Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Dalam Penanganan Keadaan Darurat

COVID-19

Sabtu, 11 April 2020

data diri nama : yulianto prihhandoyo tempat/tgl lahir : purwokerto/31 juli 1971 alamat pekerjaan : gedung lkpp lt.3, kompleks rasuna epicentrum, jl. epicentrum tengah lot 11 b – kuningan, jakarta no. telepon : 021-29912450 ext. 0302 (kantor) 0812.801.0541 (hp) alamat email : yulianto.prihhandoyo@lkpp.go.id’ yulianto.suratd41@gmail.com’ pendidikan formal : s2 teknik sipil universitas indonesia riwayat pekerjaan 1. direktur advokasi pemerintah pusat lkpp, 2019 sd sekarang 2. direktur advokasi dan penyelesaian sanggah wil. I lkpp, 2016 sd 2019 3. kasubdit wilayah I timur lkpp, 2013-2016 4. kasubdit bimtek lkpp, 2010-2013 5. kasie advokasi lkpp, 2009-2010 6. kasie drainase dinas PU jakarta utara- pemprov dki jakarta, 2007-2008

nip. 19710731.1998.1.005 npwp.34,815.934.4-412.000

LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2019.03 2020.02 2020.01 2019.12

Simple PowerPoint

Simple Presentation

Simple PowerPoint

PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint

Simple Presentation

Simple PowerPoint

PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint

Simple Presentation

Simple PowerPoint

Simple Presentation

Simple PowerPoint

PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint

Simple Presentation

Simple PowerPoint

Simple Presentation

Simple PowerPoint

PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint

Simple Presentation

"peningkatan langkah-

langkah ekstra dalam

penanganan pandemi

COVID19 di Indonesia"

15 Maret 2020

Indonesia #LawanKorona

01

02

03

04

Keputusan Ka BNPB 9A & 13A Th 2020

Status Keadaan Tertentu

Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus

Corona di Indonesia

Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi

Anggaran, Serta PBJ Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Covid-19

Tentang Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019

(Covid-19)

Permendagri 20/2020 Pecepatan Penanagan

Covid-19 di Pemda

SE 6 BPKP Tata Cara Reviu PBJ Covid-19

S-247/MK Penghentian PBJ DAK Fisik 2020

Inpres 4/2020

Keppres 9/2020

Keuangan & Reviu

05 SE Ka LKPP 3/2020 Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19

sesuai Perpres 16/18 & PerLKPP 13/18)

SE Ka LKPP 4/2020 Klarifikasi & Nego

Strategi Pengadaan

Dalam Penanganan

Keadaan Darurat

Upaya terbaik mencapai

tujuan pengadaan, dengan

optimalkan mitigasi risiko

yang memperhatikan aspek

regulasi, justifikasi, dan

data dukung/dokumentasi,

berlandaskan prinsip dan

etika pengadaan

Latar Belakang

Keadaan darurat berhubungan dengan

keselamatan manusia yang bersifat

sangat mendesak dan perlu ditangani

segera

Pedoman Pengadaan

Dalam Penangan

Pengadaan Darurat diatur

dalam PerLKPP 13/2018

Memerlukan mekanisme

pengadaan untuk mencapai

tujuan yang cepat dan memadai

dan tetap selaras dengan prinsip

pengadaan (Efektif, Transparan,

Akuntabel)

Strategi Penanggulangan Keadaan Darurat

satu kesatuan dengan a.l. UU No. 24/2007

Peanggulangan Bencana, PP 21/2008

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,

Perpres 17 Tahun 2018

Dalam Perpes 16 Tahun 2018, Pengadaan

Dalam Keadaan Darurat diatur dalam Bab

VIII Pengadaan Khusus

UU 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana

Pasal 50

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional

Penanggulangan Bencana dan badan penanggulangan bencana daerah

mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

a. pengerahan sumber daya manusia;

b. pengerahan peralatan;

c. pengerahan logistik;

d. imigrasi, cukai, dan karantina;

e. perizinan;

f. pengadaan barang/jasa;

g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;

h. penyelamatan; dan

i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Setiap orang tidak boleh dengan sengaja menghambat kemudahan akses (Sanksi Psl 76-78)

Your Text Here

Add Text Here

Status Keadaan Tertentu Darurat Covid-19 s.d. 29 Mei 2020

Your Text Here Your Text Here Your Text Here

Bunga Rampai Demand-Supply

APD Tenaga Medis

“APD yang diproduksi menggunakan bahan baku dalam negeri sejauh ini bisa digunakan untuk petugas medis yang tidak berhubungan langsung

dengan pasien yang sudah terpapar COVID-19”.

“APD yang diproduksi oleh UMKM tidak memenuhi standar kesehatan (yang ditetapkan) WHO dan Kemenkes. Itu berbahaya untuk dipakai

tenaga medis. Tidak mungkin kami membeli untuk diserahkan ke dokter”

“Pemerintah bersama para pakar tengah berupaya agar industri dalam negeri bisa memproduksi APD dengan bahan baku lokal yang sesuai

standar untuk para petugas medis yang berada di garda depan”.

