi, keluarga

berencana dan pemberdayaan sebayak 9 (sembilan)

dokumen hanya terlaksana sebanyak 7 (tujuh) dokumen.

Pada program peningkatan koordinasi SKPD/instansi

kegiatan penghargaan masyarakat berprestasi, terdapat

pelaksanaan lomba/kompetisi/event di akhir tahun

menyebabkan pemberian penghargaan belum dapat

diserahkan secara keseluruhan. Pada program peningkatan

kualitas kehidupan beragama dan pelayanan sarana

peribadatan kegiatan pembinaan Badan Amil Zakat (BAZ)

Kabupaten Purworejo, pembentukan BAZNAS Kabupaten

tertunda karena belum turunnya juklak dari BAZNAS

Pusat.

c. Pada sasaran “meningkatnya kualitas SDM aparatur”

capaian indikator kinerja terealisasi 97,99% karena pada

program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

kegiatan pendidikan dan pelatihan formal hanya terkirim

14 (empat belas) orang peserta bintek dari 17 (tujuh belas)

orang yang direncanakan karena ada bintek yang tidak jadi

dilaksanakan di tahun 2014. Pada Program pembinaan dan

pengembangan aparatur kegiatan reformasi birokrasi

belum maksimalnya pelaksanaan quick wins dalam

reformasi birokrasi pada masing-masing SKPD.

Page | 31

d. Pada sasaran”meningkatnya akuntabilitas Kinerja

Pemerintah” capaian indikator kinerja terealisasi 100%.

Indikator, program dan kegiatan yang ada di sasaran

tersebut telah terlaksana sesuai target yang akan dicapai.

e. Pada sasaran”meningkatnya tertib administrasi dan

kualitas pelayanan publik” capaian indikator kinerja

terealisasi 100%. Indikator, program dan kegiatan yang ada

pada sasaran tersebut telah terlaksana sesuai target yang

akan dicapai.

f. Pada sasaran “meningkatnya peran serta masyarakat

dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa”

capaian indikator kinerja terealisasi 96,78% karena pada

program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa kegiatan fasilitasi pilihan kepala desa

hanya 24 (dua puluh empat) desa yang telah dimonitoring

dari 26 (dua puluh enam) desa yang direncanakan

monitoring kegiatan Pilkades. Hal ini terjadi karena sesuai

peraturan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa (pilkades

serentah) dari perencanaan semula 3 tahap/gelombang

menjadi 1 tahap/gelombang dan 2 (dua) desa batal

melaksanakan Pilkades karena jumlah calon yang

memenuhi persyaratan tidak sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu kurang dari 2 (dua). Pada program

peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

kegiatan fasilitasi pembekalan/diklat bagi perangkat non

PNS, pengiriman bintek bagi perangkat desa non PNS

sebanyak 25 orang terlaksana 22 orang karena kegiatan ini

hanya memfasilitasi permintaan pengiriman peserta

diklat/bintek dari Propinsi maupun DIY (Balai Diklat PMD).

g. Pada sasaran”terselenggaranya pemerintah daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

capaian indikator kinerja terealisasi 100%. Program dan

kegiatan yang ada pada sasaran tersebut telah terlaksana

sesuai target yang akan dicapai.

h. Pada sasaran”meningkatnya kemudahan publik untuk

mengakses data dan informasi pemerintahan dan

Page | 32

pembangunan” capaian indikator kinerja terealisasi 100%.

Program dan kegiatan yang ada pada sasaran tersebut

telah terlaksana sesuai target yang akan dicapai.

i. Pada sasaran”meningkatnya kualitas perumusan kebijakan

dan koordinasi bidang humas, ekonomi dan pembangunan”

capaian indikator kinerja terealisasi 100%. Program dan

kegiatan yang ada pada sasaran tersebut telah terlaksana

sesuai target yang akan dicapai.

Pengukuran tingkat capaian Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target, indicator kinerja, sasaran dengan realisasinya. Rincian

tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut

dapat diilustrasikan dalam table berikut:

Dilihat dari tabel indikator kinerja, kinerja Sekretariat

Derah Kabupaten Purworejo tahun 2014 secara umum menunjukan

hasil yang relative telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah

ditetapkan pada Tahun 2014. Namun demikian harus diakui masih

terdapat sebagian target sasaran yang realisasinya belum dapat

dicapai dengan sempurna, yakni meningkatnya manajemen

pengelolaan NJOP, meningkatnya kualitas SDM aparatur,

meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pemerintahan

dan pembangunan desa”.

Adapun rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2014 sebesar 100% dengan hasil

memuaskan. Akan tetapi dari kegiatan yang capaian kinerjanya

kurang dari 100% dengan rincian sebagai berikut:

NO SASARAN NILAI CAPAIAN

KINERJA

1. Meningkatnya manajemen

pengelolaan NJOP

81,75 %

2. Meningkatnya kualitas SDM

aparatur

97.99 %

Page | 33

B. ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

DAN SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam menjalankan sasaran, indikator kinerja, program dan

kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 agar

dapat tercapai tujuannya didukung oleh beberapa faktor, akan

tetapi dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala-kendala yang

dihadapi. Beberapa faktor pendukung keberhasilan yang dicapai

oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo diantaranya:

1. Sumber daya yang dimiliki cukup besar berupa personil

struktural, staf administrasi maupun tenaga jasa perseorangan

sejumlah 241 orang.

2. Sarana prasarana yang dimiliki berupa aset kendaraan bermotor

roda 4, kendaraan bermotor roda 2, gedung, ruang pertemuan,

komputer, laptop serta prasarana lain yang mendukung dalam

pelaksanaan kegiatan.

3. Sumber pendanaan baik itu dari APBD II maupun DAU.

4. Potensi wilayah yang cukup luas.

Adapun beberapa kendala dalam pencapaian tujuan sasaran

program, indikator kinerja diantaranya:

3. Meningkatnya mekanisme dan tata


sehingga mendorong efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan

98,16 %

4. Meningkatnya tertib administrasi

dan kualitas pelayanan publik

91,04%

5. Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam bidang


desa

96.78%

Page | 34

1. Dari rencana 3 (tiga) Desa, hanya masuk 2 (dua) Desa yang

mengajukan proses administrasi tukar menukar tanah kas desa,

Anggaran tidak dapat terealisasi dengan optimal dikarenakan

pelaksanaan fasilitasi hanya pada 2 (dua) desa.

2. Terdapat pelaksanaan lomba/kompetisi/event di akhir tahun,

menyebabkan pemberian penghargaan belum dapat diserahkan

secara keseluruhan

3. Tertundanya pembentukan BAZNAS Kabupaten, dikarenakan

belum turunnya Juklak dari BAZNAS Pusat

4. Belum maksimalnya pelaksanaan quick wins dalam reformasi

birokrasi pada masing-masing SKPD

5. Perencanaan anggaran untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden

adalah 2 ( dua ) kali putaran, sedangkan pelaksanaannya hanya

1 (satu) kali putaran

6. Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan pelaksanaan

Pilkades serentak sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

dari perencanaan semula 3 tahap/gelombang menjadi 1

tahap/gelombang dan 2 (dua) Desa batal melaksanakan Pilkades

Karena jumlah calon yang memenuhi persyaratan tidak sesuai

ketentuan yang berlaku (kurang dari 2 (dua))

7. Dalam Tahun 2014 direncanakan lomba Keluarga Sadar Hukum

(Kadarkum) 3 (Tiga) kali yaitu tingkat Kabupaten, Bakorwil dan

Provinsi. Namun perwakilan regu yang menang dalam lomba

Tingkat Kabupaten, dalam lomba Tingkat Bakorwil belum

berhasil meraih juara sehingga tidak dapat mengikuti lomba di

Tingkat Provinsi.

Sedangkan solusi yang dilakukan diataranya:

1. Awal tahun 2015 akan dibuat pemetaan bagi desa yang tukar

menukar tanah kas desa, agar fasilitasi yang disiapkan dapat

dimanfaatkan maksimal.

2. Diadakan pembaharuan data bagi para juara dan pemberian

penghargaan dilaksanakan pada tahun berikutnya

3. Koordinasi mendapatkan Juklak/ Juknis ke BAZNAS Provinis/

Pusat.

4. Melaksanakan sosialisasi di tahun 2015

Page | 35

5. Menyesuaikan tahapan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden

6. 2 (dua) Desa tersebut dikutsertakan dalamPelaksanaan Pilkades

serentak tahap berikutnya.

7. Akan dilakukan pembinaan kembali, sehingga dapat mengikuti

lomba sampai Tingkat Provinsi.

Page | 36

Page | 37

Page | 38

Page | 39

Page | 40

Page | 41

Page | 42

Page | 43

Page | 44

Page | 45

Page | 46

Page | 47

Page | 48

Page | 49

Page | 50

Page | 51

Page | 52

Page | 53

Page | 54

Page | 55

Page | 56

Page | 57

Page | 58

Page | 59

Page | 60

Page | 61

Page | 62

Page | 63

Page | 64

Page | 65

Page | 66

Page | 67

Page | 68

Page | 69

Page | 70

Page | 71

Page | 72

Page | 73

Page | 74

Page | 75

Page | 76

Page | 77

Page | 78

Page | 79

Page | 80

Page | 81

Page | 82

Page | 83

Page | 84

Page | 85

Page | 86

Page | 87

Page | 88

Page | 89

Page | 90

Page | 91

Page | 92

Page | 93

Page | 94

Page | 95

Page | 96

Page | 97

C. REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2014

Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Sekkretariat

Daerah Kabupaten Purworejo pada umumnya berhasil dalam

mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional

secretariat daerah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2014

mendapat anggaran sebesar Rp 16.098.635.800 dan setelah

program dijalankan anggaran yang direalisasi/digunakan sebesar

Rp 13.392.883.968 atau mengalami efisiensi anggaran Rp

2.705.751.832 (16,80%) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

Target Pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2014 sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta

rupiah) sedangkan realisasi pendapatan Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2014 sebesar Rp 37.080.000 (tiga

puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) atau sebasar

109,06%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2014

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI % KET

1 Retribusi Gedung Loka Adi Bina

12.300.000

11.800.000

95,93

2 Retribusi Ruang

Kantor Setda untuk Bang Jateng

1.800.000

1.800.000

100

3 Retribusi Lapangan Tenis Indoor

6.400.000 6.680.000 104,38

4 Retribusi Halaman

Kantor Untuk ATM

Bank Jateng

3.000.000 3.000.000 100

5 Retribusi Rumah

Dinas

7.500.000 7.500.000 100

6 Retribusi Tanah Alun-Alun Purworejo

3.000.000 6.300.000 210

Jumlah 34.000.000 37.080.000 109,06

Page | 98

2. Belanja

Anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2014 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak

langsung. Anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp

12.852.435.364 terealisasi sebesar Rp 12.182.900.282 atau

94,79%. Sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp

16.098.635.800 terealisasi sebesar Rp 13.392.883.968 atau

sebesar 83,19%. Anggaran belanja langsung Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 terdiri dari:

1) Belanja Pegawai Rp 1.525.458.450

2) Belanja Barang/Jasa Rp 10.597.184.350

3) Belanja Modal Rp 3.975.993.000

Jumlah Rp 16.098.635.800

Anggaran danRealisasi Belanja Langsung Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2014

NO Program ANGGARAN REALISASI % KET

1 Program Penataan

Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan

Tanah

45.877.900

15.266.400

33,28

2 Program

Penyelesaian

Konflik-Konflik

Pertanahan

24.826.300

16.777.300

67,58

3 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

314.855.100

307.216.170

97,57

4 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.547.395.000 1.822.547.440 71,55

5 Program

Peningkatan Sarana dan Sarana

Aparatur

4.768.736.000 4.050.007.575 84,93

Page | 99

6 Program

Peningkatan

kapasitas Sumber

Daya Aparatur

136.907.500 122.033.300 89,14

7 Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Keuangan

68.393.000 62.301.500 91.09

8 Program Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan Kepala daerah/wakil

Kepala daerah

1.739.945.000 1.470.058.982 84,49

9 Program Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

17.385.000 11.229.300 64,59

10 Program Penataan

Peraturan

Perundang-Undangan

832.305.400 624.196.736 75,00

11 Program Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

322.680.600 242.045.150 75,01

12 Program

Penyusunan Kebijakan Kepala

Daerah

296.378.000 257.046.000 86,73

13 Program

Peningkatan Pelayanan

Administrasi

Pemerintahan

94.000.000 77.414.400 82,36

14 Program

Peningkatan

Koordinasi

SKPD/Instansi

2.645.872.000 2.257.222.752 85,31


Fungsi Pembinaan

dan Fasilitasi Pemerintahan

Desa

7.500.000 6.957.400 92,77

Page | 100

16 Program

Pengembangan

Kebijakan

Pemerintah

1.275.912.000 1.112.801.663 87,22

17 Program Penataan

Kelembagaan

Daerah

75.415.000 68.819.600 91,25

18 Program

Peningkatan

Kualitas Beragama

dan Pelayanan Sarana

Peribadatan

180.490.000 125.514.600 69,54


Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa

121.710.000 99.062.700 81,39

20 Program

Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

380.777.000 343.691.000 90,26

21 Program

Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

78.275.000 76.135.000 97,27

22 Program

Pengkajian dan

Penelitian Bidang Komunikasi dan

Informasi

15.000.000 14.450.000 96,33

23 Program

Kerjasama Informasi dan

Media Massa

108.000.000 108.000.000 100

Jumlah Total 16.098.635.800 13.392.883.968 83,19

Page | 101

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2014 merupakan wujud transparansi dan

akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam

melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan,

administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan

pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang bergagai

capaian kinerja di bidang pemerintahan dan pembangunan. Sangat

disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna namun setidaknya

masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat

memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah

dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo akan melakukan berbagai langkah untuk

lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan

akuntabilitas yang ingin kita wujudkan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menciptakan

pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan

bertanggungjawab, guna mewujudkan otonomi daerah yang luas,

nyata, bertanggungjawab serta pemerintahan yang baik dan bersih

(good governance dan clear government). Upaya berkelanjutan akan

dilakukan oleh seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten

Purworejo dalam mewujudkan Purworejo yang mandiri, berkualitas,

sejahtera, bermartabat, iman dan taqwa berdasarkan Pancasila. Pada

tahun mendatang Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo akan

melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi

pemerintah terkait untuk mensinerginya dan mengharminiskan

berbagai kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Page | 102

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 ini disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014. Kiranya

dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi

sumber informasi dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan

kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Purworejo.


SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO

Drs. TRI HANDOYO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19601121 198503 1 004

Page | 103

Target Realisasi % Capaian

1 2 3 6 7 8 11

1 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT

DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

1 Meningkatnya manajemen pengelolaan

NJOP

1.Prosentase tanah yang memiliki bukti

kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat

33,09% 27,05% 81,75% (>) Akan Tercapai

2 1. Prosentase efektivitas mekanisme dan tata

hubungan kerja lembaga perangkat

daerah/instansi

100% 92,64% 92,64% (>) Akan Tercapai

2. Prosentase kesesuaian bentuk lembaga

perangkat daerah dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

3. Prosentase pempublikasian data dan

informasi pemerintahan dan pembangunan

yang akurat dan terbaru

100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

4. Tingkat tertib administrasi dan

pelaksanaan pembangunan daerah100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

3 1. Prosentase tingkat disiplin dan etos kerja

aparatur

100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

2. Prosentase aparatur pemerintah yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan SDM

84,00% 83,40% 99,29% (>) Akan Tercapai

3. Prosentase aparat yang bebas dari praktek

KKN

95,00% 92,80% 97,68% (>) Akan Tercapai

4. Prosentase tingkat tertib administrasi

kepegawaian

100% 95,00% 95,00% (>) Akan Tercapai

4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

pemerintah

1. Prosentase SKPD yang menyusun LAKIP 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

Bab III : Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2014

Meningkatnya kualitas SDM Aparatur






KeteranganIntepretasi Kinerja

Indikator Sasaran

Status

capaian

kinerja

Indikator

No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja

Kinerja Tahun 2014

2. Prosentase SKPD yang predikat

akuntabilitasnya baik

17,00% 17,00% 100% (0>) Telah tercapai

5 Meningkatnya tertib administrasi dan


1. Prosentase SKPD yang memiliki Standar

Operasional Prosedur (SOP)

17,00% 15,00% 88,24% (>) Akan Tercapai

2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang sudah

memiliki IKM

10,00% 10,00% 100,0% (0>) Telah tercapai

3. Berkurangnya tindak komplain

masyarakat terhadap pelayanan publik

(melalui SMS)

43,00% 30,00% 69,77% (>) Akan Tercapai

4. Peningkatan kualitas publik terbaik 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai


pelaksanaan pembangunan daerah17,00% 15,00% 88,24% (>) Akan Tercapai

6. Jumlah sistem informasi yang dimiliki

oleh Pemerintah Daerah berbasis IT100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

6 Meningkatnya peran serta masyarakat

dalam bidang pemerintahan dan

pembangunan desa

1. Prosentase ketertiban administrasi

pemerintahan desa100% 96,78% 96,78% (>) Akan Tercapai

7 Terselenggaranya pemerintahan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

1. Rekomendasi produk-produk hukum

daerah untuk disesuaikan dengan peraturan


100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

8 Meningkatnya kemudahan publik untuk

mengakses data dan informasi





95% 95% 100% (0>) Telah tercapai

9 Meningkatnya Kualitas Perumusan

Kebijakan dan Koordinasi Bidang

Humas, Ekonomi dan Pembangunan

1.Prosentase Efektifitas Mekanisme dan Tata

Hubungan Kerja Lembaga Perangkat

Daerah/Instansi

100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

1 2 3 4 5 5 5 12

1 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT


PERSANDIAN

1 Meningkatnya manajemen pengelolaan

NJOP

1.Prosentase tanah yang memiliki bukti

kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat

27,36% 29,27% 31,18% 27,05% Cenderung Tetap

2 1. Prosentase efektivitas mekanisme dan tata

hubungan kerja lembaga perangkat

daerah/instansi

92,00% 94,00% 95,00% 92,64% Cenderung Tetap

2. Prosentase kesesuaian bentuk lembaga

perangkat daerah dengan peraturan


98,40% 98,80% 100,00% 100% Naik




100% 100% 100% 100% Telah tercapai


pelaksanaan pembangunan daerah

100% 100% 100% 100% Telah tercapai

3 1. Prosentase tingkat disiplin dan etos kerja

aparatur

92,00% 94,00% 99,99% 100% Naik

2. Prosentase aparatur pemerintah yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan SDM

74.60% 77,20% 82,48% 83,40% Naik

3. Prosentase aparat yang bebas dari praktek

KKN

80,00% 85,00% 90,66% 92,80% Naik

4. Prosentase tingkat tertib administrasi

kepegawaian

75,00% 80,00% 99,99% 95,00% Cenderung Tetap

Realisasi

Tahun

2011

Realisasi

Tahun 2012

Realisasi

Tahun 2013

Bab III : Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2011 s/d 2014






Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

Realisasi

Tahun 2014

Intepretasi

Kinerja Indikator

Sasaran


4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

pemerintah

1. Prosentase SKPD yang menyusun LAKIP 100% 100% 100% 100% Telah tercapai



4,00% 8,00% 12,00% 17,00% Naik

5 Meningkatnya tertib administrasi dan


1. Prosentase SKPD yang memiliki Standar


10,40% 12,80% 17,50% 17,00% Naik

2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang sudah

memiliki IKM

5,00% 7,00% 9,00% 10,00% Naik

3. Berkurangnya tindak komplain

masyarakat terhadap pelayanan publik

(melalui SMS)

56,00% 52,00% 120,00% 30,00% Cenderung Tetap

4. Peningkatan kualitas publik terbaik 100% 100% 100% 100% Telah tercapai



100% 100% 100% 15% Cenderung Tetap

6. Jumlah sistem informasi yang dimiliki

oleh Pemerintah Daerah berbasis IT

12,00% 14,00% 70,00% 100% Naik

6 Meningkatnya peran serta masyarakat

dalam bidang pemerintahan dan

pembangunan desa


pemerintahan desa

84,00% 88,00% 80,00% 96,78% Naik

7 Terselenggaranya pemerintahan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-


1. Rekomendasi produk-produk hukum

daerah untuk disesuaikan dengan peraturan


100% 100% 100% 100% Telah tercapai

8 Meningkatnya kemudahan publik

untuk mengakses data dan informasi





68,00% 76,00% 90,00% 95% Naik

9 Meningkatnya Kualitas Perumusan

Kebijakan dan Koordinasi Bidang

Humas, Ekonomi dan Pembangunan

Prosentase Efektifitas Mekanisme dan Tata

Hubungan Kerja Lembaga Perangkat

Daerah/Instansi

100% 100% 100% 100% Telah tercapai

1 2 3 4 5 5 5 4 5 5 5 9 10 11 12

OTONOMI

DAERAH,PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT

DAERAH,KEPEGAWAIAN

DAN PERSANDIAN

1 Meningkatnya manajemen

pengelolaan NJOP

1.Prosentase tanah yang memiliki

bukti kepemilikan tanah resmi

berupa sertifikat

27,36% 29,27% 31,18% 27,05% 27,36% 29,27% 31,18% 33,09% 35,00% 77,29% (>) Akan Tercapai

2 1. Prosentase efektivitas mekanisme

dan tata hubungan kerja lembaga


92,00% 94,00% 95,00% 92,64% 100% 100% 96,00% 100% 100% 92,64% (>) Akan Tercapai

2. Prosentase kesesuaian bentuk

lembaga perangkat daerah dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku

98,40% 98,80% 100% 100% 100% 100% 99,20% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

3. Prosentase pempublikasian data

dan informasi pemerintahan dan

pembangunan yang akurat dan

terbaru

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai



100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

3 1. Prosentase tingkat disiplin dan

etos kerja aparatur

92,00% 94,00% 99,99% 100% 100% 100% 96,00% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

2. Prosentase aparatur pemerintah

yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan SDM

74.60% 77,20% 82,48% 83,40% 75,00% 78,00% 79,80% 84,00% 85,00% 98,12% (>) Akan Tercapai

3. Prosentase aparat yang bebas dari

praktek KKN

80,00% 85,00% 90,66% 92,80% 85,00% 89,00% 90,00% 95,00% 100% 92,80% (>) Akan Tercapai

4. Prosentase tingkat tertib

administrasi kepegawaian

75,00% 80,00% 99,99% 95,00% 75,00% 80,00% 85,00% 100% 95,00% 100% (>) Akan Tercapai

Bab III : Tabel 3.3 Target Restra 2011 - 2015 dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 - 2014

Meningkatnya mekanisme

dan tata hubungan antar

SKPD/instansi sehingga

mendorong efisiensi dan


pemerintahan dan

pembangunan

Meningkatnya kualitas SDM

Aparatur

Target

Tahun

2013


Realisasi

Tahun

2011

Realisasi

Tahun

2013

Realisasi

Tahun

2012

Target

Tahun

2014

Target

Tahun

2015

Intepretasi

Kinerja

Indikator

Sasaran

Realisasi

Tahun

2014

Status

capaian

kinerja

Indikator

% capaian

s.d. 2014

thd Target

Tahun

2015

Target

Tahun

2011

Target

Tahun

2012

4 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja pemerintah

1. Prosentase SKPD yang menyusun

LAKIP

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai



4,00% 8,00% 12,00% 17,00% 0,00% 0,00% 12,00% 17,00% 20% 85,00% (0>) Telah tercapai

5 Meningkatnya tertib

administrasi dan kualitas

pelayanan publik

1. Prosentase SKPD yang memiliki

Standar Operasional Prosedur (SOP)

10,40% 12,80% 17,50% 17,00% 10,00% 11,00% 15,20% 17,00% 20% 85,00% (>) Akan Tercapai

2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang

sudah memiliki IKM

5,00% 7,00% 9,00% 10,00% 5,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12% 83,33% (0>) Telah tercapai

3. Berkurangnya tindak

komplain masyarakat terhadap

pelayanan publik (melalui SMS)

56,00% 52,00% 120,00% 30,00% 50,00% 48,00% 48,00% 43,00% 40% 75,00% (>) Akan Tercapai

4. Peningkatan kualitas publik

terbaik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai



100% 100% 100% 15,00% 100% 100% 100% 17,00% 100% 15,00% (>) Akan Tercapai

6. Jumlah sistem informasi yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah

berbasis IT

12,00% 14,00% 70,00% 100% 12,00% 14,00% 16,00% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

6 Meningkatnya peran serta


pemerintahan dan

pembangunan desa


pemerintahan desa

84,00% 88,00% 80,00% 96,78% 84,00% 88,00% 92,00% 100% 100% 96,78% (>) Akan Tercapai

7 Terselenggaranya

pemerintahan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-


1. Rekomendasi produk-produk

hukum daerah untuk disesuaikan



100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

8 Meningkatnya kemudahan

publik untuk mengakses

data dan informasi

pemerintahan dan

pembangunan




terbaru

68,00% 76,00% 90,00% 95,00% 70,00% 80,00% 84,00% 95,00% 100% 95,00% (0>) Telah tercapai

9 Meningkatnya Kualitas

Perumusan Kebijakan dan

Koordinasi Bidang Humas,

Ekonomi dan Pembangunan

Prosentase Efektifitas Mekanisme dan

Tata Hubungan Kerja Lembaga

Perangkat Daerah/Instansi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (0>) Telah tercapai

TargetRealisa

si

%

CapaianOutput Rencana Realisasi Output % Capaian

1 2 3 6 7 8

OTONOMI

DAERAH,PEMERI

NTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI

KEUANGAN

DAERAH,

PERANGKAT

DAERAH,KEPEGA

WAIAN DAN

PERSANDIAN

1 Meningkatnya

manajemen

pengelolaan NJOP

1.Prosentase tanah

yang memiliki bukti

kepemilikan tanah

resmi berupa

sertifikat

33,09% 27,05% 81,75%

1. Identifikasi tanah

negara dan

permohonan hak

pengelolaan lahan

Penyusunan

rekomendasi untuk

penguasaan tanah

Negara di 100 desa

Tersusunnya

rekomendasi untuk

penguasaan tanah

Negara di 0 desa

0,00% Kegiatan belum

dapat diselesaikan

karena kegiatan

dimaksud terkait

dengan instansi

lain, namun belum

ada kejelasan dan

kepastian akan

kelanjutan

kegiatan

dimaksud.

