BAHAN KULIAH 14

SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

Pembangunan Perkotaan

Dr. Azwar, M.Si

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

Tipologi/Klasifikasi Kota

Setiap Negara Tidak Sama Klasifikasi Kota

Secara Universal dasar yang digunakan adalah Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Argentina dan Kanada suatu tempat dengan 1.000 jiwa sudah dapat disebut kota

Amerika Serikat 2.500 jiwa

Italia, Yunani dan Spanyol untuk dapat digolongkan kota penduduknya paling

sedikit 10.000 jiwa

Nederland malah 20.000 jiwa

Indonesia pada tahun 1971 jumlah penduduk 20.000 jiwa ditambah dengan

fasilitas lainnya bisa di golongkan sebuah kota

Di Jepang akumulasi atau aglomerasi penduduk yang dapat digolongkan kota

adalah akumulasi yang mempunyai penduduk sama atau lebih dari 30.000 orang.

Di India, Sailan, Belgia, dan Yunani batasnya adalah angka 5.000 atau lebih.

Meksiko dan Venezuela batas yang diakui menjadi masyarakat kota adalah jumlah

2.500 orang atau lebih.

Jerman Barat, Luxemburg, Portugal, dan Cekolovakia angka batasnya adalah

2.000 ke atas.

Panama, Columbia, Irlandia memakai batas 1.500.

Selandia 1.000 sedangkan Selandia Kecil 300 atau lebih.

Berdasarkan jumlah penduduk yaitu, jumlah penduduknya 20 – 50 ribu jiwa

tergolong ke dalam town, jumlah penduduknya 50 – 100 ribu jiwa tergolong

kedalam klasifikasi city dan jumlah penduduknya lebih dari 100 ribu jiwa maka

kota tersebut diklasifikasi kepada kota metropolitan (metropolis).

Klasifikasi kota di Jerman menjadi 4 bagian yaitu :

Landstädte, kota-desa dengan penduduk antara 2.000 – 5.000 jiwa

Kleinstädte, kota kecil dengan penduduk 5.000 – 20.000 jiwa

Mittelstädte, kotamadya dengan penduduk antara 20.000 – 100.000 jiwa

Grosstädte, kota besar dengan penduduk lebih dari 100.000 jiwa

Klasifikasi Bersifat Numerik

Membuat klasifikasi kota berdasarkan angka-angka, seperti

jumlah dan kepadatan penduduk, luas wilayah, jumlah bangunan,

panjang jalan, jumlah jenis jalan.

Klasifikasi kota menggunakan indikator yang bersifat non-numerik adalah

melihat kepada mayoritas fungsi kota itu sendiri dan kekuasaan.

Klasifikasi Bersifat Non-Numerik

Kota pusat produksi, yaitu kota-kota penghasil bahan mentah dan kota-kota yang

mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang-barang jadi.

Kota pusat perdagangan, sebenarnya menjadi sifat umum dari kota-kota tetapi

tidak semua kota didominasi oleh kegiatan perdagangan. Hanya ada merupakan

penyaluran kebutuhan sehari-hari warga kota, ada yang merupakan perantara bagi

perdagangan nasional ataupun internasional yang sering disebut ’entrepot’

Kota pusat pemerintahan, berfungsi sebagai pusat-pusat politik atau pusat-pusat

pemerintahan

Kota pusat kebudayaan dan agama, Kota Roma lebih dikenal sebagai pusat

keagamaan Katolik daripada sebagai pusat kota politik dan Mekah merupakan

pusat agama Islam.

Kota pusat kesehatan, biasanya terdapat di daerah pegunungan yang memiliki

udara bersih dan suhu yang sejuk.

Ciri-ciri fisik sebuah kota :

Tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan

Tempat-tempat untuk parkir

Tempat-tempat rekreasi dan olah raga

Segregasi Keruangan

Klasifikasi Kota Bersifat Numerik dan Non-Numerik

Memiliki Ciri-Ciri Fisik dan Sosial

Ciri-Ciri Sosial Kota :

Heterogenitas Sosial

Hubungan Sekunder

Pengawasan Sekunder

Toleransi Sosial

Mobilitas Sosial

Voluntary Association

Individualisasi

Struktur Perkotaan

Klasifikasi Kota Berdasarkan

Ketersediaan dan Fungsi Ruang Publik

Pertama adalah kota tradisional, di mana ketiga fungsi ruang publik masih hidup

secara bersamaan. Biasanya ini ditemui di kota kecil di mana penetrasi kendaraan

bermotor tidak terlalu luas. Venesia di Italia adalah satu contoh kota jenis ini.

Kedua adalah kota terserbu (invaded city) di mana satu fungsi --biasanya fungsi lalu

lintas, dan itupun lalu lintas kendaraan pribadi-- telah menguasai sebagian besar ruang

publik, sehingga tidak ada lagi ruang untuk fungsi yang lain. Di kota jenis ini,

penduduknya tidak akan berjalan kaki karena keinginan, tetapi karena terpaksa. Ruang

di luar bangunan dirancang untuk mobil, bukan manusia.

Ketiga adalah kota yang ditinggalkan (abandoned city) di mana ruang publik dan

kehidupan publik telah hilang. Ketika kehidupan di ruang publik mulai berkurang, kota

pun mulai di rancang untuk mobil, yang pada gilirannya membuat banyak aktivitas yang

tadinya dilakukan dengan berjalan kaki menjadi hilang. Akhirnya, kehidupan

penduduknya hanya beredar dari satu shopping mall ke shopping center yang lain, yang

harus didatangi dengan menggunakan mobil.

Keempat adalah kota yang direbut kembali (reconquered city) di mana ada usaha yang

kuat untuk mengembalikan keseimbangan fungsi ruang publik sebagai tempat bertemu,

tempat berdagang dan tempat lalu lintas. Di sini akan kita temui program-program

pembatasan lalu lintas mobil, dan memberikan keleluasaan kepada pejalan kaki untuk

berinteraksi satu sama lain.

Fungi Ruang Publik :

Tempat Betemu, Tempat Berdagang, Tempat Lalulintas

Di Indonesia klasifikasi kota hanya meliputi 5 tingkatan

dengan dasar penggolongannya adalah jumlah penduduk

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

mengeluarkan klasifikasi kota sebagai berikut :

Kota Megapolitan populasi > 5 juta jiwa

Kota Metropolitan populasi 1 – 5 juta jiwa

Kota Besar populasi 500.000 – 1 juta jiwa

Kota Sedang populasi 100.000 – 500.000 ribu jiwa

Kota Kecil 20.000 – 100.000 ribu jiwa

National Urban Development Strategic (NUDS) membuat

klasifikasi kota sampai ke tingkat kecamatan, yaitu :

Kota Metropolitan Populasi > 1.000.000 jiwa

Kota Besar Populasi 500.000 -1.000.000 jiwa

Kota Sedang Populasi 200.000 -500.000 Jiwa

Kota Kecil Populasi 20.000-200.000 jiwa

Kota Kecamatan Populasi 3.000-20.000 Jiwa

Semenjak Tahun 1969 – 1994 jumiah kota di Indonesia adalah 412 buah

yang terdiri dari :

Megapolitan, yaitu DKI Jakarta

10 kota metropolitan (Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang,

Surabaya, Medan, Palembang, Lampung, Ujung Pandang, Denpasar)

6 kota besar (Padang, Batam, Manado, Cianjur, Malang, Cirebon)

84 kota sedang serta

311 kota kecil

Pada tahun 1995 hingga sekarang meningkat menjadi 430 buah dengan

perincian :

4 kota megapolitan (yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan)

19 kota metropolitan

18 kota besar

154 kota sedang (seperti Sorong, Kupang, Gorontalo)

235 kota kecil

Data Bappenas tahun 2005

Jumlah Kabupaten dan Kota Indonesia

Sumber :Wikimedia 2005

Disamping jumlah penduduk di Indonesia Kota adalah pembagian

wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin

oleh seorang walikota.

No Pulau Propinsi Kab Kota Jml

1 Sumatera 10 90 31 (25,62 %) 121

2 Jawa 6 83 32 (27,83 %) 115

3 Kalimantan 4 43 9 (17,31 %) 52

4 Sulawesi 6 52 11 (17,46 %) 63

5 Nusa Tenggara 3 30 4 (11,76 %) 34

6 Maluku dan Papua 2 40 5 (11,11 %) 45

41 338 92 (21,40 %) 430

Setiap Kota Indonesia Berusaha Meningkatkan Klasifikasinya

Membangun pusat-pusat perdagangan modern

Menambah fungsi kota selain kota perdagangan dan jasa

Melakukan perluasan kota

Membangun infrastruktur-infrastruktur kota

Pemerintah melalui SK Mendagri No. 65/1995

Mengeluarkan koridor dalam mengelola kota (urban management)

Manajemen perkotaan (Urban management) adalah pengelolaan sumber daya

perkotaan yang berkaitan dengan bidang-bidang tata ruang, lahan, ekonomi,

keuangan, lingkungan hidup, pelayanan jasa, investasi, prasarana dan sarana

perkotaan; serta disebutkan pula bahwa pengelola perkotaan adalah para

pejabat (Pemerintah) pengelola perkotaan.

Mendukung peningkatan tersebut menurut

McKay (1979) bukunya The Politics of Urban Change,

biasanya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan :

Land-use Planning

Land Values Policies

Housing and Slum Clearance

Urban Transport Policies

Econonimc Policy

tentang

pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan,

industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup,

pertanahan, koperasi dan tenaga kerja

Dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2000, dikatakan bahwa

kabupaten/kota tetap terikat pada 11 tugas wajib yang tercantum juga dalam

Undang-undang No. 22/1999 pasal 11 ayat 2, yaitu

Masalah yang umumnya terjadi di Kota-Kota Indonesia adalah :

Secara Fisik adalah :

Sistem transportasi yang semrawut

Bangunan yang tidak tertata dengan baik

Pencemaran Lingkungan

Perparkiran yang tidak tertib

Tidak menyebarnya pembangunan prasarana dan sarana

Sistem drainase tidak tertata dengan baik

Masalah persampahan

Tidak adanya ruang publik

Terbatasnya lahan

Masih terdapatnya kawasan-kawasan kumuh

Secara Sosial dan Kelembagaan pemerintah :

Semakin bertambahnya PKL

Terjadi proses marginalisasi warga kota

Pengemis dan gelandangan semakin meningkat jumlahnya

Arus urbanisasi

Konflik tanah

Tingkat Keamanan yang relatif rendah

Tingkat pelayanan pemerintah yang belum memuaskan

Manajemen dan organisasi kota yang belum mantap

Tidak mengikuti langkah-langkah perencanaan kota

Urban Ecology Perspective

Saling mempengaruhi antara ruang dengan kehidupan masyarakat kota

Menurut Duncan ada 5 Elemen Ekologi Kota

Populasi

Organisasi

Environment

Technology

Social Psychology

Kuantitas dan Kualitas Sosial Ekonomi Penduduk

Kelembagaan formal dan informal sebagai basis dan alat

keseimbangan ekosistem kota

Kondisi geografis dan internal kota dalam bentuk kondisi

Alam dan lingkungan kota

Peralatan prasarana dan sarana yang berkembang dalam

Kota, seperti transportasi, kualitas bangunan, komunikasi

Semua yang berkaitan dengan nilai, kepercayaan, prilaku,

Sikap dan pandangan tentang hidup

P O E T S

Analisis Masalah Perkotaan

P = Arus urbanisasi

O = Pemerintah tidak siap

lahan tempat tinggal dan

kuatnya pengaruh kelompok

S = Sikap cuek, tindakan kriminil

E = Lingkungan kota tidak nyaman,

Kotor, tidak teratur, semrawut

P, O, S E

P = Jumlah Penduduk Miskin

meningkat

O = Kebijakan tentang ekonomi

serta perencanaan tata ruang

Kota tidak konsisten

S = Apatis dengan perubahan hidup

T = Plaza dan Hotel memerlukan

skil dan pendidikanO, T, S P

Masalah Sosial dan Fisik disebabkan :

Pembangunan bersifat Monolistik-Segregatif

Lemahnya instrumen-instrumen pengawasan

Pembangunan hanya sebuah Konstruksi Fisik

Pembangunan mengabaikan Konstruksi Sosial

Pembangunan mengutamakan interest group

Urban Management

Good Governance

Bidang Perencanaan Ruang : Hampir di segenap penjuru kota, perubahan

peruntukan itu terjadi. Rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana bagian

wilayah kota (RBWK), rencana terinci kota (RTK), ternyata tidak dapat

menjawab fenomena ini.

McGill dgn konsep Institutional Development (1996): institusi pemerintah

memainkan peran sangat penting di dalam proses pembangunan, terutama

di dalam pembangunan perkotaan. Keteledoran dalam manajemen

perkotaan yang hanya dilihat dari satu sudut berdampak luas terhadap kota

secara keseluruhan.

Bidang Pertanahan : pengelolaan tanah yang di satu sisi berdimensi ekonomi

beserta turunannya yang bersifat sangat berpendekatan profit, dan di sisi lain

harus tetap berpedoman pada dimensi fungsi sosial hak atas tanah berserta

turunannya yang bersifat non-profit; mulailah timbul permasalahan tanah

Faktor ekonomi selalu menjadi panglima sehingga faktor ekologi dan faktor

sosial menjadi terlupakan.