PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

PESISIR

Sugeng Budiharsono

KONSEPSI PEMBERDAYAAN • Hulme dan Turner (1990) menyatakan pemberdayaan

mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal, regional maupun nasional.

• Pemberdayaan sifatnya individual, kolektif organisasional dan sekaligus sistemeik. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial.

• Paul (1987) bahwa pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan”.

KONSEPSI PEMBERDAYAAN (lanjutan)

• Kartasasmita (1995) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:

– Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

– Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan dan linstrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.

– Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

KONSEPSI PEMBERDAYAAN (lanjutan)

• Secara konseptual pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.

• Keberhasilan proses pemberdayaan tergantung pada dua hal: (1) kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. (2) Kekuasaan

dapat diperluas.

KONSEPSI PEMBERDAYAAN (lanjutan)

• Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung

• Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

• Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

• Pemberdayaan adalah sebuah proses agar orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. (5) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk: (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

INDIKATOR PEMBERDAYAAN

• Kebebasan mobilitas, • Kemampuan membeli komoditas kecil-kebutuhan keluarga

sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng dan bumbu), kebtuhan dirinya (sabun mandi, besak dan sampo),

• Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan membeli barang sekunder atau tersier,

• Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga, mampu membuat keputusan secara mandiri maupun bersama suami isteri,

• Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, • Kesadaran hukum dan politik, mengetahui hak dan

kewajibannya sebagai warga negara, • Keterlibatan dlam kompanya dan protes dan • Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga (memiliki

rumah, tanah dan aset produktif).

INDIKATOR PEMBERDAYAAN • keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan keluarga

miskin dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis.

• Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimenasi kekuasaan yaitu: kekuasaan di dalam (power wihin), kekuasaan untuk (power to), kekuasaan atas (power over) dan kekuasaan dengan (power with).

• Suatu masyarakat dikatakan berdaya apabila mereka dapat tampil sebagai pelaku utama dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.

• Masyarakat yang bergantung kepada pihak lain dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya adalah masyarakat yang tidak berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan harus diartikan sebagai pelaku utama bagi pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhannya.

TUJUAN PROSES PEMBERDAYAAN

• Meningkatkan kegiatan produksi dan pendapatan kaum miskin dengan tidak akan merubah status quo,

• Memampukan kaum miskin yang bergelut dengan kebutuhan dasar dan selama ini tidak terwakili dalam struktur perwakilan,

• Memampukan kaum miskin yang tidak percaya diri di dalam menghadapi kelompok yang berkuasa,

• Meningkatkan pendidikan dan kemampuan teknologi bagi kaum miskin, dan

• Memberikan akses informasi yang relevan pada (yang diberdayakan)

CARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terpadu yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan, dan usaha. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan (strategi) dengan Catur Bina Pemberdayaan, yaitu: – (1) Bina Manusia,

– (2) Bina Sumber Daya,

– (3) Bina Lingkungan, dan

– (4) Bina Usaha,

• melalui pelibatan stakeholder kunci secara partisipatoris (participatory approach).

CATUR BINA PEMBERDAYAAN

STRATEGI BINA MANUSIA • Meningkatkan kreatifitas • Investasi pada modal manusia (human capital) yaitu

dalam bidang pendidikan dan kesehatan, • Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok baik

formal maupun informal sebagai suatu cara untuk mensinergikan dan memadukan kekuatan individu,

• Memperluas dan mengeintegrasikan mandat organisasi dan kelompok sehingga efisiensi bisa tercapai,

• Memperbaiki budaya kerja, kerja keras, tanggung jawab, dan hemat, dan

• Menghilangkan sifat dan mental negatif, boros, konsumtif yang memasung produktivitas dan menghambat pembangunan.

STRATEGI BINA LINGKUNGAN

• Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan hidup, baik tempat tinggal mereka maupun habitat atau kawasan tempat kegiatan ekonomi produktif dijalankan,

• Membangun infrastruktur terutama yang menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi,

• Meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial dan daya dukung lingkungannya,

• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi, rehabilitasi, reboisasi dan lain sebagainya.

STRATEGI BINA SUMBER DAYA • Memberikan konsepsi pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya alam dan buatan, • Menghidupkan kembali hak ulayat dan hak

masyarakat lokal, • Menerapkan pemantauan pengelolaan sumber daya

dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal, • Menerapkan teknologi ramah lingkungan,

mendorong pengembangan teknologi asli (indigenous technology),

• Membangun kesadaran akan pentingnya nilai strategi sumberdaya bagi generasi kini dan yang akan datang, dan

• Merehabilitasi habitat, dan memperkaya sumberdaya.

BINA SUMBER DAYA (lanjutan)

• Penerapan Community-Based Resource Management (CBRM).

• Dengan diberlakukannya CBRM diharapkan bahwa tujuan-tujuan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dapat dicapai.

• Tiga tujuan utama pengelolaan sumber daya alam adalah: – peningkatan efisiensi dan produktivitas (economic

efficiency objective), – pemerataan hasil dan kesejahteraan secara proporsional

(social equity objective), dan – pencapaian keberlanjutan sumberdaya (ecological

sustainability objective).

STRATEGI BINA USAHA

• Meningkatkan keterampilan usaha, pengelolaan bisnis skala kecil dan pengusaha teknologi,

• Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap teknologi, modal, pasar dan informasi pembangunan,

• Membangun kemitraan mutualistis diantara sesama pelaku ekonomi rakyat dan melalui kerjasama perusahaan usaha besar,

• Membangun sistem insentif administrasi serta pendanaan formal dan informal, dan

• Menyediakan peraturan perundangan yang menjamin berjalannya proses pengentasan kemiskinan.

KONSEP KELEMBAGAAN • Konsep kelembagaan berkembang dalam dua perspektif, yakni

(1) kelembagaan sebagai nilai, norma, aturan perilaku dan aturan main dan (2) kelembagaan sebagai institusi/organisasi atau struktur.

• Ruttan (1985) mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan main, aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, himpunan aturan mengenai tata hubungan di antara orang-orang, di mana ditentukan hak-hak mereka, perlindungan atas hak-hak, hak-hak istimewa dan tanggungjawab.

• Hayami dan Kikuchi mendefinisikan kelembagaan sebagai pranata/aturan-aturan yang dikukuhkan dengan sanksi oleh para anggota komunitas.

• Giddens dalam Scot (2008) mengartikan kelembagaan sebagai aturan yang memberikan kedamaian dalam kehidupan sosial dan memberikan dukungan bagi sistem sosial dalam ruang dan waktunya.

KONSEP KELEMBAGAAN (lanj.)

• Pada intinya kelembagaan merupakan seperangkat pengaturan formal dan non-formal yang mengatur perilaku (behavioral rules) dan dapat memfasilitasi terjadinya koordinasi atau mengatur hubungan interaksi antar individu-individu.

• Kelembagaan dapat diartikan:

– Aturan main (rules of the games);

– Organisasi yang melaksanakan rules of the games atau sebagai the player of the games;

– Aturan main yang telah mengalami keseimbangan (equilibrium rules of the games).

KONSEP KELEMBAGAAN (lanj.) • Kelembagaan yang hidup pada masyarakat bersifat

kompleks dan fungsional. Kompleksitas dan fungsionalitas dari kelembagan komunitas bersifat lokalitas dan spesifik.

• Soekanto (1990) mengidentifikasi fungsi kelembagaan yang hidup dalam masyarakat untuk: – memenuhi kebutuhan pokok manusia, – memberi pedoman pada anggota masyarakat

bagaimana mereka bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia,

– menjaga keutuhan masyarakat, dan – memberi pegangan kepada masyarakat untuk

mengadakan kontrol sosial (social control).

KONSEP KELEMBAGAAN (lanj.) • Koentjaraningrat (1986) membedakan kelembagaan

dalam masyarakat atas: • Kelembagaan kekerabatan/domestik, • Kelembagaan ekonomi (mata pencaharian, produksi,

menimbun dan distribusi kekayaan), • Kelembagaan pendidikan, • Kelembagaan ilmiah, • Kelembagaan politik (mengatur kehidupan

kelompok besar atau kehidupan negara), • Kelembagaan keagamaan (untuk mengatur

hubungan manusia dengan Tuhan), • Kelembagaan estetika dan rekreasi (untuk

menyatakan rasa keindahannya dan rekreasi) dan • Kelembagaan somatik (jasmaniah manusia).

PENINGKATAN KAPASITAS • Istilah capacity building seringkali oleh para pakar

dan praktisi pemakaiannya dipertukarkan dengan istilah capacity development. Namun pada beberapa tahun terakhir ini, para ahli lebih menyukai istilah capacity development, yang merupakan istilah yang lebih baru. Hal ini dikarenakan istilah capacity development, lebih menekankan kepada suatu proses yang sedang berjalan dari peningkatan kapasitas, daripada memfokuskan kepada membangun kepasitas baru.

• Peningkatan kapasitas yaitu suatu proses dimana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan dan masyarakat dapat lebih meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pembangunan mereka dalam konteks luas dan berkelanjutan (CIDA, 1996 dan UNDP, 1997).

KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS

PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI DIKLAT