Mengintensifkan

koordinasi dengan

instansi terkait

guna keberhasilan

pelaksanaan

kegiatan.

Bab III : Tabel 3.4 Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Solusi

pemecahannyaProgram dan Kegiatan

Indikator Kinerja

PermasalahanNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja

Tahun 2014

Program Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

2. Fasilitasi

Pengadaan Tanah

untuk Kepentingan

Umum

Penyusunan

petunjuk teknis

dalam pelaksanaan

pengadaan tanah

bagi pembangunan

untuk kepentingan

umum sebanyak 1

dokumen

Tersusunnya

petunjuk teknis

pengadaan tanah

bagi pembangunan

untuk kepentingan

umum sebanyak 1

dokumen

100% Kegiatan yang

dilaksanakan

adalah

penyusunan

Perbup tentang

Petunjuk Teknis

Persiapan dan

Pelaksanaan

Pengadaan Tanah

Bagi

Pembangunan

Untuk

Kepentingan

Umum yang

Luasnya Tidak

Lebih Dari 5

(Lima) Hektar dan

kegiatan tersebut

hanya

dilaksanakan pada

Tahun Anggaran

2014 dan kegiatan

tersebut telah

selesai

dilaksanakan.

Uang sidang

direalisasikan

sesuai dengan

anggota tim yang

hadir.

1. Terselesaikannya

masalahan

pertanahan

95,00% Fasilitasi

Penyelesaian

Konflik – konflik

Pertanahan sangat

tergantung dari

kehendak para

pihak . Bagian

Pemerintahan

sesuai tugas

pokok dan

fungsinya adalah

sebagai Fasilitator

/ mediator dalam

kegiatan ini.

Adapun Instansi

yang ditangani

dalam

permasalahan

konflik pertanahan

Tahun 2014

adalah :

Puskesmas Butuh,

Kantor

Kecamatan Bener,

Kantor Dinas

Harus diwujudkan

komitmen dari

para pihak yang

berkonflik

berkaitan dengan

waktu dan

kehendak dalam

penyelesaian

konflik-konflik

yang sedang

difasilitasi,

sehingga

pencapaian target

penyelesaian

maupun realisasi

anggaran dapat

sesuai dengan

target yang

diharapkan

2. Fasilitasi dan Mediasi

Tukar Menukar/

Ganti Rugi Tanah Kas

Desa

Pelaksanaan fasilitasi

tukar menukar ganti

rugi tanah kas desa.

Terfasilitasinya tukar

menukar ganti rugi

tanah kas desa.

66,67% Dari rencana 3 (tiga)

Desa, hanya masuk

2 (dua) Desa yang

mengajukan proses

administrasi tukar

menukar tanah kas

desa, - Anggaran

tidak dapat

terealisasi dengan

optimal dikarenakan

pelaksanaan

fasilitasi hanya pada

2 (dua) desa.

Awal tahun 2015

akan dibuat

pemetaan bagi desa

yang tukar menukar

tanah kas desa, agar

fasilitasi yang

disiapkan dapat

dimanfaatkan

maksimal.

Program Penyelesaian Konflik-Konflik

Pertanahan

Program Penyelesaian

Konflik-Konflik

Pertanahan

2 100% 92,64% 92,64%

1. Kunjungan

Kerja/Inspeksi

Kepala Daerah/

Wakil Kepala

Daerah

Penyelenggaraan

dan penciptaan

kelancaran kegiatan

koordinasi daerah

dengan seluruh

satker,

dinas/instansi dan

masyarakat dengan

16 kali pertemuan

Kada/Wakada.

Terselenggaranya 8

kali tatap

muka/dialog

langsung

Kada/Wakada

dengan warga

masyarakat.

100% Adanya kegiatan

sejenis dengan

Bagian

Pemerintahan

Desa dan

Kelurahan yang

dianggarkan pada

Perubahan

Anggaran

Koordinasi dengan

Bagian

Pemerintahan

Desa dan

Kelurahan agar

kegiatan tidak

tumpang tindih.

2. Forum Pimpinan

Daerah

Pelaksanaan

koordinasi antar

unsur Pimpinan

Daerah

Terlaksananya

koordinasi antar

unsur Pimpinan

Daerah

100% - -

3. Pelayanan

Kesehatan

Kada/Wakada

Pelayanan

pemeriksaan

kesehatan

Kada/Wakada

dengan 12 klai

pemeriksaan rutin

dan 4 kali general

check up

- 0,00% Adanya

penganggaran

ganda untuk

pelayanan

kesehatan yang

sudah

dianggarkan lewat

belanja tidak

langsung.

Kegiatan tidak

dilaksanakan dan

Konsultasi dengan

Inspektorat dan

DPPKAD

Kabupaten

Purworejo

4. Fasilitasi Tamu-

Tamu Daerah

Penyelenggaraan

penerimaan tamu-

tamu daerah 162

kali.

Terselenggaranya

penerimaan tamu-

tamu daerah 181

kali.

100% - -

5. Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Penyediaan

makanan dan

minuman Kepala

daerah dan Wakil

Kepala daerah

selama 12 bulan

Tersedianya

makanan dan

minuman Kepala

daerah dan Wakil

Kepala daerah

selama 12 bulan

100% - -

Meningkatnya

mekanisme dan

tata hubungan

antar

SKPD/instansi

sehingga

mendorong

efisiensi dan

efektivitas

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Prosentase

efektifitas

mekanisme dan

tata hubungan

kerja lembaga

perangkat

daerah/instansi

6. Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Penyediaan

Peralatan

kebersihan 32 jenis,

72 kali pengisian

tabung gas

Tersedianya

Peralatan

kebersihan 32 jenis,

72 kali pengisian

tabung gas

100% - -

7. Pengadaan

Perlengkapan

Rumah Jabatan

Penyediaan 39 jenis

peralatan dapur

untuk rumah dinas

Bupati dan Wakil

Bupati

Tersedianya 39 jenis

peralatan dapur

untuk rumah dinas

Bupati dan Wakil

Bupati

100% - -

8. Sewa

Tempat/Gedung

Pembayaran

Retribusi untuk

sewa rumah dinas

dan PBB 3 unit.

Terbayarnya

Retribusi untuk

sewa rumah dinas

dan PBB 3 unit.

100% - -

9. Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Penyediaan 21 stel

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya.

Tersedianya 2 Stel

PDH, 5 stel seragam

tamu, 2 stel sepatu

PDU, 2 stel sepatu

PDH, 2 set tanda

jabatan, 2 set tanda

pangkat PDU, 2 stel

seragam pramuka, 2

stel PDU, 2 stel PSR,

1 stel PDL bupati, 1

stel PSL wakil

bupati.

100% Tidak ada

penyediaan

pakaian dinas

untuk isteri

Kepala Daerah/

Wakil Kepala

Daerah sesuai PP

109 tahun 2000

Penyediaan

pakaian dinas

untuk isteri

Kepala Daerah/

Wakil Kepala

Daerah tidak

direalisasi/dilaksa

nakan

1. Peningkatan

Koordinasi,

Konsultasi dan

Mediasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Umum

Penyusunan bahan

kebijakan

pelaksanaan

kegiatan bidang

pemerintahan

Tersusunnya bahan

kebijakan

pelaksanaan

kegiatan bidang

pemerintahan

100% - -

2. Koordinasi dan

Pelaksanaan

Rencana Aksi

Nasional HAM

Pelaksanaan

Koordinasi Rencana

Aksi Nasional HAM:

Terlaksananya

Koordinasi Rencana

Aksi Nasional HAM

dan tersusunnya

laporan RANHAM

Tahun 2014:

100% - -

1) Penyusunan

dokumen Laporan

RANHAM 2 kali.

1) Tersusunnya

Laporan RANHAM 2

kali.

2) Pelaksanaan

Penilaian kriteria

Data Peduli HAM

2) Terlaksananya

penilaian kriteria

Data Peduli HAM

3. Penyusunan Perda

BUMD

Pelaksanaan

Penyusunan

Raperda BUMD

sebanyak 1 Raperda

Tersusunnya

Raperda BUMD

sebanyak 1 Perda

dan 7 kali

koordinasi

100% - -

4. Pembinaan,

koordinasi dan

Penataan

Kelembagaan

BUMD

Pelaksanaan

Koordinasi,

pengawasan,

pembinaan,

kelembagaan dan

peningkatan

kualitas SDM

BUMD sebanyak 47

kali

Terlaksananya

Koordinasi,

pengawasan,

pembinaan,

kelembagaan dan

peningkatan

kualitas SDM BUMD

sebanyak 124 kali

100% - -

Program Peningkatan

Koordinasi

SKPD/Instansi

5. Koordinasi,

Konsultasi,

Komunikasi dan

Monev Bidang Bina

Usaha

Pelaksanaan

Koordinasi,

Konsultasi,

Komunikasi dan

Monev Bidang Bina

Usaha sebanyak 72

kali

Terlaksananya

Koordinasi,

Konsultasi,

Komunikasi dan

Monev Bidang Bina

Usaha sebanyak 143

kali

100% - -

6. Koordinasi,

Konsultasi,

Komunikasi dan

Monev Bidang Bina

Produksi

Pelaksanaan

Koordinasi,

Konsultasi,

Komunikasi dan

Monev Bidang Bina

Produksi sebanyak

23 kali

Pelaksanaan

Koordinasi,

Konsultasi,

Komunikasi dan

Monev Bidang Bina

Produksi sebanyak

23 kali

100% Belum berjalannya

koordinasi secara

baik dan optimal

dengan SKPD

terkait setelah SOT

baru

Mengoptimalkan

kegiatan yang

sudah

direncanakan

sebelumnya

7. Bantuan

Operasional

Kegiatan Komisi

Pengawasan Pupuk

dan Pestisida (KP3)

Pelaksanaan

Koordinasi, monev

dan Pengawasan

Distribusi pupuk

bersubsidi

sebanyak 10 kali

Terlaksananya

Koordinasi, monev

dan Pengawasan

Distribusi pupuk

bersubsidi sebanyak

20 kali

100% Pada saat

bersamaan

beberapa anggota

tim melaksanakan

kegiatan lain

sehingga tidak

dapat mengikuti

kegiatan Tim KP3.

Alokasi anggaran

disesuaikan

dengan kebutuhan

8. Koordinasi Bidang

Kesejahteraan,

Tenaga Kerja,

Transmigrasi,

Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan

Penyusunan Bahan

Kebijakan Bidang

Kesejahteraan,

Tenaga Kerja,

Transmigrasi,

Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan

sebanyak 9

Dokumen

Tersusunnya Bahan

Kebijakan Bidang

Kesejahteraan,

Tenaga Kerja,

Transmigrasi,

Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan

sebanyak 7

Dokumen

77,00% Masih belum

optimalnya tingkat

kehadiran anggota

Tim/Personil

SKPD dalam

melaksanakan

Koordinasi

Lintas/antar

SKPD/Instansi

Melaksanakan

koordinasi kembali

sampai

terpenuhinya

kehadiran anggota

Tim/Personil

SKPD, meskipun

dilanjutkan pada

tahun yang akan

datang


Agama, Pendidikan,

dan Kesehatan

Penyusunan Bahan

Kebijakan bidang

Agama, Pendidikan

dan Kesehatan

sebanyak 9

Dokumen

Tersusunnya Bahan

Kebijakan bidang

Agama, Pendidikan

dan Kesehatan

sebanyak 9

Dokumen

89,00% Adanya

pengunduran

kegiatan oleh

ormas yang terkait

Kegiatan

dilaksanakan pada

tahun 2015


Pemuda, Olah Raga

dan Kebudayaan

Penyusunan Bahan

Kebijakan Bid

Pemuda, Olahraga

dan Kebudayaan

sebanyak 7

Dokumen

Tersusunnya Bahan

Kebijakan Bid

Pemuda, Olahraga

dan Kebudayaan

sebanyak 7

Dokumen.

100% - -

11 Fasilitasi

Pendampingan Haji

Penyediaan Petugas

TPHD sebanyak 4

orang, seragam haji

sebanyak 600 buah

dan Transportasi

jamaah haji

pemberangkatan

dan penjemputan

sebanyak 30 bus.

Tersediannya

Petugas TPHD

sebanyak 4 orang,

seragam haji

sebanyak 600 buah

dan Transportasi

jamaah haji

pemberangkatan,

penjemputan

sebanyak 30 bus.

