KATA PENGANTAR - Biro Organisasi Setda Provinsi NTBbiroorganisasi.ntbprov.go.id/sites/default/files/Dokuments/SOP Biro... · standar Operasional Procedure Biro Organisasi Setda Provinsi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya,akhirnya buku

standar Operasional Procedure Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara dapat diselesaikan dengan baik.

Standar Operasional Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara disusun sehubungan telah

ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun sehubungan telah ditetapkan Peraturan

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ,disusun sebagai pedoman dan

pertunjukan bagi masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan pelayanan serta menyediakan pedoman bagi

pegawai dan pejabat didalam memberikan pelayanan sehingga tugas dan fungsi biro Organisasi Setda Provinsi

Nusa Tenggara Barat didalm menyusun kebijakan,pengorganisasian,pemantuan dan evaluasi serta pembinaan

administrasi aparatur pemerintahan daerah dapat berjalan dan mencapai hasil optimal ,efektif an efisien.

Dengan diterapkannya Standar Operasional Procedure pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa

Tenggara akan sangat bermanfaat didalam menilai dan mengevaluasi kierja yang telah dicapai, memperbaiki

kinerja pelayanan serta menghindari tumpang tindih kegiatan antar bagian, memberi kepastian waktu pelayanan,

disamping itu mengetahui proses kerja yang dinilai kurang diperlukan serta mengurangi pemborosan

penggunaan sumber daya.

Sebagai sebuah standar Operating Procedure, buku ini belum secara lengkap menyajikan seluruh jenis

pelayanan ytang ada pada Biro Organisasi karena keterbatasan dan karakteristik tugas dan pekerjaan

memerlukan pemikiran dan refrensi untuk menyusunya,sehingga tidak bisa dituangkan pada buku ini secara

sempurna.

SOP yang telah disusun dalam penerapan akan mengevaluasi untuk dilakukan perubahan dan

penyempurnaan sesuai tuntutan dan kebutuhan pelayanan, hingga seluruh jenis pelayanan pada yang Biro

Organisasi,baik pelayanan administrasi,pelayanan barang,pelayanan barang, pelayanan jasa, maupun pelayanan

koordinasi dan fasilitas memiliki SOP.

Kepala Tim yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga tersusunnya buku Standar Operating

Proceduri ini saya sampaikan terimakasih, selanjutnya agar buku ini dijadikan pedoman didalam pelaksanaan

tugas.

Mataram, 19 Desember 2012

Kepala Biro Organisasi

Setda

Provinsi

Nusa

Tenggara

Bara

Drs.I Made Dwisutha G,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 1959 04221986 0310 11

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH Jalan Pejanggik Nomor 12 Kode Post 83121

Telp.(0370) 622373 Mataram

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI

NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BIRO ORGANISASI SETDA

PEMERINTAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012

KEPALA BIRO ORGANISASI

Menimbang

Mengingat

:

:

a. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) adlah serangkaian intruksi

tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan

administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD

pada Sekretariat Daerah Privinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Bahwa untuk memujutkan Kinerja birokrasi yang efektif,dan efisien perlu

didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP), yang akan menjadi

pedoman/acuan dan standarisasi gabi seluruh pegai dalam menyelesaikan

pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab induvidual maupun

organisasi keseluruhan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a

dan hurup b,Perlu ditetapkan keputusan Kepala Biro Orgnanisasi Provinsi

Nusa Tenggara Barat tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Administrasi Pemerintahan pada Biro Organisasi Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2012.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan

Daerah0daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah,sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan

Instansi Vertikal di Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah ,Pemerintah Daerah Provinsi , dan

Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah.

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

25/KEP/M.PAN/4/2002 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja

Aparatur Negara.

13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/27/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

14. Keputusam Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

25/KEP/M.PAN/2/2004 Tenatng Indeks Kepuasan Masyarakat Unit

Pelayanan Instansi Pemerintah.

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJK) Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2005-2025.

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Setwan Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009

tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MENETAPKAN :

Menetapkan

:

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Biro Organisasi Setda

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012.

KEDUA Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

ini,digunakan sebagai Pedoman/Acuan dan standarisasi bagi seluruh pegawai pada Biro

Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyelesaikan pekerjaan yang

menjadi tugas dan tanggungjawabnya secara baik dan tepat sekaligus sebagai akuntabilitasi

pelaksanaan tugasnya.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana tercantum dalam lampiran

ini,merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 januari 2012.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 19 Desember 2011


Pembina Tingkat I

NIP. 1959 04221986 0310 11

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Biro Keuangan Setda Provinsi NTB di Mataram;

2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB di Mataram;

3. Masing – masing Tim yang bersangkutan.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH Jalan Pejanggik Nomor 12 Kode Post 83121

Telp.(0370) 622373 Mataram

SURAT TUGAS

Nomor : 060/05/ORG/2012

Dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Biro

Organisasi,denga ini menugaskan Tim yang beranggotakan Pejabat dan Kepala Subbagian pada Biro

Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu :

1. Kepala Bagia Kepegawaian

2. Kepala Bagian Tatalaksana

3. Kepala Bagian Kelembagaan

4. Kepala Bagian Anforjab

5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro

6. Kepala Sub Bagian Desentralisasi

7. Kepala Sub Bagian Fasilitasi

8. Kepala Sub Bagian Standarisasi

9. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kapasitas

10. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas

11. Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan

12. Kepala Sub Bagian Formasi Jabatan

13. Kepala Sub Bagian Pengembangan

14. Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai

15. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian.

Demikian Surat Tugas ini dibuat agas dapat diselesaikan dengan penuh tanggungjawab.


Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. I Made Dwisutha G, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 1959 04221986 0310 11

DAFTAR NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2011

NO BAGIAN /BIDANG

NAMA SOAP DASAR HUKUM

ANFORJAB

A. Sub bagian Tata Usaha dan - SOP Laporan Absensi Pegawai 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I

Pelaporan - SOP Penyusunan LP2P Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

- SOP Penyususnan Laporan Aset 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- SOP Penyusunan RKA 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

- SOP Pengajuan Dana Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN

- SOP Pengajuan Surat Permintaan 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan dan perundang-

undangan.

- Pembayaran (SPP) 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik.

- SOP Penyusunan DPA 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- SOP Surat masuk dan Surat keluar Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- SOP Pembuatan Buku Dana Jabatan dan Fungsional Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

B. Sub Bagian Formasi Jabatan - SOP Penyusunan Standar Kompetisi Jabatan 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

- SOP MONEV Standar Kompetesi Jabatan ke kab./kota Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- SOP Sosialisasi Standar Kompetensi jabatan ke 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

kabupaten/kota. 9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang sistim Penyuluhan

- SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan kehutanan.

C. Sub Bagian Analisis Formasi PAN se Kab./Kota se-NTB 10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Jabatan - SOP Penyusunan Analisis Jabatan Pada Perangkat 11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah Pemerintahan Provinsi NTB Nasional.

- SOP Penyusunan Kamus Jabatan.

TATA LAKSANA 1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara

D. Subbagian Akuntabilitas - SOP LAKIP Provinsi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan

- SOP IKU Provinsi Lambang Negara

- SOP RKT Provinsi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- SOP P.K Provinsi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.SE./13/M.PAN/8/2006

- SOP LAKIP Biro Organisasi Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007.

- SOP PK Biro Oganisasi 4. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai

- SOP IKU Biro Organisasi Negeri Sipil R.I sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun

- SOP RENJA Biro Organisasi 2005.

- SOP RENSTRA Biro Organisasi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Peelaksanaan Pekerja

Pegawai Negeri sipil

6. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1979 Ttg Daftar Urut Kepangkatan

E. Subbagian Pengembangan - SOP UKPP Provinsi NTB Pegawai Negeri Sipil.

Kapasitas - SOP UKPP Penilaian Percontohan Provinsi NTB 7. Peraturaan Pemerintah No.6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi

- SOP Penilaian UKPP Berprestasi Bidang Pertanian Vertikal Daerah

Provinsi NTB. 8. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PNS

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran serta

F. Subbagian Standarisasi - SOP Permohonan Buku Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.

Pedoman Standar Sistim 10. Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS

Ketatalaksanaan 11. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002 atas Perunahan Peraturan Pemerintah No.99

- SOP Fasilitas Penyusunan Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.

Rencana Target Penerapan dan Pencapaian SPM 12. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Provinsi NTB. Daerah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

- SOP SKPD Lingkup Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Provinsi NTB. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

KELEMBAGAAN 15. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

G. Kepala Bagian Kelembagaan - Penyusunan Perda dan Atau Perubahan Perda Rencana Kerja.

Organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Provinsi 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

NTB. Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah Daerah,Provinsi

- Penyusunan Pergub dan atau perubahan Pergub Tugas Dan Pemerintah Daerah,Kabupaten/Kota.

Fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi NTB 17. PP No.41 Tahun 2007 tentang Kelembagaan Daerah

- Fasiltas Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten (Kelembagaan Perangkat Daerah)

/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat 18. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara

- Penyusunan Buku dan Data Base UPT,UPTD dan Penyusunan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

UPTB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Daerah.

- Monev Kelembagaan Kabupaten/Kota

19. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

H. Subbagian Kelembagaan - SOP Penyusunan Perda dan atau Perubahan Perda 20. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Desentralisasi Organisasi dan Tata Cara Perangkat Daerah Provinsi 21. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai Negeri Sipil

NTB 22. Peraturan Pemerintah Republik Indinesia No.65 Tahun 2005 tentang

- SOP Penyusuna Pergub dan atau Perubahan Pergub Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.

Rincian Tugas Fungsi dan Tata Cara Kerja Perangkat 1. Kepres Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian LP2P

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bagi Pejabat Negara,PNS,ABRI,dan Pegawai BUMN/BUMD

I. Subbagian Fasilitas Pembangunan Nasional.

Kelembagaan - Fasilitas Kelembagaan Perangkat Daerah 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

J. Subbagian Kelmbagaan Kabupaten/Kota se Provinsi Pemerintah.

Dekonstrasi Nusa Tenggara Barat

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik

KEPEGAWAIAN

4. Pemendagri Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Laporan Pajak-pajak Pribadi

Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan PNS Daerah.

K. Subbagian Umum Kepegawaian - SOP Pembuatan Daftar Nilai Pelaksanaan Pekerjaan 5. Inpers Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepetan pemberantasan korupsi

Pegawai Negeri Sipil (DP3) Permen PAN no.61 tahun 2004 tentng pedoman plaksanaaan analisis jabatan instansi

- SOP Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala pemerintahan

6. Permen PAN No. 61 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan

- SOP Pembuatan Daftar urut Kepangkatan PNS Instansi pemerintah

- SOP Pengurusan Ijin Besar 7. Permendagri No. 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan analisis

- SOP Pengurusan Kartu Pegawai Jabatan diJajaran Depdagri dan pemerintah Daerah.

- SOP Pengurusan Kartu Suami/Istri 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004-2009

9. Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah

Dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tenteng

Perubahan Atas PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20

PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman

Penylenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan

SPM.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007

Tentang petunjuk Tehnis penyusunan dan penerpan SPM.

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2007 tentang indikator Pelayanan Publik

Bidang Pertanian.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan

Organisasi Perangkat Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007

Tentang pedoman penyusunan Recana Pencapaian SPM

17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.7 Tahun 2008 tentang kartu Pegawai

Negeri Sipil Elektronik

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PERS/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Repormasi Birokrasi.

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia

No.PERS/18/M/PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksanaan

Tehnis,Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelayanan Perijina Terpadu di Daerah.

21. Permen Pan Nomor:PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP


Tata Kerja Sektariat Dewan Pengurus Kors Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

23. Pemendegri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur No.22/PERMENTAN/O.T.140/5/

2009 Tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani bagi unit

Kerja Pelayanan Publik berprestasi dibidang pertanian.

24. Permendagri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Daerah

25. Peraturan Menteri dan RB Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit

Pelayanan Publik

26. Peraturan Menteri Negara PAN Negara dan RB RI Nomor 29 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintahan.


Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 44

Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Penyenggaraan Pelayanan Publik

Pemerintahan Kab/Kota.

29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.106/1994

Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Tehnis,Unit Pelaksana

Daerah dan Unit Pelaksana Tehnik Dinas

30. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.6 Tahun 1995

Tentang Pedoman Penganugrahan Piala Citara,Pelayanan Prima Bagi Unit

Kerja Pelayanan Publik

31. Keputusan Kepala BKN No.12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Kenaikan Pangkat PNS

32. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.46 A Tahun 2013

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan strukrut PNS

33. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP

/M.PAN./7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

34. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN.2/

2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

35. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 KEP/M.PAN/

2//2004 Tentang indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

36. Keputusan Bersama Menteri Agama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dan Menpan No.481.tahun 2006 ,Kep.281/MEN/VII/2006 SKB/03/M.PAN/27/2006

Tentang hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007.

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.100-05-76 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan SPM

38. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No.02./SE/1980 tentang Penilaian Pelaksana

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

39. Surat Edaran Menteri Badan Kepegawaian Negara No.01 Tahun 1994 tanggal 7 Januari

1994 tantang tata cara Permintaan Kartu Suami/Istri.

40. Surat Edaran Menteri PAN dan RB RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2012.

41. Surat Edaran Menteri Keuanagan No.19/PB/2011 Tentang Penyesuaian Besar Gaji

Pokok Pegawai Negeri Sipil .Anggota TNI dan Anggota Kepolisian RI.

42. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2007

43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.5 Tahun 2008

Tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat

44. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

45. Provinsi Nusa Tenggara Barat No.1

Tahun 2009 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menegah Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013.

46. Provinsi Nusa Tenggara Barat No.11 Tahun 2011

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

47. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.20 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

48. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.22 Tahun 2008 Tentang Rincian

Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

49. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.22 Tahun 2008 tentang Rincian

Tugas dan fungsi Tata Kerja Inspektorat BAPPEDA dan Lembaga Tehnis Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat.

50. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.13 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Rician Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretarian Badan Koordinasi

Penyuluhan Pertanian perikanan dan kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

51. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.15 Tahun 2009 tentang rincian

Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor.10 Tahun 2010

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

- Surat Edaran Gubernur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 060/40/ORG

- Surat Edaran Gubernur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 823/572/kepeg/2007

Tanggal 31 Mei 2007 perihal Penyelesaian usul kenaikan Pangkat PNS Pada Lingkup

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Surat Edaran Gubernur NTB N0.823/1556/kepeg/2008

Tanggal 31 Mei 2008 tentang Usul Kenaikan Pangkat Kenaikan Ijasah

- Surat Edaran Gubernur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.003/613/ORG/ peihal

Hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007.

- Surat Edaran Gubernur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.826.1/119/011 tanggal

30 April 1990 perihal izin Belajar PNS.

- Surat Edaran Gubernur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.826.1/269/Kepek

Tanggal 8 maret 2005 perihal persyaratan dan prosedur pemberian tugas Belajar dan Izin

Belajar PNS dilingkup Pemerintahan Daerah Provinsi NTB

- Surat Edaran Gubernur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.045 .4/35 /ORG

Tahun 2007.

- Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

No.060/306/ORG Tanggal 25 Maret tenteng SOP.

Mataram, 19 Desember 2011



Pembina Tingkat I

NIP. 1959 04221986 0310 11

Sekretariat Daerah Provinsi NTB

BIRO ORGANISASI

Nomor SOP 060/01/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 1 Januari 2012

Disahkan Oleh Kepala Biro Organisasi

Nama SOP : Laporan Absensi Pegawai

Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih

Dan Benas Dari KKN


Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

4. Perda Nomor 20 tentang Rincian,Sekretariat Daerah

Dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB 5. Pergub Nomor 20 Tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD

Dan Stap Ahli Gubernur NTB.

Kulaifikasi / Kompetensi petugas pelaksana kegiatan memiliki

Kemampuan,kecakapan,terampil dan inovatif.

Pendidikan serendah-rendahnya D3/SI.

Keterampilan SOP Peralatan dan Perlengkapan 1. SOP Internal dan Administratif

2. SOP Ekternal yaitu SOP BKD dan DIKLAT.

1. Daftar Absensi Pegawai Biro Organisasi

2. Perangkat Komputer

3. Alat tulis Kantor

4. Lemari Arsip

Peringatan Pencatatan & Pendataan

Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak

Inefiensi pelaksana kegiatan

Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak ;

Efesiensi dan efektivitas.

No. Uraian Aktivitas Pelaksana Mutu Buku

Pelaksana 1 Pelaksana II Kasubag Kabag Karo Pesy/Klp Waktu Output 1. Menyiapakan

Rekapitulasi Absensi

pegawai

Daftar

absensiPegawai

10 Menit Rekapitulasi

Absensi

2. Mengetik

Rekapitulasi Absensi

Pegawai

Rekapitulasi

Absensi

5 Menit Absensi

Pegawai

3. Editing Konsep

Laporan

Absensi Pegawai

Absensi

Pegawai

10Menit Konsep Laporan

absensi yang

telah di edit 4. Membuat Surat

Pengantar

Laporan Absensi

Pegawai

Draft Surat

pengantar

Laporan

25 Menit Surat Pengantar

yang telah

ditanda tangani

Kabag 5. Konsep surat

Ditandatangani Karo

Surat

Pengantar yang

telah diparaf

Kabag


yang telah

ditanda tangani

Karo 6. Surat dikirim ke

BKD dan DIKLAT

Surat

Pengantar

laporan

Absensi

Pegawai

10 Menit Diterima oleh

BKD dan

DIKLAT

7. Pendokumentasian

Arsip Laporan

Absensi

Dokumen

Rekapitulasi

Absensi

Pegawai

5 Menit Arsip dokumen

rekapitulasi

absensi pegawai


BIRO ORGANISASI

Nomor SOP 060/02/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Penyusun LP2P





Dan Benas Dari KKN



3. Kepres No.33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian LP2P

bagi Pejabat Negara dan,PNS,ABRI dan Pegawai BUMN/BUMD

4. Permendagri Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Laporan Pajk-Pajak

Pribadi di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan PNS

Daerah.

5. Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah DPRD Prrovinsi NTB.

6. Pergub Nomor 20 Tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD dan Stap Ahli

Gubernur NTB.

Dan Stap Ahli Gubernur NTB.




Keterkaitan SOP Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Internal dan Administratif

2. SOP Eksternal yaitu SOP BKD dan DIKLAT dan

Instansi lain yang terkait

1. Balngko LP2P

2. Daftar Gaji


4. Alat Tulis Kantor

5. Lemari Arsip

Peringatan :

Pencatatan & Pendaftaran

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak

infiensi,pelaksana kegiatan .

Jika SOP ini dilaksanakan berdampak efiensi dan efektivitas

pelaksanaan kegiatan.

-


Pelaksana 1 Pelaksana II Kasubag Kabag Karo Pesy/Klp Waktu Output 1. Surat masuk ke Biro

Organisasi

Surat Masuk 5 Menit Surat

diregestrasi dan

diisi lembar

disposisi 2. Surat di ajukan ke

Karo

Surat dengan

lembar

disposisi

5 Menit Disposisi kepala

Biro untuk

tindak lanjut. 3. Diproses untuk tindak

lanjut

Disposisi Karo 10 Menit Penugasan ke

kasabug TU 4. Menyiapkan Daftar

Nama PNS Wajib

LP2P

Buku Induk

pegawai

60 Menit Daftar nama –

nama pegawai

wajib LP2P 5. Pendistribusian

blangko LP2P

Blangko LP2P 30 Menit Pengisian

Blangko LP2P 6. Penerimaan Kembali

pengisian LP2P

Blangko LP2P

Yang sudah

terisi

10 Menit Dokumen LP2P

Yang sudah

terisi 7. Penandatanganan

pengantar LP2P

Surat pengantar 5 Menit Surat Pengantar

LP2P yang telah

ditandatangani

Karo 8. Dikirim Ke BKD dan

DIKLAT.

Surat pengantar

dan Dokumen

LP2P

30 Menit Diterima BKD

dan DIKLAT

9. Pendokumenan Arsip

LP2P

Dokumen

LP2P

5 Menit Arsip

Dokumentasi

LP2P


BIRO ORGANISASI

Nomor SOP 060/03/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Penyusun Laporan Aset





Dan Benas Dari KKN



3. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pedoman TeknisPengelolaan

Barang Daerah.

5. Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah

6. Perda No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB

7. Pergub No.20 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah ,Sekretariat DPRD dan STAP Ahli Gubernur NTB.

8. Pergub No.24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Persediaan di Lingkungan Pempro NTB.






2. SOP Eksternal yaitu SOP Biro Umum dan Instansi

lain yang terkait.

1. Buku Inventaris Barang

2. Kartu Investasi Barang

3. Daftar Mutasi Barang



6. Lemari Arsip

Peringatan :




Jika SOP ini dilaksanakan berdampak efiensi dan

efektivitas pelaksanaan kegiatan.

-



Organisasi

Surat Masuk 5 Menit Surat diregestrasi

dan diisi lembar


Karo

Surat dengan

lembar

disposisi


Biro untuk tindak

lanjut. 3. Diproses untuk tindak

lanjut


kasabug TU 4. Koordinasi dengan

bagian-bagian di Biro

Organisasi dalam

rangka pengumpulan

data

Bahan-Bahan

penyusunan

Laporan Aset

120 Menit Konsep Laporan

Aset

5. Pengetikan konsep

laporan aset

Konsep

laporan aset

80 Menit Draf Laporan Aset

6. Editing draft laporan

aset

Drap laporan

aset


yang telah di paraf 7. Pengajuan draf

laporan aset

Daftar laporan

aset yang

sudah diparaf

kabag


laporan aset yg telah

ditandatangani Karo

8. Dikirim Kebiro

umum dan instansi

terkait

Laporan aset 30 Menit Diterima oleh biro

Umum dan Instansi

terkait

9. Pendokumenan arsip

laporan aset

Dokumen

Laporan aset

5 Menit Arsip laporan aset



2. SOP Eksternal yaitu SOP Biro Umum dan

Instansi lain yang terkait.

1. Buku Inventaris Barang

2. Kartu Investasi Barang

3. Daftar Mutasi Barang



6. Lemari Arsip

Peringatan :






-



Organisasi


dan diisi lembar


Karo

Surat dengan

lembar

disposisi


Biro untuk tindak


lanjut




Organisasi dalam

rangka pengumpulan

data

Bahan-Bahan

penyusunan

Laporan Aset


Aset


laporan aset

Konsep

laporan aset


6. Editing draft laporan

aset

Drap laporan

aset



laporan aset

Daftar laporan

aset yang

sudah diparaf

kabag


laporan aset yg telah

ditandatangani Karo

8. Dikirim Kebiro

umum dan instansi

terkait

Laporan aset 30 Menit Diterima oleh biro

Umum dan Instansi

terkait


laporan aset

Dokumen

Laporan aset

5 Menit Arsip laporan aset


BIRO ORGANISASI

Nomor SOP 060/04/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Penyusun Laporan Keuangan




Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Benas Dari KKN



3. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Tntang

Pengelolaan Uang Daerah.sebagaimana yang telah diubah dengan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

5. Perda Nomor 6 Tahun 2007 Tentang organisasi dan Tata Cara Kerja


6. Perda No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara


7. Pergub No.2O TENTANG Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah,Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Gubernur NTB.






2. SOP Eksternal yaitu SOP Biro AP dan Instansi

lain yang terkait.

1. Buku KAS Umum

2. Dokumen SPK,SPM, Dan SP2D

3. Lembaran Rincian Objek



6. Lemari Arsip

Peringatan :






-



Organisasi


dan diisi lembar


Karo

Surat dengan

lembar disposisi


Biro untuk tindak


lanjut




Organisasi dalam

rangka pengumpulan

data

Bahan-Bahan

penyusunan

Laporan

keuangan


keuangan


laporan keuangan

Konsep laporan

keuangan

80 Menit Draf Laporan

keuangan 6. Editing draft laporan

keuangan

Draf laporan

keuangan



laporan keuangan

Daftar laporan

aset yang sudah

diparaf kabag

5 Menit Laporan keuangan

yg telah

ditandatangani Karo

8. Dikirim Kebiro AP

dan instansi terkait

Laporan

keuangan

30 Menit Diterima oleh biro

AP dan Instansi

terkait


laporan keuangan

Dokumen

Laporan

keuangan

5 Menit Arsip laporan

keuangan


BIRO ORGANISASI

Nomor SOP 060/05/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Penyusun RKA







3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

4. PP Nomor 58 Tahun 2004 Tentang pengelolaan Uang Daerah

5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Tentang






7. Pergub No.2O Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat







2. SOP Eksternal yaitu Bappeda,Biro Keuangan dan


1. Pagu Anggaran dari Bappeda

2. Rencana Kegiatan Masing-

masing Bagian



5. Lemari Arsip

Peringatan :






-



Organisasi


dan diisi lembar


Karo

Surat dengan

lembar disposisi


Biro untuk tindak


lanjut


kasabug TU 4. Rapat organisasi

keseluruh Bagian di

Biro Organisasi

Konsep RKA

masing-masing

bagian

2 hari Konsep Laporan

keuangan

5. Penyusunan Konsep

RKA

RKA yang telah

disetujui Karo

I hari Draf Laporan

keuangan 6. Pengetikan Konsep

RKA

Draf RKA 2 Hari Draf Laporan Aset

yang telah di paraf 7. Editing Draf RKA Draf SIMDA

RKA

20 Menit Laporan keuangan

yg telah

ditandatangani Karo

8. Pengajuan Draf RKA RKA yang telah

ditandatangani

Karo

30 Menit Diterima oleh biro

AP dan Instansi

terkait

9. Dikirim ke Bappeda

dan Biro Keuangan

Dokumen RKA 5 Menit Arsip laporan

keuangan

10. Pendokumenan RKA


BIRO ORGANISASI

Nomor SOP

060/06/2011

Tanggal Pembuatan 19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Pengajuan Dana





















2. SOP Eksternal yaitu SOP Biro Keuangan dan


1. Dokumen SP2D

2. Buku Cek


4. Lemari Arsip

Peringatan :






-


Pelaksana 1 Pelaksana II Kasubag Kabag Karo Pesy/Klp Waktu Output 1. Penerimaan SP2D Dokumen

SP2D

30 Menit Dokumen SP2D

diverifikasi oleh

Bendahara 2. Pengajuan Cek/Dana CEK 5 Menit Cek ditandatangi

Kepala Biro 3. Pengajuan paraf ke

Kasubag dan Kabag

CEK

ditandatangani

Bendahara

10 Menit Paraf Kasubag dan

Kabag

4. Pengajuan Cek ke

Kepala Biro

Cek yang sudah

Paraf

15 menit Penugasan ke

Bendahara

Pengeluaran 5. Dioperoses untuk

tidak lanjut

Disposisi Karo 10 menit Draf Laporan

keuangan 6. Pengambilan Dana Cek Dibawa Ke

PT.Bank NTB

60 menit Dana dicairkan

7. Pendistribusian Dana Dana yang

dicairkan

30 Menit Pendistribusian

anggaran ke masing-

masing bagian


BIRO ORGANISASI

Nomor SOP 060/07/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
















7. DPA Biro Oeganisasi




Keterkaitan SOP Peralatan dan Perlengkapan 1. SOP Internal dan Administratif

2. SOP Eksternal yaitu SOP Biro Keuangan

dan Instansi lain yang terkait

1. Buku Khas Umum

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Belanja (SPTJB)

3. DPA Biro Organisasi

4. Dokumen SPJ

5. Dokumen Penelitian Kelengkapan SPP

6. Surat Pernyataan Pengajuan SPP



9. Lemari Arsip

Peringatan :






-

No Uraian Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Pelaksana I Pelaksana II Kasubag Kabag Karo Pesy / Klp Waktu Output

1 Kwitansi masuk ke Bendahara

pengeluaran

Kwitansi Masuk

30 Menit Kwitansi

Diverifikasi oleh

Bendahara

2

Kwitansi diajukan ke Biro

Kwitansi

15 Menit Kwitansi ditanda

tangani Kepala

Biro

3

Diproses Untuk tindak lanjut Disposisi Karo 10 Menit Penugasan ke

Kasubag TU

4

Kordinasi dengan Bendahara Pengeluaran untuk SPJ Kwitansi

Kwitansi yang

telah dicatat di

BKU

60 Menit Konsep SPP

5

Pengetikan Surat Perintah

Pembayaran (SPP)

Konsep SPP

20 Menit Draf SPP

6

Editing Draft SPP Draf SPP 10 Menit Draft SPP yang

telah di Paraf

7

Pengajuan Draft SPP

Draft SPP yang

sudah di paraf

kabag

10 Menit SPP yang telah

ditanda tangani

Karo

8

Dikirim ke Bagian Kas Daerah

Biro Keuangan

Surat Perintah

Pembayaran

(SPP)

20Menit Diterima oleh

Bagian Kas

Daerah

9

Pendokumenan Arsip SPP

Dokumen SPP

5 Menit Arsip Surat

Perintah

Pembayaran

(SPP)


BIRO ORGANISASI

Nomor SOP 060 /08/ 2011

Tangggal Pembuatan 19 Desember 2011

Tanggal Revisi -

Anggal Efektif 1 Januari


Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan Nama SOP : Penyusunan DPA

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN

2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan nasional

4. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penelolaan Keuangan

Daerah

5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Permnedagri Nomor 13 Tahun 2006

6. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB

7. Pergub Nomor 20 tentang Rincian Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah , Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Gubernur NTB

Kualifikasi /Kompetensi petugas paelaksanaan kegiatan memiliki

kemampuan , kecakapan , terampil dan inovatif.

Pendidikan serendah-rendahnya D3 / SI

Keterkaitan SOP


2. SOP Eksternal yaitu SP Biro Umum dan Instansi

lain yang terkait.

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

Inefisiensi pelaksanaan Kegiatan

Jika SOP ini didlaksankan akan berdampak :

Efisiensi dan efektivitas pelaksaan kegiatan.

Peralatan/Perlengakapan

1. RKA yang telah dibahas dengan Komisi I DPRD



4. Lemari Arsip

Pencatan Pendataan

-



1 Kwitansi masuk ke Bendahara

pengeluaran

Surat masuk

5 Menit

Surat Diregistrasi

dan diisi lembar

Disposisi

2

Surat diajukan ke Karo

Surat dengan

lembar disposisi

5 Menit

Disposisi Kepala

Biro untuk tindak

lanjut

3

Diproses Untuk tindak lanjut Disposisi Karo 10 Menit Penyiapan

Konsep DPA

sesuai RKA

4

Pengetikan Konsep DPA Draft DPA

1 Jam

Draft SIMDA

DPA

5

Editing Draft DPA Draft SIMDA

DPA

2 JAm

SIMDA DPA

yang telah diparaf

Tim Anggaran

6

Pengajuan Draft DPA ke Karo

Keuangan

SIMDA DPA

1 Jam

DPA yang

ditanda tangani

Karo Keuangan

7

Dikirim ke Bappeda dan Biro

Keuangan

DPA yang telah

ditanda tangani

Karu Keuangan

30 Menit

Dikirim ke

Bappeda dan Biro

Keuangan

8

Pendukumentasian DPA

Dokumen DPA 20 Menit

Arsip DPA


BIRO ORGANISASI

Nomor SOP 060 /09/ 2011

Tangggal Pembuatan 19 Desember 2011

Tanggal Revisi -

Anggal Efektif 1 Januari 2012


Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan Nama SOP : Surat Masuk dan Surat Keluar

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN

2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah

Dinas

4. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB

5. Pergub Nomor 20 tentang Rincian Tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah , Sekretariat DPRD dan Staf Ahli

Gubernur NTB

Kualifikasi /Kompetensi petugas paelaksanaan kegiatan memiliki

kemampuan , kecakapan , terampil dan inovatif.

Pendidikan serendah-rendahnya D3 / SI

Keterkaitan SOP


2. SOP Eksternal yaitu SP Biro Umum dan Instansi

lain yang terkait.

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

Inefisiensi pelaksanaan Kegiatan

Jika SOP ini didlaksankan akan berdampak :

Efisiensi dan efektivitas pelaksaan kegiatan.

Peralatan/Perlengakapan

1. Dokumen – dokumen Substansi terkait



4. Lemari Arsip

Pencatan Pendataan

-



1 Surat masuk ke Biro Organisasi Surat Masuk

5 Menit

Surat diregistrasi

dan diisi lembar

disposisi

2 Surat diajukan ke Karo Surat dengan

lembar disposisi

5 Menit

Disposisi Kepala

Biro untuk tindak

lanjut

3

Diproses Untuk tindak lanjut Disposisi Karo 10 Menit Penugasan ke

Kasubag sesuai

subtansi surat

4

Penyusunan Konsep surat Balasan Bahan –bahan

penusunan surat

balasan

120

Menit

Konsep surat

balasan

5

Pengetikan Surat Konsep surat Balasan

Konsep surat

balasan

30 Menit Draf surat balasan

6

Editing surat Balasan Draf surat

balasan

10 Menit Draft surat

balasan yang

telah di Paraf

7

Pengajuan surat Balasan

Draft S surat

balasan yang

sudah di paraf

kabag/Karo

5 Menit

Surat balasan

yang ditanda

tangani

Sekda/gubernur

8

Penomoran surat Surat balasan

yang telah

ditanda tangani

Sekda /Gubernur

30Menit

Surat dikirim ke

Instansi terkait

9

Pendokumenan Arsip surat

balasan

Dokumen surat

balasan

5 Menit

Arsip surat

balasan

Operasional Operasional Prosedur

Pemerintah Provinsi NTB

Subbagian Formasi Jabatan

Nomor SOP 060/10/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : BUKU DAN JABATAN STRUKTURAL DAN

FUNGSIAONAL


1. Perda No.6 Th.2008 ttg Organisasi dan Tata Keja Setda dan Setwan

2. Pergub.No.20 ttg Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Setda dan Setwan

3. PP.No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS

1. Pendidikan Minimal D3/Sederajat

2. Menguasai dan memahami program komputer

3. Menguasai dan memahami DUK

Keterkaitan SOP Perlatan / Perlengkapan

SOP Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil 1. ATK tidak Pakai habis/ATK Pakai habis

2. SK.Mutasi Pejabat Struktural

3. SK Pejabat Fungsional

4. SK Pensiunan PNS

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila dilaksanakan : efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas

2. Apabila tidak dilaksanakan : Data Pejabat Struktura dan Fungsional tidak akan Akurat -

Satuan Kerja :

Bagian /Bidang SOP Aktivitas Persyaratan /

Kelengkapan

Waktu Output

Anforjab Pembuatan Buku

Data Jabatan

Struktural dan

Fungsional

1. Pengumpulan SK Mutasi

Pejabat Struktural SK Pejabat

Fungsional dan SK Pensiun

Surat /Koordinasi dengan

BKD

2 (dua) hari SK Mutasi Pj.Struktural

SK Pj.Fungsional dan

SK Mutasi

2. Inventarisasi pejabat struktural

dan fungsional yang mutasi

SK Mutasi Pj.Struktural,

SK Pj.Fungsional dan SK

Mutasi

3 (tiga) hari Data Jab struktural dan

fungsional

3. Menyusun Data Pejabat

struktural dan Fungsional

setelah perubahan

Data sementara

pjbt.struktural dan

Fungsional

3 (tiga) hari Data Jab struktural dan

fungsional

4. Pemuntahiran data nama-

nama pejabat struktural dan

fungsional

Data Valid 3 (tiga) hari Data Valid

5. Print Out dan Menjilid data

Valid dalam bentuk naskah

laporan per/tri wulan

3 (tiga) hari Buku dan Jabatan Struktural

dan Fungsional

6. Dokumentasi Data Jabatan

Struktural dan Fungsional

1 (satu) hari Dokumen

SOP PEMBUATAN BUKU DATA JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL


Pelaksana 1 Pelaksana II Kasubag Kabag Karo Pesy/Klp Waktu Output

1. Pengumpulan SK Mutasi

Pejabat Fungsional dan

SK Pensiun

Surat Kooordinasi

dengan BKD

2 hari SK Mutasi, SK Pensiun

dan SK Pj,Fungsional

2. Inventarisasi pejabat

fungsional dan struktutral

dan fungsional yg Mutasi

SK.Mutasi,SK

Pensiun,dan SK Pejabat

fungsional

1(satu) Minggu Data Pjbt Struktural dan

Fungsional

3. Meyusun Data Pejabat yg

struktural seteleh

perubahan

Data Pejabat struktural

dan fungsional

3 (tiga) hari Kumpulan Data

Pjbt.Struktural dan

Fungsional

4. Pemuntahiran data nama-

nama pejabat strktural

dan fungsional

Data sementara dan

masing-masing SKPD

3 (tiga) hari Data Valid

5. Print Out dan menjilid

data yag sudah valid

dalam bentuk buku

naskah laporan per

triwulan dan

ditandatangani kepala

biro

Data yang Sudah Valid 3 (tiga) hari Buku Data Jabatan

Struktural dan

Fungsional PNS

6. Dokumentasi data

jab,struktural dan

fungsioanl

Data lengkap 1 (satu) hari

Dokumen

Standar Oprasional Prosedur


SUB BAGIAN FORMASI JABATAN

Nomor SOP 060/11/2011


Tanggal Revisi -



Nama SOP : PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN


1. Keputusan Kepala Badan Kepegawain Negara No.46 A Tahun 2003 ttg Pedoman Penyusu

nan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS.

