Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa

Provinsi Sulawesi Barat)

Oleh

Nadhirah Nagu,S.E.,M.Si,Ak

Dosen Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Anggaran sebagai fungsi perencanaan dan kontrol merupakan alat yang efektif dalam mencapai tujuan

organisasi. Data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja daerah dapat menunjukkan

apakah anggaran yang telah dibuat, dapat berperan sebagai pengontrol implementasi kegiatan

pemerintah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran telah berfungsi sebagai alat

pengendalian belanja barang dan jasa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data yang

dapat memberikan gambaran yang jelas atas obyek yang diteliti, untuk kemudian diproses dan dianalisis

umtuk mengambil kesimpulan dan untuk menguji apakah anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian

dengan menggunakan T-Test dengan kriteria jika thitung < tabel maka Ho diterima. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa anggaran telah berfungsi sebagai alat pengendalian pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Mamasa provinsi Sulawesi Barat.

Keywords : Pengendalian, Anggaran Belanja Barang dan Jasa

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar

hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.Penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan

daerah dalam masa satu tahun anggaran. Agar tujuan-tujuan dalam otonomi daerah

1

dapat tercapai, pemerintah haruslah bertindak efektif dan efisien dalam mengelola

keuangan daerahnya. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya secara

ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen, seiring

dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada

pelayanan masyarakat dan kepentingan publik.

Tuntutan mengenai perlunya pengendalian atas berbagai kegiatan pemerintah,

khususnya yang berimplikasi uang, dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal ini

terjadi akibat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di waktu yang lalu tidak

saja telah mengakibatkan berkurangnya percepatan pembangunan, melainkan juga telah

menimbulkan kesenjangan baik antara wilayah, sektor dan golongan serta merugikan

khususnya bagi lapisan masyarakat bawah. Peran fundamental akuntansi manajemen di

organisasi sektor publik adalah membantu manajer/pimpinan dengan informasi

akuntansi yang dibutuhkan agar fungsi perencanaan dan pengendalian dapat dilakukan.

Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah.

Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh

pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi

sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening

belanja yang terdapat dalam anggaran belanja daerah, akan dilihat apakah anggaran

yang telah dibuat, dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan

pemerintah. Anggaran terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah anggaran belanja

langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran belanja langsung terdiri dari belanja

pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang dan jasa

merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional pemerintahan karena bersifat

rutin atau terjadi terus menerus. Belanja ini penting karena belanja barang dan jasa

berkaitan dengan pembiayaan pemerintahan secara keseluruhan. Biaya-biaya ini

dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pemberian jasa-jasa kepada setiap fungsi

pemerintahan.

1.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan

masalah penelitian ini adalah apakah anggaran telah berfungsi sebagai alat pengendalian

belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2009.

2

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah anggaran telah

berfungsi sebagai alat pengendalian belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2009.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui pengendalian belanja barang dan jasa dalam

pemerintahan sehingga penulis dapat membandingkan pengetahuan teoritis yang

diperoleh dengan aplikasinya di obyek penelitian.

2 Sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengendalian anggaran belanja barang

dan jasa dan perencanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masa yang

akan datang.

3 Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan

perencanaan dan pengendalian anggaran belanja barang dan jasa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka

pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu

satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu.

Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi

dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual yang dicapai.

Pengertian anggaran menurut Peraturan Pemerintahan No. 24 tahun 2005

menyatakan, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan

pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang di ukur

dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk

satu periode. Sedangkan pengertian anggaran menurut Horngren, et.al (1999:250)

sebagai berikut : “ A budget is tool that help managers in both their planning and

control functions”. Definisi ini memberikan suatu pemahaman bahwa anggaran

merupakan alat yang dapat membantu manajer dalam menjalankan kedua fungsi yaitu

perencanaan dan pengendalian.

National Commitee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini

Governmental Accounting Standarts Board (GASB), mengemukakan definisi anggaran

3

(budget) sebagai berikut : “anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan, yang

mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang

diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”.Anggaran merupakan

pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang

dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan anggaran sektor publik merupakan

rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter

(Mardiasmo, 2002).

2.2. Karakteristik Anggaran

Menurut Mulyadi (2001:490) ada beberapa karakteristik anggaran antara lain:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan keuangan lainnya.2. Umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun3. Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa manajer

setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan anggaran.

4. Usulan anggaran di review dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran

dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

Dari karakteristik diatas dapat diketahui bahwa anggaran menjadi alat yang

penting bagi manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai alat untuk membantu

pencapaian tujuan, anggaran dapat diandalkan karena dibuat berdasarkan analisa data-

data tahun yang lalu dan proyeksi tahun yang akan datang.

Karakteristik anggaran yang baik menurut (Dwi Mariani:2006) terdiri dari:

1. Anggaran disusun berdasarkan program2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang

dibentuk dalam organisasi.3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

2.3. Prinsip-Prinsip Anggaran

1. Otorisasi oleh legislatif, anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut

2. Komprehensif, anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dananon budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

4

3. Keutuhan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.

4. Nondiscretionary appropriation, jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

5. Periodik, anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.

6. Akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan ineficiency anggaran serta dapat memunculkan underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.

7. Jelas, anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan.

8. Diketahui publik, anggaran harus di informasikan kepada masyarakat luas.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sarana atau alat untuk dalam

menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta memberi isi dan

arti tanggung jawab Pemerintah Daerah karena APBD itu menggambarkan seluruh

kebijaksanaan Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga

didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan

antara Pemerintah Daerah dan Pusat.APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan

Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah. APBD adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang

dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang

merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu

periode anggaran (Halim ; 2002:24). APBD merupakan instrumen kebijakan yang

utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah

menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas

(Mardiasmo 2002:9). Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar

pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan

pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber

pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi

para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

5

2.5 Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 adalah semua

pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah disusun dengan pendekatan

prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan,

oleh karena itu dalam penyusunan agar pemerintah daerah berupaya menetapkan target

capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan

yang yang menjadi kewenangannya. Selain itu diupayakan agar belanja langsung

mendapat alokasi yang lebih besar dari belanja tidak langsung, dan belanja modal

mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan

Jasa.

2.5.1 Belanja Langsung

Belanja langsung menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja

yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium /upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2. Belanja Barang dan JasaBelanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program.

3. Belanja ModalBelanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

2.5.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan

belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksaan program dan

6

kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri

dari :

1. Belanja pegawaiMerupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

2. Belanja bungaDigunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang.

3. Belanja subsidiDigunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yg dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4. Belanja hibahDigunakan untuk menganggarkan pembelian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5. Belanja bantuan sosialDigunakan untuk menganggarkan pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Belanja bagi hasilDigunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Belanja bantuan keuanganDigunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

8. Belanja tidak terdugaMerupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

7

2.5 Belanja Barang dan Jasa

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja barang dan jasa

digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program.

Belanja barang dan jasa bersifat rutin karena terjadi terus-menerus. Belanja barang dan

jasa mencakup :

1. Penyediaan jasa surat menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3. Penyediaan jasa administrasi keuangan4. Penyediaan jasa kebersihan kantor5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja6. Penyediaan alat tulis kantor7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10. Penyediaan peralatan rumah tangga11. Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan12. Penyediaan makanan dan minuman13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah14. Penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran15. Penyediaan jasa jarkompusda16. Rapat-rapat koordinasi dan kolsultasi antar instansi17. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pemerintahan

2.5.1 Kegunaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa

Secara umum menurut Permendagri Nomor 25 Tahun 2009, semuat budget atau

anggaran termasuk juga anggaran belanja barang dan jasa, mempunyai tiga kegunaan

pokok, yaitu :

1. Sebagai pedoman kerja yang memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan pemerintahan di masa yang akan datang

2. Sebagai alat pengorganisasian kerja, agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam pemerintahan dapat saling menunjang, bekerjasama dengan baik.

3. Sebagai alat pengawasan kerja, yang menjadi tolak ukur, alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi.

2.4.2 Fungsi Anggaran Dalam Pengendalian Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa mencakup belanja/biaya di luar belanja pegawai dan

belanja modal (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).Belanja ini timbul untuk

8

menyediakan pengawasan dan jasa kepada semua unit yang ada dalam pemerintahan.

Anggaran belanja barang dan jasa merupakan salah satu alat di dalam sistem

pengendalian belanja barang dan jasa dan sekaligus juga merupakan salah satu aspek di

dalam sistem pengendalian pemerintahan.Agar belanja barang dan jasa tersebut dapat

berfungsi dengan baik, maka harus memenuhi kriteria penyusunan dan pelaksanaan

anggaran belanja barang dan jasa yang memadai. Apabila kriteria dapat dipenuhi, maka

akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja barang dan jasa dari

kemungkinan penyimpangan.

2.4.3 Fungsi Anggaran Daerah

Anggaran daerah mempunyai peranan penting dalam sistem keuangan daerah.

Peran anggaran daerah dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya, yaitu :

1. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan2. Alat pengendalian 3. Alat kebijakan fiskal 4. Alat politik5. Alat koordinasi antar unit kerja organisasi dalam pemerintah daerah yang

terlibat dalam proses penyusunan anggaran.6. Alat evaluasi kinerja.7. Alat untuk memotivasi manajemen8. Alat untuk menciptakan ruang publik, dalam arti bahwa proses penyusunan

anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat.

2.5 Pengendalian

Fungsi pengendalian (controlling) menurut Simamora (2002:6) merupakan

proses memastikan bahwa hasil sesuai dengan rencana semula. Dalam rangka

menyelenggarakan fungi pengendalian, manajer mengambil langkah penting dalam

rangka memastikan bahwa setiap bagian organisasi mengikuti rencana yang telah

digariskan pada tahap perencanaan. Untuk melakukan hal ini, manajer mencermati

laporan akuntansi dan laporan lainnya, dan kemudian membandingkannya dengan

rencana yang sudah disusun sebelumnya. Laporan akuntansi dan laporan lainnya yang

masuk ke manajemen disebut umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dapat

dipakai untuk mengevaluasi atau mengoreksi tahapan yang diambil untuk menerapkan

sebuah rencana. Dengan umpan balik, seorang manajer (atau karyawan) dapat

mengambil tindakan seperlunya. Umpan balik yang diterima oleh manajemen bisa saja

mengindikasikan adanya kebutuhan untuk merevisi rencana, menyusun strategi baru,

9

atau menata ulang struktur organisasi. Umpan balik merupakan kunci manajemen yang

efektif setiap organisasi. Menurut

Usry dan Hammer (1994:5) pengendalian adalah “control is management’s systematic

effort to achieve objective by comparing performances to plan and taking appropriate

action to correct important differences”. Pengendalian merupakan usaha sistematik

perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan

rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengkoreksi perbedaan yang penting.

2.6 Hipotesis Penelitian

Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah.

Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh

pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi

sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening

belanja yang terdapat dalam anggaran belanja daerah, akan dilihat apakah anggaran

yang telah dibuat, dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan

pemerintah. Oleh karena itu dapat dihipotesiskan bahwa :

Ho : Anggaran tidak berfungsi sebagai alat pengendalian belanja barang dan jasa.

Ha : Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian belanja barang dan jasa.

2.7 Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek PenelitianPenelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode

10

Anggaran

Pengendalian Belanja Barang dan Jasa

Berfungsi sebagai alat pengendalian

Tidak berfungsi sebagai alat pengendalian

yang meneliti status sekelompok manusia, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu

kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk memberikan gambaran

mengenai lokasi penelitian dan aspek-aspek yang sedang diteliti.Metode ini bertujuan

untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data yang dapat memberikan

gambaran yang jelas atas obyek yang diteliti, untuk kemudian diproses dan dianalisis

umtuk mengambil kesimpulan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Tujuan penelitian kepustakaan ini adalah mengumpulkan data referensi untuk

melakukan penelitian ini dengan data yang diperoleh dari :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari obyek kerja praktik. Data tersebut

diperoleh dengan cara memantau langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti

dan dapat digunakan sebagai dasar penunjang dalam menganalisa masalah-

masalah yang berkaitan dengan penelitian berupa definisi anggaran,

pengendalian, anggaran belanja barang dan jasa, data anggaran dan realisasi

barang dan jasa, serta prosedur penyusunan anggaran.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan adalah peninjauan secara langsung pada objek penelitian

untuk mendapatkan data di lapangan secara nyata. Teknis pengumpulan data

yang dilakukan yaitu :

a. Wawancara (interview)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung

dengan bagian yang terkait.

b. Pengamatan (observasi)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung

terhadap anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa.

3.4 Metode Analisis Data

11

Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif. Dasar penilaiannya yaitu

dengan penyelidikan antara realisasi dengan sasaran yang direncanakan atau

dianggarkan. Dan untuk mengetahui apakah anggaran telah berfungsi sebagai alat

pengendalian dengan melakukan t-test dengan menggunakan alat bantu SPSS 15.00.

Langkah-langkah dalam t-test menurut Riduwan (2005) yaitu :

1. Buatlah Ha dan Ho dalam uraian kalimat. Ho : Anggaran tidak berfungsi sebagai alat pengendalian. Ha : Anggaran telah berfungsi sebagai alat pengendalian.

2. Mencari t hitung

t= x1−x2

S√ 1n1

+ 1n2

Keterangan : X1 = Rataan nilai anggaran belanja X 2= Rataan nilai realisasi anggaran belanja n1 = Jumlah laporan anggaran belanja n2 = Jumlah laporan realisasi belanja X1 = Anggaran Belanja X2 = Realisasi anggaran Belanja S1 = Simpangan baku X1 (Anggaran Belanja) S2 = Simpangan baku X2 (realisasi belanja)

3. Tentukan terlebih dahulu taraf signifikan (α ) kemudian dicari t tabel dengan ketentuan db = n-1. Taraf nyata yang digunakan yaitu α

= 5%4. Tentukan kriteria pengujian.

Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.

5. Bandingkan antara t hitung dengan t tabel dan gambarlah posisinya.6. Buatlah kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian1.1.1 Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja barang dan jasa

digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program.

Belanja barang dan jasa bersifat rutin karena terjadi terus-menerus. Belanja barang dan

jasa mencakup :

12

1. Penyediaan jasa surat menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional5. Penyediaan jasa administrasi keuangan6. Penyediaan jasa kebersihan kantor7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja8. Penyediaan alat tulis kantor9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor12. Penyediaan peralatan rumah tangga13. Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan14. Penyediaan makanan dan minuman15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah16. Penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran17. Rapat-rapat koordinasi dan kolsultasi antar instansi18. Koordinasi penyusunan pertimbangan kebijakan daerah

13

5.2 Analisis Deskriptif

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2009KegiatanID Nama Kegiatan Anggaran Realisasi Saldo

1 2 3 4 5 (3-4)1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 64.120.000,00 64,120,000.00 0.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 462,00

0,000.00 468,591,690.

00 (6,591,690.

00)

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 190,91

0,000.00 189,410,000.

00 1,500,000.0

0

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 73,45

3,500.00 73,453,500.

00 0,00

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 163,40

0,000.00 163,400,000.

00 0.00

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 42,50

0,000.00 42,500,000.

00 0.00

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 629,04

0,671.00 629,023,600.

00 17,071.0

0

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 355,20

0,000.00 355,200,000.

00 0.00

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 283,00

0,000.00 282,990,370.

00 9,630.0

0

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 233,80

0,000.00 232,775,000.

00 1,025,000.0

0

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 441,22

2,000.00 189,928,000.

00 251,294,000.0

0

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-Undangan 691,53

2,500.00 692,247,749.

00 (715,249.

00)

13 Penyediaan Makanan dan Minuman 5,807,89

1,650.00 5,840,569,250.

00 (32,677,600.

00)

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3,270,05

0,000.00 3,129,681,500.

00 140,368,500.0

0

15 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 644,40

0,000.00 644,400,000.

00 0

16 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi antar Instansi 453,33

0,000.00 429,015,000.

00 24,315,000.0

0

17 Koordinasi Penyusunan Pertimbangan Kebijakan Daerah 376,850

,000.00 369,765,000.

00 7,085,000.0

0

18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 948,40

9,091.00 945,002,000.

00 3,407,091.0

0 Jumlah 15,131,094,412.00 14,742,072,659.00 -389,036,753.00

14

15

Secara keseluruhan anggaran belanja barang dan jasa sekretariat daerah tahun 2009

sebesar Rp. 15.131.094.412 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 14.742.072.659. Jadi

anggaran terealisasi sebesar 97,8 %.

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 462.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 468.591.690, disini terlihat terjadi pelampuan anggaran sebesar Rp. 6.591.690 atau sebesar - 1,43 %. Hal ini disebabkan adanya pemakaian lebih yang tidak dapat diperhitungkan secara tetap.

2. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS sebesar Rp. 190.910.000 sedangkan realisasinya Rp. 189.410.000, disini terlihat adanya sisa anggaran sebesar Rp. 1.500.000 atau sebesar 0,78 % dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan.

3. Penyediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 629.040.671 sedangkan realisasinya Rp. 629.023.600, disini terlihat adanya sisa anggaran sebesar Rp. 17.071 atau 0,003 % dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia sudah terealisasi sesuai kebutuhan.

4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar Rp. 283.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 282.990.370, disini terlihat ada sisa anggaran sebesar Rp. 9.630 atau sebesar 0,003 % dapat disimpulkan bahwa anggaran direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 233.800.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 232.775.000, disini terlihat ada sisa anggaran sebesar Rp. 1.025.000 atau sebesar 0,44 % dapat disimpulkan bahwa anggaran direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

6. Penyediaan peralatan rumah tangga sebesar Rp. 441.222.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 189.928.000, disini terlihat ada sisa anggaran sebesar Rp. 251.294.000 atau sebesar 56,9 %. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya peralatan yang masih layak pakai serta dilakukannya penghematan untuk menyeimbangkan biaya-biaya yang realisasinya lebih besar dari yang dianggarkan.

7. Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan sebesar Rp. 691.532.500 sedangkan realisasinya Rp. 692.247.749, disini terlihat terjadi pelampuan anggaran sebesar Rp. 715.249 atau sebesar – 0,10 %. Hal ini disebabkan adanya kelebihan penyediaan tidak sesuai dengan kebutuhan.

8. Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp. 5.807.891.650 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 5.840.569.250, disini terlihat terjadi pelampuan anggaran sebesar Rp. 32.677.600 atau sebesar -0,56 %. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang tidak diduga yang membutuhkan penyediaan konsumsi.

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar Rp. 3.270.050.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.129.681.500, disini terlihat adanya sisa anggaran sebesar Rp. 140.368.500 atau sebesar 4,3 %. Hal ini disebabkan adanya penghematan untuk menyeimbangkan biaya-biaya yang realisasinya lebih besar dari yang dianggarkan

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antar instansi sebesar Rp. 453.330.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 429.015.000, disini terlihat adanya sisa anggaran

16

sebesar Rp. 24.315.000 atau sebesar 5,36 %. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan waktu dari periode anggaran sehingga dana tidak terealisasi penuh.

11. Koordinasi penyusunan pertimbangan kebijakan daerah sebesar Rp. 376.850.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 369.765.000, disini terlihat adanya sisa anggaran sebesar Rp. 7.085.000 atau sebesar 1,8 %

12. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 948.409.091 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 945.002.000, disini terlihat adanya sisa anggaran sebesar Rp. 3.407.091 atau sebesar 0,35 % dapat disimpulkan bahwa anggaran terealisasi sesuai dengan kebutuhan.

5.3 T-Test Anggaran

Untuk selanjutnya dalam menilai anggaran sebagai alat pengendalian belanja barang

dan jasa pada Sekretariat Daerah dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk mengukur

apakah penyimpangan anggaran terhadap realisasinya masih dalam batas pengendalian. T-

test menggunakan data penyimpangan anggaran dan realisasinya pada tahun 2009. T-test

dilaksanakan dengan bantuan SPSS 15.00.

1. One-Sample Statistics

One-Sample Test

Hasil t-

test yang

dilakukan

pada penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS diperoleh t hitung sebesar – 0,294 dan t tabel sebesar 12,706 dengan

nilai tarif nyata (a) 5 % dan derajat kebebasan 1. Sehingga hipotesis Ho yang menyatakan

penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian.

17

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Penyimpangan 2 -,3250 1,56271 1,10500

Test Value = 0

H t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper Lower Upper Lower Upper

HPenyimpang an

-,294 1 ,818 -,32500 -14,3654 13,7154


One-Sample Test

Hasil t-test yang dilakukan pada penyediaan alat tulis kantor dan penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan kantor diperoleh t hitung sebesar – 0,294 dan t tabel sebesar 12,706

dengan nilai tarif nyata (a) 5 % dan derajat kebebasan 1. Sehingga hipotesis Ho yang menyatakan




Penyimpangan 2 ,5000 ,08485 ,06000

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference


Lower Upper Lower Upper Lower Upper penyimpangan

8,333 1 ,076 ,50000 -,2624 1,2624

Hasil t-test yang dilakukan pada penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan penyediaan peralatan rumah tangga diperoleh t hitung sebesar 8,333 dan t tabel sebesar 12,706 dengan nilai tarif nyata (a) 5 % dan derajat kebebasan 1. Sehingga hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian.


18


Penyimpangan 2 -,3250 1,56271 1,10500

Test Value = 0



Lower Upper Lower Upper Lower Upper Penyimpang an

-,294 1 ,818 -,32500 -14,3654 13,7154


Penyimpangan 2 -,3300 ,32527 ,23000

One-Sample Test

Test Value = 0

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference


Lower Upper Lower Upper Lower Upper Penyimpangan -1,435 1 ,388 -,33000 -3,2524 2,5924

Hasil t-test yang dilakukan pada penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan dan

penyediaan makanan dan minuman diperoleh t hitung sebesar -1,435 dan t tabel sebesar 12,706

dengan nilai tarif nyata (a) 5 % dan derajat kebebasan 1. Sehingga hipotesis Ho yang menyatakan




Penyimpangan 2 4,8300 ,74953 ,53000

One-Sample Test

Test Value = 0



Lower Upper Lower Upper Lower Upper Penyimpang an

9,113 1 ,070 4,83000 -1,9043 11,5643

hasil t-test yang dilakukan pada rapat-rapat koordinasi dan kolsultasi keluar daerah dan rapat-rapat koordinasi dan kolsultasi antar instansi diperoleh t hitung sebesar 9,113 dan t tabel sebesar 12,706 dengan nilai tarif nyata (a) 5 % dan derajat kebebasan 1. Sehingga hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian.



Penyimpangan 2 1,0750 1,02530 ,72500

One-Sample Test

Test Value = 0

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference


Lower Upper Lower Upper Lower Upper

19

Penyimpangan 1,483 1 ,378 1,07500 -8,1370 10,2870

Hasil t-test yang dilakukan pada koordinasi penyusunan pertimbangan kebijakan daerah dan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional diperoleh t hitung sebesar 1,483 dan t tabel sebesar 12,706 dengan nilai tarif nyata (a) 5 % dan derajat kebebasan 1. Sehingga hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian.

Selanjutnya dilakukan t-test untuk keseluruhan anggaran dan realisasinya pada tahun 2009 dan didapatkan hasil sebagai berikut :


Penyimpangan 12

5,6547 16,25833 4,69338

One-Sample Test


Penyimpangan 12

5,6547 16,25833 4,69338

Test Value = 0

H t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference


Lower Upper penyimpang an

1,205 11 ,254 5,65467 -4,6754 15,9847

Hasil t-test pada penyimpangan anggaran belanja barang dan jasa tahun 2009 diperoleh t hitung

sebesar 1,025 dan t tabel sebesar 1,782 dengan nilai tarif nyata (a) 5 % dan derajat kebebasan 11.

Sehingga hipotesis Ho yang menyatakan penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan

realisasinya masih dalam batas pengendalian yang dapat diterima karena Ho diterima = t tabel

(1,782) > t hitung (1,025). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa anggaran telah berfungsi

sebagai alat pengendalian belanja barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan dan memberi saran-saran didasarkan dengan keterbatasan penulis, sehingga saran-saran yang dikemukakan sejauh ini jauh dari sempurna. Walaupun demikian, diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintahan ataupun pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kesimpulan sebagai berikut :

20

1. Anggaran telah berfungsi sebagai alat pengendalian belanja barang dan jasa pada tahun 2009. Hal ini dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan penyimpangan anggaran masih dalam batas pengendalian yang dapat diterima.

2. Anggaran telah digunakan sebagai pedoman kerja, perencanaan dan pengawasan kerja sehingga dihasilkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis.

6.2 Saran

Saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pemerintahan adalah

sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja harus dicatat dengan jelas serta dianalisis agar dapat diketahui ada tidaknya penyimpangan yang terjadi.

2. Sekretariat daerah harus melakukan usaha untuk menekan penyimpanganpenyimpangan yang terjadi pada kegiatan-kegiatan anggaran belanja.

Usaha tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan angka anggaran dan menekankan pada angka realisasi sesuai dengan kebutuhan.

3. Anggaran yang telah terealisasi sesuai dengan kebutuhan tetap dipertahankan.

21

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat

endrisanopaka.files.wordpress.com/.../penganggaran-sektor-publik-pengertian-anggaran-pertemuan-3.ppt

Fuad M. Dkk. 2000. Pengantar Bisnis. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Gunawan didik. 2005. Manfaat Anggaran Penjualan Tiket Kereta Api Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Penjualan. Universitas Widyatama.

Harahap, Sofyan Safri. 2001 Budgeting Penganggaran: Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen. Edisi 1, cetakan kedua, Buku 1, Jakarta:PT. Indah Karya (Persero) RajaGrafindo Persada

Kurniawan, Albert. 2009. Belajar Mudah SPSS Untuk Pemula. Yogyakarta: PT. Mediakom.

Mardiasmo. 2002. Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah KritisTerhadap upayaAktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

JAAI, Vol. 6, Yogyakarta, Juni 2002

Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang PengelolaanKeuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyusunan

Robert N Anthony, Vijay Govindarajan. 2002. Management Control System. Buku 2.Jakarta: Salemba Empat

Simamora, Henry. 2002. Akuntansi Manajamen. Jakarta: Gramedia.

22

Silitonga, Risman Parulian. 2006. Tinjauan Atas Pengendalian Anggaran BiayaAdministrasi dan Umum pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)Bandung. Universitas Widyatama

wapedia.mobi/id/Anggaran_Sektor_Publik

Lampiran :

23

KegiatanID

1 Nama kegiatan 2 Anggaran 3 Realisasi 4 saldo 5 (3-4) Persenta

se 6

1 Penyediaan Jasa surat menyurat 18.503.000,00 2.178.000,00 16.325.000,00 11,77%

2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik 213.600.000,00 128.700.000,00 84.900.000,00 60,25%

3 Penyediaan Jasa administrasi keuangan 79.500.000,00 29.700.000,00 49.800.000,00 37,36%

4 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 88.200.000,00 59.000.000,00 29.200.000,00 66,89%

5 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100% 6 Penyediaan alat tulis kantor 465.055.936,49 266.005.936,00 199.050.000,49 57,20%

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 212.750.000,00 93.250.000,00 119.500.000,00 43,83%

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 177.100.000,00 231.600.000,00 54.500.000,00

130,77%

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 409.142.000,00 408.451.000,00 691.000,00 99,83%

10 Penyediaan peralatan rumah tangga 74.580.000,00 74.465.000,00 115.000,00 99,85%

11 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundangundangan 100.000.000,00 99.700.000,00 300.000,00 99,70%

12 Penyediaan makanan dan minuman 3.345.000.000,00 3.224.920.000,00 120.080.000,00 96,41%

13 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.175.000.000,00 1.359.800.000,00 815.200.000,00 62,52%

14 Penyediaan Jasa Pendukung Adminsitrasi/Teknis Perkantoran 674.400.000,00 674.400.000,00 0,00 100%

15 Penyediaan Jasa Jarkompusda 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100%

16 RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Antar Instansi 575.880.000,00 575.880.000,00 0,00 100%

17 RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Pemerintahan 94.667.500,00 94.667.500,00 0,00 100%

Jumlah 8.755.878.436,49 7.375.217.436,00 1,380,662,000,49

24

25

Tabel t (Pada taraf signifikan 0,05) 1 sisi (0,05) dan 2 sisi (0,025)

Si gn i fik a n si S ig ni fi kan si Df Df

0.0 2 5 0.05 0.025 0.05 1 12.076 6.314 46 2.013 1 .6 7 9 2 4.303 2.920 47 2.012 1 .6 7 8 3 3.182 2.353 48 2.011 1 .6 7 7 4 2.776 2.132 49 2.010 1 .6 7 7 5 2.571 2.015 50 2.009 1 .6 7 6 6 2.447 1.943 51 2.008 1 .6 7 5 7 2.365 1.895 52 2.007 1 .6 7 5 8 2.306 1.860 53 2.006 1 .6 7 4 9 2.262 1.833 54 2.005 1 .6 7 4

10 2.228 1.812 55 2.004 1 .6 7 3 11 2.201 1.796 56 2.003 1 .6 7 3 12 2.179 1.782 57 2.002 1 .6 7 2 13 2.160 1.771 58 2.002 1 .6 7 2 14 2.145 1.761 59 2.001 1 .6 7 1 15 2.131 1.753 60 2.000 1 .6 7 1 16 2.120 1.746 61 2.000 1 .6 7 0 17 2.11o 1.740 62 1.999 1 .6 7 0 18 2.101 1.743 63 1.998 1 .6 6 9 19 2.093 1.729 64 1.998 1 .6 6 9 20 2.093 1.725 65 1.997 1 .6 6 9 21 2.080 1.721 66 1.997 1 .6 6 8 22 2.974 1.717 67 1.996 1 .6 6 8 23 2.069 1.714 68 1.995 1 .6 6 8 24 2.064 1.711 69 1.995 1 .6 6 7 25 2.060 1.708 70 1.994 1 .6 6 7 26 2.056 1.706 71 1.994 1 .6 6 7 27 2.052 1.703 72 1.993 1 .6 6 6 28 2.048 1.701 73 1.993 1 .6 6 6 29 2.045 1.699 74 1.993 1 .6 6 6 30 2.042 1.697 75 1.992 1 .6 6 5 31 2.040 1.696 76 1.992 1 .6 6 5 32 2.037 1.694 77 1.991 1 .6 6 5 33 2.035 1.692 78 1.991 1 .6 6 5 34 2.032 1.691 79 1.990 1 .6 6 4 35 2.030 1.690 80 1.990 1 .6 6 4 36 2.028 1.688 81 1.990 1 .6 6 4 37 2.060 1.687 82 1.989 1 .6 6 4 38 2.024 1.686 83 1.989 1 .6 6 3 39 2.023 1.685 84 1.989 1 .6 6 3 40 2.021 1.684 85 1.988 1 .6 6 3 41 2.020 1.683 86 1.988 1 .6 6 3 42 2.018 1.682 87 1.988 1 .6 6 3 43 2.017 1.681 88 1.987 1 .6 6 2 44 2.015 1.680 89 1.987 1 .6 6 2 45 2.014 1.679 90 1.987 1 .6 6 2

Documents

Anggaran Sebagai Alat Pengendalian