100% - -

12 Pemberangkatan

dan Penjemputan

Haji (P2H)

Penyelenggaraan

Haji Daerah

sebanyak 2 kloter

Terselenggara

Penyelenggaraan

Haji Daerah

sebanyak 2 kloter

100% - -

13 Penghargaan

Masyarakat

Berprestasi

Pelaksanaan

Penyerahan

Penghargaan Bagi

Masyrakat

Berprestasi

sebanyak 75 orang

/ regu

Terlaksananya

Penyerahan

Penghargaan Bagi

Masyrakat

Berprestasi

sebanyak 75 orang /

regu 74 orang /

regu

98,66% Terdapat

pelaksanaan

lomba/kompetisi/

event di akhir

tahun,

menyebabkan

pemberian

penghargaan

belum dapat

diserahkan secara

keseluruhan

Diadakan

pembaharuan data

bagi para juara

dan pemberian

penghargaan

dilaksanakan pada

tahun berikutnya

14 Pembinaan DHC 45 Pelaksanaan

Pemasangan

Replika bambu

rucing sebanyak 14

buah dan

penyusunan bahan

kebijakan sebanyak

1 Dokumen

Terlaksananya

Pemasangan Replika

bambu rucing

sebanyak 14 buah

dan tersusunnya

bahan kebijakan

sebanyak 1

Dokumen

100% - -

15 Pembinaan PWRI Pelaksanaan 24 kali

senam Lansia dan

15 kali Pelatihan

Senam

Terlaksananya 24

kali senam Lansia

dan 15 kali

Pelatihan Senam

100% - -

16 Penyusunan

Raperda

Kelurahan/ Desa

Penyusunan 5

(lima) Dokumen

Naskah Akademik

dan Draft Raperda

yang mengatur

Desa.

Tersusunnya 5

(lima) Dokumen

Naskah Akademik

dan Draft Raperda

yang mengatur

Desa.

100% - -

17 Koordinasi Bidang

Prasarana

Pengairan

Penyediaan bahan

kebijakan bidang

Parsarana

pengairan

Tersedianya bahan

kebijakan bidang

prasarana pengairan

100% - -


Prasarana

Perhubungan

Penyediaan bahan

kebijakan bidang

Prasarana

perhubungan untuk

Mendukung sistem

transpotasi kota.

Tersedianya bahan

kebijakan bidang

Prasarana

perhubungan untuk

Mendukung sistem

transpotasi kota.

100% - -


Lingkungan Hidup

Pelaksanaan

koordinasi Adipura.

Terlaksananya

koordinasi Adipura

100% - -

20 Pelaporan

Bantuan/Hibah/

Bansos APBD

Penyusunan

laporan realisasi

Pemberian

hibah/bansos

Kabupaten

Purworejo Tahun

2014.

Tersusunnya

laporan realisasi

Pemberian

hibah/bansos

Kabupaten

Purworejo Tahun

2014.

100% - -

21 Peningkatan

Koordinasi,

Konsultasi dan

Mediasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Penyusunan

Kebijakan

pelaksanaan

kegiatan bidang

Pemerintahan Desa

dan Kelurahan.

Tersusunnya

Kebijakan

pelaksanaan

kegiatan bidang

Pemerintahan Desa

dan Kelurahan

90,00% Penyerapan output

tidak dapat

terlaksana 100 %,

dikarenakan

sampai dengan

batas waktu

pengelolaan

keuangan

penyelesaian

permasalahan

Batas Desa

terhambat karena

belum disepakati

oleh kedua desa.

Peningkatan aspek

perencanaan

kegiatan

dipelaksanaan

tahun anggaran

berikutnya dan

Solusi

penyelesaian

masalah batas

dilanjutkan pada

penganggaran

perubahan tahun

2015.

22 Bupati Tilik Desa Pelaksanaan

Kunjungan Bupati

ke 2 (dua) Desa di

lingkungan

Kabupaten

Purworejo.

Terlaksananya

Kunjungan Bupati

ke 2 (dua) Desa di

lingkungan

Kabupaten

Purworejo.

100% - -

1 Pembinaan

Perangkat Desa

Dalam Rangka

Pemberian

Tunjangan

Kompensasi yang

Tidak Diangkat PNS

Pelaksanaan

fasilitasi pemberian

kompensasi untuk

9 (sembilan) orang

Sekdes yang tidak

diangkat PNS.

Terfasilitasi

pemberian

kompensasi untuk 8

(delapan) orang

Sekdes yang tidak

diangkat PNS.

88,89% Terdapat 1 (satu)

orang Sekretaris

Desa yang telah

dicek

administrasinya

ternyata akan

berhenti pada

tahun 2015.

Peningkatan aspek

perencanaan

kegiatan

dipelaksanaan

tahun anggaran

berikutnya.

1. Penyaluran Raskin

dan Titik Distribusi

ke RTS-PM

Pelaksanaan

Bantuan

operasional

distribusi Raskin

dari Titik distribusi

ke RTS-PM di 494

Desa/Kelurahan

Terlaksananya

Bantuan operasional

distribusi Raskin

dari Titik distribusi

ke RTS-PM di 494

Desa/Kelurahan

100% - -

1. Pembinaan

Lembaga

Pengembangan

Tilawatil Qur'an

(LPTQ) Kabupaten

Purworejo

Penyelenggaraan

dan Pengiriman

MTQ sebanyak 1

kali dan

Penyelenggaraan

Musda Badqo TPQ

sebanyak 1 kali

Terselenggaranya

dan terkirimnya

MTQ sebanyak 1

kali dan

Penyelenggaraan

Musda Badqo TPQ

sebanyak 1 kali

100% - -

Program Pelayanan

dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan

Kualitas Kehidupan

Beragama dan

Pelayanan Sarana

Peribadatan

Program Peningkatan

Fungsi Pembinaan dan

Fasilitasi

Pemerintahan Desa

2. Pembinaan Badan

Amil Zakat (BAZ)

Kebupaten

Purworejo

Penyelenggaraan

rapat kerja dan

kunjungan kerja

sebanyak 12 kali.

Terselenggaranya

rapat kerja dan

kunjungan kerja

sebanyak 9 kali

75,00% Tertundanya

pembentukan

BAZNAS

Kabupaten,

dikarenakan

belum turunnya

Juklak dari

BAZNAS Pusat

Koordinasi

mendapatkan

Juklak/ Juknis ke

BAZNAS Provinis/

Pusat.

Tingkat Tertib

Administrasi dan

Pelaksanaan

Pembangunan

Daerah

100% 100% 100%

1. Pengendalian

Pelaksanaan APBD

dan Non APBD

Penyusunan

laporan hasil

pengendalian APBD

Non APBD tahun

2014

Tersusunnya

laporan laporan

Hasil pengendalian

APBD dan Non

APBD 74 SKPD

100% - -

2. Pelaporan

Kemajuan Fisik dan

Keuangan

Kabupaten

Purworejo

Penyusunan

laporan APBD dan

Sumber Dana

lainnya ke

pemerintah Pusat,

Propinsi,Bakorwil

dan instansi

lainnya.

Tersusunnya

laporan APBD dan

Sumber Dana

lainnya.

100% - -

3. Rakor Pelaksanaan

Pembangunan

Kabupaten

Purworejo

Pelaksanaan Rakor

tahun 2014 Di

tingkat Kabupaten

dan Propinsi Tahun

2014.

Terlaksananya

Rakor tahun 2014

Di tingkat

Kabupaten dan

Propinsi Tahun

2014.

100% - -

4. Pengadaan Sarana

dan Prasarana

LPSE

Penyediaan Sarana

dan prasarana

LPSE

Tersedianya Sarana

dan prasarana LPSE

100% - -

5. Penyusunan Data

dan Informasi

Kegiatan di

Kabupaten

Purworejo

Penyediaan data

dan informasi

kegiatan SKPD se

Kabupaten

Purworejo

Tersedianya data

dan informasi

kegiatan SKPD se

Kabupaten

Purworejo

100% - -

Program

Pengembangan

Kebijakan Pemerintah

6. Koordinasi Dana-

Dana Pusat dan

Propinsi

Pelaksanaan

koordinasi dan

konsultasi Tentang

dana-dana pusat

dan propinsi.

Terlaksananya

koordinasi dan

konsultasi Tentang

dana-dana pusat

dan propinsi.

100% - -

7. Bimbingan Teknis

Lembaga

Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE)

Pelaksanaan Bintek

personil LPSE

Terlaksananya

Bintek personil

LPSE

100% - -

8. Operasional

Sekretariat LPSE

Penyelenggaraan

operasional

pengadaan

Barang/jasa

melalui LPSE.

Terselenggaranya

operasional

pengadaan

Barang/jasa melalui

LPSE.

100% - -

9 Operasional

Sekretariat Unit

Layanan Pengadaan

(ULP)

Penyusunan

laporan hasil

klarifikasi

Pokja/ULP

Tersusunnya

laporan hasil

klarifikasi

Pokja/ULP

100% - -

10 Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

Undangan Jasa

Kontruksi

Pelaksanaan

pembinaan dan

sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan jasa

Kontruksi.

Terlaksananya

pembinaan dan

sosialisasi Peraturan

Perundang-

undangan jasa

Kontruksi.

100% - -

11 Bimbingan Teknis

Tentang Pengadaan

Barang/ Jasa

Pemerintah

Pelaksaan Bintek

tentang pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

Terlaksananya

Bintek tentang

pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

100% - -

12 Ujian Sertifikasi

Ahli Pengadaan

Barang/Jasa

Pelaksaan Ujian

sertifikasi

pengadaan

Barang/Jasa

Terlaksananya Ujian

sertifikasi

pengadaan

Barang/Jasa

100% - -

13 Koordinasi

Permasalahan

Pengadaan

Barang/Jasa

Penyusunan

dokumen

permasalahan

Pengadaan

Barang/jasa.

Tersusunnya

dokumen

permasalahan

Pengadaan

Barang/jasa.

100% - -

Prosentase

Pempublikasian

Data dan Informasi

Pemerintahan dan

Pembangunan yang

Akurat dan Terbaru

100% 100% 100%

1. Penerbitan Media

Daerah

Penyediaan Majalah

Kiprah sebanyak

19.680 eksempar.

Tersedianya Majalah

Kiprah sebanyak

19.680 eksempar.

100% - -

2. Penyusunan dan

Penyampaian ILPPD

Melalui Media

Pelaksanaan

penayangan 1 paket

Dokumen ILPPD

diwebsite dan cetak

470 buku ILPPD

Terlaksananya

penayangan 1 paket

Dokumen ILPPD

diwebsite dan cetak

470 buku ILPPD

100% - -

Prosentase

Kesesuaian Bentuk

Lembaga Perangkat

Daerah Dengan

Peraturan

Perundang-

Undangan yang

Berlaku

100% 100% 100%

1. Analisis

Kelembagaan

Organisasi

Perangkat Daerah

Penyusunanan 5

(lima) dokumen

analisis dan

evaluasi

kelembagaan

Tersusunnya 5

(lima) dokumen

analisis dan evaluasi

kelembagaan

100% - -

2. Penyusunan

Pedoman Pola

Hubungan Kerja

Perangkat Daerah

Penyusunan 1

Peraturan Bupati

tentang Pedoman

Hubungan Kerja

Organisasi

Perangkat Daerah

Tersusunnya 1

Peraturan Bupati

tentang Pedoman

Hubungan Kerja

Organisasi

Perangkat Daerah

100% - -

Program Kerjasama

Informasi dan Media

Massa

Program Penataan

Kelembagaan Daerah

3 Meningkatnya

Kualitas SDM

Aparatur

Prosentase Tingkat

Disiplin dan Etos

Kerja

100% 100% 100%

1. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Penyediaan Jumlah

surat yang terkirim

1200 surat

/dokumen, 120 kali

kurir surat.

Tersedianya 1484

surat terkirim dan

180 kali kurir surat

100% - -

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Pembayaaran 29

Line Rekening

Telepon dan 4

ponsel pejabat, 17

sambungan

Rekening Air, 22

Rekening Listrik,

Operasional 3 unit

genset, 1 orang

operator genset.

Terbayarnya 29 Line

Rekening Telepon

dan 4 ponsel

pejabat, 17

sambungan

Rekening Air, 22

Rekening Listrik,

Operasional 3 unit

genset, 1 orang

operator genset.

100% - -

3. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Penyediaan tenaga

kebersihan 13

orang

Tersedianya 12

Orang tenaga jasa

kebersihan.

100% - -

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

4. Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Penyedian

Perawatan dan

Pemeliharaan

Peralatan Kerja 10

unit mesin ketik, 3

unit mesin potong

rumput gendong, 3

unit mesin vaccum

cleaner, 2 unit

mesin fax, 1 unit

telepon PABX, 7

unit LCD, 36

Perawatan Mebelair,

2 unit wireless, 2

unit TV LCD, 2 unit

sound system.

Tersedianya

Penyedian

Perawatan dan

Pemeliharaan

Peralatan 2 unit

kursi panjang, 2

unit kursi tamu, 1

unit LCD Proyektor,

2 unit mesin ketik, 2

unit mesin potong

rumput, 5 unit

kamera digital, 1

unit camera DLSR, 3

unit filling kabinet,

2 unit mesin fax, 1

unit pompa air, 2

unit mixer, 3 unit

amplifier, 1 unit

speaker sentron, 4

unit speaker besar.

100% - -

5. Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Penyediaan ATK

selama satu tahun

86 jenis


ATK

100% - -

6. Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan 26

jenis

blangko/formulir,

125.528 lembar foto

copy.


barang

cetakan/formulir,

158.896 lembar foto

copy, 30 buah

penjilidan.

100% - -

7. Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan 57 jenis

Peralatan dan suku

cadang listrik dan

elektronik


Peralatan dan suku

cadang listrik dan

elektronik

100% - -

8. Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Penyediaan

kebutuhan bahan

bacaan dan buku

peraturan

perundang-

undangan 39

eksemplar

harian/surat kabar,

3 eksemplar

majalah.