2. Pergub No.20th

.2008 ttg Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Setda dan Setwan

3. Perda No.6 Th.2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan.

4. Peraturan pemerintah No100 Tahun 2000 ttg Pendidikan dan Pelatihan PNS

1. Pendidikan minimal D3/sederajat, Tim SKJ

2. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugas

3. Memahami dan menguasai bidang komputer



SOP Analisis Jabatan

SOP Mutasi Pejabat Struktural PNS

1. ATK tidak pakai habis dan ATK pakai habis

2. DUK Pegawai Negri Sipil

3. Data Pejabat Struktural

4. Form pengisian SKJ


1. Apabila dilaksanakan : Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas

2. Apabila tidak dilaksanakan : Penempatan Pejabat Struktural dalam jabatannya terkadang

tidak sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki.

-

Satuan Kerja :


Kelengkapan

Waktu Output

Anforjab Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan

1. Rapat Persiapan Penyusunan SKJ Surat undangan dan

bahan persiapan

1 ( satu ) hari Notulen rapat

2. Pembentukan SK Tim

Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan

Konsep SK TIM SKJ 1 ( satu ) hari SK Tim SKJ

3. Rapat Tim Penyusun Standar

Kompetensi Jabatan

Buku pedoman

Penyusunan Teknis

SKJ

1 ( satu ) hari Pembagian Tugas

4. Pengumpulan data jabatan

Struktural SKJ

Form Data 1 ( satu ) minggu Data Jab.Struktural

5. Identifikasi kompetensi jabatan

Struktural

Data 1 ( satu ) minggu Data Komp.Jab.

6. Penyusunan daftar Sementara

kompetensi Jabatan

Konsep Data SKJ 2 ( Dua ) minggu Draf SKJ

7. Pembahasan Draf SKJ Draf SKJ 3 ( Tiga ) hari Draf SKJ

8. Penyempurnaan Susunan Standar

Kompetensi Jabatan

Data sementara 1 ( satu ) minggu Susunan SKJ

9. Validasi data standar kompetensi

jabatan

Draf Data SKJ yang

sudah disempurnakan

Data Valid

10. Penyusunan Konsep Pergub Daraf Pergub Konsep Pergub

11. Pengajuan Konsep Pergub Konsep Pergub yang

sudah di paraf

5 ( Lima ) hari Pergub SKJ

12. Penjilidan Buku Laporan Standar

Kompetensi Jabatan

Data yang sudah Valid 2 ( Dua ) minggu Buku SKJ

13. Pendokumentasian SKJ Laporan SKJ 30 menit Dokumen SKJ

SOP PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

No. Aktivitas PELAKSANAAN MUTU BUKU


1. Rapat Penyusunan SKJ Surat undangan dan bahan

persiapan

60 menit Notulen Rapat


Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan

Konsep SK TIM SKJ 30 menit SK Tim SKJ

3. Rapat tim penyusun

Standar Kompetensi

Jabatan

Buku Pedoman

Penyusunan Teknis SKJ

120 menit Pembagian Tugas

4. Pengumpulan Data

Standar Kompetensi

Jabatan

Form Data 1 ( satu ) minggu Data Jab.Struktural

5. Identifikasi Jabatan

Struktural

Data 1 ( satu ) minggu Data Komp.Jab.

6. Penyusunan Daftar

Sementara Kompetensi

Jabatan

Konsep data SKJ 2 ( dua ) minggu Draf SKJ

7. Pembahasan daraf SKJ Draf SKj 2 ( dua ) minggu Draf SKJ

8. Penyempurnaan

susunan Standar

Kompetensi Jabatan

Data Sementara 1 ( satu ) minggu Susunan SKJ

9. Validasi data Standar

Kompetensi Jabatan

Daraf SKJ 2 ( dua ) hari

10. Penyusunan konsep

Pergub

Daraf SKJ yang sudah di

paraf

4 ( empat ) hari

11. Pengajuan Konsep

Pergub

Konsep Data yang sudah

disempurnakan

Data Valid

12. Penjilid. Buku Laporan

Standar Kompetensi

Jabatan

Data yang sudah Valid 1 ( satu ) minggu Pergub SKJ

13. Pendokumentasian SKJ Laporan Penyusunan SKJ 30 menit Dokumen SKJ

Standar Oprasional Prosedur



Nomor SOP 060/12/2011


Tanggal Revisi -



Nama SOP : MONEV STANDAR KOMPETENSI JABATAN KE KABUPATEN/KOTA


1. Keputusan Kepala Badan Kepegawain Negara No.46 A Tahun 2003 ttg Pedoman Penyusu

nan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS.

2. Pergub No.20th.2008 ttg Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Setda dan Setwan



1. Pendidikan minimal D3/sederajat.










1. Apabila dilaksanakan : Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas

2. Apabila tidak dilaksanakan : Perkembangan Pelaksanaan Standar Kompetensi jabatannya

tidak diketahui dan koordinasi antar Pemda Kabupaten/Kota dan Pemprov akan berkurang

-

Satuan Kerja :


Kelengkapan

Waktu Output

Anforjab Monev Standar

Kompetensi Jabatan

Struktural PNS

Kab/Kota

1. Rapat Persiapan Surat undangan 60 menit Notulen Pelaksanaan

2. Berkoordinasi Dengan Pemda

Kabupaten/Kota ( Sektor Terkait )

Surat Kunjungan Ke

Kabupaten/Kota

23 hari Surat

3. Pengumpulan Data/Informasi di

Lapangan

Form Data Jabatan

Struktural

3 hari/kab Data Jab Struktural

4. Melakukan evaluasi terhadap data

jabatan struktural PNS

Data yang masuk dari

masing-masing

kabupaten/kota

7 hari/kab Validasi data

5. Pemberian saran dan masukan Draf hasil data SKJ 7 hari Data SKJ

6. Penyusunan laporan monitoring

dan evaluasi kegiatan standar

kompetensi jabatan

Data yang sudah

disempurnakan

4 hari Laporan Monev

7. Pendokumentasian laporan

Monev SKJ

Data Valid 1 (Satu) hari Dokumen

SOP MONEV STANDAR KOMPETENSI JABATAN KAB/KOTA



1. Rapat Persiapan Surat undangan 60 menit Notulen pelaksana

2. Berkoordinasi dengan

Pemda Kabapaten /kota

(sektor terkait)

Surat /kunjungan ke

Kabupaten/Kota

23 hari Surat

3. Pengumpulan

data/informasi di

lapangan.

Form Data Jabatan

struktural

3 hari / Kab Data Jab Struktural

4. Melakukan Evaluasi da

jabtan struktural PNS

Data yang masuk dari

masing-masing Kab./Kota

7 hari / Kab Validasi data

5. Pemberian saran dan

masukan

Draf Hasil Data SKJ 7 hari Data SKJ

6. Penyusunan laporan

Monev SKJ

Data Informasi Monev

SKJ

4 hari Laporan Monev

7. Pendokomentasian

laporan Monev SKJ

Laporan Monev 30 menit Dokumen

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



Nomor SOP 060/13/2011


Tanggal Revisi -



Nama SOP : SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI JABATAN KABUPATEN/KOTA


1. Keputusan Kepala Badan Kepegawain Negara No.46 A Tahun 2003 ttg Pedoman

Penyusu nan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS.

2. Pergub No.20th.2008 ttg Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Setda dan Setwan













1. Apabila dilaksanakan : Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan pemahaman ttg

standar kompetensi jabatan antar Pemda Prov dengan Pemda Kab/Kota menjadi

seragam.

2. Apabila tidak dilaksanakan : Perkembangan Pelaksanaan Standar Kompetensi jabatan

akan tidak disingkron baik dengan Pemerintahan Provinsi maupun Pemda Kab./Kota

Lainnya.

-

Satuan Kerja


Kelengkapan

Waktu Output

Anforjab Sosialisasi Standar

Kompetensi Jabatan

Kab.Kota

1. Rapat Persiapan sosialisasi

SKJ

Surat kunjungan

lapangan

1 (satu) hari Notulen rapat

2. Mengajukan Rencana

Sosialisasi ke Kepala Biro

9 hari Surat

3. Melaksanakan Koordinasi ke

Pemda Kab./Kota se NTB.

Form SKJ 14 hari Kesepakatan

4. Menggandakan dokumen

Sosialisasi SKJ

5. Pelaksanaan Sosialisasi SKJ di

Kab.Kota

Data SKJ

Surat keputusan BKN

No.46A Tahun 2003.

3 (tiga) hari Dokumen SKJ

Pemanaman SKJ

6. Membuat laporan pelaksanaan

Sosialisasi SKJ

Data Lapangan SKJ

Kabupaten / Kota Data SKJ

7. Dokumen Arsip laporan Data Valid Laporan Dokumen

SOP SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI JABATAN



1. Rapat Persiapan

sosialisasi SKJ

Surat undangan 1(satu) hari / Notulen pelaksana


Sosialisasi SKJ ke

Kepala Biro

Surat /kunjungan lapangan 9 hari Surat

3. Melakukan koordinasi

ke Pemda Kabupaten

/Kota se-NTB

Forum SKJ 14 hari Data Jab Struktural

4. Memggandakan Bahan

/materi sosialisasi SKJ

Data SKJ 3 (tiga) hari Dokumen

5. Pelaksanaan sosialisasi

SKJ di Kabupaten

/Kota

6. Membuat laporan

pelaksanaan sosialisasi

7. Dokumen Arsip

Laporan


SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP 060/14/2011


Tanggal Revisi -



Nama SOP : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAN KE KAB./KOTA

SE NTB


1. Permen PAN No.61 Tahun 2004 tentang pedoman Pelaksana Analisis Jabatan Instansi

Pemerintah

2. Permendagri No.4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksana Analisis Jabatan di Jajaran

Depdagri dan Pemerintah Daerah.

3. Perda No.6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi

NTB dan Setwan.

4. Pergub No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah,Sekretariat DPRD dan Stap Ahli Gubernur NTB.



3. Memiliki pengetahuan tentang Abjad


SOP Intenal dan Administratif



3. Lemari Arsip


Bila dilakukan akan mendapat informasi jabatan yang valid dan Up to Date


Kelengkapan

Waktu Output

Anforjab Monev dan evaluasi

Pelaksanaan

Program PAN.Ke

Kab./Kota se NTB

1. Rapat Persiapan Pelaksana

Movep dan Evaluasi

Palaksanaan Program PAN ke

Kab.Kota se-NTB

Surat undangan 60 menit Notulen Pelaksanaan

2. Berkoordinasi Dengan Pemda

Kabupaten/Kota ( Sektor

Terkait )

Surat /Kunjungan ke

Kab/Kota se-NTB

5 (Lima) hari Surat

3. Membuat Quisioner tentang

keterkaitan dengan Program

PAN.

Surat / Quesioner 1 (satu) hari Surat

4. Pemberian Saran dan

Pembinaan

Draf Hasil Data 7 (satu) hari Data program PAN

5. Penyusunan Laporan

Monitoring & Evaluasi

pelaksana Program PAN

Dokumen Laporan 7 (tujuh) hari Laporan Monev

6. Pendokumentasian laporan

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program PAN.

5 (lima) hari

1 (Satu) hari

SOP MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAN KE KAB./KOTA SE NTB



1. Rapat Persiapan

pelaksanaan Monitoring

dan Evaluasi

Pelaksanaan Program

PAN ke Kab/Kota

(sektor terkait)

Surat undangan 60 menit Notulen pelaksana


Sosialisasi SKJ ke

Kepala Biro

Surat /kunjungan

Ke.Kab/Kota se-NTB

5 (lima) hari Surat

3. Membuat Quesioner

tentang keterkaitan

dengan Program PAN

Surat / Qoesioner 1 (satu) hari Surat

4. Pemberian saran dan

pembinaan

Draf hasil Data 1 (satu) hari Data Program PAN

5. Penyusunan Laporan

Monitoring dan

Program PAN

Dokumen laporan 7 (tujuh) hari Laporan Monev

6. Pendokumentasian

Laporan Monitoring

dan Evaluasi

Pelaksanaan Program

PAN.

5 (lima) hari



Nomor SOP 060/15/2011


Tanggal Revisi -



Nama SOP : PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN PADA PEANGKAT DAERAH DAN

PEMERINTAHAN PROV.NTB


1. PP No.38 Tahun 2007 tentang kewenangan

2. PP N0.41 Tahun 2007 tentang kelmbagaan daerah (kelembagaan perangkat daerah)

3. Permen PAN No.61 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan instansi

Pemerintah

4. Permendagri No.4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Jajaran

Depdagri oleh Pemerintah Daerah

5. Perda No.6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Setwan

6. Pergub No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dan Staf

Ahli Gubernur NTB.


2. Sebagian Tenaga Analisis

3. Memiliki pengetahuan tentang Analisis Jabatan

4. Menguasai Analisis Jabatan


1. SOP berhubungan dengan Interen Biro (Kabag Anforjab,Kasabug Forjab dan Kasabug TU)

2. SOP Berhubungan dengan pihak eksteren (Biro Umum,Bag,Kelemb Tatakana,Bagian

Kepegawaian dan BKD dan DIKLAT

3. Formulir D

4. Formulir 1-1.1-2

5. ATK tidak dipakai habis dan ATK pakai habis

6. Lemari Arsip


Bila dilakukan akan mendapat informasi jabatan yang valid dan Up to Date

Kendala : pejabat sedang dalam Cuti,Tugas Luar. -


Kelengkapan

Waktu Output

Anforjab Penyusunan

Analisis jabatan

pada perangkat

daerah

Pemerintahan

Daerah Provinsi

NTB

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan

Analisis Jabatan

Surat undangan 60 menit Notulen pelaksanaan

2. Koordinasi kepada unit

Organisasi yang akan di

Analaisis jabatan

Dispensasi dari SKPD

yang di Anjab

1 (satu) Hari Surat

3. Pemebentukan SK Tim

Penyusunan Analisis Jabatan

Konsep SK Tim 1 (satu) Hari SK Gubernur

4. Rapat Tim Penyususn Analisis

Jabatan

Surat Undanagan

1 (satu) Hari Pembagian Tugas

5. Pengumpulan Data Jabatan Formulir D,Formulir1-

1,1-2

4 (empat) Hari Data Jabatan

6. Pengolahan Data Jabatan Formulir D,Formulir1-

1,1-2

10 (sepuluh) hari Dokumen Hasil

7. Pengetikan Data Jabatan Data sementara 10 (sepuluh) hari Dokumen Hasil

8. Vertifikasi Analisis Jabatan Data sementara 10 (sepuluh) hari Data Valid Hasil Anforjab

9. Seminar Hasil Analsis Jabatan Data sementara 2 (dua) hari Hasil Anjab

10. Penyempurnaan Hasil Analisis

Jabatan

Data Valid Penyusunan

Analisis Jabatan

1 (satu) minggu Laporan Hasil Anjab

11. Pengajuan Rancargan Pergub

Hasil Analisi Data

Draf Pinal Rancangan

Pergub

1 (satu) minggu Pergub

12. Penjilitan Laporan Hasil

Analisis Data

Data Yang Sudah Valid 3 (tiga) Hari Buku Hasil Anjab

13. Distribusi Hasil Analisis

Jabatan ke Pihak-pihak

Terkait.

