PEMERIKSAAN & PENGENDALIAN ANGGARAN

UU No.15 Tahun 2004, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

PEMERIKSAAN & PENGENDALIAN ANGGARANH. Arifin DjasoerahKeuangan Negara

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANJl. Purnawarman No.99, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Telp. 021 7394666

H. Arifin Djasoerah

Definisi Umum:Menurut Stoner dan Wankel (dalam Subardi,1992:6). Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke Sementara itu menurut McFarland (dalam Handayaningrat, jalur tujuan yang benar . 1994:143). (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, Selanjutnya Smith (dalam yang telah ditentukan ). tujuan, atau kebijaksanaan Soewartojo, 1995:131-132) menyatakan bahwa: Controlling sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang Dalam manajemen, pengawasan (controlling) merupakan suatu ditetapkan. kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (actuating) di lapangan sesuai dengan rencana (planning) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (goal) dari organisasi.

PengawasanKeputusan Mendikbud No.0415/0/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan,

Pengertian pengawasan dirumuskan sebagai salah satu fungsi organisasi administrasi dan manajemen yang meliputi pemeriksaan, pengujian, penilaian, pengusutan, peninjauan, pengamatan, pemantauan, pembinaan, pengendalian dan penertiban aparatur dengan tujuan agar tugas pokok dan fungsi departemen dapat berjalan lancar, berdayaguna dan tepat guna sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


PemeriksaanPemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Keuangan Negara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004


Pengendalian suatu struktur dan Pengendalian merupakanproses bagi pimpinan suatu organisasi dalam bentuk kebijakan dan prosedur kerja , yang diperguna kan untuk memberikan jaminan yang layak untuk tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang diarahkan secara optimal dan semua pelaksanaan kegiatan dihindarkan dari pemborosan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, serta terwujudnya tata pengelolaan informasi & data yang tepat waktu dan layak, pelaporan dan pengambilan keputusan secara efektif. -- INTOSAI, Guidelines for Internal Control.

Keuangan Negara


Sistem PengawasanUUD45 Pasal 23E, UUNo.15 Tahun 2004

Opersional/kegiat anPemeriksaan Ekstern

Institusi pelaksanaPengawasan Ekstern

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan Intern

Pengawasan Intern

INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN/BADAN PENGAWASAN DAERAH melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada masing-masing unit/instansi yang membawahkannya

Pengendalian InternKeuangan Negara

Pengawasan Melekat

PIMPINAN DEPARTEMEN /UNIT/SATUAN KERJA PUSAT DAN DAERAH melaksanakan pengendalian intern atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada masing-masing unit/instansi yang bersangkutan.

Dalam kegiatan pemeriksaan dilakukan berlapis dan berjenjang, mulai dari :

Sistem Pengendalian Intern (SPI), yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan/manajemen unit kerja/organisasi. Aparat Pengawasan Intern Aparat Pengawasan Ekstern

ondisi lingkup tugas APIP saat ini BPKP

Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga Anggaran Pembiayaan danPerhitungan (APP) APBD ProvinsiAnggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP)SKPD Provinsi

Itjen/Inspektorat Utama/Inspektora t Kementerian Negara/Lembaga

Bawasda Provinsi

Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan

APBD Kabupaten/KotaBawasda Kabupaten/Kot a

Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP)

Itjen Depdagri

Dana Tugas Pembantuan

SKP D Kab upat en/K ota

SISTEM PENGAWASANFungsional : Internal : Itjen/Bawasda/BPKP Eksternal : BPK Wasmas : Melapor Memantau Mendapatkan informasi

Wasmas Fungsion al Sisdalmen

Sistim pengawasan BerjenjangOrganisasi pelaksanaan Kegiatan Kebjaksanaan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan pelaksanaan Kegiatan Prosedur pelaksanaan Kegiatan Personalia pelaksanaan Kegiatan Pencatatan Pelaksanaan Kegiatan