Tersedianya

langganan surat

kabar dan majalah

selama 12 bulan.

100% - -

9. Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Penyediaan

Makanan dan

minuman harian

pegawai, 250 orang

pegawai, 15 orang

pejabat, 15 orang

piket.

Tersedianya

kebutuhan makanan

dan minuman di

Bagian Umum,

Rumah Tangga

Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

selama 12 bulan.

100% - -

10 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

Pelaksanaan

Keterpaduan

pelaksanaan tugas

pemerintah,

pembangunan dan

kemasyarakatan 4

kali rakor di Luar

Jawa, 104 kali ke

DKI/Jabar/Jatim,

192 kali ke

Jateng/DIY

Terlaksanya 6 kali

rakor ke luar Jawa,

38 kali ke DKI, 330

kali ke Jateng, 116

kali ke DIY, 9 kali ke

Jabar, 10 kali ke

Jatim.

100% - -

11 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke

Dalam Daerah

Penyelenggaraan

rapat koordinasi

dan konsultasi

dengan SKPD 120

kali rakor dan 180

kali koordinasi

dengan SKPD

Terselenggaranya

268 kali rakor ke

SKPD dan 25 kali

penyelenggaraan

rakor.

100% - -

12 Penyediaan

Peralatan

Kebersihan dan

Bahan Pembersih

Penyediaan

kebersihan kantor

dan lingkungan 25

jenis

Tersedianya

kebersihan kantor

dan lingkungan 25

jenis

100% - -

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

1. Pengadaan Mobil

Jabatan

Penyediaan

Kendaraan Jabatan

9 unit.

Tersedianya 6 Unit

Mobil Toyota Avanza

Velloz, 3 Unit Kijang

Inova

100% - -

2. Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Penyediaan

Kendaraan

Operasional

Kebersihan 2 unit

Tersedianya 2 Unit

Kendaraan

Operasional

Kebersihan Nozomi

100% - -

3. Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Penyediaan 2 unit

Pompa Air, 4 Unit

Floor Standing AC 5

Pk, 6 Unit AC Split

2 PK, 6 unit AC

Portable, 34 Unit

Grodyn, 34 unit

One control system,

102 m2 VB 90 mm.

Tersedianya 2 unit

Pompa Air, 4 Unit

Floor Standing AC 5

Pk, 6 Unit AC Split

2 PK, 6 unit AC

Portable, 34 Unit

Grodyn, 34 unit One

control system, 102

m2 VB 90 mm.

100% - -

4. Pengadaan

Mebeleur

Penyediaan 16 set

Meja Kursi Tamu, 2

unit Meja Rapat, 1

unit Rono/Sketsel,

30 Unit Meja Kerja,

50 Unit Kursi Kerja.

Tersedianya 16 set

Meja Kursi Tamu, 2

unit Meja Rapat, 1

unit Rono/Sketsel,

30 Unit Meja Kerja,

50 Unit Kursi Kerja.

100% - -

5. Pengadaan

Komputer

Penyediaan 6 Unit

Personal Computer

(PC), 10 Unit

Laptop, 8 Unit

Tablet, 18 Unit

Printer, 16 Unit

Operating System, 4

Unit UPS.

Tersedianya 6 Unit

Personal Computer

(PC), 10 Unit Laptop,

8 Unit Tablet, 18

Unit Printer, 16 Unit

Operating System, 4

Unit UPS.

100% - -

6. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Pemeliharaan

gedung kantor

Setda, Rumah

Dinas 37016 M2,

20 orang tenaga.

Terpeliharanya 11

paket pekerjaan

pemeliharaan

gedung kantor, 8

paket pemeliharaan

Rumah Dinas

Kepala Daerah,

Rumah Dinas Wakil

Kepala Daerah, 18

orang tenaga jasa

perseorangan.

100% - -

7. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan 38

Unit kendaraan

dinas roda empat

dan 52 Unit

kendaraan Dinas

roda dua.

Terpeliharanya 38

Unit kendaraan

dinas roda empat

dan 52 Unit

kendaraan Dinas

roda dua.

100% - -

8. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Pemeliharaan 20

unit AC Split, 10

unit Pemeliharaan

Sedang AC Split,

pemeliharaan berat

8 Unit AC Split, 3

unit lampu robyong,

20 unit Pengisinan

Tabung Pemadam.

Terpeliharanya 49

unit perbaikan AC

sedang, 5 unit

perbaikan AC

sedang, 6 unit

perbaikan AC Berat,

pengisian 12 unit

MSG 9 Kg, 6 unit

C02 2,2 kg.

100% - -

9. Pemeliharaan Rutin

/ berkala Komputer

Pemeliharaan

komputer dan

printer sejumlah 90

unit

Terpeliharanya 68

unit

komputer/printer

100% - -

10 Pemeliharaan

Rutin/berkala Arsip

Pengeloaan arsip

selama 12 bulan.

Terkelolanya arsip

selama 12 bulan.

100% - -

11 Belanja Modal

Rehabilitasi

Bangunan lainnya

Pelaksanaan

Rehabilitasi

Lingkungan 3 lokasi

Terlaksanya 2 paket

perencanaan teknis,

2 paket pengawasan

pelaksanaan

pekerjaan, 5 paket

pekerjaan.

100% - -

12 Pemeliharaan

Rutin/berkala

Persandian

Pemeliharaan

Kelancaran

pelaksanaan

administrasi

perkantoran 12

bulan dan 100

buku.

Terpeliharanya

Kelancaran

pelaksanaan

administrasi

perkantoran 12

bulan dan 100

buku.

100% - -

13 Pengadaan

Perlengkapan

Kantor

Penyediaan 2 buah

Filing kabinet, 6

buah Jam Dinding,

2 Buah Almari

Pintu Sorong, 1

Buah Rak Buku

Perpustakaan, 10

buah meja

Komputer, 1 buah

Almari Katalog, 2

buah Almari

Peralatan, 2 buah

Almari Kaca/Buku,

2 Buah Almari Es, 2

buah Sofa, 4 buah

Dispenser, 6 buah

White Board, 2

buah Parabola, 9

buah brankas.

Tersedianya 2 buah

Filing kabinet, 6

buah Jam Dinding,

2 Buah Almari Pintu

Sorong, 1 Buah Rak

Buku Perpustakaan,

10 buah meja

Komputer, 1 buah

Almari Katalog, 2

buah Almari

Peralatan, 2 buah

Almari Kaca/Buku,

2 Buah Almari Es, 2

buah Sofa, 4 buah

Dispenser, 6 buah

White Board, 2 buah

Parabola, 9 buah

brankas.

100% - -

14 Pengadaan Alat

Studio dan

Komunikasi

Penyediaan 3 buah

Microphone

Wireless, 2 buah

LCD Proyektor, 2

buah Proyektor

Screen, 2 buah

Camera DSLR, 1

buah Power

Amplifier, 1 buah

Kabel konektor, 1

buah Mixer, 2 buah

Speaker, 1 buah

Kabel Speaker, 18

buah Kabel

Microphone, 8 buah

Table Microphone.

Tersedianya 3 buah

Microphone

Wireless, 2 buah

LCD Proyektor, 2

buah Proyektor

Screen, 2 buah

Camera DSLR, 1

buah Power

Amplifier, 1 buah

Kabel konektor, 1

buah Mixer, 2 buah

Speaker, 1 buah

Kabel Speaker, 18

buah Kabel

Microphone, 8 buah

Table Microphone.

100% - -

Prosentase

Aparatur

Pemerintah yang

Mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan SDM

84,00% 83,40% 99,29%

1. Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Pengiriman peserta

bintek 17 orang

terkirimnya peserta

bintek 14 orang

82,35% Sebagian

pengiriman bintek

tidak jadi

diikutkan lagi

pada Bintek tahun

mendatang.

2. Kapasitas Building Pelaksanaan

kapasitas building

bagi Pejabat,

Struktural di

lingkungan Setda

Pelaksanaan

kapasitas building

bagi Pejabat,

Struktural di

lingkungan Setda

84,44%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Prosentase Aparat

yang Bebas dari

Praktek KKN

95,00% 92,80% 97,68%

1. Reformasi Birokrasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

di Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Purworejo

Terlaksananya

Reformasi Birokrasi

di Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Purworejo

90,00% Belum

maksimalnya

pelaksanaan quick

wins dalam

reformasi birokrasi

pada masing-

masing SKPD

Melaksanakan

sosialisasi di

tahun 2015

2. Evaluasi 5 Hari

Kerja

Pelaksanaan

Monitoring dan

Evaluasi Uji Coba 5

Hari Kerja di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Purworejo

Terlaksananya

Monitoring dan

Evaluasi Uji Coba 5

Hari Kerja di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Purworejo

100% - -

3. Rakor

Pendayagunaan

Aparatur Negara

(PAN)

Pengiriman Rakor

PAN nasional satu

kali, Pelaksanaan

Rakor PAN

Kabupaten

Terlaksananya

Rakor PAN di

kabupaten

85,00% Alokasi anggaran

untuk Rakor PAN

Nasional tidak

dimohon/kebutuh

an rapat

koordinasi sesuai

dengan kebutuhan

Perencanaan

selanjutnya lebih

selektif dan lebih

meningkatkan

frekuensi

koordinasi tim

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

4. Sosialisasi,

Koordinasi,

Monitoring dan

Evaluasi

(Kormonev)

Pelaksanaan Inpres

Nomor 5 Tahun

2004

Pelaksanaan

Penetapan SKPD

yang diusulkan

menjadi

WBK/WBBM ke

Kemenpan –RB

(RSUD Saras

Husada,

Inspektorat, Setda)

Terlaksananya

Penetapan SKPD

yang diusulkan

menjadi

WBK/WBBM ke

Kemenpan –RB

(RSUD Saras

Husada,

Inspektorat, Setda)

90,00% Anggaran

perjalanan dinas

luar daerah

kurang maksimal

karena rencana

konsultasi dan

studi banding

pembentukan

SKPD

WBK/WBBM tidak

dapat

direalisasikan

karena padatnya

jadwal Tim,

sehingga

konsultasi

dilakukan melalui

telepon dan email,

Pengusulan ke

Kemenpan & RB

belum dikirim

karena kurangnya

syarat/indikator

yang harus

dipenuhi sesuai

Segera dilakukan

pemenuhan

syarat/indikator

sesuai pedoman

yang berlaku

5. Pedoman

Penggunaan

Pakaian Dinas

Pelaksanaan

Pencetakan 100

buku

Terlaksananya

Pencetakan 100

buku

99,00% Anggaran

perjalanan dinas

dalam daerah

kurang maksimal,

Uang sidang tim

tidak dapat

dimohon

sepenuhnya

karena

disesuaikan

dengan kehadiran

tim

Perencanaan

selanjutnya lebih

selektif dan lebih

meningkatkan

frekuensi

koordinasi tim

Prosentase Tingkat

Tertib Administrasi

Kepegawaian

100% 95,00% 95,00%

1. Pelayanan

Admnistrasi

Kepegawaian Setda

Pelaksanaan

Penanganan usulan

KGB, KP dan

Administrasi

Kepegawaian 205

PNS

Terlaksananya

penanganan usulan

KGB, KP dan

Administrasi

Kepegawaian 205

PNS

95,00% Anggaran

perjalanan dinas

dalam daerah

kurang maksimal,

Uang sidang tim

tidak dapat

dimohon

sepenuhnya

karena

disesuaikan

dengan kehadiran

tim

Perencanaan

selanjutnya lebih

selektif dan lebih

meningkatkan

frekuensi

koordinasi tim

4 Meningkatnya

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintahan

Prosentase SKPD

yang Predikat

Akuntabilitas yang

Baik

17,00% 17,00% 100%

1. Penyusunan LKPJ

Bupati

Penyusunan Buku

LPKJ sebanyak 135

buku

Tersusunnya Buku

LPKJ sebanyak 135

buku

100% - -

2. Penyusunan LPPD

dan EKPPD

Penyusunan

Dokumen LPPD dan

EKPPD sebanyak 35

buku

Tersusunnya

Dokumen LPPD dan

EKPPD sebanyak 35

buku

100% - -

3. Desk Pemilu

Legislatif dan

Pemilu Presiden

/Wakil Presiden

Penyelenggaraan

pemilihan legislative

dan presiden/wakil

presiden

Terselenggaranya

pemilihan legislative

dan presiden/wakil

presiden

100% Perencanaan

anggaran untuk

Pemilu

Presiden/Wakil

Presiden adalah 2

( dua ) kali

putaran,

sedangkan

pelaksanaannya

hanya 1 (satu) kali

putaran

Menyesuaikan

tahapan Pemilu

Presiden/ Wakil

Presiden

Program Penyusunan

Kebijakan Kepala

Daerah

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

4. Fasilitasi/Pembent

ukan Kerjasama

Antar Daerah

Dalam Penyediaan

Pelayanan Publik

Penyelenggaraan

Kerjasama antar

daerah maupun

pihak ketiga

Terselenggaranya

Kerjasama antar

daerah maupun

pihak ketiga

100% - -

1. Fasilitasi

Permasalahan

Tapal Batas

Penyusunan

permasalahan

wilayah perbatasan

sebanyak 1

dokumen

Tersusunnya

permasalahan

wilayah perbatasan

sebanyak 1

dokumen

100% - -

2. Pembakuan Nama

Rupabumi/Toponi

mi

Pelaksanaan

Pembakuan nama

rupabumi se

Kabupaten

Purworejo

Terlaksananya

Pembakuan nama

rupabumi se

Kabupaten

Purworejo

100% - -

Prosentase SKPD

yang Menyusun

LAKIP

100% 100% 100%

1. Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Penyusuan

dokumen dan

pengiriman laporan,

18 dokumen.