Dokumen Anjab 2 (dua) hari Buku Laporan Hasil

Anforjab

SOP PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAHAN PROVINSI NTB



1. Rapat Persiapan

Perencanaan Pelaksana

Analisis Jabatan


2. Koordinasi Kepada

Unit Organisasi yang

akan dianalisis Jabatan


yang dianjab

1(satu) hari Surat

3. Pembentukan SK

Penyusunan Analisis

Jabatan

Konsep SK Tim 1(satu) hari SK Gubernur

4. Rapat Tim Penyusun

Analisis Jabatan

Formulir S1-1,11-2 10 ( sepuluh ) hari Pembagian Tugas

5. Pengumpulan Data

Jabatan

Formulir S1-1,11-2 10 ( sepuluh ) hari Dokumen Hasil

6. Pengolahan Data

Jabatan

Data Sementara 10 ( sepuluh ) hari Dokumen Hasil

7. Pengetikan Data

Jabatan

Data Sementara 2 ( dua ) hari Dokumen Hasil

8. Vertifikasi Analisis

Jabatan

Data Draf penyusunan

Analisis Jabatan

1 ( satu ) minggu Hasil Anjab

9. Seminar Hasil Data

Jabatan

Daraf SKJ 1 ( satu ) minggu Hasil Anjab

10. Penyempurnaan Hasil

jabatan

Draf Final 1 ( satu ) minggu Hasil Anjab

11. Pengajuan Rancanagan

pergub.Hasil Analisis

Jabatan

Draf Final 1 ( satu ) minggu Laporan ke Gubernur

12. Penjilid Dokumen Hasil

Analisis Jabatan

Data yang sudah Valid 3(tiga) hari Buku hasil analisis

jabatan

13. Distribusi Hasil

Analisis Jabatan ke

pihak – pihak terkait.

Dokumen Anjab 2(dua) hari Buku hasil analisi

jabatan



Nomor SOP 060/16/2011


Tanggal Revisi -



Nama SOP : PENYUSUN KAMUS JABATAN





Pemerintah.

4. Permendagri No.4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Jajaran

Depdagri oleh Pemerintah Daerah.

5. Perda No.6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Setwan.

6. Pergub No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dan Staf

Ahli Gubernur NTB.


2. Menguasai dan memahami Peraturan Perundang-undangan sesuai bidang Tugas

3. Memahami dan menguasai program Komputer



2. SOP Tersusunnya Buku Kamus Jabatan perangkat Daerah Provinsi NTB

3. SOP Tersedianya informasi tentang nama-nama Jabatan pada Organisasi perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi NTB.

1. SK Tim

2. ATK Tidak pakai habis dan ATK Pakai habis

3. Memahami Laporan Hasil Anjab


Bila dilakukan akan mendapat informasi jabatan Yang Valid dan Up to Date. -


Kelengkapan

Waktu Output

Anforjab Penyusunan kamus

Jabatan

1. Rapat Persiapan Penyusunan

Kamus Jabatan



Penyusun Kamus Jabatan

Konsep SK Tim 1 (satu) Hari Surat


Penyusunan Analisis Jabatan

Buku pedoman

Penyusunan Kamus

Jabatan

1 (satu) minggu SK Gubernur

4. Pengumpulan Data Kamus

Jabatan

Format Data

1 (satu) minggu Pembagian Tugas

5. Penyempurnaan Penyusun

Kamus Jabatan

Data Sementara 4 (empat) Hari Data Jabatan

6. Validitas Data Kamus Jabatan Draf Kamus Jabatan 2 (dua) hari Dokumen Hasil

7. Penjilitan kamus jabatan Data yang Sudah Valid 3 (tiga) hari Dokumen Hasil



Nomor SOP 060/17/2011


Tanggal Revisi -



Nama SOP : PENYUSUN KAMUS JABATAN





Pemerintah.

4. Permendagri No.4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di

Jajaran Depdagri oleh Pemerintah Daerah.

5. Perda No.6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi

Nusa Tenggara Barat dan Setwan.

6. Pergub No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dan

Staf Ahli Gubernur NTB.


2. Menguasai dan memahami Peraturan Perundang-undangan sesuai bidang Tugas

3. Memahami dan menguasai program Komputer



2. SOP Tersusunnya Buku syarat Jabatan perangkat Daerah Provinsi NTB

3. SOP Tersedianya informasi tentang nama-nama Jabatan pada Organisasi perangkat

Daerah Pemerintah Provinsi NTB.

1. SK Tim

2. ATK Tidak pakai habis dan ATK Pakai habis

3. Buku laporan Hasil Anjab


Bila dilakukan akan mendapat informasi jabatan Yang Valid dan Up to Date.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak Tidak tepatnya penempatan Jabatan Struktural

yang sesuai dengan syarat jabatan.

-


Kelengkapan

Waktu Output

Anforjab Penyusunan syarat

Jabatan

1. Rapat Persiapan Penyusunan

syarat Jabatan



Penyusun syarat Jabatan

Konsep SK Tim 1 (satu) minggu SK Gubernur


Penyusunan syarat jabatan

Buku pedoman

Penyusunan Kamus

Jabatan

2 (dua) minggu Validitas Data

4. Penyusunan syarat jabatan Format Data

4 (empat) minggu Konsep Syarat Jabatan

5. Pembahasan konsep Syarat

Jabatan

Data Sementara 2 (dua) Hari Draf Syarat Jabatan

6. Pengetikan Konsep Syarat

Jabatan

Draf Kamus Jabatan 5 (lima) hari Laporan Gubernur

7. Pengajuan Rancangan Pergub

Syarat Jabatan ke Biro Umum

8. Penjilidan dokumen syarat

jabatan

Draf final syarat

Jabatan

Pergub dan dokumen

Syarat Jabatan

1 (satu) minggu

3 (tiga) hari

Buku Laporan Syarat Jabatan

SOP PENYUSUNAN SYARAT JABATAN



1. Rapat Persiapan

Penyusunan Syarat

Jabatan


2. Membentuk SK Tim

Penyusun Syarat

Jabatan


yang dianjab

1(satu) hari Surat

3. Melakukan evaluasi

terhadap Data Jabatan

Konsep SK Tim 1(satu) hari SK Gubernur

4. Penyusunan syarat

Jabatan

Formulir S1-1,11-2 10 ( sepuluh ) hari Pembagian Tugas

5. Pembahasan Konsep

syarat Jabatan

Formulir S1-1,11-2 10 ( sepuluh ) hari Dokumen Hasil


syarat jabatan

Data Sementara 10 ( sepuluh ) hari Dokumen Hasil

7. Pengajuan rancangan

pergub syarat jabatan

Data Sementara 2 ( dua ) hari Dokumen Hasil

8. Penjilitan dokumen

syarat jabatan

Data Draf penyusunan

Analisis Jabatan

1 ( satu ) minggu Hasil Anjab

BIRO ORGANISASI SETDA

PROVINSI NTB

BAGIAN TATA CARA LAKSANA

SUB BAGIAN AKUNTABILITAS

Nomor SOP 060/18/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Provinsi NTB

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daaerah Tingkat 1 Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur .

2. Undang –undang Nomor 28 Tahun1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembinaan Urusan Pemerintah,Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota

11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah

15. Peraturan Menpan dan RB Ri Nomor 29 Tahun 2010 Tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

16. Surat Edaran Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012

17. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat

DPRD Provinsi NTB.

18. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-

2013

19. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Keterkaitan: Kualisifikasi Pelaksana : 1. SOP Internal dan Administratif

2. SOP Eksternal yaitu SOP Lakip SKPD

1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki

kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif

,Pendidikin serendah-rendahnya DIII / SI

Peringatan : Pencatatan & Pendaftaran

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak infiensi,pelaksana

kegiatan .

Jika SOP ini dilaksanakan berdampak efiensi dan efektivitas pelaksanaan

kegiatan.



3. Lemari Arsip

4. LAKIP SKPD

5. PKT SKPD

6. PK SKPD

Pencatatan dan Pendataan : NO. Uraian Aktivitas UNIT PELAKSANA

TU BIRO KASUBAG KABAG KARO SKPD SKPD TIM

PEMYUSUN

ASISTEN SEKDA GUB MENPAN

&RB

MUTU DOKUMEN

Persy/Kikon Waktu Out put

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Surat Edaran MENPAN

dan RB RI Penyusunan

LAKIP ke Gubernur dan

Sekda disposisi ke


SE Menpan

0

Surat

diterima

2 Surat Edaran diperoses

melalui Tata Usaha Biro

dan Bukti

penerimaan,pengagendaa

n dan pemilahan sesuai

dengan jenis dan sifat

suara

Srt.diregistrasi 5menit Surat

diserahkan

3 Dari TU Biro Surat

Edaran naik ke Kepala

Bior Kemudian

diposisikan ke

Kabag,kabag

mengarahkan ke kasubag

untuk ditinjak lanjut

Srt.didisposi Surat

diarahkan

4 Kasubag menindaklanjuti

dengan membuat konsep

surat permintaan LAKIP

Konsep surat 60 menit Konsep surat

Mulai

Proses

Proses Proses Proses

SKPD,diperoses lalu

disetujui kabag naik ke

karo kemudian diparaf.

5 Konsep surat dinaikkan

ke Asisten disetujui dan

diparaf kemudian naik ke

Sekda ditandatangani

atas nama Gubernur

ya Srt.dinaikan 120menit Surat

ditandatanga

ni

6 Surat kembali ke TU

Biro diberi nomor dan

diregistrasi

Srt.diberi

nomor 10 menit Surat

diedarkan

7 Surat dikirim keseluruh

SKPD Lingkuo

Pemerintahan Provinsi

NTB.dan ditindaklanjuti

dengan menyusun

LAKIP masing-masing

kemudian dikirim ke

Gubernur Cq.Biro

Organisasi

Srt.dikirim 30 menit Surat

terkirim dan

diterima

SKPD

8 LAKIP SKPD diterima

Tim Penyusun yang

dibentuk dengan SK

Gubernur

LAKIP SKPD

diterima 60 menit LAKIP

SKPD yg

telah diteliti

9 Tim melaksanakan

penyusuna LAKIP

SKPD

LAKIP SKPD

yang telah

diteliti

10 hari Draf LAKIP

Prov.Tersus

un 10 Draf LAKIP di paraf

disetujui Asisten dan

Sekda Kemudian

ditandatangani Gubernur

ya Draf LAKIP

dinaikan 60 menit LAKIP

SKPD

disetujui

11 LAKIP Provinsi NTB

tersusun dalam bentuk

Dokumen sebagai

Laporan

Pertanggungjawaban

Gubernur kepada

Presiden Kemudian

kirim ke presiden melalui

MENPAN dan RB RI

tembusan

KEMENDAGRI dan

BPKP di Jakarta.dll

Dok. LAKIP

Provinsi 1 hari LAKIP

Prov.Terkiri

m

12 Pendokumentasian

LAKIP Provinsi Dok. LAKIP

Provinsi 5 menit Arsip


Proses

Proses

Proses

Dok

Proses

Selesai


PROVINSI NTB



Nomor SOP 060/19/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Usaha (IKU) Pemerintah Provinsi

Dasar Hukum



3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.






9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.








16. Peraturan Menteri Negara PAN Negara dan RB RI No.29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



DPRD Provinsi NTB.

19. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2009-2013.



2. SOP Eksternal yaitu SOP Lakip SKPD



Pendidikin serendah-rendahnya DIII / SI



kegiatan .


kegiatan.



3. IKU SKPD

4. Lemari Arsip

Pencatatan dan Pendataan : NO. Uraian Aktivitas UNIT PELAKSANA


PEMYUSUN


&RB

MUTU DOKUMEN

Persy/Kikon Waktu Out put

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



LAKIP ke Gubernur dan

Sekda disposisi ke


SE Menpan

0

Surat

diterima



dan Bukti




suara

Srt.diregistrasi 5 menit Surat

diserahkan



Bior Kemudian

diposisikan ke

Kabag,kabag



Srt.didisposi Surat

diarahkan



surat permintaan LAKIP


Mulai

Proses


SKPD,diperoses lalu







atas nama Gubernur

ya Srt.dinaikan 120

menit Surat

ditandatanga

ni



diregistrasi

Srt.diberi


diedarkan


SKPD Lingkuo



dengan menyusun

LAKIP masing-masing

kemudian dikirim ke

Gubernur Cq.Biro

Organisasi


terkirim dan

diterima

SKPD

8 LAKIP SKPD diterima

Tim Penyusun yang

dibentuk dengan SK

Gubernur

IKU SKPD 60 menit IKU SKPD

yg telah

diteliti

9 Tim melaksanakan

penyusuna LAKIP

SKPD

IKU SKPD

yang telah

diteliti

10 hari Draf IKU

Prov.Tersus

un 10 Draf LAKIP di paraf


Sekda Kemudian


ya Draf SK IKU

dinaikan 60 menit SK IKU

disetujui

11 LAKIP Provinsi NTB


Dokumen sebagai

Laporan

Pertanggungjawaban

Gubernur kepada

Presiden Kemudian


MENPAN dan RB RI

tembusan

KEMENDAGRI dan

BPKP di Jakarta.dll

SK IKU Pem

Prov.&SKPD 1 hari SK IKU

Prov.Terkiri

m

12 Pendokumentasian

LAKIP Provinsi SK IKU Pem

Prov.&SKPD 5 menit Arsip

Proses Proses

TU

Proses

DOK

Dok

Proses

Selesai

Proses


PROVINSI NTB



Nomor SOP 060/20/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Provinsi

Dasar Hukum





















DPRD Provinsi NTB.


2009-2013.



2. SOP Eksternal yaitu SOP RKT SKPD






kegiatan .

Jika SOP ini dilaksanakan berdampak efiensi dan efektivitas

pelaksanaan kegiatan.



3. RKT SKPD

4. Lemari Arsip

NO. Uraian Aktivitas UNIT PELAKSANA


PEMYUSUN


&RB

MUTU DOKUMEN

Persy/Kikon waktu Out put

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



RKT ke Gubernur dan

Sekda disposisi ke


SE Menpan

0

Surat

diterima



dan Bukti




suara


diserahkan



Bior Kemudian

diposisikan ke

Kabag,kabag



Srt.telah

didisposi 15 menit Surat

diarahkan



surat permintaan RKT


Mulai

Proses


SKPD,diperoses lalu







atas nama Gubernur

ya Srt.dinaikan 120

menit Surat

ditandatanga

ni



diregistrasi

Srt.diberi


diedarkan


SKPD Lingkuo



dengan menyusun RKT

masing-masing

kemudian dikirim ke

Gubernur Cq.Biro

Organisasi


terkirim dan

diterima

SKPD

8 RKT SKPD diterima

Tim Penyusun yang

dibentuk dengan SK

Gubernur

RKT SKPD 60 menit RKT SKPD

yg telah

diteliti

9 Tim melaksanakan

penyusunan RKT SKPD RKT SKPD

yang telah

diteliti

10 hari Draf RKT

Prov.Tersus

un 10 Draf RKT di paraf


Sekda Kemudian


ya Draf RKT

dinaikan 60 menit RKT

disetujui

11 RKT Provinsi NTB


Dokumen sebagai

Laporan

Pertanggungjawaban

Gubernur kepada

Presiden Kemudian


MENPAN dan RB RI

tembusan

KEMENDAGRI dan

BPKP di Jakarta.dll

Dok. RKT

Provinsi 1 hari RKT

Prov.Terkiri

m

12 Pendokumentasian RKT

Provinsi Dok.RKT


Proses Proses

TU

Proses

DOK

Dok

Proses

Selesai

Proses


PROVINSI NTB



Nomor SOP 060/21/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Provinsi

Dasar Hukum




















DPRD Provinsi NTB.


2009-2013.



2. SOP Eksternal yaitu SOP PK SKPD






kegiatan .


kegiatan.



3. PK SKPD

4. Lemari Arsip



PEMYUSUN


&RB

MUTU DOKUMEN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



PK ke Gubernur dan

Sekda disposisi ke Kepala

Biro Organisasi

SE Menpan

0

Surat diterima



dan Bukti

penerimaan,pengagendaan

dan pemilahan sesuai


suara


diserahkan



Bior Kemudian

diposisikan ke

Kabag,kabag



Srt.telah


diarahkan



surat permintaan PK

SKPD,diperoses lalu


Mulai

Proses







Sekda ditandatangani atas

nama Gubernur

ya Srt.dinaikan 120

menit Surat

ditandatangani

6 Surat kembali ke TU Biro

diberi nomor dan

diregistrasi

Srt.diberi


diedarkan


SKPD Lingkuo



dengan menyusun PK

masing-masing kemudian

dikirim ke Gubernur

Cq.Biro Organisasi

Srt.dikirim 30 menit Surat terkirim

dan diterima

SKPD

8 PK SKPD diterima Tim

Penyusun yang dibentuk

dengan SK Gubernur

PK SKPD 60 menit PK SKPD yg

telah diteliti

9 Tim melaksanakan

penyusunan PK SKPD PK SKPD

yang telah

diteliti

10 hari Draf RKT

Prov.Tersusun

10 Draf PK di paraf


Sekda Kemudian


ya Draf PK

dinaikan 60 menit PK disetujui

11 PK Provinsi NTB


Dokumen sebagai

Laporan

Pertanggungjawaban

Gubernur kepada

Presiden Kemudian kirim

ke presiden melalui

MENPAN dan RB RI

tembusan

KEMENDAGRI dan

BPKP di Jakarta.dll

Dok. PK

Provinsi 1 hari PK

Prov.Terkirim

12 Pendokumentasian RKT

Provinsi Dok.PK


Proses Proses

TU

Proses

DOK

Dok

Proses

Selesai

Proses


PROVINSI NTB



Nomor SOP 060/22/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Biro Organisasi

Dasar Hukum


2. Undnag – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan




5. Instansi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Instansi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi




DPRD Provinsi NTB.


2009-2013.


Keterkaitan: Kualisifikasi Pelaksana :


2. SOP Eksternal yaitu SOP PK SKPD


kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif Pendidikin

serendah-rendahnya DIII / SI


Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak infiensi,pelaksana kegiatan .

Jika SOP ini dilaksanakan berdampak efiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

1. Unit Komputer


3. Lap.Capaian Kinerja Biro

4. RKT Biro

5. PK Biro

6. Lemari Arsip


TU BIRO KASUBAG KABAG KARO TIM

PEMYUSUN

SEKDA GUB MUTU DOKUMEN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Surat sekretariat Daerah

an.Gubernur tentang

Permintaan LAKIP SKPD

BIRO

SE Menpan

0

Surat diterima

2 Surat diproses melalui Tata

Usaha Biro dan Bukti

penerimaan,pengandeaan,dan

pemilahan sesuai dengan

jenis dan sifat surat.


diserahkan

3 Dari TU Biro Surat naik ke

Kepala Biro Kemudian

diposisikan ke Kabag

mengarahkan ke Kasabug

untuk ditindaklanjuti.

Srt.telah


diarahkan

4 Surat permintaan LAKIP

diproses Kasubag,dengan

membuat Nota Dinas Kepala

Biro yang ditunjukan

kesemua Bagian (permintaan

Capaian Kinerja Bagian

sebagai Bahan Penyusun

LAKIP.

Bahan

Capaian

Kinerja

Bagian

6 hari Konsep surat

5 Bagian Menyusun data

Laporan kemudian

diserahkan ke Tim

Penyusun LAKIP Biro untuk

disusun.

Ya Draf LAKIP

Biro 30 menit Draf Lakip

Biro

6 Draf LAKIP Biro dinaikkan

ke Kepala Biro disetujui dan

ditandatangani

Srt.diberi

nomor 30 menit Dokumen

Lakip Biro

7 LAKIP Biro tersusun Dalam

dokumen sebagai Laporan

kepala Biro Gubernur

Dok.Lakip

Biro 30 menit LAKIP Biro

Terkirim

8 Pendokumenan LAKIP Biro Dokumen

LAKIP Biro 30menit Arsip

Proses

Proses

Mulai


Proses Proses

Proses

DOK

selesai


PROVINSI NTB



Nomor SOP 060/23/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : PenyusunanRencana Kerja Tahunan (RKT) Biro Organisasi

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Koeupsi,Kolusi dan Nepotisme

2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.


5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,Penegedalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6. Insturksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7. Insturksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi




DPRD Provinsi NTB.


2013.





kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif Pendidikin

serendah-rendahnya SLTA/DIII / SI


Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak infiensi,pelaksana kegiatan .

Jika SOP ini dilaksanakan berdampak efiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

1. Unit Komputer


3. RKT Bagian Lingkup Biro

4. Lemari Arsip



PEMYUSUN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


an.Gubernur tentang

Permintaan RKT

Surat

permintaan

penyusunan

RKT

0

Surat diterima







diserahkan






Srt.telah


diarahkan

4 Surat permintaan RKT







RKT

Konsep Nota

Dinas 30 menit Nota Dinas

kemasing-

masing

Bagian


Laporan kemudian

diserahkan ke Tim

Penyusun RKT Biro untuk

disusun.

Ya RKT Bagian 3 hari Draf RKT

Biro

6 Draf RKT Biro dinaikkan ke

Kepala Biro disetujui dan

ditandatangani

Draf.RKT

Biro 30 menit Dokumen

RKT Biro

7 LRKT Biro tersusun Dalam



Dok.RKT

Biro 30 menit RKT Biro

Terkirim

8 Pendokumenan LAKIP Biro Dokumen

RKT Biro 30menit Arsip

Mulai

Proses


Proses

Proses

Proses Proses

DOK

selesai


PROVINSI NTB



Nomor SOP 060/24/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Biro Organisasi

Dasar Hukum











DPRD Provinsi NTB.


2013.




1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif

Pendidikin serendah-rendahnya SLTA/DIII / SI


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak infiensi,pelaksana kegiatan .

2. ika SOP ini dilaksanakan berdampak efiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

1. Unit Komputer


3. Bahan PK Bagian

4. RKT Biro 5. DIPA Biro 6. Lemari Arsip



PEMYUSUN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


an.Gubernur tentang

Permintaan Penerapan

Kinerja (PK) SKPD

Surat

permintaan

penyusunan

PK

0

Surat diterima







diserahkan






Srt.telah


diarahkan

4 Surat permintaan (PK)






sebagai Bahan Penyusun PK

Konsep Nota


kemasing-

masing

Bagian


Laporan kemudian

diserahkan ke Tim

Penyusun PK Biro untuk

disusun.

Ya PK Bagian 3 hari Draf

PK Biro

6 Draf PK Biro dinaikkan ke


ditandatangani

Draf.PKBiro 30 menit Dokumen PK

Biro




Dok.PK

Biro 30 menit PK Biro

Terkirim

8 Pendokumenan PK Biro Dokumen PK

Biro 30menit Arsip

Mulai

Proses

Proses Proses

Proses

Proses

Proses

selesai

Proses

Proses

DOK


PROVINSI NTB



Nomor SOP 060/25/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi

Dasar Hukum











DPRD Provinsi NTB.


2009-2013.




2. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif Pendidikin

serendah-rendahnya SLTA/DIII / SI


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak infiensi,pelaksana kegiatan .

2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak efiensi dan efektivitas pelaksanaan

kegiatan.

1. Unit Komputer


3. Bahan IKU Bagian

4. Lemari Arsip



PEMYUSUN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


an.Gubernur tentang

Permintaan Penerapan

Kinerja (IKU) SKPD

Surat

permintaan

penyusunan

IKU

0

Surat diterima







diserahkan






Srt.telah


diarahkan

4 Surat Penyusun (IKU)







IKU

Konsep Nota


kemasing-

masing

Bagian


Laporan kemudian

diserahkan ke Tim

Penyusun IKU Biro untuk

disusun.

Ya IKU Bagian 3 hari Draf

IKU Biro

6 Draf IKU Biro dinaikkan ke


ditandatangani

Draf. IKU

Biro 30 menit Dokumen PK

Biro




Dok.IKU

Biro 30 menit PK Biro

Terkirim

8 Pendokumenan IKU Biro Dokumen IKU

Biro 30menit Arsip

Mulai

Proses

Proses Proses

Proses

Proses

Proses

selesai

Proses

Proses

DOK

BIRO ORGANISASI STDA PROVINSINTB

BAGIAN TAT A LAKSANA

Nomor SOP 060/31/ 2011

Tanggal Pembuata Refisi

Tanggal Evektif Tahun 2012

Disahkan Oleh Karo Organisasi Setda Prov. NTB

SUB BAGIAN STANDARISASI Nama SOP: Permohonan Buku Pedoman Standarisasi Sistem Ketatalaksanaan

DASAR HUKUM Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Kementerian Daerah


Kementerian Negara

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1958

Tentang 1951 tentang lambang Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1958

Tentang Penggunaan lambang Negara

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007

tentang Pembagian Urusan sntsrs

Pemerintah.Pemerintah daerah , Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/ kota

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat daaerah

8. PERMEN PAN Nomor : PER/21/m .PAN

/11/2008tentang Pediman Penyusunan SOP

9. Permendagri Nomor 54 tahun 2009 tentang tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

daerah

10. Peraturan Daerah Nusa Tenggara barat Nomor

1. Pelaksanaan diwajibkan Memil;iki Kemampuan , Kecapan, Teramil dan novatif . pendidikan D3/S1

6 Tahun 2008

11. Peraturan Daerah Nusa Tenggara barat Nomor

7 Tahun 2008

12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat

Nomor 21 tahun 2008

13. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat

Nomor 060/40/tahun 2001

14. Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor

045.4/35/ORG Tahun 2007

15.

16. Surat Edaran Gubernur Nusa Tengggara barat

Nomor 080/40/)RG

17. Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat

Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan

SOP yang dilaksanakan tidak ada Keeterkaitan

dengan SOP di Instansi Lainnya

SOP Internal dan Administratif

1. 1 Unit Komputer

2. AlatTuli kantor

Pringatan

Pencatatan dan Pendataan

Hambatan dapat saja Terjadi :

a. Pejabat sedang melaksanakan cuti

b. Pejabat pelaksana sedang melakukan tugas

dinas

1. Tu Menerima dan Mencatat Surat-surat Masuk dan diarahkan kemasing-masing bagian sesuai dengan

tujuan surat

2. Fungsional Umum membantu pendapatan Permohonan dan pengetikan

Urutan kegiatan Pelaksana Mutu Baku

Ket.

Persy/Klp Waktu Persy/Klp

Surat Masuk dari SKPD

ke Biro Organisasi perihal

permohon Buku –Buku

Pedoman Standarisasi

Sistem Ketatalaksanaan.

TU Biro Menerima dan

mencatat surat-surat

masuk dan diarahkan

kebagian tatalaksana

sesuai dengan tujuan

surat.

Surat permohonan Buku

didisposikakan ke kepala

bagia tatalaksana sesuai

dengan Tujuan Surat.

Fungsional Umum

menerima mancatat surat

Masuk dari kepala

subbagian Standarisasi

untuk memproses

permohonan.

Kepala bagian

mendisposisi ke Kepala

subbagian Standarisasi

untuk memproses

Permohonan

Kepala Subbagian

Membantu proses

pembuatan surat distribusi

permohonan Buk

pedoman yang dibantu

oleh fungsional umum

sampai dengan

permohonan buku

pedoman.

Buku pedoman

disampaikankepemohon

dari masing-masing

SKPD.

Kebutuhan

Dinas

Srt. P diterima

Srt.P diproses

Fom.Dsp.Srt.di

naikkan

Srt disetujui

Disposisi

Kabag

diterima

Konsep Srt

yang sudah di

Paraf kabag

TTL

Buku dikirim

5 Menit

5 Menit

20 Menit

20 Menit

5 Menit

60 Menit

Srt. P

dikirim

Srt.P

diarahkan

Diterima

Kabag

Srt

Disetujui

Konsep Srt

balasan

Dokumen

Surat

Buku

diterima

oleh

Pemohon

Mulai

Proses TU

BIRO

Kep

ala

bir

o

Fungsi

Umum

kabag

proses

proses

proses

selesai


PROVINSI NTB

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP 060/32/ 2011

Tanggal

Pembuata Refisi



SUB BAGIAN STANDARISASI Nama SOP: Permohonan Buku Pedoman Standarisasi

Sistem Ketatalaksanaan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA


tentang Kementerian Daerah

2. Undang-undang No.8 Tahun 2005 tentang

penetapan peraturan pemerintah.

3. Undnag-undang No.3 Tahun 2005 tentang

perubahan


tentang pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 65

tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan SPM.

6. Peraturan Menteri No.6 tahun 2007 tentang

petunjuk tehnis penyusunan dan penerapan

SPM.

7. Peraturan Menteri dalam negeri republik

Indonesia No.79 tahun 2007 tentang

Pedoman penyusunan dan penerapan SPM

8. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor

100.05.76 tahun 2007 tentang

pembentukan Tim Konsultasi penyusunan

SPM

9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara barat

Nomor 6 Tahun 2008

10. Peraturan Daerah Nusa Tenggara barat

Nomor 7 Tahun 2008

11. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat

Nomor 8 Tahun 2008.

Keterkaitan: Peralatan perlengkapan

SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya

dengan SOP Internal dan Administratif

1. 1 Unit Komputer


Peringat : Pencatatan dan Pendataan

Hambatan dapat saja terjadi :

a. Pejabat sedang melaksanakan Cuti

b. Data target buki diterima dimasing-masing

dari SKPD.

1. TU Biro Menerima dan mencatat Surat-surat

Masuk dan Diarahkan ke Masing-masing

Bagian sesuai dengan Tujuan Surat.

2. Fungsional Umum

Urutan kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

Persy/Klp Waktu Output


ke Biro Organisasi perihal

permohon Buku –Buku

Pedoman Standarisasi

Sistem Ketatalaksanaan.



masuk dan diarahkan



surat.



bagian tatalaksana sesuai

dengan Tujuan Surat.

Fungsional Umum

menerima, mancatat surat

Masuk dari kepala Biro

dan dilanjutkan ke kepala

bagian.

Kepala bagian


Subbagian standarisasi

untuk proses tindak lanjut

-Kepala Subbagian

standarisasi menyeiapkan

bahan penyusunan konsep

draft peratura gubernur

diterima kepala bagian

-kepala bagian

menyampaikan Konsep

draft peraturan kepada

Kepala Biro dilanjutkan

dengan Rapat yang

dipimpin oleh kepala Biro

-kasubbag mengajukan

draft peraturan Gubernur

ke Biro Hukum

Dokumen Pergub Target

SPM

Kebutuhan

Dinas

Srt.P

diterima

Srt.P

diproses

Fom.Dsp

Srt.dinaikkan

Srt. disetujui

Disposisi

Kabag

diterima

Pergub

Distribusi

Pergub

5 Menit

5 Menit

20 Menit

10 hari

5 Menit

60 menit

Srt.p

dikirim

Srt.p

diserahkan

Diterima

Kabag

Srt disetujui

Konsep

Draft

Rancangan

Peraturan

Gubernur

Pergub

target

pencapaian

SPM

Pergub

Capaian

SPM

diterima

oleh SKPD

Mulai

Proses TU

BIRO

Kpa

la

Bir

o

Fungsi

Umum

kabag

proses

proses

selesai


PROVINSI NTB

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP 060/33/ 2011

Tanggal

Pembuata Refisi



SUB BAGIAN STANDARISASI Nama SOP: Fasiltas Penyusunan SOP SKPD Limgkup

pemerintah Provinsi Nusa Tanggara Barat


Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Pemerintahyang Bersih Dan

Bebas KKN


Sistem Pererncanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999

Tentang Tatat Cara Peran Serta Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Negara

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional tahun 2004-2009

Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 63/15/M.PAN/7/2003 tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Playanan

Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor :PER/15/MPAN/7/2008 tentang

Pedoman Umum Reformasi Birokrasi

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 6

Tahun 2008


Tahun 2008


Tahun 2008

Surat Edaran Gubernur Nuasa Tenggara Barat

nomor 060/40/ORG

Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor

045.4/35/40/ORG

Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi NTB

nomor 060/306/ORG tanggal 25 maret tentang

SOP.

1. Pelaksana Diwajibkan Memiliki Kemampuan,

Kecakapan, Terampil, dan Inovatif, Pendidikan

S1/S2


SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya

dengan SOP Internal dan Administratif

1. 1 Unit Komputer




a. Pejabat sedang melaksanakan Cuti

b. Pejabat pelaksana sedang melaksanakan

tugas Dinas.




2. Fungsional Umum membantu menghimpun

data dan pengetikan dokumen.

Urutan kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.



ke Biro Organisasi

perihal fasilitasi

penyusunan SOP SKPD

lingkup Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara

Barat.



masuk dan diarahkan



surat.



bagian tatalaksana

melalui tata usaha

bagian, untuk diproses

lebih lanjut.

Fungsional Umum

bagian menerima,

mancatat surat Masuk

dari kepala Biro dan

dilanjutkan ke kepala

bagian.

Kepala bagian


Subbagian standarisasi

untuk proses tindak

lanjut

- Kepala Subbagian

standarisasi menyeiapkan

bahan fasilitasi

penyusunan SOP

- kepala bagian

tatalakasana

memfasilitasi

penyusunan SOP atas

persetujuan Kepala Biro

Dokumen nama SKPD

yang telah difasilitasi

Kebutuhan

Dinas

Srt.P

diterima

Srt.P

diproses

Fom.Dsp

Srt.dinaikkan

Srt. disetujui

Disposisi

Kabag

diterima

Materi

penyusunan

SOP

5 Menit

5 Menit

20 Menit

20 Menit

20 Menit

5 Menit

Srt.p dikirim

Srt.p

diserahkan

Diterima

Kabag

Srt disetujui

Bahan bahan

fasilitasi

penyusunan

SOP

Terfasilitasinya

penyusunan

SOP

Masing-

masing SKPD

menyusun SOP

Mulai

Proses TU

BIRO

Kepal

a biro

Biro

Fungsi

Umum

kabag

proses

selesai

Y

T

Y

Dokumen


PROVINSI NTB

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP 060/34/ 2011

Tanggal

Pembuatan

Refisi

Kamis 22 Desember 2011



SUB BAGIAN STANDARISASI Nama SOP: 1. Penyusunan Perda dan atau

perubahan pada organisasi dan tata

kerja perangkat daerah provinsi

NTB.

2. Penyusunan Pergub dan atau

perubahan pergub Tugas Fungsi

dan Tata Kerja Daerah Prov.NTB.

3. Fasilitas kelembagaan Perangkat

Daerah Kabupaten/Kota Prov.NTB

4. Monev Kelembagaan

Kabupaten/Kota.



Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.


pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentag

perimbangan

Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007

tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemeerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun

2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah.


Kemampuan, Kecakapan, Terampil, dan

Inovatif, Pendidikan serendah-rendahnya SI

Semua Jurusan.


Perda atau Pergub yang disusun adalah Perda

Pegub Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat

tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,Perangkat

Daerah adalah Sekretariat Daerah, sekretariat

DPRD ,Dinas-dianas

Daerah,Inspektorat,Bappeda,Lembaga Teknis dan

Lembaga lain, Lingkup Provinsi Nusa Tenggara

Barat.

Fasilitas kelembagaan Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota adalah Singkorisasi kelembagaan

perangkat Daerah Provinsi dengan Kabupaten

/Kota.

Penyusunan Data Base UPT,UPTD dan UPTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Monev Kelembagaan Kabupaten/Kota adalah

evaluasi atas pelaksanaan pertauran Perundang-

undangan terkait penataan Kelembagaan

Perangkat daerah di kabupaten/Kota.

1. 1 Unit Komputer




a. Pejabat dapat berwenang tidak ada

ditempat

b. Keterlambatan draf Rafergub dari

SKPD terkait.




2. Pengumpul dan Pengolah Data Bagian Hanya

Mengelola ke Tata Usahaan Bagian Atau

Pengadministrasian Bagian.


PROVINSI NTB

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP 060/35/ 2011

Tanggal

Pembuatan

Refisi



SUB BAGIAN KELEMBAGAAN

DESENTRALISASI Nama SOP: 1. Penyusunan Perda dan Atau

Perubahan Pada Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah

Provinsi NTB





Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian


pemerintah Daerah.


perimbangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.








tentang Satuan Polisi Pamong Praja.


2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu satu pintu.



Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2009 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Persatuan

Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan



Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.


Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata

Cara Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2011.

1 Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki

Kemampuan, Kecakapan, Terampil, dan

Inovatif, Pendidikan serendah-rendahnya SI

Semua Jurusan.


Perda yang disusun adalah Perda Perubahan

Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Organisasi

dan Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat,Perangkat Daerah adalah

Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD ,Dinas-

1. 1 Unit Komputer


dianas Daerah,Inspektorat,Bappeda,Lembaga

Teknis dan Lembaga lain, Lingkup Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Hambatan Dapat terjadi :

a. Pejabat yang berwenang tidak ada tempat

b. Penyesuaian jadwal pembahasan di DPRD.

1. TU Biro menerima dan mencatat Surat-

surat masuk dan ke masing-masing Bagian

sesuai Dengan Tujuan Surat.

2. TU Bagian Hanya Mengelola ke Tata

Usahaan Bagian.

1

Urutan kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.


Bagian kelembagaan ke

Biro Organisasi Setda


Barat Membentuk Tim

Penyusunan Dokumen

Penataan Perangkat

Daerah Provinsi NTB.

Berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Tim

melakuka Kajian tentang

Syarat-syarat

Kelembagaan Perangkat

daerah dna kebutuhan

kelembagaan perangkat

daerah serta perubahan

dan pngembangan nya

atau Tim menyusun

kerangka konseptual

Rancangan Perubahan

Setda Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah.

Tim mengadakan Rapat

menyusun Draf

Rancangan Perubahan

Perda Organisasi dan Tata

Kerja Satuan Kerja

perangkat Daeah dengan

SKPD terkait.

Tim rapat menyusun Draf

ANTARA Perda

Perubahan tentang

Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Perangkat Daerah.

Tim Konsultasi

Rancangan Perubahan

Peraturan Daerah Satuan

Kerja Perangkat Daerah

ke Departemen Dalam

Negeri dan Departemen

Terkait.

Studi Banding Ke

Provinsi lain yang telah

nelaksanakan Perda


Satuan Kerja Perangkat

Daerah

Kebutuhan

syarat

diterima

Syarat

diproses

menjadi Draf

Raperda

Draf Raperda

Draf Raperda

SKPD terkait

Draf Raperda

Draf Raperda

Draf Raperda

60 Menit

20 Menit

120 Menit

120 Menit

240 Menit

120 Menit

2 Hari

Surat

keputusan

syarat

diserahkan

Draf

Raperda

OTK

Draf

Raperda

OTK

Draf

Raperda

OTK

Persetujuan

dari

Mendagri

Pernadingan

dengan

Perda

Lokasi

Study

banding

Bagian

Kelembagaan

Tim

Penataan

Sekda dan Tim

Penataan

Tim Penataan

Tim Penataan

DPRD NTB

Tim Penataan dan

SKPD Terkait

Tim Rapat Menyusun

Draf Akhir Rancangan

Perubahan Peraturan

Daerah Organisasi dan

xTata Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Penyampaian Rancangan

zPerubahan Peraturan


Tata Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah ke

DPRD

Pembahasan Rancangan

Perubahan Daerah



Daerah.

Evaluasi dari Departemen

Dalam Negeri Rancangan

Peraturan Daerah



Daerah.

Penetapan Perubahan

Peraturan Daerah



Daerah

Perubahan Perda di

Undangkan dalam

Lembaran Daerah Povinsi

Nusa Tenggara Barat.

Pendistribusian

perubahan Peaturan



Perangkat Daerah.

Sosialisasi Perda

Pengisian Formulir

Jabatan.

Draf Akhir

Raperda

Raperda

Raperda

Raperda

Perda

Lembaran

Daerah

didistribusikan

Perda

2 hari

120 menit

120 menit

60 menit

60 menit

60 menit

120 menit

Draf Akhir

Raperda

OTK

Raperda

Raperda

OTK

Hasil

Evaluasi

Raperda

Perda OTK

Lembaran

Daerah

Diterima

Oleh yang

Terkait

Implementsi

Tim Penataan

Tim Penataan

Tim Penataan da

DPRD

Tim Evaluasi

Kemendagri

Pejabat

Berwenag

DOKUMEN

Bagian Kelembagaan

SELESAI

DOKUMEN


PROVINSI NTB

BAGIAN TATA LAKSANA

Nomor SOP 060/36/ 2011

Tanggal

Pembuatan

Refisi




DESENTRALISASI Nama SOP: Penyusunan Pergub dan atau Perubahan

pergub Rincian Tugas Fungsi dan Tata Cara

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.





Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian


pemerintah Daerah.


perimbangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.








tentang Satuan Polisi Pamong Praja.


2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu satu pintu.



Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2009 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011

Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Persatuan Polisi Pamong Praja.


Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan



Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara

2011.

Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas

Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daearah

Provinsi Nusa Tenggara Barat


Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas

fungsi dan Tata kerja Inspektorat ,Bappeda dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tengggara

Barat.


Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Badan Koordinasi Penyukuhan Pertanian

Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki Kemampuan,

Kecakapan, Terampil, dan Inovatif, Pendidikan

serendah-rendahnya SLTA Jurusan Administrasi

Perkantoran.

Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara

Barat


Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas

Fungsi dan Tata Kerja Sektariat Dewan Pengurus

KORPRI Provinsi Nusa Yenggara Barat


Perda yang disusun adalah Perda Perubahan

Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Organisasi

dan Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat,Perangkat Daerah adalah

Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD ,Dinas-

dianas Daerah,Inspektorat,Bappeda,Lembaga

Teknis dan Lembaga lain, Lingkup Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

1. 1 Unit Komputer



Hambatan Dapat terjadi :


b. Penyesuaian jadwal pembahasan di DPRD.

1. TU Biro menerima dan mencatat Surat-surat

masuk dan ke masing-masing Bagian sesuai

Dengan Tujuan Surat.

2. TU Bagian Hanya Mengelola ke Tata Usahaan

Bagian.

Urutan kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.


Bagian kelembagaan ke

Biro Organisasi Setda


Barat Membentuk Tim

Penyusunan Dokumen

Penataan Perangkat

Daerah Provinsi NTB.

Berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Tim

melakukan Kajian tentang

Rincian Tugas Fungsi

Kelembagaan Perangkat

daerah dan kebutuhan

kelembagaan perangkat

daerah serta perubahan

dan pengembangannya

atau Tim menyusun

kerangka konseptual

Rincian Tugas Fungsi da


Perangkat Daerah.

Tim mengadakan Rapat

menyusun Draf

Rancangan Pergub atau

Perubahan Pergub Rincian

tugas Fungsi dan Tata

Kerja Perangakat Daerah.


memimpin rapat Klinis

menyusun Draft


Perubahan Pergub Rincian

Tugas Fungsi dan Tata

Kerja satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Tim rapat menyusun Draf

ANTARA Rancangan

Pergub atau Perubahan

Pergub tentang Rincian

Tugas Fungsi dan Tata

Kerja satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Tim Konsultasi


Perubahan Pergub Satuan

Kerja Perangkat Daerah

ke Departemen Dalam

Negeri .

Tim Rapat Menyusun

Draf Akhir Rancangan

Perubahan Pergub atau

Perubahan Pergub tentang

Rincian Tugas Fungsi dan

Tata Kerja satuan Kerja

Perangkat Daerah.

SK

Tim

Rapergub

Rapergub

Rapergub

Draf Antara

Rapergub

Draf Antara

Rapergub

Draf Akhir

Rapergub

Kebutuhan

syarat

diterima

Syarat

diproses

menjadi

Draf

Rapergub

Draf

Rapergub

Draf

Rapergub

SKPD

terkait

Draf

Rapergub

Draf antara

Rapergub

Draf

Antara

Rapergub

60 Menit

20 Menit

120 Menit

240 Menit

120 Menit

120 Menit

120 Menit

120 Menit

Surat

keputusan

syarat

diarahkan

Draf

Rapergub

Draf

Rapergub

Draf

Rapergub

Draf Antara

Rapergub

Persetujuan

dari

Mendagri

Draf Akhir

Rapergub

Bagian

Kelembagaan

Tim Penataan

Tim Penataan

Karo Tim Penataan

dan SKPD Terkait

Tim Penataan

Tim Penataan

Tim Penataan

Penyampaian Rancangan


Perubahan Pergub tentang

Rincian Tugas Fungsi dan

Tata Kerja satuan Kerja

Perangkat Daerah kepada

Sektetariat Daerah


Barat.

Pembahasan Rancangan


Perubahan Pergub



Daerah.

Penetapan Peraturan

Gubernur Organisasi dan


Perangkat Daerah

Pendistribusian Peaturan

Gubernur Tentang Rician

Tugasa Fungsi dan Tata

Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

Sosialisasi Pergub

Pengisian FORMASI

Jabatan.

Draf Akhir

Rapergub

Rapergub

Rapergub

Pergub

Pergub

120 menit

120 menit

60 menit

2 hari

120 menit

Rapergub

Rapergub

Pergub

Diterima

Oleh yang

Terkait

Implementasi

Pergub

Tim penataan dan

Sekda

Dan

Tim Penataan

Bagian Kelembagaan

SELESAI

Pejabat

Berwenang

Dokumen


PROVINSI NTB

BAGIAN KELEMBAGAAN

Nomor SOP

060/37/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 19 Desember 2011

Disahkan Oleh Karo Organisasi Setda Prov.NTB

Nama SOP : Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Barat

SUB BAGIAN FASILITASI

KELEMBAGAAN

Kualifikasi pelaksana :

- Pelaksana diwajibkan memiliki

kemampuan,kecakapan,terampil, dan inovatif,

pendidikan serendah-rendahnya S1 semua jurusan

Peralatan / Perlengkapan

1. Perangkat computer

2. Lemari Arsip


Pencatatan dan pendataan :

- Pengumpul dan pengolah data bagian hanya mengelola

ketatausahaan bagian/pengadministrasian.

Hukum :

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958

Tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Tingkati1 Bali, Nusa Tenggara Barat Dab

Nusa Tenggara Timur

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007

tentang organisasi perangkat daerah.

Peratururan menteri dalam negeri nomor 57

tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan

organisasi perangkat daerah

Keterkaitan

SOP Monitoring, evaluasi organisasi

perangkat daerah kabupaten/kota.

Peringatan


Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan

berdampak

- Penataan kelembagaan perangkat

daerah kabupaten/kota tidak akurat,

tidak efektif.

- Potensi penyusunan raperda

organisasi perangkat daerah tidak

mengakomodir semua urusan

pemerintahan yang diselenggarakan

Kelembagaan Fasilitas Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Kabupaten/Kota

1. Pemohon mengajukan surat fasilitasi yang

ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Biro

Organisasi Setda Provinsi NTB

- Surat permohonan fasilitasi yang ditandatangani

bupati/walikota

- Perda yang sudah di bahas pemda kab/kota dengan

DPRD

- Perda lama bila direvisi

- - berkas permohonan

2. Disposisi kepala biro kepada kabag

kelembagaan untuk mengkoordinasikan

pelaksanaan fasilitasi

- Surat permohonan fasilitasi yang ditandatangani

bupati/walikota

- Perda yang sudah dibahas pemda kab/kota dengan

DPRD


15 menit - Berkas permohonan disertai disposisi ke

kepala biro

3. Kabag kelembagaan menugaskan kasubag

fasilitasi untuk menyiapkan bahan, data yang

diperlukan untuk bahan kajian

- Bahan dan data-data ( UU, PP, Permen) untuk kajian 20 menit - Bahan dan data untuk kajian

4. Kasubag fasilitasi untuk menyusun konsep

hasil fasilitasi dan menyiapkan konsep naskah

dinas

- Data bahan kajian 30 menit - Konsep fasilitasi

- Konsep nota pengajuan naskah dinas

5. Menugaskan pengumpul dan pengolah data

untuk mengetik konsep fasilitasi dan konsep

nota pengajuan naskah dinas

- Konsep hasil fasilitasi dan konsep nota pengajuan

naskah dinas

30 menit - Surat fasilitasi dikoreksi

- Surat nota pengajuan naskah

6. Kasubbag fasilitasi mengkoreksi pengetikan

hasil fasilitasi dan nota pengajuan naskah

dinas kemudian melaporkan ke kabag

kelembagaan disertai pengajuan paraf nota


- Konsep surat fasilitasi

- Surat nota pengajuan naskah dinas

10 menit - Surat fasilitasi yang telah di koreksi surat


7. Pengajuan paraf hasil fasilitasi dan

penandatanganan surat nota pengajuan konsep

naskah dinas kepala biro organisasi

- Surat fasilitasi yang dikoreksi

- Surat nota pengajuan naskah dinas

10 menit - Surat fasilitasi surat nota pengajuan naskah

dinas

8. Pemberian nomor surat nota pengajuan

naskah dinas dan dilanjutkan dengan

pengajuan persetujuan paraf asisten tata praja

dan aparatur, sekda kemudian dilanjutkan

dengan penandatanganan surat hasil fasilitasi

kepada bapak gubernur

- Surat fasilitasi yang disetujui kabag kelembagaan

- Surat nota pengajuan konsep naskah dinas yang

diparaf kabag kelembagaan

10 menit - Surat fasilitasi yang telah diparaf kepala biro

- Surat pengajuan naskah dinas yang

ditandatangani kepala biro

9. Pemberian nomor surat hasil fasilitasi dan

pengiriman kepada permohonan disertai

pengarsipan oleh petugas administrasi

- Surat hasil fasilitasi yang btelah di paraf kepala biro

organisasi

- Surat pengajuan konsep nota pengajuan naskah dinas

yang sudah ditandatangani

- Buku agenda surat keluar

30 menit - Surat naskah dinas yang sudah diberi nomor

10. Pemberian nomor surat hasil fasilitasi dan

persiapan oleh petugas administrasi - Surat hasil fasilitasi yang ditandatangani gubernur

- Surat pengajuan konsep naskah dinas

15 menit - Arsip fasilitasi

11. Pengiriman surat hasil fasilitasi pemohon

sampai diterima pemohon - Surat fasilitasi siapa dikirim 15 menit - Bukti pengiriman surat

1. Pemohon mengajukan surat fasilitasi yang

diajukan kepada gubernur NTB Cq. Biro

organisasi setda provinsi NTB

2. Disposisi kepala biro kepada kabag

kelembagaan untuk mengkoordinasikan

pelaksanaan fasilitasi

3. Kabag kelembagaan amenugaskan kasubbag

fasilitasi untuk menyiapkan konsep nota

pengajuan naskah dinas

4. Kassubag fasilaitas menyusun konsep Hasil

fasilitas dan menyiapkan konsep Nota

Pengajuan Naskah Dinas

5. Menugaskan Pengumpulan Dan pengolah

Data untuk mengetik konsep fasilaitas dan

konsep Nota Pengajuan Naskah Dinas

6. Kassubag Faslitas mengoreksi hasil dan nota

pengajuan naskah Dinas

7. Melaporkan dna konsultasi Hasil Fasilitas ke

kabag kelembagaan disrtai pengajuan paraf

naskah dinas

8. Pengajuan paraf hasil fasilitas dan penanda

tanganan surat nota pengajuan Dinas kepada


9. Pemberian Nomor Surat Nota Pengajuan

Naskah Dinas dan dilanjutkan dengan

pengajuan persetujuan para Asisten Tata Cara

Praja dan Aparatur,Sekda kemudian

dilanjutkan dengan penandatanganan Surat

- Surat permohonan fasilitasi yang

ditandatangani bupati/walikota

- Perda yang sudah dibahas pemda

kab/kota dengan DPRD


- Surat permohonan fasilitasi yang

ditandatangani bupati/walikota

- Perda yang sudah dibahas pemda

kab/kota dengan DPRD


- Bahan dan data-data

(UU,PP,PERMEN)

Untuk kajian

- Data dan bahan kajian

- Konsep Hasil Fasilitas dan

konsep Nota pengajuan naskah

Dinas

- Konsep surat fasilitas

- Surat Nota Pengajuan Naskah

Dinas

- Surat Fasilitas yang dikoreksi

- Surat Nota Pengajuan Naskah

Dinas

- Surat Naskah Dinas yang dituju

kabag kelembagaan

- Surat hasil fasilitas yang diparaf


- Surat pengajuan Konsep Nota

Pengajuan Naskah Dinas yang

ditandatangani

- Buku Agenda Surat Kabar

- Suarat Hasil Fasilitas yang

-

15 menit

20 menit

30 menit

30 menit

10 menit

10 menit

10 mneit

30 menit

Berkas permohonan

Berkas permohonan

disertai disposisi ke

kepala biro

hasil fasilitas kepada Bapak Gubernur

10. Pemberian Nomor Surat Fasilaitas dan

persiapan oleh Tugas Administrasi

11. Pengiriman Surat Hasil FasilitasSampai

diterima Hasil Fasilitas sampai diterima

permohonan.


-

- Surat Pengajuan Konsep Naskah

Dinas

- Suarat Fasilitas Siap Dikirim

15 menit

15 menit


PROVINSI NTB

BAGIAN KELEMBAGAAN

Nomor SOP

060/37/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Penyusunan Buku Data Base UPT Pusat dan Instansi

Vertikal di Daerah Provinsi NTB.


DEKONSENTRASI



kemampuan,kecakapan,terampil, dan inovatif,

pendidikan serendah-rendahnya S1 semua

jurusan


1. Unit Komputer



1. TU Biro menerima dan mencatat Surat-surat

masuk dan diarahkan ke masing-masing bagian

sesuai dengan tujuan surat.

2. Pengumoulan dan Pengolahan Data Bagian

hanya Mengelola Ketata Usahaan Bagian /

Pengadministrasi.

Hukum :

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkati1 Bali, Nusa

Tenggara Barat Dab Nusa Tenggara Timur


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah.


perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Daerah..

Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang

organisasi perangkat daerah.

Peratururan menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Republik Indonesia

No.per/18/PAN/11/2008 tentang Pedoman

Organisasi Unit Pelaksana Tehnis,Kementerian dan

Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Peraturan Gubernur NTB N0.20 Tahun 2008

tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah,Sekretariat Dewan Provinsi NTB dan Staf

Ahli Gubernur.

Keterkaitan

SOP pusat dan Instansi Vertikal yang ada di Daerah

Provinsi NTB.

Peringatan



- Penataan kelembagaan perangkat daerah

kabupaten/kota tidak akurat, tidak efektif.

- Potensi penyusunan raperda organisasi

perangkat daerah tidak mengakomodir

semua urusan pemerintahan yang

diselenggarakan

Satuan Kerja : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bagian

SOP

Aktivitas

Persyaratan / perlengkapan

Waktu

Output

Kelembagaan Penyusunan buku data base UPT

Pusat dan instansi Vertikal

1. Bagian kelembagaan

bersurat ke Dinas

instansi Vertikal

Daerah Provinsi NTB

Surat Di paraf dan

ditandatangani

10 menit Surat permintaan data

2. Menugaskan staf

untuk mengantar Surat

Surat dan EKpedisi 60 menit Surat sudah diterima

3. Data UPTD Pusat dan

Instansi Vertikal

Data yang diminta 60 menit

Data diterima

4. Semua Data yang

dikirim.dihimpun

Data UPTD Pusat & Instansi

Vertikal

10 menit Data dihimpun

5. Didisposisi Kepala

Biro Organisasi ke

Kabag/Kasubag

Data yang dihimpun 5 menit Semua data yang masuk dicek

6. Menugaskan staf

untuk pengetikan

Semua Data yang dikirim 60 menit Semua data yang diketik

7. Kabag dan Kasubag

megoreksi Hasil

Pengetikan

Data Base UPT Pusat Instansi

Vertikal

60 menit Data base telah tersusun

8. Data Base yang Sudah

dikoreksi,diparaf dan

ditandatangani

Data Base UPT Pusat dan

Instansi Vertikal siap disusun

10 menit Buku dan data base siap digandakan

9. Data Base dijilid dan

diperbanyak

Buku Data Base UPT Pusta

Instansi Vertikal

60 menit Buku dan data siap dikirim

10. Buku Data Base Telah

siap

Buku Data Base siap diantar 60 menit Buku dan data base siap diterima

NO

AKTIVITAS

Bagian Klb

Staf

Dinas Daerah

/Instansi

Vertikal

Kassabug/Kabag

Karo

Persyaratan

Waktu

Output

Ket

1. Bagian Kelembagaan bersurat

ke Dinas daerah yang ada UPT

Pusat dan Ke Instansi Vertikal

di Daerah Provinsi NTB

Sudah diparaf dan

ditandatangani

10 menit Surat

permintaan

data

2. Menugaskan STAF Untuk

Mengantar Surat

Surat dan ekpedisi 60 menit Surat sudah

diterima

3. Data UPTD Pusat dan instansi

Vertikal dikirim

Data yang diminta 60 menit Data

diterima

4. Semua Data yang dikirim

,dihimpun

Data base UPT Pusat

Instansi Vertikal

5 menit Data base

telah

tersusun

5. Didisposisi Kepala Biro

Organisasi ke Kabag /Kasubag

Data yang dihimpun 60 menit Semua data

yang masuk

dicek

6. Menugaskan Staf Untuk

Pengetikan

Semua data yang

dikirim

60 menit Semua data

yang

diketikdata

nase telah

tersusun


mengoreksi Hasil Pengetikan

Data Base UPT Pusat

dan instansi Vertikal

10 menit Buku data

base siap

digandakan

8. Data Base yang sudah

dikoreksi,diparaf da

ditandatang

Data Base UPT Pusat

dan Instansi Vertikal

siap disusun

60 menit Buku Data

Base siap

digandakan

9. Data Base dujilid dan

diperbanyak

Buku Data Base UPT

Pusat dan Instansi

Vertikal

60 menit Buku data

base siap

dikirim

10. Buku Data Base telah siap

Buku dan Data Base

siap diantar

60 menit Buku Data

base siap

Diterima


- Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan,kecakapan,terampil, dan

inovatif, pendidikan serendah-rendahnya S1 semua jurusan



2. Lemari arsip



Hukum :

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Tingkati1 Bali, Nusa Tenggara Barat Dab Nusa Tenggara Timur

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Daerah..

Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat

daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

Keterkaitan

SOP Fasilitas /Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi

NTB

Peringatan



- Rencana Program dan Anggaran Tahunan Bagian Kelembagaan tidak

sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam DIPA

- Pelaksanaan Tidak lanjut dari Hasil Fasilitas Rekomendasi Gubernur

- Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah tidak Akurat dan tidak

Efektip-efisien.


PROVINSI NTB

BAGIAN KELEMBAGAAN

Nomor SOP

060/39/2011

Tanggal

Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi -



Nama SOP : Monotoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Bart

SUB BAGIAN FASILITAS

KELEMBAGAAN


KELEMBAGAAN



kemampuan,kecakapan,terampil, dan

inovatif, pendidikan serendah-rendahnya S1

semua jurusan



5. Lemari arsip



Hukum :


Pembentukan Daerah-Daerah Tingkati1 Bali, Nusa

Tenggara Barat Dab Nusa Tenggara Timur


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.


perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah..

Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang

organisasi perangkat daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Keterkaitan

SOP Fasilitas /Kelembagaan Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB

Peringatan



- Rencana Program dan Anggaran Tahunan

Bagian Kelembagaan tidak sesuai dengan aturan

yang ditetapkan dalam DIPA

- Pelaksanaan Tidak lanjut dari Hasil Fasilitas

Rekomendasi Gubernur

- Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah tidak

Akurat dan tidak Efektip-efisien.

Satuan Kerja : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Bagian

SOP

Aktivitas

Persyaratan / perlengkapan

Waktu

Output

Kelembagaan Moitoring dan Evaluasi

(MONEV) Organisasi

Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota

1. Kasubag Fasiotasi

meyusun rencana Program

Kegiatan Monev yang

didaskan atas Anggaran

DIPA Bagian

Kelembagaan

Perda Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten /Kota

20 menit Berkas Rencana Monev

2. Rencana .Program

Kegiatan Monev

dikonsultasikan Dengan ke

Kabag kelembagaan

disertai paraf persetujuan

Perda Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten/Kota

15 menit Rencana/Program Monev yang diparaf

Kabag

3. Persetujuan Kepala Biro

Organisasi dengan

penandatanganan Rencana

/Program Monep

Rencana / Program 20 menit

Rencana Program Monev yang

ditandatangani Kepala Biro Organisasi

4. Kabag kelembagaan

menugaskan Kasubbag

Fasilitas untuk membuat

Nota Dinas perihal Mohon

Penugasan dan Penerbitan

SPPD dalam Daerah

sesuai Personil yang

ditunjuk

Jumlah nama personil yang

ditunjuk

30 menit Konsep Nota Dinas penugasan dan

Penerbitan SPPD

5. Pengajuan penandatangan

Nota Dinas ke Kabag

kelembagaan dilanjutkan

dengan Penerbitan SPT

Perjalanan Dinas Sesuai

Nota Dinas

Konsep Nota Dinas dan SPT 120 menit Nota Dinas SPT

6. Menugaskan staf untuk

pengetikan

Surat Perintah Tugas

30 menit Rekaman Hasil Kunjungan Lapangan


megoreksi Hasil

Pengetikan

Rekamanan Hasil Kunjungan

Lapangan

30 menit Laporan Hasil Perjalanan Dinas

8. Melaporkan Hasil

Kunjungan Lapangan ke


- Laporan Hasil

Perjalanan Dinas

15 menit Laporan Perjalanan Dinas

9. Petugas

Mendokumentasikan hasil

Perlajanan Dinas

- Laporan Hasil

Perjalanan Dinas

5 menit Dokumentasi Hasil Monev.

NO

KEGIATAN

KASSUBAG

KABAG

KARO ORG

PELAKSANA

AN

/PETUGAS

PERSYARATAN /

PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KETERANGAN

1. Kassubag Fasilitas

Menyusun Rencana

Program Kegiatan

Monev yang

didasarkan Atas

Anggaran DIPA

Bagian Kelembagaan

- Pada organisasi

Perangkat

Daerah/Kab.Kota

- Rekomendasi hasil

fasilitas

20 menit Berkas Rencana

Monev

2. Rencana Atau program

Monev dikonsultasi

kan dengan kabag

Kelembagaan disertai

paraf Persetujuan

- Perda Organisasi

Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota

15 menit Rencana Program

Monev yang

ditandatangani

Kepala Biro

Organisasi

3. Persetujuan Kepala

Biro Organisasi

melalui

penandatanganan

Rencana/Program

Monev

- Rencana /Program 15 menit Konsep Nota

Dinas penugasan

dan Penerbitan

dan Penerbitan

SPPD

4. Kabag Kelembagaan

menugaskan Kassubag

Fasilitas untuk

membuat Nota Dinas

perihal Mohon

Penugasan dan

Penerbitan SPPD

Dalam Daerah sesuai

Personil yang ditunjuk

- Jumlah nama

Personil yang

ditunjuk

20 menit Nota Dinas dan

SPT

5. Pengajuan

Penandatanganan

Dinas ke Kabag

Kelembagaan

Dilanjutkan dengan

Penerbiatan SPT

Konsep Nota Dinas dan

SPT

30 menit

Perjalanan Dinas

sesuai Nota Dians

Oleh Kepala

Organanisasi

6. Petugas yang ditunjuk

turun kelapangan

Memonitoring dan

mengevaluasi

Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten

/Kota didasarkan atas

Perundang-Undangan

yang berlaku dan hasil

fasilitas /Rekomendasi

yang telah diberikan

Gubernur

Surat perintah Tugas 120 menit Rekaman Hasil

Kunjungan

Lapangan

7. Petugas Membuat

Laporan Hasil

Perjalanan Dinas

Rekaman hasil kunjungan

Lapangan

30 menit Laporan Hasil

Perjalanan Dinas

8. Melaporkan hasil

kunjungan lapangan

kepada Biro

Organisasi

laporan Hasil Perjalanan

Dinas

15 menit laporan

Perjalanan Dinas

diterima Kepala

Biro Organisasi

9. Petugas

Mendokumentasikan

hasil perjalanan Dinas

Laporan Hasil Perjalanan

Dinas

5 menit Dokumentasi

Hasil Monev


PROVINSI NTB

BAGIAN KELEMBAGAAN


KELEMBAGAAN

Nomor SOP

060/39/2011


Tanggal Revisi -



Nama SOP : PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PELERJAAN PEGAWAI NEGERI

SIPIL

Format SOP Diagram alir (Flochart)

STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)

BAGIAN KEPEGAWAIAN

1. PEMBUATAN DP3

2. PENGURUSAN KENAIAKAN PANGKAT

3. PENGURUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA

4. PENGURUSAN SUARAT IZIN CUTI

5. PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)

6. PEMBUATAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL

7. PEMBUATAN KARTU SUAMI / ISTRI

8. PENGUSUAN IZIN BELAJAR


PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JALAN PEJANGGIK NO.12 MATARAM

TELPON (0370) 625415 Mataram

PELAYANAN CEPAT DAN TETAP

TAMPA BIAYA

BILA ANDA KECEWA KATAKAN PADA KAMI

BILA ANDA PUASKAN UCAPKAN TERIMA KASIH

TTD

BAG.KEPEG

Satuan kerja Nomor SOP 060/40/2011

Tanggal pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Karo organisasi Setda

Prov.NTB

Disahkan Oleh Pembuatan Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil

FORMAT SOP Diagram alir (Flowchart)

Dasar hukum

Kualifikasi pelaksana


tentang penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan Bebas KKN

Pelaksanaan diwajibkan memiliki kemampuan,

pendidikan Minimal Diploma 3 atau SI

2. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun

1979 Daftar Urut Kepangkatan Pegawai

Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1979

tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil

4. Surat Edaran Badan Kepegawaian

Negara No.02/SE/1980 ttg Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil

5. Peraturan Daerah Provinsi NTB NO.6

Tahun 2008 ttg Organisasi dan tatakerja

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Sekretarian Dewan

Perwakilan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara

Barat No.20 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi tatakerja

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Sekretarian Dewan

Perwakilan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

Keterkaitan : Peralatan :

1. SOP yang dilaksanakan ada

Keterkaitan denangan SOP di BKD

2. SOP internal dan Administratif

1. 1 Unit Komputer


3. Lain-lain


1. Hambatan dapat saja terjadi :

a. Pejabat yang berwenang tidak ada

tempat

b. DP3 PNS yang bersangkutan tidak

ditanda oleh atasan langsung

1. Diisi dengan catatan penilaian Atasan

tentang pelaksanaan Pekerjaan dari

PNS.

Uraian

Aktivitas

Pelaksana I Pelaksana 2

Mutu Baku

Pers/Klp waktu Output

1. Blangko DP3

didistribusikan

ke PNS Melalui

TU masing-

masing Biro

Formulir

DP3

5 hari Formulir

diterima

2. Blangko DP3

diterima Biro

dan diisi dengan

nilai untuk

diajukan ke

atasan langsung

dan atasan

pejabat menilai

Formulir

Terisi

5 hari DP3

ditandatang

ani

3. TU Biro

organisasi

menerima DP3

dan Kepala Biro

mengarahkan

kebagian

kepegawaian

Biro Organisasi

Formulir

DP3 terisi

dengan nilai

5 hari DP3

ditandatang

ani dengan

Benar

4. Kabag

mendisposisikan

ke kasubag

Umum Kepeg

untuk

memeriksa

keabsahan DP3

yang sudah

ditandatangani

Formulir

DP3 terisi

dengan nilai

yang benar

2 hari Keputusan

DP3

5. DP3 yang sudah

selesai

dibuatkan surat

pengantar ke

BKD dan Diklat

Formulir

DP3 terisi

dengan nilai

2 hari Keputusan

DP3

terkirim

6. DP3 akan

dimasukkan

masing-masing

PNS

Dokumen

PNS

NILAI

Proses TU Biro

masing-masing

TU

Biro Organisasi

TU

Biro Organisasi

Kasubag

umum

kepeg

TU

Biro Organisasi

Arsip

/Dokumen

Selesai


Tanggal pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Karo organisasi Setda Prov.NTB

SUB BAGIAN MUTASI

PEGAWAI

NAMA SOAP PENGURUSAN KENAIKAN

PANGKAT


Dasar hukum



pokok kepegawaian Sebagaimana telah diubah

dengan UU.No.43 Tahun 1999 ttg Pokok –

Pokok Kepegawaian.


penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan

Bebas KKN

3. Peraturan Pemerintah N0.12 Tahun 2002 atas

perubahan peraturan pemerintah No.99 th.2002

tentang kenaikan Pangkat PNS.

4. Keputusan Kepala BKN No.12 Tahun 2002 ttg

petunjuk pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS.

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat No.6 Tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.


No.20 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.


No.823/572/Kepeg/2007 Tanggal 31 Mei

Perihal Penyesuaian usul Kenaikan pangkat

PNS Pada Lingkup Pemerintahan Provinsi

NTB.


No.823/1556/kepeg/2008 tanggal 31 Mei

tentang Usul Kenaiakan pangkat penyesuaian

Izasah.




1. SOP yang dilaksanakan ada Keterkaitan

denangan SOP di BKD


1. 1 Unit Komputer


3. Lain-lain




b. Penundaan Kenaikan Pangkat

1. Diisi dengan catatan atas kekurangan bahan

kenaikan Pangkat.

Uraian

Aktivitas


Mutu Baku


1. Membuat Daftar

PNS yang akan

naik Pangkat 3

Bulan sebelum

TMT sesuai buku

panjagaan

Data PNS 5 hari Data yg

Akurat

2. Membuat surat

pemberitauan

batas Waktu

proses UKP dan

ADM

kepegawaian pada

TU Biro Lingkup

Setda

Data Terisi

Lengkap

2 hari Data yg

Akurat

3. TU Biro Setda

menyiapkan

Berkas usulan

kenaikan pangkat

untuk diserahkan

ke TU Biro

Organisasi.

Data Terisi

Lengkap

5 hari Data yg

Akurat

4. TU Biro

Organisasi

menerima berkas

usulan kenaikan

pangkat untuk

diperoses

Syarat :

DP3 2 tahun

SK akhir

Izasah

STULD

Gol.II,ke III

KE VI Diklat

PIM

SK Jabatan

2 hari Data yg

Akurat

5. Kabag

Kepegawaian

mendispo sisikan

ke Kasubag

Mutasi

Formulir

DP3 terisi

dengan nilai

2 hari Data yg

Akurat

6. Kasubag Mutasi

menerima dan

meneliti

kelengkapan

bahan dengan

catatan

kekuarangannya

Berkas UKP

dan

Pengantar

1 hari Data yg

Akurat

7. Kelengkapan

Adm.UKP di

legalisir sesuai

dengan Aslinya

oleh Kabag

Kepegawaian

Berkas UKP

dan

Pengantar

lengkap

60 hari Data yg

Akurat

8. Pemmbuatan

Surat Pengantar

UKP yang akan

ditandatangani

oleh Kepala Biro

dan disampaiakan

Ke BKD & Diklat

untuk diproses

lebih lanjut

Berkas

lengkap

2 hari Data yg

akurat

9. SK Kenaikan

Pangkat yang

ditandatangani

oleh pejabat yang

berwenang dan

mengirim

kemasing-masing

Biro.

Biaya ADM 2 hari SK Terbit

10. Peruses UKP

Selesai

Sbg

Dokumen

Fungsional

umum

kepegawaian

TU

Biro ORG

Kabag

Kepegawaian

Mulai

Proses

kepegawaian

TU

Masing-masing

Biro

Arsip Dokumen

Kepala

Biro

Selesai

Kasubag

mutasi

Kabag

kepeg


Tanggal pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif


SUB BAGIAN MUTASI

PEGAWAI

NAMA SOAP PENGURUSAN KENAIKAN

GAJI BERKALA


Dasar hukum





Pokok Kepegawaian.



Bebas KKN

3. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977

tentang pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

RI sebagaimana telah dirubah dengan

peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005.

4. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2011 ttg

penyesuaian gaji pegawai negeri sipil

5. Surat Edaran Menteri Keuangan

No.19/PB/2011 ttg penyesuaian Besaran Gaji

Pokok PNS,Anggota TNI,Anggota Kepolisian

RI.

6. Peraturan Daerah Provinsi NTB No.6 tahun

2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Prov.NTB.


No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Sekretariat Daerah Daerah dan

Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Prov.NTB





denangan SOP di BKD dan Biro Keuangan


1. 1 Unit Komputer


3. Lain-lain




tempat

b. Penundaan kenaikan gaji berkala

karena tidak ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang.

1. Diisi dengan catatan penundaan berkala.

Urutan

Aktivitas


Mutu Baku


1. Membuat Daftar

PNS yang akan

naik Pangkat 3

Bulan sebelum

TMT sesuai buku

panjagaan

Formulir

Berkala

5 hari Formulir

diterima

2. Membuat surat

pemberitauan

untuk meminta

berkas kaleng

kapan ADM

kepegawaian pada

TU Biro Lingkup

Setda

Formulir

serasi

1 hari Data yg

tersedia

3. TU Biro Setda

menyiapkan

Berkas usulan

kenaikan gaji

berkala untuk

diserahkan ke TU

Biro Organisasi.

Formulir

terisi

5 hari Data

tersedia

4. Usulan Diarahkan

Langsung ke

Bagian

kepegawaian

untuk diperoses

gaji berkala

Syarat :

DP3 terakhir

SK akhir

Izajah

SK Jabatan

2 hari Data koreksi

5. Pembuatan

konsep keputusan

kenaikan gaji

berkala

Konsep Gaji

Berkala

2 hari Konsep

terkoreksi

6. Surat keputusan

kenaikan gaji

berkala perlu

mendapatkan

persetujuan

Kasubag untuk

diajukan ke

Kabag .

SK Gaji

Berkala

1 hari SK berkala

7. Pejabat yg

berwenang

menandatangani

usulan kenaikan

gaji berkala bg

PNS.

SK Gaji

berkala

1 hari SK berkala

8. Kepegawaian

menerima SK

Kenaikan Gaji

Berkala dan

mengirim ke

Bendahara Gaji

dan TU Biro

Lingkup Setda

Serta PNS.

SK Gaji

berkala

1 hari Sebagai

dokumen

Takah

9. PNS menerima

SK Kenaikan Gaji

dan TU Biro

lingkup Setda

serta PNS

SK Gaji

berkala

2 hari Dokumen

PNS

Mulai

Proses

kepegawaian

TU

BIRO

Arsip

Dokumentasi

Pejabat

Selesai

Fungsional

umum

Kasubag

mutasi

KARO Bagian

Kepegawaian


Tanggal pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif


SUB BAGIAN BAGAIAN

UMUM KEPEGAWAIAN

NAMA SOAP PERMOHONAN PENGAJUAN

CUTI


Dasar hukum



Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan

bebas KKN

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

3. Peraturan Pemerintah No.24 1976 tentang cuti

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara No.SE/13/M.PAN/8/2006 tentang Hari

Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun Tahun

2007.

5. Keputusan Bersama Menteri Agama menteri

Tenaga Kerja dan Transimigrasi, dan Menpan

No.481 tahun

2006,kep.281/MEN/VII/2006,SKB/0.3/M.PAN/7/2

006 tentang hari libur Nasional dan Cuti Bersama

Tahun 2007.

6. Surat Edaran Gubernur NTB No.003/613/ORG

perihal Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun

2007.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.20

Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat

dan Sekretariat Daerah Prov.NTB dan secretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara

Barat.




1. SOP yang dilaksanakan ada Keterkaitan denangan

SOP di BKD


1. 1 Unit Komputer


3. Lain-lain




b. Penundaan Cuti Karena tidak

ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang.

1. Diisi dengan catatan penundaan

pelaksanaan Cuti.

Uraian

Aktivitas


Mutu Baku


1. Biro Organisasi

menerima

permohonan cuti

PNS yang

diajukan Oleh

Setda

Formulir

cuti

20 menit Formulir

terisi

2. Karo Organisasi

melalui TU Biro

mendisposisikan

ke Bgian

Kepegawaian

untu diproses

Formulir

cuti Terisi

20 menit Cuti terima

3. Kabag

Kepegawaian

Mendisposisikan

Ke Kasubag

Umum

Kepegawaian

Formulir

cuti terisi

catatan

20 menit Formulir

Cuti

putusan

atasan

4. Permohonan

Cuti diperoses

dan dimasukan

pada buku

register apakah

dapt/tidak

diberikan cuti

(dengan catatan)

Formulir

cuti terisi

catatan

30 menit Formulir

cuti

disetujui

5. Permohonan ijin

cuti diajukan

kepada pejabat

yang berwenang

yang

memberikan ijin

cuti dengan

catatan

membuat

laporan

pekerjaan untuk

dilimpah ke

pejabat lain

yang ditunjuk.

Formulir

cuti terisi

dinaikan

dan

diperoses

30 menit Keputusan

cuti terbit

6. Keputusan Izin

diterima oleh

PNS melaui TU

masing-masing

Biro

Ijin cuti

register

20 menit Keputusan

Cuti

7. Proses

permohonan cuti

selesai

Cuti

diterima &

dilaksanaka

n oleh PNS

takah

NILAI

TU Biro Organisasi

Kabag

kepegawaia

n

Pejabat

berwenang

Dokumentasi

Selesai

Kasubag

umum

kepegawaian


Tanggal pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif


SUB BAGIAN

PENGEMBANGAN

PEGAWAI

NAMA SOAP Pembuatan Daftar Kepangkatan

PNS


Dasar hukum



tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang

bersih dan bebas KKN

2. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1999 ttg

Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat No.6 Tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Sekretariat Daerah

Prov.NTB dan secretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Fungsi Sekretariat Daerah provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Sekretariat Daerah

Prov.NTB dan secretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat.





denangan SOP di BKD


1. 1 Unit Komputer


3. Lain-lain




tempat

b. Penundaan diterbitkan DUK Karena

data tidak sesuai.

1. Diisi dengan catatan kekurangan Data bagi

PNS.

Uraian

Aktivitas


Mutu Baku


1. Bersurat ke

masing-masing

Biro Lingkup

Setda untuk

meminta Data

PNS

Formulir

DUK

10 menit Formulir

terisi

2. TU Biro

Organisasi

menerima Data

PNS

Berdasarkan

Urutan

Kepangkatan

Formulir

DUKTerisi

10 menit data terima

3. Kepala Biro

Menerima daftar

Urutan

Kepangkatan

untuk

diserahkan

kebagian

Kepegawaian

untuk diperoses

Formulir

DUK terisi

lengkap

5 hari Data

tersusun

4. Kabag

kepegawaian

mendisposisikan

ke bagian sub

bag umum untuk

dikoreksi sesuai

dengan data

PNS yang ada.

Formulir

DUK

Sesuai Data

PNS

10 hari Data

Terkoreksi

5. DUK dari

seluruh Biro di

edit dan dicetak

untuk

ditempelkan di

papan

pengumuman

untuk

mendapatkan

koreksi kembali

oleh Masing-

masing PNS

Formulir

DUK

Sesuai Data

PNS

5 hari Perubahan

Data

6. DUK yang tidak

sesuai dengan

Data PNS akan

diubah/perbaiki

oleh

Bag.kepegawaia

n untuk

ditandatangani

oleh pejabat

yang

berwenang.

DATA

DUK

Lengkap

30 menit Keputusan

DUK

7. DUK dicetak

dan digandakan

DUK

digandakan

3 hari DUK dapt

di pedomani

8. Di edarkan ke

masing-masing

Biro melalui TU

Biro

DUK

diterima di

BIRO

MULAI

Proses TU Biro

Selesai

Kabag

kepegawaian

Kepala Biro

Organisasi

Kasubag

umum

pejabat

Dokumentasi


Tanggal pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif


SUB BAGIAN UMUM

KEPAGAWAIAN

NAMA SOAP pengurusan kartu pegawai


Dasar hukum





Pokok Kepegawaian.



Bebas KKN




Rakyat Daerah Prov.NTB.





Prov.NTB

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

No.7 tahun 2008 ttg Kartu Pegawai Negeri

Sipil Elektronik.





denangan SOP di BKD dan Biro Keuangan


1. 1 Unit Komputer


3. Lain-lain




b. Penundaan kenaikan gaji berkala karena tidak

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.


usulan kartu pegawai.

Uraian

Aktivitas


Mutu Baku


1. Bersurat ke

masing-masing

Biro untuk

mengusulkan PNS

yang mengajukan

Kartu Pegawai

Surat

permohonan

5 hari Data yang

lengkap

2. TU Biro

mengusulakan

syarat-syarat untuk

mendapatkan Kartu

Pegawai

Data terisi

lengkap

2 hari Data yg

Lengkap

3. TU Biro Organisasi

menerima Surat

permohonan untuk

mendapatkan kartu

pegawai dan Karo

mengarahkan ke

Bagian

kepegawaian.

Syarat

- SK PNS

- Pas

photo

5 hari Data yg

Lengkap

4. Kabag

kepegawaian

mendisposisikan ke

kasubag umum

kepegawaian untuk

diproses

Kelengkapa

n Data

sesuai

dengan

syarat diatas

2 hari Data yg

Lengkap

5. Kabag umum

kepegawaian

memeriksa

kelengkapan

administrasi

dapat/tidak

diperoses

Kelengkapa

n Data

2 hari Data yg

Lengkap

6. Kabag

kepegawaian

melegalisir syarat-

syarat administrasi

kepegawaian

Kelengkapa

n Data

1hari Data yg

Lengkap

7. Kepala biro

menandatangani

surat pengantar

pembuatan Kartu

Pegawai untuk

diperoses di BKD

Kelengkapa

n Data

10 hari Data yg

Lengkap

8. Bagian

Kepegawaian

MenerimaKartu

Pegawai Yang

ditandatangani

pejabat yg

berwenang

Kartu

Pegawai

2 hari Kartu

pegawai

9. Kartu Pegawai

disampaikan ke

PNS yang

bersangkutan

melalui TU

Masing-masing

Biro lengkup setda.

Sebagai

Dokumen

Takah

MULAI

Proses TU Biro

Kabag

kepegawaian

Bagian

Kepegawaian

Kasubag

pengemaban

gan

Kabag

kepegawaian

Arsip/Dokumen

TU Biro Oganisasi

Kepala Biro

selesai


Tanggal pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif


SUB BAGIAN UMUM

KEPAGAWAIAN

NAMA SOAP PENGURUSAN KARTU SUAMI /

ISTRI


Dasar hukum





Pokok Kepegawaian.



Bebas KKN




Rakyat Daerah Prov.NTB





Prov.NTB

5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian

Negara No.1 tahun 1994 tanggal 7 januari

1994 tentang tata cara permintaan Kartu

Suami/Istri





denangan SOP di BKD


1. 1 Unit Komputer


3. Lain-lain




b. Penundaan terbitnya Kartu Suami/Istri

Karena Tidak sesuai persyaratan.


usulan kartu Suami/Istri

Uraian

Aktivitas


Mutu Baku


1. Bagian

kepegawaian

Bersurat ke

masing-masing

Biro untuk

mengusulkan PNS

yang mengajukan

Kartu Suami/Istri

Formulir

DUK

10 menit Formulir

terisi

2. TU Biro

mengusulakan

syarat-syarat untuk

mendapatkan Kartu

Suami Istri

Formulir

DUKTerisi

10 menit data terima


menerima Surat

permohonan untuk

mendapatkan kartu

pegawai dan Karo

mengarahkan ke

Bagian

kepegawaian.

Formulir

DUK terisi

lengkap

5 hari Data

tersusun

4. Kabag

kepegawaian

mendisposisikan ke

kasubag umum

kepegawaian untuk

diproses

Formulir

DUK

Sesuai Data

PNS

10 hari Data

Terkoreksi

5. Kabag umum

kepegawaian

memeriksa

kelengkapan

administrasi

dapat/tidak

diperoses

Formulir

DUK

Sesuai Data

PNS

5 hari Perubahan

Data

6. Kabag

kepegawaian

melegalisir syarat-

syarat administrasi

kepegawaian

DATA

DUK

Lengkap

30 menit Keputusan

DUK

7. Kepala Biro

Menandatangani

surat pengantar

pembuatan Kartu

Suami/Istri untuk

diproses di BKD

dan Diklat

DUK

digandakan

3 hari DUK dapt

di pedomani

8. Bagian

kepegawaian

menerima Kartu

Suami Istri yg sdh

ditandatangani oleh

pejabat yg

berwenang

DUK

diterima di

BIRO

9. menerima Kartu

Suami Istri

disampaikan ke

PNS yang

bersangkutan

melalui TU

Masing-masing

Biro Lingkup

SETDA.

DUK

digandakan

3 hari DUK dapt

di pedomani

MULAI

Proses TU Biro

dokumentasi

Kabag

kepegawaian

Kepala Biro

Organisasi

Kasubag

umum

pejabat

selesai


Tanggal pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif


SUB BAGIAN UMUM

KEPAGAWAIAN

NAMA SOAP PENGURUSAN IZIN BELAJAR


Dasar hukum





Pokok Kepegawaian.



Bebas KKN

3. Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2000

tentang kenaikan pangkat PNS.

4. Surat Edaran Gubernur NTB

No.826.1/183/001 tanggal 11 April 1990

perihal Pemberian izin Tugas belajar PNS di

Pemda Tk.1dan II Se-NTB.

5. Surat Edaran Gubernur

NTB.No.826.1/119/011 Tanggal 30 April

perihal ijin Belajar PNS.

6. Surat Edaran Gubernur

NTB.No.8261/269./Kepeg/tanggal 8 maret

2005 perihal persyaratan dan prosedur

pemberian tugas belajar dan ijin belajar.

7. Peraturan Pemerintah Daerah Prov.NTB No.6

Tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja

Sekretariat Daerah Daerah dan Sekretarian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov.NTB





Prov.NTB





denangan SOP di BKD


1. 1 Unit Komputer


3. Lain-lain




b. Penundaan terbitnya SK Izin Karena Tidak

sesuai persyaratan.


usulan Izin Belajar

Uraian

Aktivitas


Mutu Baku


1. Bagian

kepegawaian

Bersurat ke

masing-masing

Biro untuk

mengusulkan PNS

yang mengajukan

izib belajar

Surat

permohonan

5 hari Data yg

lengkap

2. TU masing-masing

Biro mengusulkan

syarat-syarat dan

disampaikan ke TU

Biro Organisasi

Data terisi

lengkap

2 hari Data yg

lengkap


menerima Surat

permohonan izin

belajar dan Kepala

Biro mengarahkan

ke Bagian

Kepegawaian.

data terisi

lengkap

5 hari Data yg

lengkap

4. Kabag

kepegawaian

mendisposisikan ke

Sub bagian umum

kepegawaian untuk

diproses

Syarat :

DP3 2 tahun

SK akhir

Izasah

Tanda lulus

Tes PT

Persetujuan

Atasan

2 hari Data yg

lengkap

5. Kasubag

pengembangan

pegawai

memeriksa

kelengkapan

administrasi

dapat/tidak di

proses

Formulir

DUK

Sesuai Data

PNS

2 hari Data yg

lengkap

6. Kabag

kepegawaian

melegalisir syarat-

syarat administrasi

kepegawaian

Klengkapan

Data

1 hari Data yg

lengkap

7. Kepala Biro

mendapatkan surat

izin belajar untuk

diproses di BKD

dan Diklat

Klengkapan

Data

10 hari Data yg

lengkap

8. Menerima Surat

Izin belajar yang

sudah

ditandatangani oleh

pejabat berwenang

Konsep Izin

Belajar

2hari SK izin

Belajar

terbit

9. Izin belajar

disampaikan ke

PNS yang

bersangkutan

melaui TU masing-

masing Biro

Lingkup Setda.

Sebagai

dokumen

takah

MULAI

Proses TU

Biro

Arsip Dokumen

Kabag

kepegawaian

TU

Biro Organisasi

Kasubag

Pengembanga

n

Kabag

Kepegawean

selesai

Kabag

kepegawaian

Kepala Biro

Documents

KATA PENGANTAR - Biro Organisasi Setda Provinsi NTBbiroorganisasi.ntbprov.go.id/sites/default/files/Dokuments/SOP Biro... · standar Operasional Procedure Biro Organisasi Setda Provinsi