STRUKTUR PENGAWASAN DI INDONESIA SAAT INI

PRESIDE N WAPRES

MPR DPR/DPD

BPK

MENDAGRIAPBD GUBERNU R

BPK P

MENEG PANAPBN MENTERI/ Pimp. LPND ESELON I

BUPATI / WALIKOTA Unsur Pelaksa na

Unsur Pelaksa na BAWASDA PROP Direksi BUMN/ D

Bawasd a

KAB/K OTA

Unsur Pelaksa na

ITJEN / Unit Was LPNDDEP/LPN D

KAB/KOTA

PROPINS I

KAP Ket: garis komando garis koordinasi garis pengawasan

NEGARA

PEMERIN TAH

URAIAN 1. Tujuan utama

PERBANDINGAN AUDIT EKSTERN EKSTERN INTERN DAN INTERN Membantu manajemen untuk Memberikan pendapat terhadap kelayakansuatu pertanggungjawaban (attestation function) menjamin terwujudnya efisiensi dan efektivitas(quality assurance function) Manajemen Pemerintah Pemeriksaan Keuangan - Pengelolaan Keuangan Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Tertentu Key Performance Indicator (KPI) dan Akuntansi Manajemen Peraturan Perundang-undangan Standar Profesi Audit Internal

2. Pemakai (User) Stakeholders (DPR, Rakyat, Kreditur, Pemerintah, dll) 3. Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan Keuangan: - Pertanggungjawaban Keu. (GA) - Pengelolaan keuangan Pemeriksan kinerja & dengan tujuan tertentu 4.Kriteria yang digunakan Standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku Peraturan Perundang-undangan Standar Profesi Audit Independen

5. Kualitas AuditorMemiliki kompetensi dalam audit ketaatan dan Memiliki kompetensi dalam audit keuangan evaluasi efektivitas dan kualitas manajemen 6. Data 7. Media audit utama Waktu lampau Laporan Keuangan Waktu sekarang dan yang akan datang Laporan Akuntabilitas Sistem Pengendalian Intern (sistem prosedur, policy, catatancatatan dll) Berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan Rekomendasi Tindakan penyempurnaan sistem, prosedur, dll

8. Frekuensi 9. Output

Berkala Pendapat tentang kesepadanan Rekomendasi

APFP melakukan pengujian bukti pengeluaran ditinjau dari tiga segi;

Pertama, Doelmatigheid (maksud/tujuan anggaran), apakah pengeluaran sesuai dengan apa yang tercantum dalam dokumen anggaran (jenis pengeluaran), dan apakah anggaran sudah efisien, hemat dan tidak mewah, pembayaran tidak fiktif. Kedua, Rechtmatigheid (kebenaran formal menurut hak pembayaran), apakah tagihan pihak penagih itu secara formal sah, seperti kuitansi harus memenuhi syarat formal pasal 35 IAR (Instructie voor de Algemene Rekekemar). Ketiga, Wetmatigheid (pengujian teknik anggaran), apakah patuh terhadap peraturan perundangan, seperti timbulnya hak sesuai dan sudah mengikuti prosedur, tolok ukur/kegiatannya jelas sudah dianggarkan.

Pelaksanaan PengawasanPengawasan Ekstern Pengawasan Intern

Pengawasan Fungsional

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-

Pelaksanaan PengawasanPengawasan Manajemen Pengawasan MelekatYaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahan nya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian Preventif Pengendalian Intern Pengendalian Ditective Pengendalian Directive


Maksud dan Tujuan PengawasanMaksud Pengawasan : Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau terkendala; Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru; Mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan; Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak; Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning.

Keuangan Negara


Maksud dan Tujuan PengawasanTujuan Pengawasan : Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna. Agar terselenggara tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah; Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan; Mencegah pemborosan dan penyelewengan; Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan; Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Keuangan Negara


Pengendalian Langsung

Yaitu pengawasan yang dilakukan secara personal oleh pimpinan yang mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri ditempat pekerjaan, dan atau menerima laporan-laporan secara langsung pula, hal ini dapat juga dilakukan dengan inspeksi mendadak.Keuangan Negara


PengendalianTidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, serta mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.Keuangan Negara


Pengendalian Preventif

Keuangan Negara

Pengawasan ini dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapanpersiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.


Pengawasan RepresifPengawasan ini dilakukan secara post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat dan secara langsung meminta laporan pelaksanaan dan data pendukungnya.