Tersusunya

pelaporan keuangan

Setda 18 dokumen

selama 12 bulan

100% - -

2. Penyusunan

Perencanaan dan

Evaluasi Pelaporan

Penyusunan 5

dokumen

perencanaan dan

234 buku pelaporan

yang tersususun

Tersusunnya 5

dokumen

perencanaan dan

234 buku pelaporan

yang tersususun

100% - -

Program Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Pemerintah

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan RKT

Daerah

Penyusunan 12

Dokumen Rencana

Kinerja Tahunan

(RKT) Daerah

Kabupaten

Purworejo Tahun

2014

Tersusunnya 12

Dokumen Rencana

Kinerja Tahunan

(RKT) Daerah

Kabupaten

Purworejo Tahun

2014

100% - -

2. Kegiatan

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP)

Daerah

Penyusunan 12

Dokumen LAKIP

Daerah Kabupaten

Purworejo

Tersusunannya 12

Dokumen LAKIP

Daerah Kabupaten

Purworejo

100% - -

3. Penyusunan

penetapan Kinerja

Daerah

Penyusunan 12

Dokumen

Penetapan Kinerja

Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun

2014

Tersusunnya 12

Dokumen Penetapan

Kinerja Daerah

Kabupaten

Purworejo Tahun

2014

100% - -

Program Penyusunan

Kebijakan Kepala

Daerah

5 Meningkatnya

tertib

administrasi dan

kualitas

pelayanan publik

Tingkat tertib

administrasi dan

pelaksanaan

pembangunan

daerah

17,00% 17,00% 100%

1. Penyelesaian

Perkara PN dan

PTUN

Penyediaan Kuasa

khusus

penyelesaian

perkara Perdata

dan perkara Tata

Usaha Negara

sebanyak 3 (Tiga)

kasus.

Tersedianya Kuasa

khusus

penyelesaian

perkara Perdata dan

perkara Tata Usaha

Negara sebanyak 3

(Tiga) kasus : 1)

Kasus sengketa

Pilkades Kaliwungu,

Bruno, 2) Kasus

gugatan dari PT Solo

ELPIJI; 3) Kasus

gugatan Sengketa

Informasi Publik

100,00% - -

Jumlah sistem

informasi yang

dimiliki oleh

Pemerintah Daerah

berbasis IT

100% 100% 100%

1. Analisa Pendapat

Umum

Pelaksanaan jajak

pendapat sebanyak

200 Responden.

Terlaksananya jajak

pendapat sebanyak

200 Responden.

100% - -

Program

Pengembangan


Program Pengkajian

dan Penelitian Bidang

Komunikasi dan

Informasi

Prosentase SKPD

yang menerapkan

SPM dan memiliki

SOP

17,00% 15,00% 88,24%

1 Penyusunan

Standar

Operasional

Prosedur (SOP)

Pelaksanaan

Sosialisasi dan

Fasilitasi

Penyusunan SOP

bagi SKPD di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Purworejo

Terlaksananya

Sosialisasi dan

Fasilitasi

Penyusunan SOP

bagi SKPD di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Purworejo

96,00% Uang sidang tim

tidak dapat

dimohon

sepenuhnya

karena

disesuaikan

dengan kehadiran

tim

Pengiriman

undangan jauh

hari sebelum

kegiatan

Jumlah SKPD/Unit

Kerja yang Sudah

Memiliki IKM

10,00% 10,00% 100%

1. Penyusunan Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Penyusunan 1

(satu) Dokumen

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

hasil survey pada

KPMPT, Kecamatan

Purworejo,

Kelurahan

Sindurjan ,

Kelurahan Kledung

Kradenan

Tersusunnya 1

(satu) Dokumen

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

hasil survey pada

KPMPT, Kecamatan

Purworejo,

Kelurahan

Sindurjan ,

Kelurahan Kledung

Kradenan

100% - -

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Program

Pengembangan


Berkurangnya

Tindak Komplain

Masyarakat

Terhadap

Pelayanan Publik

(Melalui SMS)

43,00% 30% 100%

1. Penanganan SMS

Pengaduan

Masyarakat

Terhadap

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Pelaksanaan 2 kali

klarifikasi lapangan

SMS Pengaduan

Masyarakat dan

penyusunan 1 satu

dokumen SMS

Pengaduan

Masyarakat

Terlaksananya 2 kali

klarifikasi lapangan

SMS Pengaduan

Masyarakat dan

tersusunnya 1 satu

dokumen SMS

Pengaduan

Masyarakat

30% - -

Peningkatan

Kualitas Publik

Terbaik

100% 100% 100%

1. Pembinaan dan

Kompetisi

Pelayanan Publik

Pelaksanaan

kompetisi

pelayanan publik

menetapkan 5

SKPD terbaik

Terlaksananya

kompetisi pelayanan

publik menetapkan

5 SKPD terbaik

100% - -

2. Penyusunan

Pedoman Tata

Naskah Dinas

Penyusunan 200

buku

Tersusunnya 200

buku

100% - -

6 Meningkatnya

Peran Serta

Masyarakat

dalam Bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan di

Desa

Prosentase

Ketertiban

Administrasi

Pemerintahan Desa

100% 96,78% 96,78%

1. Penanganan

Administrasi Dana

Bantuan Desa

Pembinaan dan

penanganan dana

bantuan pada 469

Desa.

Terlaksananya

Pembinaan dan

penanganan dana

bantuan pada 469

Desa.

100% - -

Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan Masyarakat

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun

Desa

2. Fasilitasi Pilihan

Kepala Desa

Pelaksanaan

Monitoring kegiatan

Pilkades di 26

Desa.

Terlaksananya

Monitoring kegiatan

Pilkades di 24 Desa.

92,30% Anggaran tidak

terserap maksimal

dikarenakan

pelaksanaan

Pilkades serentak

sesuai UU Nomor

6 Tahun 2014

tentang Desa, dari

perencanaan

semula 3

tahap/gelombang

menjadi 1

tahap/gelombang

dan 2 (dua) Desa

batal

melaksanakan

Pilkades Karena

jumlah calon yang

memenuhi

persyaratan tidak

sesuai ketentuan

yang berlaku

(kurang dari 2

(dua))

2 (dua) Desa

tersebut

dikutsertakan

dalamPelaksanaan

Pilkades serentak

tahap berikutnya.

(direncanakan

Tahun 2017)

1. Pembekalan Bagi

Kepala Desa Baru

Pembekalan Bagi 169 Kades baru.Terlaksananya

Pembekalan Bagi

169 Kades baru.

100% - -

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

2. Fasilitasi Pengisian

Perangkat Desa

Pelaksanaan

Fasilitasi Pengisian

Perangkat Desa di

15 desa.

Terfasilitasinya

Pengisian Perangkat

Desa di 13 desa.


terserap maksimal

karena kegiatan

ini sifatnya hanya

memfasiltasi

permohonan soal

ujian tertulis dari

desa yang

melaksanakan

pengisian

perangkat desa

Peningkatan aspek

perencanaan

kegiatan

dipelaksanaan

tahun anggaran

berikutnya.

3. Rapat Koordinasi

Kepala

Desa/Kelurahan

Pelaksanaan

Konferensi bagi 494

Kades/Kalur Se -

Kabupaten

Purworejo.

Terlaksananya

Konferensi bagi 494

Kades/Kalur Se -

Kabupaten

Purworejo.

100% - -

4. Pelatihan

Pengelolaan

Administrasi

Pemerintah Desa

Pelaksanaan

Pelatihan bagi 469

Orang Perangkat

Desa.

Terlaksananya

Pelatihan bagi 469

Orang Perangkat

Desa 469 Orang.

100% - -

5. Pembekalan Bagi

Perangkat Baru

Pembekalan Bagi

60 orang Perangkat

Desa Baru

Terlaksananya

Pembekalan Bagi 60

orang Perangkat

Desa baru

100% - -

6. Pembinaan

Implementasi

Secara

Konfrehensip

Administrasi Desa

pada Desa Pilot

Project

Pelaksanaan

Pembinaan pada 16

(enam belas) Desa

Pilot Project.

Terlaksananya

Pembinaan pada 16

(enam belas) Desa

Pilot Project.

100% - -

7. Pembinaan

Kelembagaan

Desa/Kelurahan

Pembinaan

LPMD/LPMK

sebanyak 494 orang

dari 469 Desa dan

25 Kelurahan.

Terlaksananya

Pembinaan

LPMD/LPMK

sebanyak 494 orang

dari 469 Desa dan

25 Kelurahan.

100% - -

8. Inventarisasi

Pendataan,

Pemanfaatan,

Penggunaan Tanah

Kas Desa

Penyusunan Data

pemanfaatan,

penggunaan tanah

kas di 118 Desa.

Tersusunnya Data

pemanfaatan,

penggunaan tanah

kas di 118 Desa.

100% - -

9. Fasilitasi

Pembekalan/Diklat

Bagi Perangkat Non

PNS

Pengiriman Bintek

bagi Perangkat

Desa Non PNS

sebanyak 25 orang.

Terlaksananya

Pengiriman Bintek

bagi Perangkat

Desa Non PNS

sebanyak 22 orang.


terserap maksimal

karena kegiatan

ini hanya

memfasilitasi

permintaan

pengiriman

peserta

diklat/bimtek dari

Propinsi maupun

DIY (Balai Diklat

PMD).

Peningkatan aspek

perencanaan

kegiatan

dipelaksanaan

tahun anggaran

berikutnya.

10 Bimbingan Teknis

Implementasi UU

Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa

Bagi Kepala Desa

Pelaksanaan

Sosialisasi

Implementasi UU

Nomor 6 Tahun

2014 bagi 469

Kades dan 16

Aparat Kecamatan.

Terlaksananya

Sosialisasi

Implementasi UU

Nomor 6 Tahun

2014 bagi 469

Kades dan 16

Aparat Kecamatan.

100% - -

7 Terselenggaranya

Pemerintahan

Daerah Sesuai

Dengan Peraturan

Perundang-

Undangan Yang

Berlaku

Rekomendasi

Produk-Produk

Hukum Daerah

Untuk Disesuaikan

Dengan Peraturan

Perundang-

Undangan Yang

Berlaku

100% 100% 100%

1. Pengkajian dan

Penelaahan Produk-

Produk Hukum

Daerah

Pelaksanaan

Pengkajian dan

penelahaan

terhadap produk-

produk hukum

daerah sebanyak 10

Perda dan 1

Dokumen LO

Terlaksananya

pengkajian dan

penelahaan produk

hukum daerah

sebanyak sebanyak

10 Perda dan 1

Dokumen LO

100% - -

2. Penerbitan Produk-

Produk Hukum

Daerah

Pelaksanaan

Penerbitan

Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati,

dan Keputusan

Bupati: 12 judul

Perda; 50 judul

Peraturan Bupati;

dan700 judul

Keputusan Bupati;

Terlaksananya

Penerbitan

Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati,

dan Keputusan

Bupati: 12 judul

Perda; 50 judul

Peraturan Bupati;

dan700 judul

Keputusan Bupati;

100% - -

Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan

3. Sosialisasi dan

Penyuluhan Produk-

Produk Hukum

Daerah

Pelaksanaan

Sosialisasi dan

penyuluhan produk

hukum daerah

kepada

masyarakat:16 kali

tk. kecamatan, 988

orang;

Terlaksananya

Sosialisasi dan

penyuluhan kepada

masyarakat

desa/kelurahan di

16 kecamatan

dengan jumlah

peserta sebanyak

988 orang,

mengenai :Perda No.

2 Tahun 2014 ttg

izin usaha Angkutan

, Perda Nomor 6

Tahun 2014 Ttg

Perlindungan dan

Pemberdayaan

Pasar Tradisional,

Penataan dan

Pengendalian Pasar

Modern.

100% - -

4. Sosialisasi dan

Penyuluhan Produk-

Produk Hukum

Pusat

Pelaksanaan

Sosialisasi dan

penyuluhan produk

hukum Pusat

kepada

masyarakat:16 kali

tk. kecamatan, 800

orang;

Terlaksananya

Sosialisasi dan

penyuluhan kepada

masyarakat dari

desa/kelurahan di

16 kecamatan

dengan jumlah

peserta sebanyak

800 orang,

mengenai :UU No.

23 Tahun 2002 ttg

Perlindungan anak;

UU No. 35 Tahun

2009 ttg Narkotika;

UU No. 22 Tahun

2009 ttg lalu lintas

angkutan jalan; UU

No. 11 Tahun 2012

ttg Sistim Peradilan

Pidana anak.