“Bahan baku yang dikirim dari mereka (Korea Selatan), dibuat, dijahit di Indonesia, (lalu) setengah untuk Indonesia, setengah lagi tetap harus

dikembalikan. Kerjasama ini menguntungkan Indonesia karena menjadi lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku APD yang semakin hari

semakin langka pasokannya.”

www.antaranews.com, 8 April 2020

Harga Yang Wajar (pada situasi/kondisi “Yang Tidak Wajar”)

Pada prinsipnya, yang “paling tahu” harga produk/barang adalah Pihak Penyedia

(bukan PPK atau PA/KPA).

Dan, besaran suatu harga penawaran seyogyanya dapat “dijelaskan”.

Maka sambil berproses, Penyedia harus menyiapkan bukti analisa/struktur pembentuk

harga penawaran untuk dinilai rasionalitasnya pada saat diaudit.

SE 3/2020 LKPP, Penjelasan Atas Pelaksanaan PBJ

Penanganan Darurat Covid-19

Angka 1 Angka 2 Angka

3.a

Angka

3.b.

Barang

Angka

3.C

PK/JK/JK

Menteri, Pimpinan

Lembaga/Kepala

Daerah mengambil

langkah lebih lanjut

dalam rangka

Percepatan PBJ

Penanganan Darurat

Covid-19

PA/KPA menetapkan

kebutuhan

barang/jasa dalam

rangka penanganan

darurat Covid-19 dan

memerintahkan PPK

untuk melaksanakan

PBJ

PPK Menunjuk

Penyedia yang antara

lain pernah

menyediakan B/J

sejenis di instansi

pemerintah atau

sebagai Penyedia

Katalog, walaupun

harga belum

ditentukan

1. Menerbitkan Surat

Pesanan yang disetujui

oleh Penyedia

2. Meminta Penyedia

menyiapkan bukti

kewajaran harga barang

3. Pembayaran

berdasarkan barang

yang diterima. Dapat

dilakukan dengan uang

muka atau setelah

barang diterima (termin

atau seluruhnya)

3.d. Untuk pengadaan B/JL/PK diutamakan kontrak Harga Satuan 4. Pengadaan Darurat dapat dilaksanakan dengan Swakelola 5. Untuk memastikan harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit kepada APIP/BPKP 6. Para Pihak yang terlibat wajib mematuhi etika pengadaan

1. Menerbitkan SPPBJ dan SPMK

2. meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga

3. menandatangani kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

4. Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ/(SPMK). Dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya)

Penunjukan Langsung E-Purchasing Tender (Pasca- 1 file) PBJ dalam Penanagan Darurat

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultan

Barang

Undangan prakualifikasi; Pemesanan pada Katalog Elektronik;

Pengumuman Tender; Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Penerbitan Surat Pesanan

Penyampaian dan Evaluasi dokumen kualifikasi;

Calon Penyedia menanggapi pesanan;

Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;

Pelaksanaan pekerjaan;

Pembuktian kualifikasi; Negosiasi teknis dan harga (untuk barang/jasa yang dapat dinegosiasi)

Pemberian penjelasan; Serah terima lapangan; Perhitungan hasil pekerjaan; dan

Penetapan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi);

Kesepakatan pembelian barang/jasa; dan

Penyampaian dokumen penawaran;

Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);

Serah terima hasil pekerjaan.

Pemberian penjelasan; Penerbitan Surat Pesanan. Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi;

Pelaksanaan pekerjaan;

Penyampaian dan Pembukaan dokumen penawaran;

Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;

Perhitungan hasil pekerjaan; dan

Evaluasi dokumen penawaran; Pembuktian kualifikasi; Serah terima hasil pekerjaan.

Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan

Penetapan dan pengumuman pemenang;

Penetapan dan pengumuman. Masa sanggah;

Masa sanggah banding untuk Pekerjaan Konstruksi; dan

Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK

PBJ Terdampak Keadaan Darurat

(Non Penanganan Covid-19)

Pengadaan Terdampak

Pra Kontrak

Pasal 55 Pepres 1618.

Pasal 7.15-7.16 PelrLKPP 9/2018

PermenPU 7/2019

Kontrak para pihak

Keadaan kahar

SE LKPP No 4/2020,

Referensi: Inmen PU Nomor 6/2020

a.l. Pembuktian Kualifikasi,

Klarifikasi & Negoisasi

Perencanan-

Pemilihan

Pelaksanaan Kontrak-

Serah Terima

Pasca

Kontrak

Solusi pada Pra-Kontrak

dalam Keadaan Darurat Covid-19

Terkait dengan proses pemilihan/tender

pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan

saat ini tetap berjalan seperti biasa dengan

penyesuaian proses dalam pembuktian

kualifikasi/klarifikasi/negosiasi seperti SE

LKPP 4/2020.

Masa Pemilihan

- Dalam hal telah ditunjuk Pemenang dan

Penyedia meminta perubahan nilai kontrak,

maka PPK harap mempertimbangkan

ketersediaan anggaran

- Dalam hal PPK tidak meyakini bahwa

pelaksanaan kontrak dapat dilanjutkan oleh

Pemenang, maka Proses Pemilihan yang

telah berjalan dapat dinyatakan batal dan

Penyedia tidak dikenakan sanksi

- Dalam hal Penyedia menyatakan tidak

sanggup melaksanakan pekerjaannya,

maka Penyedia dapat mengundurkan diri

tanpa dikenai sanksi

Telah ditunjuk Pemenang Terhadap pengadaan barang/jasa yang

sedang dalam proses perencanaan dan/atau

persiapan pemilihan, dapat menggunakan

harga yang ada di pasar saat ini. Namun

apabila pengadaan tersebut nilai urgensinya

tidak tinggi, lebih baik ditunda terlebih dahulu

karena dikhawatirkan harga saat ini yang

sedang melambung sehingga melebihi pagu.

Masa Perencanaan/Persiapan

Pemilihan

Perhatikan ketersediaan

anggaran karena refocusing

penanagan Covid-19

Perhatikan perintah MenKeu

terkait Pemilihan dari DAK

Fisik Non Kesehatan dan

Pendidikan

Solusi pada Pra-Kontrak

dalam Keadaan Darurat Covid-19

Solusi Kontrak dalam Keadaan Darurat Covid-19

Solusi Kontrak dalam Keadaan Darurat Covid-19

Kontrak sedang berjalan? - Kontrak dihentikan secara permanen

- Kontrak dihentikan sementara

- Kontrak dilanjutkan Kontrak dihentikan secara permanen

- Dilakukan perhitungan bersama hasil

pekerjaan atau audit sebelum pekerjaan

dibayarkan;

- Penyedia tidak dikenakan sanksi atas

pemberhentian kontrak.

Kontrak dihentikan sementara

- Pelaksanaan kontrak diadendum untuk

dihentikan sementara;

- Dilakukan adendum perubahan waktu

pelaksanaan setelah keadaan kondusif

dengan perpanjangan waktu sesuai, hak

dan kewajiban selama dihentikan.

- Dapat lintas TA

- Jaminan pelaksanaan diperpanjang

Kontrak dilanjutkan

- Dilakukan perubahan kontrak sepanjang tersedia anggaran;

- PPK melakukan permintaan/perintah tertulis pada Penyedia untuk

melanjutkan.

- PPK berhak untuk mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai

yang telah dikeluarkan dalam masa kahar

FAQ PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

Catatan/Koreksi FAQ No. 6: Jaminan Uang Muka dimaksud dapat diserahkan dalam bentuk/berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (SKPBJ).

Yakni, pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Kontrak.

Sama Persepsi

BERITA ACARA KESEPAKATAN

RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENANGANAN COVID - 19

DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Pada hari ini Selasa, Tanggal 31 Maret 2020 Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Vikon

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah dilaksanakan rapat koordinasi melalui telekonference

dengan menggunakan aplikasi zoom dengan dihadiri oleh :

1. Sudarwidadi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;

2. ST Irmendes., SE., AK selaku Sekretaris Inspektur Daerah pada Inspektorat Provinsi

Kepulauan Riau;

3. Ichsan Fuady selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Provinsi Kepulauan Riau;

4. M Aris Supriyanto selaku Direktur Advokasi Pemerintah Daerah pada Lembaga Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

Para pihak telah mengadakan rapat koordinasi dalam rangka menyikapi penetapan status

tanggap darurat bencana non alam wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

yang belaku selama 72 (tujuh puluh dua) hari sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan

Gubernur Nomor 307 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Non Alam Wabah Penyakit

Akibat Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau.

Menimbang bahwa penanganan COVID-19 diwilayah Kepulauan Riau perlu dilakukan

dengan cepat, tepat, fokus dan sinergi, bersama ini kami bersepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat harus berpedoman pada Peraturan

LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat dan

Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

2. Apabila terdapat kemahalan harga dalam pengadaan barang dan jasa tidak serta merta

dipandang sebagai perbuatan tindak pidana korupsi apabila tidak terdapat kerugian negara

yang nyata dari akibat niat jahat (mens rea), pegawai negeri/penyelenggara negara tidak

mendapatkan keuntungan dan kepentingan umum terlayani;

3. Apabila terdapat penyimpangan prosedur yang dilakukan dalam pengadaan barang jasa tidak

serta merta dipandang sebagai suatu perbuatan penyimpangan yang mengakibatkan penyedia

barang/jasa tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan kecuali apabila penyimpangan

tersebut dilakukan dengan niat jahat (mens rea).

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi pedoman

dalam menindaklanjuti laporan pengaduan yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

dan Pemeriksaan laporan keuangan oleh Perwakilan BPKP Kepulauan Riau terkait dengan

pengadaan barang/jasa pada masa tanggap darurat di Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Sudarwidadi

Sekretaris Inspektur Daerah pada Inspektorat

Provinsi Kepulauan Riau

ST Irmendes., SE., AK

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan

Provinsi Kepulauan Riau;

Ichsan Fuady

Direktur Advokasi Pemerintah Daerah pada

Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

M Aris Supriyanto

Terimakasih

Keselamatan Masyarakat adalah

Hukum Tertinggi