Keuangan Negara


Pengawasan InternYaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.Keuangan Negara


Pengawasan EksternYaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi yang menjadi obyek pengawasan.Keuangan Negara


Bentuk PengawasanPengawasan Melekat Pengawasan Fungsional Pengawasan Masyarakat Pengawasan LegislatifKeuangan Negara


Pengawasan Melekat/Pengendalian Intern

Yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan Negara

Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 30/MENPAN/1994 tentang Pelaksanaan Pengawasan Melekat


Pengawasan Fungsional

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Keuangan Negara


Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/118/M.PAN/8/2004

Pengawasan MasyarakatYaitu pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, gagasan atau keluhan/ pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

Keuangan Negara


Pengawasan LegislatifYaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.Keuangan Negara


Keuangan Negara

menilai : kebenara n, kecermat Pemeriksaan an, kredibilita s, keandalan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. informasi

tia n te Po identifik independen, asi obyektif, dan masalah ts c te profesional ro cts P evaluasi ite cts d e r di

i sk lr

adalah proses


Identifikasi masalah & Potensi kerugian!!! an w ra

k iti T

Keuangan Negara

potensi kerugian/identifikasi masalah, adalah tindakan yang bersifat antisipatif yang ditujukan pada kegiatan operasional yang akan, sedang dan telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan secara seksama hal-hal dan kemungkinan terjadinya sesuatu yang dapat menimbulkan penyimpangan, kesalahan dan penyalahgunaan wewenang.

Identifikasi MasalahPenyalahgunaka Penyalahgunaka n wewenang dan n wewenang dan pemborosan pemborosan keuangan, keuangan, ketiadaan ketiadaan sumber daya sumber daya manusia yang manusia yang berkemampuan, berkemampuan, pengabaian pengabaian kerjasama mitra kerjasama mitra kerja terkait. kerja terkait. Kelemahan Kelemahan manajemen manajemen informasi informasi keuangan dan keuangan dan sumber daya yang sumber daya yang dapat dipercaya dapat dipercaya dan tepat waktu dan tepat waktu

Penyelewengan, Penyelewengan, penyimpangan penyimpangan dan kesalahan dan kesalahan

Pencatatan, Pencatatan, pembukuan, pembukuan, dokumen akuntansi dokumen akuntansi yang tidak yang tidak memadai/layak memadai/layak


Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Negara NegaraPengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Keuangan Negara


Pengelolaankeseluruhan kegiatan

pejabat pengelola kedudukan dan kewenangan

Pengelolaan Keuangan Negara

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Keuangan Negara


Tanggung Jawab Keuangan NegaraTanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Keuangan Negara


Tanggung Jawab

kewajiban melaksanakan pengelolaan

Tanggung Jawab Keuangan Negara

secara tertib taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan

memperhati kan rasa keadilan dan kepatutan

Keuangan Negara


Lingkup PemeriksaanPemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan Pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara terdiri atas:pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan keuangan pemeriksaan operasional Pemeriksaan khusus.

Keuangan Negara


Pemeriksaan KetaatanPemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara kondisi dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kriteria yang digunakan dalam audit ketaatan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi obyek terperiksa.

Keuangan Negara


Pemeriksaan KeuanganPemeriksaan Keuangan (Financial Audit) adalah pemeriksaan yang betujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara informasi kuantitatif yang disajikan oleh manajemen dengan prinsip akuntansi yang berlaku bagi terperiksa tersebut. Informasi kuantitaitif merupakan suatu media yang tertulis dengan berbagai nama dan bentuknya seperti : Laporan Keuangan. Laporan Pertanggungjawaban (aspek keuangan). Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (aspek keuangan).

Keuangan Negara

Pemeriksaan keuanganPengujian Pengujian terhadap terhadap keabsahan/ keabsahan/ pengesahan pengesahan alokasi alokasi anggaran dan anggaran dan pembayaran. pembayaran. Pengujian Pengujian terhadap terhadap kelengkapan kelengkapan pembayaran pembayaran melalui melalui pemindahbukuan pemindahbukuan /beban tetap, /beban tetap, kepada rekening kepada rekening mitra kerja/ mitra kerja/ rekanan (pihak rekanan (pihak ketiga) ketiga) Pengujian dan Pengujian dan evaluasi sistem evaluasi sistem dan prosedur dan prosedur pemborongan pemborongan barang & jasa serta barang & jasa serta kelengkapan buktikelengkapan buktibukti/ dokumen bukti/ dokumen pembayarannya. pembayarannya. Penelitian terhadap Penelitian terhadap pencatan, pencatan, dokumentasi, data dokumentasi, data dan informasi dan dan informasi dan file kearsipan file kearsipan (penyimpanan (penyimpanan dokumen) serta dokumen) serta penyimpanan penyimpanan kelengkapan kelengkapan peraturan/ peraturan/ kebijakan yang kebijakan yang menunjang menunjang legalitas legalitas transaksi/kegiatan transaksi/kegiatan operasional. operasional.


Pemeriksaan OperasionalPemeriksaan Operasional (Operational Audit) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh terperiksa telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif. Selanjutnya mengidentifikasi sebab dan akibat mengapa kegiatan tidak dilakukan secara 3E serta memberikan rekomendasi.Keuangan Negara


Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan Khusus (Special Audit) adalah pemeriksaan yang dilakukan berkaitan dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang dan atau ketidaklancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.Keuangan Negara


Laporan Hasil PemeriksaanLaporan hasil pemeriksaan atas ketaatan peraturan memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas operasional memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan khusus (tujuan tertentu) memuat kesimpulan.

Keuangan Negara


Opini & Pernyataan Informasi KeuanganOpini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteriakesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakniopini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Keuangan Negara

Teknik Pemeriksaan.a. Verifikasi. Adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan dan eksistensi dari suatu masalah. Verifikasi diterapkan terhadap suatu dokumen. Contoh: Verifikasi atas bahan bukti kas untuk diteliti secara rinci atas penjumlahan, perkalian, perhitungan dll.

b. Vouching. Adalah menelusuri suatu informasi / data dalam suatu dokumen ke-pencatatan pendukungnya menuju kepada adanya bukti yang menguatkannya (valid/sahih). Vouching hanya mengecek adanya bukti (voucher) tetapi belum meneliti isinya (substansi). Contoh : Pemeriksaan termyn pembayaran kontrak pemborongan dilakukan dengan mantrasir dari laporan ke catatan buku kemudian ke bukti kuitansi pembayaran dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Fisik Pekerjaan.

c. Konfirmasi. Adalah memperoleh bukti yang dapat meyakinkan bagi auditor, dengan mendapatkan / meminta informasi yang sah dari pihak yang terkait (relevan). Secara umum pemeriksa telah memiliki informasi / data yang akan dikonfirmasikan.

Unsur Temuan Pemeriksaan.Pengembangan temuan dalam tahap Audit Lanjutan sangat menentukan keberhasilan tugas Audit Operasional. Unsur-unsur temuan adalah sebagai berikut : Kondisi ( apa yang sebenarnya terjadi). Kriteria ( apa yang seharusnya terjadi). Sebab (mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dengan kriterianya). Akibat dan Dampak (apa akibat dan dampak yang ditimbulkan adanyaperbedaan antara kondisi dan kriterianya).

Temuan dan Rekomendasi & Pemantauan Tindak Lanjut.a. Temuan hasil audit menyangkut hal-hal sebagai berikut : Ketidakefisienan. Ketidakefektifan. Pemborosan / Ketidakhematan. Pengeluaran yang tidak sepatutnya atau pendaptan / penerimaan yang tidak sebenarnya. Ketidaktaatan terhadap peraturan perundangundangan.

b. Rekomendasi. Dari hasil pemeriksaan, temuan akan mengungkapkan penyebab yang membawa akibat yang tidak diinginkan. Berkaitan dengan temuan tersebut, rekomendasi kemudian harus menyatakan tindakan yang harus diambil yang akan menghilangkan atau mengubah faktor penyebab atau meminimalkan akibat. c. Pemantauan Tindak Lanjut. Tindak lanjut atas rekomendasi atau saran tindak lanjut yang disampaikan pemeriksa melalui laporan hasil pemeriksaannya merupakan tanggung jawab pihak terperiksa. Untuk mendorong efektivitas penyelesaian tindak

Pengendalian

Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian secara luas mencakup tentang: Pencegahan kemungkinan terjadinya deviasi/penyimpangan serta terselenggaranya Efektivitas dan efisiensi kegiatan

Pengendalian mencakup :

Pengendalian Pencegahan (Preventive Controls): dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan dan pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi

Pengendalian Deteksi (Detective Controls): dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi, misalnya beberapa kesalahan tidak dapat secara efektif dikendalikan melalui sistem pengendalian pencegahan

Pengendalian Pengarahan (Directive Controls): adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku.

Pengendalian Koreksi (Corective Controls): apabila masalah/kesalahan terdeteksi oleh pemeriksa, maka wujud pengendalian koreksinya adalah dalam bentuk pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi pemeriksa.

Pengendalian Pengganti (Compensating Controls): dimaksud kan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian misalnya memberikan motivasi dengan kompensasi dan promosi tertentu.

Terimakasih

Documents

PEMERIKSAAN & PENGENDALIAN ANGGARAN