100% - -

5. Jaringan

Dokumentasi dan

Informasi Hukum

Penyediaan buku-

buku peraturan

perundang-

undangan dan

jaringan

dokumentasi dan

informasi hukum

berbasis

internet:Referensi

Perundang-

undangan 3

Jenis;Website JDIH;

Tersedianya buku-

buku peraturan

perundang-

undangan dan

jaringan

dokumentasi hukum

berbasis

internet:Referensi

Perundang-

undangan 3

Jenis;Website JDIH;

100% - -

6. Penyuluhan Hukum

Masyarakat

Peaksanaan Lomba

Kadarkum Tingkat

Kabupaten,

Bakorwil, dan

Provinsi 2 Lomba

Terlaksananya

Lomba Kadarkum

Tingkat Kabupaten,

Bakorwil, dan

Provinsi, 3 (Tiga)

Lomba :Tk

Kabupaten diikuti

16 Kecamatan;Tk

Bakorwil diwakili 1

regu

100% Dalam Tahun

2014

direncanakan

lomba Keluarga

Sadar Hukum

(Kadarkum) 3

(Tiga) kali yaitu

tingkat

Kabupaten,

Bakorwil dan

Provinsi. Namun

perwakilan regu

yang menang

dalam lomba

Tingkat

Kabupaten, dalam

lomba Tingkat

Bakorwil belum

berhasil meraih

juara sehingga

tidak dapat

mengikuti lomba

di Tingkat

Provinsi.

Akan dilakukan

pembinaan

kembali, sehingga

dapat mengikuti

lomba sampai

Tingkat Provinsi.

7. Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

Undangan di

Bidang Cukai

Pelaksanaan

Sosialisasi dan

penyuluhan

peraturan

perundang-

undangan di bidang

Cukai kepada

masyarakat

sebanyak 10 kali di

tingkat kecamatan,

dengan 600 orang

peserta.

Terlaksananya 10

kali sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan di bidang

Cukai dengan

jumlah peserta

sebanyak 600 orang

di 10 kecamatan.

100% - -

8 Meningkatnya

Kemudahan

Publik Untuk

Mengakses Data

dan Informasi

Pemerintahan dan

Pembangunan

Prosentase

Pempublikasian

Data dan Informasi

Pemerintahan dan

Pembangunan Yang

Akurat dan Terbaru

95,00% 95,00% 100%

1. Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

Daerah

Penyediaan CD

Potensi Daerah

tentang

kemandirian dan

potensi Perikanan

di Kabupaten

Purworejo sebanyak

70 buah.

Tersedianya CD

Potensi Daerah

tentang kemandirian

dan potensi

Perikanan di

Kabupaten

Purworejo sebanyak

70 buah.

100% - -

2. Dokumentasi dan

Peliputan Kegiatan

Daerah

Pelaksanaan

Liputan/

dokumentasi

kegiatan daerah 12

bulan dan jumpa

pers 7 kali (28

orang wartawan).

Terlaksananya

Liputan/

dokumentasi

kegiatan daerah 12

bulan dan jumpa

pers 7 kali (28 orang

wartawan).

100% - -

3. Pengelolaan Data

Base Informasi

Publik

Pelaksanaan Rakor

Database Informasi

sebanyak 4 kali.

Terlaksananya

Rakor Database

Informasi sebanyak

4 kali.

100% - -

Program

Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

9 Meningkatnya

Kualitas

Perumusan

Kebijakan dan

Koordinasi Bidang

Humas, Ekonomi

dan

Pembangunan

Prosentase

Efektifitas

Mekanisme dan

Tata Hubungan

Kerja Lembaga

Perangkat

Daerah/Instansi

100% 100% 100%

1. KegiatanPenyusuna

n Konsep dan

Penerbitan Buku

Himpunan

Sambutan Bupati.

Penyusunan

Naskah sambutan

Bupati sebanyak 70

buku

Penyusunan Naskah

sambutan Bupati

sebanyak 70 buku

100% - -

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Bab III : Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2014

Target Realisasi%

CapaianPagu Anggaran Realisasi Angaran

%

Realisasi

1 2 3 6 7 8 10 11 12 13

1 OTONOMI

DAERAH,PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT


PERSANDIAN

16.098.635.800 13.392.883.968 83,19%

Meningkatnya manajemen

pengelolaan NJOP

1.Prosentase tanah yang

memiliki bukti

kepemilikan tanah resmi

berupa sertifikat

66,50% 65,42% 98,38% 45.877.900 15.266.400 33,28%

1. Identifikasi tanah negara

dan permohonan hak

pengelolaan lahan

1.903.400 1.903.400 100%

2. Fasilitasi Pengadaan Tanah

untuk Kepentingan Umum

43.974.500 13.363.000 30,39%

24.826.300 16.777.300 67,58%

1. Fasilitasi Penyelesaian

Konflik-Konflik Pertanahan

5.500.000 4.986.000 90,65%

2. Fasilitasi dan Mediasi

Tukar Menukar/ Ganti

Rugi Tanah Kas Desa

19.326.300 11.791.300 61,01%

Meningkatnya mekanisme dan

tata hubungan antar




pemerintahan dan

pembangunan


mekanisme dan tata


perangkat

daerah/instansi

100% 92,64% 92,64% 1.732.445.000 1.462.673.982 84,43%

9

Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

Kinerja Anggaran

Program Penyelesaian Konflik-

Konflik Pertanahan

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Ketera

nganNo. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja

Tahun 2014

Program dan Kegiatan

1. Kunjungan Kerja/Inspeksi

Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah

62.400.000 24.299.000 38,94%

2. Forum Pimpinan Daerah 380.000.000 346.568.400 91,20%

3. Pelayanan Kesehatan

Kada/Wakada

25.000.000 - 0,00%

4.Fasilitasi Tamu-Tamu

Daerah

826.885.000 731.276.700 88,44%

5. Penyediaan Makanan dan

Minuman

315.000.000 269.376.926 85,52%

6. Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

31.000.000 26.422.900 85,24%

7. Pengadaan Perlengkapan

Rumah Jabatan

35.000.000 32.664.400 93,33%

8. Sewa Tempat/Gedung 12.160.000 12.157.856 99,98%

9. Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

45.000.000 19.907.800 44,24%

2.645.872.000 2.257.222.752 85,31%

1. Peningkatan Koordinasi,

Konsultasi dan Mediasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

241.680.000 207.806.100 85,98%

2. Koordinasi dan

Pelaksanaan Rencana Aksi

Nasional HAM

19.000.000 12.422.216 65,38%

3. Penyusunan Perda BUMD 35.200.000 34.731.400 98,67%

4. Pembinaan, Koordinasi dan

Penataan Kelembagaan

BUMD

61.221.000 61.185.000 99,94%

Program Peningkatan

Koordinasi SKPD/Instansi

5. Koordinasi, Konsultasi,

Komunikasi dan Monev

Bidang Bina Usaha

134.534.700 128.517.490 95,53%

6. Koordinasi, Konsultasi,

Komunikasi dan Monev

Bidang Bina Produksi

36.892.000 28.425.000 77,05%

7. Bantuan Operasional

Kegiatan Komisi

Pengawasan Pupuk dan

Pestisida (KP3)

23.900.000 21.024.200 87,97%


Kesejahteraan, Tenaga

Kerja, Transmigrasi,

Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan

247.248.300 177.637.200 71,85%

9. Koordinasi Bidang Agama,

Pendidikan, dan Kesehatan

483.087.000 380.453.400 78,75%

10. Koordinasi Bidang Pemuda,

Olah Raga dan Kebudayaan

90.869.000 79.749.800 87,76%

11 Fasilitasi Pendampingan

Haji

400.700.000 387.559.546 96,72%

12 Pemberangkatan dan

Penjemputan Haji (P2H)

90.000.000 78.711.000 87,46%

13 Penghargaan Masyarakat

Berprestasi

273.000.000 270.000.000 98,90%

14 Pembinaan DHC 45 25.000.000 19.082.600 76,33%

15 Pembinaan PWRI 20.000.000 13.268.000 66,34%

16 Penyusunan Raperda

Kelurahan/ Desa

196.300.000 166.264.500 84,70%


Prasarana Pengairan

25.230.000 16.728.000 66,30%


Prasarana Perhubungan

24.715.000 22.469.500 90,91%


Lingkungan Hidup

40.000.000 30.713.300 76,78%

20 Pelaporan Bantuan/Hibah/

Bansos APBD

13.965.000 8.445.600 60,48%

21 Peningkatan Koordinasi,

Konsultasi dan Mediasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

109.330.000 67.435.100 61,68%

22 Bupati Tilik Desa 54.000.000 44.593.800 82,58%

7.500.000 6.957.400 92,77%

1 Pembinaan Perangkat Desa

Dalam Rangka Pemberian

Tunjangan Kompensasi

yang Tidak Diangkat PNS

7.500.000 6.957.400 92,77%

314.855.100 307.216.170 97,57%

1. Penyaluran Raskin dan Titik

Distribusi ke RTS-PM 314.855.100 307.216.170 97,57%

180.490.000 125.514.600 69,54%

1. Pembinaan Lembaga

Pengembangan Tilawatil

Qur'an (LPTQ) Kabupaten

Purworejo

155.490.000 113.758.600 73,16%

2. Pembinaan Badan Amil Zakat

(BAZ) Kebupaten Purworejo 25.000.000 11.756.000 47,02%

Tingkat Tertib

Administrasi dan

Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

100% 100% 100% 1.027.412.000 927.367.863 90,26%Program Pengembangan


Program Peningkatan Fungsi

Pembinaan dan Fasilitasi

Pemerintahan Desa

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Program Peningkatan

Kualitas Kehidupan

Beragama dan Pelayanan

Sarana Peribadatan

1. Pengendalian Pelaksanaan

APBD dan Non APBD 160.000.000 152.940.500 95,59%

2. Pelaporan Kemajuan Fisik

dan Keuangan Kabupaten

Purworejo

55.000.000 53.932.668 98,06%

3. Rakor Pelaksanaan

Pembangunan Kabupaten

Purworejo

43.000.000 39.684.900 92,29%

4. Pengadaan Sarana dan

Prasarana LPSE 75.000.000 73.604.000 98,14%

5. Penyusunan Data dan

Informasi Kegiatan di

Kabupaten Purworejo

14.000.000 12.913.800 92,24%

6. Koordinasi Dana-Dana Pusat

dan Propinsi 53.350.000 51.443.300 96,43%

7. Bimbingan Teknis Lembaga

Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE)

81.000.000 66.202.500 81,73%

8. Operasional Sekretariat LPSE 40.000.000 39.465.400 98,66%

9 Operasional Sekretariat

Unit Layanan Pengadaan

(ULP)

35.000.000 25.306.800 72,31%

10 Sosialisasi Peratutan

Perundang-Undangan Jasa

Kontruksi

25.000.000 22.100.000 88,40%

11 Bimbingan Teknis Tentang

Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah

327.362.000 321.014.295 98,06%

12 Ujian Sertifikasi Ahli

Pengadaan Barang/Jasa

48.700.000 43.587.200 89,50%

13 Koordinasi Permasalahan

Pengadaan Barang/Jasa

70.000.000 25.172.500 35,96%

Prosentase

Pempublikasian Data dan

Informasi Pemerintahan

dan Pembangunan yang

100% 100% 100% 108.000.000 108.000.000 100,00%Program Kerjasama Informasi

dan Media Massa

1. Penerbitan Media Daerah 98.000.000 98.000.000 100,00%

2. Penyusunan dan

Penyampaian ILPPD

Melalui Media

10.000.000 10.000.000 100,00%

Prosentase Kesesuaian

Bentuk Lembaga

Perangkat Daerah Dengan


Undangan yang Berlaku

100% 100% 100% 75.415.000 68.819.600 91,25%

1. Analisis Kelembagaan

Organisasi Perangkat

Daerah

47.020.000 42.215.600 89,78%

2. Penyusunan Pedoman Pola

Hubungan Kerja Perangkat

Daerah

28.395.000 26.604.000 93,69%

Meningkatnya Kualitas SDM

Aparatur

Prosentase Tingkat

Disiplin dan Etos Kerja

100% 100% 100% 2.547.395.000 1.822.547.440 71,55%

1. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

23.000.000 22.822.000 99,23%

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

956.520.000 736.497.857 77,00%

3. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

58.500.000 54.000.000 92,31%

4. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

45.000.000 12.680.000 28,18%

5. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

75.000.000 74.539.175 99,39%

6. Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

45.000.000 44.658.700 99,24%

7. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor

45.000.000 34.908.800 77,58%

Program Penataan

Kelembagaan Daerah

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

8. Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

45.000.000 44.940.000 99,87%

9. Penyediaan Makanan dan

Minuman

138.375.000 100.053.000 72,31%

10 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

650.000.000 427.029.008 65,70%

11 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah

450.000.000 254.969.700 56,66%

12 Penyediaan Peralatan

Kebersihan dan Bahan

Pembersih

16.000.000 15.449.200 96,56%

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

4.768.736.000 4.050.007.575 84,93%

1. Pengadaan Mobil Jabatan 2.325.433.000 1.928.783.000 82,94%

2. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

76.560.000 61.144.000 79,86%

3. Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

200.000.000 178.128.400

89,06%

4. Pengadaan Mebeleur174.000.000 156.137.700

89,73%

5. Pengadaan Komputer199.000.000 191.078.600

96,02%

6. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor 475.000.000 461.086.502

97,07%

7. Pemeliharaan

Rutin/Berkala kendaraan

dinas/operasional

294.095.000 192.826.173 65,57%

8. Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

73.648.000 40.933.200 55,58%

9. Pemeliharaan Rutin /

berkala Komputer45.000.000 12.505.000

27,79%

10 Pemeliharaan

Rutin/berkala Arsip 12.000.000 12.000.000

100,00%

11 Belanja Modal Rehabilitasi

Bangunan lainnya

510.000.000 506.508.000

99,32%

12 Pemeliharaan

Rutin/berkala Persandian

10.000.000 7.400.000

74,00%

13 Pengadaan Perlengkapan

Kantor175.000.000 149.751.000

85,57%

14 Pengadaan Alat Studio dan

Komunikasi199.000.000 151.726.000

76,24%

Prosentase Aparatur

Pemerintah yang

Mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan SDM

84,00% 82,00% 97,62% 136.907.500 122.033.300 89,14%

1. Pendidikan dan Pelatihan

Formal71.910.000 60.722.500

84,44%

2. Kapasitas Building 64.997.500 61.310.800 94,33%

Prosentase Aparat yang

Bebas dari Praktek KKN

97,00% 92,80% 95,67% 191.281.000 124.906.900 65,30%

1. Reformasi Birokrasi64.000.000 47.482.400

74,19%

2. Evaluasi 5 Hari Kerja52.500.000 34.625.500

65,95%

3. Rakor Pendayagunaan

Aparatur Negara (PAN) 22.000.000 14.705.000

66,84%

4. Sosialisasi, Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi

(Kormonev) Pelaksanaan

Inpres Nomor 5 Tahun

2014

26.781.000 9.987.000 37,29%

5. Pedoman Penggunaan

Pakaian Dinas26.000.000 18.107.000

69,64%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Prosentase Tingkat Tertib

Administrasi

Kepegawaian

100% 95,00% 95,00% 19.670.000 16.820.000 85,51%

1. Pelayanan Admnistrasi

Kepegawaian Setda19.670.000 16.820.000

85,51%

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Pemerintahan


Predikat Akuntabilitas

yang Baik

17,00% 100% 588% 238.596.000 202.934.000 85,05%

1. Penyusunan LKPJ Bupati

91.696.000 91.587.450

99,88%

2. Penyusunan LPPD dan

EKPPD45.000.000 38.240.750

84,98%

3. Desk Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden /Wakil

Presiden 70.000.000 53.834.800

76,91%

4. Fasilitasi/Pembentukan

Kerjasama Antar Daerah

Dalam Penyediaan Pelayanan

Publik

31.900.000 19.271.000 60,41%

94.000.000 77.414.400

82,36%

1. Fasilitasi Permasalahan Tapal

Batas32.000.000 17.427.000

54,46%

2. Pembakuan Nama

Rupabumi/Toponimi62.000.000 59.987.400

96,75%


Menyusun LAKIP

100% 100% 100% 68.393.000 62.301.500 91,09%

1. Penyusunan Pelaporan

Keuangan40.594.000 37.298.500

91,88%

2. Penyusunan Perencanaan

dan Evaluasi Pelaporan 27.799.000 25.003.000

89,94%

Program Penyusunan

Kebijakan Kepala Daerah

Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi

Pemerintah

Pembinaan dan


Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

57.782.000 54.112.000

93,65%

1. Penyusunan RKT Daerah

13.851.000 12.586.000

90,87%

2. Kegiatan Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP)

Daerah

39.200.000 37.425.000 95,47%

3. Penyusunan penetapan

Kinerja Daerah4.731.000 4.101.000

86,68%

Meningkatnya tertib


pelayanan publik

Tingkat tertib

administrasi dan

pelaksanaan

pembangunan daerah

17,00% 17,00% 100%

200.000.000 147.964.900

73,98%

1. Penyelesaian Perkara PN dan

PTUN200.000.000 147.964.900

73,98%

Jumlah sistem informasi

yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah

berbasis IT

100% 100% 100%

15.000.000 14.450.000

96,33%

1. Analisa Pendapat Umum

15.000.000 14.450.000 96,33%


menerapkan SPM dan

memiliki SOP

17,00% 15,00% 88% 48.500.000 37.468.900 77,26%

1 Penyusunan Standar


48.500.000 37.468.900 77,26%

Jumlah SKPD/Unit Kerja

yang Sudah Memiliki IKM

10,00% 10,00% 100% 35.550.000 33.648.450 94,65%

1. Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

35.550.000 33.648.450 94,65%

Berkurangnya Tindak

Komplain Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Publik (Melalui SMS)

42,00% 100% 238% 17.385.000 11.229.300 64,59%

Program Pengkajian dan

Penelitian Bidang

Komunikasi dan Informasi

Program Pengembangan


Pembinaan dan


Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

Program Penyusunan

Kebijakan Kepala Daerah



1. Penanganan SMS Pengaduan

Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

17.385.000 11.229.300 64,59%

Peningkatan Kualitas

Publik Terbaik

100% 100% 100%

76.179.600 66.669.800

87,52%

1. Pembinaan dan Kompetisi

Pelayanan Publik

46.844.000 42.659.000

91,07%

2. Penyusunan Pedoman Tata

Naskah Dinas 29.335.600 24.010.800

81,85%

Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat dalam Bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan di Desa

Prosentase Ketertiban

Administrasi

Pemerintahan Desa

100% 96,78% 96,78% 121.710.000 99.062.700 81,39%

1. Penanganan Administrasi

Dana Bantuan Desa87.490.000 81.822.500

93,52%

2. Fasilitasi Pilihan Kepala Desa

34.220.000 17.240.200

50,38%

380.777.000 343.691.000

90,26%

1. Pembekalan Bagi Kepala Desa

Baru84.300.000 75.777.700

89,89%

2. Fasilitasi Pengisian Perangkat

Desa16.980.000 13.291.000

78,27%

3. Rapat Koordinasi Kepala

Desa/Kelurahan 37.500.000 32.894.800

87,72%

4. Pelatihan Pengelolaan

Administrasi Pemerintah Desa44.982.000 43.946.000 97,70%

5. Pembekalan Bagi Perangkat

Baru24.000.000 18.721.500

78,01%

6. Pembinaan Implementasi

Secara Konfrehensip

Administrasi Desa pada Desa

Pilot Project

28.780.000 28.005.600 97,31%

Program Pembinaan dan


Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

7. Pembinaan Kelembagaan

Desa/Kelurahan 32.500.000 31.515.000

96,97%

8. Inventarisasi Pendataan,

Pemanfaatan, Penggunaan

Tanah Kas Desa

48.460.000 47.059.400 97,11%

9. Fasilitasi Pembekalan/Diklat

Bagi Perangkat Non PNS14.300.000 6.571.000 45,95%

10 Bimbingan Teknis

Implementasi UU Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa

Bagi Kepala Desa

48.975.000 45.909.000 93,74%

Terselenggaranya Pemerintahan

Daerah Sesuai Dengan


Undangan Yang Berlaku

Rekomendasi Produk-

Produk Hukum Daerah

Untuk Disesuaikan

Dengan Peraturan

Perundang-Undangan

Yang Berlaku

100% 100% 100% 832.305.400 726.285.736 87,26%

1. Pengkajian dan Penelaahan

Produk-Produk Hukum

Daerah

104.679.400 97.288.400 92,94%

2. Penerbitan Produk-Produk

Hukum Daerah259.251.000 229.179.936

88,40%

3. Sosialisasi dan Penyuluhan

Produk-Produk Hukum

Daerah

130.000.000 118.845.000 91,42%

4. Sosialisasi dan Penyuluhan

Produk-Produk Hukum Pusat150.000.000 127.375.000 84,92%

5. Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum35.000.000 31.970.000

91,34%

6. Penyuluhan Hukum

Masyarakat43.375.000 19.538.400

45,05%

7. Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan di

Bidang Cukai

110.000.000 102.089.000 92,81%

Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Meningkatnya Kemudahan

Publik Untuk Mengakses Data

dan Informasi Pemerintahan

dan Pembangunan

Prosentase

Pempublikasian Data dan

Informasi Pemerintahan

dan Pembangunan Yang

Akurat dan Terbaru

95,00% 100,00% 105% 78.275.000 76.135.000 97,27%

1. Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah

9.583.000 8.173.000

85,29%

2. Dokumentasi dan Peliputan

Kegiatan Daerah

58.292.000 57.892.000

99,31%

3. Pengelolaan Data Base

Informasi Publik 10.400.000 10.070.000

96,83%

Meningkatnya Kualitas




Prosentase Efektifitas

Mekanisme dan Tata

Hubungan Kerja Lembaga

Perangkat

Daerah/Instansi

100% 100% 100% 7.500.000 7.385.000 98,47%

1. KegiatanPenyusunan

Konsep dan Penerbitan

Buku Himpunan Sambutan

Bupati.

7.500.000 7.385.000 98,47%

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah


Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Target Realisasi%

Capaian

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12

OTONOMI

DAERAH,PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT

DAERAH,KEPEGAWAIAN

DAN PERSANDIAN

1 Meningkatnya manajemen

pengelolaan NJOP

1.Prosentase tanah yang memiliki

bukti kepemilikan tanah resmi

berupa sertifikat

27,36% 29,27% 31,18% 33,09% 27,05% 81,75% 35,00% 77,29% (>) Akan tercapai

(on the track)

2 1. Prosentase efektivitas

mekanisme dan tata hubungan

kerja lembaga perangkat

daerah/instansi

92,00% 94,00% 95,00% 100% 92,64% 92,64% 100% 92,64% (>) Akan tercapai

(on the track)

2. Prosentase kesesuaian bentuk

lembaga perangkat daerah dengan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku

98,40% 98,80% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai




terbaru

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai



100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai

3 Meningkatnya kualitas SDM

Aparatur

1. Prosentase tingkat disiplin dan

etos kerja aparatur

92,00% 94,00% 99,99% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai

2. Prosentase aparatur pemerintah

yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan SDM

74.60% 77,20% 82,48% 84,00% 83,40% 99,29% 85,00% 98,12% (>) Akan tercapai

(on the track)

Tahun 2014

Target

Tahun

2015

Contoh Bab III

: Tabel 3.6

capaian

kinerja s.d.

2014 thd

Target Tahun

2015

Status

capaian

kinerja

Indikator

Predikat Kinerja

Indikator

Sasaran

Meningkatnya mekanisme dan

tata hubungan antar




pemerintahan dan

pembangunan


Realisasi

Tahun

2011

Realisasi

Tahun

2012

Realisasi

Tahun

2013

3. Prosentase aparat yang bebas

dari praktek KKN

80,00% 85,00% 90,66% 95,00% 92,80% 97,68% 100% 92,80% (>) Akan tercapai

(on the track)

4. Prosentase tingkat tertib

administrasi kepegawaian

75,00% 80,00% 99,99% 100% 95,00% 95,00% 95,00% 100,00% (0>) Telah tercapai

4 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja pemerintah

1. Prosentase SKPD yang

menyusun LAKIP

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai



4,00% 8,00% 12,00% 17,00% 17,00% 100% 20% 85,00% (0>) Telah tercapai

5 Meningkatnya tertib


pelayanan publik

1. Prosentase SKPD yang memiliki

Standar Operasional Prosedur

(SOP)

10,40% 12,80% 17,50% 17,00% 17,00% 100% 20% 85,00% (0>) Telah tercapai

2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang

sudah memiliki IKM

5,00% 7,00% 9,00% 100% 100% 100% 12% 833,33% (0>) Telah tercapai

3. Berkurangnya tindak

komplain masyarakat terhadap

pelayanan publik (melalui SMS)

56,00% 52,00% 120,00% 43,00% 30,00% 69,77% 40% 75,00% (>) Akan tercapai

(on the track)

4. Peningkatan kualitas publik

terbaik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai



100% 100% 100% 17,00% 15% 88,24% 100% 15,00% (>) Akan tercapai

(on the track)

6. Jumlah sistem informasi yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah

berbasis IT

12,00% 14,00% 70,00% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai

6 Meningkatnya peran serta


pemerintahan dan

pembangunan desa

1. Prosentase ketertiban

administrasi pemerintahan desa

84,00% 88,00% 80,00% 100% 96,78% 96,78% 100% 96,78% (>) Akan tercapai

(on the track)

7 Terselenggaranya

pemerintahan daerah sesuai



1. Rekomendasi produk-produk

hukum daerah untuk disesuaikan



100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai

8 Meningkatnya kemudahan

publik untuk mengakses data

dan informasi pemerintahan

dan pembangunan




terbaru

68,00% 76,00% 90,00% 95% 95% 100% 100,00% 95,00% (0>) Telah tercapai

9 Meningkatnya Kualitas




1.Prosentase Efektifitas Mekanisme

dan Tata Hubungan Kerja Lembaga

Perangkat Daerah/Instansi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% (0>) Telah tercapai

Documents

PEMERINTAH (L Kj IP) - setda.purworejokab.go.idsetda.purworejokab.go.id/attachments/article/15/LKjIP Setda 2014.pdf · 8. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentan g