PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI BADAN ......LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016 4e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016 1

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2017


BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri,

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008,

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Wonogiri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Wonogiri nomor 25 Tahun 2012, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat;

c. Bidang Mutasi Kepegawaian;

d. Bidang Pengembangan Karier;

e. Bidang Administrasi dan Pembinaan Pegawai;

f. Bidang Pendidikan dan Latihan.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari:

a. Sub Bidang Mutasi Jabatan;

b. Sub Bidang Mutasi Umum.

Bidang Pengembangan Karier terdiri dari :


a. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian;

b. Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai.

Bidang Administrasi dan Pembinaan Pegawai terdiri dari :

a. Sub Bidang Administrasi Umum Pegawai;

b. Sub Bidang Pembinaan Pegawai.

Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari :

a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan;

b. Sub Bidang Diklat Non Penjenjangan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, maka Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai Tugas Pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian

daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BKD mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

kepegawaian daerah;

c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang mutasi

kepegawaian, pengembangan karier, administrasi dan pembinaan

pegawai, serta pendidikan dan pelatihan;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian daerah;


e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

3. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja di BKD Kabupaten

Wonogiri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) berjumlah 50 orang dimana

Pejabat Fungsional Umum sebanyak 28 orang Fungsional Tertentu sebanya

5 orang, Eselon IVA sebanyak 11 Orang, Eselon IIIA sebanyak 1 Orang,

Eselon IIIB sebanyak 4 orang dan Eselon IIB sebanyak 1 orang. Secara rinci

dapat dilihat pada grafik 1.1 tersebut dibawah.

Gambar 1.1

GRAFIK DATA PNS BKD KAB. WONOGIRI BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2016


Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan untuk pasca sarjana ( S2 )

sebanyak 16 orang, Sarjana ( S1 ) sebanyak 15 orang, DIV sebanyak 3

orang, D III sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 8 orang, SD sebanyak 1

orang. Lebih lengkapnya sesuai tabel berikut :

Gambar 1.2

GRAFIK DATA PNS BKD KAB. WONOGIRI BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2016


4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri, antara lain sebagai berikut :

a. Tanah perkantoran seluas 900 m² yang di atasnya dibangun gedung

kantor dengan luas lantai 792 m² yang terdiri dari Ruang Kerja Pimpinan,

Ruang Kerja Bidang dan sekretariat sebanyak 6 ruang, Ruang Pertemuan

2 ruang.

b. Kendaraan roda empat sebanyak 5 unit dan kendaraan roda dua

sebanyak 8 unit.

c. Komputer sebanyak 31 unit, printer sebanyak 46 unit dan mesin ketik

sebanyak 5 buah, Lap Top sebanyak 52 Unit.

d. OHP dan perangkatnya sebanyak 2 unit, Warless Amplifier sebanyak 3

buah dan Warless mik jepit sebanyak 4 buah.

e. LCD Proyektor sebanyak 8 unit, Kamera digital 2 unit, Papan tulis

elektronik 2 buah.

f. Peralatan lainnya berupa meja, kursi, White Board, AC, mesin Rezograp,

dan lain-lainnya sebagai pendukung pelaksanaan kerja.

B. ASPEK STRATEGIK BKD KABUPATEN WONOGIRI.

Aspek strategik yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan visi dan

misinya adalah :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.


2. Tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang memadai.

3. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang diarahkan

pada terwujudnya data dan informasi kepegawaian yang dapat dijadikan

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (cepat, tepat, dan akurat setiap

saat).

4. Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Sistem manajemen

kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya pembinaan PNS berbasis

kompetensi.

5. Peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan administrasi kepegawaian yang

diarahkan pada terwujudnya pelayanan prima dibidang kepegawaian.

6. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian di

daerah yang diarahkan pada penegakan peraturan perundang-undangan

kepegawaian guna mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan

yang baik (good governance).

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Permasalahan utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri yang harus diselesaikan dalam melaksanakan manajemen

kepagawaian di Kabupaten Wonogiri antara lain sebagai berikut :

a. Dengan adanya batasan-batasan dari Pemerintah Pusat terkait pengadaan

CPNS di Daerah, serta semakin tingginya PNS yang pensiun di Kabupaten

Wonogiri, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan di masing-masing SKPD, sehingga mengakibatkan kurang

optimalnya didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


b. Belum sepenuhnya kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki

suatu jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

c. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi Aparatur

agar berkemampuan sesuai dengan standar kompetensi jabatan sangat

diperlukan. Hal ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi

didalam pelaksanaannya masih banyak kendala diantaranya adalah

minimnya anggaran yang dialokasikan. Sehingga pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan belum bisa dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh

kepada setiap pegawai.

d. Adanya perasaan enggan dari para PNS untuk melakukan konsultasi

psikologi, karena beranggapan bahwa melakukan konsultasi psikologi

hanya untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, juga beranggapan

bahwa konsultasi psikologi sama dengan membuka aib diri kepada orang

lain. Dengan kata lain kurangnya pemahaman akan manfaat dari

bimbingan konseling.

e. Kurang dipahaminya peraturan perundang-undangan dibidang

kepegawaian oleh para PNS, hal ini diindikasikan masih banyaknya

pelanggaran aturan kepegawaian yag terjadi.

f. Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di

masing-masing unit kerja.

g. Belum dilaksanakannya analisis jabatan di masing-masing unit kerja

sehingga mengakibatkan perencanaan kebutuhan PNS belum optimal.

h. Untuk meningkatkan pelayan informasi kepegawaian kepada publik

dengan cepat dan akurat diperlukan pengembangan electronic government


(e-Gov) secara baik. BKD Kab. Wonogiri dalam pengelolaan manajemen

kepegawaian telah diupayakan pengembangan “Sistem Informasi

Kepegawaian” yang dapat diakses oleh semua SKPD antara lain website

dan SIMPEG Online, namun seiring dengan perubahan ketentuan, akses

SIMPEG belum competable, sehingga informasi yang dihasilkan belum

bisa memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan. Selain itu keterbatasan

SDM yang ada di SKPD juga menyebabkan SIMPEG kurang efektif.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan

dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-

banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha

melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasil melalui umpan balik yang

terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis instansi pemerintah Sebagai

Lembaga Teknis yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah merupakan

integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global

serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan kewenangan pemerintah

Kabupaten Wonogiri dalam bidang Manajemen Kepegawaian Daerah, Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai Rencana Strategis yang

telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri.

Rencana Srtategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis

Badan Kepegawaian Daerah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, serta

cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 akan dijelaskan dalam

Rencana Kinerja ( Performance Plan ) 2016.


A. RENCANA STRATEGIK ORGANISASI.

Sejalan dengan pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagian fungsi manajemen Pegawai Negeri Sipil telah

menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Dengan

pelimpahan kewenangan manajemen kepegawaian ini diharapkan daerah

mampu menata sumber daya manusia sebagai pendukung pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

keuangan yang dimilikinya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung

akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian

Daerah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban perencanaan strategis

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan

Kepegawaian Daerah. Perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah

merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain agar

mampu menjawab permasalahan pengelolaan manajemen kepegawaian.

1. VISI.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis,

antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, oleh instansi pemerintah.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Kabupaten Wonogiri menetapkan visi sebagai berikut :


“MENJADI PENGELOLA KEPEGAWAIAN YANG PROFESIONAL DAN

AKUNTABEL.”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Menjadi pengelola kepegawaian yang profesional artinya Badan

Kepegawaian Daerah menjadi pengelola kepegawaian yang ahli dalam

bidangnya. Akuntabel maksudnya adalah setiap aktivitas yang dilaksanakan

Badan Kepegawaian Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. MISI.

Untuk mewujudkan visi diatas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri menetapkan misi Meningkatkan kwalitas manajemen

kepegawaian. Kenapa diambil misi ini, karena sistem manajemen

kepegawaian saat ini belum sepenuhnya mampu mendorong profesionalitas,

kompetensi, serta remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggung

jawab dan beban kerja aparatur.

Manajemen kepegawaian diarahkan guna mengembangkan dan

melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja, atau

berbasis pada sistem merit. Sistem ini didukung oleh perencanaan

kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem

remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian berdasarkan

prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos

kerja yang baik, serta perlindungan hukum untuk memacu pegawai agar

dapat berprestasi tinggi (profesional). Hal ini dilakukan dengan


memperhatikan perkembangan isu straegis lingkungan organisasi dan arah

kebijakan pembangunan daerah

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, diharapkan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat secara tepat

menentukan program kegiatan untuk mewujudkan visi dan misinya untuk

kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber

daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis

ini diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat

mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Adapun tujuan

strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri adalah

Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas dan Akuntabel.

4. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (Tahunan, Semesteran,

Bulanan atau Triwulan).

Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang

telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil

yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2021, sebagaimana tertuang

dalan Renstra BKD Kabupaten wonogiri periode 2016-2021.


Badan Kepegawaian Daerah menetapkan sasaran dan indikator

sasaran beserta targetnya tahun 2016 sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Formula

1. Terciptanya Manajemen

Kepegawaian yang

Berkualitas dan Akuntabel

Presentase

Ketepatan Waktu

Penyelesaian

Pembuatan SK

Kepegawaian

60% Jumlah pegawai yang menerima SK Kepegawaian sebelum tmt/ sesuai dengan SOP dibagi jumlah SK yeng terbit kali 100%

Presentase

Kesesuaian

Penempatan PNS

dalam Jabatan

Sesuai Kompetensi

dan Kualifikasi

90 % Jumlah PNS yang penempatannya sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi dibagi jumlah PNS kali 100%

Tingkat

kelengkapan dalam

penyajian data dan

informasi

kepegawaian

65% Jumlah data kepegawaian terisi lengkap dibagi jumlah seluruh data kepegawaian

Penurunan Tingkat

pelanggaran disiplin

0,03 % Prosentase pelanggaran disiplin tahun ke-n dikurangi prosentase pelanggaran disiplin tahun n-1

Prosentase PNS

yang berpendidikan

S1,S2,S3

63,5% Jumlah PNS yang berpendidikan S1, S2, S3 dibagi jumlah PNS kali 100 %


Rata-rata % PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi

79,5 % Jumlah lulusan diklat yang sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah seluruh PNS kali 100 %

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

78 % Nilai IKM dari aplikasi IKM yang ada di BKD Kab. Wonogiri

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri menetapkan

beberapa indikator kinerja utama sejak tahun 2016. Dimana tahun 2016

merupakan tahun pertama Rencana trategis (Renstra) periode 2016-2021.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan indikator yang secara langsung

sebagai penjabaran dalam indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri periode 2016-2021.

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri pada tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No. Indikator Target Satuan

1. Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam

Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi

90

%

2. Prosentase PNS yang berpendidikan S1,S2,S3

63,5

%

3. Rata-rata % PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi

79,5

%


C. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri yang akan dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2016

ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja

yang ada pada tingkat sasaran sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2

berikut :

Tabel 2.3

RENCANA KERJA TAHUN 2016

BKD KABUPATEN WONOGIRI

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target

1. Terciptanya Manajemen

Kepegawaian yang

Berkualitas dan Akuntabel

Presentase Ketepatan Waktu

Penyelesaian Pembuatan SK

Kepegawaian

60%

Presentase Kesesuaian Penempatan

PNS dalam Jabatan Sesuai

Kompetensi dan Kualifikasi

90 %

Tingkat kelengkapan dalam penyajian

data dan informasi kepegawaian

65%

Penurunan Tingkat pelanggaran

disiplin

0,03 %

Prosentase PNS yang berpendidikan

S1,S2,S3

63,5%


79,5 %


78 %


D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2016

Perjanjian kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Bupati wonogiri beserta

program / kegiatan pendukung tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 2.3

berikut :

Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2016

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

No Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target Program

Pendukung No Kegiatan Anggaran

Anggaran Perubahan

1 Terciptanya Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas dan Akuntabel

1. Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembuatan SK Kepegawaian

60%

Program Pembinaan dan Pengemba ngan Aparatur

1 Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS

110.000.000 110.000.000

2 Penyelesaian SK Pensiun

25.000.000 25.000.000

3 Penerimaan Tanda Kehormatan

10.000.000 10.000.000

4 Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja

7.500.000 7.500.000

5 Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis

7.500.000 7.500.000

6 Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS

7.500.000 7.500.000

7 Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS

10.000.000 10.000.000

8 Penyelesaian Usulan KARIS/KARSU/KARPEG

15.000.000 15.000.000

9 Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen

10.000.000 10.000.000

10 Fasillitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik

20.000.000 20.000.000

11 Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS

6.000.000 6.000.000



Indikator Sasaran

Target Program


Anggaran Perubahan

12 Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS

15.000.000 15.000.000

13 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala

7.000.000 7.000.000

2. Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi

90%


1 Seleksi Penerimaan Calon PNS

583.594.000 217.761.000

2 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)

60.000.000 60.000.000

3 Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional

60.000.000 60.000.000

4 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/Kepala Sekolah

100.000.000 150.000.000

5 Pelaksanaan Ujian Dinas

14.000.000 14.000.000

6 Uji Kesehatan PNS 15.000.000 233.000.000

7 Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS

10.000.000 10.000.000

8 Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional

0 50.000.000

9 Bintek Penilaian Prestasi Kerja

60.000.000 60.000.000

10 Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS

7.000.000 7.000.000

11 Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka

145.000.000 145.000.000

3. Penurunan Tingkat pelanggaran disiplin

0,03%


1 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

30.000.000 30.000.000

2 Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Kab. Wonogiri

6.500.000 6.500.000



Indikator Sasaran

Target Program


Anggaran Perubahan

3 Pelaksanaan Operasi Razia PNS

35.000.000 35.000.000

4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

50.000.000 50.000.000

5 Pengelolaan LHKPN

60.000.000 60.000.000

6 Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS

25.000.000 25.000.000

4. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian

65%


1 Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi PNS

40.000.000 40.000.000

2 Penyusunan Formasi PNS

20.000.000 20.000.000

3 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

7.500.000 7.500.000

4 Penyusunan Profil Pegawai

12.000.000 12.000.000

5 Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil

10.000.000 10.000.000

6 Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai

8.500.000 8.500.000

7 Penyusunan Bezzeting Pegawai

22.500.000 22.500.000

8 Pembuatan File Kepegawaian Elektronik

13.000.000 13.000.000

9 Penerbitan Buletin Kepegawaian

81.500.000 81.500.000

10 Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian

150.000.000 180.000.000

5. Prosentase PNS yang berpendidikan S1,S2,S3

63,5%

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar/Beasiswa

70.000.000 97.250.000

2 Fasilitasi seleksi penerimaan Capra IPDN

7.500.000 0

3 Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar

5.000.000 5.000.000

Program Pembinaan & Pengemba ngan Aparatur

1 Penyelesaian Ijin Belajar

10.000.000 10.000.000



Indikator Sasaran

Target Program


Anggaran Perubahan

6. Rata-rata % PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi

79,5%


1 Pengiriman peserta diklat Teknis dan sejenisnya

700.000.000 675.000.000

2 Pengiriman Diklat Fungsional dan sejenisnya

450.000.000 125.000.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV

979.442.000 979.442.000

2 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

670.798.000 670.798.000

3 Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah

371.870.000 371.870.000

4 Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah

145.500.000 0

5 Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Pengawas

153.000.000 153.000.000

6 Diklat Teknis Perencanaan Partisipatif

254.730.000 254.730.000

7 Diklat Teknis Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru SD dan SMP

97.145.000 97.145.000

8 Bimbingan Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi

68.578.000 68.578.000

9 Diklat Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris

251.422.000 251.422.000

10 Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli

0 350.000.000

7. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

78% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.000.000 1.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100.000.000 100.000.000

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.500.000 2.500.000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

5.000.000 5.000.000



Indikator Sasaran

Target Program


Anggaran Perubahan

Kendaraan Dinas/ Operasional

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4.200.000 4.200.000

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

23.000.000 23.000.000

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

60.000.000 60.000.000

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

40.000.000 40.000.000

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.500.000 7.500.000

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

38.000.000 38.000.000

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.800.000 1.800.000

12 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3.600.000 3.600.000

13 Penyediaan Makanan dan Minuman

20.000.000 20.000.000

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

70.000.000 100.000.000

15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

4.500.000 4.500.000

16 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

78.000.000 78.000.000

17 Penataan arsip kantor

8.500.000 8.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

170.247.000 216.247.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

115.775.000 70.975.000

3 Pengadaan Mebeleur

27.000.000 27.000.000



Indikator Sasaran

Target Program


Anggaran Perubahan

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

75.000.000 75.000.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

80.000.000 80.000.000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5.000.000 5.000.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

36.000.000 36.000.000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

4.500.000 4.500.000

9 Pemeliharaan Rutin/ berkala halaman /pagar/gapura/ taman

4.500.000 4.500.000


1 Bimbingan Teknis /Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek

60.000.000 65.000.000

2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian

60.800.000 60.800.000

3 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian

74.500.000 74.500.000

4 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat

50.000.000 50.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

6.000.000 6.000.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

7.000.000 7.000.000

3 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

8.800.000 8.800.000

4 Penyusunan Renstra

10.000.000 10.000.000



Indikator Sasaran

Target Program


Anggaran Perubahan

5 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

20.000.000 20.000.000

6 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan

40.000.000 40.000.000

7 Penyusunan LKj IP 7.000.000 7.000.000

8 Penyusunan Dokumen Perencanaan

31.000.000 31.000.000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan

atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai

dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016, guna

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran,

LKjIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan

perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan

merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target

kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (performance

plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2016 target kinerja tersebut dibandingkan

dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Selisih

yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja

dimasa yang akan datang (performance improvement).


Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan

membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun

2016.

Realisasi % Pencapaian kinerja = x 100% Rencana

Predikat penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan

dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat)

kategori sebagaimana tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1

KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No. Rentang Capaian Kategori Capaian

1 85 % - 100 % Sangat Baik

2 70 % - 84,9 % Baik

3 55 % - 69,9 % Cukup

4 ≤ 54,9 % Kurang

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016, PERBANDINGAN DENGAN 2015 DAN

CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA

Dalam tahun 2016, rincian capaian kinerja dapat dilihat pada form

Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2016, sebagaimana terlampir. Berikut pencapaian target kinerja dari

masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran strategik tahun 2016, dan


perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2015, serta capaian terhadap

akhir target RENSTRA, sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

CAPAIAN KINERJA PADA MASING-MASING INDIKATOR SASARAN TANUN 2016

NO SASARAN STRATEGIK INDIKATOR KINERJA

2016 %

KINERJA

2015

%

REALISASI

RENSTRA TARGET REALI SASI

%

KINERJA

Terciptanya

Manajemen

Kepegawaian

yang Berkualitas

dan Akuntabel

Presentase

Ketepatan Waktu

Penyelesaian

Pembuatan SK

Kepegawaian

60% 80,18% 133,63 57% 94,33

Presentase

Kesesuaian

Penempatan PNS

dalam Jabatan

Sesuai Kompetensi

dan Kualifikasi

90 % 93,01% 103,34 89,5% 98,45%

Tingkat kelengkapan

dalam penyajian data

dan informasi

kepegawaian

65% 86,43% 132,97 62% 91,84%

Penurunan Tingkat


0,03 % 0,08% 266,67 0,27% = 32 kss

44,44%

Prosentase PNS

yang berpendidikan

S1,S2,S3

63,5% 53,17% 83,73 62,82%

75,96%


79,5 % 79,21% 99,64 74,5% 84,27%


78 % 83 % 106,41 73,4% 94,86%

RATA-RATA 132,34 83,45%


C. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran “terciptanya

manajemen kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel” adalah sebagaimana

tabel 3.2 diatas, secara rinci per indikator kinerja sasaran, dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Indikator 1 ( satu ) : Prosentase ketepatan waktu penyelesaian

pembuatan SK Kepegawaian.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran ini,

diperoleh hasil capaian kinerjanya adalah sebesar 133,63 % atau masuk

kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami

peningkatan, dimana capaian kinerja tahun 2015 untuk indikator ini 57%.

Walaupun dalam pencapaian kinerja untuk indikator-1 sangat baik,

dalam pelaksanaannya tidak lepas dari hambatan-hambatan, hambatan-

hambatan tersebut antara lain:

a. Masih terdapat keterlambatan dalam pengusulan penerbitan Surat

Keputusan;

b. Penyelesaian Surat Keputusan melibatkan pihak lain diluar BKD

Kabupaten Wonogiri, sehingga masih sangat memungkinkan adanya

keterlambatan dalam penerbitan SK;

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan

antara lain sebagai berikut :

a. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga

keterlambatan penerbitan SK bisa diminimalisir.


b. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap SKPD di wilayah

Kabupaten Wonogiri terkait ketepatan waktu dalam pengusulan penerbitan

SK.

Adapun realisasi capaian target Renstra 2016-2021, sampai dengan

tahun 2016 pada indikator-1, telah mencapai 94,33%. Hal ini berarti

memenuhi target dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja

sasaran-1 dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :

Gambar 3.1

GRAFIK CAPAIAN KINERJA INDIKATOR 1

2. Indikator 2 ( dua ) : Prosentase kesesuaian penempatan PNS dalam

jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator 2, diperoleh hasil

capaian kinerjanya rata-rata 103,34% atau masuk kategori sangat baik. Jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2015, mengalami peningkatan. Namun


demikian walaupun dalam pencapaian kinerja untuk indikator 2 sangat baik,

dalam pelaksanaannya tetap ada hambatan-hambatan yang terjadi,

diantaranya adalah :

a. Belum adanya analisis jabatan yang baku dan telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

b. Semakin terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Kabupaten Wonogiri.



a. Peningkatan kompetensi aparatur sehingga diharapkan setiap aparatur

bisa mengampu lebih dari satu tugas / pekerjaan.

b. Untuk mengatasi belum adana analisis jabatan ditingkat daerah, maka

digunakan aturan yang lebih tingi dalam penataan pegawai walaupun

sifatnya masih umum / belum spesifik..

Adapun realisasi capaian target Renstra, sampai dengan tahun

2016 pada indikator-2, telah mencapai 98,95 %. Hal ini berarti target renstra

yang telah ditetapkan terpenuhi. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja

indikator-2 dapat dilihat pada gambar 3.2 dibawah ini :


Gambar 3.2


3. Indikator 3 ( tiga ) : Tingkat kelengkapan dalam penajian data dan

informasi kepegawaian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator-3, diperoleh hasil

sebesar 132,97% atau sangat baik. Dibandingkan dengan tahun 2015

mengalami peningkatan, dimana capaian kinerja tahun 2015 untuk sasaran -3

sebesar 100 %.

Walaupun dalam pencapaian kinerja untuk sasaran-3 sangat baik,

dalam pelaksanaannya tetap ada hambatan-hambatan yang terjadi,

diantaranya adalah :

a. Masih terdapat data pegawai yang belum lengkap, yang dikarenakan tidak

segera dilakukan update data bila terjadi perubahan data pegawai oleh

petugas operator SIMPEG online.


b. Jaringan internet yang berkualitas baik belum merata ke seluruh SKPD

terutama yang dipelosok Wonogiri.



a. Bekerja sama dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas jaringan

sehingga SIMPEG yang ada bisa dioptimakan sesuai kebutuhan.

b. Intensifikasi koordinasi dengan SKPD guna mencegah keterlambatan

update perubahan data pegawai.


tahun 2016 pada indikator-3, telah mencapai 99,34 %. Hal ini berarti telah

memenuhi dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih

jelasnya capaian kinerja indikator-3 dapat dilihat pada gambar 3.3 di bawah

ini:

Gambar 3.3



4. Indikator 4 ( Empat ) : Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin


capaian kinerjanya sebesar 266,67% atau sangat baik. Pada indikator ini

ditargetkan terdapat penurunan pelanggaran disiplin sebesar 0,03%,

terealisasi sebesar 0,08%. Ini berarti terdapat penurunan pelanggaran disiplin

yang cukup signifikan ditahun 2016. Adapun capaian kinerja tahun 2015

100%.

Kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

mewujudkan sasaran-4 ini antara lain :

a. Kurang dipahaminya ketentuan / aturan disiplin PNS oleh atasan langsung

pegawai sehingga peran kontrol yang harusnya dilakukan oleh atasan

langsung belum sepenuhnya berjalan.

b. Kurangnya kesadaran PNS tentang arti pentingnya administrasi disiplin

pegawai.



a. Peningkatan pemahaman ketentuan disiplin PNS kepada pejabat

struktural di lingkungan pemerinntah Kabupaten Wonogiri.

b. Intensifikasi pelaksanaan operasi razia PNS.

c. Peningkatan peran dan fungsi waskat oleh atasan langsung.

d. Sentralisasi absensi berbasis IT (absensi online) sehingga tingkat

kehadiran PNS bisa terpantau setiap saat oleh pembina kepegawaian.


tahun 2016 pada indikator-4, sebesar 44,44%. Yang berarti telah memenuhi


dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian

kinerja indikator-4 dapat dilihat pada gambar 3.4 di bawah ini :

Gambar 3.4


5. Indikator 5 ( Lima) : Prosentase PNS yang berpendidikan S1, S2, S3


sebesar 83,73% atau kategori baik. Artinya capaian kinerja untuk indikator ini

masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan

tahun 2015 mengalami penurunan, dimana capaian kinerja tahun 2015 untuk

indikator -5 sebesar 100%.


mewujudkan sasaran-5 ini antara lain :

a. Adanya pengalihan pegawai ke pemerintah provinsi, dimana rata-rata

yang dialihkan memiliki pendidikan S1 keatas, sehingga sangat


mempengaruhi prosentase jumlah pegawai di Kabupaten Wonogiri yang

berpendidikan S1, S2 dan S3.

b. minimnya alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi aparatur

melalui tugas belajar maupun ijin belajar

c. Dalam pelaksanaan tugas belajar pada saat ini masih sangat tergantung

pada pihak ke-3 sebagai penyandang dana (Bappenas dan Star BPKP,

Kementrian Pendidikan, dan pegawai yang bersangkutan), Pemerintah

Kabupaten Wonogiri baru bisa memberikan bantuan biaya hidup maupun

penunjang saja, belum bisa menyentuh pada biaya pendidikan secara

menyeluruh.



a. Peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, tugas

belajar, peningkatan bantuan untuk ijin belajar, agar kedepan bisa

menyentuh pada semua pegawai, karena dengan peningkatan kompetensi

aparatur akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada

masyarakat.

b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait baik lembaga pendidikan

maupun kementrian sehingga pelaksanaan tugas belajar bisa lebih

ditingkatkan lagi.


tahun 2016 pada indikator-5, mencapai 75,96%. Yang berarti sedikit kurang

dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih jelasnya capaian



Gambar 3.5


6. Indikator 6 ( enam ) : Rata-rata % PNS yang mengikuti diklat sesuai

dengan kompetensi.


capaian kinerjanya sebesar 99,64% atau sangat baik. Artinya masih kurang

sesuai dengan target yang ditetapkan. Ada sedikit penurunan dibandingkan

dengan tahun 2015, dimana capaian kinerja tahun 2015 untuk indikator-6

sebesar 100%.


mewujudkan indikator-6 ini antara lain :

a. Masih lemahnya komitmen bersama terhadap keberhasilan pelaksanaan

diklat. Hal ini ditandai dengan pengiriman peserta diklat belum sesuai

yang diharapkan penyelenggara. Hal ini akan sangat berdampak pada

tingkat efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan diklat.


b. Minimnya anggaran dan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam

peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dapat

dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Peningkatan komitmen bersama terhadap keberhasilan diklat, yaitu antara

penyelenggara maupun SKPD pengirim, sehingga peserta yang dikirim

mengikuti diklat benar-benar yang membutuhkan dan berkompeten dalam

bidangnya.

b. Peningkaan pengalokasan anggaran untuk peningkatan kompetensi

aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sehingga lebih meningkatkan

cakupan yang di diklat.


tahun 2016 pada indikator-6, sebesar 84,27%. Untuk lebih jelasnya capaian


Gambar 3.6



7. Indikator 7 ( tujuh ) : Indeks kepuasan pelayanan administrasi

kepegawaian.


capaian kinerja sebesar 106,41% kategori sangat baik atau lebih baik jika

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015.


mewujudkan indikator -7 ini antara lain :

a. Ruang pelayanan kurang nyaman karena masih terlalu sempit, hanya

memanfaatkan ruang lobi yang ada dan dijadikan ruang pelayanan teradu.

b. Belum semua tamu yang berkunjung ke BKD mau memberikan penilaian

terhadap kinerja pelayanan yang ada di BKD

c. Masih adanya rasa enggan / kekawatiran bahwa dengan memberikan

penilaian terhadap pelayanan yang ada di BKD akan berdampak pada

karier sebagai PNS.


adalah :

a. Peningkatan kenyamanan ruang pelayanan terpadu sehingga konsumen

akan merasa puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian.

b. Peningkaan pemahaman terhadap tamu yang berkunjung ke BKD, bahwa

pemberian penilaian ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

yang ada di BKD dan tidak ada efek negatif secara personal.


tahun 2016 pada indikator-7, sebesar 94,86%. Untuk lebih jelasnya capaian



Gambar 3.7


D. ANALISIS KINERJA KEUANGAN

Penyelenggaraan pengelolaan manajemen kepegawaian daerah tahun

anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)

Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 11.201.040.000,- yang terbagi dalam Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp. 3.836.122.000,- dan belanja langsung, sebesar

Rp. 7.364.918.000,-. Dari anggaran tersebut diatas, realisasi untuk belanja tidak

langsung sebesar Rp. 3.492.730.151,- atau 91,05%, sedangkan belanja

langsung terealisasi sebesar Rp. 6.622.614.767,- atau 89,92%. Secara

keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Wonogiri terealisasi sebesar Rp. 10.115.344.918,- atau 90,49 %.

Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan

oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas


pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara rinci realisasi APBD

dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya belanja langsung dapat

dilihat dalam tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

REALISASI PELAKSANAAN APBD UNTUK BELANJA LANGSUNG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. WONOGIRI

TAHUN 2016

NO. PROGRAM

KEGIATAN RENCANA

ANGGARAN REALISASI

ANGGARAN ( % )

1 2 3 4 5 6

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 562.580 56,26

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100.000.000 97.615.456 97,62

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.500.000 2.447.600 97,90

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

5.000.000 4.380.575 87,61

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4.200.000 4.200.000 100,00

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

23.000.000 21.297.800 92,60

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000 53.927.500 89,88

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

40.000.000 36.827.975 92,07

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.500.000 6.974.900 93,00

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

38.000.000 37.544.000 98,80

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.800.000 1.360.000 75,56

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3.600.000 3.120.000 86,67

13 Penyediaan Makanan dan Minuman

20.000.000 18.925.000 94,63

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100.000.000 98.967.350 98,97

15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

4.500.000 861.650 19,15

16 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

78.000.000 77.580.000 99,46


17 Penataan arsip kantor 8.500.000 8.094.500 95,23

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

18 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

216.247.000 198.625.500 91,85

19 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

70.975.000 63.339.000 89,24

20 Pengadaan Mebeleur 27.000.000 25.394.000 94,05

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

75.000.000 73.647.800 98,20

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

80.000.000 76.451.209 95,56

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5.000.000 4.900.000 98,00

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

36.000.000 34.776.500 96,60

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

4.500.000 3.800.000 84,44

26 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/ pagar/ gapura/ taman

4.500.000 4.314.750 95,88

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

27 Bimbingan Teknis /Kursus singkat/ pelatihan/ sosialisasi/ Bintek

65.000.000 64.122.900 98,65

28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian

60.800.000 58.287.900 95,87

29 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian

74.500.000 73.494.600 98,65

30 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

50.000.000 49.455.900 98,91

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

31 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

6.000.000 3.512.000 58,53

32 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

7.000.000 6.633.000 94,76

33 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 8.800.000 7.669.500 87,15

34 Penyusunan Rencana Strategis 10.000.000 7.432.000 74,32

35 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

20.000.000 19.578.000 97,89

36 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan

40.000.000 37.328.500 93,32

37 Penyusunan LKjIP 7.000.000 6.738.000 96,26

38 Penyusunan Dokumen Perencanaan

31.000.000 28.288.000 91,25

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

39 Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar/Beasiswa

97.250.000 97.080.600 99,83

40 Pengiriman peserta diklat Teknis dan sejenisnya

675.000.000 634.476.290 94,00

41 Pengiriman Diklat Fungsional dan sejenisnya

125.000.000 107.421.440 85,94

42 Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar

5.000.000 1.454.300 29,09


6

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

43 Seleksi Penerimaan Calon PNS 217.761.000 48.071.488 22,08

44 Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi PNS

40.000.000 33.721.400 84,30

45 Penyusunan Formasi PNS 20.000.000 16.743.200 83,72

46 Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS

110.000.000 104.885.425 95,35

47 Penyelesaian SK Pensiun 25.000.000 23.680.650 94,72

48 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

30.000.000 25.547.605 85,16

49 Penyelesaian Ijin Belajar 10.000.000 9.388.350 93,88

50 Penerimaan Tanda Kehormatan 10.000.000 9.439.730 94,40

51 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

7.500.000 6.696.800 89,29

52 Penyusunan Profil Pegawai 12.000.000 11.422.500 95,19

53 Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Kabupaten Wonogiri

6.500.000 6.375.750 98,09

54 Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil

10.000.000 8.349.800 83,50

55 Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai

8.500.000 7.713.394 90,75

56 Penyusunan Bezzeting Pegawai 22.500.000 17.055.500 75,80

57 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)

60.000.000 58.491.300 97,49

58 Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja

7.500.000 6.666.800 88,89

59 Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis

7.500.000 6.077.600 81,03

60 Pembuatan File Kepegawaian Elektronik

13.000.000 9.574.050 73,65

61 Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional

60.000.000 54.088.000 90,15

62 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/ Kepala Sekolah

150.000.000 100.908.950 67,27

63 Pelaksanaan Ujian Dinas 14.000.000 11.414.100 81,53

64 Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS

7.500.000 6.489.400 86,53

65 Pelaksanaan Operasi Razia PNS 35.000.000 32.015.988 91,47

66 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

50.000.000 47.527.225 95,05

67 Pengelolaan LHKPN 60.000.000 43.409.850 72,35

68 Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS

10.000.000 9.670.350 96,70


69 Penyelesaian Usulan KARIS/ KARSU/ KARPEG

15.000.000 13.655.500 91,04

70 Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS

25.000.000 21.665.900 86,66

71 Uji Kesehatan PNS 233.000.000 203.016.200 87,13

72 Penerbitan Buletin Kepegawaian 81.500.000 76.647.000 94,05

73 Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS

10.000.000 9.853.000 98,53

74 Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV

979.442.000 971.891.350 99,23

75 Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian

180.000.000 170.138.759 94,52

76 Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen

10.000.000 6.692.675 66,93

77 Fasillitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik

20.000.000 14.687.500 73,44

78 Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional

50.000.000 43.483.000 86,97

79 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

670.798.000 626.975.370 93,47

80 Penyelesaian Cuti PNS dan CPNS 6.000.000 3.238.650 53,98

81 Bintek Penilaian Prestasi Kerja 60.000.000 57.562.500 95,94

82 Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli

350.000.000 344.500.100 98,43

83 Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS

15.000.000 13.676.000 91,17

84 Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka

145.000.000 62.239.800 42,92

85 Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS

7.000.000 6.132.200 87,60

86 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala

7.000.000 4.922.000 70,31

87 Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah

371.870.000 346.121.322 93,08

88 Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Pengawas

153.000.000 137.563.836 89,91

89 Diklat Teknis Perencanaan Partisipatif

254.730.000 230.074.186 90,32

90 Diklat Teknis Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru SD dan SMP

97.145.000 87.703.330 90,28

91 Bimbingan Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi

68.578.000 60.954.650 88,88

92 Diklat Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris

251.422.000 230.886.159 91,83

JUMLAH 7.364.918.000 6.622.614.767 89,92


Sebagai gambaran dalam target maupun realisasi anggaran pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, baik penurunan maupun

peningkatannya dapat dilihat dalam gambar 3.8 tersebut di bawah ini.

Gambar 3.8

GRAFIK TARGET DAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN ANGGARAN 2015 DAN 2016


BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi selama tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Wonogiri menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2016.

Hal ini sebagai cerminan dari hasil kerja BKD yang diukur melalui pencapaian

target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan kinerja.

Dari hasil pengukuran pencapaian kinerja, Badan Kepepgawaian

Daerah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan

berhasil, karena hampir semua target indikator sasaran yang telah ditetapkan

capaian kinerjanya rata-rata sangat baik. Pengukuran terhadap 7 indikator

sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1

HASIL PENGUKURAN KINERJA DARI MASING-MASING INDIKATOR

SASARAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

KINERJA KATEGORI

1 2 3 4

Terciptanya Manajemen

Kepegawaian yang

Berkualitas dan

Akuntabel

Presentase Ketepatan Waktu

Penyelesaian Pembuatan SK

Kepegawaian

133,63 Sangat baik

Presentase Kesesuaian

Penempatan PNS dalam

Jabatan Sesuai Kompetensi

dan Kualifikasi

103,34 Sangat baik

Tingkat kelengkapan dalam 132,97 Sangat baik


penyajian data dan informasi

kepegawaian

Penurunan Tingkat


266,67 Sangat baik

Prosentase PNS yang

berpendidikan S1,S2,S3

83,73 Baik


99,64 Sangat baik


106,41 Sangat baik

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dimasa mendatang antara lain :

1. Melakukan penataan kembali kepada Pegawai yang belum sesuai

kompetensinya, sehingga bisa memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi di SKPD.

2. Meningkatkan pemahamam peraturan perundangan bidang kepegawaian

kepada para PNS.

3. Meningkatkan kerja sama dengan Badan Diklat baik di Jawa Tengah

maupun luar Jawa Tengah serta peningkatan kerja sama dengan lembaga

lain untuk peningkatan kompetensi SDM Aparatur karena keterbatasan

anggaran.

4. Agar informasi pegawai dapat dilihat secara riil time dan akurat, perlu

dilakukan upgrade terhadap SIMPEG maupun Website BKD tidak hanya

dapat diakses melalui desktop / laptop komputer tetapi juga dapat diakses

ke mobile device, sehingga aplikasi yang sifatnya online dengan mudah


dapat diakses publik. Selain itu perlu adanya penambahan modul dalam

Sistem Aplikasi SIMPEG untuk mengakomudir kebutuhan data.

5. Perlu adanya peningkatan kuantitas maupun kemampuan terhadap

pengelola SIMPEG online di masing-masing SKPD.

6. Bekerja sama dengan SKPD terkait guna pengembangan jaringan internet di

daerah pedesaan sehingga layanan SIMPEG online bisa berjalan dengan

baik.

7. Pengembangan kenyamanan pusat pelayanan kepada pegawai, sehingga

akan lebih mudah dalam mengakses maupun penyelesaian administrasi

kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016 Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, semoga dapat memberikan informasi

sebagai bahan evaluasi / pertimbangan untuk memacu peningkatan kinerja di tahun

yang akan datang.

Wonogiri, Februari 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19580710 198603 2 005


LAMPIRAN - LAMPIRAN



Documents

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI BADAN ......LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2016 4e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh